Kamis, 24 Juli 2014

’’RSUDAM Itu Banyak Uang!’’

’’RSUDAM Itu Banyak Uang!’’


’’RSUDAM Itu Banyak Uang!’’

Posted: 23 Jul 2014 06:32 PM PDT

Insentif Tertunggak, karena Pemkot Belum Bayar Utang
BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung bereaksi terkait kondisi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) yang informasinya tak mampu membeli solar untuk mengoperasikan incinerator (mesin penghancur limbah medis padat).

    Sebab, penilaian pemprov kondisi keuangan RSUDAM masih sehat, bahkan berlebih. Hal ini ditegaskan Sekprov Lampung Arinal Djunaidi pada sela-sela rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung kemarin (23/7).

''Tidak mungkin RSUDAM bangkrut! Uang mereka (RSUDAM, Red) itu banyak, ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Coba tanya ke Bappeda,'' ujarnya.

Sepengetahuannya, keuangan RSUDAM tidak mengalami kendala, meski memang diakuinya RSUDAM masih menunggak pembayaran insentif jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dan lainnya.

''Ya, harusnya pemerintah kabupaten/kota yang menunggak itu segera selesaikan kewajibannya. Jangan hanya menikmati fasilitas kesehatannya, tapi tidak membayar,'' sindir Arinal.

    Dia menjelaskan, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUDAM mengelola keuangan sendiri tanpa ada bantuan dari Pemprov Lampung.

Menurutnya, pemprov hanya akan mengeluarkan anggaran jika terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan fasilitasnya. ''Kalau untuk operasional sehari-hari, ya tidak ada bantuan,'' kata Arinal.

    Sementara, Kepala Bappeda Lampung Fahrizal Darminto membenarkan jika uang RSUDAM memang banyak. ''Berapanya saya lupa. Tapi kalau masalah tidak mampu beli solar, saya rasa tidaklah. Kan pilihan juga untuk pakai pihak ketiga atau incenerator. Kalau pakai pihak ketiga lebih hemat, kenapa tidak,'' ujar Fahrizal.

    Terpisah, Direktur Umum dan Keuangan RSUDAM Guilivar juga membantah jika RSUDAM tak mampu membeli solar. Dia menjelaskan, adanya tumpukan sampah medis di rumah sakit pelat merah tersebut lantaran sistem penghancuran sampah yang dilakukan memang demikian.

    ''Incinerator tidak rusak, masih beroperasi. Kami juga masih mampu membeli solar! Hanya, sistem pemusnahan sampah medis di RSUDAM memang dilakukan dengan ditumpuk terlebih dahulu. Sebab, kapasitas incinerator yang kami miliki besar, sehingga pembakaran akan dilakukan sekaligus saat sampah medis sudah banyak. Jadi, tidak tiap hari mesin dioperasikan,'' katanya.

Terkait insentif karyawan RSUDAM yang tertunggak, ia membenarkannya. Menurut Guilivar, ada tiga insentif yang tertunggak, di antaranya jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), lalu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan jaminan kesehatan semesta (jamkesta).

Untuk jamkesmas dan jamkesta, ia menegaskan, anggarannya memang belum dicairkan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ''Buat apa kami tahan-tahan, kalau ada langsung dibayarkan. Tapi permasalahannya, untuk anggaran jamkesmas dan jamkesta dari Kemenkes belum cair. Saya saja belum dapat insentifnya,'' akunya.

Sementara, lanjut dia, untuk insentif jamkesda belum dibayarkan karena Pemkot Bandarlampung menunggak klaim jamkesda sebesar Rp7,9 miliar. ''Ya, pembayarannya belum dilakukan karena pemkot belum membayar utang jamkesdanya,'' papar Guilivar.

Lalu berapa rinciannya masing-masing insentif yang harus dibayar? Ia mengaku lupa besarannya masing-masing. ''Seingat saya, keseluruhan tiga insentif itu jumlahnya sekitar Rp12 miliar lebih,'' ucap Guilivar.

Diketahui, RSUDAM terus menuai sorotan. Sudah dua pekan belakangan incinerator berhenti beroperasi.

Alhasil, sampah medis mulai menggunung di sekitaran lokasi incinerator. Padahal, mesin seharga Rp1,1 miliar lebih itu baru dua bulan beroperasi. Sepanjang pantauan Radar Lampung di lokasi incinerator yang terletak samping ruang sanitasi, Selasa (22/7), sampah medis seperti bekas infus dan jarum suntik menumpuk di satu tempat.

Padahal, sampah medis tersebut harus segera dibersihkan. Menurut salah seorang petugas kebersihan RSUDAM yang ditemui Radar di lokasi incinerator, mesin itu sudah setop beroperasi selama dua minggu. ''Katanya sih karena RSUDAM nggak bisa beli solar untuk incinerator. Mesin ini sudah ada dua bulan di RSUDAM,'' tutur pria yang enggan disebutkan namanya itu.

Ia tak menampik bahwa limbah medis yang menumpuk di lokasi incinerator juga bisa disalahgunakan. Bisa saja, orang iseng mengambil limbah jarum suntik atau memanfaatkan botol infus bekas untuk tujuan jahat. ''Wah, bekas infusnya semakin banyak Mbak. Apalagi sebagian besar pasien menggunakan infus,'' ucapnya.

Terpisah, Kabag Humas RSUDAM Esti Komalaria menyatakan, belum tahu penyebab pasti tak beroperasinya incinerator. Karena itu, akan berkoordinasi dengan direktur RSUDAM lebih dahulu. ''Ini untuk mengetahui pastinya kenapa incinerator tak beroperasi,'' kata Esti kepada Radar di ruang kerjanya.  

Fasilitas incinerator RSUDAM bukan kali ini saja bermasalah. Yang saat ini merupakan incinerator baru. Penggantian incinerator lantaran mesin yang lama kerap macet.

Alhasil, RSUDAM terpaksa menggandeng pihak ketiga untuk mengeliminasi limbah medis yang dihasilkan. Pada 2013, RSUDAM telah bekerja sama dengan PT Sumber Nusa Rezeki yang ada di Jakarta Utara untuk mengangkut limbah medis.(eka/fbi/p5/c3/whk)

2015, Belanja Daerah Membengkak

Posted: 23 Jul 2014 06:31 PM PDT

APBD 2014 Defisit Rp39,186 M
BANDARLAMPUNG – Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung kerja cepat. Selang dua hari dari diserahkan, kemarin sore DPRD Lampung menggelar rapat paripurna penetapan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 dan RAPBD 2015.

Dari hasil pembahasan, pada RAPBD 2015 ada kenaikan belanja daerah. Nilainya cukup signifikan, yakni Rp102 miliar. Pada 2014, belanja daerah tercatat Rp4,615 triliun. Sementara pada 2015, belanja daerah diproyeksikan Rp4,718 triliun.

Kenaikan ini juga di luar dugaan pemprov. Pasalnya, dalam KUA-PPAS RAPBD 2015 yang disampaikan pemprov, belanja daerah hanya dialokasikan Rp4,677 triliun. Tapi, pasca pembahasan naik Rp46,6 miliar.

Peningkatan belanja daerah ini dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik. Seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

Dari hasil pembahasan, instansi yang berkaitan dengan hal-hal itu memang mendapatkan alokasi tambahan dana. Dinas Pendidikan dan Kesehatan masing-masing mendapatkan tambahan Rp5 miliar serta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura mendapatkan tambahan Rp1 miliar (selengkapnya lihat grafis).

Juru Bicara Banang DPRD Lampung Dendy Romadhona menjelaskan, berdasarkan pembahasan, pada 2015 belanja tidak langsung mencapai Rp2,637 triliun. Rinciannya, belanja pegawai Rp771 miliar, hibah Rp807 miliar, bantuan sosial Rp9,7 miliar, bagi hasil Rp1 triliun, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/desa/parpol Rp25,642 miliar, dan belanja tak terduga Rp22,488 miliar. Sedangkan untuk belanja langsung Rp2,080 triliun.

Sementara terkait APBD 2014, setelah melalui pembahasan perubahan, keuangan Lampung dinyatakan defisit mencapai Rp39,186 miliar. Pendapatan direncanakan Rp4,576 triliun, sementara belanja mencapai Rp4,615 triliun.

Pada APBD Perubahan 2014, ada sembilan satuan kerja yang mendapat tambahan anggaran. Total tambahan itu mencapai Rp10,1 miliar dari yang diajukan. Tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk belanja yang prioritas dan mendukung pemutakhiran data statistik yang bekerja sama dengan BPS.

Dari instansi yang mendapat tambahan dana, paling besar adalah Dinas Pendidikan mendapatkan tambahan dana Rp2 miliar. Sehingga total anggaran dinas ini pada 2014 mencapai Rp286,250 miliar. (eka/c2/wdi)

Dissos Kewalahan Tangani Orgil

Posted: 23 Jul 2014 06:29 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Permasalahan orang gila (orgil) memang menjadi masalah klasik yang dialami Bandarlampung. Di beberapa tempat sudut kota ini masih terlihat penyandang  psikotik. Terkait hal itu, Dinas Sosial (Dissos) Bandarlampung mengaku kewalahan menanganinya.

Hal tersebut dikatakan Kadissos Bandarlampung Akuan Efendi pada sela-sela acara penyerahan sumbangan kepada tunanetra di Graha Pena Lampung kemarin (23/7).

Dia mengaku, selama ini tidak ada kerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit untuk penampungan. ''Tidak ada kerja sama. Nah, Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa itu kan punya provinsi. Sudahlah, kita sudah upayakan. Ya kan tidak semua langsung menimbulkan efek upaya kami itu. Nggak semua gerak bisa langsung habis, kan wilayah ini luas dan lebar. Kami butuh proses lah,'' ujarnya.

Dia melanjutkan, hal ini juga seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya saja. Tapi juga beberapa satker seperti Badan Polisi Pamong Praja.

''Ya sama-samalah diurus. Mudah-mudahan memang teratasi,'' harapnya.

Terkait orgil yang ditemukan setiap tahunnya dengan orang yang sama, orgil itu kabur dari panti maupun yayasan. Sebab, menurut Akuan, orgil yang mereka jaring dititipkan ke yayasan sosial.

''Kan daya tampung mereka terbatas. Nah, ada kemungkinan mereka kabur,'' terangnya.

Ketika ditanya terkait anggaran yang disediakan untuk penyandang psikotik ini, Akuan memastikan bukan karena Dissos tidak memiliki anggaran. Namun, pihaknya merasa keberatan jika mengurus semua orgil.

Sebelumnya, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bandarlampung Saad Asnawi meminta Dissos harus mampu menangani persoalan ini. Dikarenakan, orgil di Bandarlampung banyak didatangkan dari kabupaten/kota lainnya.

''Berbagai pengaduan masuk ke saya, ada yang sengaja membuang orgil di Bandarlampung, dengan pelat kendaraan kabupaten lain,'' ujarnya saat rapat koordinasi (rakor) SKPD di Gedung Semergou, Rabu (2/7).

Terkait masalah tersebut, mantan Kadissos itu meminta Dissos untuk mengurusi masalah terkait penyandang psikotik ini. ''Waktu saya menjabat di Dissos, kami memberikan perlakuan khusus yakni membawa orgil ke panti rehabilitasi dan ditanggung pengobatannya. Hampir 70 persen mereka sembuh,'' akunya.(abd/p5/c3/whk)

 

Sungai Kotor karena Petugas Terbatas

Posted: 23 Jul 2014 06:29 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung memastikan sudah berupaya untuk membersihkan sungai yang ada di Kota Tapis Berseri. Salah satunya dengan mengimbau kepada satuan kerja (satker) terkait untuk selalu tanggap memantau dan turun ke lapangan. Hal itu dikatakan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kemarin (23/7).

Dia menyatakan, masalah keterbatasan petugas menjadi lambatnya penanganan sungai yang kotor. ''Kami sudah upayakan yang terbaiklah. Saya selalu ingatkan, baik kepada masyarakat maupun satker, juga dalam setiap rakor. Kami pun bermasalah dengan kurangnya tenaga teknis (petugas, Red),'' ujar Herman H.N.

