Jumat, 24 April 2015

Turun Gunung, Monyet Serang Permukiman Warga

Turun Gunung, Monyet Serang Permukiman Warga


Turun Gunung, Monyet Serang Permukiman Warga

Posted: 23 Apr 2015 08:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Ratusan monyet turun gunung menyerang warga Jl. Kancil RT 09/Lk. 02, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, kemarin (23/4). Monyet-monyet yang berasal dari Gunung Banten tersebut mencari makan di pekarangan rumah warga yang terdapat tanaman buah seperti pohon belimbing dan jambu biji.

Kejadian ini membuat takut warga. Sebab selain merusak tanaman, monyet-monyet itu dikhawatirkan melukai mereka. Beruntung, tak satu pun warga terluka kemarin.

Ita Mahkota (65), salah satu warga setempat, mengaku mengetahui ada banyak monyet di depan rumahnya pukul 08.00 WIB saat suaminya hendak berangkat kerja.

''Memang sempat terdengar suara cit.. cit.. cit.., seperti suara burung. Tetapi pas dilihat keluar, ternyata monyet. Kami kaget dan takut. Bapak pergi kerja, langsung saya tutup pintu rumah dan jendela," katanya.

Ketika diamati dari dalam rumah, kata dia, monyet-monyet tersebut memakan buah jambu biji dan belimbing yang ada di halaman rumahnya.

Selain rumahnya, beberapa rumah tetangganya juga dipenuhi monyet. "Monyetnya dari yang anakan sampai berbadan besar," terangnya.

Dia mengaku heran, kenapa monyet sampai masuk ke daerahnya. Padahal, selama 65 tahun tinggal di wilayah tersebut, monyet di Gunung Banten tak pernah masuk ke permukiman. "Ini pertama kalinya. Jadi saya takutlah mas," tandasnya.

 Senada disampaikan warga lainnya. Yakni, Ahiko (42). Menurutnya, dugaan sementara para warga ratusan monyet tersebut turun hingga kerumah warga dikarenakan kelaparan.

"Buktinya saja, mereka mengambil buah-buahan yang ada di pohon warga. Padahal seingat saya ada warga di sana yang diminta untuk mengurusi monyet oleh pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," kata dia.

Terpisah, Camat Kedaton Emrin Riyadi dan Kadisbudpar Yus Amri Agus menanggapi santai kejadian tersebut.

"Mau bagaiamana lagi. Mungkin stok makanannya habis," ujar Emrin Riyadi.

Senada disampaikan Yus Amri Agus. Menurutnya, ada anggaran sebesar Rp10 juta per tahunnya di cagar hutan kera pada dua tempat. Yakni, di Gunung Banten dan Hutan Kera Sarijo. "Mungkin stok-nya sudah habis. Disanakan habitatnya kecil sedangkan populasinya banyak, dan memang itu lokasinya di sekitar rumah penduduk," katanya.

Yus Amri pun kebingungan bagaimana mengatasi persoalan tersebut. "Ya, mau gimana, mau dibuang monyetnya juga bertentangan dengan undang-undang. Kan, di sana juga sudah ditetapkan sebagai cagar monyet," ujarnya singkat. (goy/p5/c1/whk)

Bantuan Untuk Rani Mulai Mengalir

Posted: 23 Apr 2015 08:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Penderitaan yang dialami Rani Guana Putri (5), bocah penderita penyakit paru-paru bocor dan jantung, menuai empati. Bantuan mulai mengalir untuk putri pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) tersebut.

    Kemarin (23/4), Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Bandarlampung Hj. Eva Dwiana Herman H.N. memberikan tali asih kepada keluarga Rani di gedung PKK Bandarlampung.

    Sebelumnya, Rani beserta orang tuanya dijemput Koordinator Komunitas Peduli Generasi Lampung Firman di rumahnya yang berlokasi di Jl. Pagar Alam Gg. Putra, Langkapura, Kemiling, dengan ambulans untuk menerima bantuan tersebut.

''Ya, alhamdulillah tadi Bunda Eva –sapaan akrab Eva Dwiana Herman H.N.– membantu kami untuk pemberangkatan Rani ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta," ujar Hermanysah, ayah Rani.

Dia mengatakan, mereka juga sempat ke Pemkot Bandarlampung untuk menemui Wali Kota Herman H.N. Sayangnya, wali kota sedang tidak berada di kantornya. ''Dari kantor wali kota, kami ke kantor DPRD. Di sana kami ditanya mengenai kesehatan Rani," ungkapnya.

    Sementara, Firman mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut, komunitasnya berencana merujuk Rani ke Jakarta minimal 1-2 hari ke depan. "Kemungkinan memakai ambulans kami," ujarnya.

Diketahui, Rani hanya bisa tergolek lemah di kediamannya tanpa pengobatan. Padahal, bocah berusia lima tahun ini divonis dokter mengidap penyakit paru-paru bocor dan jantung.

Sebelumnya, anak kedua pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) ini sempat menjalani perawatan medis selama tujuh hari sejak Sabtu-Jumat (11-17/4) di RSUDAM.

Hermansyah mengatakan, ia terpaksa menolak perintah dokter yang merujuk anaknya ke RS Jantung Harapan Kita Jakarta lantaran tidak ada biaya. ''Memang biaya pengobatannya memakai jamkesmas, tetapi biaya hidup kami di sana bagaimana?" ujar pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut. (gie/p5/c1/whk)

Evaluasi Poskeskel!

Posted: 23 Apr 2015 08:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pos kesehatan kelurahan (poskeskel) yang ada di Bandarlampung dinilai tidak efektif keberadaannya oleh sebagian warga. Terlebih, lokasi berdirinya poskeskel berdekatan dengan puskesmas induk. Seperti disampaikan Hendriansyah dan Samsul, warga Palapa 10/H, Kelurahan Gunungterang, Langkapura.

Menurut Hendriansyah, ia tidak mengetahui adanya Poskeskel Gunungterang yang berdiri di dekat kediamannya. ''Saya di sini sudah dua tahun, tetapi belum tahu kalau ada poskeskel di sekitar sini," ujarnya kemarin.

Dilanjutkan, biasanya jika ia atau keluarganya sakit, langsung berobat ke Puskesmas Induk Segalamider, Tanjungkarang Barat, yang posisinya juga tidak jauh dari rumahnya.

''Ya, kalau sakit lebih memilih langsung ke puskesmas induk. Apalagi Puskesmas Segalamider dekat dari rumah saya. Nggak jauh-jauh amat," katanya.

Senada disampaikan Samsul.  Pengusaha elpiji ini mengaku jika sakit lebih memilih berobat ke Puskesmas Induk daripada ke Poskeskel yang berjarak 20 meter dari rumahnya.

Sebab, di Puskesmas Induk, obat yang dimiliki lebih lengkap dari pada Poskeskel dan lokasi Puskesmas Induk juga lebih dekat dari rumahnya. "Iya mas, kondisi Poskeskel juga sepi, ramai ketika ada program Posyandu saja. Jadi, saya lebih memilih langsung ke puskesmas," tukasnya.

Selain Poskeskel Gunung Terang, terlihat juga Poskeskel Rajabasa Pemuka yang terlihat sepi aktifitas.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, sepinya pengunjung Poskeskel untuk berobat tidak secara menyeluruh terjadi pada Poskeskel yang tersebar di 126 kelurahan Bandarlampung.

Jika memang ada Poskeskel yang sepi, kata dia, karena pegawai Poskeskel setempat kurang gencar sosialisasi kepada warga sekitar. "Coba turun ke masyarakat petugasnya, beri imbauan ataupun sosialisasi terkait kesehatan. Jadi masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan Poskeskel dan tidak harus ke Puskesmas Induk," sarannya.

Politisi Gerinda ini melanjutkan, Poskeskel juga jarang dikunjungi karena lokasinya berdekatan dengan Puskesmas. "Nah, dalam hal ini eksekutif harus mengevaluasi dan mencari lokasi lain yang tidak berdekatan," imbaunya.

Selain itu, kata dia, pihak kelurahan juga dapat membantu dalam menyosialisasikan Poskeskel,  sehingga ada satu kesatuan antara pihak kelurahan dengan tenaga kesehatan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Bandarlampung dr. Amran mengatakan, di dirikannya satu Poskeskel di setiap kelurahan yang menyebar di 126 kelurahan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat keramaian dan sudah berdiri Puskesmas.

Untuk itu, kata dia, dari 126 Poskeskel ada 83 bangunan yang lokasinya menyewa di rumah milik warga. "Memang bagusnya Poskeskel itu didirikan di dekat kantor kelurahan. Tapi, mencari bangunan untuk disewakan itu saat ini sulit," kata dia.

Namun, Amran menjamin pelayanan kesehatan dari Poskeskel dengan Puskesmas Induk sama saja. "Obatnya sama kok, pelayananya juga sama. Yang beda hanya peredaran obat jenis antibiotik saja. Kan, ada obat golongan keras yang tidak serta merta untuk dijual dan butuh pengawasan," kata Amran.

Saat ini, terus dia, pihaknya belum terfikirkan untuk memindahkan Poskeskel yang ada di Bandarlampung. "Jadi, memang butuh disosialisasikan saja ketika sakit untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah di lokasi terdekat. Baik itu Poskeskel maupun Puskesmas Induk. Kalau soal berdekatan itu akan dievaluasi," janjinya. (goy/p5/c1/whk)

Kamis, 23 April 2015

Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek

Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek


Cari Sampai Dapat Pemilik Gunung Umbul Kluwek

Posted: 22 Apr 2015 10:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung mendesak pemkot terus mencari keberadaan Ataw alias Sujadi alias Nurjadi, pemilik Gunung Umbul Kluwek yang membentang di dua kelurahan, yakni Kaliawi Persada dan Durianpayung, Tanjungkarang Pusat (TkP).

    Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi mengatakan, permasalahan tersebut tidak bisa didiamkan. Terlebih sudah bertahun-tahun gunung ini tidak ada kejelasan siapa pemiliknya.

    ''Masak iya nggak bayar PBB sampai Rp99 juta lebih. Itu pasti hitungan perkiraan. Saya yakin lebih besar dari yang disebutkan angkanya. Nah kalau tanah gunung tersebut dikelola, tetapi tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, kan bisa membahayakan jika terjadi longsor. Siapa yang akan bertanggung jawab? Makanya, harus dicari sampai dapat," tandasnya.

    Untuk itu, imbuh dia, jika memang hal tersebut terjadi dan ternyata sebagai batu sandungan dalam memperoleh 100 persen pajak di wilayah tersebut, maka camat seharusnya bisa bergerak cepat dan responsif, jangan tinggal diam.

    "Camat buat rekomendasi, blakclist pengempang pajak, usulkan ke atasannya. Karena, dengan didiamkan seperti ini akan bertambah banyak yang dirugikan. Ya, bukan hanya pemkot saja, tetapi warga juga," ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, jika memang camat sudah mengetahui keberadaan dan usaha-usaha yang dimiliki, maka camat dapat sigap mendatangi dan mencari pemilik gunung tersebut untuk membayar pajak.

    "Jangan karena satu orang, camat dan lurah sudah kerja siang dan malam akhirnya nama baiknya tercoreng, karena tidak dapat berbuat banyak melawan mafia pajak," tukasnya.

