Rabu, 31 Desember 2014

Sambut Tahun Baru, Pemkot Gelar Pesta Rakyat

Sambut Tahun Baru, Pemkot Gelar Pesta Rakyat


Sambut Tahun Baru, Pemkot Gelar Pesta Rakyat

Posted: 30 Dec 2014 08:46 PM PST

Siapkan Sistem Buka-Tutup
BANDARLAMPUNG - Dalam hitungan jam, warga kota akan melewati pergantian tahun. Menurut catatan polisi, ada sejumlah titik yang bakal jadi pusat keramaian saat pergantian tahun. Di antaranya ruas Jl. Raden Intan, Tugu Adipura, Jl. Diponegoro, dan Jl. Pemantang Rinjing, Telukbetung Barat, yang menuju ke Pantai Mutun.

    Lalu di pintu gerbang kota di Tugu Raden Intan, Jl. Z.A. Pagar Alam, Rajabasa. Di sini rencananya, pemkot menggelar pesta rakyat. Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. dijadwalkan hadir dalam pesta rakyat itu.  

    Kapolresta Bandarlampung Kombes Dwi Irianto pun menginstruksikan 600 polisi untuk berjaga. Ratusan polisi dari satuan lalu lintas dan sabhara itu akan disebar ke sejumlah titik tersebut.

    Menurut Dwi, polisi akan memberlakukan sistem buka-tutup di empat titik potensi keramaian. Sistem ini diberlakukan ketika kondisi lalu lintas padat.

    Dia menyatakan, kendaraan truk dan kendaraan besar dilarang melintas di ruas jalan utama kota. Yakni terhitung sejak pukul 12.00 WIB hari ini hingga pukul 00.00 WIB.

    Untuk kendaraan pribadi, tetap diperbolehkan lewat di ruas yang berpotensi ramai. Namun, , Dwi berharap para pengendara berhati-hati. "Pengamanan ini akan berakhir sampai dengan tanggal 2 Januari 2015," kata dia kemarin.

    Selain polisi, sambung dia, pengamanan pergantian tahun juga dibantu sejumlah instansi lain. Seperti Badan Polisi Pamong Praja Kota. Pengamanan tersebut, lanjut Dwi, untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga.

    Wali Kota Bandarlampung Herman HN, Banpol PP akan dibantu oleh personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota. Dia juga menyatakan, dalam pesta rakyat pemkot akan ada seremoni penanda tanganan prasasti program pembangunan infrastruktur.

    Diterangkannya, bahwa pesta rakyat ini direncanakan akan menghadirkan cukup banyak gerobak makanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Bandar Lampung secara gratis.

    "Rencananya nanti kita hadirkan gerobak makanan, nanti masyarakat bisa makan disitu secara gratis, Tinggal pilih aja dan makan sampai kenyang. Tapi ya liat nanti," imbuh orang nomor satu dipemkot Bandarlampung ini.

    Menurut Kepala Banpol PP Cik Raden, total ada 600 personel Banpol PP dikerahkan mengawal acara pergantian tahun. "Kita selalu siap. nanti kita amankan lalu lintas dan kantor-kantor dinas. Karena, 600 personil kita turunkan," kata dia.

    Personel Banpol PP itu dibantu 60 personel Dishub Kota. Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Iskandar zulkarnaen menyatakan, personelnya akan dibagi di empat titik.

Yaitu, di lapangan Saburai-Enggal, Bundaran Raden Intan-Rajabasa, PKOR-Way Halim, dan lapangan Korpri kantor gubernur.

    "Personel kita bagi di empat titik pusat keramaian yang ada di Bandarlampung. Terbanyak kita kerahkan di Bundaran Raden Intan sebanyak 30 orang dan sisanya dilokasi lain," kata dia.

