Kamis, 27 Agustus 2015

Besok, Pedagang Tempati Kios Baru

Besok, Pedagang Tempati Kios Baru


Besok, Pedagang Tempati Kios Baru

Posted: 26 Aug 2015 08:40 PM PDT

Hari Ini, Emperan Harus Bersih
BANDARLAMPUNG – Asa pedagang Pasar Tugu untuk bisa berjualan di tempat yang layak akhirnya terwujud. Sebab, renovasi salah satu pasar tradisional di Bandarlampung ini dipastikan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) sudah rampung. Kepastian itu disampaikan DPP dengan mengedarkan surat pemberitahuan kepada pedagang bahwa pembangunan pasar telah selesai dan pedagang diminta pindah secara mandiri.

Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar mengatakan, pihaknya telah memberikan waktu hingga Kamis (27/8) agar pedagang dapat merapikan barang dagangan lebih awal.

''Jadi Jumat (28/8), bangunan baru pasar sudah terisi. Tidak ada lagi kios-kios di emperan itu. Akan kami rapikan pada Jumat itu," katanya.

Dia menjelaskan, persiapan terakhir untuk pembangunan Pasar Tugu berupa listrik untuk blower juga telah terpasang. Secara total, pemasangan travo untuk Pasar Tugu sebesar 100 kilovolt ampere (kVa) dengan masing-masing kios dijatah 1.300 watt.

"Jumlahnya untuk basement ada 31 kios, lantai satu 320 kios dan lantai dua 130 kios," paparnya.

Dia melanjutkan, sesuai dengan permintaan Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias alay yang akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep setelah pembangunan Pasar Tugu selesai.

Atas pernyataan tersebut dan setelah berkoordinasi dengan pihak pengembang, maka pembangunan akan dimulai, Selasa (1/9). "Jika pembangunan Pasar Tugu selesai, langsung tanggal 1 September akan segera dimulai," katanya.

    Khasrian juga telah meminta kepada Alay untuk segera membersihkan kolam di lokasi pengerukan Pasar Smep. Sebab, sebelumnya pihaknya juga telah meminta bantuan dari BPBD Bandarlampung untuk melakukan penyedotan. Namun rupanya tidak dapat dikerjakan lantaran kolam tersebut telah tercampur lumpur.

    "Ya ini juga instruksinya Pak Wali (Herman H.N.), mumpung masih musim kemarau. Sebab kalau nunggu nanti keburu hujan lagi nambah sulit membersihkannya," ujarnya.

    Terpisah, Wali Kota Herman H.N. meminta supaya pembangunan pasar tersebut dapat segera diselesaikan. Supaya tidak ada lagi keluhan dari pedangang.

    ''Ya segeralah diselesaikan, buat apa ditunda-tunda," ucapnya usai sidang paripurna di DPRD Bandarlampung. (yay/p1/c1/whk)

Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Tahu dan Tempe Kena Imbas

Posted: 26 Aug 2015 08:40 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berimbas ke tempe dan tahu. Sebab, harga kedelai sebagai bahan baku pembuat tempe mulai naik sepekan belakangan ini.    Parmuji, salah seorang pembuat tempe di Jl. Padjajaran Gang Sari Delai 1, Gunungsulah, Bandarlampung, mengatakan, sepekan yang lalu harga tempe masih Rp7 ribu per kilogramnya. ''Sekarang sudah naik sampai Rp7.700 per kilogramnya," ujar dia.

Dilanjutkan, jika nantinya harga kedelai terus melesat, ia akan melakukan beberapa antisipasi agar tidak merugi. ''Salah satunya mengurangi takaran kedelai yang akan dijadikan tempe. Sebab, untuk harga tempe tidak mungkin dinaikkan," tuturnya.

Senada diungkapkan Jasman, salah satu pembuat tahu di Kelurahan Gunungsulah, Tanjungkarang Timur. Dia membenarkan jika harga kedelai sudah naik.

Menurutnya, jika terus naik, antisipasi yang dilakukan adalah dengan merubah ukuran tahu. "Kalau harga dinaikkan, nanti tak ada pelanggan," tandasnya.

Diketahui, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berimbas terhadap bahan baku pembuatan obat, termasuk obat generik.

Informasinya, produsen obat di Jakarta sudah mengajukan kenaikan harga obat sebesar 20 persen ke Kementerian Kesehatan.

Terkait hal ini, komisi V DPRD Lampung meminta kepada produsen obat agar menunda usulan kenaikan obat terkait melonjaknya rupiah.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, seharusnya ini menjadi pertimbangan matang terlebih dahulu. Jangan sampai efeknya, mencekik kepada masyarakat yang ada.

"Harusnya sabar dulu lah. Terus terang ini sangat memberatkan. Nilai tukar itu kan fluktuatif. Siapa tahu, besok atau lusa turun lagi," kata dia.

Apabila memang tidak ada langkah lain mengenai produsen obat selain menaikkan harga ini, ia berharap pemerintah memiliki sikap yang pro rakyat. Artinya, ada bantun semacam subsidi tambahan kepada masyarakat yang memang kurang mampu.

"Pemerintah, harus ada sikap yang tegas. Subsidi, mungkin itu jalannya. Jangan sampai, masyarakat mati karena tidak bisa membeli obat," tandasnya.

Sementara, anggota komisi V DPRD Lampung Ahmad Mufti Salim juga berharap ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan pemerintah. Sebab, kondisi ekonomi saat ini sudah sangat mencekik masyarakat terutama di kelas menengah ke bawah.

"Saya rasa tidak patut ya, pemerintah harus benar-benar memikirkannya secara matang, agar terjepitnya masyarakat karena lemahnya rupiah tidak semakin menyesakkan," kata dia.

Konsekuensinya adalah jika memang mendesak, dan harus menaikkan harus ada perbedaan harga antara yang dijual bebas dan umum. "Memang sudah ada generiknya, tentunya ini seharusnya juga tidak naik. Sekarang seperti ini, apa iya semua sudah mengikuti JKN (jaminan kesehatan nasional)? Tolok ukurnya itu!" kata dia.

"Dari pendataan saja kita belum maksimal, untuk itu memang butuh perbaikan nyata, tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi juga pendidikan dan kesejahteraan hidup," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung mengimbau masyarakat tidak gelisah. Sebab, pengajuan kenaikan harga obat belum tentu disetujui. Kalaupun disetujui, harus melalui proses dan mekanisme yang panjang.

''Pengajuan tersebut harus ditetapkan dahulu oleh peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan. Jadi, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir dalam waktu dekat ini. Toh kalaupun disetujui, bisa-bisa tahun depan diberlakukannya," ujar Kepala Seksi Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti, Selasa (25/8).(cw8/abd/p3/c1/whk)

Ini Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi

Posted: 26 Aug 2015 08:37 PM PDT

Tegaskan Sesuai Potensi
BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar dua paripurna di ruang sidang gedung DPRD setempat kemarin (26/8). Yakni paripurna penyampaian jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi terkait raperda perubahan APBD 2015 serta paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2016.

Kali pertama, paripurna yang digelar adalah jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi. Diketahui, dalam paripurna Rabu (25/8), beberapa fraksi menyorot tentang sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan APBD perubahan 2015.

Dalam jawabannya, Wali Kota Herman H.N. mengatakan, upaya dalam peningkatan pendapatan daerah lewat sektor pajak telah melalui pertimbangan potensi yang ada. Serta realisasi penerimaan sampai semester pertama, yang rata-rata telah mencapai target semestinya.

    ''Ini untuk menjawab pandangan umum dari Fraksi PDIP dan PAN," katanya.

Dilanjutkan, pihaknya juga sependapat untuk meningkatkan pengawasan terhadap laporan omzet dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak restoran.

Mantan Kadispenda Lampung ini juga mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

    "Penyampaian SPPT, pendataan, dan penagihan PBB telah diserahkan pada camat, lurah, serta melibatkan RT untuk memaksimalkan kinerja pemungutan PBB," paparnya.

    Pada kesempatan kemarin, Herman H.N. juga menanggapi pertanyaan tentang penurunan pos pendapatan dari dana perimbangan. Menurutnya, hal ini disebabkan penyesuaian atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP RI) Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Perubahan.

"Hal itu berdampak pada terhadap penurunan alokasi dan transfer ke daerah. Selain itu untuk diketahui, pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sangat tergantung dari realisasi penerimaan APBN," ungkapnya.

    Setelah sidang paripurna penyampaian jawaban wali kota terhadap pendangan umum fraksi DPRD untuk rancangan APBD perubahan 2015, sidang kemudian dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBD 2016.

    Anggota Badan Anggaran DPRD Bandarlampung Agusman Arif mengatakan, pihaknya sepakat dengan penetapan target pendapatan daerah sebesar Rp2, 461 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp689, 276 miliar; Dana perimbangan sebesar Rp1, 27 triliun.

    "Ditambah dengan pedapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 501, 867 miliar," katanya.

    Sementara, untuk anggaran belanja daerah disepakati sebesar Rp2,346 triliun. Terdiri anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1,201 triliun dan anggaran belanja langsung sebesar Rp1,145 triliun.

    "Untuk penerimaan pembiayaan daeah daerah yang bersumber dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2015 sebesar Rp 22, 138 miliar," lanjutnya.

    Pimpinan sidang paripurna sekaligus ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, untuk Rancangan Perubahan APBD 2015 akan dilanjutkan dengan pembahasan RKA di komisi dan Badan Anggaran. Kemudian akan diparipurnakan kembali untuk pengambilan keputusan, Senin (31/8).

"Sementara kami juga akan menunggu untuk penyampaian RAPBD 2016," tutupnya.

Diketahui, sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan APBD perubahan 2015 menuai sorotan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Bandarlampung, Rabu (25/8).

Di antaranya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Abdul Salim. Dia mengatakan, dalam raperda APBDP 2015, proyeksi pendapatan dari sektor pajak meningkat Rp443 miliar, dari sebelumnya Rp351 miliar.

Dilanjutkan, fraksinya mempertanyakan apakah adanya peningkatan tersebut sudah mempertimbangkan potensi pajak dan kondisi realisasi pendapatan pajak dalam semester pertama.

Selain itu, fraksinya juga meminta penjelasan atas penurunan yang terjadi pada dana perimbangan. Sebab pada APBD, dana perimbangan sebesar Rp1,144 triliun, namun pada rancangan APBDP 2015 menurun hingga Rp1,090 triliun.

Beberapa saran juga disampaikan terkait inovasi dalam penarikan pajak dengan menggunakan sistem mobile pajak. Yakni semacam kendaraan pelayanan yang jemput bola saat melayani wajib pajak.

''Juga mohon ada perbaikan dalam sistem database pajak daerah. Supaya potensi dan realisasinya dapat diproyeksikan dengan lebih baik," katanya.

Permasalahan terkait bagi hasil pajak daerah juga disampaikan Fraksi Restorasi Nurani Rakyat dengan juru bicaranya Nani Masyani. "Mohon jadi perhatian khusus atas pengurangan bagi hasil pajak sebesar Rp78 miliar seperti yang tertera pada nota keuangan halalam 10 poin 23," ucapnya. (yay/p3/c1/whk)

Anggota DPR Bela PT BNIL

Posted: 26 Aug 2015 08:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dukungan terhadap PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) terus muncul. Kali ini dukungan datang dari anggota DPR RI asal Lampung Frans Agung Mula Putra. Secara tegas, dia mengatakan, pencabutan izin PT BNIL melanggar hak asasi manusia (HAM).

Frans pun kini kembali menyatakan langkah Pemerintah Kabupaten Tulangbawang terhadap perusahaan tersebut memang terburu-buru. Seharusnya melakukan pengecekan sebelum menentukan langkah. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan memberikan dukungan kepada PT BNIL jika perusahaan tersebut memang menyalahi aturan.

"Kan saya juga sudah katakan pencabutan izin ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi 2.500 pekerja dan 800 pegawai yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut ditambah sekitar 1600 warga yang juga bekerja di perusahaan itu," urainya.

Dia menjelaskan tindakan yang dilakukan Bupati Hanan A. Razak menyalahi Peraturan Menteri No : 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang dalam Pasal 27 ayat 1menyatakan perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Tidak ada klausul yang mengharuskan perusahaan yang ingin melakukan perubahan jenis tanaman harus memiliki Amdal.

    Terpisah, Pemprov Lampung mengaku telah melakukan teguran seperti ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Tulang Bawang juga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Dua dinas ini dinyatakan telah mempersulit izin usaha perkebunan perusahaan swasta. Seharusnya izin perkebunan berlaku seumur hidup selama tanamannya dan kapasitas produksi tidak diganti, namun dibuat oleh mereka hanya berlaku lima tahun.

    Kepala BPMPPT Lampung, Budiharto, mengatakan memang ada kabupaten yang nakal seperti itu, namun tidak semuanya. "Kita sudah melakukan pembinaan, mengedukasi mereka agar welcome dengan investor yang datang ke daerahnya. Tidak perlu memperbesar pungutan serta mempersulit izin," katanya via ponsel kemarin.

    Sebelumnya, Komisi I DPRD Lampung menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Pemerintah Provinsi Lampung Selasa (25/8).

Hearing tersebut membahas mengenai sah atau tidaknya pencabutan izin PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) untuk penggunaan lahan garap tanaman tebu.

Anggota Komisi I Bambang Suryadi mengatakan, berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 352/3819/SJ tentang surat balasan mengenai perizinan perkebunan tanggal 14 Juli lalu, maka bupati/pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dan atau mencabut izin usaha perkebunan.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang saat ini tengah menunggu hasil pengadilan tata usaha negera (PTUN) terkait perlu tidaknya klarifikasi atau pengiriman surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, saat ini permasalahan tersebut tengah diproses di PTUN Tanjungkarang.

Asisten II Pemkab Tuba Hi. Doni Agung Wibawanto MM mengatakan, sikap menunggu hasil PTUN tersebut menurutnya lantaran pihaknya sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu telah memberikan penjelasan secara mendetail ke Kementrian Dalam Negeri terkait pencabutan izin peralihan komoditas tanaman PT. BNIL.

    Selain itu, pihaknya pun akan melihat apakah surat kemendagri yang dikirim ke Komisi I DPRD Lampung tersebut dijadikan dasar hasil PTUN. Maka pihaknya akan memberikan penjelasan kembali. "Sebab Pemkab Tuba tidak pernah mencabut HGU BNIL yang merupakan perkebunan sawit, tapi yang dicabut kemarin hanya persetujuan peralihan komoditas dari sawit ke tebu,"tegasnya.

Kedatangan dirinya ketika itu bersama Sekda Tuba Rimir Mirhadi, Kepala Bappeda Ir. Anthoni, dan Kabag Hukum Saut Sinurat. (eka/c1/wdi)

Wow, Tagihan PJU Capai Rp19 M

Posted: 26 Aug 2015 08:35 PM PDT

Belum Termasuk yang Liar
BANDARLAMPUNG – Jumlah tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) di kota ini cukup tinggi. Selama empat bulan, jumlahnya sudah mencapai Rp19 miliar. Kepala Bidang PJU Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandarlampung Basyuni Ahyar mengatakan, jumlah tersebut hanya dihitung dari jumlah PJU yang memang terdaftar resmi. Sehingga belum termasuk PJU liar yang selama ini dipasang warga dan dijanjikan dibayarkan pemkot.

    ''Kami sudah mendapat laporan dari PT PLN. Estimasi biaya yang harus kami bayar untuk September–Desember Rp19 miliar. Kalau dihitung dengan PJU liar, jumlahnya bisa lebih," kata dia di ruang kerjanya kemarin (26/8).

    Dia menjelaskan, PJU liar adalah PJU yang dipasang perumahan. Bukan PJU yang dipasang di jalan lingkungan. Hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui jumlah PJU yang ada di perumahan, karena belum selesai didata PT PLN.

"Nah, kalau pemasangan warga di perumahan itu kan nggak bisa kami kontrol, bisa saja malah bertambah terus setiap harinya," jelasnya.

    Dia menjabarkan, untuk jumlah PJU di Bandarlampung adalah sekitar 15 ribuan. Jumlah itu sudah termasuk dengan penambahan PJU liar di perumahan. Mengingat jumlah PJU pada 2014 hanya 14.747.

    Jumlah itu terbagi dari tiga rayon yakni Tanjungkarang, Wayhalim, dan Telukbetung. Untuk PJU resmi berjumlah 10.264, rinciannya Tanjungkarang sebanyak 3.670; Way Halim (3.963) ; Teluk Betung (2.631).

    Sementara untuk PJU tidak resmi tercatat di rayon Tanjungkarang sebanyak 1.094; Way Halim (2,938) dan Telukbetung (451). "Itu data dari 2014, jumlah itu yang telah dibayarkan termasuk yang liar itu, jadi jumlah PJU terdaftar ya 14.747 itu," jelasnya.

    Oleh sebab itu, untuk memudahkan pengalokasian anggaran, pihaknya meminta masyarakat khususnya yang memasang PJU di perumahan untuk melaporkan keberadaan PJU tersebut.

    "Kalau sudah terdata kan enak, kami juga bisa menganggarkan biayanya," jelasnya.

    Dia juga mengharapkan agar masyarakat jangan salah memahami terkait penarikan pajak penerangan sebesar 10 persen. Penggunaan pajak tersebut, selain untuk menerangi jalan lingkungan yang menerangi pemukiman warga yang bersangkutan, juga untuk penerangan di jalan protokol.

    "Masyarakat juga kan lewat di jalan protokol, itu kan terang benderang. Asalnya dari pajak itu," jelasnya.

    Terpisah, Manajer Bidang Distribusi dan Tenaga Listrik PT PLN Persero Distribusi Lampung Alam Awaludin pihaknya masih mendata titik PJU yang tidak resmi.

    Menurut dia, dari pendataan yang dilakukan perusahaannya, ada 1800 PJU yang tidak termasuk dalam daftar yang dibayarkan pemkot. "Nah, jumlah itu yang nantinya akan dibayarkan," ucapnya.

    Namun, terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan pemkot, ia mengaku masih belum selesai melakukan pendataan. "Masih diproses pendataan, nanti di-publish kalau memang sudah selesai," ucapnya. (yay/c1/whk)

Dewan Sarankan Bentuk Badan Kelistrikan

DPRD Bandarlampung menyarankan kepada pemkot membentuk badan pemerintahan yang mengurus khusus tentang kelistrikan.  

Tujuan pendirian badan tersebut untuk mengatasi permasalahan pembayaran lampu penerangan jalan umum (PJU) yang membengkak.

    Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, permasalahan PJU itu menjadi dasar pemikiran usulan tersebut. Sebab, tagihan yang dibebankan ke satuan kerja cukup besar.

    "Jika masing-masing instansi harus membayarkan tagihan atau urusan listrik tentu akan membebankan pengeluaran mereka yang semakin besar," katanya.

    Karenanya, butuh suatu badan atau lembaga pembentukan pemerintah untuk mendata jumlah penggunaan listrik di setiap instansi pemerintahan. Terlebih bagi penggunaan yang dibayarkan pemkot.

    "Dengan begitu kan akan diketahui satker mana yang melakukan pemborosan. Pendataan dan jumlahnya juga jelas. Sehingga bisa ditekan dan dilakukan efisiensi serta penghematan," jelasnya.

    Selain melakukan pendataan tentang penggunaan listrik, badan tersebut juga bisa dilakukan dan pengkajian terkait metode-metode penghematan penggunaan listrik. Misalnya dengan pengolahan sampah-sampah yang bisa menghasilkan listrik.

    "Bisa juga dilakukan inovasi dan ujicoba, tujuan untuk penghematan penggunaan listrik," katanya.

    Sehingganya tugas-tugas yang berkaitan dengan kelistrikan tidak lagi dibebankan satker, makanya satker pun dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk hal-hal yang diprioritaskan sesuainya bidang kerjanya.

    Usulan itu rupanya disambut baik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam). Mengingat anggaran mereka sebagian besar tersedot untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan.

    "Saya setuju, lagi pula semua pendapatan kami sudah langsung masuk ke Dispenda. Nah, itu bisa langsung diurus pembayarannya. Kalau sekarang kan kami akui pengeluaran lebih besar daripada pendapatan," pungkasnya. (yay/p1/c1/whk)

Aura Kasih Buka LF 2015

Posted: 26 Aug 2015 08:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Sejumlah artis telah diagendakan meramaikan gelaran Lampung Fair (LF) 2015 yang berlangsung 5 hingga 20 September mendatang di PKOR Wayhalim. Di malam pembukaan, panitia akan mendatangkan penyanyi ibu kota Aura Kasih.

Selain Aura, menurut Project Manager Lampung Fair Maya Hidayati, beberapa artis dangdut juga akan menghibur para pengunjung. Menurutnya, dengan mengusung tema The Innovation of Lampung, hajatan besar Pemprov Lampung ini akan sangat meriah. Selain pengisi acara, satu unit mobil yang akan dibagikan sebagai hadiah utama pun diyakini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung.

Diketahui, artis papan atas yang akan dihadirkan seperti Al Ghazali, Dewi-Dewi, Payung Teduh, DJ Myra, DJ Moski love, Dj Diana Rush, dan Elektrik Cadilac.

Kemudian bila dibandingkan tahun lalu, perhelatan Lampung Fair tahun ini memberikan sedikit perbedaan dari bentuk, tampilan, serta penempatan bagi para perusahaan swasta, BUMN, Pemerintah maupun lainnya. "Setiap stand akan dimasukan ke dalam ruang besar agar dapat lebih tertata dan masyarakat tidak kesulitan untuk mencari tempat-tempatnya," kata.

Selain itu tahun ini pengunjung yang hadir akan diberikan edukasi. "Jadi ada MC disetiap hall. Pengunjung yang tidak tahu tempat produk yang dicari bisa diarahkan," katanya.

Menurutnya ada lima pengelompokan sesuai tema dan institusi. "Yakni Hall A akan diisi PKK, Workshop, dan pameran industri dan melaksanakan lomba designer muda Lampung, lomba memasak makanan khas Lampung. Hall B, SKPD Lampung, perusahaan non retail, dan melaksanakan job fair pada tanggal 9 - 11 September 2015, dan lomba karaoke lagu Lampung. Untuk Hall C digunakan BUMN-BUMD-UKM  dan melaksanakan lomba UKM kreatif Lampung," paparnya.

Sementara itu tiket masuk Lampung Fair untuk hari biasa dikenakan Rp10 ribu per orang sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya Rp15 ribu. Diperkirakan setiap harinya terdapat 20 ribu pengunjung, jadi selama perhelatan ditargetkan menarik 300 ribu pengunjung. (eka/c1/wdi)

 

Taman Budaya Digelontor Rp4 Miliar

Posted: 26 Aug 2015 08:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi mengenaskan Taman Budaya Lampung akan teratasi. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk revitalisasi. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, gedung Teater Taman Budaya Lampung akan diperbaiki dengan dana Rp4.152.654.000.

    Saat ini tengah memasuki proses lelang tahap pengumuman pascakualifikasi download dokumen pengadaan. Sebanyak 15 perusahaan berpartisipasi dalam proses pelelangan.

    Pemerintah pusat sebelumnya memang telah mengumumkan akan merevitalisasi 25 taman budaya di seluruh Indonesia yang kondisinya kurang terurus sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Namun untuk tahun 2015 hanya enam taman budaya, yakni Taman Budaya Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Revitalisasi ini diharapkan akan menambah fungsi taman budaya, tak hanya sebagai tempat pertunjukan seni tradisional, tapi juga sebagai tempat berekspresi kesenian pada umumnya.

Sebagai regulator pemerintah saat ini masih membahas draft RUU Kebudayaan. Selain itu, sebelumnya telah lahir pula UU Cagar Budaya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010, dan UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009.

Upaya untuk mendapatkan dana revitalisasi Taman Budaya ini telah dilakukan sejak 2013. Pemprov Lampung memang mengaku berat jika melakukan perbaikan dengan menggunakan APBD Lampung, mengingat anggaran yang terbatas. Sehingga mengandalkan dana APBN.

Master plan perencanaan pembangunan telah diajukan sejak 2014 lalu. Selama ini Pemprov Lampung hanya melakukan perawatan ringan. Menurut Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni Ahadis, Taman Budaya merupakan salah satu asset yang harus dijaga dan cukup penting untuk pelestarian kebudayaan. Adanya bantuan dana APBN untuk perbaikan merupakan angin segar.

    Berdasarkan pantauan Radar Lampung kondisinya memang agak memprihatinkan. Tempat ini banyak dijadikan tempat bermain anak-anak sekitar. Gedung teater yang ada pun tak berstandar nasional, padahal tempat ini seringkali dijadikan acara-acara kesenian berskala nasional.

    Berbagai pagelaran budaya mulai seni tari, teater, pameran kebudayaan sering dilakukan di sini. Kemudian sekolah-sekolah pun sering menyewa gedung teater ini untuk melaksanakan pagelaran tahunan sekolah.

    Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadhil Ibrahim, mengatakan memang banyak asset Pemprov Lampung yang tidak terawat karena terkendala dana. Diperlukan inovasi untuk mencari dana dalam perbaikan juga perawatan. Instansi terkait harus aktif mencari pendanaan. Langkah yang dilakukan UPTD di Taman Budaya Lampung cukup baik, membuahkan hasil untuk perbaikan aset yang ada. (eka/c1/wdi)

Rabu, 26 Agustus 2015

PKOR Wayhalim Steril

PKOR Wayhalim Steril


PKOR Wayhalim Steril

Posted: 25 Aug 2015 09:21 PM PDT

Jelang Digelarnya Lampung Fair
BANDARLAMPUNG – Panitia penyelenggara Lampung Fair terus mempersiapkan pelaksanaan hajat tahunan Pemprov Lampung tersebut. Kemarin (25/8), ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lampung sedang mensterilkan kawasan PKOR Wayhalim, tempat pelaksanaan Lampung Fair yang rencananya dimulai Sabtu–Minggu (5–20/9).

Project Lampung Fair 2015 Maya H.S. mengatakan, dari total stan yang disiapkan sebanyak 300 unit, 240 sudah dipesan. Rinciannya 87 stan dari SKPD pemprov, pemkot, dan pemkab. Sisanya milik swasta serta usaha kecil dan menengah.

''Tadinya untuk SKPD kita hanya menyiapkan 83 stan. Namun kurang, karena banyak SKPD dan UPTD yang ingin ikut tampil terpisah dari kabupaten/kotanya," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menambah 5 stan lagi untuk pemerintahan. "Ini juga lagi dalam pemesanan yang lainnya. Data tersebut pun data kemarin, saya belum update yang hari ini (kemarin, Red), mungkin bertambah," kata dia tadi malam.

Selain itu, ia memastikan, seluruh peralatan vendor yang akan digunakan tadi malam sudah masuk sebagian ke PKOR Wayhalim, sehingga dipastikan Senin (31/8) seluruh vendor dapat berdiri.

"Begitupun dengan anjungan kabupaten/kota. Sebab, kita pada Rabu (2/9) akan melakukan gladi kotor, dan Kamis (3/9) gladi bersih, serta Jumat (4/9) steril dan pembukaan pada Sabtu," jelasnya. (goy/p3/c1/whk)

Percepat Perbaikan ATCS!

Posted: 25 Aug 2015 09:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah tidak berfungsi selama dua bulan belakangan ini menuai sorotan Komisi III DPRD Bandarlampung, Komisi yang salah satu tugasnya membidangi masalah perhubungan ini meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung untuk mempercepat perbaikannya.

''Kalau memang ada kerusakan, cepat diperbaiki. Kalau kurang personel untuk menjaga, silakan ajukan untuk ditambah tahun berikutnya," ujar anggota Komisi III Fandri Tjandra kemarin (25/8).

Dia juga meminta kepada Dishub untuk mengoperasikan ATCS selama 24 jam sehingga harus diatur sedemikian rupa berapa jumlah personil yang menjaga.

"Jangan sampai tidak ada orang. Kalau ada tamu, kita juga malu sebagai orang Bandarlampung. Nah, karena itulah tolong ditingkatkan kinerjanya," harapnya.

Sebab, lanjut Fandri, ATCS merupakan salah satu ikon Bandarlampung sebagai kota metropolitan. "Jadi memang kalau kendalanya di SDM, harus ditambah SDM terdidiknya, agar ATCS berjalan baik," pungkasnya.

Terpisah, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Bandarlampung Pola Pardede mengatakan, sesuai intruksi Wali Kota Herman H.N perbaikan jalur ATCS harus segera diselesaikan. "Teknisnya bagaimana, silakan tanyakan ke Dishub," kata dia di ruang kerjanya kemarin.

Terkait penambahan personil di gedung ATCS, menurutnya hal tersebut mungkin saja dipenuhi. "Penambahan anggota bisa saja dilakukan, tapi harus melalui pendidikan dari pemerintah pusat, agar personilnya terdidik," ujarnya.

Bahkan, ia tak memungkiri kemungkinan besar untuk memperbaiki kualitas ATCS, pada tahun depan akan ditambah personil pengendali ATCS tersebut. "Teknisnya itu seperti tadi, tanyakan ke Dishub," pungkasnya.

Sebelumnya, Dishub Bandarlampung akhirnya buka suara terkait belum maksimalnya ATCS dalam mengatasi kemacetan di kota ini.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar membeberkan, ATCS memang sudah tidak dioperasikan selama dua bulan terakhir.

Menurutnya, penghentian pengoperasian ATCS hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya sedang memasang jaringan di lima lokasi baru. Antara lain di simpang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM); simpang pintu Terminal Induk Rajabasa; simpang Jl. Teuku Umar–Jl. Raden Intan (Tugu Juang);  dan simpang Jl. Basuki Rahmat (Dinas Sosial Lampung).

Sedangkan sebelumnya, jaringan ATCS baru terpasang di empat titik, yakni simpang Jl. Pramuka, simpang Unila, simpang Jl. Teuku Umar depan Mal Boemi Kedaton, dan simpang Makorem 043/Gatam arah ke RSUDAM.

''Jadi itu memang sengaja dimatikan dulu sementara. Karena kami sedang memasang jaringan untuk lima lokasi baru," jelas Iskandar di ruang kerjanya, Senin (24/8).(goy/p3/c1/whk)

Harga Obat Belum Naik

Posted: 25 Aug 2015 09:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berimbas ke segala bidang. Salah satunya terhadap bahan baku pembuatan obat, termasuk obat generik. Informasinya, produsen obat di Jakarta sudah mengajukan kenaikan harga obat sebesar 20 persen ke Kementerian Kesehatan.

Terkait hal ini, Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung mengimbau masyarakat tidak gelisah. Sebab, pengajuan tersebut belum tentu disetujui. Kalaupun disetujui, harus melalui proses dan mekanisme yang panjang.

''Pengajuan tersebut harus ditetapkan dahulu oleh peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan. Jadi, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir dalam waktu dekat ini. Toh kalaupun disetujui, bisa-bisa tahun depan diberlakukannya," ujar Kepala Seksi Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti kemarin (25/8).

Terkait dengan pengadaan obat, ia mengaku untuk saat ini juga tidak berpengaruh. Karena, untuk tender tersebut berdasarkan katalog yang berlaku di tahun kesepakatan.

"Kalau dolar naik, ya tidak terpengaruh. Karena kita berdasarkan kesepakatan di harga waktu kita teken kontrak kepada penyedia. Meskipun, misalnya sudah ditetapkan naik di tahun ini, kita kan sudah kontrak," jelasnya.

Senada, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Lampung Sofyeni mengatakan kenaikan harga obat yang terpengaruh dengan melemahnya rupiah juga tidak akan berpengaruh dengan premi dan pembayaran yang dilakukan BPJS.

Di era JKN ini, menurutnya memang ada beberapa regulator tentang BPJS. Namun demikian, terkait tarif pelayanan dan sebagainya, hal itu tergantung dengan kebijakan pemerintah. Untuk pelayanan kesehatan melalui Kemenkes yang diatur dalam Permenkes 9 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di era JKN (jaminan kesehatan nasional).

Dijelaskan, untuk pembayaran ke pihak-pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, tarif tersebut sudah diatur di dalam Permenkes tersebut. Sehingga, jikapun ada perubahan, itu harus melalui proses yang panjang.

"Saya kira tidak ada pengaruhnya dengan pembayaran kami. Karena kami sifatnya hanya penyelenggara, mengumpulkan iuran kemudian kami bayarkan. Dan paket pelayanan yang ada itu sudah include dengan obat," jelasnya.

Mengenai premi atau tarif iuran, memang pernah diajukan kenaikan dari BPJS, namun ada banyak faktor dan juga harus diajukan ke pemerintah yakni Kemenkes dan Bappenas. Persetujuan tersebut juga menunggu kesiapan anggaran dari pemerintah itu sendiri.

"Seperti beberapa waktu lalu, kita ajukan tarif premi, tapi banyak faktornya misalnya itu dikarenakan banyak pengguna mandiri yang telat bayar, dan jumlah premi, yang tidak sesuai dengan klaim," tukasnya. (abd/p3/c1/whk)

Sektor Pendapatan Disorot

Posted: 25 Aug 2015 09:04 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan APBD perubahan 2015 menuai sorotan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Bandarlampung kemarin (25/8). Di antaranya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Abdul Salim. Dia mengatakan, dalam raperda APBDP 2015, proyeksi pendapatan dari sektor pajak meningkat Rp443 miliar, dari sebelumnya Rp351 miliar.

Dilanjutkan, fraksinya mempertanyakan apakah adanya peningkatan tersebut sudah mempertimbangkan potensi pajak dan kondisi realisasi pendapatan pajak dalam semester pertama.

Selain itu, fraksinya juga meminta penjelasan atas penurunan yang terjadi pada dana perimbangan. Sebab pada APBD, dana perimbangan sebesar Rp1,144 triliun, namun pada rancangan APBDP 2015 menurun hingga Rp1,090 triliun.

Beberapa saran juga disampaikan terkait inovasi dalam penarikan pajak dengan menggunakan sistem mobile pajak. Yakni semacam kendaraan pelayanan yang jemput bola saat melayani wajib pajak.

''Juga mohon ada perbaikan dalam sistem database pajak daerah. Supaya potensi dan realisasinya dapat diproyeksikan dengan lebih baik," katanya.

Permasalahan terkait bagi hasil pajak daerah juga disampaikan Fraksi Restorasi Nurani Rakyat dengan juru bicaranya Nani Masyani. "Mohon jadi perhatian khusus atas pengurangan bagi hasil pajak sebesar Rp78 miliar seperti yang tertera pada nota keuangan halalam 10 poin 23," ucapnya.

Fraksinya juga mempertanyakan tentang program bina lingkungan (biling). Menurutnya, masih ada beberapa pemungutan biaya dalam program tersebut. Kemudian mereka juga meminta agar efisiensi dan efektifitas pengeluaran dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih ditingkatkan.

Kemudian, Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Febriyanti juga meminta peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah tidak memberatkan pelaku usaha dan masyarakat.

Pihaknya juga menyoroti retribusi daerah dari pengelolaan menara telekomunikasi. Agar sesuai dengan ketentuan dari Makamah Konstitusi (MK) No.124 UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) sebesar 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dari Fraksi Golkar juga meminta penjelasan terkait bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dari sumber daya alam (SDA), dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

"Selebihnya kami meminta agar Pemkot Bandarlampung dapat selektif dan memberikan penilaian secara realistis pada masing sumber pendapatan," tandas juru bicara Fraksi Golkar Yuhadi.

Sebelum menutup sidang paripurna, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi meminta Wali Kota Herman H.N. memberikan jawaban serta penjelasan tambahan atas pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi.

''Untuk itu, kami memberikan waktu untuk saudara wali kota. Sidang paripurna akan dilanjutkan besok (hari ini) pukul 13.00 WIB," tutupnya. (yay/p3/c1/whk)

PT BNIL ’’Merdeka’’

Posted: 25 Aug 2015 09:04 PM PDT

DPRD Nilai Pencabutan Izin Tidak Sah
BANDARLAMPUNG - Komisi I DPRD Lampung menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Pemerintah Provinsi Lampung kemarin (25/8). Hearing tersebut membahas mengenai sah atau tidaknya pencabutan izin PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) untuk penggunaan lahan garap tanaman tebu.

Anggota Komisi I Bambang Suryadi mengatakan, berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 352/3819/SJ tentang surat balasan mengenai perizinan perkebunan tanggal 14 Juli lalu, maka bupati/pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dan atau mencabut izin usaha perkebunan.

Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi.

''Jadi begini, kita waktu itu mengirimkan surat ke Kemendagri untuk memfasilitasi masalah ini. Kemudian ada balasan dari sana yang ditandatangani oleh Sekjen Kepala Biro Hukum Kemendagri. Nah berdasarkan surat itu, pencabutan izin kepada PT BNIL yang dilakukan Pemkab Tulangbawang tidak sah,'' katanya.

Dia melanjutkan, yang menjadi motivasi pihaknya untuk memfasilitasi masalah ini adalah tebu itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang targetnya adalah swasembada gula. Dan apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sudah barang tentu harus dijalankan.

''Nah saat penerbitan izin itu kan di tahun 2013 sebelum adanya UU tersebut. Kemudian pencabutan izin ini dilakukan Mei 2015, jadi bukan kewenangan bupati,'' jelasnya.

Dia mengaku mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka penafsiran akan dikembalikan kepada pemerintah pusat itu sendiri. Maka, apabila nantinya ada perbedaan tafsir di kalangan bawah, hal tersebut diserahkan kepada Pemerintah pusat.

''Saya sudah sampaikan ke asisten II Tulangbawang. Kalau tidak sependapat ya silakan ajukan keberatan ke Kemendgri. Itu saja dasarnya," kata dia.

Sementara Asisten II Setkab Tulangbawang Abdul Sani dalam hearing tersebut mengatakan bahwa yang diurus pada waktu itu ke pihaknya bukan merupakan izin usaha. Melainkan izin pengalihfungsian lahan garap dari sawit menjadi tebu. Menurutnya, kuasa itu memang ada di bupati sebagai pimpinan daerah. "Karena memang itu bukan izin usaha, tetapi izin perubahan garapan dari sawit menjadi lahan tebu," katanya. (abd/c1/ary)

Bandara Branti Terganjal Aset

Posted: 25 Aug 2015 09:03 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Percepatan pembangunan Bandara Branti atau Radin Inten II Lampung Selatan menjadi bandara internasional masih terkendala. Syarat utama perubahan status Bandara Radin Inten menjadi bandar internasional tercantum dalam Surat Nomor PL.102/980/II/CT-2015 Direktorat Jenderal Perhubungan RI yang mengharuskan pemprov melepas aset berupa gedung CIP, selasar, dan pagar pengatur arus parkir.

''Persoalannya, pelaksanaan hibah saat ini masih dikaji lebih mendalam agar tidak menyalahi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,'' kata Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi.

Di satu sisi, pelepasan aset harus melalui persetujuan DPRD. Di lain sisi dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah aturan pasal 55 ayat 3 disebutkan pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila diperuntukkan kepentingan umum.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah pasal 77, dan pemusnahan dapat dilakukan dalam hal barang tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak dapat dipindahtangankan serta alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang – Undangan.  

Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadist disela memimpin rapatnya membenarkan kepala kantor unit penyelenggara Bandara Udara Raden Intan II sudah mengajukan permohonan untuk menghibahkan aset-aset Pemprov yang ada di Bandara.

Bahkan, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sudah menyetujui dan menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal Tanggal 29 Juli 2015  Nomor : G/366/B.XI/HK/2015 Tentang Hibah Gedung CIP, Selasar Dan Lahan Parkir Milik Pemerintah Provinsi Lampung. 

 ''Dalam Pelaksanaannya Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Radin Intan II mengusulkan agar asset dihapuskan dengan cara Pemusnahan. Seperti dibongkar,'' terang Asisten.

Dibagian lain, Karo Humas dan Protokol Sumarju Saeni menambahkan jika semua proses clear, rencana pengembangan Bandara Raden Intan II dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama 2011-2017 (seluas 206 ha) yakni tahap optimalisasi untuk percepatan pembangunan embarkasi haji penuh  (Bandara Internasion) dan tahap kedua yaitu tahun 2018-2030 (seluas 198 Ha) yakni Tahap pengembangan. (goy/c1/ary)

Pemprov Jaga Budaya Lampung

Posted: 25 Aug 2015 09:03 PM PDT

Piil Pesenggiri Harga Mati
BANDARLAMPUNG - Lampung merupakan daerah yang mempunyai kemajemukan tersendiri dalam internal budayanya. Tetap berupaya agar budaya Lampung dapat menceritakan secara keseluruhan dan menyeluruh. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, budaya Lampung boleh berkembang, namun tidak boleh meninggalkan falsafah yang sudah menjadi sebuah tradisi.

Lampung merupakan daerah transmigrasi sejak masa penjajahan Belanda sehingga penduduk pendatang merupakan mayoritas. Hal tersebut mempercepat terjadinya asimilasi pada masyarakat. Dan di sisi lain, masyarakat Lampung selalu berkembang menuju masyarakat modern. Terlebih dengan dukungan falsafah masyarakat Lampung  Piil Pesenggiri yang egaliter dan demokratis.

Falsafah Piil Pesenggiri muncul dari akar rumput, Karena Lampung tidak pernah dikuasai oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Piil Pesenggiri terdiri dari Nemui Nyimah (produktif), Nengah Nyappur (kompetitif), Sakai Sambaian (kooperatif), dan Juluk Andek (inovatif). Piil artinya prinsip dan Pesenggiri artinya harga diri, artinya prinsip-prinsip yang harus dianut agar sesorang itu memiliki eksistensi atau harga diri.

 ''Jadi jangan sampai ada penghapusan akar budaya. Dikembangkan boleh tetapi jangan melenceng dan mengurangi nilai-nilai budaya penuh kesakralan yang tumbuh di masyarakat,'' beber Arinal Djunaidi saat menerima audiensi peneliti dan budayawan Lampung Profesor Margareth Kartomi di ruang kerjanya, kemarin (25/8).

     Arinal juga mengapresiasi atas peran serta  dari Margareth yang selama ini telah melakukan penelitian budaya Lampung dan hasil penelitian ini didokumentasikan dalam sebuah buku.

    "Ini merupakan kontribusi besar dalam upaya menginventarisir dan melestarikan budaya Lampung agar terus terjaga keberadaannya. Hingga kiranya buku tersebut dapat diterbitkan ke dalam dua jenis, pertama dapat dibuat seperti ensiklopedia budaya Lampung; kedua berupa buku pelajaran yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah," ujarnya.

Sementara, Margareth mengatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan buku budaya Lampung yang berisi tentang adat, tarian, musik dan drama Lampung.  ''Buku ini merupakan hasil dari observasi yang juga bagian dari penelitian yang saya gagas bersama suami semenjak tahun 80-an,'' katanya.

Dilanjutkan, pada tahun 2016 akan ada 6 peneliti budaya yang berasal dari Australia yang secara mendalam meneliti kebudayaan  di Lampung. (goy/c1/ary)

Wujudkan Target 100-0-100

Posted: 25 Aug 2015 09:03 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung menggelar lokakarya program peningkatan kualitas permukiman (P2KP) kemarin. Acara yang diselenggarakan di Graha Gading Bandarlampung tersebut intinya adalah bagaimana mewujudkan target 100-0-100. Artinya, 100 persen akses air bersih, 0 persen luas kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi yang layak.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Bandarlampung Zainul Bahri mengatakan, lokakarya ini adalah pemahaman tentang program P2KP.

"Hasil yang diharapkan, pemkot mampu mengkonsolidasikan kesinambungan program, dan terbentuknya profil kumuh per kelurahan se- Bandarlampung dapat diperbaiki. Jadi kami mendukung penuh program pemerintah pusat ini," kata dia.

Ditegaskanya, program yang tersebar di 120 kelurahan ini untuk menata kawasan pemukiman kumuh menjadi permukiman yang ideal dengan membuat database (data awal) dengan turun ke lapangan, agar pembangunan ke depan bisa berjalan baik.

"Harus betul turun ke lapangan, jangan buat data fiktif! Ini pesan wali kota," imbaunya.

Di sisi lain, tim leader konsultan pendamping Oversight Consultant (OC-2) wilayah Lampung Sujoko selaku narasumber berharap program ini dapat memenuhi visi pemerintah yaitu RPJM nasional 100-0-100.

"Kebetulan saya ditempatkan di Provinsi Lampung. Untuk Lampung sendiri baru ada di empat kabupaten/kota yaitu Bandarlampung, Metro, Pringsewu dan Lampung Utara," kata Sujoko disela-sela acara lokakarya kemarin.

Sujoko menambahkan, untuk OC Wilayah 2 meliputi provinsi Babel, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. "Untuk kawasan kumuh diharapkan sampai 2019 menjadi 0 persen. Dari  konsultan pendamping akan mendampingi, mendorong, dan memfasilitasi masyarakat untuk bagaimana meningkatkan wilayah agar pemukimannya lebih berkualitas lagi melalui program pemberdayaan masyarakat ini," tandasnya. (goy/c1/whk)

Warga Protes Pembangunan Tower

Posted: 25 Aug 2015 09:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Beberapa warga RT 15/Lingkungan II, Pematangwangi, Tanjungsenang, memprotes pembangunan tower salah satu provider yang ada di daerah mereka. Dedi Nugraha, salah seorang warga setempat, mengkhawatirkan adanya tower tersebut berdampak pada kesehatan warga.

''Di sini kan padat penduduk. Jalan pun ramai dilalui kendaraan. Kami cemas nantinya mengganggu kenyamanan warga. Apalagi untuk kesehatan warga sekitar sini," katanya kemarin.

Sementara Amir Prayoga, warga lainnya mengatakan, beberapa pedagang yang biasa berjualan di lokasi pembangunan tower juga mengeluh lantaran lahan tersebut tadinya adalah tempat berjualan mereka.

"Setiap Jumat kan ada pasar kaget, biasanya mereka berjualan di dekat area pembangunan tower, namun sekarang tak ada lagi tempatnya," ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, tidak ada sosialisasi dalam pembangunan tower tersebut.  "Seharusnya kan kalau pembangunan begini, warga akan tanda tangan mengenai persetujuan, tetapi saya yang dekat dengan area, tidak dimintai tandatangan, padahal jarak kediaman saya ke tower itu tidak sampai 25 meter," ucapnya.

Terpisah, Kepala Lingkungan II Sandra Zulkarnain mengatakan, pembangunan tower tersebut sudah mengantongi izin pada Juni lalu. Dia mengaku turut mendampingi pihak provider saat meminta persetujuan dari warga.

"Saya beserta ketua RT, Babinkamtibmas, mendatangi rumah warga untuk meminta persetujuan. Ini tidak ada unsur paksaan dari manapun," tandasnya.

Terpisah, Lurah Pematang Wangi Toni Andriansyah akan memanggil warga yang protes dan setuju dengan pembangunan tower tersebut. "Kami akan mendengarkan apapun yang dikatakan warga, dan diselesaikan secara baik-baik. Kita akan cari jalan terbaik," janjinya.

Sayangnya, pantauan Radar Lampung kemarin, di lokasi pembangunan tower tidak tampak satu pun pekerja yang berada di lokasi pembangunan tower. Hanya terlihat pondasi yang sudah dikerjakan, dan garis pembatas. (cw8/p1/c1/whk)

Selasa, 25 Agustus 2015

Diskop Harus Bekukan Koperasi Tak Aktif

Diskop Harus Bekukan Koperasi Tak Aktif


Diskop Harus Bekukan Koperasi Tak Aktif

Posted: 24 Aug 2015 08:26 PM PDT

Koperasi Aktif Miliki NIK
BANDARLAMPUNG– Setelah mengungkapkan beberapa fakta tentang koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) RI Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga menginstruksikan agar Dinas Koperasi dan UMKM provinsi hingga kabupaten/kota untuk melakukan langkah yang dilakukan kementerian ini.

    Yakni, Diskop-UKM harus membekukan koperasi berbadan hukum yang sudah tidak aktif lagi. Selain itu, menteri asal Bali ini juga meminta koperasi yang tak aktif untuk tidak dicantumkan ke database terbaru di akhir tahun 2015. Instruksi itu disampaikan pada peringatan Hari Koperasi (Harkop) Ke-68 Provinsi Lampung kemarin (24/8).

    Koperasi di Lampung yang terdaftar sebanyak 4.673. Dari jumlah itu, sebanyak 3.283 unit koperasi aktif. Sehingga, 1.390 unit koperasi tidak aktif dan harus dibekukan agar tidak tercantum dalam data base koperasi Kemenkop UKM RI.

    "Secara nasional kan kita punya sebanyak 209.488 unit koperasi. Tapi 62.239 unit diantaranya tidak aktif dan yang aktif hanya 147.249 unit koperasi. Nah, yang 147.249 unit ini lah yang kita masukan ke data base untuk mempermudah laju koperasi kedepan," katanya.

    Hal ini menurut Puspayoga, -sapaan akrabnya, sebagai langkah antisipasi membedakan koperasi aktif dan tidak aktif. Sebab kini Kemenkop UKM memberikan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). "Sehingga, koperasi-koperasi yang mendapatkan NIK tersebut merupakan koperasi aktif secara kelembagaan, badan hukum, dan badan usahanya," jelasnya.

    Sebab, disampaikanya NIK tersebut nantinya secara online akan terpantau langsung bagaimana perkembangan kinerja koperasi disetiap daerah oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

    "Yang punya NIK juga nantinya akan dipioritaskan sebagai target sasaran dalam pelaksanaan program kementrian. Seperti, peningkatan daya saing dan penguatan kelembagaan," kata dia.

    Sementara Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyatakan komitmen Pemda dalam memajukan Koperasi melalui  program strategis pemberdayaan. "Kita akan mempermudah layanan pengesahan badan hukum koperasi dan meningkatkan pelatihan bagi pengelola koperasi. Lalu, kita juga akan bantu perkuatan modal bagi koperasi dan UMKM di setiap daerah," katanya.

    Selain itu juga, Bachtiar menyambut baik program Pemerintah Pusat dalam memberikan kemudahan pemberian izin usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Camat yakni  Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

    Sementara Kadiskop dan UMKM Lampung Prihartono menyetujui instruksi menteri. "Ya kami memang sudah tidak mengakui koperasi yang tidak aktif dan yang tidak aktif ini sudah dibekukan," kata dia.

    Pada kesempatan tersebut Menkop UKM menyerahkan Penghargaan Bakti Koperasi Kepada Wali Kota Bandarlampung Herman H.N, serta Penghargaan Koperasi Tingkat Nasional pada 3 koperasi. Yakni  KJKS BTM Amanah,  KPRI Ragom Gawi dan  KPRI Serba Usaha Bandara Udara Radin Intan II Lampung.

    Peringatan Hari Koperasi juga diisi dengan penyerahan Bantuan Perkuatan Permodalan pada 79 UMKM se Provinsi Lampung senilai 2,1 Milyar. (goy/c1/adi)

ATCS Dua Bulan Tak Berfungsi

Posted: 24 Aug 2015 08:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung akhirnya buka suara terkait belum maksimalnya Area Traffic Control System (ATCS) dalam mengatasi kemacetan di kota ini. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar membeberkan, ATCS memang sudah tidak dioperasikan selama dua bulan terakhir.

Menurutnya, penghentian pengoperasian ATCS hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya sedang memasang jaringan di lima lokasi baru. Antara lain di simpang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM); simpang pintu Terminal Induk Rajabasa; simpang Jl. Teuku Umar–Jl. Raden Intan (Tugu Juang);  dan simpang Jl. Basuki Rahmat (Dinas Sosial Lampung).

Sedangkan sebelumnya, jaringan ATCS baru terpasang di empat titik, yakni simpang Jl. Pramuka, simpang Unila, simpang Jl. Teuku Umar depan Mal Boemi Kedaton, dan simpang Makorem 043/Gatam arah ke RSUDAM.

''Jadi itu memang sengaja dimatikan dulu sementara. Karena kami sedang memasang jaringan untuk lima lokasi baru," jelas Iskandar di ruang kerjanya kemarin (24/8).

Selain itu, jumlah monitor juga akan ditambah lima buah. Sehingga jika tadinya hanya ada empat monitor akan menjadi sembilan monitor. Pembenahan itu juga meliputi penambahan frame monitor yang akan bertambah lebar. Serta pemasangan kabel dan server.

    "Pembenahan itu kan itu bukan kami yang melakukan tapi dari pemerintah pusat dan provinsi. Nanti, kalau barangnya sudah jadi, baru kami yang mengoperasikan," lanjutnya.

    Dia melanjutkan, karena tidak difungsikannya perangkat ATCS, jumlah pengelolanya turut dipangkas menjadi empat orang per hari. Pengelola itu pun hanya ditugaskan untuk menjaga dan memantau pekerja yang sedang melakukan pembenahan.

    "Jadi sekarang ini hanya sebatas piket saja, dibagi tiga shift yakni pagi dari pukul 06.00-14.00 WIB itu ada empat orang, siang pukul 14.00-22.00 juga empat orang. Sedangkan malam pukul 22.00-06.00 itu dijaga dua orang," lanjutnya.

    Terpisah, Wali Kota Herman H.N. meminta pembenaham dilakukan segera agar masyarakat terlepas dari permasalahan kemacetan. "Ya cepatlah dibenahi, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat juga nantinya kena macet," pintanya usai menghadiri rapat paripurna di ruang sidang DPRD Bandarlampung kemarin.

Diketahui, pada Minggu, (23/8), Radar Lampung menyempatkan berkunjung ke gedung ATCS sebanyak dua kali. Kali pertama sekitar pukul 12.30. Saat itu, terlihat hanya ada dua operator sedang mengoperasikan peralatan ATCS. Sementara, ada enam monitor yang hidup.

Kemudian, Radar kembali berkunjung ke gedung tersebut pukul 14.00. Namun, tidak satu pun operator terlihat. Pintu masuk pun telah dikunci dari luar.

Menurut Ngatino, petugas Dishub Bandarlampung yang bertugas di Terminal Induk Rajabasa, operator ATCS sudah pergi. ''Tadi ada, tetapi sudah pergi," katanya.

Dia melanjutkan, biasanya pada hari libur, keadaan gedung ATCS di Terminal Induk Rajabasa memang sepi. Bahkan, menurutnya, petugas ATCS yang beroperasi hanya terlihat 4 orang.

Padahal pada Selasa (24/11–2014) silam, Kadishub Bandarlampung Rifa'i kepada Radar Lampung menyatakan bakal menempatkan 18 operator yang semuanya merupakan staf Dishub. Mereka bertugas menjalankan sistem ATCS ini agar berjalan baik. ''Operator kita ambil dari Dishub, tidak akan merekrut lagi. Tetapi sebelumnya kita adakan pelatihan agar mengerti tentang IT (information and technology)," paparnya kala itu.

Diketahui, fungsi gedung kendali ATCS adalah untuk mengontrol lalu lintas dari jarak jauh yang terkomputerisasi melalui server induk. Dari gedung ini petugas Dishub bisa memantau kemacetan pada beberapa titik traffic light yang telah dipasang CCTV (closed circuit television).

Kemudian, operator Dishub tersebut bisa mengatur waktu traffic light. Ketika terjadi kemacetan, maka waktu untuk lampu merah menyala dipercepat. Begitu juga sebaliknya, jika arus lalu lintas lancar, maka traffic light dinormalkan dengan waktu yang sudah diatur sebelumnya.

Gedung kendali tersebut diresmikan pada 6 Januari 2015. Pembangunannya menelan dana sampai Rp1 miliar. (yay/p5/c1/whk)

Pendapatan APBD 2016 Diproyeksikan Rp2,458 T

Posted: 24 Aug 2015 08:25 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar dua rapat paripurna di ruang sidang DPRD kemarin (24/8). Yakni rapat paripurna tentang penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 serta penyampaian nota keuangan atas raperda tentang perubahan APBD 2015.

Pada rapat paripurna itu, terungkap pendapatan pada APBD 2016 diproyeksikan sebesar Rp2,458 triliun. Jumlah itu meningkat jika dibanding rancangan perubahan APBD 2015, yakni Rp2,325 triliun.

    "Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp133 miliar atau 5,75 persen," ujar Wali Kota Herman H.N. saat menyampaikan KUA-PPAS 2016 kemarin.

Sementara, alokasi belanja APBD 2016 mencapai Rp2,344 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2015 sebesar Rp2,275 triliun. Artinya, mengalami peningkatan sebesar Rp69 miliar.

Belanja daerah akan diutamakan untuk sektor pendidikan sebesar Rp869 miliar, sektor kesehatan sebesar Rp247 miliar dan sektor infrastruktur sebesar Rp405 miliar.

    "Hal yang mendasar dalan kebijakan pembangunan yang disusun dalam KUA-PPAS ini terkait dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

    Alokasi belanja itu terbagi atas anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan plafon sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah itu diperuntukkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS, tunjangan hari raya PNS dan lainnya.

    Sementara, anggaran tidak langsung dialokasikan sebesar Rp1,143 triliun . "Sehingga, komposisi struktur belanja daerah adalah 51,22 persen untuk belanja tidak langsung dan 48,78 persen untuk belanja langsung," terangnya.

    Semenatara, dalam paripurna penyampaian pengantar nota keuangan atas APBD Perubahan 2015, Herman menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp37,734 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

    "Silpa didapat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dadi Tjokrodipo, puskesmas dan dana retensi," lanjutnya.

    Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD direncanakan sebesar Rp87,081 miliar.

Sementara, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan pihaknya menerima draft KUA-PPAS tersebut. Selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung.

    "Setelah DPRD menerima KUA-PPAS ini, Banang segera membahasnya secara komprehensif dan seksama," ujarnya seraya menutup sidang paripurna. (yay/p5/c1/whk)   

Gawat, Stok Air PDAM Menurun

Posted: 24 Aug 2015 08:25 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Warga Bandarlampung, khususnya pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, harus lebih menghemat pemakaian air. Sebab, persediaan air yang dimiliki PDAM menurun. Informasi ini disampaikan Kabag Hukum dan Humas PDAM Way Rilau Rozi Amri kemarin (24/8).

''Ya, saat ini volume air PDAM menurun. Itu disebabkan turunnya air permukaan karena musim kemarau," ujar Rozi.

    Dia melanjutkan, saat ini debit air PDAM mencapai 526 liter per detik. Sementara, normalnya 560 liter per detik. Karenanya, penurunan debit mencapai 5 persen.

Karena penurunan ini, lanjut dia, PDAM mengubah sistem jam alir. "Saat ini kita terapkan jam waktu yang bergantian, seperti dari pukul 00.00 WIB sampai pukul 06.00," katanya.

Selama ini, kata dia, ada juga permasalahan teknis yang sering terjadi, seperti kebocoran pipa induk yang belum lama ini terjadi di Jl. Sultan Agung, sehingga menyebabkan aliran air sempat berhenti dan kapasitas volumenya kecil.    

"Tim kami saat ini setiap hari selalu mengontrol pipa-pipa PDAM, karena dikhawatirkan bocor ," ungkapnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada PDAM jika di sekitar tempat tinggalnya kekurangan air bersih. Sehingga bisa dikirimkan air bersih gratis.

Sementara, Sekretaris Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) Bandarlampung Erwin mengungkapkan, hampir semua wilayah dan kecamatan di Bandarlampung sudah meminta bantuan air bersih gratis dari BPBD.

    "Sehari kami bisa mengirimkan tiga sampai empat tangki," katanya.

    Permintaan terbanyak ada di Kecamatan Telukbetung Utara (TbU), Tanjungkarang Pusat (TkP), Kemiling, Telukbetung Selatan (TbS) dan Panjang.

    "Ya, kalau data yang diterima oleh saya, beberapa kecamatan tersebut yang perwakilan warganya sering meminta air bersih," tukasnya.

Erwin juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melapor ke BPBD wilayahnya kekurangan air bersih. "Namun yang melapor ke BPBD hanya perwakilannya, seperti RT atau lurahnya," pungkas dia. (yay/c1/whk)

Baru Hasilkan Tiga Perda

Posted: 24 Aug 2015 08:24 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja DPRD Bandarlampung, khususnya badan legislasi (banleg), harus lebih ditingkatkan. Sebab menjelang satu tahun menjabat, para wakil rakyat ini baru menghasilkan tiga peraturan daerah (perda). Ketiga perda itu adalah tentang pembangunan gedung; APBD perubahan 2014; dan APBD 2015.

    Ketua Banleg DPRD Bandarlampung Imam Santoso membenarkan baru tiga perda yang disahkan. ''Tetapi pada September akan disahkan lagi tiga perda," ujarnya kemarin (24/8).

    Ketiga perda itu adalah tentang penanggulangan bencana kebakaran; kewajiban pengelolaan sampah; dan tentang perizinan bangunan. Pengesahan tiga perda itu bakal dilakukan sebelum masa jabatan Wali Kota Herman H.N. berakhir.

Menurutnya, selain ketiga perda yang akan disahkan, ada beberapa perda yang sedang dirampungkan. Yakni, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Imta) dari Komisi IV, lalu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dari Banleg.

    "Dari Komisi II rencananya juga akan mengusulkan perda retribusi pengelolaan ikan, namun nampaknya masih dibahas dan dikonsultasikan kembali," jelasnya.

    Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan mengatakan, kuantitas perda yang dihasilkan bakal membuat kinerja legislatif meningkat. Namun tetap harus memiliki dasar dari persoalan nyata yang memang membutuhkan regulasi.

    "Memang bergantung pada kemampuan dewan itu sendiri, karena secara ukuran bisa bervariatif," katanya.

    Tinggal dikembalikan pada DPRD Bandarlampung sendiri, menganut kuantitas perda, kualitas atau keduanya. Terpenting adalah setiap perda yang dikeluarkan tidak minim eksekusinya dan memang menyentuh kepentingan masyarakat. ''Kerja mereka kan memang dibuktikan oleh inisiatif, raperda dan perda," pungkasnya.(yay/c1/whk)

APBDP Bertambah Rp289,52 M

Posted: 24 Aug 2015 08:24 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2015 bertambah. Semula Rp4.697.690.697.837,68, kini bertambah Rp289.525.444.757,32 sehingga menjadi Rp4.987.226.142.595. Pertambahan anggaran dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda) ini pun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung dan menjadi perda perubahan APBD Lampung kemarin di ruang sidang DPRD.

Tahap selanjutnya, akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Laporan Badan Anggaran DPRD Lampung hasil pembahasan Raperda APBDP dalam pembacaan yang disampaikan I Nyoman Suryana.

Dalam laporannya, rincian perubahan terjadi pada belanja daerah yang semula Rp4.723.190.697.837,68 kini bertambah menjadi Rp359.396.974.804,75. sehingga jumlah belanja setelah perubahan Rp5.082.587.672.642,43. dengan selisi pendapatan dikurang belanja Rp95.361.530.047,43.

Lalu, pembiayan daerah yang awalnya memiliki penerimaan Rp26 miliar, kini bertambah Rp84.931.077.547,43 dengan jumlah pnerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp110.931.077.547,43.

Dengan pengeluaran semua Rp500 juta, dan kini bertambah Rp15.069.547.500. dengan jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp15.569.547.500. sehingga pembiayaan netto setelah perubahan Rp95.361.530.047,43.

"Adapun satker yang mendapat pembahasan khusus antara badan anggaran DPRD Provinsi Lampung diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, yakni di pemantauan perkembangan politik di daerah dengan pagu anggaran Rp184.005.000 ditiadakan," kata dia.

Kenapa ditiadakan? Dijelaskannya karena ada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1982/OTDA tanggal 23 Juli 2015 tentang perintah setiap daerah kabupaten/kota atau provinsi yang melaksanakan Pilkada harus melaksanakan DESK Pilkada.

"Usulan Presiden dan mentri saat itu RP2.477.000.000 yang didalamnya dianggarkan juga perjalanan dinas tim yang berasal dari DPRD Provinsi Lampung," kata dia.

Sekretaris DPRD Sutoto mengatakan, pembahasan atas Raperda Perubahan APBD tahun ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan bertambah Rp289.535.444.757,32, belanja bertambah Rp359.396.974.804,75 dengan selisih bertambah antara pendapatan dan belanja Rp69.861.530.047,43 dengan pembiayan neto setelah perubahan bertambah Rp69.861.530.047,43.

Lalu, berdasarkan hasil pembhasan tersebut Badan Anggaran DPRD Lampung merekomendasikan sesuai kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Lampung TA 2015 tetap dan tidak ada perubahan.

"Yakni, pendapatan Rp4.987.226.142.595, belanja Rp5.082.587.672.642,43, selisih dari pendapatan dikurang belanja Rp95.361.530.047,43 dengan pembiayaan Rp95.361.530.047,43," kata dia.

Sementara, Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan, perubahan anggaran ini dikarenakan kembali dilakukanya penataan. "Jadi ada yang kelebihan program baik jalan atau tidaknya jadi kembali ditata. Jadi, ada kebijkan yang sudah mendapatkan APBN juga ditata dan dialihkan ke sektor lainya," tukasnya. (goy/c1/adi)

Setuju Tata Pusat Batu Akik

Posted: 24 Aug 2015 08:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Usaha kecil dan menengah (UKM) batu akik di Lampung dinilai mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah gempuran produk Tiongkok dan Amerika dengan pelemahannya melalui dolar dan pasar bebasnya. Hal itulah yang mendorong Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) RI Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga sangat serius untuk menata pusat penjualan batu akik di provinsi ini.

    Pada acara peringatan Hari Koperasi (Harkop) kemarin, ia langsung menyatakan kepada Wakil Gubernur Bachtiar Basri dan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. untuk membantu menata agar tampak rapi dan indah.

    "Saya kan sebelum kesini melihat-lihat pusat batu akik yang berada di sekitar Stadion Sumpah Pemuda, nah disana saya melihat perlu dibantu untuk dilakukan penataan agar lebih indah, bersih, dan menarik," kata dia.

    Terlebih, lanjutnya, dalam situasi pelemahan ekonomi batu akik masih membantu. "Ya itu tadi dari dia gosok batu, jual batu, permata, cangkang dan lainya menjadi nilai tambah perekonomian. Jadi sangat luar biasa. Nanti dari deputi 3 akan bantu pencairanya untuk lapak-lapak tersebut," janjinya.

    Permintaan Puspayoga untuk menata pusat jual beli batu akik pun disambut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. "Batu akik kan memang kita mintanya jangan hanya musiman. Bila perlu untuk pendapatan jangka panjang," kata dia.

    Bahkan, lanjutnya, para pengrajin batu akik tersebut sudah tergabung dalam koeprasi yang sama. "Jadi tinggal tempatnya diperbaiki dan ditata. Sektor UKM ini haruslah bagus, dan Lampung harus punya unggulan. Terlebih di setiap kabupaten/kota di provinsi ini memiliki tiga koperasi unggulan," tukasnya.

    Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N pun menyambut positif permintaan Menteri. Denagn sontak kepada awak media ia menyatakan kesepakatanya.

    "Cocok. Kasih banyak-banyak, nanti dibantu promosi, dan dibantu dengan baik terlebih menggunakan baja ringan agar lebih bagus lagi," singkatnya. (goy/c1/adi)

Jumat, 21 Agustus 2015

Janjikan Perbedaan di LF 2015

Janjikan Perbedaan di LF 2015


Janjikan Perbedaan di LF 2015

Posted: 20 Aug 2015 09:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perhelatan tahunan Lampung Fair (LF) diselenggarakan pada 5–20 September 2015. Penyelenggara acara pun menjanjikan LF kali ini berbeda dari sebelumnya. Acara yang dihelat selama 15 hari itu mengusung tema The Innovation of Lampung. Di mana dengan berinovasinya LF 2015, mampu mewujudkan Lampung menuju masyarakat ekonomi kreatif yang semakin aktif dan produktif.

Kemarin (20/8) di Mal Boemi Kedaton (MBK), manajemen  melaksanakan press conference bersama Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Project Manager LF 2015 Maya Hidayati mengatakan, Lampung sebagai provinsi yang berada di pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa memiliki banyak potensi keindahan alam dan sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk dari berbagai suku.

Untuk itu, tujuan setiap tahunnya diselenggarakan LF ini untuk memamerkan potensi yang ada di pintu gerbang Sumatera.

"Jadi agar menarik pengunjung sebanyak-banyaknya untuk dapat memperlihatkan beranekaragaman provinsi Lampung dengan seluruh potensi yang dimiliki," tuturnya.

Dijelaskanya, ada lima pengelompokan sesuai tema dan institusi seperti anjungan kabupaten/kota se- Lampung. Hingga sampai saat ini yang akan bergabung pada LF mencapai 70 persen.

"Yakni, Hall A akan diisi PKK, Workshop, dan pameran industri dan melaksanakan lomba desainer muda Lampung, lomba memasak makanan khas Lampung," kata dia.

Lalu, Hall B, SKPD Lampung, perusahaan non retail, dan melaksanakan Jobfair pada tanggal 9-11 September 2015, dan lomba karaoke lagu Lampung.

Untuk Hall C digunakan BUMN-BUMD-UKM (Workshop dan Expo) dan melaksanakan lomba UKM kreatif Lampung.

"Untuk GOR Sumpah Pemuda senditi nantinya akan digunakan asuransi, perbankan, telekomunikasi, gadget, komputer dan elektronik, dan melaksanakan virtual parade," kata dia.

Terakhir disebutnya untuk Roder E Lampung Motor Show yakni, dari parade otomotif, oil, ban, variasi, leasing, KPM, dan melaksanakan lomba Miss Lampung motor show dan lomba fotografi.

"Diprediksi akan dihadiri pengunjung setiap harinya sebanyak Rp20 Ribu masyarakat. Kalau dikalikan 15 hari maka jumlahnya mencapai Rp300 Ribu pengunjung," jelasnya.

Bahkan, kata dia, untuk menarik jumlah pengunjung sebanyak-banyaknya, pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemprov akan menghadirkan sejumlah artis papan atas yang akan menghibur masyarakat seperti Al Ghazali, Virzha, Dewi-Dewi, Payung Teduh, dan DJ Myra Alexa, DJ Moski Love, DJ Diana Rush dan Electric Cadilac.

"Kita juga sudah sosialisasi melalui website, facebook, twitter, instagram, line, path, baliho, iklan di media cetak dan elektronik. Serta, untuk menambah menarik panitia telah menyiapkan satu unit mobil sebagai hadiah utama yang diundi dipenghujung acara LF," tandasnya.

Sementara, dalam sambutanya Gubernur M. Ridho Ficardo berharap ada perbedaaan perhelatan LF setiap tahunnya dari pada sebelumnya.

"Sudah hampir 10 tahun LF ini berdiri dan ramai dikunjungi hanya pada tahun-tahun awal. Ini karena bisnis yang dijalankan hanya sebatas gugur kewajiban. Jadi, harus ada konsep yang berbeda, dan saat saya mendengarkan pemaparan panitia memang patut diapresiasi konsep yang diusung," kata dia.(goy/c1/whk)

APBD Bertambah Rp156 Miliar

Posted: 20 Aug 2015 09:44 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan 2015 di ruang sidang paripurna DPRD kemarin (20/8).

Pada paripurna yang dihadiri Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. itu, diketahui APBD 2015 bertambah Rp156 miliar. Sehingga, jumlah APBD 2015 yang tadinya Rp2,168 triliun menjadi Rp2,325 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung Agusman Arief yang membacakan laporan banang mengatakan, dalam rapat pembahasan yang dilakukan selama dua hari (18–19/8), ada beberapa kebijakan pendapatan daerah yang mengalami perubahan.

''Di antaranya perubahan target PAD yang meningkat Rp205 miliar," katanya.

Kemudian perubahan target dana perimbangan yaitu berkurang sebesar Rp54 miliar. Sedangkan target lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp5 miliar.

Legislator asal Partai Demokrat ini melanjutkan, perubahan target pendapatan baik yang berasal dari pajak daerah, restribusi, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah telah mempertimbangkan realisasi pendapatan.

Selain itu dalam pembahasan mereka juga disepakati belanja daerah perubahan APBD 2015 bertambah sebesar Rp136 miliar dari APBD induk. Perubahan itu didasarkan dari peningkatan alokasi belanja tidak langsung yang sebesar Rp34 miliar dan belanja langsung sebesar Rp101 miliar.

Peningkatan alokasi belanja langsung disebabkan adanya perubahan jumlah pegawai, penambahan dana hibah untuk rukun kematian dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penambahan dana hibah juga karena adanya penambahan dana untuk pilwakot, KPU serta pengamanannya," lanjutnya.

Selain itu, karena adanya penambahan dana uang duka wafat dan bantuan keuangan kepada partai politik karena adanya penyesuaian jumlah perolehan kursi di DPRD 2015.

Sedangkan perubahan untuk anggaran belanja langsung disebabkan adanya pergeseran anggaran di Dinas Pendidikan. Yakni pengadaan seragam guru PNS, yang sebelumnya diperuntukan kegiatan pengadaan tanah SMKN 6 Bandarlampung yang tidak terealisasi.

"Ada penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Kesehatan," imbuhnya.

Beberapa satuan kerja (satker) yang mendapatkan penambahan dana antara lain Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengelolaan Pasar, honorium tenaga kontrak dan Rumah Sakit Umum Daerah dr A Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Sementara, Wali Kota Herman H.N. mengatakan, pihaknya segera mengatakan, paripurna kemarin sebagai salah satu tahapan pembangunan Bandarlampung. "Nah, secepatnya kita ajukan kembali RAPBD," tutupnya. (yay/c1/whk)

 

’’Terima Kasih Pak Wali”

Posted: 20 Aug 2015 09:40 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kabar penghentian penertiban lampu penerangan jalan umum (PJU) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung membuat warga bernapas lega. Mereka mengapresiasi langkah Wali Kota Herman H.N. yang langsung menanggapi keresahan warga akibat ulah PLN yang mencopoti lampu PJU lantaran dinilai ilegal,

''Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang merespons keluhan kami. Saat ini, kami menunggu sikap PT PLN untuk mengembalikan peralatan lampu PJU kami yang disita," ujar Ketua RT 16/Lingkungan III, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kuswarak.

Menurut dia, pihaknya memasang lampu PJU agar merasa aman dan nyaman di malam hari. "Tapi pastinya kami menunggu lampu PJU yang disita. Tempo hari itu kan informasinya yang diambil di Blok C dan Blok Q. Tapi memang tidak semua, kalau warga setempatnya ngotot, ya nggak diambil," lanjutnya.

    Dia sendiri baru mengetahui informasi tentang pengembalian lampu itu, karenanya dia beserta warga lainnya akan mulai menghimpun data dan jumlah lampu yang disita. Jika dalam waktu kurang lebih sebulan masih belum ada tanda-tanda pengembalian dari PT PLN, mereka akan ngelurug ke perusahaan pelat merah tersebut.

    Senada, Herlina warga Jl Karmila, Wayhalim Permai mengatakan baru mengetahui jika penertiban PJU akan dibatalkan. Sebelumnya, dia sempat mendapat surat peringatan untuk memutus lampu yang dipasang di depan rumahnya itu.

    "Bahkan sudah ada petugas yang datang. Jadi sekarang sudah tidak boleh ya, jadi kalau ada yang datang lagi, kita tangkap saja ya," tandasnya.

    Dia memang mengeluhkan kinerja dari petugas PT PLN di lapangan. Selain kurang ramah, juga kerap mengancam memutuskan listrik ketika melakukan kesalahan yang tidak mereka ketahui.

    Sementara, Manajer Bidang Distribusi dan Tenaga Listrik PT PLN Persero Distribusi Lampung Alam Awaludin mengatakan, pengembalian peralatan PJU yang telah mereka sita akan di lakukan secepatnya.

    "Pasti akan kembalikan sesuai dengan jumlah yang pernah kami ambil," katanya.

    Hanya saja, pihaknya harus melakukan pendataan ulang sebelum pengembalian kepada warga. Sementara sejauh ini ada sekitar 200 PJU yang telah mereka tertibkan.

Diketahui, pada Rabu (19/8) sore, Herman H.N. memanggil secara khusus manajemen PLN ke kantornya. Dari pertemuan itu, diputuskan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menghentikan penertiban lampu PJU yang dinilai mereka ilegal.

    Herman H.N. mengatakan, penertiban dihentikan lantaran pemkot akan membayar semua tagihan listrik PJU yang dipasang warga. ''Asalkan dipasang sesuai kebutuhan, semua akan dibayarkan," ujar dia kemarin.

    Karenanya, Herman H.N. menginstruksikan masing-masing kelurahan mendata setiap lampu jalan yang terpasang. Sebab, selama ini tidak diketahui jelas antara PJU ilegal dan legal.

    ''Kemudian untuk lampu-lampu yang sudah disita, tolong dikembalikan ke warga. Itu kan memang milik warga," pintanya. (yay/p5/c1/whk)

 

Satlantas Warning Pansus

Posted: 20 Aug 2015 09:38 PM PDT

Soal Keberadaan Kotak Sampah di Mobil
BANDARLAMPUNG – Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah sepertinya harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun raperda tersebut. Salah satunya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung. Sebab saat dikonfirmasi kemarin terkait isi salah satu perda yang menyatakan bisa menindak pengemudi mobil yang tidak menyediakan kotak sampah di mobilnya, Kasatlantas Polresta Kompol M. Budhi Setiyadi cukup heran.

Sebab, menurutnya, dasar polisi dalam menindak pengemudi lalu lintas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (UULAJ). Sementara, aturan tesebut tidak tercantum di UU ini.

Karenanya, ia menyarankan ketika ke depannya ada pemeriksaan kotak sampah di setiap mobil, harus dikoordinasikan dahulu kepada Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) Polda Lampung atau Koorlantas Polri.

"Sebab, menurut UU, yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kendaraan adalah polisi," imbuhnya.

Terpisah, Ketua Banpol PP Cik Raden mengatakan akan menyanggupi jika pihaknya memang diinstruksikan untuk membantu penerapan perda pengelolaan sampah tersebut.

"Ya intinya kami mendukung, tapi tetap harus menunggu koordinasi dulu ya. Itu kan juga masih digodok," katanya.

Sebelumnya, DPRD Bandarlampung bersama eksekutif saat ini tengah menyusun draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan sampah.

Salah satu aturan baru dalam raperda tersebut adalah kewajiban setiap kendaraan roda empat atau mobil memiliki kotak sampah. Sehingga ketika raperda itu sudah disahkan menjadi perda, setiap razia lalu lintas akan memeriksa keberadaan kotak sampah di dalam mobil.

    "Setiap yang melanggar dipastikan akan dikenakan sanksi tegas berupa kurungan minimal 3 hingga 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ini, mengacu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar anggota pansus Yuhadi. (yay/c1/whk)

SPBU Siap Mogok

Posted: 20 Aug 2015 09:38 PM PDT

Hiswanamigas Minta Benahi Tata Niaga
BANDARLAMPUNG – Perkara dugaan menurunkan bahan bakar minyak (BBM) atau ''kencing" di jalan, Rabu (19/8) lalu, berbuntut. Pengusaha SPBU yang terhimpun dalam Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Lampung siap mogok jika masalah ''kencing'' BBM tak kunjung selesai.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Hiswanamigas Lampung Toto Herwantoko kepada Radar Lampung kemarin. Menurut dia, kerugian yang dialami pengusaha akibat ulah oknum yang mengurangi isi tangki BBM ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

    Menurutnya, Hiswanamigas telah berupaya mengantisipasi penyelewengan semacam ini sejak 2011 lalu. Namun, pihak PT Patra Niaga selaku penyalur BBM dari Pertamina dinilai kurang responsif.

"Karena itu lah kami berencana untuk tidak mau menerima pasokan BBM dari PT Patra Niaga. Jika kami tidak mau menerima pasokan BBM, maka tidak ada BBM yang bisa dijual kepada masyarakat," terangnya via ponsel.

Karenanya, lanjut dia, Hiswanamigas akan terus memantau permasalahan distribusi BBM ini hingga bulan depan. Dia berharap, PT. Patra Niaga bisa membenahi tata niaga BBM. "Jika sampai bulan depan masih belum ada perubahan, kami terpaksa mogok. Kami juga tidak mau dirugikan," ujarnya.

    Terpisah, pihak Polresta Bandarlampung masih terus memproses dugaan kencing BBM di Jl. KH Ahmad Dahlan, Telukbetung Utara, rabu (19/8) lalu. Sampai kemarin, Andri Irawan (28), pengemudi truk tangki Pertamina BE 9244 CL masih diperiksa polisi. Sayangnya, Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dery Agung Wijaya belum dapat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Begitu juga dengan Kabid Humas Polresta Bandarlampung AKP Titin Maezunah. "Kebetulan hari ini saya sedang mengikuti rapat, jadi belum tahu," ucapnya singkat.

    Diberitakan, Andri Irawan (28), pengemudi mobil tangki Pertamina BE 9244 CL, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Sebab, mobil bermuatan 16 kiloliter solar itu diduga telah menurunkan total lima jeriken di jalan. Masing-masing jeriken berisi 35 liter solar.

    Aksi Andri itu dipergoki langsung oleh Ketua Hiswanamigas Lampung Toto

Herwantoko dan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Donny

Irawan.

    "Rencananya solar mau diantar ke SPBU Jalan Lintas Timur, di Pasirsakti, Lampung Timur," ujar Andri.

    Terpisah, T. Desky Arifin, Senior Sales RFM Pertamina Bandar Lampung mengaku belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya memilih menunggu lebih dulu hasil penyelidikan kepolisian. ''Nanti, kami masih menunggu hasil dari kepolisian. Kan pengemudinya juga masih diselidiki," ucapnya. (cw3/c1/wdi)

Petani Minta LBH Fasilitasi

Posted: 20 Aug 2015 09:38 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tujuh orang perwakilan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di lahan Kota Baru Lampung meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung kemarin. Mereka minta LBH memfasilitasi polemik di lahan Kota Baru itu.    

    Nasrul Rohman (35), warga asal Purwotani, Lampung Selatan, yang ditunjuk sebagai koordinator perwakilan mengungkapkan, selain mereka yang hadir tersebut, masih ada petani lain yang bernasib sama. Mereka berada di Kecamatan Jatiagung, Lamsel. Terdiri dari Desa Sinarrezeki, Purwotani, Sidoharjo, Margodadi, Gedungagung, Sidodadiasri, dan Sindanganom, Kecamatan Sekampungudik, Lampung Timur.

    Nasrul memaparkan, sejak beberapa tahun lalu petani seperti dirinya pernah digusur, dan setelah mengadu ke sana-kemari mereka diperbolehkan untuk kembali bercocok tanam.

    ''Setelah itu, kami dimintai sewa. Dan, kami pun kembali datang serta meminta sewa tersebut dibatalkan. Karena lahan yang digunakan merupakan kawasan hutan, dan akhirnya rencana sewa itu pun tidak jadi," kenangnya.

    Namun, petani disana kembali digegerkan dengan turunya surat edaran tertanggal 11 Agustus 2015, dengan surat nomor 028/169/11/2015 tertanggal 11 Agustus yang ditandatangani Sekprov Arinal Djunaidi tentang pengosongan lahan dan aktifitas bercocok tanam di kawasan tersebut.

    Dalam surat disebutkan, para penggarap yang memiliki tanaman singkong yang baru berusia 0-2 bulan segera membersihkan lahan garapannya, dan tidak melanjutkan cocok tanam. Tetapi untuk singkong yang berusia 3-9 bulan diperkenankan untuk melanjutkan hingga panen. Untuk tanaman palawija berusia 0-2 bulan dapat melanjutkan pertaniannya, sampai batas waktu panen.

    Dengan surat tersebut, sekitar 1.200 petani yang menggarap di lahan Kota Baru akan kehilangan mata pencarianya sebagai petani. "Karena pelarangan ini kami terancam tidak lagi mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," kata dia.

    Menurutnya, di lahan tersebut pihaknya dan yang lain tidak berniat sedikitun menghaki lahan tersebut ataupun mencoba menguasai. "Kami disini hanya minta keringanan. Toh, pembangunan pun tidak dilanjutkan masih menunggu beberapa tahun lagi dari informasi yang saya baca di koran. Jadi, kalau memang dibangun dan diletakkan material kami pasti mundur, tapi ini kan belum," ujarnya.

    Menanggapi pengaduan tersebut Kepala Divisi Penelitian LBH Bandarlampung yang akan mendampingi proses tersebut, Alian Setiadi mengatakan, warga setempat hanya manfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena lahan tak dipakai.

    "Kami menerima laporan bahwa warga dari enam desa diperintahkan untuk menghentikan aktivitas pencocokan tanam di lahan Kota Baru. Tujuh warga yang hadir ini mewakili 1.200 petani penggarap lahan tersebut," kata dia saat konferensi pers di kantor LBH.

    Terpisah, Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Provinsi Lampung Adeham terbitnya surat yang diberikan kepada masyarakat yang masih menggunakan lahan di Kota Baru itu karena lahan tersebut masih miliki Kementrian kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

    "Lahan itu pun saat ini belum punya Pemda, meskipun sudah diserahkan ke Pemda. Tapi, Pemda sendiri belum memiliki sertifikat atas hak kepemilikan tanah KHL tersebut," kata dia kemarin.

    Atas surat itu, Adeham pun meminta untuk warga maklum. Itu kebijakan memang bertuliskan yang baru ditanam untuk tidak ditanam lagi. "Jadi kami minta tolong kepada mereka. Tapi, yang hampir saja panen, silakan dipanen dahulu. Karena itu juga belum tanah Pemda, karena sertifikat belum dipegang," kata Adeham. (goy/c1/adi)

Penlok Tuntas Hari Ini

Posted: 20 Aug 2015 09:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni–Terbanggibesar terus dilakukan. Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mempercepat pengadaan lahan jalan tol Lampung. Terutama di Km 0 Desa Bakauheni, Km 80 Desa Sabahbalau, Km 104.7 di Desa Tegineneng, dan Km 131.5 di Desa Bandarjaya Timur.

    Ketua tim I persiapan pembebasan lahan jalan tol Adeham telah melaksanakan berbagai tahapan hingga terbitnya Surat Keputusan Gubernur Lampung untuk 11 kecamatan pada 57 desa yang wilayahnya dilewati jalan tol. Realisasinya saat ini telah mencapai 97% (sepanjang 100,7 km dari 104,7 km).

    "Pembuatan badan jalan tol juga sudah dimulai di Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan sepanjang 0,5 km di lahan ASDP Bakauheni," kata dia yang masih berada di Jakarta kemarin.

    Lalu sambung Adeham, untuk Desa Sabah Balau kecataman Tanjung Bintang, Lampung Selatan sepanjang 2,9 km di Lahan Perkebunan PTPN VII Lampung juga telah dilakukan mobilisasi alat berat dan pembuatan kantor di lokasi kegiatan oleh 4 BUMN. Yakni, Hutama Karya, Waskita Karya, Perumahan Permukiman, Adhi Karya, Wijaya Karya.

    "Senin (24/8) pagi akan kami evaluasi lagi, apakah hasil rapat dua hari lalu kembali mengalami hambatan. Jadi, sore harinya sudah bisa kita eliminir kembali hambatan tersebut. kita dipinta untuk kerja cepat. Jadi, kata Bu Menteri segera, segera, dan segera. Jadi, ini kita sedang segerakan," katanya.

    Bahkan, kata dia, tim saat ini pun sudah turun ke lapangan kembali. Baik, tim yang berasal dari BPN, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk bersama bekerja menyelesaikan mega proyek tersebut.

    Sehingga ketika urusan validasi dan penentuan lokasi (penlok) dinyatakan selesai dan telah diukur ulang, Dinas PU dapat melakukan tender tim appraisal untuk menentukan harga tanah di beberapa lokasi yang akan dibayar pada tahap selanjutnya.

    Ditambahkanya, hari ini (21/8) adalah hari terakhir dilakukanya konsultasi publik oleh timnya. ''Dari 140 meter penentuan lokasi, kini tersisa 4 kilometer yang belum ditentukan Penlok-nya. Ini di landasan Raden Intan. Jadi itu harus dirubah,  tapi segera karena ini kan hanya terjadi di simpang susun tempat dimana  pintu keluar tol. Insyallah besok (hari ini, Red) selesai," janjinya.

    Sementara ketua Tim II Asisten Bidang Pemerintahan Tauhidi menjelaskan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kanwil BPN Lampung. BPN Pesawaran telah melaksanakan pengukuran dan pemetaan lahan di 6 desa.

    Dari 6 desa tersebut, di Desa Batanghari Ogan telah dilanjutkan dengan pengumuman kepada masyarakat desa. Selanjutnya jika tidak ada sanggahan, maka BPN akan menyerahkan hasil pengukuran dan pemetaan tersebut kepada tim appraaisal (penilai).  "Tim appraisal akan melaksanakan penilaian terhadap lahan yang sudah diidentifikasi oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pesawaran," pungkasnya. (goy/p1/c1/adi)