    Sementara, Camat TkP Maryamah mengatakan, dirinya beserta jajaran RT memang sudah berupaya melakukan pendekatan dengan pemilik gunung tersebut yakni Ataw.

    "Bahkan kami sudah bertemu dengan penanggung jawab lahannya, dan kita sedang menunggu iktikad baik surat kepemilikan tanah yang telah dirubahnya. Jadi, niat baik mereka dalam menyelesaikan tunggakan PBB ini sangat kami nantikan," kata dia kemarin.

    Bahkan, kata dia, pihaknya sedang membuat kembali surat teguran kepada Ataw. "Saya sedang menunggu kedatangannya. Yang penting ada surat tanah yang dia lampirkan untuk disamakan dengan yang ada di BPN. Pihak kelurahan juga sudah saya perintahkan koordinasi dengan BPN," katanya.

    Selebihnya, lanjut dia, akan dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang tidak pernah membayar pajak tersebut dan prihal ini diakuinya sudah di sampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandarlampung.

    Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah akan mempelajari dan mencari tahu terlebih dahulu pokok permasalahan yang terjadi di Kecamatan TkP tersebut.

    "Jadi harus dikoordinasikan dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten IV Bidang Administrasi Umum terkait kepemilikan dan pajak ini," katanya.

    Yang pasti, janji dia, pemkot akan terus berupaya mencari pemilik gunung tersebut. "Kalau masalah pajak, kan di Peraturan Daerah sudah disebutkan dapat meminta keringan akan pembayaran pajak, yang jelas pajak wajib dibayar," tandasnya.

Diketahui, upaya Camat TkP Maryamah mencari pemilik empat hektare lebih lahan di Gunung Umbul Kluwek akhirnya berhasil. Pemilik empat hektare lahan pada gunung yang membentang di dua kelurahan, yakni Kaliawi Persada dan Durianpayung, tersebut bernama Ataw alias Sujadi alias Nurjadi.

Diketahui, pada 2014, Maryamah sempat memasang plang ''dijual" di  lahan tersebut. Tujuannya agar pemiliknya menemuinya. Pencarian pemilik lahan itu dilakukan untuk menagih PBB yang tertunggak lebih dari empat tahun dengan tagihan sekitar Rp99 juta.

''Nah, saat ini kami sedang mencari Ataw untuk menagih tunggakan PBB. Informasi yang kami terima, Ataw adalah salah satu pemilik hotel di Bandarlampung," katanya.

Dia mengaku sempat mengutus tim mendatangi kediaman Ataw yang berada di seputaran Telukbetung Selatan. Tetapi, Ataw tidak ditemukan. ''Kami juga pernah ke hotelnya, tetapi informasinya ia tidak di Lampung," ungkapnya.

Maryamah melanjutkan, ia sudah menitipkan surat panggilan kepada Ataw yang dititipkan pada orang kepercayaannya. ''Jika memang tidak datang juga, kami akan lapor ke wali kota terkait permasalahan ini. Sebab, inilah salah satu penyebab Kecamatan TkP tagihan PBB-nya tidak sampai 100 persen," ungkapnya. (goy/p5/c1/whk)

Traffic Light Dishub Kemahalan

Posted: 22 Apr 2015 10:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung akan memasang traffic light di Jl. Sultan Agung–Jl. Sumpah Pemuda–Jl. Arief Rahmat Hakim pada tahun ini. Anggaran yang disiapkan Dishub untuk pembangunan traffic light tersebut mencapai Rp150 juta. Dana sebesar itu dinilai akademisi robotik dari Peguruan Tinggi Teknokrat Lampung Agus Mulyanto, M.T., M.Sc. kemahalan.

Menurutnya, berdasarkan apa yang sudah dikerjakan mahasiswa Teknokrat, dalam membuat satu titik traffic light hanya membutuhkan dana Rp15 juta.

''Jadi kalau dalam satu persimpangan dibutuhkan empat tititk, maka biayanya hanya Rp60 juta. Dan kalau ditambah empat titik lagi, tinggal dipasangkan saja dalam sambungan empat titik sebelumnya. Sehingga diperkirakan hanya menghabiskan Rp75-80 juta untuk satu persimpangan," jelasnya.

Namun, kata dia, itu jika traffic light dibuat sendiri oleh tenaga lokal yang dipercaya Pemkot Bandarlampung. ''Nah kalau dikerjakan pihak swasta dengan sistem tender, wajar dananya sampai sebesar itu, karena swasta kan mencari untung," kata dia.

Kepala Program Studi Teknik Informatika Teknokrat ini melanjutkan, pihaknya siap jika memang pemkot melalui Dishub menunjuk kampusnya untuk membantu pemerintah dalam hal melakukan pembangunan di bidang lalu lintas dengan teknik robotika.

"Ya, pertimbangannya kan bisa mengembangkan dan memberdayakan mahasiswa lokal, dan itu lebih murah. Bahkan, kemampuan saat ini saya yakin semakin meningkat karya yang dibuat," kata dia.

Sebab, menurutnya, membuat traffic light adalah hal yang mudah bagi kampusnya. "Ini bukan hal yang sulit, kami sangat bersedia jika dibutuhkan. Jadi, kami bisa membantu hingga pengawasan dan perbaikan traffic light," katanya.

Menurutnya, dengan membuat sendiri dibandingkan dengan membeli akan lebih menguntungkan membuat sendiri. "Pertama lebih murah, karena dikerjakan tenaga lokal Bandarlampung. Lalu, ketika alat kami rusak, ada dan tinggal dibenarkan. Tetapi, kalau beli di luar maka ketika terjadi trouble tidak dapat dikontrol langsung untuk ditindak lanjuti," katanya.

Sementara, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerjasama dengan dunia pendidikan karena terkait barang dan jasa harus mengikuti peraturan keputusan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang barang dan jasa.

"Prosedurnya harus melalui tender. Nah, mereka bisa tidak dengan tender. Kami hanya mengikuti aturan saja dalam hal ini," katanya.

Selain itu, pada tahun ini Dishub akan memasang 25 rambu-rambu lalu lintas selain traffic light. "Kalau ini tidak perlu di tenderkan, nilainya kecil sekitar Rp60 juta," tukasnya. (goy/p5/c1/whk)

Bocah Paru-paru Bocor dan Jantung, Diskes Angkat Tangan

Posted: 22 Apr 2015 10:07 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung tidak dapat berbuat banyak untuk menolong Rani Guana Putri (5), bocah penderita penyakit paru-paru bocor dan jantung. Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, satuan kerjanya tak memiliki anggaran untuk membantu perawatan warga Jl. Pagar Alam Gg. Putra, Langkapura, Bandarlampung, tersebut hingga RS Harapan Kita Jakarta, tempat RS rujukan Rani.

''Kalau anak tersebut menggunakan fasilitas kesehatan gratis dari kota, maka jaminan kesehatan tertinggi yang ditanggung hanya sampai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM)," kata dia.

Amran mengungkapkan, instansinya tidak dapat membantu pasien yang dirujuk hingga Jakarta. ''Kalau diadakan hal tersebut, anggaran pemkot akan tersedot banyak untuk membantu pasien yang berobat hingga luar Lampung," ungkapnya.

Namun jika pasien menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka dapat ditanggung biaya pengobatannya dari BPJS hingga dirujuk ke luar daerah.

''Nah, terkait biaya hidup keluarga pasien di luar Lampung, BPJS juga tidak menyediakan hal tersebut. Diskes pun demikian. Coba orang tuanya usul ke Dinas Sosial saja," sarannya.

Sementara, kondisi putri pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) tersebut menuai simpati dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Klinik Rawat Inap Mitra Anda Sukiman Margo Utomo, S.Kep.

Sukiman mengatakan, Klinik Rawat Inap Mitra Anda bersama Komunitas Peduli Generasi Lampung akan mencari solusi untuk biaya transportasi maupun penginapan keluarga Rani selama dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Namun sebelumnya, ia meminta keluarga Rani terlebih dahulu konsultasi ke Poli Rawat Jalan Jantung di RSUDAM. "Berdasarkan rujukan  dokter spesialis jantung itu akan didapatkan solusi terbaik," jelasnya.

Sementara Koordinator Komunitas Peduli Generasi Lampung  Firman mengatakan, apa yang dikeluhkan keluarga Rani merupakan keluhan yang dialami keluarga kurang mampu umumnya.

"Kami siap  untuk memfasilitasi  warga Lampung termasuk Bandarlampung yang akan dirujuk  ke Jakarta, karena persoalan  ini sering terjadi, namun  hal ini tidak bisa ditangani  oleh satu lembaga saja tapi harus ada perhatian dari pemerintah daerah," jelasnya.

Ia juga berpesan bagi warga kurang mampu lainnya untuk menghubungi atau datang ke sekretariat organisasinya dengan membawa hasil diagnosa bersama surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

"Kami saat ini juga sudah memiliki mobil ambulans gratis untuk mengantar pasien sampai ke Jakarta. Pasti kami bantu jika memang warga kurang mampu," janjinya.

Diketahui, Rani hanya bisa tergolek lemah di kediamannya tanpa pengobatan. Padahal, bocah berusia lima tahun ini divonis dokter mengidap penyakit paru-paru bocor dan jantung.

Sebelumnya, anak kedua pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) ini sempat menjalani perawatan medis selama tujuh hari sejak Sabtu-Jumat (11-17/4) di RSUDAM.

Hermansyah mengatakan, ia terpaksa menolak perintah dokter yang merujuk anaknya ke RS Harapan Kita Jakarta lantaran tidak ada biaya. ''Memang biaya pengobatannya memakai jamkesmas, tetapi biaya hidup kami di sana bagaimana?" ujar pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut.

Saat di RSUDAM saja, dia kesusahan untuk biaya hidup sehari-hari yang menunggu anaknya. ''Jadi, saya putuskan untuk tidak membawa Rani ke Jakarta," ucapnya. (goy/gie/p5/c1/whk)

Rabu, 22 April 2015

Tolak Dirujuk karena Tak Ada Biaya

Tolak Dirujuk karena Tak Ada Biaya


Tolak Dirujuk karena Tak Ada Biaya

Posted: 21 Apr 2015 08:58 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rani Guana Putri hanya bisa tergolek lemah di kediamannya yang berada di Jl. Pagar Alam Gg. Putra, Langkapura, Bandarlampung, tanpa pengobatan. Padahal, bocah berusia lima tahun ini divonis dokter mengidap penyakit paru-paru bocor dan jantung. Sebelumnya, anak kedua pasangan Hermansyah (34) dan Dewi Sartika (32) ini sempat menjalani perawatan medis selama tujuh hari sejak Sabtu-Jumat (11-17/4) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Hermansyah mengatakan, ia terpaksa menolak perintah dokter yang merujuk anaknya ke RS Harapan Kita Jakarta lantaran tidak ada biaya. ''Memang biaya pengobatannya memakai jamkesmas, tetapi biaya hidup kami di sana bagaimana?" ujar pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut.

Saat di RSUDAM saja, dia kesusahan untuk biaya hidup sehari-hari yang menunggu anaknya. ''Jadi, saya putuskan untuk tidak membawa Rani ke Jakarta," ucapnya.

Herman mengatakan, Rani memang sejak lahir sering batuk, mukanya bengkak dan sulit tidur di malam hari. Menurutnya, semakin usianya bertambah, kondisi tubuh Rani semakin lemah.