    Untuk itu, Iskandar menyatakan akan ada pengalihan arus lalu lintas pukul 19.30 WIB. Untuk pengendara yang datang dari arah Natar menuju Kota Bandarlampung akan dialihkan melalui Jl. Soekarno-Hatta dan masuk ke terminal induk Rajabasa. "Kita alihkan malamnya saja, hari-hari biasa berjalan normal kembali," tutupnya. (mhz/cw12/p4/c1/wdi)

PLN Janji Seluruh PJU Menyala Lagi

Posted: 30 Dec 2014 08:46 PM PST

Rp44 Miliar untuk PJU
BANDARLAMPUNG - Warga Bandarlampung dapat bernapas lega. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung memastikan 5 ribu lampu penerangan jalan umum (PJU) di kota kembali menyala. PLN setuju mengalirkan listrik ke PJU hingga 2 Januari mendatang. Sebab dalam pertemuan antara pemkot dengan PLN, Senin (29/12) sore, pemkot meminta agar PJU tak dipadamkan lagi.

    Pemkot juga telah membuat surat pernyataan bersedia membayar tunggakan listrik pada 2 Januari mendatang. Pada Senin (29/12), PLN lebih dahulu menyalakan 3.750 PJU. ''Dan hari ini (kemarin, Red), kami hidupkan 100 persen. Dan di saat pertemuan tersebut kita buatkan pernyataan bahwa mereka (pemkot) bersedia membayar tanggal 2 Januari 2015," kata  Deputi Humas PLN Distribusi Lampung I Ketut Darpha via ponselnya kemarin.

    Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas mengatakan, pemkot sudah menganggarkan untuk pembayaran lampu PJU Bandarlampung.

    ''Sudah dianggarkan untuk setahun ke depan dan kita tingkatkan dari tahun sebelumnya. Jika pada 2014 sebesar Rp29 miliar, pada 2015 kita anggarkan Rp44 miliar," kata dia.

    Senada, disampaikan Kepala Bidang PJU dan pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung Basuni. Dia membenarkan anggaran PJU tahun 2015 sebesar Rp44 Miliar. Dana tersebut termasuk klaim tunggakan bulan November-Desember Tahun 2014. "Ya untuk tahun depan kita anggarkan Rp44 Miliar, nanti kita bayar tanggal 2 Januari 2014," kata dia.

    Sebelumnya, tidak kurang 150 massa dari Jaringan Kerakyatan (JK) Lampung berunjuk rasa di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Tanjungkarang Senin (29/12).

Mereka mendesak perusahaan pelat merah tersebut menghidupkan kembali ribuan lampu jalan yang sengaja dipadamkan PLN lantaran Pemkot Bandarlampung menunggak pembayaran.  

    Ketua JK Lampung Rakhmat Husein D.C. dalam orasinya mengatakan, beberapa hari belakangan ini, PLN secara sepihak dan sewenang-wenang telah memadamkan lampu jalan hampir di semua sudut Kota Tapis Berseri.

    ''Padahal, kita paham betul betapa vitalnya fungsi lampu jalan di malam hari bagi kehidupan warga. Terutama dalam hal jaminan keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Terlebih, Bandarlampung merupakan poros perekonomian bagi masyarakat se-Lampung," ujarnya .

Husein –sapaan akrab Rakhmat Husein– melanjutkan, rakyat menjadi bertanya siapakah yang bertanggung jawab jika Bandarlampung menjadi gelap gulita.

    "Kita tahu persis, kriminalitas seperti pembegalan, perampokan, hingga kenakalan remaja bisa saja menjadi semakin marak dan menggila terjadi lantaran tidak adanya penerangan," kata dia.

    Langkah demo ini mendapat sorotan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar. Menurutnya, demo ke kantor PLN adalah aksi yang salah alamat. Seharusnya, lanjut dia, aksi tersebut digelar di pemkot.

    "Masyarakat kan sudah membayar retribusi lampu PJU di setiap bulannya kepada PLN, dan PLN sudah membayar pajak ke Pemkot. Ini kan tidak terbayarnya lampu PJU sebagai pengelolaan keuangan yang kurang baik dari pemkot," cetusnya saat menghubungi wartawan koran ini. (cw12/p4/c1/wdi)

Satu Pustu Bakal Jadi PRI

Posted: 30 Dec 2014 08:41 PM PST

BANDARLAMPUNG - Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung merampungkan tujuh unit puskesmas pembantu (pustu) yang tersebar di tujuh kelurahan. Ketujuh pustu itu adalah Pustu Waydadi, Sukarame; Pustu Keteguhan, Telukbetung Timur (TbT); Pustu Gunungterang, Langkapura; Pustu Bakung, Telukbetung Barat (TbT); Pustu Bukit Kemiling Permai (BKP), Kemiling; Pustu Gedungmeneng, Rajabasa; dan Pustu Sinarbanten, Kemiling.

