Rabu, 01 April 2015

Astagfirullah, PLN Kumat Lagi!

Astagfirullah, PLN Kumat Lagi!


Astagfirullah, PLN Kumat Lagi!

Posted: 31 Mar 2015 08:28 PM PDT

Berdalih PLTU Tarahan 4 Alami Gangguan
BANDARLAMPUNG – Naiknya tarif dasar listrik (TDL) ternyata tak diikuti peningkatan kinerja dari PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Buktinya, pemadaman listrik terus terjadi di provinsi ini. Jika dilihat pada website-nya di http://www.pln.co.id/lampung, pada Maret saja, PLN sudah memadamkan listrik sejak tanggal 3. Pemadaman dilakukan dengan alasan berbeda. Mulai alasan pekerjaan hingga pemeriksaan jaringan penyulang.

    Bahkan informasi terkini, PLN akan melakukan pemadaman hingga Jumat (3/4). Alasan pemadaman kali ini karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan 4 mengalami gangguan teknis.

    Saat dikonfirmasi tadi malam, Deputy Manager PT PLN (Persero) Distibusi Lampung I Ketut Darpa membenarkan jika instansinya berencana melakukan pemadaman hingga Jumat (3/4).

    Dia juga membenarkan jika pemadaman karena adanya gangguan teknis di PLTU Tarahan 4. "Kami minta pengertian masyarakat, adanya pemadaman ini karena masih perbaikan. Pemadaman juga tidak hanya terjadi di malam hari, tetapi bisa di siang hari," ujarnya singkat tadi malam.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung Juniardi mengkritik kinerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Menurut dia, seharusnya PLN memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai adanya pemadaman karena akibatnya banyak.

Sebab, hal ini juga menyangkut kepentingan masyarakat.

''Ya diinformasikan dong ke masyarakat. Jangan sampai malah masyarakat merugi karena informasi yang sangat minim. Kalau hanya diumumkan di website, tidak efektif lah. Kan tidak semua orang punya internet," sesalnya belum lama ini.

Dia mengungkapkan, informasi yang didapat masyarakat seharusnya yang bisa menyentuh masyarakat langsung. "Kan bisa diumumkan melalui media elektronik seperti televise lokal atau media cetak. Media ini juga corong informasi kepada masyarakat," tandasnya.

Terpisah, Firmansyah, warga Jl. Purnawirawan, Kelurahan Gunungterang, Langkapura mengaku kesal dengan adanya pemadaman listrik.

Terlebih, pemadaman dilakukan setelah tarif dasar listrik (TDL) naik. "Tagihan listrik saya bertambah setiap bulannya, tetapi kok kenaikan tagihan ini tidak diiringi dengan peningkatan profesionalitas kerja PLN," sesalnya belum lama ini.

Dia mengaku, pemadaman di wilayahnya pernah dilakukan dua kali dalam sehari. Yakni, di siang hari kemudian pada dini hari. "Ya harusnya jangan sampai dua kali dong, paling tidak kalau alasannya pemeliharaan saya pikir satu-dua jam cukup pemadamannya," ungkapnya. (ynk/p2/c1/whk)

Ridho ’’Jual’’ Lampung ke Dubai

Posted: 31 Mar 2015 08:27 PM PDT

Hadiri AIM, Paparkan Potensi Investasi
BANDARLAMPUNG – Ajang pertemuan tahunan para investor dunia atau biasa disebut Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai, Uni Emirat Arab, benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

    Gubernur termuda se-Indonesia ini menggunakan kesempatan itu untuk ''menjual" seluruh potensi yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai. Ridho memperesentasikan seluruh potensi investasi di Lampung, termasuk keterbukaan, fasilitas, dan kesiapan pelayanan Pemprov Lampung terhadap masuknya investasi.

    Pada kegiatan yang dijadwalkan selama dua hari itu, Ridho juga menjelaskan beberapa program pemerintah pusat dan daerah yang sinergis. Baik yang masih dalam proses maupun perencanaan dalam kaitannya mendukung investasi, terutama terkait bidang infrastruktur dan energi.

    Seperti proyek jalan tol trans sumatera, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, peningkatan bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional, dan pembangunan kawasan industri baru.

Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang demikian besar, Ridho juga berharap agar investasi yang masuk lebih pada proses industrialisasinya, yaitu pengolahan produk-produk mentah pertanian dan perkebunan menjadi produk jadi (agroindustri).

Selain bidang infrastruktur dan agroindustri, Ridho juga menekankan kesiapan Lampung untuk melayani masuknya investasi di bidang energi dan pariwisata.

Menurut dia, Provinsi Lampung memiliki potensi panas bumi sekitar 2.867 MW atau sekitar 10 persen dari total energi panas bumi di Indonesia sebesar 29,2 GW.

''Potensi ini tersebar di 13 lokasi. Saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menjalankan bisnis tersebut. Yaitu Pertamina, Chevron and Supreme Energy," papar Ridho yang hadir bersama jajaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, kepala BKPM & PPT Lampung, serta Gubernur Banten Rano Karno itu. (abd/p3/c1/fik)

Pemerintah Hibur Rakyat dengan PSKS

Posted: 31 Mar 2015 08:22 PM PDT

570.645 KK Dapat Bantuan
BANDARLAMPUNG – Kesulitan masyarakat miskin di Lampung akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sedikit terobati. Pasalnya mulai kemarin (31/3), Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

    Melalui program ini, setiap rumah tangga sasaran (RTS) akan menerima bantuan dana sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. Dana ini akan disalurkan melalui kantor pos untuk Januari hingga Maret 2015.

    ''Pencairan itu telah diinformasikan melalui Surat Kadis Sosial Provinsi No. 460/558/111.04/B.IV/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyaluran Dana PSKS Bulan Januari sampai Maret 2015, yang ditujukan kepada kepala SKPD sosial kabupaten/kota se-Provinsi Lampung," ujar Kepala Dinas Sosial (Dissos) Lampung Satria Alam kemarin.

Dijelaskan, pihaknya juga telah menjadwalkan waktu pencairan mulai 31-Maret-18 Mei mendatang. (selengkapnya lihat grafis)

"Untuk pencairan PSKS, RTS harus membawa dan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan kartu identitas," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, ada RTS yang memiliki KPS tetapi tidak terdapat dalam aplikasi FDPOS/Daftar Nominatif PSKS maka tidak dapat di bayarkan.

"Tapi RTS yang tidak memiliki KPS tetapi terdapat dalam aplikasi FDPOS/Daftar Nominatif PSKS, maka RTS tersebut diminta untuk mengikuti prosedur KPS hilang," katanya.

    Ditambahkan, pada periode ini ada 570.645 RTS yang akan menerima bantuan. RTS terbanyak ada di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 88.821. Sedangkan Metro menjadi kota yang menerima bantuan paling sedikit, yaitu hanya 5.527 RTS (selengkapnya lihat grafis, Red).

    ''Untuk periode pertama tahun 2015 ini, anggaran pemerintah pusat yang dikeluarkan untuk PSKS ini adalah sekitar Rp342,3 miliar," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura mengatakan, bantuan langsung ini sebagai bentuk kompensasi dari pengurangan subsidi BBM. Untuk itu, dia berpesan agar kebijakan ini mendapat pengawasan melekat (waskat). "Pengawasan harus dilakukan secara mendetail dan melekat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan," pesannya.

Terlebih, politisi Gerindra ini menganggap Provinsi Lampung belum optimal dalam hal pendataan masyarakat miskin khususnya untuk bantuan PSKS ini. "Dilihat saja, data yang dipakai itu masih data yang lama. Nah, saya sarankan, untuk memperpendek periode pendataan terhadap masyarakat miskin agar datanya bisa lebih valid. Mengapa pendataan harus dilakukan tiga atau lima tahun sekali? Kenapa tidak dilakukan setahun sekali," tandasnya. (abd/p2/c1/fik)

Satker Segera Turun!

Posted: 31 Mar 2015 08:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap menunggu yang ditunjukkan satuan kerja (satker) di Pemkot Bandarlampung terkait informasi pedagang es keliling yang menggunakan es balok untuk bahan bakunya membuat Sekretaris Kota Badri Tamam geram.

Dia mendesak satker terkait seperti Dinas Kesehatan (Diskes) serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) segera turun ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut.

''Satker jangan tunggu perintah dulu baru turun! Koordinasi dengan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan). Lakukan pengawasan ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat," pintanya.

Badri juga berjanji menginstruksikan BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) Bandarlampung, khusunya bidang perizinan, untuk mendata kembali home industry maupun usaha pabrik es balok yang ada di Bandarlampung.

"Nanti dari bidang perizinan diminta untuk mendata izinnya, dan jika memang ada di Bandarlampung dan ternyata tidak ada izin, langsung tertibkan!" tandasnya.

Dia juga meminta pengawasan dilakukan setiap bulan, terutama terhadap jajanan yang beredar seperti tukang es dan jajanan-jajanan lainnya. "Monitoring, pengawasan dan evaluasi itu perlu dilakukan.  Ya, inilah pengawasan itu menjadi sangat penting agar semua orang tidak sampai memakan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak menyehatkan," katanya.

Sementara, ketika menyambangi pabrik es balok atau Unit Cold Storage milik pemkot yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandarlampung kemarin, Radar dihalangi oleh salah satu pekerja di sana.

"Siapa kamu? Mau liputan apa ke sini? Buat apa kamu mau tahu proses pembuatan es di sini. Harus izin dulu!" bentak pria berambut ikal dan berbadan tegap seusai memasukan es balok ke dalam mobil boks besar bernomor polisi BK 82xx CW.

Karena dihalangi, Radar lantas menghubungi telepon selular Kepala DKP Agustinus Sinaga. Dia mempersilakan Radar datang kembali hari ini (1/4) untuk langsung melihat proses pembuatan es balok di tempat yang dikelola instansinya tersebut.