"Rani saat dirawat di RSUDAM sempat di rontgent dan USG, dari situlah diketahui jika anak saya menderita paru-paru bocor dan sakit jantung," ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, dokter yang merawat Rani menyarankan untuk dirujuk, namun ditolaknya. "Untuk makan saja saya dan istri sudah Alhamdulillah, saya ini hanya buruh rongsok, sementara istri saya buruh cuci," tukasnya.

Dia mengaku, sangat ingin membawa anaknya ke Jakarta, karenanya ia berharap ada yang membantu biaya hidup yang menunggu anaknya ketika dirawat di Jakarta.

"Karena kan, untuk biaya pengobatannya ditanggung Jamkesmas, sementara untuk transportasi ke Jakarta dan biaya hidup di sana tidak ditanggung. Untuk itu, kami sangat berharap bantuan dari siapa pun agar anak kami bisa menjalani perawatan," pungkasnya. (gie/p2/c1/whk)

PT KAI-BPN Dinilai Kurang Koordinasi

Posted: 21 Apr 2015 08:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Terbitnya sertifikat hak milik (SHM) di lahan yang diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai lantaran kurang koordinasinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan PT KAI. Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik asal Universitas Bandar Lampung (UBL) Ahmad Suharyo kemarin (21/4). Menurutnya, pengeluaran sertifikat oleh BPN dipastikan berdasarkan pengajuan masyarakat.

''Kalau misalnya saat ini terjadi sengketa, itu karena ada kesalahan komunikasi antara BPN dan PT KAI soal aset. Karenanya jika ada SHM dibatalkan oleh pengadilan, semua pihak harus mematuhinya. Jika belum puas, bisa diajukan banding," katanya.

Senada disampaikan Dr. F.X Sumarja. Menurutnya, ada batasan-batasan  yang sudah ditentukan oleh UU di mana saja lokasi lahan yang dimiliki negara. Seperti lahan di dekat rel PT KAI, yang memiliki lahan menurut UU Perkeretaapian yang juga tertulis dalam ground cart 75 meter dari sisi kanan dan kiri rel.

"Jika memang terjadi hak milik dengan bukti SHM dari beberapa warga, yang menjadi persoalan adalah munculya SHM tersebut dari BPN. Artinya, PT KAI sejak awal aset-aset yang dimiliki tersebut tidak dilakukan inventarisasi dan didaftarkan ke BPN," katanya.

Selain itu, kata dia, pihak PT KAI juga tidak mengusahakan aset-aset yang dimiliki itu berkekuatan hukum tetap atau mempatenkan hak tanah di dalam UU agraria.

"Karena, ketika tanah sudah lama ditinggalkan dan tidak diurus maka tidak ada salahnya BPN menerbitkan sertifkat tanah yang diajukan oleh warga," katanya.

Meskipun demikian kata dia, BPN dalam kapasitas tersebut tidak dapat dituntut untuk dipidanakan. "Kenyataannya kan BPN juga dinyatakan kalah dalam penerbitan SHM kepada warga. Terus siapa yang mau menggugat? Warga?, tidak mungkin bisa karena dalam hal ini BPN sama-sama tergugat dan kalah dengan bukti yang dilampirkan PT KAI yakni ground cart," terangnya.

Maka dari itu, jika memang warga mendesak untuk melaporkan BPN, yang ada BPN akan menggugat balik warga tersebut. "Kan sudah jelas, BPN terbitkan sertifikat saat warga mengajukan dan mengklaim tanah tersebut asli milik warga dan tidak berlawanan hukum maupun sedang bersengketa. Jadi, kalau sudah tahu begini jadinya, kenapa diajukan untuk dijadikan sertifikat," ujarnya.

Saat ini solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, lanjut Sumarjda, agar setiap persoalan diselesaikan secara damai dan jangan tergesa-gesa mengadu di kursi pengadilan.

"Kalau sudah di pengadilan kan bicaranya menang dan kalah. Kalau memang ingin cara yang terbaik dan sama-sama tidak dirugikan, ya dengan bermusyawarah," tandasnya. (goy/p2/c1/whk)

Tuding Dokter Malapraktik

Posted: 21 Apr 2015 08:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Keluarga M. Nasir Indra (63), warga Jl. Dr. Harun II Gg. A. Salim, Kotabaru, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, menggelar konferensi pers (konpers) di kantor pengacaranya Abi Hasan Mua'an kemarin (21/4).

Konpers itu digelar untuk menginformasikan dugaan malapraktik terhadap M. Nasir Indra. Mereka menuding dr. Hi. M. Agusni, Sp.B. yang melakukannya.

Hal itu dikatakan juru bicara keluarga M. Nasir Indra, Meri Wahyuni (37). Putri sulung M. Nasir ini mengatakan, kronologis dugaan malapraktik bermula saat ayahnya sering mengeluhkan sakit perut. Sehingga pada Selasa (27/1) sekitar pukul 17.00 WIB, mereka mengajak ayahnya untuk cek ke dokter di Apotik Enggal dan bertemu dr. Hi. M. Agusni, Sp.B.

Kala itu, dokter langsung memeriksa dan memberikan pernyataan M. Nasir sakit usus buntu dan harus segera dioperasi agar tidak terjadi perlengketan. Tetapi, pihak keluarganya meminta di-USG terlebih dahulu.

''Namun, dr. Hi. M. Agusni, Sp.B. menyatakan tangannya sudah berpengalaman dan tidak mungkin salah mendiagnosis. Akhirnya dokter menuliskan rujukan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo," ujar Meri.

Dilanjutkan, pada Rabu (28/1) sekitar pukul 08.00 atas musyawarah keluarga membawa M. Nasir ke intalansi gawat darurat (IGD) RSUS dengan membawa rujukan dokter untuk dilakukan operasi usus buntu.

''Saat di IGD dilakukan pemasangan infus, kemudian cek darah, rontgen, dan cek jantung. Sebelum dioperasi, kami kembali menanyakan kepada dokter apakah tidak sebaiknya dilakukan USG terlebih dahulu sebelum  operasi, namun tetap USG tidak dilakukan," ungkapnya.

Meri melanjutkan, pada Kamis  (29/1) sekitar pukul 07.30, ayahnya dibawa ke ruang operasi RSUS Bandarlampung dan ditangani dr. Hi. M. Agusni, Sp.B. Satu jam kemudian, suster memberitahukan jika dokter ingin bertemu pihak keluarga.

Meri melanjutkan, setelah ditemui, dokter tersebut menyatakan kondisi usus buntu ayahnya mengalami  perlengketan sehingga tidak dapat dilepaskan. "Kondisi ayah kami dioperasi dan sudah dibedah lalu ditutup kembali karena lengket tersebut. Dokter juga menyatakan agar diobati terlebih dahulu selama 3 bulan baru dioperasi kembali," jelasnya.

Lalu, pada Jumat (30/1), dr. Hi. M. Agusni, Sp.B. melakukan kunjungan ke ruang pasien, di mana keluarga  kembali menanyakan tentang keadaan pasien dan menanyakan bagaimana cara untuk melihat lengket atau tidak setelah 3 bulan dilakukan pengobatan kemudian dokter menyatakan nanti tangannya yang dapat mendeteksi atau bisa di USG. "Akhirnya pada Senin (2/2) ayah kami pulang dari RSUS," jelasnya.

Namun, lanjut dia, setelah pulang dari rumah sakit, ayahnya  masih merasa kesakitan di perutnya kemudian pada Rabu (4/2), keluarga membawa ke dokter lain di salah satu RS di Bandarlampung untuk mengecek penyakit ayahnya dan dokter tersebut menyatakan setelah di USG terlihat bahwa penyakitnya usus buntu dan terjadi perlengketan.

"Dokter itu menyayangkan mengapa harus di operasi tanpa USG padahal usus yang lengket tidak bisa dioperasi namun hanya bisa diberikan obat untuk tidak lengket setelah  tidak lengket  lagi baru bisa dioperasi," jelasnya.

Karenanya, ia dan ayahnya menyesalkan tindakan dr. H. M. Agusni,Sp.B yang telah melakukan  operasi tanpa di USG terlebih dahulu dan posisi sayatan bedah tidak seperti biasa orang operasi usus buntu.

Saat ditanya mengapa baru dibeberkan ke media massa setelah hampir 3 bulan kejadian itu berlangsung, kuasa hukum M. Nasir, Abi Hasan Mu'an mengatakan, kliennya sudah berupaya meminta niat baik dokter tersebut untuk menjelaskannya, tidak hanya itu saja pihak keluarga juga sudah menyampaikan kepada Ketua Majelis Kehormatan Etika Kodekteran (MKEK) Provinsi Lampung Dr. Asep Sukohar M. Kes.

"Dr. Asep menyampaikan bahwa silakan buat surat pengaduan ke MKEK," jelasnya.

Lalu, tim kuasa hukum juga coba membuat surat permohonan untuk ditujukan ke pihak manajemen RSUS Bandarlampung untuk mempertemukan dirinya kepada dokter tersebut. "Akhirnya pada Jumat (16/4), kami dijadwalkan bertemu dr. Hi. M. Agusni, Sp.B, tetapi dokter tersebut tidak memenuhi panggilan," ucapnya.   

Ia mengaku berencana membuat surat panggilan kembali, jika tidak ada iktikad baik, mereka akan memakai jalur hukum.

    Terpisah, saat dikonfirmasi, dr. Hi. M. Agusni, Sp. B kepada Radar Lampung mengatakan, pada Selasa (27/1), M. Nasir memang mendatanginya di tempat praktek di Apotik Enggal, dengan keluhan nyeri usus perut, kemudian  setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengalami Appendicitis Infiltrat yakni perlengketan yang dapat menimbulkan keluhan berulang di perut kanan bawah. "Artinya usus buntu pasien sudah lengket dan itu berlangsung kurang lebih tiga hari," jelasnya.

    Untuk diketahui, dalam ilmu medis,  penanganan kasus seperti ini ada dua yakni dengan cara pengobatan hingga rasa sakit hilang atau mengecil (normal kembali), kemudian pasien disarankan pulang.

"Akan tetapi dalam pengawasan dokter yakni dengan melakukan rawat jalan. Jika peradangan usus buntu tidak kumat lagi, dalam tiga bulan kemudian perlengketan usus tersebut dilakukan operasi dan mengambil usus buntu tersebut," terangnya.

 Cara kedua dengan operasi/pembedahan, hal ini dilakukan secara umum oleh semua dokter spesialis bedah jika pasien tersebut mengalami keluhan nyeri pada perut kurang dari tiga hari. "Dengan cara ini, biasanya perlengketan antara usus buntu dengan usus halus bisa dilepaskan," jelasnya.

Kemudian, ia mengaku telah mencoba mengutarakan dua opsi tersebut kepada pasien dan pasien menyerahkan semuanya kepadanya. Kemudian ia mencoba konfirmasi pihak keluarga pasien dan keluarga pasien bersedia untuk dilakukan operasi dan pada  Kamis (29/1) sekitar 07.30 dilakukan persiapan operasi.

"Kalau tidak operasi dikhawatirkan perlengketan akan berakibat timbul penyakit lainnya seperti nanah maupun pecah, karena itulah menurut saya jalan terbaik dan berdasarkan pengalaman saya sejak 1986, itulah yang terbaik dan biasanya 1-2 minggu setelah itu dapat beraktivitas kembali," paparnya.