    Untuk Pustu Waydadi, rencananya diubah menjadi puskesmas rawat inap (PRI). Sebab dari segi bangunan atau infrastruktur dinilai layak untuk dijadikan PRI.

    ''Satu pustu (Waydadi) ini akan diubah menjadi puskesmas rawat inap. Karena infrastrukturnya bagus," ujar Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. suai meninjau pembangunan tujuh pustu kemarin (30/12).

    Dengan berubahnya status pustu ini, lanjut Herman, maka bisa digunakan oleh masyrakat setempat untuk tempat bersalin atau melahirkan. Dan biayanya bisa diklaim menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkeskot) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015. Yakni sebesar Rp600 ribu.

    "Masyarakat bisa melahirkan disini, ada tiga ruang untuk bersalin. Jadi satu hari bisa menangani tiga orang yang melahirkan. Nanti biayanya bisa diklaim pakai jaminan kesehatan sebesar Rp600 ribu," paparnya.

    Terkait enam pustu lainnya, berdasarkan hasil sidak sudah beroperasi untuk melayani masyarakat kecuali Pustu Keteguhan. Karena masih dalam tahapan perbaikan.

    Diketahui, ketujuh pustu tersebut dibangun mulai September 2014. Satu unit pustu dibangun menghabiskan dana sekitar Rp400 - 700 juta yang menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2014 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.

    Sementara Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, dipuskesmas tersebut sudah ada 3-5 tenaga medis. Menurutnya, minimal dalam satu pustu ada 3 tenaga medis dari perawat, bidan/dokter dan administrasi/tata usaha.

    "Dan saat ini tenaga medis kita yang berjaga di Pustu kesemuanya adalah dari PNS. Untuk peningkatan kedepan kemungkinan akan diletakan dokter dan perawat honor," pungkasnya. (cw12/p4/c1/wdi)

Soal Lampung Kurang Gizi, Evaluasi Diskes!

Posted: 30 Dec 2014 08:37 PM PST

BANDARLAMPUNG – Lampung masuk dalam tiga provinsi yang mengalami kekurangan kalori dan protein. Di mana yang terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua berdasarkan hasil studi diet total yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan 2014.

Terkait hasil studi ini, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo akan meminta evaluasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Terutama kepada Dinas Kesehatan (Diskes) mengenai alasan provinsi ini masuk dalam tiga provinsi yang mengalami kekurangan gizi.

''Ya, ini akan menjadi motivasi kita untuk mengejar ketertinggalan. Untuk itu nanti kita kumpulkan perangkat kerja terkait, terutama Dinas Kesehatan. Apa alasannya bisa seperti ini? Harus ada solusi yang jelas," kata Ridho, Selasa (30/12).

Gubernur termuda se-Asia Tenggara ini mengaku bingung dengan hasil studi tersebut. Padahal, kata dia, menurut data dari Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Lampung lebih tinggi dari nasional.

"Saya juga heran mengapa ini tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Untuk membuat pemerataan ekonomi yang baik salah satunya adalah infrastruktur di seluruh daerah. Kalau semua merata ya maka pertumbuhan ekonominya akan merata," katanya.

Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setprov Lampung Elya Muchtar enggan memberikan banyak komentar ketika dimintai keterangan. "Kalau masalah itu, lebih baik ke Dinas Kesehatan saja, jangan saya ya," ujarnya sembari meninggalkan Gedung Pusiban Pemprov Lampung, kemarin.

Terpisah, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat Diskes Lampung Asih Hendrastuti mengatakan, soal hasil studi ini, SKPD-nya perlu melakukan mengetahui beberapa hal. Pertama, Diskes belum mendapatkan tembusan laporan awal tersebut.

"Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya asupan kalori dan protein keluarga. Diantaranya status ekonomi dan pengetahuan masyarakat tentang gizi," kata Asih kemarin.   