Sementara, Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Iwan Gunawan kemarin membantah, jika instansinya disebut sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sungai.

Dia menjelaskan, untuk urusan sungai di Bandarlampung, Dinas PU lebih bertanggung jawab terhadap infrastrukturnya. ''Contohnya normalisasi sungai dan pembangunan talud,'' ujar Iwan kemarin.

Dia melanjutkan, tahun ini memang belum ada untuk pengerjaan normalisasi sungai seperti pengerukan maupun pendangkalan sungai.

''Tapi kalau untuk penaludan, sudah kami lakukan di beberapa daerah. Seperti di Way Balau, Kecamatan Kedamaian, itu ada dua. Sekitar dua bulan lalu, kami telah kerjakan terkait talud itu,'' terangnya.

Menurut Iwan, ada sekitar lima lokasi titik rawan yang rencananya dikerjakan. Namun, sekitar dua bulan lagi baru bisa dikerjakan dikarenakan masih dalam tahap tender.

''Kalau tidak salah, ada lima lokasi. Way Balau ada dua tempat, Way Prasanti di Kecamatan Sukarame dan ada dua lagi. Nah, itu datanya ada di kantor,'' katanya.

Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini memaparkan, normalisasi sungai bisa dikerjakan dengan melalui beberapa tahapan yakni dari masyarakat yang merencanakan melalui musrenbang.

''Nah, masyarakat merencanakan kegiatan melalui musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, lalu nanti dibawa ke musrenbang kota, selanjutnya dipilah-pilah dinas mana yang akan mengerjakan,'' jelasnya.

Diketahui, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung mengkritik kerja pemkot. Dalam penilaian Walhi, pemkot harusnya tak mengambil sampah kalau sudah ada penumpukan saja. Pemkot juga harus menggugah kesadaran masyarakat.

''Ya jangan menyalahkan masyarakat saja sementara upaya pemerintah belum maksimal menyadarkan warga. Atau hanya menyediakan sarana tong sampah. Terus ada penumpukan diambil, sementara masyarakat terus saja membuang sampah sembarangan,'' kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Bejo Dewanta, Selasa (22/7).

Menurut dia, di lokasi sungai yang tercemar biasanya merupakan daerah padat penduduk. Artinya, kesadaran warga masih minim. Salah satu menggugah kesadaran warga adalah dengan mengubah pola pikir.

Menurutnya, sampah bisa jadi lahan penghasilan jika diolah. Sampah organik bisa dijadikan pupuk. Lalu sampah nonorganik bisa didaur ulang agar lebih berguna. ''Nah menurut data yang ada, sampah di kota ini paling banyak 5 kg per hari. Jika asumsinya segitu dan jumlah masyarakatnya ada sekitar 6 juta, jadi ada 30 juta kg sampah per hari. Jika dikalikan per bulan, berapa, per tahun berapa. Jika masyarakat sadar akan sampah yang menghasilkan artinya akan menimbulkan manfaat,'' kata dia.

Diberitakan sebelumnya, BPLHD sebagai salah satu satker yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai di Kota Tapis Berseri tidak mau disalahkan sendiri atas kondisi sungai yang dipenuhi sampah.

Sebab, dalam menjaga kebersihan sungai, pihak kecamatan dan kelurahan juga harus ikut bertanggung jawab agar tidak dipenuhi sampah.

''Ya, diminta juga lah dengan mereka (kecamatan dan kelurahan, Red). Kalau memang bisa ditangani dengan mereka, ya harusnya turun tangan. Apabila memang tidak, diimbau segerakan koordinasikan dengan kami, agar bisa tanggap bertindak,'' ujar Kepala BPLHD Bandarlampung Rejab.

Dia melanjutkan, yang paling utama dari banyaknya sampah di sungai adalah karena kesadaran masyarakat yang kurang tentang kerugian membuang sampah sembarangan.

Menurut Rejab, instansinya sebelumnya sudah pernah membuat surat edaran agar warga lebih peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terutama di aliran sungai.

''Bahkan kami pun sampai kelurahan, dan kami imbau melalui pengeras suara di masjid. Nah, tinggal yang di bawah (kecamatan dan kelurahan) ini koordinasinya bagaimana,'' akunya.

Selain itu, peran LSM seperti Walhi juga dibutuhkan untuk membantu pihaknya serta satker lainnya yang bertanggung jawab dalam kebersihan sungai.

''Nah, saya minta juga dengan mereka (LSM) untuk membantu kami dengan tindakan nyata. Karena memang, petugas teknis di sini 25 orang saja,'' jelas Rejab.

Diketahui, kondisi tiga sungai di Bandarlampung masing-masing Way Belau, Way Balau, dan Way Awi memprihatinkan. Selain dangkal, sampah juga terlihat memenuhi sungai. Air pada tiga sungai ini berwarna cokelat kehitaman sehingga dipastikan tidak bisa digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK).(abd/whk)

Diskes Pastikan Bayar

Posted: 23 Jul 2014 06:27 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung, sepertinya, tidak mau dikatakan sebagai penyebab kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) carut-marut. Buktinya, saat dikonfirmasi tadi malam (23/7), terkait penyataan Direktur Umum dan Keuangan RSUDAM Guilivar yang menyatakan salah satu penyebab belum dibayarnya insentif karyawan rumah sakit pelat merah itu lantaran pemkot belum membayar utang klaim jaminan kesehatan daerah (jamkesda), Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung dr. Amran memastikan utang tersebut akan dibayar.

''Dalam dua hari ke depan ini pasti kami bayar! Meski memang tidak penuh sebesar klaim RSUDAM yakni Rp7,9 miliar. Rencananya kami membayar Rp4,8 miliar terlebih dahulu,'' ujarnya.

Amran menegaskan, pembayaran klaim jamkesda itu berdasarkan instruksi dari sekretaris kota (Sekkot) dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

''Ya, BPKP menyarankan untuk dibayar seraya menunggu audit, sisanya sebagian dibayarkan saja. Untuk proses pencairannya sudah diajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), ya kira-kira dua hari lah,'' tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (22/5), Amran pernah mengatakan pemkot akan membayar utang jamkesda periode Juni–Desember 2013 terhadap RSUDAM. Utang Rp7,9 miliar itu dinilai memang laik dibayarkan.

Dia menjelaskan, berdasarkan verifikasi terhadap 200 sampel acak klaim jamkesda yang dilakukan, pihaknya tidak menemukan permasalahan. ''Kalau berdasarkan verifikasi ini, memang tidak ada masalah,'' ujarnya.‬

‪Menurut dr. Amran, laporan itu telah dilaporkan ke pemkot. Dia juga mengaku, telah berkoordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat terkait verifikasi tersebut.‬

‪''Memang ini kesimpulan sementara. Saya pikir, Inspektorat sudah memahami hal itu. Ya memang ini laik untuk dibayar,'' ucap dr. Amran kala itu.

‪Kendati begitu, pembayaran masih menunggu hasil verifikasi lanjutan dari BPKP Perwakilan Lampung untuk menghindari kesalahan di kemudian hari.‬

‪''Kami harap memang segera dibayar, karena bisa berdampak pada program jamkesda 2014. Mengingat, kerja sama Pemkot Bandarlampung dengan RSUDAM masih berjalan hingga kini,'' terangnya.‬

Dia menambahkan, Wali Kota Herman H.N. juga telah menginstruksikan untuk segera membayarkan utang tersebut. ''Saya pikir Pak Wali tidak keberatan untuk membayar klaim tersebut, sejauh sesuai ketentuan dan fakta real di lapangan. Karena dananya pun memang sudah disiapkan,'' ungkap dr. Amran.‬

‪Diketahui, Herman H.N. pernah bereaksi terkait pernyataan Plt. Direktur Utama RSUDAM dr. Reihana yang menyebutkan pemkot berutang Rp7,9 miliar. Wali kota mengaku heran mengapa utang hasil dari klaim biaya berobat warga Bandarlampung yang menggunakan kartu jamkesda tersebut jumlahnya bisa sebesar itu.‬

‪Apalagi, nilai utang tersebut terhitung sejak enam bulan terakhir. Yakni Juli–Desember 2013. ''Ya nggak masuk akal lah! Masak dalam waktu enam bulan banyak warga saya yang sakit? Seolah-olah Bandarlampung ini penyakitan apa? Ini kan sudah nggak benar! Kecuali kalau utangnya Rp500 juta, baru masuk akal saya,'' ujar Herman H.N. saat konferensi pers di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.‬

Karena itu, sebelum membayar klaim tersebut, pihaknya akan meminta ke RSUDAM rincian identitas warga Bandarlampung yang telah sakit dan berobat ke sana. Sebab, ia curiga ada permainan identitas untuk menggelembungkan utang pemkot.‬

''Uang pemkot ini banyak kok. Saya siap melunasi utang itu, asal perinciannya jelas. Makanya, saya minta ke RSUDAM identitas seluruh warga saya yang berobat. Baik nama, alamat, maupun penyakitnya secara rinci. Nanti dari situ ketahuan berapa jumlah utang Bandarlampung secara keseluruhan,'' tegasnya kala itu.(abd/p5/c3/whk)

Rabu, 23 Juli 2014

Awas, Produk Tak Berlabel!

Awas, Produk Tak Berlabel!


Awas, Produk Tak Berlabel!

Posted: 23 Jul 2014 09:58 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung kembali mendata produk olahan industri rumah yang tidak laik jual. Kemarin (22/7), giliran warung Pempek 123 yang berlokasi di Jalan Sudirman, No. 15, Tanjungkarang, disambangi tim BBPOM.

Di lokasi itu, tim menemukan 238 bungkus makanan tak berlabel. Makanan jenis kerupuk, kemplang, dan lempok durian itu diduga dikemas ulang. Sehingga tidak diketahui komposisi bahan serta tanggal kedaluwarsa.

Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Lampung Ramadhan menyatakan, untuk sementara BBPOM masih memberi warning kepada pemilik toko. ''Kali ini kami baru memberikan pembinaan. Nanti setelah lebaran, kami akan cek kembali apakah produk tersebut sudah diturunkan atau belum,'' jelasnya.

Pemilik Pempek 123 Cik Alek mengaku, mendapatkan produk tersebut dari Palembang. Meski dijual tanpa label, selama ini pihaknya belum pernah sekalipun menerima keluhan dari konsumen.

''Selama ini baik-baik saja. di sana (Palembang, Red) juga jarang yang dipasang label. Tapi nanti saya akan hubungi mereka, minta tolong dipasang label yang jelas,'' tutur wanita Tionghoa tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Pempek 123, beberapa produk kode yang tidak sesuai juga ditemukan di Pempek Selamat yang terletak di Jalan Mayor Salim Batubara, Telukbetung. Beberapa produk tersebut memiliki kode produksi yang sudah tidak berlaku lagi.

''Kode yang seharusnya tercantum untuk produk rumah tangga adalah PIRT, sedangkan yang kami temukan kodenya adalah SP. Kode tersebut sudah tidak digunakan lagi sejak 2014,'' ungkap Ramadhan. (cw2/p5/c3/wdi)

Duh, RSUDAM Tak Mampu Beli Solar

Posted: 23 Jul 2014 09:58 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali menuai sorotan. Sebabnya, sudah dua minggu belakangan incinerator atau sarana untuk menghancurkan limbah medis berhenti beroperasi.

Alhasil, sampah medis mulai menggunung di sekitaran lokasi incinerator. Padahal, mesin seharga Rp1,1 miliar lebih itu baru dua bulan beroperasi. Sepanjang pantauan Radar Lampung di lokasi incinerator yang terletak samping ruang sanitasi, sampah medis seperti bekas infus dan jarum suntik menumpuk di satu tempat.

Padahal, sampah medis tersebut harus segera dibersihkan. Menurut salah seorang petugas kebersihan RSUDAM yang ditemui Radar di lokasi incinerator, mesin itu sudah setop beroperasi selama dua minggu. ''Katanya sih karena RSUDAM nggak bisa beli solar untuk incinerator. Mesin ini sudah ada dua bulan di RSUDAM,'' tutur pria yang enggan disebutkan namanya itu.