Dia mengakui pada saat itu salah satu anak M. Nasir menanyakan kepadanya mengapa tidak di USG? Dia menejlaskan, USG, CT Scan merupakan peralatan  pemeriksaan penunjang ketika dokter belum bisa memastikan diagnosa tersebut. "Artinya fungsinya untuk menegakkan  diagnosa," jelasnya.

Saat ditanya, mengapa menutup kembali pasca operasi sekitar setengah jam, dr. Agusni mengatakan usus pasien tersebut lengket pada tulang punggung dan berada di sekitar punggung udara untuk kaki.

"Jika dipaksakan dikhawatirkan berdampak pada hal lainnya misalnya anus atau dubur pasien rusak. Maka dari itu tim medis sesudah operasi menutup kembali dan melakukan pengobatan," jelasnya.

Dia menambahkan, dirinya menyesalkan pasien ketika sudah tidak dirawat di RSUS tidak pernah kontrol kepadanya. "Bahkan saya tunggu, ini sebagai rasa kepedulian saya terhadap kondisi pasien. Saya menolong pasien ikhlas tidak sedikit pun mempunyai niat lain, apalagi jika pasien saya itu memercayakan perawatannya kepada saya,"  tegasnya. (gie/p6/c1/whk)

Camat TkP Kewalahan Cari Pemilik Gunung Umbul Kluwek

Posted: 21 Apr 2015 08:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Upaya Camat Tanjungkarang Pusat (TkP) Maryamah mencari pemilik empat hektare lebih lahan di Gunung Umbul Kluwek akhirnya berhasil. Pemilik empat hektare lahan pada gunung yang membentang di dua kelurahan, yakni Kaliawi Persada dan Durianpayung, tersebut yaitu Ataw alias Sujadi alias Nurjadi.

Diketahui, pada 2014, Maryamah sempat memasang plang ''dijual" di  lahan tersebut. Tujuannya agar pemiliknya menemuinya. Pencarian pemilik lahan itu dilakukan untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tertunggak lebih dari empat tahun dengan tagihan sekitar Rp99 juta.

''Nah, saat ini kami sedang mencari Ataw untuk menagih tunggakan PBB. Informasi yang kami terima, Ataw adalah salah satu pemilik hotel di Bandarlampung," katanya.

Dia mengaku sempat mengutus tim mendatangi kediaman Ataw yang berada di seputaran Telukbetung Selatan. Tetapi, Ataw tidak ditemukan. ''Kami juga pernah ke hotelnya, tetapi informasinya ia tidak di Lampung," ungkapnya.

Maryamah melanjutkan, ia sudah menitipkan surat panggilan kepada Ataw yang dititipkan pada orang kepercayaannya. ''Jika memang tidak datang juga, kami akan lapor ke wali kota terkait permasalahan ini. Sebab, inilah salah satu penyebab Kecamatan TkP tagihan PBB-nya tidak sampai 100 persen," ungkapnya.

Sementara, Lurah Kaliawi Persada Sofyan membenarkan apa yang disampaikan Maryamah. "Sampai saat ini memang belum pernah datang pemilik gunung tersebut," ujarnya.(goy/whk)

Pemkot Setop Pemekaran RT

Posted: 21 Apr 2015 08:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dalam empat bulan terakhir, pemkot telah menggelontorkan dana Rp8 miliar untuk insentif 2.747 ketua rukun tetangga (RT) pada 126 kelurahan di kota ini. Dana tersebut dianggarkan dalam APBD tahun ini. Besarnya anggaran insentif tersebut menjadi salah satu alasan pemkot untuk menolak pengajuan pemekaran RT. Sebab, anggaran otomatis membengkak ketika jumlah RT bertambah.

Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah kemarin (21/4). ''Ya, kami akan sangat berhati-hati. Tidak harus dibentuk RT baru meski di RT tersebut sudah mencapai 150 KK (kepala keluarga). Karena kan persyaratan minimal pembentukan RT itu adalah 75 KK," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, kendati persyaratan pembentukan RT diatur dalam peraturan wali kota, tetapi mekanismenya dikembalikan ke kelurahan dan kecamatan melalui pemilihan langsung.

"Jadi, ketika RT bermasalah, lurah dan camat bisa langsung memecatnya," kata dia.

Sementara, anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Ali Yusuf Tabana mengatakan, pemekaran RT dapat dilakukan ketika di satu RT terdapat lebih dari 75 KK.

"Contoh, di RT A mencapai 150 KK, kalau dibagi dua mencapai 75 KK. Nah, itu bisa dilakukan pemekaran," terangnya.

Namun, hal tersebut tidak harus terjadi. Sebab, kenyataan di lapangan ketua RT saat ini hanya butuh konsisten dalam menjadi RT. "Terlebih mereka sudah digelontorkan insentif oleh wali kota," katanya.

Maka dari itu, lanjutnya, Bandarlampung tidak perlu membentuk RT baru. "Saat ini dengan insentif per RT Rp750 ribu saja banyak kegiatan yang tak berjalan. Seperti kebersihan, keamanan, dan rapat lingkungan," tuturnya. (goy/c1/whk)

Anggaran Kurang, Traffic Light Minim

Posted: 21 Apr 2015 08:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Persimpangan jalan lingkungan di kota ini mulai dipadati kendaraan. Sehingga tak heran kemacetan juga sering terjadi di jalan yang ukurannya tak seluas jalan protokol tersebut. Karenanya, banyak warga berharap Pemkot Bandarlampung membangun traffic light agar tidak terjadi kemacetan.

Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandi Tjandra membenarkan banyak warga mengeluhkan kemacetan yang kini juga terjadi di jalan lingkungan.

    ''Ya, saat hearing tadi (kemarin, Red) dengan Dishub (Dinas Perhubungan), kami juga membahas kemacetan dan persimpangan yang mulai ramai pengendara tetapi tidak memiliki trafic light," kaat dia.

Menurutnya, komisi III sudah mempersilakan Dishub mengajukan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam memenuhi traffic light di beberapa tempat yang seharusnya sudah sangat mendesak untuk dipasang.

Sementara, Kadishub Bandarlampung Rifa'i mengakui Bandarlampung masih kekurangan traffic light. "Saat ini untuk traffic light yang bisa dipasang baru satu titik di Jl. Sumpah Pemuda–Jl. Arief Rahman Hakim. Sisanya masih melihat anggaran yang dimiliki," kata Rifa'i di depan Komisi III DPRD Bandarlampung.

Selain itu, di beberapa ruas persipangan jalan lainnya pun sedang dalam pantauan Dishub apakah wilayah yang kerap terjadi kemacetan sudah diperlukan dipasang traffic light.

"Ya nantinya kita hitung volume kendaraan di lokasi tersebut," pungkasnya.

Terpisah, Kabid Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar mengatakan, syarat dalam membangun traffic light di beberapa titik persimpangan Bandarlampung harus dilakukan di jalan yang selalu padat kendaraan.

"Jadi, volume kendaraan di wilayah tersebut sudah tinggi mencapai 750 kendaraan melintas per jamnya, sudah mulai terjadi kecelakaan, dan terjadi antrian panjang," kata dia diruang kerjanya kemarin.

Untuk di Jl. Sultan Agung –Jl. Sumpah Pemuda – Jl. Arief rahman Hakim saat ini dipastikan akan dibangun dengan perkiraan biaya mencapai Rp150 juta. ''Untuk jalan lainnya masih dilihat anggaran ke depannya," katanya. (goy/p2/c1/whk)

Dua Skenario untuk Kherlani

Posted: 21 Apr 2015 08:54 PM PDT

Pj. Kada hingga Jabat Sekprov
BANDARLAMPUNG - Jika tak ada perubahan, hari ini Qudratul Ikhwan menjabat bupati Pesisir Barat. Kepala Badan Kesbangpol Lampung itu menggantikan posisi Kherlani. Pelantikan Qudratul digelar di kompleks Pemprov Lampung pukul 10. 00 WIB hari ini. Lantas, setelah di-rolling, ke manakah Kherlani? Dikabarkan, Pemprov Lampung sudah menyiapkan skenario untuk pejabat dengan kepangkatan IV/E ini.

    Menurut informasi yang diperoleh Radar Lampung, Kherlani merupakan calon kuat sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung. Tak hanya itu, Kherlani juga dikabarkan diplot menjadi penjabat (Pj.) kepala daerah yang akan menggelar pilkada.

    Dari penelusuran Radar Lampung, nama Kherlani santer jadi calon kuat Pj. wali Kota Bandarlampung atau Pj. bupati Lampung Selatan. Diketahui, masa jabatan Bupati Lamsel Rycko Menoza akan habis pada 6 Agustus. Sementara, masa jabatan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. habis 15 September.

    Setelah tugas menjadi Pj. Kada rampung, jabatan Sekprov sudah menunggu Kherlani. Rencananya, pada bulan juli, Pemprov bakal menggelar lelang jabatan Sekprov. Sebab, pada bulan oktober masa tugas Sekprov Arinal Djunaidi habis. Diantara pejabat pemprov, Kherlani yang masuk kriteria Sekprov. Selain kepangkatan yang sudah IV/E, dia juga kenyang menjabat posisi kepala dins di lingkup Pemprov. Diantaranya, Kadispenda dan Karo Organisasi.

    Asisten I Pemerintahan Pemprov Tauhidi tak membantah dan juga tak membenarkan hal tersebut. Menurut dia, dari segi kriteria Kherlani memang sudah memenuhi syarat untuk menjabat Sekprov. "Kalau saya tidak berani menjawab. Saat ini sih informasinya ya belum. Tapi ya tidak tahu kalau di Asisten IV dan BKD ada gerakan. Coba mas tanyakan kesana," elak Tauhidi.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi juga menyatakan hal senada. Dia mengaku tak tahu dimana Kherlani akan ditempatkan pasca lengser jadi Pj. Bupati Pesisir Barat.

    Sementara, saat dikonfirmasi Kherlani mengaku belum mengetahui akan ditempatkan diposisi apa. Yang pasti, menurutnya, dia tak jadi berlaga di Pikada Kota Bandarlampung.  "Saya rasa semua partai politik telah membuka penjaringan dan sudah selesai dan tentu saya tidak mencalonkan diri untuk maju ke pemilihan walikota (pilwalkot) Bandar Lampung, " ungkap dia.

    Dia menyerahkan penempatan dirinya kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Dia juga menyatakan siap ditempatkan dan loyal terhadap pimpinan. (red/yan/rnn/c1/wdi)

 

Selasa, 21 April 2015

Perkuat Kebersamaan

Perkuat Kebersamaan


Perkuat Kebersamaan

Posted: 20 Apr 2015 08:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Meski tidak menjadi mayoritas, bukan berarti tak bisa memberikan partisipasi dalam pembangunan di suatu daerah. Hal itu dikatakan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya di acara Dharma Shanti hari raya Nyepi tahun baru Saka 1937 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandarlampung, kemarin (20/4).    '

'Saya berharap umat Hindu juga bisa berperan dalam pembangunan di Lampung. Sehingga provinsi ini dapat diperhitungkan khususnya di seluruh Indonesia dan mancanegara," ujarnya.

Menurut dia, penganut agama Hindu di Lampung cukup besar, dan besar pula dalam menyumbang pembangunan provinsi ini.