"Iya mas, silakan besok (hari ini, Red) datang lagi. Nanti saya kabari petugas di sana. Yang jelas mas, kita ada hasil laboratorium. Jaminan mutu untuk digunakan dalam pengawetan es dan bukan untuk dikonsumi langsung warga," yakinnya

Selanjutnya, Radar menghubungi salah satu pengawas Unit Cold Storage yakni Galingging. Dia membenarkan jika cold storage-nya memegang hasil laboratorium yang menyatakan produk es baloknya aman digunakan untuk pengawetan ikan.

Galingging pun tidak membenarkan jika es balok produksinya dikonsumsi langsung masyarakat. "Nggak boleh kalau mau di minum langsung dan digunakan sebagai bahan es untuk dikonsumsi masyarakat. Ini hanya untuk packing dan pengawetan ikan saja, maka dari itu kami hanya jual di depot es balok," terangnya.

Menurutnya, proses pembuatan es balok di kantornya 1x24 jam, dan menggunakan air sumur bor dengan ke dalaman 40 meter. "Jadi, kalau untuk packing hasil laboratorium aman digunakan. Tapi, kalau untuk dikonsumsi masyarakat tidak boleh dan tidak dibenarkan. Makanya, tidak dijual di masyarakat luas," akunya. (goy/p2/c1/whk)

Revisi Permen No. 2/2015!

Posted: 31 Mar 2015 08:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Nelayan perlu dilindungi atas terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Sebab, nelayan berhak mendapatkan kehidupan layak. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso kemarin (31/3). Karenanya, terus dia, Permen No. 2/2015 perlu direvisi.

Terlebih, kendati diberlakukan, nelayan pasti tetap melaut dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dalam permen tersebut. ''Saya berkeyakinan, nelayan pasti melanggar permen itu," ujarnya.

Karena itu, sebaiknya pemerintah pusat meninjau kembali Permen No. 2/2015. Menurutnya, komisi II sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung agar nelayan diberi bantuan untuk mengganti alat tangkap.

''Sebaiknya nelayan diberi bantuan untuk mengganti alat tangkap. Sebab perubahan tersebut dipastikan memerlukan modal," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, perubahan yang dialami nelayan memang sangat drastis, sementara nelayan di Lampung sebagian besar nelayan tradisional yang bila melaut paling hanya bermodal Rp30 juta.

Sementara, bila alat tangkap sudah diganti, nelayan memerlukan dana Rp150 juta untuk sekali melaut, artinya modal tersebut tidak akan sanggup ditanggung nelayan tradisional.

"Dilematis bagi nelayan, biaya melaut terus naik, sementara bahan bakar minyak terus melambung harganya," jelasnya

Terpisah, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Lampung Endro Basuki Prabowo mengatakan, upaya preventif dan preemtif sudah dilakukan, salah satunya sosialisasi mengenai persoalan Permen No.2/2015 yang melarang alat tangkap dogol, cantrang, payang dan lempara dasar yang dianggap merusak eksositem laut.

"Sosialisasi sudah kita lakukan, agar nelayan mematuhi permen tersebut untuk mengganti alat tangkap hingga September," katanya.

Dia mengakui, terbitnya Permen No.2/2015 memang membuat nelayan terkejut, karena tidak ada sosialisasi dan kesepakatan dari nelayan. "Tetapi, saya menilai Permen No.2/2015 tersebut untuk menyelamatkan kelangsungan ikan agar generasi berikutnya bisa menikamti sumber daya laut," yakinnya.

Untuk nelayan, lanjut dia, pihak DKP sudah memiliki solusi jauh sebelum munculnya Permen No.2/2015. "Ya, di DKP sendiri ada bagian konsultan keuangan modal bank (KKMB) yang biasa mendampingi nelayan dalam meminjam modal di perbankan," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya sejak 2009 sudah membantu nelayan dengan mengurus sertifikat tanah sebagai agunan di bank untuk mendapatkan modal.

"Saat ini nelayan yang sudah memiliki sertifikat mencapai 1000 nelayan. Saat ini tinggal kemauan nelayan untuk meminjam modal ke perbankan, nantinya DKP akan mendampingi dan membantu hingga proses pencairan," pungkasnya. (why/p1/c1/whk)

Empat Program Jadi Unggulan

Posted: 31 Mar 2015 08:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Program-program Wali Kota Herman H.N. dalam membangun kota ini terus menuai apresiasi. Utamanya empat programnya dalam bidang pendidikan; kesehatan dan sosial; anggaran dan pelayanan publik; serta infrastruktur. Buktinya, keempat program itu pada tahun ini menuai apresiasi dengan diraihnya penghargaan Lampung Newspaper (LNP) Award pada Minggu (29/3).

    Herman H.N., mengatakan, ia memang telah melakukan banyak terobosan. Untuk bidang pendidikan di antaranya menerima siswa setiap tahunnya untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri 50 persen tanpa tes, bantuan SPP, serta lainnya. Kemudian, siswa bina lingkungan berprestasi sebanyak 250 orang dikuliahkan gratis.

Lalu pada bidang kesehatan dan sosial, program yang dilakukannya adalah memberikan sejumlah bantuan seperti program umrah gratis bagi 400 orang setiap tahun khusus warga kurang mampu.

Kemudian bantuan 4 ribu guru ngaji, bantuan pondok pesantren, dan pembangunan tiga unit masjid berornamen Lampung setiap tahunnya.

''Kami juga menggulirkan bantuan bedah rumah sejak 2011. Ini terus dilaksanakan dan masih banyak program-program lainnya yang terus diupayakan untuk kesejahteraan warga Bandarlampung," janjinya.

Sementara untuk bidang kesehatan, pihaknya telah menyamaratakan pengobatan gratis bagi warga belum mampu dan mampu di seluruh puskesmas serta rumah sakit swasta dan pemerintah yang telah melakukan kerjasama.

"Pada, bidang anggaran dan pelayanan publik, sejak dilantik menjadi wali Kota tanggal 15 September 2010, PAD Bandarlampung yang tadinya hanya Rp83 miliar, menjadi Rp165 miliar pada 2011. Lalu, pada 2012 naik menjadi Rp300 miliar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun," katanya.

Selanjutnya, ia juga telah membangun gedung pelayanan satu atap untuk mempermudah pengurusan surat menyurat dan perizinan. Pembangunan gedung ini juga dalam rangka penegakan disiplin terhadap seluruh aparatur pemkot yang berhubungan dengan displin kerja.

"Begitu pun dalam pengelolaan administrasi keuangan Bandarlampung selama empat tahun berturut-turut yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan BPK RI 2010, 2011, 2012, dan 2013," paparnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini menjelaskan, beberapa keberhasilan di bidang infrastruktur yang telah dilakukanya di antaranya pembangunan fly over yang terus digulirkan.

"Pelebaran dan perbaikan jalan, pembangunan dan rehabilitasi drainase dan seluruh jembatan penghubung yang mengalami kerusakan di kampung-kampung diperbaiki secara bertahap hingga merata terus dikerjakan," pungkasnya. (goy/c1/whk)

Selasa, 31 Maret 2015

BBPOM Uji Es Balok di IPB

BBPOM Uji Es Balok di IPB


BBPOM Uji Es Balok di IPB

Posted: 30 Mar 2015 11:08 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung dalam menyelidiki kandungan bahan berbahaya pada es balok yang beredar di provinsi ini patut diapresiasi. Ya, kinerja BBPOM selangkah lebih maju dari Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung yang hanya menunggu laporan terkait fenomena es balok berbahaya yang beredar di kota ini.

Diam-diam, BBPOM Bandarlampung ternyata tengah menguji es balok yang didapat dari berbagai tempat di provinsi ini ke Laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kepala Seksi Pelayanan Informasi BBPOM Bandarlampung Hotna Panjaitan mengatakan, meski belum ada instruksi penanganan dan pengawasan secara intensif oleh pemerintah pusat, BBPOM saat ini tengah menyurvei keberadaan mikroba di dalam es balok yang tersebar di Lampung.

''Data ini sedang diolah dan diuji di Lab. IPB. Dan dalam hal ini, kami bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk mendata dan menguji sampel yang dilakukan di IPB tersebut," terangnya.

Dia menambahkan, dalam uji sampel tersebut, es balok yang digunakan berasal dari berbagai tempat. "Jadi, ada yang dari pabrik, pedagang es balok eceran, dan dari tukang es. Karena, es balok ini diperuntukkan pengawetan ikan dan daging, bukan untuk konsumsi langsung," katanya.

Sebab, pencemaran yang terjadi pada es balok juga dapat mencemari ikan yang diawetkan. "Namun, hal tersebut tidak terlalu dikhawatirkan karena ikan-ikan tersebut masih dilakukan pengolahan sebelum dimakan. Sedangkan, jika digunakan untuk bahan minuman, kan bakteri tersebut langsung bersentuhan ketika diminum," paparnya.

Dia memastikan, BBPOM tidak akan menutup mata terkait fenomena ini. "Dan sepertinya peraturan yang mengatur perdagangan akan peredaran makanan dan minuman tersebut pun akan di ambil alih oleh pemerintah pusat. Maka, hal ini akan di bicarakan dari beberapa intansi yakni, perdagangan, kesehatan, dan BBPOM dalam pemberlakuan SNI terhadap es balok yang beredar. Tapi, ini masih dalam tahap wacana," tukasnya.

Sementara, Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum mendapatkan laporan terkait hal ini. "Karena tidak ada laporan, jadinya kita nggak tahu. Kalau memang mau dilakukan sweeping ya akan dikoordinasikan dengan BBPOM," katanya. (goy/p5/c1/whk)

Lelang Mesti Transparan dan Kapabel

Posted: 30 Mar 2015 11:07 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Hingga saat ini, Dinas Bina Marga Lampung masih belum melakukan tender pengerjaan 72 ruas jalan provinsi yang ada. Alasannya, ada perubahan aturan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang membuat salah satu satker gemuk tersebut tersendat. Padahal, kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi banyak yang sudah memprihatinkan.

    Dari pantauan Radar Lampung di Jl. Ir. Sutami, dari pertigaan Jl. Soekarno-Hatta sudah terlihat kondisi yang cukup memprihatinkan.

    Kondisi aspal yang tidak rata, terlebih banyak yang telah mengelupas dikarenakan kerap dilintasi mobil berat. Terlebih jika hujan, kondisi jalan tersebut semakin parah dan menyulitkan pengendara.

    Pengamat Kebijakan Publik Dr Ahmad Soeharyo mengatakan, seharusnya dengan dana segar yang disediakan oleh Pemprov Lampung untuk perbaikan infrastruktur jalan.

    Sudah seharusnya perangkat kerja yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Bina Marga melakukan upaya yang seoptimal mungkin sesuai dengan harapan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

    "Tentunya tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Infrastruktur jalan ini. Untuk itu, sudah seharusnya Perangkat Kerja yang bersangkutan, benar-benar memaksimalkan hal ini," kata dia.

    Mengenai proses tender yang hingga saat ini belum juga terlaksana, dikatakan Akademisi Universitas Bandar Lampung ini terlepas dari perubahan dan aturan, sudah seharusnya proses lelang tersebut dilakukan harus dengan cepat, tepat dan transparan.

    "Kalau memang alasannya itu, ya bisa saja. Namun, tetap nantinya proses lelang harus dilakukan dengan cara setransparan mungkin dan kapabel," ucapnya.

    Pasalnya, meskipun saat ini sudah dilakukan dengan cara e-procruetment dan dimasukkan dalam LPSE, tidak menutup kemungkinan masih ada celah untuk berbuat curang dalam proses pemenangan tender. "Sekecil apapun, peluang itu pasti ada. Tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintahnya saja," terang dia.

    Sementara itu, Kadis PU Bina Marga Lampung Budi Dharmawan mengatakan, berharap memang pelaksanaan lelang tender ini, bisa cepat dilakukan.

    "Harapan saya, bisa sekaligus langsung diadakan lelangnya. Ya tapi kan pastinya akan ada tahapan terlebih dahulu," kata dia.

    Ditanya, mana ruas yang akan diutamakan untuk dilakukan pelelangan, dia belum bisa memastikan terkait mana saja yang akan ditenderkan dan masuk LPSE terlebih dahulu. Pasalnya,  nantinya berdasarkan Unit Layanan Pengadaan. "Tentunya yang menjadi prioritas adalah jalan-jalan yang memang kondisinya parah seperti Ir Sutami," kata dia.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini fokus pada infrastruktur jalan. Namun demikian, pengerjaan fisik belum juga dilakukan, meski sudah bulan ketiga di 2015 ini.

    Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budi Dharmawan mengatakan, keterlambatan ini lantaran berbagai faktor. Menurutnya, saat ini sedang dijalankan lelang konsultan pengawas yang sudah mulai dilakukan beberapa waktu lalu.  ''Karena kan proses lelang konsultan ini lebih lama prosesnya dibandingkan lelang fisik itu sendiri. Nah, sekarang pun masih berjalan," kata dia. (abd/c1/adi)

Uji Publik, Penlok, Pembayaran

Posted: 30 Mar 2015 11:07 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Proses persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dilakukan Pemprov Lampung guna mengejar target groundbreaking yang ditetapkan pemerintah pusat. Seperti kemarin (30/3) telah dilakukan untuk tim I, konsultasi publik di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, tepatnya di sekitaran Menar Siger.

    Asisten II Pemprov Lampung Adeham mengatakan, untuk konsultasi publik pertama ini tidak mengalami permasalahan. Pasalnya, semua pihak setuju jika desa tersebut dijadikan ruas JTTS.

    ''Alhamdulillah, hari ini sudah kita lakukan konsultasi publik dengan lancar. Nah,  secara umum masyarakat sini setuju dengan adanya ruas tol," ujarnya melalui sambungan telpon.

    Dipaparkan dia, dalam Konsultasi Publik tersebut adalah selain menanyakan kepada masyarakat tentang persetujuan ruas tol, juga dilakukan pengecekan pendataan terhadap masyarakat yang terkena ruas tol.

    "Artinya, kita berdialog langsung dengan masyarakat. Dan melakukan pengecekan administrasi kepemilikan lahan," kata dia.

    Setelah itu, nantinya baru akan dilakukan penentuan lokasi dan dilakukan perhitungan kemudian pembayaran.

    "Mengenai ROW, saat ini sudah mencapai Km 7 masih seputaran Kecamatan Bakauheni," kata dia.

    Sementara untuk tim II hingga saat ini belum melakukan Konsultasi Publik dimana Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Tauhidi mengatakan Konsultasi Publik sekaligus uji Publik baru bisa dilakukan satu atau dua hari kedepan.

    "Paling tidak dalam minggu ini baru bisa dilakukan Uji Publik. Saya sudah konsultasikan ke PPK nya. Kalau,  centerline sudah selesai dilaksanakan kok," kata dia.

    Lantas, dimana akan dilakkan uji publik terlebih dahulu untuk kawasan tim II, Tauhidi megatakan kemungkinan besar kan dilkukan di Kecamatan Tegineneng.

    Dilanjutkan mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung ini, nantinya setelah uji publik baru dilakukan penentuan lokasi (penlok) jika 75 persen dari masyarakat sudah menyetujui.  

    "Waktu dari Uji Publik ini kurang dari 30 hari. Nah, uji publik ini sangat penting dilakukan untuk penentuan lokasi. Jika sudah 75 persen disetujui oleh masyarakat, baru data yang kita peroleh kita laporkan ke Gubernur untuk di SK kan," kata dia.

    Setelah di SK kan, berdasarkan Penlok tersebut, baru nanti tim Aprasialnya akan menghitung berapa hitungan besaran yang sesuai dengan harga pasaran tanah dan ditetapkan olh aturan yang ada.

    "Kalau itu nanti bukan kapasitas kami lagi. Akan tetapi tim Aprasial yang terdiri dari BPN wilayah masing-masing kabupaten kota. Kalau masalah pembayaran ya nantinya dari Kementrian," kata dia.

    Lantas, bagaimana nantinya jika m,emang ada yang ytidak setuju dengan ketetapan harga yang diberikan pemerintah, dikatakan dia nantinya masyarakat diberikan kuasa untuk menggugat keberatan. Apabila Pemerintah menang, maka uang tetap diberikan melalui transfer.

"Secara hukum kan harusnya apa yang ada di tanah air kembali ke Pemerintah, tapi kan pemerintah juga tidak mau sembrono dan arogan. Saya kira, tidak akan merugikan masyarakat yang ada," kata dia.

    Disinggung mengenai tepatnya pelaksanaan Groundbreaking  tauhidi mengaku belum mendapatkan informasi secara pasti mengenai hal ini. Sebab, baik Kementrian, Gubernur dan Presiden belum ada kisi-kisi mengenai hal tersebut. (abd/c1/adi)

 

HET Elpiji Tergantung Gubernur

Posted: 30 Mar 2015 11:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung memastikan bakal mengkaji usulan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram yang diajukan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung. Terlebih, kenaikan itu dianggap memberatkan masyarakat. Di mana kenaikan yang diajukan dari Rp15 ribu menjadi Rp17.500 dianggap sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian warga Lampung.

Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal B.Z. mengatakan, timnya akan mengkaji sesuai hasil tim yang ada di lapangan terkait gejolak yang ada di masyarakat mengenai banyaknya pihak yang kontra oleh pengajuan kenaikan HET elpiji 3 kg ini.

''Kalau itu kan nanti ada prosedurnya. Kan sudah dibilang. Tidak ujug-ujug langsung disetujui. Karena kita juga butuh data sebagai dasar acuan kenaikan harga ini," kata dia.

Dia melanjutkan, nantinya hasil yang didapatkan tim juga bukan Biro Perekonomian yang memutuskan, tetapi Gubernur Lampung M. Ridho Fiacardo.

"Nah, pastinya nanti dipelajari dulu oleh Pak Gubernur masing-masing pengajuan beserta argumentasi. Jika memang disetujui, ya langsung di teken dubernur. Apabila tidak, ya nantinya ada pertimbangan," jelasnya.

Sementara, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo belum dapat dikonfirmasi hingga tadi malam. Informasinya, alumnus Universitas Padjadjaran ini tengah berada di Jakarta. Sementara pesan yang dikirimkan melalui BlackBerry Messenger-nya belum dibacanya lantaran telepon selularnya dalam kondisi tidak aktif.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan menyarankan kepada pemprov agar tidak gegabah untuk mengambil kebijakan kenaikan HET Elpiji 3 kg tersebut.

"Intinya, harus dilakukan dengan pengkajian yang matang. Seperti melakukan survei ke lapangan gar HET itu sesuai dengan kondisi masyarakat," saran dia.

Sebab, di tengah-tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak domino terhadap perekonomian Lampung, masyarakat akan semakin menjerit dengan naiknya HET elpiji ini.

"Oke lah kalau BBM itu kebijakan pusat dan untuk menghapus subsidi orang kaya. Tapi kan elpiji 3 kg ini untuk masyarakat kecil," tandasnya.

Dia melanjutkan, jika memang nantinya pemprov menaikkan HET tersebut, yang jelas akan melabilkan perekonomian Lampung. Sebab, menurut dia sebagian besar UKM di Lampung menggunakan gas elpiji 3 kg.

"Bisa dilihat, banyak UKM yang akhirnya malah terjepit dengan kenaikan ini. Contohnya, penjual gorengan atau bakso mereka menggunakan elpiji 3 kg. kalau HET naik, ya mau tidak mau pastinya akan menaikkan harga, asumsi masyarakat kan enggan jika memang membeli dengan harga naik. Ini kan bikin susah namanya," kata dia. (abd/p5/c1/whk)

Lima Tahun, Pemkot Berangkatkan 1.650 Warga

Posted: 30 Mar 2015 11:03 PM PDT

Laksanakan Umrah Gratis
BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. melepas 400 jamaah umrah bantuan hibah dari pemkot pada 2015 ke tanah suci melalui APBD Bandarlampung di Masjid Agung Al-Furqon kemarin (30/3). Keberangkatan jamaah sendiri dilakukan dua tahap. Yang pertama pada 3 April 2015 sebanyak 233 orang. Kemudian pada 6 April sebanyak 177 orang.

Herman H.N. mengatakan, program umrah dikucurkan setiap tahun atas perjanjian hibah daerah antara pemkot dengan Kementerian Agama Bandarlampung dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

''Pelepasan jamaah umrah saat ini untuk memberikan waktu dan kesempatan calon jamaah mempersiapkan diri baik fisik maupun mental yang sangat diperlukan nanti," kata dia kemarin.

Mantan Kadispenda Lampung ini mengungkapkan, program umrah Pemkot Bandarlampung ini diutamakan bagi masyarakat yang kurang mampu, setelah melalui persyaratan dan verifikasi oleh tim verifikasi.

"Sehingga, nggak bisa sembarangan memberangkatkan umrah ini. Semua harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, agar terhindar dari jeratan hukum karena kekeliruan penggunaan anggaran," jelasnya.

Dia mengharapkan, seluruh jamaah umrah benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat singkat di tanah suci. Agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.

"Selain itu saya harapkan tetap menjaga nama baik bangsa. Semoga semua jamaah mendapatkan predikat umrah yang mabrur dan kembali ke Bandarlampung dalam keadaan sehat," pungkasnya.

Senada disampaikan Kepala Kemenag Bandarlampung Seraden Nihan. Dia memaparkan, jumlah peserta umrah tahun ini dengan 2014 sama tidak ada peningkatan. Yakni, 400 orang dengan rincian 201 wanita, dan laki-laki 199.

''Total selama lima tahun, 1.650 jamaah yang telah diberangkatkan umrah dengan program pemkot melalui APBD," tukasnya.

Adapun pesertanya, kata dia, berasal dari seluruh elemen masyarakat. ''Ya jadinya ada yang petani, pedagang, petugas kebersihan, marbot, majelis taklim, pegawai pemkot berprestasi, dan pemenang MTQ yang mewakili Bandarlampung di provinsi," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Senin, 30 Maret 2015

Hiswana Migas Bergeming

Hiswana Migas Bergeming


Hiswana Migas Bergeming

Posted: 29 Mar 2015 11:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kendati banyak elemen yang menolak usulan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram (kg), Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung bergeming. Ya, Hiswana Migas memastikan tetap mengusulkan kenaikan HET elpiji 3 kg. Penegasan ini disampaikan Ketua Hiswana Migas Lampung Toto Herwantoko kepada Radar Lampung kemarin (29/3).

Menurutnya, HET saat ini di pasaran masih Rp15 ribu. Sedangkan seharusnya, kenaikan HET di Lampung sudah terjadi serempak dengan daerah lain pada Desember 2014.

''Namun, saat itu saya menahan agar di Lampung tidak naik HET-nya. Karena kondisi saat itu sedang tidak baik," tegasnya.

Dia menyatakan, kala itu meski HET tidak dinaikkan, pihaknya masih memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. ''Nah,  saat ini harus dinaikkan. Kebetulan kan BBM naik juga. Jadi untuk berjalan dengan baik, ya harus dinaikkan!" tandasnya.

Dengan demikian, kata Toto, usulan kenaikan HET ini akan diteruskan. ''Dan hitungan kenaikan itu saat BBM belum naik. Dan saat ini BBM naik, maka mau tidak mau harus tetap diajukan usulan ini. Tetapi, usulan kenaikan yang kami sampaikan nggak tinggi-tinggi amat lah. Yang penting operasional tetap berjalan," tukasnya.

Sementara, Pengamat Ekonomi Universitas Lampung Asrian Hendi Caya mengatakan, harga gas elpiji mau tidak mau memang harus naik. Terlebih, gas yang notabene bahan bakunya premium. Maka, dengan kondisi BBM saat ini terus naik, wajar jika gas diusulkan untuk naik.

"Saat ini, tergantung dari konsumennya, bagaimana mengatur manajemen yang baik dalam penggunaan gas elpiji. Sehingga, saat ini bagi yang menolak atau tidaknya kan tergantung kebijakan pemerintah pusat menyetujui tidak kenaikan HET gas elpiji tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, usulan Hiswana Migas Lampung menaikkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di pangkalan terus menuai penolakan.

Tidak hanya dari masyarakat, kalangan akademisi juga meminta usulan itu dipertimbangkan lagi.

Seperti disampaikan Henggian Prameigi, warga Jl. Makmun Isha No. 39, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat. Menurutnya, usulan harga elpiji 3 kg yang naik dari Rp15 ribu menjadi Rp17.500 tidak seperti realita yang ada di lapangan. Sebab, saat ini harga elpiji 3 kg di pasaran sudah mencapai Rp19 ribu-Rp20 ribu.

"Lihat saja, orang-orang kebanyakan beli gas 3 kg itu sudah berapa saat ini. Kalau lagi nasib jeleknya bisa sampai Rp20 ribu. Tapi, kalau lagi banyak gas, bisa dapat Rp19 ribu. Bahkan jika yang ngambil di warung dekat pangkalan gas bisa dapat Rp18 ribu. Jadi harganya sudah berbeda-beda di setiap warung," keluhnya.

Senada disampaikan Bangkit Gunawan Halim. Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang kos di Kampungbaru, Labuhanratu. Remaja asal Tulangbawang ini kemarin baru membeli gas dari warung dan harganya Rp20 ribu.

"Lho, kan masih usulan HET gas elpiji 3 kg. Kok sebulan yang lalu saya beli Rp18 ribu, sekarang sudah Rp20 ribu. Apa sudah ditetapkan ya?" tanyanya.

Bangkit berharap, pemerintah dapat mengendalikan harga gas elpiji. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran harga. "Ya, gimana pasti di setiap warung harganya beda-beda," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari UBL Ahmad Suharyo mengatakan, usulan kenaikan HET elpiji 3 kg butuh pertimbangan yang matang agar tidak memberatkan masyarakat kecil.

"Kalau BBM naik, masih bisa dimaklumi. Karena, harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar. Terlebih yang menikmati umum masyarakat kelas menengah yang penghasilannya mencukupi," katanya.

Tapi, lanjutnya, jika harga gas elpiji 3 kg yang dinaikkan ini akan berdampak bagi masyarakat luas yang mempunyai penghasilan terbatas. Di satu sisi biaya hidup mereka meningkat untuk membeli kebutuhan sehari-hari termasuk gas elpiji yang sudah menjadi kebutuhan, di sisi lain penghasilan mereka sangat terbatas.

"Hal ini yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang berpenghasilan terbatas. Bahkan, pedagang kecil yang menggunakan gas elpiji 3 kg akan sangat terasa," tukasnya.

    Sebelumnya, Hisawana Migas mengusulkan harga elpiji 3 kg naik dari Rp15 ribu menjadi Rp17.500. Namun, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung menilai kenaikan itu terlalu tinggi. Distamben khawatir timbul gejolak di masyarakat.

    Hal tersebut diungkapkan Kabid Energi Distamben Lampung Muhammad Sapuan. Kenaikan Rp2.500 itu dianggap memberatkan masyarakat. Meski nantinya subsidi tetap diberlakukan untuk warga yang membutuhkan. (goy/c1/whk)

RSUDAM Wajib Tingkatkan Pelayanan

Posted: 29 Mar 2015 11:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Mulai hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung menyosialisasikan tarif baru. Rencananya, daftar tarif yang termuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2015 ditempel di berbagai ruangan. Tarif baru tersebut mulai berlaku efektif 1 April.    Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) Dr. Ahmad Suharyo menyatakan, RSUDAM harus bisa menjamin pelayanannya lebih baik. ''Naik tarif boleh saja. Tetapi, naiknya harus rasional. Selain itu diharapkan rumah sakit pemerintah tetap memiliki subsidi silang untuk masyarakat kurang mampu," ujarnya kemarin.

    Hal senada juga dikemukakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandarlampung, dr. Prambudi Rukmono, Sp. A. Dia menganggap wajar jika tarif RSUDAM naik. Sebab, menurutnya, kenaikan dihitung dengan melihat kondisi perekonomian. "Toh, Inflasinya terjadi setiap tahun, dan tarif rumah sakit tidak naik setiap tahun," katanya.

    Tetapi, dia menekankan, kenaikan tarif harus sebanding dengan peningkatan pelayanan dan kinerja RSUDAM.

    Kenaikan tarif RSUDAM itu tak diikuti oleh sejumlah rumahsakit swasta. Direktur Pelayanan RS Bumi Waras Bandarlampung dr. Arief Yulizar, MARS menyatakan, tarif baru belum dibicarakan. Biasanya, kenaikant tarif baru dibicarakan pada bulan agustus.

    Diberitakan sebelumnya, RSUDAM bersiap untuk menaikkan tarif. ''Kenaikan tarif RSUDAM sekitar 30 persen. Pengumuman tarif akan ditempelkan di seluruh ruangan pada Senin (30/3)," jelas Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan RSUDAM Esti Comalaria, Jumat (27/3).

    Berdasarkan peraturan gubernur Lampung nomor 10 tahun 2015, kenaikan tarif RSUDAM diantaranya meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat (IGD), kelas ii, kelas khusus, utama (vip) dan eksekutif (vvip). (gie/p1/c1/wdi)

Budi Daya Ikan Terhenti

Posted: 29 Mar 2015 11:03 PM PDT

FORUM Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) prihatin dengan perkara pencemaran Teluk Lampung. Kasus ini masih macet di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Ketua I Fokkel Ali Allhadar menyebut, Teluk Lampung yang tercemar telah membuat 70 persen petambak berhenti berbudi daya ikan. ''Bagaimana mau berbudi daya ikan, laut sudah tercemar.  Karena itu, kami minta keadilan ditegakkan. Ini negara hukum atau boneka? Punya hati nggak sih kejati?" katanya.

    Sumarsih, kuasa hukum Fokkel, mengatakan, pembuangan hasil pengerukan (dumping area) yang dilakukan PT Pelindo II Panjang mengakibatkan pencemaran. ''Petambak di pesisir Teluk Lampung merugi hingga Rp20 miliar. Hal yang wajar petambak melalui Fokkel meminta keadilan ditegakkan. Kejati jangan menunda pelimpahan tersangka ke pengadilan dengan berbagai alasan,'' ungkapnya.

    Sekadar diketahui, kasus ini dilaporkan oleh Fokkel ke Polda Lampung pada Januari 2013. Penyebabnya, ribuan ikan di daerah Teluk Lampung mati. Spontan, jari Fokkel menunjuk PT Pelindo II sebagai biang kerok. Aktivitas pengerukan yang dilakukan PT Pelindo II kala itu diduga menjadi faktor utama matinya ikan dan rusaknya ekosistem. Manajer Teknik PT Pelindo II Yoga Suryadharma ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung dalam perkara ini. (red/p1/c1/wdi)    

Sabtu, 28 Maret 2015

Ini Tarif Baru RSUDAM!

Ini Tarif Baru RSUDAM!


Ini Tarif Baru RSUDAM!

Posted: 27 Mar 2015 09:36 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Empat hari lagi, Rabu (1/4), tarif rawat inap kelas II, I, VIP, dan eksekutif VVIP Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) resmi naik. (Tarif baru lihat grafis). Rumah sakit pelat merah yang berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) ini percaya diri tarif baru itu lebih murah dari rumah sakit (RS) swasta.

    ''Kenaikan tarif RSUDAM sekitar 30 persen. Pengumuman tarif akan ditempelkan di seluruh ruangan pada Senin (30/3)," jelas Kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan RSUDAM Esti Comalaria mewakili Direktur Utama Hery Djoko Subandriyo kepada Radar Lampung, Jumat (27/3).

Berdasarkan peraturan gubernur Lampung nomor 10 tahun 2015, kenaikan tarif RSUDAM meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat (IGD), kelas ii, kelas khusus, utama (vip) dan eksekutif (vvip).

Diberitakan, Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSUDAM Elitha M. Utary mengatakan, pergub ditandatangai Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada akhir Februari 2015. Penyesuaian tarif ini bisa dilaksanakan dan disosialisasi, baik internal pegawai dan dokter serta eksternal masyarakat.

"Kami juga sudah perbaikan sarana, fasilitas, dan pelayanan. Juga akan diberlakukan untuk pasien masuk per 1 April 2015," ujar Utary.

    Sebagai BLUD, RSUDAM harus mampu menyediakan biaya operasional sendiri.

"Karena itu, pendapatan RS untuk mencukupi biaya operasional, maka perlu penyesuaian tarif. Contoh untuk biaya operasional seperti biaya obat, belanja makan pasien, biaya maintenance, pendapatan operasional, biaya listrik, dan lainnya," katanya.

    RSUDAM juga menambah pelayanan penunjang. Pergub juga mengatur tarif pelayanan penunjang. Di antaranya pelayanan pemeriksaan virus hepatitis C dan anti-PSA (untuk kultur resistensi dan penanda kanker prostat). "Untuk layanan baru, sebagian besar pelayanan penunjang. Patologi anatomi juga ada," ujarnya.

    Bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, kenaikan tarif baru diberlakukan jika pasien itu naik kelas VIP, atau VVIP.

"Pasien BPJS naik Kelas Utama akan dihitung berdasarkan tarif baru. Kemudian selisih dengan perhitungan tarif baru dengan klaim yang dibayarkan BPJS. Itulah selisih tarif yang dibayarkan oleh pasien yang dibayarkan," katanya.

    Kepala BPJS Cabang Bandarlampung Sofyeni membenarkan, kenaikan tarif juga berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas. (red/abd/p2/c1/dna)

 

Musnahkan Produk Ilegal Rp1,5 Miliar

Posted: 27 Mar 2015 09:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung kembali melakukan pemusnahan produk ilegal. Kemarin, 1.406 item obat dan makanan ilegal hasil sitaan dimusnahkan. Seluruhnya merupakan produk sitaan tahun 2014. Nilainya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Rinciannya 471 item (12.265 kemasan) obat ilegal, 349 item (50.006 kemasan) obat tradisional (OT) ilegal atau mengandung bahan kimia obat (BKO), 311 item (1.325 kemasan) kosmetika ilegal dan tidak memenuhi syarat, serta 5 item (25 kemasan) pangan ilegal.

    ''Jika ditotal dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,5 miliar. Untuk itu, ke depan dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan obat dan makanan ilegal ini agar terus berjalan baik dan lebih optimal dengan adanya kerja sama serta dukungan dari semua pihak," ujar Kepala BBPOM Bandarlampung Sumaryanta usai pemusnahan di kantornya kemarin.

    Dia juga mengajak warga dan instansi pemerintah untuk lebih peduli terhadap pengawasan obat dan makanan.

    Pemusnahan produk sitaan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM Pusat Roy Sparringga. Menurutnya, obat dan makanan illegal bak fenomena gunung es.

    "Tentu hal ini tidak dapat dianggap sepele karena ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, BBPOM harus berkomitmen dalam mengamankan produk makanan, kosmetik, obat, dan obat tradisional yang beredar di masyarakat," katanya.

    Berdasarkan identifikasi BPOM Pusat, ada 302 situs internet yang memasarkan obat, OT, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan illegal. "Juga termasuk palsu, dengan nilai ekonomi mencapai hampir Rp7,5 miliar," tandasnya.

    Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Elya Muchtar mengapresiasi kinerja BBPOM Bandarlampung. Tetapi, dia mewarning agar BBPOM Bandarlampung tak cepat puas. Sebab, lanjut dia, kerja BBPOM harus lebih maksimal. ''Jadi, kami terus mendukung dan BBPOM dapat meningkatkan kinerja," pungkasnya. (goy/p5/c1/wdi)

Subanus Garap Fly Over Kimaja

Posted: 27 Mar 2015 09:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung mengumumkan pemenang tender proyek fly over Jl. Kimaja-Ratu Dibalau. PT Suci Karya Badinusa (Subanus) didapuk sebagai pemenang tender. Pengumuman pemenang itu dilakukan lewat situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Subanus menyingkirkan 25 perusahaan yang ikut mendaftar. Subanus mengajukan tawaran sebesar Rp34.486.705.000 dan harga terkoreksi Rp34.486.800.000.

    Sementara tiga perusahaan yakni PT Bina Mulya Lampung, PT Handaru Adhiputra, dan PT Citra Kurnia Waway terkendala surat penawaran. Hal itu tercantum dalam keterangan di situs LPSE. Ketiganya juga dinilai tak memenuhi syarat subtansi dalam dokumen pengadaan. Dan juga jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh bank umum.

    Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Dedi Amarullah memastikan, pembangunan tetap akan dilakukan april 2015. Setelah persoalan pemenang tender selesai, saat ini Pemkot fokus melakukan sosialisasi dan negeosiasi terkahir dengan warga sekitar Jl. Ki Maja Wayhalim dan Labuhanratu.

    "Seharusnya memang hari ini (kemarin, Red) pertemuan. Tetapi masih ada kendala yang belum bisa dilaksanakannya pertemuan dengan warga untuk menjelaskan kontruksi dan negosiasi harga lahan yang akan dibebaskan," katanya kemarin.

    Kabid Bina Marga Dinas PU Azwar menjelaskan, besar kemungkinan titik awal akan dibangun di Jl. Ratu Dibalau terlebih dulu. Sebabnya, pembebasan lahan di lokasi tersebut telah rampung.

    Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandra berharap pemenang tender dapat bekerja dengan baik. "Kalau bisa hasilnya bagus dan tidak meninggalkan jalan rusak dibawahnya, karena pembangunan fly over kali ini satu paket pengerjaannya dari jalan layang hingga jalan dibawahnya," kata dia.

    Dia juga berharap, kontraktor yang terpilih tidak meninggalkan masalah di pembangunan masa lalunya. Sehingga, pengerjaan fly over benar-benar sesuai dengan spek kontruksi pembangunan. "Komisi III DPRD akan terus mengawal pembanguna fly over tersebut. Agar pembangunan berjalan dengan baik," katanya. (goy/p5/c1/wdi)

Pihak Lain Bakal Terseret Pelindo

Posted: 27 Mar 2015 09:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perkara dugaan pencemaran lingkungan Teluk Lampung bakal meluas. Bukan PT Pelindo II Panjang saja yang dinilai bertanggung jawab. Tapi, ada pihak lain yang juga turut berperan sebagai penyebab ribuan ikan di kawasan itu mati.

    Hal itu didapatkan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengkaji perkara ini.  Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejagung Amri Sata, pihaknya masih meneliti berkas perkara yang melibatkan PT Pelindo.

    ''Kami masih meneliti berkas perkara ini. Dari kajian Kejagung, ada pihak lain yang harus bertanggung jawab selain PT Pelindo,'' katanya kemarin (27/3).

    Amri menambahkan, pihaknya akan segera mengirimkan jawaban atas surat yang telah dikirimkan Kejati Lampung. ''Segera akan kita kirimkan jawabannya. Sabar ya,'' ujarnya.

    Terkait Manajer Teknik PT Pelindo II Panjang Yoga Suryadharma yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Amri Sata mengatakan bahwa tetap akan disidangkan. Namun, ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan itu. ''Saya tak bisa mengatakan di media. Sebab, ini masih dalam pengkajian,'' ungkapnya.

    Sedangkan menurut Asisten Intelijen Kejati Lampung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, setiap perkara yang menyita perhatian publik memang harus dikoordinasikan ke Kejagung. ''Diteliti dahulu berkas-berkasnya. Kemudian diekspos,'' katanya singkat.

    Sementara Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) berharap Kejagung bisa segera memberikan jawaban ke kejati dan tersangka segera dilimpahkan ke persidangan. ''Kami yakin Kejagung masih berpegang teguh pada KUHP. Segera limpahkan tersangka ke persidangkan,'' ujar kuasa hukum Fokkel, Sopian Sitepu.