Ia tak menampik bahwa limbah medis yang menumpuk di lokasi incinerator juga bisa disalahgunakan. Bisa saja, orang iseng mengambil limbah jarum suntik atau memanfaatkan botol infus bekas untuk tujuan jahat. ''Wah, bekas infusnya semakin banyak Mbak. Apalagi sebagian besar pasien menggunakan infus,'' ucapnya.

Terpisah, Kabag Humas RSUDAM Esti Komalaria menyatakan, belum tahu penyebab pasti tak beroperasinya incinerator. Karena itu, akan berkoordinasi dengan direktur RSUDAM lebih dahulu. ''Ini untuk mengetahui pastinya kenapa incinerator tak beroperasi,'' kata Esti kepada Radar di ruang kerjanya.  

Fasilitas incinerator RSUDAM bukan kali ini saja bermasalah. Yang saat ini merupakan incinerator baru. Penggantian incinerator lantaran mesin yang lama kerap macet.

Alhasil, RSUDAM terpaksa menggandeng pihak ketiga untuk mengeliminasi limbah medis yang dihasilkan. Pada 2013, RSUDAM telah bekerja sama dengan PT Sumber Nusa Rezeki yang ada di Jakarta Utara untuk mengangkut limbah medis.

Kepada Radar, Kepala Bagian Instalasi Sanitasi saat itu Diana Sari menyatakan, limbah medis yang dihasilkan RSUDAM sementara dikumpulkan dan disimpan dalam gudang. Ia menuturkan, biaya angkut yang dikeluarkan RSUDAM sebesar Rp12 ribu per kilogramnya. pihak rumah sakit menghasilkan limbah medis sebanyak 100 kg/hari. Pihak PT Sumber Nusa Rezeki mengambil limbah sebulan sekali dengan menggunakan dua mobil kontainer tertutup rapat. (cw9/p5/c3/wdi)  

 

Perwakilan Lampung di Jakarta Boros

Posted: 23 Jul 2014 09:58 AM PDT

Habiskan Keuangan Daerah Rp1,3 Miliar
BANDARLAMPUNG – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung terhadap Pemprov Lampung tahun anggaran 2013, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

    Yaitu pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas kepada Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta. Akibatnya, Pemprov Lampung mengalami kerugian mencapai Rp1,338 miliar.

Tambahan penghasilan ini di 2013 dialokasikan Rp1,773 miliar, namun baru terealisasi 75,5 persen. Mekanisme pengajuan tambahan penghasilan ini berdasarkan nota dinas asisten bidang administrasi umum ke gubernur Lampung melalui Sekprov tanggal 28 Januari 2013.

Nota dinas itu merupakan hasil rapat yang dihadiri kepala sekretariat Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta, inspektur pembantu (Irban) Inspektorat, kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, kepala Biro Hukum Setda, serta kepala anggaran Biro Keuangan Setda. Dalam rapat tersebut dilakukan perhitungan terhadap beban kerja dan hidup di Jakarta, serta hasilnya menyetujui permohonan tersebut.

    Hasil rapat itu di-SK-kan oleh gubernur No. G/153.IV.05/HK/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas. Besarnya tambahan penghasilan berbeda untuk setiap golongan atau eselon (lihat grafis).

    Kepala BPK RI perwakilan Lampung Ambar Wahyuni mengatakan, PNS hanya dapat memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas jika dalam melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39. Pemberian tambahan penghasilan dengan alasan beban hidup kepada pegawai Badan Perwakilan Pemprov Lampung di Jakarta tidak memenuhi kategori.

    Kondisi ini, menurut Ambar, juga tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang diubah dalam Permendagri No. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39.

    ''Sehingga terjadi pemborosan keuangan daerah. Kami rekomendasikan kepada gubernur agar tim penyusun anggaran tidak lagi memberikan tambahan penghasilan. Juga kepada Badan Perwakilan, jangan meminta tambahan penghasilan," tegasnya.

    Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berjanji melaksanakan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Seluruh temuan dan rekomendasi yang ada, menurutnya, menjadi tugas seluruh jajarannya. ''Agar predikat wajar tanpa pengecualian dapat kembali kita raih," katanya.

    Politisi PPP yang juga anggota DPRD Lampung Munzir menyatakan, komisi III telah mempertanyakan ini ke Pemprov Lampung. ''Tidak bisa jadi alasan karena biaya hidup dan makan di sana lebih mahal, kemudian minta tambahan penghasilan. Mereka kan bukan guru yang tugas di daerah terpencil, yang untuk menjangkau tempat kerja saja sulit," tegasnya. Seharusnya, menurut Munzir, uang yang sudah diberikan itu dikembalikan. (eka/p2/c1/ary)

DPRD Ancam Biro Aset

Posted: 23 Jul 2014 09:57 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pelepasan aset senilai Rp3,8 miliar sepanjang 2014 ini. Pelepasan itu berupa penjualan kendaraan dinas, tanah, dan rumah dinas. Namun, Biro Aset dan Perlengkapan Setprov Lampung tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait pelepasan tersebut.

    ''Iya, kita kan dapat laporan terjadi pelepasan aset di Pemprov Lampung yang sudah memberikan pemasukan ke keuangan daerah Rp3,8 miliar. Tetapi saat kita minta penjelasan ke Biro Aset, mereka hanya jawab normatif, tidak bisa memberikan data secara detail," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Munzir kemarin.

    Menurutnya, Biro Aset dan Perlengkapan memang mengakui adanya pelepasan aset tersebut. Namun terkait apa dasar kebijakan dan prosedur dalam pelepasan, biro yang dipimpin Gunawan Riadi ini tak dapat memberikan gambaran detail.

    ''Kan katanya mereka menjual tanah, ditanya tanahnya, mereka hanya menjawab lokasi tanpa mengetahui detail luasan tanah, jumlah kaveling, dan berapa uang yang masuk. Mereka mengakunya dijual ke PNS, tetapi kami dapat info itu juga dijual ke pihak luar. Juga ada penjualan kendaraan dinas yang totalnya mencapai Rp900 juta. Ini kan banyak sekali. Kita ingin tahu mobil mana yang dijual, termasuk dengan rumah dinas yang dijual pun tak jelas," tandas dia.

    Untuk tanah, menurut Munzir, hanya dikatakan terdapat di tiga tempat. Yakni di Sabah Balau, Lampung Selatan, seluas 40 hektare. Lalu di Jalan Pramuka, Bandarlampung, tanah eks kebun PKK dan tanah yang berlokasi di sebelah kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

    ''Komisi III kan ingin diyakinkan bahwa pelepasan yang mereka lakukan itu sesuai prosedur dan kebijakan pelepasan ini memang tepat. Kalau tidak, ya akan kami batalkan. Dasarnya hingga saat ini belum jelas. Di APBD 2014 pun tak disebutkan kegiatan pelepasan itu," terangnya.

    Munzir menambahkan, pelepasan aset ini bukan hal sepele. Gubernur harus membentuk tim penilai, kemudian juga melibatkan tim penilai independen. Bahkan, rekomendasi adanya tim penilai itu hingga kini belum ada kejelasan.

Menurutnya, penataan asset yang amburadul ini menjadi salah satu penyebab laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Lampung meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Beberapa waktu lalu, Pemprov Lampung sempat mengelak tanah eks kebun PKK Provinsi Lampung di Jalan Pramuka dijual. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan terdahulu, Ali Subaidi, mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual. Kebun PKK, menurutnya, dipindahkan ke kawasan horti park di area Institut Teknologi Sumatera. Sementara tanah eks kebun PKK belum dijelaskan akan diapakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lampung, diduga memang ada enam rumah dinas yang dilepas oleh pemprov. Bahkan, status rumah tersebut sengaja diturunkan agar dapat dilepaskan. Ali Subaidi beberapa waktu lalu pun membantah adanya penjualan rumah dinas itu.

Sementara, Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Gunawan Riadi belum dapat dimintai keterangan terkait ini. Radar Lampung yang meminta izin untuk mengonfirmasi masalah ini pun tak ditanggapi. (eka/p2/c1/ary)

Salahkan Warga, Walhi Kritik Balik BPLHD

Posted: 23 Jul 2014 09:57 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Bandarlampung yang terkesan menyalahkan warga direspons Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi justru mengkritik kerja pemkot. Dalam penilaian Walhi, pemkot harusnya tak mengambil sampah kalau sudah ada penumpukan saja. Pemkot juga harus menggugah kesadaran masyarakat.

''Ya jangan menyalahkan masyarakat saja sementara upaya pemerintah belum maksimal menyadarkan warga. Atau hanya menyediakan sarana tong sampah. Terus ada penumpukan diambil, sementara masyarakat terus saja membuang sampah sembarangan,'' kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Bejo Dewanta via ponselnya kemarin (22/7).

Menurut dia, di lokasi sungai yang tercemar biasanya merupakan daerah padat penduduk. Artinya, kesadaran warga masih minim. Salah satu menggugah kesadaran warga adalah dengan mengubah pola pikir.

Menurutnya, sampah bisa jadi lahan penghasilan jika diolah. Sampah organik bisa dijadikan pupuk. Lalu sampah nonorganik bisa didaur ulang agar lebih berguna. ''Nah menurut data yang ada, sampah di kota ini paling banyak 5 kg per hari. Jika asumsinya segitu dan jumlah masyarakatnya ada sekitar 6 juta, jadi ada 30 juta kg sampah per hari. Jika dikalikan per bulan, berapa, per tahun berapa. Jika masyarakat sadar akan sampah yang menghasilkan artinya akan menimbulkan manfaat,'' kata dia.

Diberitakan sebelumnya, BPLHD sebagai salah satu satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai di Kota Tapis Berseri tidak mau disalahkan sendiri atas kondisi sungai yang dipenuhi sampah.

Sebab, dalam menjaga kebersihan sungai, pihak kecamatan dan kelurahan juga harus ikut bertanggung jawab agar tidak dipenuhi sampah.

''Ya, diminta juga lah dengan mereka (kecamatan dan kelurahan, Red). Kalau memang bisa ditangani dengan mereka, ya harusnya turun tangan. Apabila memang tidak, diimbau segerakan koordinasikan dengan kami, agar bisa tanggap bertindak,'' ujar Kepala BPLHD Bandarlampung Rejab.

Dia melanjutkan, yang paling utama dari banyaknya sampah di sungai adalah karena kesadaran masyarakat yang kurang tentang kerugian membuang sampah sembarangan.

Menurut Rejab, instansinya sebelumnya sudah pernah membuat surat edaran agar warga lebih peduli lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terutama di aliran sungai.

''Bahkan kami pun sampai kelurahan, dan kami imbau melalui pengeras suara di masjid. Nah, tinggal yang di bawah (kecamatan dan kelurahan) ini koordinasinya bagaimana,'' akunya.

Selain itu, peran LSM seperti Walhi juga dibutuhkan untuk membantu pihaknya serta satker lainnya yang bertanggung jawab dalam kebersihan sungai.

''Nah, saya minta juga dengan mereka (LSM) untuk membantu kami dengan tindakan nyata. Karena memang, petugas teknis di sini 25 orang saja,'' jelas Rejab.

Diketahui, kondisi tiga sungai di Bandarlampung masing-masing Way Belau, Way Balau, dan Way Awi memprihatinkan. Selain dangkal, sampah juga terlihat memenuhi sungai. Air pada tiga sungai ini berwarna cokelat kehitaman sehingga dipastikan tidak bisa digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Kondisi tersebut tergambar dari pantauan Radar Lampung terhadap tiga sungai ini. Seperti di Way Belau yang berlokasi di Kecamatan Telukbetung Selatan terlihat kiri-kanannya tumpukan sampah plastik. Warna airnya juga cokelat kehitaman.