Salah satu yang ditekankan Ridho adalah nilai-nilai agama Hindu yang dipakai dalam filosofi kebangsaan untuk mempersatukan negara Indonesia, yang tentunya juga harus ditegakkan di Provinsi Lampung.

''Budha dan Siwa memang berbeda, tetapi mereka satu. Satu adalah kebenaran dan kebenaran adalah satu. Falsafah bangsa ini pun berasal dari lontar-lontar kitab Hindu yang mempunyai arti mendalam dan mempersatukan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua, dan tiada kebenaran yang mendua," katanya.

Ridho menjelaskan salah satu program pemerintah pusat yang disebut Nawa Cita juga menyebutkan untuk memperteguh ke-bhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial. Selain itu Ridho juga meminta dukungan atas program pusat yang ada di Lampung salah satunya yaitu percepatan pembangunan tol Sumatera.

Dalam perayaan Dharma Shanti, gubernur termuda se-Indonesia ini mengharapkan untuk meningkatkan keimanan dan pemahaman agama, salah satunya mengamalkan catur guru yang berisi catur kewajiban untuk berbakti dan bertakwa kepada tuhan, berbakti kepada kedua orang tua, guru dan taat kepada pemerintah.

Ketua Parisade Lampung Nengah Maharta mengajak umat untuk ikut berpartisipasi membangun Lampung.  "Tanah yang kita pijak adalah tanah Lampung, udara yang kita hirup juga di Lampung. Maka mari kita bersama-sama membangun Lampung. Kita tingkatkan kebersamaan dan kerukunan sesuai ajaran yang kita anut," tegas Negah Maharta.

Dirjen Agama Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya mengatakan, semangat Nyepi menjadi momentum untuk lebih mendalami pemahaman agama dan mempertebal keimanan. (abd/p5/c1/whk)

Soal Penerbitan SHM, DPRD Bidik BPN

Posted: 20 Apr 2015 08:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Polemik agraria di Kota Tapis Berseri antara warga dengan PT KAI (Kereta Api Indonesia) direspons DPRD Bandarlampung. Bahkan, permasalahan ini memang sudah menjadi perhatian Komisi I DPRD Bandarlampung. Sehingga, komisi yang salah satu bidang tugasnya menangani pemerintahan ini tengah menunggu laporan dari warga.

Informasi itu disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi kemarin (20/4). Menurutnya, DPRD akan melihat proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) pada tanah yang diklaim milik PT KAI oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

''Kan sebelum SHM diterbitkan, harus ada peninjauan lapangan dan melengkapi beberapa persyaratan. Bahkan ada langkah pengukuran lahan oleh BPN. Karenanya jika sudah ada SHM, mengapa malah menjadi sengketa, bahkan ada yang dibatalkan pengadilan? Apakah dalam penerbitannya asal-asalan? Kalau seperti itu kan yang rugi masyarakat yang membuat SHM," tandasnya.

Selain itu, terus dia, jika memang PT KAI memiliki lahan 75 meter dari kanan-kiri rel kereta api akan timbul lagi pertanyaan, apakah lahan kosong di lokasi tersebut dibebankan membayar pajak ke pemerintah?

"Contoh, jika ada bangunan, apakah warga yang memilikinya harus membayar PBB dan pajak lahan lainnya?" katanya.

Karena itu, kata Wiyadi, PT KAI tidak semena-mena dalam menata asetnya. "Jangan asal main gusur! Buktinya, yang digusur selama ini tidak ada asas manfaat bagi warga, tetapi semata untuk kepentingan bisnis PT KAI," sesalnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta mengatakan, setelah munculnya pemberitaan di Radar Lampung edisi Senin (20/4) yang membahas konflik antara warga dengan PT KAI terkait kepemilikan lahan, pihaknya menerima pengaduan warga kemarin (20/4).

"Jadi ada satu warga dari Kecamatan Panjang mengirimkan surat permohonan untuk memfasilitasi atas apa yang dialaminya terkait tanah yang ditempatinya di dekat rel yang berada di Panjang," katanya.

Karenanya, Dedi berjanji akan menindak lanjuti pengaduan warga tersebut. "Insya Allah dalam waktu dekat akan kita gelar hearing setelah selesaian pembahasan di panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) Wali Kota Bandarlampung," janjinya.

Hal ini menurutnya, dalam rangka mempertanyakan tindakan BPN dalam menerbitkan SHM. "Jadi, jika konfliknya terjadi dengan PT KAI, instansi tersebut juga akan kami undang. Kalau per orang, juga akan kita hadirkan, atau dengan perusahaan swasta juga akan dihadirkan. Terpenting, duduk persoalanya diketahui, ada di manakah kesalahan yang terjadi selama ini," paparnya.

Diketahui, permasalahan agraria antara PT KAI dan warga terjadi secara masif hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Bandarlampung.    

Penyebabnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, PT KAI sedang berusaha menertibkan aset-asetnya, yang salah satunya berupa tanah. Dasar penertiban tanah yang dilakukan PT KAI adalah ground cart (peta wilayah zaman Belanda).

    Berdasarkan peta itu, PT KAI mengklaim 75 meter dari sisi kiri dan kanan rel merupakan lahan milik mereka. Sementara pada radius itu, lahan tersebut sudah ditempati warga dengan mendirikan bangunan-bangunan permanen. Bahkan, ada juga warga yang telah memiliki SHM pada radius yang ditetapkan dalam ground cart.

Untuk kasus seperti ini juga terjadi di Bandarlampung. Masih ingat aksi PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang yang merobohkan sembilan ruko di Jl. Teuku Umar, Tanjungkarang Pusat, pada Rabu, 28 Januari 2015?

Hal itu lantaran PT KAI sedang menata aset miliknya. Namun di balik eksekusi tersebut, ada perjalanan panjang yang mewarnai perseteruan PT KAI dengan Gunawan Santoso, pemilik ruko Istana Buah.

Pada 2004, PT KAI menggugat Gunawan Santoso hingga akhirnya dimenangkan pada 2008 dan baru dieksekusi pada 2015.

Dalam perjalanan waktu tersebut, masih ada proses hukum yang sedang berjalan. Seperti yang disampaikan kuasa hukum Gunawan Santoso, yakni Umar Hanafi.

    Umar menerangkan, kliennya sudah membeli tanah yang memiliki SHM. Bahkan saat proses pembelian, kliennya tersebut sudah sempat mengecek kebenaran sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung puluhan tahun lalu.

''Saat itu, BPN menyatakan oke, dan dibelilah oleh klien saya. Nah, setelah itu sertifikat dipecah-pecah dan keluarlah sertifikat baru. Akhirnya tanah tersebut dibangun ruko," terangnya.

Namun tiba-tiba PT KAI mengklaim tanah yang dasarnya ground cart. ''Nah jika memang tanah itu milik PT KAI, kenapa BPN tidak tahu dan malah menerbitkan sertifikat?" tanyanya.

    Sementara, kesan buang badan ditunjukkan BPN Bandarlampung dalam menanggapi adanya sertifikat yang diterbitkan pada tanah milik negara.

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Bandarlampung Badarudin Umar mengatakan, terjadinya hal tersebut lantaran sistem data BPN pada masa lalu belum rapi.

Dia juga mengakui setiap tahun ada kasus dan pengaduan yang masuk ke BPN terkait sertifikat ganda, yang jumlahnya satu sampai dua kasus. ''Semuanya itu masuk ranah pengadilan," ujarnya belum lama ini.

Untuk itu, ia menyarankan kepada warga yang mengalami permasalahan mengenai sertifikat yang bersengketa juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Terkait konflik antara PT KAI dengan Gunawan Santoso, pemilik ruko di Jl. Teuku Umar, ia juga menilai lantaran kesalahan BPN dahulu.

''Itu kan terbitnya sudah lama. Saat dilihat, persyaratan yang diajukan untuk pembuatan sertifikat memang mendukung, tetapi yang terjadi malah sengketa. Namun, itu sudah diputus pengadilan dan harus dipatuhi oleh pemilik ruko," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, warga bisa mengajukan kepemilikan tanah terhadap tanah negara yang tidak dikelola. Salah satu syaratnya adalah bahwa tanah tersebut sudah 20 tahun tidak dimanfaatkan negara dan dikuasai warga untuk dikelola.

"Tapi, itu belum tentu bisa menjadi patokan. Karena, sepanjang perjalanannya ada atau tidaknya yang menggugat dan mempermasalahkan," katanya.

Karena itu, tanah yang dikuasai warga hingga puluhan tahun tidak secara mutlak dapat disertifikatkan. "20 tahun sebagai syarat minimal. Dan harus dilihat ruang konflik yang terjadi dan hasil putusan dari pengadilan," tuturnya. (goy/p5/c1/whk)

Jangan Ada Pungli Lagi!

Posted: 20 Apr 2015 08:25 PM PDT

Pemkot Cairkan Insentif RT
BANDARLAMPUNG – Seluruh ketua rukun tetangga (RT) di kota ini tengah berbahagia. Sebab mulai kemarin (20/4), Pemkot Bandarlampung mencairkan insentif mereka. Selain mencairkan insentif 2.718 ketua RT, pemkot juga mencairkan insentif 285 kepala lingkungan (kaling), 252 babinsa, dan 20 babinkamtibmas.
Pemberian insentif tersebut dilakukan agar ketua RT dan kaling meningkatkan keamanan serta ketertiban di daerahnya masing-masing.
Besaran insentif yang dibayarkan Rp3 juta. Itu merupakan rapel insentif dari Januari hingga April.

''Jadi setiap bulannya RT dan kaling mendapatkan Rp750 ribu, sesuai janji saya tahun lalu," kata Wali Kota Herman H.N. kemarin.

Dilanjutkan, tahun depan jika pendapatan asli daerah (PAD) Bandarlampung mengalami peningkatan, dia berjanji menaikkan insentif ketua RT dan kaling menjadi Rp1,5 juta per bulannya.

Saat disinggung kebijakan pemberian insentif ini memunculkan persaingan tidak sehat antarwarga, mantan Kadispenda Lampung tersebut mempersilakan kalau ada persaingan dalam pemilihan ketua RT.

Dengan catatan, persaingannya yang baik untuk kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya pungutan liar (pungli).

''Gila jika masih pungli. Sudah saya ingatkan berkali-kali tidak boleh ada pungli!" ingatnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta juga meminta kepada ketua RT, lurah, dan camat untuk tidak melakukan pungli. Terlebih insentif yang diberikan sudah cukup besar.

    Terpisah, akademisi Unila Dr. Dedi Hermawan mengatakan, insentif RT yang besar bisa membuat persaingan antara warga dan calon ketua RT. Di mana, mereka dapat saling menjatuhkan.

    Hal ini jelas akan terjadi karena apresiasi yang diberikan pemerintah kepada ketua RT mencapai nilai yang fantastis seperti karyawan di perusahaan swasta.

    ''Jika memang itu niatan baik tanpa ada politisasi, berarti pemkot harus bisa melakukan pengawasan dan menjamin warganya tidak mengalami pungli yang dilakukan ketua RT. Jika masih ada pungli, berarti insentif yang diberikan tidak berjalan baik. Ya, karena praktik punglinya masih berlangsung," tukasnya. (goy/p5/c1/whk)

Senin, 20 April 2015

Carut-marut Kepemilikan Tanah di Pinggir Rel Kereta Api

Carut-marut Kepemilikan Tanah di Pinggir Rel Kereta Api


Carut-marut Kepemilikan Tanah di Pinggir Rel Kereta Api

Posted: 19 Apr 2015 08:32 PM PDT

PT KAI Punya Ground Cart, Warga Miliki Sertifikat
Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, nama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sering menghiasi media cetak dan elektronik yang ada di negara ini. Penyebabnya bukan banyaknya prestasi yang diraih perusahaan pelat merah ini, tetapi karena berkonflik dengan warga terkait kepemilikan tanah.

Laporan Yoga Pratama, BANDARLAMPUNG

    PERMASALAHAN agraria antara PT KAI dan warga terjadi secara masif hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Bandarlampung. Penyebabnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, PT KAI sedang berusaha menertibkan aset-asetnya, yang salah satunya berupa tanah. Dasar penertiban tanah yang dilakukan PT KAI adalah ground cart (peta wilayah zaman Belanda).

    Berdasarkan peta itu, PT KAI mengklaim 75 meter dari sisi kiri dan kanan rel merupakan lahan milik mereka. Sementara pada radius itu, lahan tersebut sudah ditempati warga dengan mendirikan bangunan-bangunan permanen. Bahkan, ada juga warga yang telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) pada radius yang ditetapkan dalam ground cart.

Untuk kasus seperti ini juga terjadi di Bandarlampung. Masih ingat aksi PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang yang merobohkan sembilan ruko di Jl. Teuku Umar, Tanjungkarang Pusat, pada Rabu, 28 Januari 2015?

Hal itu lantaran PT KAI sedang menata aset miliknya. Namun di balik eksekusi tersebut, ada perjalanan panjang yang mewarnai perseteruan PT KAI dengan Gunawan Santoso, pemilik ruko Istana Buah.

Pada 2004, PT KAI menggugat Gunawan Santoso hingga akhirnya dimenangkan pada 2008 dan baru dieksekusi pada 2015.

Dalam perjalanan waktu tersebut, masih ada proses hukum yang sedang berjalan. Seperti yang disampaikan kuasa hukum Gunawan Santoso, yakni Umar Hanafi.

    Umar menerangkan, kliennya sudah membeli tanah yang memiliki SHM. Bahkan saat proses pembelian, kliennya tersebut sudah sempat mengecek kebenaran sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung puluhan tahun lalu.

''Saat itu, BPN menyatakan oke, dan dibelilah oleh klien saya. Nah, setelah itu sertifikat dipecah-pecah dan keluarlah sertifikat baru. Akhirnya tanah tersebut dibangun ruko," terangnya.

Namun tiba-tiba PT KAI mengklaim tanah yang dasarnya ground cart. ''Nah jika memang tanah itu milik PT KAI, kenapa BPN tidak tahu dan malah menerbitkan sertifikat?" tanyanya.

Yang lebih membuatnya bingung, kenapa PT KAI yang hanya berbekal fotokopi ground cart bisa menang dalam gugatan. ''Tetapi saat itu hanya menyatakan menang dalam gugatan, dengan menyatakan tidak sah. Namun, tidak membatalkan sertifikat yang dimiliki klien kami. Karena jika memang ingin membatalkan sertifikat, harus melalui gugatan pengadilan tata usaha negara (PTUN)," jelasnya.

Karena itulah, atas dasar kepemilikan sertifikat yang sah, pihaknya terus berjuang dan balik menggugat ganti rugi atas yang dilakukan PT KAI saat pembongkaran sembilan ruko.

"Saat ini masih tahap mediasi. Dan kami menunggu hasil selanjutnya," pungkasnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengatakan, tidak semua aset PT KAI berada di 75 meter dari rel KA.

"Memang secara aturan 75 meter persegi dari kanan dan kiri rel KA. Tapi, tidak semua. 75 meter itu sebagai standar. Bahkan, ada yang lebih dari 75 meter dan ada yang kurang dari 75 meter. Semua itu ada di data ground cart yang kami miliki," katanya.

Terkait adanya SHM yang dimiliki warga, Muhaimin mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, sebab dasar kepemilikan yang dipakai perusahaannya adalah ground cart.

''Sekarang kami dari PT KAI sudah memiliki nota kesepahaman dengan BPN. Jadi antara data yang dimiliki BPN dengan ground cart PT KAI akan dilakukan kesepahaman yang menjadi wilayah aset PT KAI, BPN tidak akan membuatkan sertifikatnya," papar dia. (goy/p5/c1/whk)


BPN, Objektiflah!

    BADAN Pertanahan Nasional (BPN) se-Lampung diminta objektif dalam menangani permasalahan tanah antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Terlebih, sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan BPN bisa dianulir oleh pengadilan. Sehingga terkadang masyarakat bertanya di mana letak keberpihakan negara pada masyarakat.

    Demikian disampaikan pengamat infrastruktur dan disorientasi pembangunan dari Universitas Bandar Lampung (UBL) I.B. Ilham Malik. ''Karena itu diharapkan BPN bersikap objektif dalam melihat permasalahan ini. Sebab sering terlihat BPN tidak memiliki data mengenai tanah antara milik negara dan warga yang menempatinya. Tahunya saat tanah tersebut bersengketa," ujarnya kemarin (19/4).

    Terjadinya sengketa tersebut juga bisa jadi karena BPN enggan membuka data selama proses pengajuan pembuatan sertifikat. Sehingga apa yang diajukan oleh pemohon sertifikat dikabulkan dengan mudah.

''Database lahan yang bersertifikat harus dimiliki BPN sebagai panduan dalam menentukan sertifikat pada lahan lainnya. Terlebih sertifikat yang lahannya kerap bersengketa, seperti lahan di pinggir rel KA," ucapnya.

    Lebih jauh ia memaparkan, banyaknya lahan bersengketa di provinsi ini juga dikarenakan ketidak tegasan pemerintah, itu bisa dilihat banyak bangunan berdiri di atas tanah pemerintah tanpa izin.

Senada disampaikan anggota komisi 1 DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta. Politisi PDIP ini mengatakan, dalam permasalahan ini, BPN berperan penting dan diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung maupun PT KAI atau BUMN lainnya yang ada di Bandarlampung.

"Agar sertifikat yang diterbitkan jelas dan tidak memicu konflik dikemudian hari. Ini juga menjadi masukan komisi saya, untuk memperjelas status sertifikat di kota ini," ujarnya.

Pendapat sama juga dilontarkan anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Handri Kurniawan. Dia meminta, kejadian yang menimpa pemilik sembilan ruko di Jl. Teuku Umar dijadikan bahan evaluasi BPN dalam menerbitkan sertifikat.

"Kalau masih terjadi adanya sertifikat ganda, kami akan langsung pertanyakan ke BPN kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karenanya, jangan segan-segan warga untuk melapor ke DPRD jika mengalami permasalahan seperti ini," imbaunya.

Selama ini, imbuh dia, tindakan BPN memang kerap menjadi pertanyaan. ''Selalu ada polemik. Bahkan, dalam pengurusan sertifikat pun lama prosesnya. Nah, ini yang harus di evaluasi juga!," tandasnya. (goy/p5/c1/whk)


Salahkan Sistem Lama

KESAN buang badan ditunjukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung dalam menanggapi adanya sertifikat yang diterbitkan pada tanah milik negara.

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Bandarlampung Badarudin Umar mengatakan, terjadinya hal tersebut lantaran sistem data BPN pada masa lalu belum rapi.

Dia juga mengakui setiap tahun ada kasus dan pengaduan yang masuk ke BPN terkait sertifikat ganda, yang jumlahnya satu sampai dua kasus. ''Semuanya itu masuk ranah pengadilan," ujarnya belum lama ini.

Untuk itu, ia menyarankan kepada warga yang mengalami permasalahan mengenai sertifikat yang bersengketa juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Terkait konflik antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan Gunawan Santoso, pemilik ruko di Jl. Teuku Umar, ia juga menilai lantaran kesalahan BPN dahulu.

''Itu kan terbitnya sudah lama. Saat dilihat, persyaratan yang diajukan untuk pembuatan sertifikat memang mendukung, tetapi yang terjadi malah sengketa. Namun, itu sudah diputus pengadilan dan harus dipatuhi oleh pemilik ruko," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan, warga bisa mengajukan kepemilikan tanah terhadap tanah negara yang tidak dikelola. Salah satu syaratnya adalah bahwa tanah tersebut sudah 20 tahun tidak dimanfaatkan negara dan dikuasai warga untuk dikelola.

"Tapi, itu belum tentu bisa menjadi patokan. Karena, sepanjang perjalananya ada atau tidaknya yang menggugat dan mempermasalahkan," katanya.

Karena itu, tanah yang dikuasai warga hingga puluhan tahun tidak secara mutlak dapat disertifikatkan. "20 tahun sebagai syarat minimal. Dan harus dilihat ruang konflik yang terjadi dan hasil putusan dari pengadilan," tuturnya. (goy/p5/c1/whk)

Groundbreaking JTTS Tunggu Agenda Jokowi

Posted: 19 Apr 2015 08:31 PM PDT

Pusat Buat Galau Pemprov
BANDARLAMPUNG – Pemerintah pusat belum mengonfirmasi ulang jadwal groundbreaking Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pada pengajuan awal, groundbreaking rencananya digelar Sabtu (25/4). Tetapi, pemerintah pusat belum memberi kepastian terkait tanggal itu. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedikit galau. Anggota PPK Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Imannullah mengatakan terus mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat. Diakuinya, jadwal groundbreaking terkait jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Saat ini, Presiden tengah disibukkan acara Konferensi Asia-Afrika (KAA). Setelah itu ada Jadwal KTT ASEAN di Malaysia hingga Selasa 28 April 2015. "Kalaupun telat, ya paling satu atau dua hari. Tanggal 25 itu kan hari sabtu. Mungkin ya bisa di tanggal 26, atau mungkin di hari senin," ungkapnya, kemarin (19/4).

    Meskipun begitu, dilanjutkan dia, pihaknya tetap terus mempersiapkan segala pekerjaan yang ada. Seperti halnya untuk persiapan groundbreaking ini, PT Hutama Karya sudah mengirimkan alat berat untuk  pengerjaannya.

    "Informasinya, dari PT. Hutama Karya, sudah kirim alat berat untuk pengerjaan Groundbreakingnya," kata dia.

    Terkait progres pengerjaan, saat ini terfokus pada titik 9-10 km terusan dari titik fokus groundbreaking wilayah I. "Masih di pengerjaan Right of Way di titik 9-10 km yakni di desa Gayam. Kendala kita di medan yang hutan dan terjal ya," terangnya.

    Ketua Tim I Persiapan Pembebasan lahan JTTS Adeham memperkirakan waktu luang Jokowi baru ada di Selasa (28/4) mendatang. "Karena kan Ada KAA dan KTT-ASEAN ini.  Nah ya kemungkinan di Selasa itu kalau informasi yang saya dapatkan," kata dia. (abd/c1/wdi)

Perbaikan Jalan Segera Dimulai

Posted: 19 Apr 2015 08:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Keluhan warga Bandarlampung terkait banyaknya jalan berlubang bakal hilang dalam waktu dekat. Sebab berdasarkan informasi yang ada pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Bandarlampung, beberapa ruas jalan sudah diajukan ke tahapan lelang.