    Diberitakan sebelumnya, Kejati Lampung menunggu petunjuk resmi Kejagung atas perkara dugaan pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Pelindo. Hal ini disampaikan Kasi TPUL Kejati Lampung M. Syarif. ''Bagaimana mau dilimpahkan kalau belum ada petunjuk resmi? Kami juga sudah kirim surat ke Kejagung dua kali. Hingga kini belum ada jawaban," katanya.

    Sementara Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, semua perkara penting yang ditangani kejati harus sesuai standard operational procedure (SOP). Yakni harus diekspos dahulu oleh Kejagung. ''Itu prosedurnya. Apalagi menyangkut BUMN. Mungkin perkara ini masih dipelajari oleh Kejagung supaya tidak dimentahkan di pengadilan,'' katanya.

    Sekadar diketahui, kasus ini dilaporkan oleh Fokkel ke Polda Lampung pada Januari 2013. Penyebabnya, ribuan ikan di daerah Teluk Lampung mati. Spontan, jari Fokkel menunjuk PT Pelindo II sebagai biang kerok. Aktivitas pengerukan yang dilakukan PT Pelindo II kala itu diduga menjadi faktor utama matinya ikan dan rusaknya ekosistem. Fokkel menyatakan, kerugian yang diderita petambak di pesisir Teluk Lampung kala itu mencapai Rp20 miliar.

    Pada 30 September 2013, Koordinator Fokkel Ali Al Hadar mengungkapkan ada satu tersangka dalam perkara itu. Yakni Manajer Teknik PT Pelindo II Yoga Suryadharma. Tapi, sejak penetapan tersangka, perkara itu tak kunjung naik ke pengadilan hingga kini. Jika dihitung, setidaknya sudah 1,5 tahun Yoga menyandang status tersangka. (sya/c2/adi)

 

 

’’Usul Hiswana Migas Memberatkan Warga’’

Posted: 27 Mar 2015 09:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Usul kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram oleh Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung mendapat respons. Tercatat Hisawana Migas mengusulkan harga elpiji 3 kg naik dari Rp15 ribu menjadi Rp17.500. Namun, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung menilai kenaikan itu terlalu tinggi. Distamben khawatir timbul gejolak di masyarakat.

    Hal tersebut diungkapkan Kabid Energi Distamben Lampung Muhammad Sapuan. Kenaikan Rp2.500 itu dianggap memberatkan masyarakat. Meski nantinya subsidi tetap diberlakukan untuk warga yang membutuhkan.

    ''Kita keberatan. Saya kira itu terlalu tinggi. Nanti kita lihat dahulu realita kenaikan yang pantas berapa," terangnya.

    Menurut dia, saat ini akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Kajian itu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Biro Perekonomian Lampung.

    ''Tim ini terdiri dari beberapa perangkat kerja terkait, yaitu Hiswana Migas, Distamben, dan Biro Perekonomian. Nanti masing-masing melaporkan data yang ada di lapangan. Kemudian kami rundingkan, baru ada kesepakatan," kata dia.

    Sementara, Sales Eksekutif LPG Rayon III Lampung Ancala Egah mengatakan, sejauh ini, stok elpiji Lampung hanya bertahan lima hari kedepan. Dengan asumsi kebutuhan perhari adalah 500 metrik ton. "Per hari ini, stok kita, 2500 metrik ton. Ya stok masih aman untuk lima hari kedepan," kata dia.

    Dia mewarning para agen dan pangkalan tidak memanfaatkan wacana kenaikan dan pencabutan subsidi elpiji 3 kg. Jika nantinya ada oknum agen atau pangkalan yang memainkan harga, Pertamina sudah menyiapkan sanksi. Yakni, mencabut pasokan. "Kalau ada kasus, ya kita hentikan pasokannya. Memang aturan nya hanya sampai situ saja mas," kata dia.

    Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura menilai, kenaikan HET harus dipikir ulang. Dan juga perlu ada kajian. Intinya, lanjut dia, jangan sampai nantinya malah memberatkan warga. "Namun demikian ya tergantung penilaian Pemprov. Intinya, ya yang sesuai tdiak memberatkan pengusaha dan juga masyarakat," kata dia.

    Usul kenaikan HET itu diungkap Ketua Hiswana Migas Lampung Toto Herwantoko usai rapat di ruang asisten ekonomi keuangan dan pembangunan Pemprov Lampung kamis (26/3).

    Dia memaparkan, seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak Desember 2014. Di mana banyak faktor yang memang sudah seharusnya HET dinaikkan.

    ''Contohnya kebutuhan agen dan kenaikan spare part. Di luar Lampung itu selalu menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Tetapi di Lampung ini saya menunggu waktu yang kondusif," ujarnya.

    Kendati demikian, terus pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung ini, usulan tersebut belum tentu disetujui, dikarenakan masih akan dikaji eksekutif sebagai salah satu pelaku jalannya roda pemerintahan.

    Terkait adanya wacana penghapusan subsidi, dia menegaskan tidak setuju jika ada yang mengatakan penghapusan subsidi, sebab menurutnya subsidi tetap berjalan. Meski nantinya, akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan kartu yang disediakan pemerintah.

    ''Nanti, teknisnya ada di pemerintah. Itu kan menggunakan kartu sakti. Nanti masyarakat miskin yang berhak bisa membeli dengan harga subsidi menggunakan kartu tersebut," paparnya. (abd/p5/c1/wdi)

Ombudsman Pantau RSPBA

Posted: 27 Mar 2015 09:10 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin (RSPBA) Lampung berbuntut. Kepala Ombudsman perwakilan Lampung Zulhelmi menyatakan memantau perkembangan dugaan pengusiran pasien di RSPBA.

    ''Kami akan mengecek dahulu kebenarannya terkait pengusiran pasien ini," katanya via ponsel kemarin.

    Asisten perwakilan Ombudsman Lampung Hardian Ruswan menyarankan keluarga yang merasa dirugikan untuk mengadu ke Ombudsman. Sehingga Ombudsman dapat mengetahui secara langsung dari pihak yang merasa dirugikan. ''Silakan melapor ke Ombudsman," katanya.

    Hasidah (55) ibu dari Restia Permatasari (20), warga Kelurahan Palapa III, Kaliawi, Tanjungkarang Pusat (TKP) angkat bicara soal permintaan Ombudsman itu. Dia mengaku pesimis Ombudsman bisa memberi sanksi terhadap RSPBA. Namun, jika Ombudsman punya komitmen untuk memberi sanksi maka pihaknya akan melapor. "Jika memang ombudsman komitmen memberikan sanksi kepada rumah sakit saya akan membuat laporannya," jelasnya.

    Saat ini, Restia dirawat di RS Bumi Waras (RSBW). Direktur Pelayanan dr. Arief Yulizar,M.A.RS menyatakan terdapat benjolan di payudara kanan pasien. "Sementara dirawat dengan diberi antitiotika dan penghilang nyeri oleh dokter bedah,"jelasnya.

    Dr. Arief menambahkan  saat ini pasien dalam kondisi baik. Dan untuk tindakan lanjutan masih menunggu hasil terapi.

    Sementara Kepala BPJS cabang Bandarlampung Hj.Sofyeni mengatakan, pasien BPJS berhak atas layanan gawat darurat. Yakni sesuai dengan Permenkes 38/2014. Artinya, jika pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi gawat, maka harus cepat ditolong.

    Diberitakan, Restia Permatasari (20), pasien penderita tumor mengaku ditolak berobat oleh RSPBA. Hasidah (55), ibu Tia –sapaan Restia Permatasari, mengatakan, sekitar pukul 17.00 WIB kemarin (26/3), anaknya merintih kesakitan akibat penyakit yang dideritanya.

''Lalu kami membawa Tia ke RSPBA. Namun bukannya kami mendapatkan pelayanan yang baik saat di IGD (instalasi gawat darurat), justru sebaliknya," ujar dia.

    Menurut Hasidah, putrinya sempat ditanya oleh dokter. Tetapi tidak ada tindakan selanjutnya dari dokter yang menanganinya, yakni dr. Yulia. ''Dokter itu justru menolak kami lantaran tidak punya surat rujukan dari Puskesmas Kemiling. Katanya ini merupakan aturan baru dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," jelasnya.

    Ketika dr. Yulia berkata demikian, Hasidah lantas meminta tindakan ringan berupa pemberian obat. Namun, pihak RSPBA juga menolak dengan alasan yang sama dan menyuruhnya kembali lagi besok untuk berobat di poliklinik. (red/p5/c1/wdi)

Jumat, 27 Maret 2015

HET Elpiji 3 Kg Diusulkan Naik

HET Elpiji 3 Kg Diusulkan Naik


HET Elpiji 3 Kg Diusulkan Naik

Posted: 26 Mar 2015 09:58 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Lampung mengajukan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan menjadi Rp17.500 dari Rp15.000 per tabung.

Hal ini dikatakan Ketua Hiswana Migas Lampung Toto Herwantoko usai rapat di ruang asisten ekonomi keuangan dan pembangunan Pemprov Lampung kemarin (26/3).

Dia memaparkan, seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak Desember 2014. Di mana banyak faktor yang memang sudah seharusnya HET dinaikkan.

''Contohnya kebutuhan agen dan kenaikan spare part. Di luar Lampung itu selalu menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Tetapi di Lampung ini saya menunggu waktu yang kondusif," ujarnya.

Kendati demikian, terus pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung ini, usulan tersebut belum tentu disetujui, dikarenakan masih akan dikaji eksekutif sebagai salah satu pelaku jalannya roda pemerintahan.

Terkait adanya wacana penghapusan subsidi, dia menegaskan tidak setuju jika ada yang mengatakan penghapusan subsidi, sebab menurutnya subsidi tetap berjalan. Meski nantinya, akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan kartu yang disediakan pemerintah.

"Nanti, teknisnya ada di pemerintah, itu kan menggunakan kartu sakti. Nanti, masyarakat miskin yang berhak bisa membeli dengan harga subsidi dengan menggunakan kartu tersebut," paparnya.

Mengenai masalah pendataan nantinya akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing. Menurutnya, mengenai pendataan rakyat miskin, hingga saat ini termasuk di Lampung masih kacau.

Pendataan masyarakat miskin tersebut seharusnya dilakukan setiap tahun agar data yang didapatkan lebih akurat.

"Ini kan kenaikannya pasti fluktuatif, tidak bisa jika dilakukan secara tiga tahun sekali, lebih akurat jika dilakukan selama satu tahun sekali. Agar data itu lebih akurat," tandasnya.

Sementara, Sales Executive LPG Rayon 3 Lampung Ancala Egah mengatakan, dalam rapat bersama kemarin, memang belum didapat kesepakatan.

"Untuk HET ini kan pemprov dan Hiswana Migas yang punya andil, kita hanya memfasilistasi saja," katanya.

Menurutnya, tim dari pemprov dan Hiswana Migas akan menggelar rapat lanjutan dengan bahasan mengenai HET ini. Mengenai pembatasan subsidi gas elpiji 3 kg, dirinya mengaku belum memperolah informasi yang cukup. Namun, kata dia, nantinya subsidi tersebut memang akan menjadi subsidi khusus yang ditujukan untuk warga tidak mampu.

"Belum dapat informasi untuk Lampung kapan, tapi yang jelas nanti awalnya akan dilakukan di tiga provinsi yakni Bali, Bangka Belitung dan Batam," pungkasnya.

Sementara, Kepala Biro Perekonomian Farizal B.Z. mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat lanjutan dengan ketiga kompoen tersebut terkait usulan kenaikan HET ini.

"Mengenai masalah ini tentunya akan kita kaji lagi, tidak mungkin dari pemerintah untuk menyetujui langsung. Akan tetapi pastinya akan ada bahasan yang komprehensif," kata dia.

Dia menambahkan, nantinya akan dilakukan pembahasan tersebut pada pekan depan, di mana secara keseluruhan termasuk akan membahas mengenai subsidi khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. (abd/p5/c1/whk)

RSPBA Dituding Tolak Penderita Tumor Berobat

Posted: 26 Mar 2015 09:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin (RSPBA) Bandarlampung kembali menuai keluhan warga. Setelah beberapa waktu lalu diduga melakukan malapraktik sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia, kini rumah sakit itu dituding menolak penderita tumor berobat.

    Adalah Restia Permatasari (20), warga Kelurahan Palapa III, Kaliawi, Tanjungkarang Pusat (TKP), yang menderita penyakit tumor pada bagian payudaranya sejak 2012.

Hasidah (55), ibu Tia –sapaan Restia Permatasari, mengatakan, sekitar pukul 17.00 WIB kemarin (26/3), anaknya merintih kesakitan akibat penyakit yang dideritanya.

''Lalu kami membawa Tia ke RSPBA. Namun bukannya kami mendapatkan pelayanan yang baik saat di IGD (instalasi gawat darurat), justru sebaliknya," ujar dia.

    Menurut Hasidah, putrinya sempat ditanya oleh dokter. Tetapi tidak ada tindakan selanjutnya dari dokter yang menanganinya, yakni dr. Yulia. ''Dokter itu justru menolak kami lantaran tidak punya surat rujukan dari Puskesmas Kemiling. Katanya ini merupakan aturan baru dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," jelasnya.

    Ketika dr. Yulia berkata demikian, Hasidah lantas meminta tindakan ringan berupa pemberian obat. Namun, pihak RSPBA juga menolak dengan alasan yang sama dan menyuruhnya kembali lagi besok untuk berobat di poliklinik.

''Padahal, saya sudah mau pesan kamar di kelas II dan memasukkan berkas-berkas. Karena tidak dilayani dengan baik dan kami minta obat juga tidak dikasih, akhirnya kami putuskan pindah ke Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW). Nah, di sana justru tidak ada permintaan surat rujukan," paparnya.

    Atas kejadian itu, Hasidah mengaku kecewa dengan pelayanan RSPBA yang dianggapnya elite tersebut. ''Jelas-jelas anak saya merintih kesakitan, kok malah tidak ada tindakan sama sekali," keluhnya.

    Sementara itu, Humas RSPBA Fiter Romialdo saat dikonfirmasi terkait permasalahan ini mengalihkan ke Kepala IGD RSPBA dr. Sigit. ''Silakan temui dr. Sigit saja Mas. Saya mau rapat dulu dengan manajemen besok pagi (hari ini)," ujarnya singkat melalui sambungan telepon tadi malam.

    Terpisah, dr. Sigit yang ditemui di ruangannya semalam membenarkan dr. Yulia adalah dokter yang melakukan anamnesis (menanyakan keluhan pasien) kepada Tia.

Mewakili dr. Yulia, dr. Sigit membantah jika RSPBA menolak pasien tumor tersebut. "Berdasarkan peraturan BPJS yang baru, bila keadaan tidak emergency memang harus terlebih dahulu mendapat rujukan dari puskemas. Nah, untuk saudari Tia ini menurut dr. Yulia keadaan tidak emergency, hasil anamnesis pun juga menyatakan tidak terjadi apa-apa dan tidak ditemukan benjolan yang dituturkan berada di payudaranya," bebernya.

    Oleh karena itu, dr. Yulia berinsiatif meminta Tia agar berobat di poliklinik saja tidak perlu di IGD. Disinggung apakah benar tidak terjadi apa-apa padahal pasien merintih kesakitan, dr. Sigit menegaskan semuanya sudah berdarakan hasil anamnesis.

    "Sepanjang saya bekerja di sini, kami belum pernah menolak pasien. Kami ikuti alur yang sudah ditetapkan saja. Apalagi ada yang bilang pasien ini (Tia, Red) sampai kejang-kejang, itu bohong. Tidak ada sama sekali hal seperti itu," yakinnya. (cya/p6/c1/whk)

1 April, Tarif RSUDAM Naik

Posted: 26 Mar 2015 09:57 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Akhirnya, tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) resmi naik. Kenaikan itu dipastikan per 1 April 2015. Kenaikan tarif itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10/2015. Pergub itu tentang pelayanan kesehatan rawat jalan, instalasi gawat darurat, serta kelas I, II, khusus, utama (VIP), dan eksekutif (VVIP) pada RSUDAM Provinsi Lampung. Pergub itu telah ditandatangani Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo pada akhir Februari 2015.

    Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSUDAM dr. Elitha M. Utary mengatakan, artinya pada 1 April 2015 tarif lama tak berlaku lagi.

    ''Ditandatangani akhir Februari 2015. Ini bisa dilaksanakan dan  disosialisasi, baik internal pegawai dan dokter serta eksternal masyarakat. Kami juga sudah perbaikan sarana, fasilitas, dan pelayanan. Juga akan diberlakukan  untuk pasien masuk per 1 April 2015," ujar Utary.

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUDAM harus mampu  menyediakan biaya operasional sendiri. "Karena itu, pendapatan RS untuk mencukupi biaya operasional, maka perlu penyesuaian tarif. Contoh  untuk biaya operasional seperti biaya obat, belanja makan pasien, biaya maintenance, pendapatan operasional, biaya listrik, dan lainnya," katanya.

    Di sisi lain, RSUDAM juga menambah pelayanan penunjang. Nah, di dalam pergub pelayanan penunjang juga diatur tarifnya. Di antaranya pelayanan pemeriksaan virus hepatitis C dan anti-PSA (untuk kultur resistensi dan penanda kanker prostat). "Untuk layanan baru, sebagian besar pelayanan penunjang.  Patologi anatomi juga ada," ujarnya.

    Pada 30 Maret 2015, lanjut dia, tarif baru ini akan disosialisasikan secara menyeluruh di RSUDAM. "Regulasi baru terkait pelayanan publik akan dipasang pergub di tempat baru dan secara umum," ucapnya.

    Bagi pasien BPJS Kesehatan, kenaikan tarif baru diberlakukan jika pasien itu naik kelas VIP, atau VVIP. "Pasien BPJS naik Kelas Utama akan dihitung berdasarkan tarif baru. Kemudian selisih dengan perhitungan tarif baru dengan klaim yang dibayarkan BPJS. Itulah selisih tarif yang dibayarkan oleh pasien yang dibayarkan," katanya.  

    Sementara Kepala BPJS Cabang Bandarlampung Hj. Sofyeni, S.E., M.Kes., A.A.K. membenarkan adanya kenaikan tarif juga berlaku bagi pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas. (red/c2/wdi)

 

Pemenang Tender Fly Over Jl. Kimaja–Ratu Dibalau Diumumkan Hari Ini

Posted: 26 Mar 2015 09:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Teka-teki perusahaan mana yang terpilih untuk mengerjakan fly over Jl. Kimaja–Ratu Dibalau akan terjawab. Ya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung yang mengendalikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berencana mengumumkan pemenangnya hari ini (27/3).

Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja ULP Dinas PU Rusdan Arsandi kemarin (26/3). ''Jika memang tidak ada halangan, maka pemenang tender diumumkan besok (hari ini, Red)," ujar dia di kantornya kemarin pagi.

Menurut Rusdan, kemarin siang dirinya berangkat ke Batam dalam rangka verifikasi berkas salah satu perusahaan peserta tender. ''Ya, kami cek apakah benar ada perusahaan di Batam yang mendukung salah satu perusahaan peserta tender," katanya.

Rusdan menjelaskan, untuk kriteria pemenang tender harus memiliki kelengkapan persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam pengerjaan fly over. Lalu, pengalaman dalam membangun konstruksi serupa fly over juga diperhitungkan.

"Sumber daya yang digunakan baik tenaga ahli, peralatan dan perusahaan pendukung juga menjadi penentu. Untuk itu, bagi yang melampirkan perusahaan pendukung akan di cek seberapa jauh dukungan dan kelengkapan dukungannya," tukasnya.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah mengatakan, kemungkinan hari ini (27/3) akan ada pertemuan kelanjutan terkait pembebasan lahan di Jl. Kimaja.

Sebab, kata dia, hasil koordinasi lurah dan camat dengan pihaknya, para warga meminta meminta keterangan penjelasan perencanaan pembangunan fly over ke empat di Bandarlampung.

"Jadi besok (hari ini, Red) mudah-mudahan diagendakan dan dapat dijelaskan ke warga terdampak pembebasan terkait ganti rugi, dan teknis-teknis pelaksanaan pembangunan," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, saat ini tim sedang melakukan verifikasi. "April jadi dibangun, Insy Allah diumumkan sebentar lagi pemenangnya. Kan ini ada beberapa perusahaan yang dari luar Lampung, jadi harus di verifikasi hingga ke lokasi perusahan tersebut berada," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Akhirnya, Tuntutan Karyawan Hotel Andalas Dipenuhi

Posted: 26 Mar 2015 09:52 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tuntutan karyawan Hotel Andalas yang meminta gajinya disesuaikan upah minimum kota (UMK) Bandarlampung akhirnya dipenuhi manajemen hotel tersebut. Ini setelah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung meninjau hotel yang berlokasi di Jl. Raden Intan, Enggal, tersebut kemarin (26/3).

Manajer Hotel Andalas Ernita Nirmalasari mengatakan, ada beberapa kesimpulan dari pertemuan pihaknya dengan Disnaker.

Karenanya, ia baru bisa menyampaikan kepada media terkait hasilnya. ''Awalnya, saya takut salah bicara. Namun setelah Disnaker ke sini, baru saya berani menjelaskan. Terlebih, sudah ada kesepahaman dengan karyawan yang memiliki kesimpulan hasil rapat pada Rabu (25/3)," akunya.   

Menurutnya, selama ini terjadi kesalahan komunikasi antara karyawan dengan pihak manajemen. ''Awalnya, menurut kami dengan memberikan gaji dua kali dalam sebulan, yang pertama per tanggal 1 dalam bentuk gaji pokok dan yang kedua tanggal 15 dalam bentuk insentif sudah mencapai UMK. Namun ternyata insentif tidak termasuk UMK dan ketentuan upah yang harus dibayarkan," katanya.

Namun, menurut keterangan Disnaker yang hadir, jika upah dua kali dalam sebulan tersebut dijadikan satu, sudah sesuai dengan UMK Bandarlampung saat ini.

"Jadi saat ini kami sudah ada kesepakatan, kalau memang dalam satu bulan sekali gajian ya saya nggak masalah. Dan karyawan pun tidak masalah. Dan akhirnya telah mencapai kesepakatan," ujarnya.

Menururnya, dari awal manajemen sudah sangat memperhatikan karyawan dengan memberikan beberapa tunjangan. Seperti, dana kesejahteraan Rp2 juta bahkan lebih.

Uang tersebut, kata dia, untuk dikelola dalam pernikahan, kematian, maupun biaya sekolah di setiap tahunnya. Selain  itu, asuransi kesehatan tidak dibebankan kepada karyawan sepeser pun dan itu menjadi tanggung jawab manajemen. "Bahkan, dari sarapan, makan siang, minum sudah ditanggung hotel," katanya.

Hal tersebut diamini karyawan. Abdul Rohim yang sudah bekerja selama 26 tahun di Hotel Andalas. Saat ini, kata dia, para karyawan sudah sepakat untuk digaji satu bulan satu kali.

"Jadi yang tadinya Rp900-Rp1,1 juta dengan ditambah insentif yang disesuaikan dengan masa kerja sehingga mencapai Rp1,6-1,7 juta. Tapi, tidak ada uang service dan segala macamnya," terangnya.

 Terpisah, Kasi Norma Ketenagakerjaan Disnaker Bandarlampung Rudolf  M. Aritonang mengatakan, pertemuan dan peneluran kesimpulan dengan manajemen Hotel Andalas belum bersifat formal.

"Karena persoalan ini harus terdapat titik temu terlebih dahulu dengan kedua belah pihak. Yakni, karyawan dengan manajemen hotel. Jadi, saat ini kami berterimakasih dengan media yang sudah mengekspose pemberitaan ini. Jika tidak, kami belum mengetahui dan tidak ada karyawan yang akan menyampaikan keterangan secara terbuka," kata dia.

Untuk itu, kata dia, saran dari Disnaker saat ini adalah manajemen membuat pernyataan dan membuat kesepakatan sesuai dengan UMK. "Jadi minimal harus UMK dan setiap tahunnya pun harus mengikuti UMK. Namun, manajemen juga harus memperhatikan masa kerja karyawan yang membuat nilai tambah penghasilan menjadi berbeda. Dan mereka menyatakan siap menjalankan intruksi tersebut," jelasnya. (goy/p5/c1/whk)

Kejati Kukuh Tunggu Kejagung

Posted: 26 Mar 2015 09:50 PM PDT

Perkara Pencemaran Teluk Lampung Lambat
BANDARLAMPUNG – Penanganan perkara dugaan pencemaran Teluk Lampung tak akan selesai dalam waktu dekat. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bergeming. Instansi yang dipimpin Suyadi itu memastikan tetap menunggu petunjuk Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Selama belum ada petunjuk, perkara itu tidak akan dilimpahkan. Hal ini disampaikan Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejati Lampung M. Syarif. Sampai kemarin, tak ada petunjuk resmi dari Kejagung. ''Bagaimana mau dilimpahkan kalau belum ada petunjuk? Kami juga sudah kirim surat ke Kejagung dua kali. Hingga kini belum ada jawaban," katanya kemarin.

    Tapi, bukankah Kejagung menyatakan tak perlu tunggu petunjuk? Syarif memilih bungkam. Menurutnya, secara prosedur harus ada surat tertulis mengenai arah perkara ini. ''Itu prosedurnya. Jika memang petunjuknya harus dilimpahkan, ya dilimpahkan,'' ungkapnya.

    Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, semua perkara penting yang ditangani kejati harus sesuai standard operational procedure (SOP). Yakni harus diekspos dahulu oleh Kejagung. ''Itu prosedurnya. Apalagi menyangkut BUMN. Mungkin perkara ini masih dipelajari oleh Kejagung supaya tidak dimentahkan di pengadilan,'' katanya.

    Terpisah, Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) menanggapi pesimistis komentar kejati. Menurut kuasa hukum Fokkel, Sopian Sitepu, alasan yang disampaikan kejaksaan lebih mengarah pada dalil membela tersangka. Hal ini menyakiti rasa keadilan korban. "Jaksa seharusnya mewakili kepentingan korban kejahatan. Ini adalah alasan filosofis dibentuknya kejahatan,'' ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung angkat bicara soal lambatnya penanganan perkara dugaan pencemaran Teluk Lampung. Kejagung menyatakan tak perlu menunggu petunjuk untuk menuntaskan perkara itu. Sebab, menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana, penanganan perkara terkait BUMN sama seperti perkara lainnya. Karena itu, kejati bisa melanjutkan pengusutan perkara tersebut. Terlebih, sudah ada tersangka dalam kasus pencemaran Teluk Lampung.

Tony memastikan tak ada kepentingan khusus Kejagung dalam perkara itu. ''Nggak perlu menunggu petunjuk jika tak ada kepentingan khusus. Apalagi sudah ada tersangka. Kalau sekadar koordinasi adalah hal yang wajar,'' katanya.

Lantas, adakah surat dari Kejati Lampung terkait perkara Teluk Lampung? Tony justru menyatakan tak tahu. Karena itu, lanjut dia, Kejagung akan mengecek perkara tersebut. ''Saya belum tahu. Nanti saya cek dahulu,'' ujarnya.

    Sekadar diketahui, kasus ini dilaporkan oleh Fokkel ke Polda Lampung pada Januari 2013. Penyebabnya, ribuan ikan di daerah Teluk Lampung mati. Spontan, jari Fokkel menunjuk PT Pelindo II sebagai biang kerok. Aktivitas pengerukan yang dilakukan PT Pelindo II kala itu diduga menjadi faktor utama matinya ikan dan rusaknya ekosistem. Fokkel menyatakan, kerugian yang diderita petambak di pesisir Teluk Lampung kala itu mencapai Rp20 miliar.

Pada 30 September 2013, Koordinator Fokkel Ali Al Hadar mengungkapkan ada satu tersangka dalam perkara itu. Yakni Manajer Teknik PT Pelindo II Yoga Suryadharma. Tapi, sejak penetapan tersangka, perkara itu tak kunjung naik ke pengadilan hingga kini. Jika dihitung, setidaknya sudah 1,5 tahun YS menyandang status tersangka. (sya/c1/wdi)

Gelar Demo Usut Dinas PU

Posted: 26 Mar 2015 09:50 PM PDT

PULUHAN orang yang mengatasnamakan sejumlah organisasi menggelar unjuk rasa di Tugu Adipura, Pemkot Bandarlampung, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kemarin. Mereka terdiri atas Solidaritas Mahasiswa Masyarakat Demokrasi (Sommasi), Front Aksi Anti-Gratifikasi (Fagas), Barisan Jajah Korupsi (Bajak), Forum Tim Analisis Lampung (Fortal), dan Aspirasi Mahasiswa Peduli Lampung (AMPL).

Massa menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus dugaan korupsi di Bandarlampung, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU). ''Usut tuntas dugaan penyimpangan di Dinas PU Bandarlampung! Adili dan tangkap oknum Dinas PU yang melakukan perbuatan melawan hukum," ungkap Korlap I Arife Rahman saat berorasi di Tugu Adipura.

Selain itu, puluhan massa meminta Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengevaluasi jajaran strukturalnya di Dinas PU. Evaluasi itu diperlukan karena dinilai tidak bisa mengoptimalkan anggaran.

''Bapak Wali Kota, evaluasi kinerja Kadis PU. Jangan pertahankan orang-orang yang merusak pembangunan kota ini!'' kata Korlap III Ikwanuddin di Pemkot Bandarlampung.

    Menanggapi aksi unjuk rasa di Kejati Lampung, Kasipenkum Yadi Rachmat mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu apa yang dilaporkan. ''Nanti kita pelajari terlebih dahulu,'' ungkapnya. Dia menuturkan, sebagai penegak hukum, pihak kejati akan mempelajari setiap laporan yang masuk ke korps Adhyaksa. (sya/c1/wdi)