Kondisi yang sama juga ditemukan saat Radar menyambangi Way Balau di Kecamatan Kedamaian dan Way Awi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Selain sampah plastik, banyak juga patahan ranting pohon yang memenuhi sisi kiri-kanan sungai. Terkait kondisi ini, sejumlah warga di Bandarlampung meminta pemkot untuk mengingatkan kepada satker terkait melakukan pembersihan sungai-sungai tersebut (red/wdi)

 

Senin, 21 Juli 2014

Sungai Kota Kotor

Sungai Kota Kotor


Sungai Kota Kotor

Posted: 21 Jul 2014 10:37 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Banyak manfaat yang bisa didapat manusia dari sungai. Tidak hanya sebatas untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK). Tapi juga bisa dimanfaatkan pada kebutuhan manusia lainnya.

Banyak sungai (way, sebutan sungai dalam bahasa Lampung, Red) yang membelah Kota Tapis Berseri. Di antaranya Way Belau, Way Balau, dan Way Awi.

Namun, kondisi tiga sungai di Bandarlampung itu memprihatinkan. Selain dangkal, sampah juga terlihat memenuhi sungai. Air pada tiga sungai ini berwarna cokelat kehitaman sehingga dipastikan tidak bisa digunakan untuk keperluan MCK.

Kondisi tersebut tergambar dari pantauan Radar Lampung terhadap tiga sungai ini. Seperti di Way Belau yang berlokasi di Kecamatan Telukbetung Selatan (TbS) terlihat kiri-kanannya tumpukan sampah plastik. Warna airnya juga cokelat kehitaman.

Kondisi yang sama juga ditemukan saat Radar menyambangi Way Balau di Kecamatan Kedamaian dan Way Awi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Selain sampah plastik, banyak juga patahan ranting pohon yang memenuhi sisi kiri-kanan sungai.

Terkait kondisi ini, sejumlah warga di Bandarlampung meminta pemkot untuk mengingatkan kepada satuan kerja (satker) terkait melakukan pembersihan sungai-sungai tersebut.

Terlebih, beberapa tahun terakhir ini, Kota Tapis Berseri menjadi langganan banjir dan salah satu penyebabnya karena kondisi sungai yang dipenuhi sampai dan dangkal.

Seperti disampaikan Yati, warga Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian. Dia mengaku waswas daerahnya diterjang banjir di musim hujan nanti. Sebab, air bisa langsung naik jika melihat kondisi Way Balau.

''Di Way Balau nggak cuma sampah, tapi juga bekas-bekas kayu yang memalang. Jadinya kadang malah buat sampahnya numpuk di situ. Sampai sekarang nggak ada yang membersihkan,'' katanya.

Selain masalah sampah, dia juga mengeluhkan sungai tersebut yang mengalami pendangkalan. Sehingga, di desa tersebut menjadi langganan banjir ketika hujan lebat tiba. ''Ya mengungsi ke masjid kalau banjir. Kadang-kadang sampai sedada saya Pak. Bahkan lebih,'' ungkapnya.

Dia mengharapkan, pemerintah bisa lebih memperhatikan hal ini melalui satker terkait untuk menindaklanjuti masalah tersebut. ''Ya kan tidak mesti menunggu banjir dan menunggu kerugian dulu. Masak nunggu kami kelelep dulu baru ada tindakan?'' katanya.

Tak hanya keluhan banjir dan pendangkalan kali yang dirasakan warga. Tapi sampah di aliran tersebut juga menimbulkan bau dan rentan sekali menimbulkan penyakit di antaranya malaria dan kolera.

Seperti yang terlihat di Kelurahan Kedamaian RT 01, Lingkungan 1, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung. Dika, salah satu warga, mengaku, sampah yang menumpuk menimbulkan bau dan membuat tidak nyaman.

''Ya, bau Mas. Ini banyak nyamuk lagi jadinya. Mau bagaimana? Kayaknya juga tidak pernah dibersihkan di sini. Hilang kalau ada arus deras saja. Tapi, kalau habis hujan juga kadang-kadang malah tambah banyak sampahnya,'' ungkapnya.

Senada disampaikan Andri, warga RT 001, Lingkungan 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Selatan. Dia mengeluhkan terusan Way Belau yang bertumpuk sampah.

Dia juga mengeluhkan pemerintah yang tak pernah membersihkan dan mengangkat sampah padahal di daerah sekitarnya rawan banjir.

''Airnya menghitam, bau, ya siapa yang nyaman kalau tinggal di daerah yang seperti ini. Coba Mas di sini, mau nggak?'' kata dia.

Dia berharap pemerintah bisa mengambil tindakan terkait banyaknya sampah yang menumpuk di sungai sekitar kampungnya tersebut. ''Saya tahu ini juga tanggung jawab masyarakat. Tapi setidaknya pemerintah juga mengimbau dan bersama-sama warga membersihkan sungai setiap pekannya. Kalau saya ini siapa Mas, hanya warga biasa saja,'' ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandarlampung Wisnu mengatakan, permasalahan sungai merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam).

''Kalau kami tugasnya hanya tanggap darurat saja Mas. Nah, kalau masalah sampah dan pendangkalan sungai, itu tanggung Jawab Disbertam dan Dinas PU,'' tandasnya.

Sayang, Kadis PU Bandarlampung Ibrahim dan Kepala Disbertam Budiman belum berhasil dikonfirmasi terkait permasalahan ini. Kedua telepon seluler pejabat eselon dua Pemkot Bandarlampung tersebut tidak aktif saat dihubungi. (abd/p5/c3/whk)

Diskes Lacak Pemalsu Izin Makanan

Posted: 21 Jul 2014 10:36 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung memastikan mulai melacak alamat pengusaha industri rumah tangga (PIRT) yang memalsukan nomor registrasi (No. Reg.) hari ini (21/7). Rencananya, penelusuran dilakukan tim Diskes yang dipimpin langsung Kepala Bidang (Kabid) Bina Sarana dan Prasarana Asnah Tarigan.

''Ya, besok (hari ini, Red) baru akan kita telusuri PIRT atau produsen pemalsu No. Reg. tersebut,'' ujar Kadiskes Bandarlampung dr. Amran kepada Radar Lampung kemarin (20/7).

Mantan sekretaris Diskes Bandarlampung ini mengaku, belum bisa memastikan apakah pelacakan akan membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Sebab, bisa jadi alamat yang tercantum pada makanan jenis kerupuk yang ditemukan di Pasar Wayhalim dalam inspeksi mendadak (sidak) instansinya pada Jumat (18/7) itu palsu.

''Ya, kalau alamatnya ternyata palsu, kan kami harus menelusurinya lebih dalam. Bisa mulai dari pedagang yang menjual makanan itu,'' katanya.

Dia melanjutkan, jika pihaknya menemukan produsen pemalsu No. Reg. makanan itu, instansinya akan memberikan pembinaan. ''Selain pembinaan, kami akan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung. Kalau setelah dibina tetap dilanggar, bisa jadi kita pidanakan,'' jelasnya.

Pada kesempatan kemarin, Amran juga mengimbau kepada pedagang di lapangan yang menjual makanan dari bungkus besar menjadi eceran (kemasan kecil) untuk tetap mencantumkan ED (expired day) dan nomor izin PIRT.

''Sebab, pada sidak Jumat (18/7) tersebut, kami temukan pedagang yang seperti itu. Jadi, jika memecah dari bungkus besar ke kecil, tetap harus mencantumkan ED dan nomor izin PIRT,'' pungkas Amran.

Sebelumnya, BBPOM Bandarlampung dan Diskes mengancam memenjarakan PIRT yang memalsukan No. Reg pada makanan yang diproduksinya. Ancaman itu juga berlaku bagi pedagang yang menjual produk makanan tersebut.

Kasi Pelayanan dan Informasi Konsumen BBPOM Bandarlampung Hartadi mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi siapa pun yang menjual produk tanpa izin edar akan dikenakan sanksi kurungan penjara 15 tahun dan denda Rp15 miliar.

Sedangkan bagi yang menjual produk yang tidak sesuai standar mutu, seperti mengandung bahan berbahaya, dikenakan kurungan penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

''Pengawasan BBPOM konstruksinya sudah melekat. Jika ada yang menjual makanan tanpa izin edar, kami akan mengamankannya. Bahkan bisa dipidanakan karena telah menjual makanan yang ilegal," ungkap Hartadi, Sabtu (19/7).

Kendati begitu, sebelum dipidanakan, pihaknya terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan kepada produsen dan pedagang yang menjual makanan ilegal tersebut.

''Kalau sudah diberi surat peringatan tetapi masih memproduksi atau menjualnya, terpaksa kami pidanakan, yakni dengan menempuh langkah pro justicia. Namun pastinya, kami melakukan pembinaan dahulu sebelum langkah itu ditempuh," jelasnya.

Senada disampaikan dr. Amran. Dia juga mengancam memenjarakan PIRT yang memalsukan No. Reg dan pedagang yang mengedarkan makanan tanpa izin. Langkah itu, menurutnya, sebagai efek jera bagi PIRT dan pedagang yang membandel.

Diketahui, tim Diskes Bandarlampung yang menggelar sidak ke Pasar Wayhalim pada Jumat (18/7) menemukan makanan berkemasan No. Reg. palsu. Makanan jenis kerupuk itu merupakan hasil produksi PIRT.

Tim yang dipimpin langsung Amran itu juga menemukan jajanan pasar yang mengandung rhodamin. Selain itu, ada juga barang yang kemasannya rusak dan tidak memiliki izin edar PIRT.

''Ya, dalam sidak Jumat (18/7), kami menemukan pemalsuan No. Reg. pada makanan dalam kemasan. Kewenangan yang mengeluarkan No. Reg. bagi PIRT adalah Diskes," ujar Amran.

Menurut dia, di setiap bahan makanan ada kodenya tersendiri. Sehingga, pihaknya bisa langsung memastikan No. Reg. yang tercantum dalam makanan kemasan itu palsu atau asli.

''Untuk pemalsuan ini, kami akan telusuri alamat produsennya. Bila sudah ketemu, akan kami lakukan pembinaan. Kami juga memperingati PIRT lainnya agar tidak melakukan tindakan pemalsuan. Sebab, Diskes wajib mengetahui komposisi dan sebagainya agar tidak merugikan konsumen," tegasnya.

Dia melanjutkan, pada kemasan olahan tersebut diwajibkan mencantumkan nama produk, produsen, alamat produsen, takaran, kode ED, dan No. Reg. PIRT.

''Untuk mengurus perizinan PIRT itu bisa ke Diskes. Produsen mendaftarkan ke loket yang ada di Diskes, nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu tidak dipungut biaya," katanya.

Amran memaparkan, sidak yang dilakukan instansinya itu merupakan tindak lanjut dari sidak yang digelar BBPOM Bandarlampung bersama Diskes Lampung beberapa waktu lalu. (abd/c3/p5/whk)

Satker Jangan Hilangkan Tupoksi!

Posted: 21 Jul 2014 10:36 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi sungai di Bandarlampung yang kotor disorot Komisi C DPRD Bandarlampung. Wakil Ketua Komisi C Bandarlampung Handrie Kurniawan mengatakan, seharusnya satuan kerja (satker) terkait tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya terhadap permasalahan ini.

Menurut Handrie, kondisi ini menjadi tanggung jawab beberapa satker. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, jika memang ini yang terjadi harus dikoordinasikan langsung kepada satker terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam), serta Badan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

''Ini menjadi tanggung jawab mereka, PU punya program normalisasi sungai, kemudian BPLHD punya tenaga teknis yang memang dibayar dengan APBD membantu kebersihan lingkungan sementara Disbertam memang ini menjadi tugasnya mereka kan?'' kata dia

Handrie melanjutkan, terkait permasalahan masyarakat yang membuang sampah sembarangan memang sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia.

Tidak adanya ketegasan dan punishment menjadikan masyarakat tidak memiliki beban untuk membuang sampah di sembarang tempat. ''Kalau mengacu kepada perda yang lama, memang ada punishment dan masalahnya hal itu tidak berjalan. Nah, kalau untuk yang baru juga masih kami selesaikan karena masih dilakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pemkot terkait masalah sampah ini,'' kata dia.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini tidak boleh meninggalkan tupoksi mereka. Karena jika dibiarkan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi pemerintah itu.

''Kalau ada kasus seperti ini, harus segera direspons! Kalau dibiarkan kan akan membuat pemkot repot sendiri. Seperti kalau terjadi pencemaran dan banjir. Nah, pemkot juga turun tangan dan pastinya juga mengeluarkan biaya,'' pungkasnya. (abd/p5/c3/whk)

Ridho Warning Draf APBDP Copy Paste

Posted: 21 Jul 2014 10:36 AM PDT

Rp200 M buat Bayar Utang
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan draf APBD perubahan 2014 ke DPRD hari ini (21/7). Pemprov mengalokasikan dana Rp287 miliar untuk APBDP. Dari dana itu, Rp200 miliar untuk membayar utang dana bagi hasil termin I dan II tahun 2014 ke kabupaten/kota.

    ''Iya, diagendakan besok (hari ini, Red) kami sampaikan draf APBDP ke DPRD untuk kemudian dibahas oleh mereka. Alokasi dana sekitar Rp287 miliar dan Rp200 miliarnya untuk membayar dana bagi hasil," terang Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi usai menghadiri acara ulang tahun Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di Mahan Agung tadi malam.

    Ia meneruskan, dengan pembayaran dana bagi hasil ini ke kabupaten/kota, diharapkan pemkab/pemkot bersama-sama pemprov ikut melakukan perbaikan infrastrruktur.

    ''Jadi sama-sama melakukan perbaikan maupun pembangunan. Nanti dilihat alokasinya bagaimana, sehingga dapat terukur pembangunannya dan terlihat hasilnya," kata dia.

    Kemudian untuk daerah yang tidak memiliki permasalahan infrastruktur diminta mengalokasikan dananya di sektor pertanian. Sehingga fokus pembangunan infrastruktur dan pertanian Gubernur Ridho Ficardo dalam satu tahun ke depan sudah dapat terlihat hasilnya.

    ''Jadi benar-benar ada sinergita antara pemkab dengan pemprov, baik untuk perbaikan jalan dan jembatan maupun pertanian," tegasnya.

    Sekprov yang baru dilantik beberapa hari lalu ini menambahkan, untuk dana APBDP sekitar Rp87 miliar lainnya akan dialokasikan untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan, angka ini masih sementara. Setelah pembahasan oleh DPRD Lampung dimungkinkan bertambah. ''Tetapi kalau berkurang, saya rasa tidak. Hanya terjadi pergeseran alokasi dana," ujarnya.

    Ia menambahkan, penyampaian draf APBDP di bulan Juli ini merupakan sebuah prestasi. Sebab di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah secepat ini. Namun, dia memastikan meski waktunya lebih cepat, tak menjadikan draf ini disusun dengan tidak maksimal.

    ''Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung kerja cepat dan sangat teliti. Dengan dana yang terbatas ini, TAPD melakukan seleksi sangat ketat untuk program kerja yang diajukan SKPD di APBDP. Teman-teman di Bappeda sangat detail melakukan seleksi. Sudah di-warning juga oleh Pak Gubernur, jangan sampai ada dinas yang mengajukan program copy paste, tanpa memperhatikan skala prioritas," tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan memastikan sebelum masa jabatan DPRD selesai, pembahasan APBDP ini rampung. ''Teman-teman di DPRD siap kerja cepat untuk melakukan pembahasan. Sudah dibahas juga dengan teman-teman komisi agar bekerja cerdas buat pembahasan ini," katanya. (eka/p2/c1/ary)

DKI Incar Petani Lampung

Posted: 21 Jul 2014 10:32 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kerja sama DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Lampung telah terjalin dalam penyediaan bahan pangan. Kini Bank DKI, bank pembangunan DKI Jakarta, tengah menjajaki untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada petani Lampung.

    Namun, keputusan ini diserahkan oleh Pemprov Lampung ke Bank Lampung. Apakah nantinya Bank DKI akan membuka cabang di Lampung atau sekadar bekerja sama dengan Bank Lampung.

    ''Kan kita sudah kerja sama dalam penyediaan bahan pangan. DKI Jakarta meminta Lampung menyediakan per harinya 200 ton beras dan daging. Lalu kelapa, pisang, dan hortikultura lainnya," kata Sekprov Lampung Arinal Djunaidi.

    Dalam penyediaan tersebut, pastinya petani Lampung membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Bank DKI pun menangkap permasalahan ini. ''Kita sudah fasilitasi Bank Lampung dan Bank DKI. Nanti terserah dengan Bank Lampung bagaimana hasilnya," ujar dia.

    Arinal menambahkan, banyak bank lain juga menangkap permasalahan ini. Namun yang diinginkan bank daerah yang menanganinya. Karena itu juga akan berdampak dengan pembangunan ekonomi daerah.

    Diteruskannya, dengan pembiayaan ini akan sangat membantu petani, sekaligus menghidupkan terminal agrobisnis yang telah dibangun Pemprov Lampung. Sementara kerja sama antara BUMD, diakuinya, sedang dalam proses.

    Direktur PT Wahana Raharja, Ansori Djausal, mengatakan telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan BUMD DKI Jakarta membahas bisnis yang akan dilakukan. ''Terus dilakukan pembahasan antarperusahaan ini. Kan itu berkaitan dengan bisnis, ada untung rugi. Jadi klausulnya jelas," ujarnya.

    Pemprov Lampung beberapa waktu lalu juga telah memberikan peringataan kepada kabupaten/kota untuk mendukung keberlangsungan terminal agrobisnis yang telah dibangun di Lampung Selatan dan akan dioperasikan akhir tahun ini. Pemkab/pemkot harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan terminal agrobisnis itu.

    Lahan pertanian dan petani yang memilikinya kabupaten/kota. Pemerintah provinsi hanya mengoordinasikan hasil produksi mereka. Jadi pemkab/pemkot wajib mempertahankan lahan pertanian yang ada, yang telah  diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2013 terkait Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sehingga lahan pertanian yang ada tidak tergerus dan dialihfungsikan. (eka/c1/ary)

Senin, 07 Juli 2014

Kantongi Rp100 Ribu per Hari

Kantongi Rp100 Ribu per Hari


Kantongi Rp100 Ribu per Hari

Posted: 07 Jul 2014 08:19 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Permasalahan anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) di Bandarlampung, sepertinya, tidak pernah habis. Padahal, kota ini sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang keberadaan mereka. Yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anjal dan Gepeng.

    Keberadaannya bahkan semakin marak di Ramadan ini. Seperti pantauan Radar Lampung pada beberapa traffic light di kota ini.

    Anjal dan gepeng terlihat bebas meminta belas kasihan kepada pengemudi kendaraan bermotor. Beberapa dari mereka juga terkadang memaksa pengendara untuk memberi uang.

    Yati (42), pengemis yang biasa mangkal di traffic light Jl. Arif Rahman Hakim, Kedamaian, mengatakan, sudah tiga tahun menjalani profesi sebagai pengemis.

    Wanita yang mengaku berasal dari Kotabumi, Lampung Utara, ini mengungkapkan, saat Ramadan, penghasilan dari mengemis biasanya meningkat hingga dua kali lipat.

    ''Kalau Ramadan, biasanya saya mendapat Rp100 ribu per hari. Jika bulan selain Ramadan paling tinggi Rp50 ribu,'' akunya.

    Menurut dia, waktu mengemis yang paling baik adalah ketika menjelang magrib. Sebab, banyak mobil yang melintas di jalan raya. ''Saya juga berpindah-pindah mengemisnya, nggak di satu traffic light saja. Tetapi kalau magrib, saya memang biasa di sini,'' kata wanita yang mengaku tinggal di Kelurahan Gedongair, Kecamatan Tanjungkarang Barat, tersebut.

    Senada disampaikan Panji, pengamen di Kota Bandarlampung, yang berhasil diwawancarai Radar Lampung kemarin (6/7). Bocah berusia 12 tahun yang ditemui di Tugu Adipura, Enggal, Bandarlampung, ini mengaku, penghasilannya bertambah setiap Ramadan.

    ''Rata-rata, kalau Ramadan dapet Rp70 ribu–Rp80 ribu Om. Kalau ramai banget, bisa Rp100 ribu per harinya. Jika bulan biasa, paling banyak Rp30 ribu,'' ucapnya polos.

    Dia juga mengaku tidak beroperasi di satu tempat. Setiap harinya, ia berkeliling di setiap traffic light. ''Pokoknya yang kira-kira ramai mobil, saya mengamen di sana,'' ungkapnya.

    Banyaknya anjal dan gepeng di traffic light menuai keluhan pengendara bermotor. Seperti disampaikan Firdaus (38), warga Jl. Purnawirawan, Kelurahan Gunungterang, Langkapura. Pria yang berprofesi sebagai PNS ini mengaku, terkadang harus rela memberi uang lantaran terkadang anjal dan gepeng sedikit memaksa untuk diberi uang.

    ''Mereka (anjal dan gepeng, Red) kadang mengetuk-ngetuk kaca mobil. Saya khawatir jika tidak diberi, cat mobil saya dibaret mereka. Jadi, lebih baik saya rugi uang seribu rupiah daripada cat mobil saya lecet karena ulah mereka,'' ungkapnya.

    Padahal, dirinya mengetahui jika di Bandarlampung sudah ada peraturan yang melarang memberi sesuatu kepada anjal dan gepeng. ''Ya, setahu saya perdanya kan ada, warga tidak boleh memberi uang kepada mereka. Tapi ya mau bagaimana, daripada mobil lecet, lebih baik saya beri uang saja,'' keluhnya.

    Senada disampaikan Toha (39), warga Jl. Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling. Dia juga terkadang ''terpaksa'' untuk memberi uang kepada anjal dan gepeng saat di traffic light.

    ''Bahkan saya sudah menyiapkan uang receh di mobil saya, Mas. Daripada mobil saya diapa-apain sama mereka, lebih baik saya beri saja,'' aku PNS Pemprov Lampung ini.

    Terkait permasalahan ini, pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengatakan bahwa maraknya anjal dan gepeng disebabkan permasalahan pembangunan yang belum berhasil menyejahterakan masyarakat. Di mana, jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan pekerjaan yang ada.

Seharusnya, pemkot khususnya Dinas Sosial (Dissos) lebih serius menangani ini. ''Nah, ini berarti kan pemerintah kurang komitmen terkait pemberantasan gepeng dan anjal ini. Harusnya Dissos punya program-program yang jelas untuk ini,'' ungkapnya.

Dia melanjutkan, pemkot juga terkesan lamban menangani permasalahan ini dan action pemerintah sangat lemah sehingga terjadi pembiaran yang berdampak menjamurnya gepeng dan anjal di tengah masyarakat.

Pemerintah juga harusnya bisa bersinergi dengan pihak yang menangani masalah sosial ini. Contohnya dengan panti asuhan maupun lembaga-lembaga sosial yang sekiranya dapat membantu meminimalisasi masalah gepeng dan anjal ini.  

''Di sini pemerintah tidak boleh memonopoli. Saya kira untuk kemitraan, pemerintah sangat lemah, dan memang tidak punya daya untuk memperbaikinya,'' sesal dia.

Harusnya, pemerintah bisa membuat program jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendeknya bisa mengidentifikasi dengan mendata anjal dan gepeng. Kemudian dilakukan program pembinaan ekonomi kegiatan sosial.

''Pemerintah menggiring ke dalam kegiatan yang lebih positif ke pelatihan sosial, unit ekonomi. Sebenarnya bisa. Contohnya saja apa itu pemulung, pengepul barang bekas. Kan bisa saja diarahkan ke sana,'' sarannya.

Kemudian untuk jangka panjang bisa dengan penegakan regulasi yang tegas dan melihat prosesnya. Jangan insidental. Karena, menurutnya, permasalahan ini tidak bisa diatasi dalam waktu singkat.

''Regulasinya harus ditegakkan. Jangan sampai ada regulasi tapi kesannya mubazir,'' jelasnya.

Terkait informasi adanya human trafficking dalam permasalahan anjal dan gepeng, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menanggulanginya. Ia mengungkapkan, hal ini juga terpaku kepada regulasi yang ada.  

''Ya jika mengarah kepada trafficking itu kan ke ranah hukum, ya harus menggandeng aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya didasari dengan regulasi yang ada,'' pungkasnya. (abd/p2/c3/whk)

Miliki Pembina dan Paguyuban

Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung Cik Raden mengaku cukup kerepotan dalam menangani permasalahan anjal dan gepeng di Kota Tapis Berseri.

Terlebih, dari hasil penelusuran instansinya, anjal dan gepeng ditengarai memiliki pembina dan paguyuban.

''Informasi ini masih kami telusuri. Sebab, adanya paguyuban itu juga membuat kami repot. Anjal dan gepeng makin ramai saja, karena ada yang mengoordinasi. Seperti yang katanya di Jl. Pramuka itu,'' ujarnya kepada Radar Lampung kemarin (6/7).

Cik Raden melanjutkan, pihaknya mengaku siap berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dissos) Bandarlampung untuk penyelidikan terkait koordinator-koordinator anjal dan gepeng di Bandarlampung. Sebab, kapasitas instansinya sebatas menertibkan saja.

''Jadi, intinya kami siap saja kalau Dissos mau berkoordinasi untuk menyelidiki paguyuban anjal dan gepeng tersebut,'' akunya.

Menurut Cik Raden, langkah yang ditempuh instansinya saat ini adalah terus menertibkan keberadaan anjal dan gepeng. Terlebih, memang di Ramadan ini keberadaan mereka semakin marak. Penertiban dilakukan di jalan raya dan traffic light yang menjadi tempat mangkal mereka.

Dia menambahkan, bagi anjal dan gepeng yang berhasil ditangkap akan diamankan, dan apabila diketahui berdomisili di Bandarlampung, akan dibina dengan diberikan pengarahan dan dibuat surat perjanjian.

''Tapi kalau ada yang membandel, beberapa kali ditangkap masih itu saja, ya kami serahkan ke Dissos,'' pungkas Cik Raden.

Sementara, Kadissos Bandarlampung Akuan Efendi belum berhasil dikonfirmasi. Telepon selulernya dalam kondisi tidak aktif saat dihubungi. (abd/p2/c3/whk)

 

Perda Anjal dan Gepeng Mubazir!

Posted: 07 Jul 2014 08:18 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Permasalahan anjal dan gepeng di Bandarlampung yang tidak pernah rampung disorot kalangan dewan. Sebab, peraturan daerah (perda) tentang anjal dan gepeng sudah lama diterbitkan. Yakni sejak 2010. ''Itu kan sudah ada perdanya. Nah, sekarang ini implementasi perda itu yang kurang maksimal. Sehingga kesannya mubazir. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi beberapa satker yang menangani hal tersebut,'' ujar anggota Komisi D DPRD Bandarlampung Dolly Sandra kemarin (6/7).

Dia menjelaskan, permasalahan yang dialami Pemkot Bandarlampung adalah di mana tidak adanya tempat penampungan bagi anjal dan gepeng yang terjaring razia.

''Kalau sekarang ini kan masalahnya setelah ditangkap, paling-paling hanya ditahan dua hari, lalu dilepaskan lagi. Karena memang, hal ini juga membutuhkan anggaran, di mana pemerintah tidak ada anggaran untuk itu,'' kata dia.

Ada berbagai faktor lain juga yang menyebabkan menjamurnya anjal dan gepeng ini. Selain memang sumber daya manusianya yang sangat minim dengan mereka yang malas dan sudah merasa nyaman dengan penghasilan mengemis, juga di tengah masyarakat terkadang masih sering memberikan uang kepada anjal dan gepeng.

Harusnya, terus dia, satker terkait tidak musiman untuk menertibkan anjal dan gepeng. Masyarakat juga jangan memberikan uang, karena juga memicu mereka untuk kembali mengemis.

''Selagi masyarakat banyak memberi, kian banyak pula anjal dan gepeng yang betah. Sebab, mereka sudah terbiasa tidak mau bekerja keras dengan hasil yang cukup dengan mengemis,'' terangnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Dissos dan satker terkait agar di tempat-tempat atau titik strategis pada traffic light agar menyebar leaflet (selebaran) terkait sanksi-sanksi. Baik kepada anjal dan gepeng maupun yang memberikan uang.

''Saya rasa kan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui ada sanksi jika kami memberikan uang kepada mereka. Perlu adanya sosialisasi yang lebih giat kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara menyebar leaflet itu,'' paparnya.

Ketika ditanya terkait indikasi adanya human trafficking dalam permasalahan anjal dan gepeng, Dolly meminta pemkot untuk menelusurinya.

''Ya, kalau memang arahnya ke sana, bisa ke ranah pidana. Itu menjadi kewenangan kepolisian. Nah, pemerintah juga bisa menekan hal itu dengan mengacu kepada perda yang ada,'' tukasnya. (abd/p2/c3/whk)

Ups, BPK Sentil Peran Inspektorat

Posted: 07 Jul 2014 08:17 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung mengkritik peran lembaga Inspektorat. Penilaian BPK, peran Inspektorat dalam pemerintah daerah di Lampung masih lemah. Hal ini diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Lampung V.M. Ambar Wahyuni. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat belum terlalu banyak membantu.

''Kalau pengawas internal atau Inspektorat kabupaten/kota berfungsi dengan baik, temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kabupaten/kota dan provinsi tidak terlalu banyak," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Secara tegas, Ambar menyatakan, kerap kali keberadaan Inspektorat bahkan hanya cenderung sekadar ada. Seharusnya, lanjut dia, Inspektorat diisi dengan pegawai yang kompeten.  

''Ya, masih sekadar yang penting Inspektorat-nya ada. Perannya belum maksimal. Bahkan kebanyakan Inspektorat diisi oleh pegawai yang tidak digunakan tenaganya oleh satuan kerja lainnya," sentilnya.  

Ambar mengatakan, berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) grade Inspektorat masih ada di angka 1 dan 2. Sementara grade tertinggi adalah 5. ''Paling bagus itu Inspektorat Kementerian Keuangan," tegasnya.

Dengan kondisi ini, menurutnya, butuh komitmen pemda setempat untuk menguatkan fungsi Inspektorat. ''Kalau peran BPK sendiri melakukan audit terhadap laporan keuangan. Kemudian merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh pemda selanjutnya. Inspektorat kabupaten/kota yang dapat terus mendorong pelaksanaan rekomendasi itu," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Pemantau Peradilan Komisi Yudisial Lampung Anggit Nugroho mengamini pendapat BPK RI Perwakilan Lampung. Jika pengawasan internal dilakukan dengan baik, celah untuk melakukan tindak pidana korupsi sangat minim. Kemudian juga penyimpangan dan penyelewengan dalam pengerjaan suatu program tidak akan terjadi.

     ''Butuh orang-orang berintegritas dan berdedikasi tinggi di tubuh Inspektorat. Kemudian tegas tidak pandang bulu. Ini agar tak banyak lagi temuan-temuan BPK, bahkan ada laporan keuangannya yang berstatus tidak wajar," tegasnya. (eka/p2/c2/wdi)

 

Pimpinan Dewan, Urungkan Niatmu!

Posted: 07 Jul 2014 08:17 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Informasi mengenai rencana pengambilalihan (dum) empat kendaraan dinas (randis) jenis Pajero Sport oleh pimpinan DPRD Bandarlampung terus menuai sorotan. Kali ini datang dari Ketua Pusat Strategi Kebijakan Publik (Pusbik) Bandarlampung Aryanto. Dia meminta, pimpinan dewan untuk mengurungkan niatnya untuk mengedum randis. ''Jangan aji mumpung. Mereka harus mengurungkan niat untuk mengedum randis. Jika memang ada niat untuk mengedum,'' kata dia.

Aryanto melanjutkan, seharusnya seorang pejabat harus meninggalkan kenangan yang bermanfaat bagi penggantinya, bukan justru mengambil apa yang selama ini dibiayai oleh rakyat. ''Sesuai asas etika dan kepatutan janganlah, mereka kan sudah mendapatkan fasilitas yang layak selama ini,'' tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Bandarlampung Heru Sambodo memastikan, dirinya  belum mengajukan dum randis yang dipakainya.

''Saya belum pernah mengajukan dum randis. Selama belum ada surat pengajuan yang ditandatangani, itu masih kabar burung yang nggak jelas! Tapi, sepanjang pengajuan dum randis itu sesuai mekanisme dan prosedur, saya tidak ada masalah. Pastinya, saat ini saya masih berkonsentrasi menjalankan tugas akhir sebagai anggota DPRD periode 2009–2014," ujarnya kepada Radar Lampung, Sabtu (5/7).

Menurut Heru, selain harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, pengajuan dum randis juga merupakan salah satu wujud penghargaan kepada pejabat yang sudah tidak menjabat lagi.

''Kalau nggak salah, mantan Wali Kota Edy Sutrisno dan Wakil Wali Kota Kherlani juga pernah melakukan dum randis. Jadi, saya kira tidak ada masalah sepanjang tidak menyalahi aturan," tandasnya.

Dia menerangkan, randis yang dapat di dum adalah yang sudah beroperasi selama lima atau tujuh tahun. Untuk randis yang sudah berusia lima-tujuh tahun mendapat potongan 40 persen dari harga jual karena ada biaya penyusutan.

''Randis itu bisa jadi kenang-kenangan pejabat karena tidak menjabat lagi. Tapi saya yakin saat ini semua unsur pimpinan DPRD Bandarlampung belum mengajukan dum. Ada prosedurnya. Randisnya keluaran 2009, karena kali pertama menjabat Agustus 2009," paparnya.

Apakah dengan dum itu akan mengakibatkan pemborosan anggaran? Heru menilai hal itu bergantung dengan kemampuan daerah. ''Jika memberatkan, akan dipertimbangkan. Pasti semua pejabat akan sadar akan hal itu. Dan pengajuan dum juga harus sepertujuan wali kota selaku pemerintah daerah. Intinya selama tidak menyalahi aturan, tidak masalah!" pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bandarlampung Budiman A.S. masih enggan mengomentari rencana dum randis tersebut. Dia mengatakan hingga saat ini belum memikirkan soal itu. ''Ah, terus terang sampai saat ini saya belum memikirkan hal tersebut. Ya kan walau tinggal sebentar lagi, saya masih mau memikirkan kerjaan saya saja,'' ujarnya, Kamis (3/7).

Dia juga mengatakan jika memang nanti mengambil dum randis, akan mengikuti prosedur yang ada. ''Kalau diomongin sekarang ya nggak enak lah. Saya pikir ini bukan masalah yang bisa dibicarakan sekarang," katanya kala itu.

Sebelumnya, informasi mengenai pengambilalihan empat randis jenis Pajero Sport oleh pimpinan DPRD Bandarlampung menuai sorotan dari kalangan akademisi Lampung.

    Diketahui, empat unit Pajero Sport tersebut merupakan jatah pimpinan DPRD dan masuk daftar siap dum. Empat pimpinan itu adalah Ketua DPRD Budiman A.S., Wakil Ketua I Heru Sambodo, Wakil Ketua II Fahmi Sasmita, dan Wakil Ketua III Yose Rizal.

Terkait rencana ini, pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan mengatakan, meski secara undang-undang diperbolehkan mengedum kendaraan tersebut, ia berharap pimpinan dewan mengurungkan niatnya. Sebab, hal ini dapat meningkatkan pemborosan di sisi anggaran pemerintah.

''Ya, walaupun secara ketentuan hal itu memungkinkan, saya berharap para pimpinan DPRD bijak, yakni dengan memiliki kepekaan terhadap anggaran daerah. Karena hal ini akan berdampak pada anggaran selanjutnya. Sebab pastinya ada anggaran pengadaan randis lagi. Nah, ini kan pemborosan," ujarnya, Jumat (4/7).

Dia melanjutkan, apabila para pimpinan dewan tidak jadi mengedum randisnya, sama saja mereka membantu efektivitas penggunaan anggaran. ''Kan lebih baik anggaran untuk pembelian randis itu digunakan buat sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan Saya pikir hal itu akan lebih berguna," paparnya.

Tetapi jika pimpinan dewan bersikukuh mengedum kendaraan tersebut, Dedi mengaku sangat menyayangkannya. Karena dia menganggap selama masa jabatan para pejabat tersebut, sudah mendapat fasilitas yang mewah.

''Kalau masih melirik fasilitas itu, saya sangat menyayangkan. Karena kan selama ini fasilitas mereka cukup. Ditambah lagi ada uang kehormatan dan tunjangan lainnya," tandas dia.

Senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Bandar Lampung Dr. Ahmad Suharyo. Menurutnya, jika dilihat dari merek mobil yang akan didum tersebut, pemerintah harusnya bisa memikirkan lagi secara matang.

Dia mengungkapkan, jika memang mobil itu ingin didum, pemerintah harus menganggarkan ulang untuk para pimpinan dewan berikutnya. ''Nah, harga mobil jenis tersebut kan ratusan juta. Kalau didum harus ada anggaran lagi. Kalau misalnya satu mobil saja harganya Rp400 juta, pemerintah harus mengeluarkan dana Rp1,6 miliar di tahun berikutnya," tukas dia.

Tak hanya itu, untuk penyediaan fasilitas pimpinan dewan itu didapat dari pajak yang diperoleh dari rakyat. Sementara dana sebesar itu bisa diposkan ke beberapa sektor yang lebih membutuhkan. Misalnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang lebih membutuhkan.

''Lebih baik kan seperti itu. Mana sektor yang kurang maksimal, pemerintah lebih baik mengarahkan pos anggaran tersebut ke sana," sarannya.

Seharusnya, imbuh Suharyo, pimpinan dewan bisa memahami kapasitasnya yaitu sebagai pelayan publik, bukan sebagai pengguna fasilitas publik.

''Saya harap para pimpinan dewan bisa lebih bijaksana dalam persoalan ini. Karena kan sudah jelas akan terjadi pemborosan," pungkasnya. (ben/p1/c3/whk)

 

Selasa, 01 Juli 2014

Gubernur Pastikan Kota Baru Dihentikan

Gubernur Pastikan Kota Baru Dihentikan


Gubernur Pastikan Kota Baru Dihentikan

Posted: 01 Jul 2014 08:46 AM PDT

Anggarannya untuk Bayar Utang Dahulu
BANDARLAMPUNG – Berbeda pemimpin akan berbeda kebijakan. Inilah yang terjadi dengan proyek pembangunan Kota Baru. Proyek multiyears yang digagas mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. itu dihentikan. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memastikan pembangunan Kota Baru dihentikan.

''Tahu nggak, dengar sendiri kan kita punya utang berapa tadi? Jadi sudah jelas. yang penting utang ini dahulu. Beresin utang ke kabupaten/kota," tegas dia usai mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Lampung kemarin (30/6).

    Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Lampung 2013, dinyatakan bahwa pemprov memiliki utang sebesar Rp604,995 miliar yang harus segera dibayarkan. Utang tersebut merupakan dana bagi hasil dan pajak ke pemerintah kabupaten/kota.

    ''Prioritas itu dananya untuk kebutuhan masyarakat. Perbaikan infrastruktur. Jalan kita banyak yang rusak. Tetapi nanti kita survei apakah masyarakat ingin perbaikan jalan atau kantor dan rumah baru untuk gubernur. Kita ikuti keinginan masyarakat," katanya.

    Menurut dia, kepemimpinan Provinsi Lampung merupakan hasil pemilihan masyarakat. Oleh sebab itu tidak bisa mengabaikan keinginan dan harapan masyarakat terkait pembangunan di provinsi ini.

    Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, APBD Lampung sangat terbatas. Dengan kondisi keuangan itu harus melayani 9 juta penduduk.

    ''BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga kan tadi sudah jelaskan bahwa Pemprov Lampung harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Lunasi transfer dana yang kurang ke pemkab/pemkot," terangnya.

    Kemudian melalui media juga terungkap banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Seperti permasalahan jalan. ''Ini menandakan mereka minta untuk diselesaikan. Namun dengan anggaran terbatas, kita harus mampu memilih yang prioritas," tuturnya.

    Sebelumnya, sumber Radar Lampung menyatakan bahwa gubernur beserta jajarannya tengah melakukan evaluasi seluruh program yang tengah dijalankan, termasuk program pembangunan Kota Baru. Dengan berbagai pertimbangan, evaluasi program Kota Baru ini mengarah pada mandeknya pembangunan.

    Alasan utama untuk tidak kembali mengalokasikan dana tahun depan guna melanjutkan proyek pembangunan Kota Baru ini karena Gubernur Ridho ingin memfokuskan pembangunan di infrastruktur jalan.

    Pembangunan Kota Baru sendiri dilakukan sejak 2012 lalu. Di mana untuk pembangunan telah menelan dana sedikitnya Rp240 miliar. Sementara buat pembangunan jalan juga telah digunakan dana puluhan miliar. Hingga saat ini telah terbangun kantor gubernur, DPRD, masjid agung, dan balai adat. Kemudian Dinas Kesehatan Lampung pun tengah membangun rumah sakit. (eka/p2/c1/adi)

Pemkot Didesak Tegas

Posted: 01 Jul 2014 08:45 AM PDT

BANDARAMPUNG – Pemkot selama ini terkenal tegas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Bandarlampung. Namun, menghadapi PT Prabu Artha yang sudah berbulan-bulan tidak melanjutkan renovasi Pasar Smep dan Tugu, pemkot seperti kalah ''ruh''.

Terkait hal ini, anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Hendra Mukri menilai, seharusnya pemkot juga bersikap sama dalam menghadapi PT Prabu Artha.

''Ya, pemkot harus tegas jugalah. Kalau tidak tegas, ini bisa jadi preseden buruk bagi pemkot,'' ujarnya kemarin (30/6).

Dia mengatakan, seharusnya pemkot memang langsung mengganti PT Prabu Artha selaku pengembang Pasar Smep. ''Masak molor-molor terus janjinya? Di draf memorandum of understanding (MoU) itu kan jelas sanksinya bagi pengembang yang tidak menepati janji. Jika memang diganti, cari pengembang yang bonafit lah. Jangan sebentar-sebentar cari dana dan sebagainya,'' pinta Hendra.

Sementara, anggota Komisi B DPRD Bandarlampung lainnya, Hamonangan Napitupulu, mengatakan, dalam permasalahan ini, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) yang seharusnya paling bertanggung jawab. Sebab, DPP merupakan satker yang bersentuhan langsung dengan pengembang.

Sehingga, seharusnya dapat memberikan warning kepada Direktur PT Prabu Artha  Ferry Sulistyo alias Alay atas molornya pembangunan Pasar Smep dan Tugu.

''Ya, DPP selaku leading sector harus bertanggung jawab. Harus dapat memberikan warning kepada Alay, serta dapat memberikan keyakinan kepada seluruh pedagang bahwa pembangunan pasti dilanjutkan,'' tandas Hamonangan.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. tidak begitu mempermasalahkan renovasi Pasar Smep dan Tugu belum dilanjutkan hingga kemarin. Terlebih, masa waktu pengerjaan kedua pasar itu belum habis.

''Silakan saja nggak apa-apa. Ya kami tunggu sajalah yang penting pada waktunya nanti kami tahunya selesai,'' katanya kemarin.

Saat ditanya terkait pemutusan kontrak dan pengganti PT Prabu Artha sebagai pengembang Pasar Smep dan Tugu, Herman H.N. menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan Sekkot Badri Tamam.

''Masalah ini jangan tanya saya, tanyakan ke Sekkot saja. Masak semuanya saya? Kan mubeng juga kepala saya,'' kata Herman H.N..

Sementara, Badri berkilah hal tersebut merupakan kewenangan Kepala DPP Khasrian Anwar.

''Sekkot ini kan hanya teken. Pertimbangan-pertimbangan itu kan ada di DPP. Nah, kalau DPP sudah mengajukan ke kami dan rekomendasinya diputus, ya kami putus,'' pungkasnya.

Sementara, Khasrian Anwar hingga kemarin belum berhasil dikonfirmasi. Dia tidak mengangkat telepon selulernya saat dihubungi, pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalas. (abd/p5/c3/whk)

TDL Naik, PLN Tak Jamin Bebas Biarpet

Posted: 01 Jul 2014 08:45 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) mulai hari ini (1/7) tak diimbangi pelayanan yang lebih baik.  Meski pengguna listrik terpaksa mengeluarkan biaya lebih tinggi, pihak PT PLN (Persero) tetap tak bisa menjamin Lampung bebas dari pemadaman alias biarpet.

    Deputy General Manager Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa mengatakan, pasokan listrik Lampung sendiri saat ini masih posisi siaga.

    Lampung kini masih dikatakan defisit listrik karena untuk cadangan saja belum sampai 30 persen. Makanya, PLN belum dapat menjamin di Lampung tidak akan terjadi pemadaman.

    ''Jadi dengan kenaikan TDL ini, PLN belum dapat menjamin tak akan terjadi pemadaman. Namun saat ini, PLN terus berupaya memenuhi pasokan listrik Lampung dengan jumlah pelanggan sekitar 1.500.000. Salah satunya dengan mempercepat penyelesaian rekonduktoring jalur timur," paparnya kemarin.

    Ketut mengatakan, kenaikan TDL juga disebabkan kurangnya subsidi pemerintah untuk pengadaaan pasokan listrik Lampung yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan.

    ''TDL memang kebijakan dari pemerintah, yang dasarnya dari pihak PLN juga telah memaparkan secara riil terkait permasalahan yang terjadi agar dapat bekerja sama dengan pemerintah menyelesaikan persoalan listrik, khususnya di Lampung," ujarnya.

    Namun, untuk masyarakat diharapkan tidak terlalu cemas menghadapai kenaikan TDL. Sebab, PLN masih tidak melakukan kenaikan secara langsung, melainkan dengan empat tahap penyesuaian hingga akhir November 2014.

    ''Jadi untuk konsumen jangan khawatir karena kenaikan disesuaikan hingga empat tahap. Dan khusus untuk masyarakat kecil yang memakai daya 240-900 VA tidak akan dikenakan kenaikan. Karena yang mengalami kenaikan untuk golongan R-1 dimulai dari 1.300 VA, yang menurut pemerintah sudah termasuk golongan mampu," jelasnya.

    Ia juga mengimbau dengan adanya kenaikan TDL ini untuk seluruh masyarakat pengguna listrik, termasuk seluruh karyawan PLN, untuk bersama melakukan pengurangan besarnya pembayaran listrik dan melakukan penghematan daya listrik.

    ''Karena sebenarnya, kenaikan listrik yang mencapai 11 persen ini dapat dicegah jika kita mengontrol pola pemakaian listrik agar lebih efektif lagi," katanya.

    Selain itu masih terkait imbas kenaikan TDL, saat dikonfirmasi Radar Lampung terkait penyesuaian pulsa listrik prabayar, Ketut mengakui akan ada penyesuaian tarif atau daya untuk listrik prabayar.

    ''Secara logika, jika tarif dasarnya sudah naik, pasti terjadi penyesuaian lainnya seperti untuk pulsa prabayar. Bisa yang berubah dari daya ataupun tarif per daya yang akan ditentukan. Namun saat ini, PLN belum bisa mengatakan terjadi perubahan berapa persen," paparnya. (ynk/p2/c1/adi)

 

Pemprov Sengaja Biarkan Pedagang di PKOR Wayhalim

Posted: 01 Jul 2014 08:43 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Teka-teki mengapa banyak pedagang yang berjualan di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Wayhalim akhirnya terjawab. Ternyata, Pemprov Lampung memang sengaja membiarkan hal tersebut terjadi. Informasi ini disampaikan Kepala UPTD PKOR Wayhalim Bandarlampung Basri kepada Radar Lampung kemarin (30/6).

Dia mengatakan, pembiaran itu berdasarkan perintah dari mantan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Menurut dia, Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– dulu memerintahkan seperti itu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Kendati diperbolehkan berjualan di area PKOR Wayhalim, pedagang harus mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Yakni tidak boleh memakai fasilitas umum dan berjualan saat jam kerja.

''Nah, nggak boleh pakai fasilitas umum. Nggak boleh juga di waktu jam kerja,'' katanya.

Ditanya terkait retribusi, Basri mengatakan tidak ada retribusi yang ditarik untuk pedagang. Karena memang, tidak ada peraturan daerah (perda) yang mengatur terkait hal tersebut.

''Nggak Mas. Nggak ditarik retribusi. Cuma, kalau memang mereka memberikan seikhlasnya, mungkin saja ada,'' akunya.

Adakah penataan ulang terkait tata pedagang yang sangat berantakan, dia mengatakan memang yang masuk ke wilayah UPTD Sumpah Pemuda yakni dari pintu Jl. Sultan Agung hingga perbatasan anjungan.

''Kami sudah buat imbauan kepada mereka agar tidak mepet ke sisi jalan dan tak memakai badan jalan. Nah, kalau yang lepas anjungan seperti hall C dan sebagainya, bukan tanggung jawab UPT lagi. Melainkan Biro Perlengkapan,'' paparnya.

Sementara, Sekkot Badri Tamam mengaku, permasalahan tersebut memang ada di Bandarlampung. Namun demikian, tempat yang menjadi fasilitas olahraga tersebut merupakan wilayah Pemprov Lampung.

''Itu kan punya pemprov. Jadi kami hanya sebatas berkoordinasi saja dengan mereka,'' paparnya.

Mantan ketua KPU Lampung ini mengaku, sudah berkoordinasi dengan camat setempat terkait pengaturan ketertiban dan kebersihan di lingkungan PKOR Wayhalim.

''Kalau dari pemprov, kami sifatnya menunggu saja. Jika terkait pengamanan, harusnya pemprov menggandeng kota juga. Misalnya butuh berapa personel anggota polisi pamong praja untuk pengamanannya,'' jelasnya.

Diketahui, tujuan PKOR dibangun untuk dijadikan sebagai salah satu pusat olahraga di provinsi ini. Sesuai fungsinya, banyak venue yang dibangun di sana.

Seperti stadion, hall C yang dijadikan sebagai tempat latihan atlet gulat dan senam, voli pasir, voli lapangan, atletik, panahan, bulu tangkis, dan takraw. Bahkan, kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung berada di lokasi ini.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tempat tersebut seperti berubah fungsi. Lokasi yang berada di dekat Jl. Sultan Agung ini sudah disesaki pedagang mulai dari makanan hingga pakaian.

Tidak hanya di malam hari. Tapi pagi pun lokasi ini dipenuhi ratusan pedagang. Parahnya lagi, jalanan di PKOR setiap Sabtu malam kadang dijadikan sebagai lintasan balapan liar. Sementara pada Sabtu dan Minggu pagi, lokasi ini pasti dipenuhi arena bermain anak-anak.

Alhasil, alih fungsi PKOR Wayhalim tak hanya dikeluhkan atlet olahraga, tapi juga warga sekitar. Seperti disampaikan Nana. Dia mengaku, sangat terganggu dengan adanya pedagang yang membuat kemacetan di sana. ''Saya kan cewek Mas. Kadang kalau mau pulang kerja di waktu sore menyulitkan, Mas. Kalau dibilang mengganggu, ya mengganggu,'' keluhnya.

Senada disampaikan Febri, warga sekitar. Menurutnya, setiap malam pedagang di PKOR juga sering menghidupkan musik keras-keras hingga dini hari sehingga mengganggu ketenangannya.

''Bukan saya saja, Mas. Banyak juga kok tetangga saya yang mengeluhkan sama seperti saya ini. Karenanya, saya berharap pemerintah mengembalikan PKOR kekhitahnya,'' pintanya.

Keluhan serupa juga disampaikan salah satu pelatih cabang olahraga yang enggan namanya dikorankan. Ia mengungkapkan, maraknya pedagang di PKOR memang cukup mengganggu atletnya saat berlatih.

''Pedagang kadang asal menggelar dagangannya, ada yang sampai memakan badan jalan. Ya, akhirnya membuat macet,'' paparnya.

Dia menilai, keberadaan pedagang juga diyakininya mengganggu konsentrasi atlet dalam berlatih, kendati memang keberadaan pedagang tidak berada di dalam arena berlatih.

''Suaranya kan bising. Sementara atlet juga butuh ketenangan saat berlatih, perlu konsentrasi. Tetapi, kalau keadaannya seperti ini, mau bagaimana?'' keluhnya.

Dia berharap pemerintah bisa membenahi masalah ini. Karena jika dibiarkan, akan semakin banyak. ''Ya kalau dikelola dengan baik atau tempatnya dipusatkan di mana, ya tidak apa-apa, jangan berantakan begitu,'' terangnya.

Terpisah, Jhoni, salah satu pedagang emperan yang ada di PKOR Wayhalim, mengaku, berdagang di tempat tersebut karena untuk mencari nafkah dan melihat peluang yang ada.

''Ya, ada tempatnya saya tempati lah Mas, ada peluang, kenapa tidak kami manfaatkan,'' kata dia.

Bagaimana jika nanti pemerintah memindahkan pedagang dari PKOR? Ditanya seperti itu, dengan tegas Jhony menolak. ''Kami kan tidak mengganggu, kalau dipindahkan di tempat lain juga, saya nggak mau. Belum tentu pembeli yang di tempat baru seramai di sini,'' tandasnya.(abd/p5/c3/whk)

Museum Lampung Tunggu Notulen

Posted: 01 Jul 2014 08:42 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Museum Lampung memastikan mendukung langkah pemkot untuk memugar situs Keratuan Dibalau yang ada di Dusun Keramatbalau, Kecamatan Kedamaian. Hingga kemarin, Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Lampung Budi Supriyanto mengatakan, hingga kemarin (30/6), pihaknya belum menerima notulen permintaan dukungan dari satuan kerja (satker) terkait untuk masalah pemugaran tersebut.

''Nah, tidak mungkin kami tiba-tiba menyurati dan memberikan rekomendasi kepada mereka. Saat rakor tersebut pemkot akan mengirimkan surat ke kami yang menyatakan dukungan terkait penetapan tersebut. Ini kan masalah administrasi, Mas. Saya tidak berani. Sebab kan harus mengikuti prosedur,'' kata dia kemarin.

Secara pribadi, dirinya sangat mendukung apabila tempat tersebut dilakukan pemugaran dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebab, banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di lokasi tersebut.

''Dari penelitian kami dari 2003–2006, tempat itu memang laik dikatakan cagar budaya. Namun memang, untuk pendalamannya tetap akan dilakukan penelitian,'' ungkap Budi.

Dia mengatakan, di dalam nota dinas hasil rapat beberapa waktu lalu, tertulis bahwa pemkot akan mengirimkan notulen permintaan rekomendasi terhadap Museum Lampung.

''Kalau untuk merekomendasikannya kan harus ada prosedurnya. Hasil rapat kemarin pun di dalam nota dinas saya tercatat nanti pemkot akan mengirimkan surat ke kami untuk meminta rekomendasi. Nah, baru nanti bisa dikeluarkan rekomendasinya,'' papar dia.

Budi menambahkan, hal ini juga masih menjadi tanggung jawab pemkot, karena di dalam situs cagar budaya itu ada great (tingkatan).

''Karena ini lokasinya di Bandarlampung, ya berarti  pemkot yang memiliki wewenang. Contohnya situs Pugung Raharjo. Itu sudah berskala nasional. Great-nya banyak peneliti dari dunia yang datang meneliti di sana,'' pungkasnya. (abd/p5/c3/whk)

Wali Kota Warning PNS

Posted: 01 Jul 2014 08:42 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Peringatan keras (warning) dikeluarkan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemkot. Warning dikeluarkan terkait kinerja PNS di Ramadan yang datang terlambat dan membolos. Hal ini diungkapkan setelah orang nomor satu di Bandarlampung tersebut menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa satuan kerja.

Adapun beberapa satker yang didatanginya adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta beberapa satuan kerja lainnya di pemkot.

Dalam sidak tersebut, Herman me-warning seluruh PNS agar hadir sesuai dengan ketepatan waktu yang sudah ditetapkan. ''Saya ingatkan kepada seluruh PNS yang ada, taati peraturan yang ada. Jangan sampai membawa nama buruk pemkot!'' ingatnya.

Bagaimana jika ditemukan PNS yang berkeliaran di jam kerja atau membolos? Herman H.N. mengaku, tidak akan langsung menindak tetapi meminta keterangan terlebih dahulu dari PNS tersebut.

''Ya kami tanya dahulu apa alasannya. Kalau sakit, ya ditanya sakitnya. Kalau ketahuan di jalanan, akan kita tindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bila mau izin sakit atau apa, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau setiap hari, ya nggak boleh dong!'' ungkapnya.

Dia menegaskan, puasa jangan dijadikan alasan PNS untuk bermalas-malasan. Sebab, aparatur pemerintah memiliki kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya yang telah ditetapkan.

''Mentang-mentang puasa, jadi alasan untuk bermalasan, nggak bisa itu! Kita kan aparatur pemerintah, harus menjalankan tugas dengan baik dalam kondisi apa pun,'' ingatnya.

Diketahui sesuai ketetapan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diketahui, jam kerja PNS bagi yang melaksanakan lima hari kerja untuk Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00–15.00 WIB. Kemudian untuk Jumat pukul 08.00–15.00.

Sementara, untuk yang melaksanakan enam hari kerja selama satu pekan, Senin–Kamis dan Sabtu mulai 08.00–14.30. Sementara Jumat dimulai 08.00–14.30. (abd/p5/c3/whk)

 

Kecewa, Tetap Bersyukur Dijatah 162 Orang

Posted: 01 Jul 2014 08:40 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Meski mendapatkan jatah alokasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merasa kecewa. Pasalnya dari pengajuan 1.548 orang, hanya disetujui 162 orang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi mengatakan, untuk pemprov hanya disetujui 162 orang oleh pemerintah pusat.

    ''Iya, kami mengajukan 1.548 orang. Tetapi cuma disetujui sejumlah itu. Sekitar 10 persen dari yang diajukan. Ya masih untung lah. Kita patut bersyukur. Kan sebenarnya jatahnya lima persen saja," kata dia kemarin.

    Sudarno mengaku telah memerintahkan stafnya, kepala bidang pengadaan dan mutasi pegawai BKD Lampung, untuk ke Kemenpan-RB.

    ''Hari ini (kemarin, Red) staf saya sedang berangkat ke Jakarta untuk menanyakan detail 162 orang itu formasi apa saja. Kalau kemarin kan kita ajukan tenaga teknis 1.330 orang dan medis 218 orang. Surat usulan kami kirimkan pada 19 Maret 2014," urainya.

    Dilanjutkan, jatah formasi yang diberikan tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu.     Diketahui, pada penerimaan CPNS 2013, Pemprov Lampung mengajukan 1.500 orang dan mendapatkan alokasi formasi 100 orang.

    Sudarno mengatakan, jatah formasi ini merupakan kewenangan Kemenpan-RB. ''Ya kan mereka yang evaluasi. Salah satu pertimbangan ya tergantung keuangan daerah juga. Mungkin juga karena tahun ini kita baru menerima dan mengangkat honorer K2 (kategori dua) menjadi CPNS," paparnya.

    Untuk jadwal pasti seleksi CPNS 2014 pun, menurutnya, belum diketahui. ''Nanti tunggu staf saya pulang dahulu. Besok (hari ini, Red) dia pulang. Sabar ya, nanti dijelaskan," katanya.

    Diketahui, lima kabupaten/kota di Lampung tidak mendapatkan alokasi formasi CPNS 2014 berdasarkan surat Menpan-RB tentang persetujuan prinsip tambahan formasi ASN tahun 2014.

    Lima daerah tersebut adalah Kota Bandarlampung, Kabupaten Waykanan, Lampung Timur, Tulangbawang Barat, dan Pesisir Barat.  Sementara tahun lalu, Waykanan dan Pesisir Barat mendapatkan alokasi formasi CPNS. (eka/p2/c1/adi)