Bahkan dari beberapa lelang itu, sudah ada beberapa pengumuman terkait perusahaan pemenang lelang. Di antaranya peningkatan Jl. Endro Suratmin ruas Jl. Soekarno-Hatta, peningkatan Jl. Sultan Haji ruas Jl. Sultang Agung hingga Jl. Soekarno-Hatta, dan peningkatan Jl. Kayu Manis ruas Jl. Kimaja hingga Jl. Sultan Haji.

Seluruh pengerjaan jalan-jalan tersebut sudah terjadi penandatanganan kontrak yang pemenang tendernya adalah PT Satria Sukarso Waway dengan penawaran Rp7,679 miliar.

Sementara, jalan-jalan berlubang di Jl. Dr. Susilo juga rencananya akan diperbaiki tahun ini. Pada LPSE dijelaskan telah terjadi penandatangan kontrak dengan nilai Rp5,61 miliar dengan PT Bina Mulya Lampung.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Azwar mengatakan, saat ini beberapa tender melalui LPSE memang sudah terjadi penandatangan kontrak dan sebagian masih berproses.

"Nah, untuk tambal sulam saat ini masih di dua wilayah. Yakni, di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam dan Jl. Yasir Hadi Broto, Kedamaian," katanya.

Dia menjelaskan, secara bertahap jalan-jalan berlubang di kota ini akan dilakukan tambal sulam yang dana perbaikannya menggunakan anggaran pemeliharaan rutin.

    Senada disampaikan Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam. Menurutnya, tambal sulam jalan berlubang memang sedang dilakukan Dinas PU menggunakan dana pemeliharaan rutin.

    "Jadi, mana saja yang berlubang akan ditambal. Kan, jalan protokol di Bandarlampung sudah dilakukan penambalan," katanya.

Sementara, anggota komisi III DPRD Bandarlampung Fandi Tjandra. meminta kepada Dinas PU segera mempercepat pengerjaan perbaikan jalan.

"Kalau tambal sulam kan pakai dana rutin. Jadi, bisa segera diperbaiki ruas-ruas jalan yang sudah berlubang. Jadi, tidak menunggu rusak parah," imbaunya.

Selain itu, kata dia, Dinas PU juga bisa terfokus pada perbaikan ruas jalan yang sudah ditenderkan. "Jalanan harus bagus, dan sesuai dengan standar jalan. Jangan sampai bagusnya hanya sebentar, terus rusak lagi," ingatnya. (goy/p5/c1/whk)

Sabtu, 18 April 2015

Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai

Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai


Usulan Kuota CPNS, Lampung Masih Santai

Posted: 17 Apr 2015 10:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Warning Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akhir April masih ditanggapi santai Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Lampung.

Padahal jika ada pemerintah daerah yang belum mengusulkan kuota melalui e-formasi hingga akhir April ini, maka pemda bersangkutan dianggap tidak mengusulkan kuota di tahun anggaran tersebut.

    Sementara, Pemprov Lampung berpeluang cukup besar mendapatkan kuota CPNS tahun ini. Pasalnya, kuota CPNS akan diputuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji PNS.

    Belanja pegawai pemprov saat ini tercatat tidak lebih dari 50 persen belanja langsung. Apalagi, belanja pegawai sendiri masih di bawah 50 persen dari belanja daerah, yakni Rp771,913 miliar. Sedangkan untuk belanja tak langsung yang tercantum dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yakni Rp2.020.921.148.665,77 yang lebih kecil dari belanja langsung sebesar Rp2.085.922.100.000.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi mengatakan belum ada juklak-juknis yang diberikan oleh pemerintah pusat mengenai usulan formasi CPNS ini. "Kalau untuk struktur saya kira masih mencukupi. Kita hanya kurang pada tenaga teknis seperti kesehatan dan tenaga akuntan," kata dia, kemarin.

Dijelaskan, struktur PNS di Lampung saat ini ditambah dengan kelulusan di tahun 2015 mencapai 8.404 orang. Kemudian ada 364 PNS yang akan pensiun di 2016. Rinciannya 50 pegawai golongan II, 290 pegawai (golongan III), dan 54 pegawai (golongan IV). Termasuk di antaranya 5 pejabat eselon II.

Sementara, Kepala BKD Metro ABP Herjuno mengatakan, untuk tahun ini Pemkot Metro tidak mengusulkan tambahan CPNS. Sebab pada akhir 2014, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) peneriman CPNS hingga 5 tahun ke depan.

Karenanya, pada saat penyusunan RAPBD 2015, Pemkot tidak mengusulkan anggaran untuk penerimaan CPNS. "Karena anggarannya tak tersedia, tahun ini Kota Metro tidak mengusulkan tambahan CPNS," ujarnya.

Sedangkan Pemkab Lampung Selatan hingga kemarin masih menyusun formasi yang akan diajukan pada Kemenpan RB untuk penerimaan CPNS 2015.

Kabid Pengadaan pegawai BKD Lamsel Sefri mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa formasi yang akan di usung. "Kita belum tahu berapa jumlahnya dan apa saja formasi yang dibutuhkan. Sekarang ini kami masih menyusun formasinya," ujarnya.

    Sementara, Pemkab Pringsewu juga hingga kemarin masih menginput data sesuai permintaan Kemenpan RB. " Terkait berapa yang diusulkan kami  belum dapat memastikan jumlahnya," ujar Sekretaris BKD Pringsewu Yanwir.

Setali tiga uang, Pemkab Mesuji juga belum juga memiliki angka usulan CPNS 2015. Kepala BKD Mesuji Maryuni mengaku belum bisa menyebut angka usulan CPNS 2015. "Sampai saat ini kita masih hitung berdasarkan anjab/ABK," kata Maryuni.

    Kondisi hampir sama juga terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Hingga kemarin BKD Lambar belum mengusulkan formasi CPNS ke pusat. Meski pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia telah diminta untuk segera melaporkan hasil penataan pegawai serta usulan kebutuhan PNS lewat E-formasi hingga batas akhir 30 April mendatang.

Kepala BKD Lambar Ismet Inoni mengatakan, pihaknya belum menerima surat edaran (SE) dari Kemenpan-RB soal formasi CPNS daerah.

"Hingga saat ini belum ada surat edaran terkait penerimaan CPNS, jadi kami belum memiliki petunjuk untuk mengusulkan kebutuhan pegawai di Lambar," ungkap Ismet.

Senada disampaikan Kepala BKD Pesisir Barat Kasmir. Menurutnya, kabupaten terbungsu di Lampung itu pada tahun ini tidak merekrut CPNS, hal itu terkait dengan masih minimnya anggaran untuk perekrutan kembali.  

    Dia menjelaskan, terkait dengan perekrutan CPNS untuk Kabupaten Pesisir Barat mudah-mudahan dapat dilaksanakan pada 2016.  "Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Pesisir Barat masih membutuhkan sekitar 900-an PNS fungsional maupun teknis, tetapi tahun depan baru bisa kita merekrut CPNS," katanya.

Sebelumnya diberitakan, akhir bulan ini adalah batas waktu pengiriman usulan formasi CPNS dari daerah ke pusat. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia diminta segera melaporkan hasil penataan pegawai serta usulan kebutuhan PNS lewat e-formasi hingga batas akhir 30 April mendatang.

    ''Sesuai surat Menpan-RB, batas akhir pengajuan usulan kebutuhan pegawai maupun laporan penataan organisasi kepegawaian hingga 30 April. Lewat itu, pemda tidak akan diberi formasi," tegas Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja.

    Jika akhir bulan ini ada yang belum menyetorkan usulan formasi CPNS, maka sudah dipastikan bahwa daerah itu tidak akan mendapatkan jatah formasi tahun ini. "Data usulan dari daerah ini akan kita pakai dalam penentuan kebutuhan pegawai nanti. Makanya, bagi daerah yang belum memasukkan hingga akhir April, tidak akan diberi formasi CPNS tahun ini," tegasnya.(tim/whk)

Buang Air Besar, Malah Keluar Bayi

Posted: 17 Apr 2015 10:10 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perut Mardiana (28) dini hari kemarin (16/4) tengah melilit. Penyebabnya, sejam sebelumnya ia memakan mi instan rebus dengan campuran cabai rawit. Karena tak tahan, istri Rusdianto (30) itu langsung berlari ke kamar mandi untuk buang hajat. Namun apes, selama dua jam duduk di WC, ia cukup sulit untuk mengeluarkan tinjanya.

Karenanya, ia mengejan cukup kuat. Tetapi saat itu yang keluar bukan tinja, melainkan seonggok bayi perempuan. Sontak Mardiana menjerit sehingga mengundang penghuni rumah dan tetangga. ''Kejadiannya tepat pukul 02.00 WIB tadi malam (kemarin malam, Red)," ujarnya.

Dia mengaku kaget lantaran selama ini tak tahu jika tengah hamil. Terlebih, berat badannya juga tak mengalami perubahan, yakni 37 kg. ''Memang saya sudah 5 bulan ini tidak BAB (buang air besar). Untuk mengobatinya saya juga sudah mencoba ke dokter dan minum obat pencahar, tetapi tetap tidak BAB-BAB," katanya.

Menurutnya, malam itu ia memang sedang menginap di kediaman neneknya Julia (74) di Jl. M.S. Batubara Gg. Cempaka Putih, Kupangteba, Telukbetung Utara. Selama ini, ia tinggal di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

''Suami saya buruh di Bandarlampung. Jadi maksud saya datang ke Bandarlampung untuk bertemu suami membicarakan sunatan anak pertama kami. Yang lahir tadi malam (kemarin) ini anak kelima saya," ungkapnya.

Dia mengaku tidak mempunyai firasat apa- apa terkait kejadian tersebut, hanya memang sekitar sebulan lalu ia bermimpi memakan ikan kecil-kecil seperti ikan sarden sebakul. "Tapi saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya," ujarnya.

Mardiana memaparkan, setelah melahirkan, malam itu pihak keluarganya meminta bantuan tukang urut untuk memotong tali pusar. Kemudian kemarin pagi keluarganya memanggil bidan untuk membantu melihat kondisinya dan bayi perempuannya.

Kemudian pukul 10.00 WIB kemarin, bidan yang merawatnya bersama RT dan pihak Kelurahan Kupangteba mengantarkannya ke RS Dadi A. Tjokrodipo Bandarlampung untuk diperiksa lebih lanjut.

Sementara, Kabid Pelayanan Medis RS Dadi A. Tjokrodipo Bandarlampung dr. Yulita membenarkan, jika Mardiana sekitar pukul 11.00 kontrol di RS-nya. "Sudah dilakukan imunisasi pertama, juga pembersihan plasenta, perut ibunya juga sudah USG. Kondisi keduanya sehat. Berat badan bayinya 2.8 kg dengan panjang 48 cm. Tetapi mereka hanya kontrol tidak di rawat inap," ujarnya. (gie/p2/c1/whk)

Fly Over, 15 Warga Sepakat Rp2 Juta per Meter

Posted: 17 Apr 2015 10:08 PM PDT

Dua Lainnya Menolak
BANDARLAMPUNG – Sekitar 21 warga berkumpul di kantor Kelurahan Perumnas Wayhalim, Kecamatan Wayhalim, tadi malam (17/4).    Mereka memenuhi undangan Pemkot Bandarlampung untuk sosialisasi dan negosiasi ulang terkait pembebasan lahan pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau.

Rapat yang berlangsung pukul 20.00 WIB itu berjalan alot dan tegang. Banyak warga mengajukan interupsi, mulai penutupan jalan hingga membuat pengusaha setempat merugi, sampai pada ganti rugi yang tidak sesuai dan pembangunan yang ukurannya tidak adil.

Namun, kesimpulan rapat tadi malam menghasilkan kesepakatan yakni dengan besaran Rp2 juta per meternya. Dari 17 warga yang lahannya terkena dampak pembangunan fly over, hanya dua yang tidak setuju.

Keduanya adalah Nurhayati dan Nurhasanah. Mereka menyatakan, meski warga lainnya sudah setuju, masih ada jalan untuk menuntut keadilan.

Nurhayati mengatakan, azas keadilan pemkot tidak terlihat dalam pembangunan fly over. "Pembangunan yang begitu panjang di Jl. Kimaja tidak sama halnya dengan di Jl. Ratu Dibalau. Selain itu pergantian yang tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di Jl. Kimaja lebih tinggi dari Jl. Ratu Dibalau, namun harga disama ratakan," katanya.

Selain itu, keluh dia, ada tiga ruko yang terdampak dan dipastikan akan mati usahanya tersebut dengan adanya pembangunan  fly over. Sebab, di tiga rukonya tersebut ada 3,2 meter yang diambil untuk dibebaskan.

"Kita tetap usaha dengan penolakan ini. Bisa saja ke DPRD ataupun ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung. Intinya kami mempertahankan hak," tandasnya.

Sama halnya dengan yang dilontarkan Nurhasanah. Pemilik 10 toko ini menyayangkan sikap pemkot yang tidak memiliki keadilan. "Pasti dengan adanya fly over mati usahanya. Saat ini saja sudah dibuat mati usahanya," katanya.

Sementara, pemilik Orange Family Karaoke Suta Ramadan mengatakan, selama dua hari ke belakang sejak penutupan jalan, usaha karaokenya sepi pengunjung.

"Selama dua hari ini omzet kita menurun. Dan saya pertanyakan, kenapa lokasi saya yang jauh dari titik nol pembangunan fly over ikut terdampak lalu lintas. Makanya saya hadir ke sini menanyakan penutupan jalan tersebut," katanya.

Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah meminta bantuan warga untuk proses kelancaran pembangunan fly over demi kepentingan bersama.

Dia menjelaskan, pertemuan tadi malam bukan hanya sosialisasi pembangunan, tetapi juga memebicarakan ganti rugi yang belum selesai.

"Dengan berat hati kami mohon kesedian keiklhasan dapat menerima apa yang kita tawarkan. Jadi, supaya bisa dilaksanakan dengan baik kami menawarkan sama dengan angka di Jl. Ratu Dibalau yakni Rp2 juta per meter, karena satu poros berdekatan. Itu karena satu poros maka nilainya sama, lebih dari itu kami tidak berani melanjutkannya," katanya.

Dia melanjutkan, ganti rugi bangunan juga akan diberikan pemkot dalam hal ini. "Jadi, ganti rugi bangunan dan tanah ada nilainya tersendiri. Bangunan sesuai peraturan untuk permanen Rp2,25 juta, semi permanen Rp1,5 juta, non permanen Rp750 ribu," jelasnya.

"Maka dari itu, kata dia, yang belum sepakat masih ditunggu menjawab melalui kelurahan yang akan keliling dan melakukan pendataan. "Mungkin butuh waktu untuk berfiki," tukasnya. (goy/p2/c1/whk)

Warung Jual Miras, Banpol PP Segera Turun!

Posted: 17 Apr 2015 10:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Mimik kaget terlihat di wajah Wali Kota Herman H.N. ketika Radar Lampung mengonfirmasi terkait masih adanya warung yang menjual minuman keras (miras) di Bandarlampung kemarin (17/4). Kala itu, mantan Kadispenda Lampung ini langsung memerintahkan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) segera turun menggelar razia.

''Mana Pak Cik (Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden, Red), ini kata wartawan masih ada miras. Tolong disisir warung yang ada di jalan-jalan protokol. Bila perlu, hanguskan semua yang tak berizin. Sita mirasnya!" instruksinya kepada Cik Raden kemarin.

Mendengar instruksi wali kota, Cik Raden menyatakan kesanggupannya. "Iya Pak Wali, laksanakan," kata dia kepada Wali Kota Herman H.N.

    Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, ia juga sedang membuat surat perintah ke intansi terkait untuk hal menindak lanjuti surat kebijakan pemerintah pusat yang sudah diterimanya.

    "Ya, nanti akan diedarkan kepada mereka para pengusaha mini market bahwa sudah tidak boleh memperjual belikan miras lagi," katanya.

    Selain itu, kata dia, pemkot akan menerjunkan Banpol PP untuk kembali menggelar razia. "Kan, kita juga sudah turunkan Pol PP untuk razia, malah sudah dilakukan penyitaan beberapa bulan terakhir ini," katanya.

    Hal ini agar Bandarlampung tetap kondusif dan terhindar dari penyalahgunaan miras yang telah menyebar luas. "Dalam hal ini juga kami berharap kepolisian turut serta menjalankan intruksi pemerintah pusat ini," imbuhnya.

Diketahui, hari pertama pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tak serta-merta dituruti.

    Faktanya, masih ditemui warung kaki lima yang menjual miras dengan kadar alkohol di bawah lima persen. Di antaranya di sebuah warung gerobak di Jl. Raden Intan, Tanjungkarang Pusat.

Pantauan Radar Lampung sekitar pukul 14.00 WIB Kamis (16/4), miras itu bahkan dipajang bersama minuman ringan dan air mineral.

    Namun, toko-toko permanen serbaada di Jl. Ratu Dibalau dan Jl. Kimaja, Labuhanratu, yang ditemui Radar mengaku tak berani menjual miras. Pantauan di dua minimarket di sekitaran wilayah Wayhalim juga sudah tak ditemukan minuman beralkohol dipajang.

    Diketahui, dalam permendag tersebut, minimarket dan warung-warung tidak diperkenankan menjual minuman keras (miras), termasuk golongan A (kandungan alkohol kurang dari 5 persen, Red).

    Pada permendag itu juga telah diatur sanksi bagi minimarket dan warung yang membandel. Setelah diperingati tiga kali dan tidak menghentikan penjualan miras, maka pemerintah akan menutup minimarket dan warung tersebut. (goy/p2/c1/whk)

Tim JTTS Jalan Terus

Posted: 17 Apr 2015 10:02 PM PDT

Bakal Gelar Konsultasi Publik di Lima Desa di Lamteng
BANDARLAMPUNG - Meski kepastian tanggal groundbreaking belum jelas, Pemprov Lampung tetap bergerak melanjutkan persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tim II terus melakukan persiapan konsultasi publik yang akan dilaksanakan di lima desa di Kecamatan Gunungsugih, Lampung Tengah (Lamteng), mulai Rabu (22/4). Dari pendataan Right of Way tercatat sebanyak 638 lahan warga bakal terkena pembangunan ruas tol.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Yudi Hermanto memaparkan, kelima desa tersebut adalah Desa Yukumjaya, Karangendah, Bandarjaya Timur, Indraputra Subing, dan Terbanggibesar.

Menurut dia, nantinya konsultasi publik dibagi menjadi tiga sesi. Untuk sesi pertama akan dilakukan pada Rabu (22/4) di Desa Yukumjaya dan Karangendah dilanjutkan keesokan harinya di Kelurahan Bandarjaya Timur dan Indraputra Subing. Sedangkan pada 25 April, konsultasi public dilaksanakan di Terbanggibesar.

"Desa Yukumjaya dan Karangnndah ada 176 warga. Kemudian, Bandarjaya Timur dan Indraputra Subing ada 158 warga dan terakhir di Terbanggibesar yang paling banyak terkena yaitu ada 304 warga," katanya, kemarin.

Dijelaskan, konsultasi publik di setiap tempat akan dituangkan dalam berita acara yang disetujui berbagai pihak termasuk kepolisian. "Nanti yang pimpin pak ketua Tim II Tauhidi. Kami berharap agar masyarakat dapat hadir dan mendengar penjelasan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim II Tim persiapan pembebasan lahan JTTS, Tauhidi mengaku, konsultasi publik sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah desa yakni Batanghari Ogan dengan jumlah 114 warga, Desa Rejoagung (170 warga) dan empat desa lain yakni Desa Kotaagung, Bumiagung, Negararatu Wates dan Gunungsugih Baru (95 warga).

"Alhamdulillah yang hadir lebih dari 80 persen. Mereka setuju dengan adanya pembangunan jalan tol ini karena memang kami sudah jelaskan dampak yang akan terjadi di daerah tersebut. Termasuk soal perkembangan sektor perekonomian di Lampung," jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov Lampung terus mengebut upaya agar pengerjaan JTTS bisa segera dimulai. Bahkan, surat penetapan lokasi pembangunan pun sudah ditandatangani Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Sayangnya, target pemprov agar pembangunan tol menjadi yang tercepat se-Indonesia sedikit terhambat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terkesan lambat membentuk tim appraisal untuk menghitung data dan aset masyarakat yang lahannya terkena ruas JTTS.

Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budhi Dharmawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mengomunikasikan perihal tim appraisal yang dibentuk dan dilelang oleh Kemenpupera.

"Alasan kita, untuk mengejar target pembangunan tol tercepat se-Indonesia. Kalau bisa tiga tahun sudah bisa rampung dikerjakan," katanya, Rabu (15/4).

Dilanjutkan, mengenai kesimpangsiuran jadwal groundbreaking, dikarenakan Presiden Jokowi yang masih belum memiliki waktu pasti. Sehingga diakuinya groundbreaking belum memiliki tanggal pasti. Namun demikian, nantinya bisa dilaksanakan hanya di satu tempat dengan menggunakan telekonfrens. "Iya, kan jadwal Presiden ini kan bukan kita yang mengatur. Kalau mungkin tidak sempat, ya melalui telekonfrens saja," katanya. (abd/c1/fik)

Rp80 M untuk Tekan Angka Kelahiran

Posted: 17 Apr 2015 10:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung mendapatkan jatah Rp80 miliar untuk menekan angka kelahiran di daerah ini. Anggaran itu merupakan bagian dari total Rp3 triliun dana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk program keluarga berencana (KB).   

    Hal tersebut dikatakan Deputi Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan Keluarga Berencana Sanjoyo pada Rakerda BKKBN di ruang Abung kemarin. Menurutnya, anggaran itu dikucurkan sesuai Nawacitra program Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

"Semua rencana strategis sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang juga masuk dalam rencana strategis BKKN," ujarnya.

Yang terpenting, sambungnya, adalah bagaimana mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara terus menerus dengan menurunkan angka kelahiran. "Kita perlu menurunkan kelahiran anak pada wanita subur yaitu berusia 15-54 tahun. Kampanye 2 anak cukup ini selalu kita gembar-gemborkan sehingga dengan menekan angka kelahiran dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas bisa terwujud," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Elya Muchtar menyatakan progress pembangunan yang dilaksanakan selama ini bakal kurang bermakna jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali.

"Untuk itu saya menaruh perhatian penting pada kegiatan hari ini sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga," tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada BKKBN di masing-masing kabupaten/kota agar saling berkoordinasi guna mewujudkan program-program yang nyata sesuai dengan program pusat. (abd/p1/c1/fik)