Asih mengatakan, selama ini Diskes telah melakukan beberapa hal. Yakni meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi, misalnya mendorong terbitnya regulasi serta membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan dunia usaha.

Lalu, mencegah kasus gizi kurang dan buruk dengan revitalisasi posyandu, mendekatkan akses pelayanan kesehatan, mendorong masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengobati setiap kasus gizi kurang dan buruk.

Rawat Pasien Kurang Gizi

Hasil studi ini setidaknya tercermin dengan kondisi sebenarnya. Rumah Sakit Umum Daerah dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) merawat pasien kurang gizi di Ruang Alamanda. Tapi, manajemen rumah sakit dan keluarga tidak memperkenankan pasien ini dipublikasi.

"Iya ada pasien diduga gizi buruk di Alamanda, tapi isi angket dulu. Jika keluarga pasien tidak bersedia, berarti tidak bisa untuk peliputan atau pemotretan," ujarnya Humas RSUDAM Esti Komalaria.

Berdasarkan angket tersebut, koran ini menemui koordinator ruangan yang diketahui bernama Maria. Perempuan berjilbab ini hanya mengatakan bahwa memang ada pasien anak yang diduga mengalami kurang gizi dengan disertai penyakit jantung.

Ia mengatakan, telah menyampaikan kepada keluarga pasien untuk memotret pasien. "Kita sudah meminta izin kepada keluarga pasien, tapi mereka tidak bersedia untuk dipublikasi dengan alasan privasi," ujar Maria. (abd/gie/c1/dna)

 

Soal UMK, Gubernur Sensitif

Posted: 30 Dec 2014 08:36 PM PST

BANDARLAMPUNG – Hingga Selasa (30/12), angka upah minimum kota (UMK) 2015 belum juga diputuskan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Padahal besok (1/1), tahun sudah berganti. Ketika dikonfirmasi, orang nomor satu di Sai Bumi Ruwa Jurai ini malah bertanya kepada media perihal UMK yang mana.

''UMK yang mana? Oh itu. Nanti saya kan ke kantor, saya cek ya," kata Ridho kemarin.

Ridho menjelaskan alasan yang melatarbelakanginya belum menandatangani UMK. Menurut dia, hal tersebut memang butuh banyak pertimbangan, mengingat ini merupakan kebijakan yang sangat sensitif.

''Ini kan sangat sensitif ya. Saya benar-benar butuh pertimbangan. Saya sedang mempelajari betul-betul perhitungannya," kata dia.  

Ia pun belum bisa memastikan untuk menandatangani draf besaran UMK menjadi instruksi gubernur. ''Nah, setelah ini, saya akan lihat drafnya di kantor," ujarnya.

    Sementara, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Zulfikar memastikan draf UMK sudah diajukan ke gubernur setelah audiensi dengan serikat buruh beberapa waktu lalu. ''Kita ajukan dengan angka Rp1.649.000. Juga melampirkan usulan dari kepala daerah untuk pertimbangannya," jelas dia.

Terpisah, DPRD Lampung mendesak Pemprov agar segera menandatangani ajuan besaran UMK sebelum pergantian tahun. Anggota Komisi V  DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, ini untuk menghindari gejolak dan asumsi negatif dari masyarakat.

Sebab, besaran UMK merupakan hal yang sangat dinanti pengusaha, terlebih untuk buruh. "Ini kan sudah mau pergantian tahun, harusnya sudah bisa ditetapkan dan ditandatanani. Nah,  ini kan menjadi harapan masyarakat banyak," kata Tulus.

Dilanjutkan politisi PDI Perjuangan ini, apabila pemprov mengulur-ulur waktu, akan menimbulkan pemikiran negatif dan berdampak kepada kelompok buruh. Menurutnya, ada beberapa kebutuhan pokok yang naik seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

"Itu juga yang kami pikirkan. Jika memang tidak langsung cepat diputuskan, maka akan berdampak langsung kepada masyarakat bawah," kata dia.

Untuk itu, Tulus meminta mengimbau pemprov untuk segera memutuskan kebijakan tersebut meskipun memang membutuhkan pemikiran matang. (abd/p3/c1/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar