Rabu, 23 April 2014

Tiket Lampung Fair Rp5 Ribu

Tiket Lampung Fair Rp5 Ribu


Tiket Lampung Fair Rp5 Ribu

Posted: 23 Apr 2014 06:29 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Even tahunan Lampung Fair (LF) bakal digelar selama 10 hari. Acara andalan Pemprov Lampung itu bakal dihelat di kompleks PKOR Wayhalim sejak 17 hingga 27 Mei mendatang. Untuk tahun ini, pemprov menggandeng PT Sriwijaya Media Confex (SMC), event organizer (EO) dari Jakarta. SMC dinyatakan memenangi tender LF pada Januari lalu. Dengan mengusung konsep The Pride of Lampung, LF akan dibuka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

    Untuk menarik pengunjung, EO mematok harga tiket Rp5 ribu selama LF berlangsung. Harga tiket tahun ini jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp10 ribu. Pihak EO juga menggratiskan pengunjung yang berusia di bawah lima tahun.

    ''Kami targetkan pengunjung per hari minimal 10 ribu orang," kata Operational Manager SMC Rachmat Budi Purnomo dalam jumpa pers di Diskominfo Lampung kemarin. Ia mengakui kerja EO untuk menyelenggarakan LF cukup berat. Waktu efektif sejak diumumkan tender praktis hanya tiga bulan. Terlebih, lokasi acara juga dinilai masih berantakan. ''Biasanya tempat kami itu lapangan yang rapi," ujarnya.

    Di LF, EO akan memberi porsi lebih untuk acara budaya. Mulai pagelaran tari hingga dongeng sejarah akan ditampilkan. Tetapi, lanjutnya, EO juga tetap menghadirkan artis ibu kota untuk menghibur pengunjung.

    Pada tahun ini, ada kegiatan yang berbeda dibandingkan tahun lalu. Yakni field trip. ''Kami akan undang minimal 10 sekolah dari masing-masing kabupaten/kota. Kami siapkan akomodasi untuk mereka, kami gratiskan, dan akan diberikan hadiah. Kami juga akan beri tugas ke anak-anak sekolah tersebut, pertanyaan tentang kebudayaan, perekonomian, dan lainnya," terang Rachmat.

    Untuk display peserta, pihaknya sudah menyiapkan tenda 20 x 80 meter sebanyak dua unit. Tenda itu berisi 85 booth masing-masing berukuran 3 x 3 meter. Selain itu dipersiapkan juga tenda-tenda untuk perusahaan lokal dan nasional. ''Untuk harga tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Untuk tenda 5 x 5 meter Rp15 juta dan 3 x 3 meter Rp3,5 juta," katanya.

    Hingga kemarin, menurut Rachmat, untuk peserta dari satuan kerja sudah fixed 95 persen. Sedangkan untuk perusahaan lokal 70 persen dan perusahaan luar Lampung 50 persen. ''Kementerian juga sudah ada beberapa yang konfirmasi dan satuan kerja dari pemerintah provinsi lain," paparnya.

    Untuk pintu masuk disediakan empat titik. Untuk tempat parkir, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemilik lahan. ''Selama acara, kami pun sudah memutuskan untuk memakai genset. Namun, kami tetap berkoordinasi dengan PLN setempat agar tidak melakukan pemadaman selama acara berlangsung," pungkasnya. (eka/p1/c1/wdi)

Distako Tak Bertaji

Posted: 23 Apr 2014 06:17 AM PDT

Untuk Menertibkan Bangunan yang Melanggar RTRW
BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung tak dapat mengambil sikap terhadap bangunan yang berdiri atau melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sebab, penertiban bangunan yang melanggar diatur dalam Perda Bangunan dan Gedung yang saat ini rancangan peraturan daerah (raperda)-nya tengah digodok di DPRD Bandarlampung.

Kepala Dinas Tata Kota Bandarlampung Effendi Yunus mengatakan, pihaknya sudah mengajukan raperda yang mengatur tentang bangunan. Raperda bangunan itu berfungsi mengawasi bangunan-bangunan yang diduga melanggar dan tidak sesuai RTRW.

''Raperda ini merupakan turunan dari Perda RTRW. Jadi, fungsi pengawasan nantinya diperketat dengan mempertegas sanksi bagi pelanggar aturan penataan bangunan di Bandarlampung. Sebab, selama ini untuk menertibkan bangunan melanggar, dasar hukum kami belum kuat. Akibatnya, meski jelas melanggar, belum ada sanksi yang bisa diterapkan,'' ujarnya kemarin (22/4).

Dia melanjutkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembahasan Raperda Bangunan ke DPRD. Sebab, tahapan pembahasan masih ada di tataran DPRD. Meskipun, diakui, draf Raperda Bangunan sudah diajukan sejak 2012.

''DPRD yang tahu sejauh mana pembahasannya, kami menunggu saja. Kalau draf raperdanya sudah diserahkan sejak 2012,'' katanya.

Apakah pembahasan Raperda Bangunan dapat diselesaikan oleh DPRD? Effendi mengaku pesimistis. Mengingat, masa jabatan DPRD Bandarlampung berakhir Agustus ini.

''Sepertinya sulit. Sebab, sebentar lagi masa jabatan dewan sudah berakhir. Tapi kami tetap berharap pembahasannya dapat diselesaikan. Mengingat, raperda ini diproyeksikan mampu membawa perubahan baru bagi penataan bangunan di Bandarlampung. Utamanya bidang perkuatan pengawasan,'' jelasnya.  

Terpisah, Ketua Pansus Pembahasan Raperda Bangunan DPRD Bandarlampung Albert Alam mengatakan, pihaknya akan berusaha sebelum jabatannya sebagai DPRD berakhir menyelesaikan Raperda Bangunan tersebut. Sebab, kini, raperda itu masih dibahas di tataran staf ahli dewan.

''Ini kan peraturan sifatnya untuk kepentingan orang banyak. Terutama menyangkut pelaku usaha di Bandarlampung. Jadi tidak bisa sembarangan. Kami akan upayakan sebelum masa jabatan berakhir bisa disahkan melalui sidang paripurna,'' janji Albert kemarin.

Menurutnya, karena pembahasan masih di tataran staf ahli DPRD Bandarlampung, dipastikan pembahasan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan tidak menutup kemungkinan tidak mampu terselesaikan hingga masa akhir jabatan DPRD Agustus mendatang.

Sebab, setelah melalui pembahasan staf ahli dewan, akan dilanjutkan di kalangan stakeholder, satuan kerja yang terkait dan anggota pansus yang membahas raperda tersebut.

''Kan siapa tahu masih ada masukan-masukan dari pihak-pihak terkait, artinya masih ada yang perlu untuk direvisi ulang,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/whk)

Pemkot, Tegaslah!

Posted: 23 Apr 2014 06:13 AM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung mendesak pemkot bertindak tegas dalam menyikapi kinerja PT Prabu Artha selaku pengembang Pasar Smep dan Tugu. Terlebih, Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias Alay saat ini tidak diketahui keberadaannya. Karena itu, pemkot diminta segera mengganti pengembang Pasar Smep dan Tugu.

''Kan waktu itu saya sudah bilang ke pemkot, hati-hati dengan Alay itu, ujung-ujungnya kan dia menghilang sekarang. Nah, lebih baik pemkot ambil sikap tegas dengan mengganti pengembangnya,'' saran Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha kemarin (22/4).

Menurutnya, dengan adanya pergantian pengembang, diharapkan ada perkembangan dalam proses pembangunan Pasar Smep dan Tugu. Sehingga, bisa membuat pedagang yang sudah menyetorkan uang muka tidak resah menunggu kepastian selesainya pembangunan kedua pasar itu.

''Ya kan siapa tahu dengan gantinya pengembang, bisa dilanjutkan proses pembangunannya. Daripada menunggu yang tidak pasti, lebih baik langsung diganti saja!'' tegasnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. berjanji bersikap tegas terhadap pengembang Pasar Smep dan Tugu dalam hal ini PT Prabu Artha yang belum melanjutkan proses pembangunan.

''Kami akan evaluasi dan mengambil sikap tegas, kalau memang PT Prabu Artha tidak mengindahkan panggilan kami,'' ujarnya usai menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Kecamatan Telukbetung Timur (TbT) kemarin.

Sebelum diambil keputusan untuk dilanjutkan atau tidaknya MoU (memorandum of understanding/nota kesepahaman) antara pemkot dengan PT Prabu Artha, kata Herman H.N., terlebih dahulu berkoordinasi dengan jajarannya. Antara lain Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Taman dan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP). Tujuannya guna melihat perkembangan pembangunan itu hingga saat ini.

''Ya, nanti saya akan koordinasi dahulu dengan Sekkot dan DPP seperti apa perkembangannya. Setelah itu, kami langsung ambil keputusan,'' janji Herman H.N.

Sebelumnya, rencana Pemkot Bandarlampung menjemput paksa Alay pada Senin (21/4) pupus. Sebab, pemkot tidak berhasil menemukan keberadaan pengembang Pasar Smep dan Tugu tersebut.

Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar mengatakan, pada Senin (21/4) pihaknya memang sudah menjadwalkan pertemuan antara pemkot dalam hal ini Badri Tamam dan Alay.

Namun, kata dia, saat Alay dijemput di kantornya yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol, No. 88, Tanjungkarang Barat (TkB), Bandarlampung, tidak ada. Bahkan kantor tersebut tutup. Sehingga, upaya DPP untuk menjemput Alay punah.

''Ya, pegawai saya sudah ke sana (kantor Alay, Red) tapi nggak ada. Jadi, saya coba menghubunginya lewat telepon,'' ujarnya, Senin.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, terus Khasrian, Alay mengaku di Jakarta dan tidak bisa memenuhi panggilan pemkot.

''Saat saya telepon, katanya sedang di Jakarta. Saya bilang saja kalau dia (Alay, Red) sekarang (kemarin) ditunggu Pak Sekkot,'' katanya.

Disinggung apakah DPP atau pemkot yang akan menjadwalkan ulang mengenai pertemuan dengan Alay, ia belum bisa memastikannya. Sebab, harus berkonsultasi dahulu dengan Sekkot. ''Nanti saya konsultasikan dengan Pak Sekkot,'' singkatnya.

Namun sayang, saat Radar Lampung mencoba mengonfirmasi Alay terkait alasan ketidakhadirannya ketika diundang DPP, meski ponselnya aktif, tidak ada jawaban. Pesan singkat pun tak kunjung dibalas.(yud/p5/c3/whk)

Selasa, 22 April 2014

Hapus Outsourcing!

Hapus Outsourcing!


Hapus Outsourcing!

Posted: 22 Apr 2014 06:12 AM PDT

Massa FSBKU Demo PLN
BANDARLAMPUNG – Penolakan terhadap sistem kerja outsourcing atau kerja kontrak terus disuarakan. Memanfaatkan momen Hari Karini, kemarin sejumlah massa Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) ngelurug ke kantor PLN Distribusi Lampung.

Mereka secara tegas menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem outsourcing. Dalam tuntutannya, FSBKU meminta agar seluruh pekerja outsourcing diangkat menjadi pekerja tetap PT PLN (Persero) sesuai dengan amanah rapat kerja DPR RI dan menteri negara BUMN serta Undang-Undang Dasar 1945.

Butir tuntutan lainnya, massa menolak PHK massal pekerja outsourcing maupun tetap di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dengan alasan apa pun. Kemudian menolak upah murah dan menolak BPJS karena perlindungan sosial sepenuhnya tanggung jawab negara.

Menurut Koordinator FSBKU Y. Joko Purwanto, aksi mereka murni untuk memperjuangkan nasib para buruh yang akan di-PHK akibat dari ketidakmampuan PLN dalam memanajemen para pihak ketiga.

Menanggapi aksi ini, Humas PT PLN Wilayah Distribusi Lampung Ketut Dharpa mengatakan, PLN wilayah Lampung intinya akan memfasilitasi para demonstran itu dengan pihak manajemen PLN dan para vendor.

''Intinya, PLN Lampung menerima aspirasi FSBKU seputaran keluhan yang terjadi. Kemudian enam perwakilan demonstran bertemu dengan pihak manajemen PLN. Dalam perundingan sekitar satu jam lebih itu menghasilkan kesepakatan tidak ada jaminan PHK dan uang repas yang tak dibayarkan akan dilakukan pembayaran," ungkapnya. (red/p3/c2/fik)

Distako Buang Badan

Posted: 22 Apr 2014 06:11 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kesan buang badan ditunjukkan Dinas Tata Kota (Distako) Bandarlampung dalam menyikapi banyaknya bangunan yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011–2030.

Menurut Kadistako Bandarlampung Effendi Yunus, pihaknya tidak mengetahui terkait amburadulnya penataan kota di Bandarlampung. Sebab, dalam membangun sebuah tempat usaha, instansinya hanya mengeluarkan izin untuk pembangunan gedung.

Sementara, pihaknya tidak mengetahui peruntukan pembangunan sebuah gedung yang dibangun karena bukan ranah instansinya dalam memberikan izin usaha.

''Distako ini hanya merekomendasikan pembangunan gedung. Kalau izin usahanya, bukan ranah kami! Kami tidak tahu kalau gedung seperti ruko itu dibangun tempat usaha yang melanggar Perda RTRW. Justru kalau memang ada yang seperti itu, berarti mereka (pengusaha, Red) telah menyalahgunakan gedung yang dibangun itu,'' tegasnya kemarin (21/4).

Lalu apa tindakan pemkot, jika mengetahui ada beberapa gedung maupun bangunan yang melanggar Perda RTRW. Mantan sekretaris DPRD Bandarlampung ini mengaku tidak mengetahuinya.

''Ya, memang seharusnya mengikuti Perda RTRW dalam memberikan izin usaha. Tapi nanti kami akan koordinasikan dengan satker lain mengenai hal ini,'' elaknya.

Sementara, informasi yang dihimpun Radar Lampung, Pemkot Bandarlampung ternyata pernah mengajukan revisi Perda No. 10/2011. Namun, ditolak oleh DPRD Bandarlampung.

Saat dikonfirmasi, anggota Pansus (Panitia Khusus) Pembahasan Revisi Perda RTRW Ratna Hapsari Barusman membenarkan informasi itu. Menurut dia, pihaknya enggan membahas revisi yang diajukan. Karena untuk merevisi suatu perda, dibutuhkan waktu minimal 5 tahun semenjak perda tersebut disahkan.

''Ini kan belum sampai 5 tahun. Perda itu saja disahkan pada 2011 dan baru 3 tahun. Jadi, kami tidak mau membahas revisi itu,'' tegas Ratna kemarin.

Dia melanjutkan, suatu perda berlaku selama 20–25 tahun semenjak disahkan. Namun, bila ada keperluan mendesak, DPRD boleh merevisi perda. Akan tetapi revisi itu juga ada batas waktunya. Yakni minimal 5 tahun.

Tidak dibahasnya revisi perda ini, sambung Ratna, disebabkan apa yang sudah disahkan dan dibahas dalam perda, dapat dijalankan dahulu agar tidak membuat kebingungan investor yang akan menanamkan modalnya di Bandarlampung.

''Kalau terlalu cepat direvisi, kasihan investor yang akan menanam modal di Bandarlampung, karena untuk membangun sebuah usaha maupun gedung, harus mempunyai kepastian hukum tetap,'' paparnya.

Politisi Partai Hanura ini menambahkan, upaya pemkot dalam merevisi Perda RTRW, dikarenakan pemerintah yang dipimpin Herman H.N. tersebut telah memekarkan suatu wilayah. Sehingga diperlukan perubahan dalam perda itu.

''Alasan mereka sih katanya karena ada pemekaran kelurahan dan kecamatan. Makanya, mereka mengajukan revisi Perda RTRW. Karena belum sampai 5 tahun, ditolak,'' tegasnya.

Diketahui, penerapan Perda No. 10/2011 masih jauh panggang dari api.  Kondisi ini ditengarai karena ulah satuan kerja (satker) yang lebih mendahulukan kepentingan perorangan maupun kelompok tanpa melihat kepentingan warga Bandarlampung yang menempati wilayah bersangkutan.

Kondisi itu juga diakui Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha. Politisi Golkar ini menilai, RTRW Bandarlampung masih jauh dari rencana yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 10/2011.

Menurutnya, Perda RTRW tersebut telah disahkan oleh Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. pada 21 Oktober 2011 terkesan diabaikan oleh satker terkait. Ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang diduga melanggar RTRW Bandarlampung pada kurun 2012-2014.

''Ini bukti ketidakkonsistenan pemkot dalam hal ini satuan kerja terkait dalam mengelola, mempertahankan, maupun menerapkan perda yang telah disahkan. Tentu kondisi ini harus menjadi perhatian pemkot. Jangan sampai perda yang telah disahkan diabaikan karena suatu kepentingan,'' kata Benson –sapaan akrabnya– kemarin.

Pantauan Radar Lampung, hampir di seluruh kawasan terjadi penyimpangan RTRW. Di wilayah Labuhanratu dan Rajabasa misalnya. Wilayah yang diplot sebagai kawasan pendidikan ini malah berdiri berbagai tempat hiburan dan pusat perbelanjaan.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Langkapura dan Kemiling. Di wilayah ini malah berdiri rumah sakit ibu dan anak. Berdiri pula beberapa pusat perbelanjaan. Padahal, fungsi utama kawasan ini diperuntukkan bagi Pengembangan holtikultura, kawasan konservasi, pengembangan kawasan permukiman, dan pariwisata.

''Kalau memang mau kota ini rapi, cobalah mulai saat ini lebih diperhatikan pembagian zonanya. Jangan sampai Perda RTRW diabaikan lantaran ada kepentingan lain. Saran saya, pemkot harus tegas dalam memperbaiki pembangunan Bandarlampung dengan mengacu ke RTRW,'' tegasnya.(yud/p5/c3/whk)

 

Gawat, Alay Menghilang

Posted: 22 Apr 2014 06:11 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana Pemkot Bandarlampung menjemput paksa Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias Alay kemarin (21/4) pupus. Sebab, pemkot tidak berhasil menemukan keberadaan pengembang Pasar Smep dan Tugu tersebut.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung Khasrian Anwar mengatakan, kemarin pihaknya memang sudah menjadwalkan pertemuan antara pemkot dalam hal ini Sekkot Badri Tamam dan Alay.

Namun, kata dia, saat Alay dijemput di kantornya yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol, No. 88, Tanjungkarang Barat (TkB), Bandarlampung, tidak ada. Bahkan kantor tersebut tutup. Sehingga, upaya DPP untuk menjemput Alay punah.

''Ya, pegawai saya sudah ke sana (kantor Alay, Red) tapi nggak ada. Jadi, saya coba menghubunginya lewat telepon,'' ujarnya kemarin.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, terus Khasrian, Alay mengaku di Jakarta dan tidak bisa memenuhi panggilan pemkot.

''Saat saya telepon, katanya sedang di Jakarta. Saya bilang saja kalau dia (Alay, Red) sekarang (kemarin) ditunggu Pak Sekkot,'' katanya.

Disinggung apakah DPP atau pemkot, akan menjadwalkan ulang mengenai pertemuan dengan Alay. Ia belum dapat memastikannya karena harus berkonsultasi dahulu dengan Sekkot. ''Nanti saya akan konsultasikan dengan Pak Sekkot,'' singkatnya.

Namun sayang, saat Radar Lampung mencoba mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya ketika diundang DPP, meski ponselnya aktif, tidak ada jawaban. Pesan singkat pun tak kunjung dibalas.

Pantauan Radar kemarin, tidak tampak aktivitas pembangunan Pasar Smep dan Tugu. Kantor pemasaran PT Prabu Artha yang berada di Jl. Imam Bonjol, No. 88, pun tetap tertutup rapat. (yud/p5/c3/whk)

Lima Tahun Lagi, Bandarlampung seperti Jakarta

Posted: 22 Apr 2014 06:11 AM PDT

Prediksi Ditlantas Polda Lampung soal Kemacetan
BANDARLAMPUNG – Setiap bulan, rata-rata Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung mengeluarkan pelat nomor bagi kendaraan baru di seluruh provinsi ini sebanyak 10–13 ribu kendaraan. Dari jumlah itu, khusus roda empat per bulannya mencapai 1.500–2.000 pelat nomor, sementara sisanya sepeda motor.    

    Demikian diungkapkan Dirlantas Polda Lampung Kombespol Sustri Bagus Setiawan kepada Radar Lampung di kantornya kemarin. ''Karena itu, kami memprediksi paling lama lima tahun lagi kemacetan di kota ini akan menyerupai Jakarta,'' ujarnya kemarin (21/4).

    Menurutnya, kemacetan itu bisa diatasi, jika pemerintah fokus dalam penataan kota. Salah satunya dengan tidak sembarang mengeluarkan izin pendirian bangunan.

''Ya, pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten jangan asal memberi izin bangun gedung. Perhatikan dampak kemacetannya. Kalau tidak dipikirkan mulai sekarang, kemacetan semakin parah,'' katanya.

Selain itu, program-program penataan kota seperti pembangunan kota baru juga harus segera diwujudkan untuk mengurai jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya. ''Seperti rencana pembangunan jalan tol juga, harus diwujudkan sebagai antisipasi kemacetan,'' jelasnya.

Dia menegaskan, dalam mengatasi kemacetan di provinsi ini, bukan hanya tugas dari pihak kepolisian. Tapi juga semua pihak. Terlebih, Wakil Presiden Boediono pada 2011 juga telah mencanangkan dekade keselamatan berlalu lintas. Ada lima pilar dalam dekade itu.

''Nah, kalau untuk di daerah, ada namanya Forum Lalu Lintas yang anggotanya antara lain selain Ditlantas, juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga, dan Dinas Kesehatan. Nah. Lima pilar ini harus bekerja sama dalam mengatasi permasalahan lalu lintas,'' ucapnya.

Dia mengaku, dalam rapat-rapat forum lalu lintas, pihaknya terus menyampaikan mengenai prediksi Ditlantas terkait kemacetan di provinsi ini. ''Pastinya, kami terus mengingatkan agar antisipasi kemacetan parah sudah dilakukan sejak dini,'' pungkasnya. (whk/p5/c3/whk)

Oedin Mengaku Pesimistis

Posted: 22 Apr 2014 06:08 AM PDT

Terkait Perbaikan Jembatan Terbanggibesar dan JTTS
BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengaku kecewa dengan lambatnya sikap pemerintah pusat menangani kerusakan jembatan Terbanggibesar, Lampung Tengah. Keluhan ini disampaikan Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– kepada wartawan saat diwawancarai terkait masalah pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

''Itu pakai dana APBN juga. Tunggu saja ya, pemerintah pusat urusannya," cetus Oedin kemarin.

Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini mengaku, memang tidak bisa berharap terlalu banyak jika urusannya dengan pemerintah pusat. ''Mereka itu banyak janji saja. Lihat saja Jl. Soekarno–Hatta, sampai sekarang tidak beres-beres," katanya.

Oedin mengatakan, memang pihaknya berharap jembatan itu sudah diperbaiki sebelum musim mudik mendatang. ''Tapi, kalau belum juga, ya sudah tidak usah mudik. Kan masih ada juga jalur sungai, laut, dan udara. Terpenting kan ada jalan," selorohnya.

Secara tegas, purnawirawan bintang tiga ini juga meminta pers di Lampung ikut mendorong agar pemerintah pusat segera merealisasikan perbaikan jembatan itu.

Disinggung tentang progres pembangunan JTTS, Oedin mengatakan bahwa pihaknya sekarang ini masih berupaya membentuk tim. Menurutnya, proses ini memang akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, dia meminta semua pihak bersabar.

     ''Sedang saya bentuk timnya. Nanti dalam proses pembebasan lahan juga kan berkaitan dengan wilayah kabupaten. Jadi nanti bupati-bupati ini yang akan menindaklanjuti langkah dari pemerintah provinsi," ungkapnya.

Dijelaskan, tindak lanjut yang dimaksud seperti menentukan jalan mana yang akan dibebaskan dan areal mana yang tidak boleh. Lalu, juga mengupayakan tidak adanya calo yang bermain dalam proses jual-beli tanah. ''Lahan yang akan dibebaskan harus lahan jelas. Apakah boleh diperjualbelikan atau tidak? Ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya.

Meski demikian, Oedin mengaku pesimistis pemerintah pusat akan menganggarkan dana untuk pembebasan lahan ini. ''Kalau anggaran kan masalah pusat. Ya, tidak tahu juga apakah akan dimasukkan dalam APBN Perubahan atau tidak. Lihat sajalah," ungkapnya.

Diketahui, rapat pembentukan tim sempat diagendakan pada Selasa (15/4). Namun, ternyata rapat itu ditunda. Menurut salah satu pejabat pemprov yang menjadi salah satu undangan rapat, agenda itu ditunda.

Pembentukan tim pembebasan lahan memang menjadi salah satu hal yang urgen jika ingin SK gubernur terkait masalah itu dikeluarkan dan proses pembangunan dimulai.

Dalam proyek JTTS ini, informasinya pemerintah pusat telah menyiapkan dana Rp1,19 triliun untuk dana ganti rugi pembebasan lahan. Rinciannya, Rp784 miliar untuk ruas jalan tol Bakauheni–Terbanggibesar dan Rp450 miliar untuk ruas jalan tol Terbanggibesar–Pematangpanggang sepanjang 100 km. Meski demikian, tidak jelas kapan dana ini akan mulai digelontorkan. (eka/p1/c2/fik)

Gubernur Ancam Turun Tangan

Posted: 22 Apr 2014 06:08 AM PDT

Soal Insentif RSUDAM yang Tak Kunjung Dibayar
BANDARLAMPUNG – Mandeknya pembayaran insentif karyawan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung selama tiga bulan terakhir mengundang perhatian Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini berjanji akan langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. ''Saya akan cek, mengapa belum mereka bayar juga insentifnya? RSUDAM ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), punya anggaran sendiri. Jadi bukan pemprov yang bayar. Saya kan gubernur, jadi tahu semua masalah-masalah seperti ini. Kalau tidak beres-beres juga dengan yang membidangi, nanti saya sendiri yang cek," tegasnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini menyatakan, selama ini telah meminta asisten III Bidang Kesra Setprov Lampung dan kepala Dinas Kesehatan Lampung untuk menanggulanginya. ''Itu kan di bawah koordinasi mereka semua. Kalau tidak beres, ya nanti saya saja," ujarnya.

Sementara Asisten III Bidang Kesra Setprov Lampung Adeham mengaku, pihaknya telah memberi instruksi kepada manajemen RSUDAM untuk segera menyelesaikan masalah ini. ''Tapi, kita kan tidak bisa ikut campur lebih dalam. RSUDAM kan sudah berstatus BLUD," katanya.

Adeham mengaku tidak mengetahui secara jelas penyebab dari tertundanya pembayaran insentif karyawan RSUDAM itu. Pihaknya sebatas mengetahui bahwa kondisi keuangan RSUDAM sekarang ini sedang kurang baik untuk membayarkan insentif itu.

''Yang jelas, RSUDAM sudah memberi pernyataan kalau uang sudah terkumpul akan segera dibayarkan. Waktunya kapan, kita masih menunggu kabar dari mereka. Infonya dalam waktu dekat ini," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak Desember 2013 hingga kini, insentif seluruh karyawan RSUDAM belum kunjung dibayar pihak manajemen. Padahal biasanya karyawan di RSUDAM ini setiap bulan mendapatkan insentif dari hasil kerjanya. (eka/p1/c2/fik)

Teguh Gantikan Rycko

Posted: 22 Apr 2014 05:15 AM PDT

Aliansi Soroti Musda KNPI Lampung
Bandarlampung - Musyawarah Daerah (Musda) XII KNPI Lampung menetapkan Teguh Wibowo sebagai ketua terpilih menggantikan Rycko Menoza. Namun, pro dan kontra sudah bermunculan. Mengatasnamakan aliansi penyelamat Musda XII, gabungan elemen pemuda  mendatangi Graha Pena Lampung tadi malam. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI), Pemuda Tani, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

    Koordinator Aliansi Penyelamat Musda KNPI Lampung Dedi Saputra mengatakan, Musda XII yang di gelar di Graha Bintang, Universitas Malahayati, ini memang sudah tidak disetujui  DPP KNPI.

    ''Saat dilangsungkan banyak pelanggaran. Salah satunya dilakukan pimpinan sidang dan steering committee (SC) yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata tertib. Lalu pimpinan sidang tidak mengindahkan masukan-masukan atau interupsi peserta. Penetapan Teguh Wibowo sebagai ketua tidak melalui proses pemilihan, tapi secara sepihak,'' ujarnya.

    Masih menurut Dedi Saputra, Musda KNPI idealnya diulang. ''Kami para anggota organisasi kepemudaan (OKP) tak diberikan kesempatan berbicara. Sidang berjalan semena-mena tanpa landasan,'' ujarnya.

    Sementara Hasanudin Alam, utusan DPD PPAPRI (Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia) Lampung, menyatakan, prosedur yang dilakukan panitia dan SC pun tidak maksimal. Artinya, musda sudah dikondisikan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu calon.

     ''Ini proses yang tidak benar. Sebagai pemuda Lampung, kita malu atas proses musda yang sangat buruk ini dan merupakan proses pengaderan gagal,'' ungkapnya.

    Terpisah, ketua terpilih Teguh Wibowo mempersilakan aliansi menolak hasil Musda XII. Menurutnya, ini bagian dari dinamika organisasi.

     ''Saya terpilih menjadi ketua KNPI Lampung sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) KNPI, mereka (aliansi, Red) ikut musda sampai pembentukan tim formatur hingga penutupan,'' kata Teguh via sambungan telepon, tadi malam.

    Ia menambahkan, musda di Graha Bintang Malahayati sah dan sesuai mekanisme.  ''Buktinya persidangan berjalan lancar, tidak ada penundaan sidang atau skorsing. Peserta sidang juga tidak ada yang walk out (WO),'' tambahnya.

    Ke depan, sambung Teguh,  KNPI Lampung  merupakan wadah berhimpun para OKP.  ''Kita akan mengakomodasi dan merangkul OKP untuk kemajuan pemuda di Lampung,'' pungkasnya. (why/p6/c3/ary)

 

Wajah Kota Makin Amburadul

Posted: 21 Apr 2014 07:18 AM PDT

Satker Abaikan Kepentingan Umum
BANDARLAMPUNG – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2030 masih jauh panggang dari api. Kondisi ini ditengarai karena ulah satuan kerja (satker) yang lebih mendahulukan kepentingan perorangan maupun kelompok tanpa melihat kepentingan warga Kota Bandarlampung yang menempati wilayah bersangkutan.

Kondisi itu juga diakui Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha. Politisi Golkar ini menilai, RTRW Bandarlampung masih jauh dari rencana yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 10/2011.

Menurutnya, Perda RTRW tersebut telah disahkan oleh Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. pada 21 Oktober 2011 terkesan diabaikan oleh satker terkait. Ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan yang diduga melanggar RTRW Bandarlampung pada kurun 2012-2014.

''Ini bukti ketidakkonsistenan Pemkot Bandarlampung dalam hal ini satuan kerja terkait dalam mengelola, mempertahankan, maupun menerapkan perda yang telah disahkan. Tentu kondisi ini harus menjadi perhatian pemkot. Jangan sampai perda yang telah disahkan diabaikan karena suatu kepentingan,'' kata Benson –sapaan akrabnya– kemarin.

Pantauan Radar Lampung, hampir di seluruh kawasan terjadi penyimpangan RTRW. Di wilayah Labuhanratu dan Rajabasa misalnya. Wilayah yang diplot sebagai kawasan pendidikan ini malah berdiri berbagai tempat hiburan dan pusat perbelanjaan.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Langkapura dan Kemiling. Di wilayah ini malah berdiri sebuah rumah sakit ibu dan anak. Berdiri pula beberapa pusat perbelanjaan. Padahal, fungsi utama kawasan ini diperuntukkan bagi Pengembangan holtikultura, kawasan konservasi, pengembangan kawasan permukiman dan pariwisata.

''Kalau memang mau kota ini rapi, cobalah mulai saat ini lebih diperhatikan pembagian zonanya. Jangan sampai Perda RTRW diabaikan lantaran ada kepentingan lain. Saran saya, pemkot harus tegas dalam memperbaiki pembangunan Bandarlampung dengan mengacu ke RTRW,'' tegasnya.

Disinggung tentang kemungkinan revisi perda yang kini dinilai sudah tidak sesuai lagi seiring pengembangan wilayah Bandarlampung yang sudah 20 kecamatan, Benson membuka tangan. Namun demikian, pihaknya menyarankan agar aturan yang ada saat ini harus dapat benar-benar dijalankan sebelum revisi ditetapkan kelak.

''Ya kalau mau merubah RTRW itu, pemkot harus mengajukan ke DPRD. Nanti kami akan merevisinya. Tapi sebelum itu, Perda RTRW yang lama dijalankan. Kan belum ditetapkan revisinya,'' ujarnya.

Politisi kawakan ini meminta seluruh pihak bersama-sama membangun Bandarlampung menjadi lebih baik dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. ''Kalau tidak ada ketegasan dari pemkot, nanti lama-kelamaan tata ruang kota menjadi berantakan,'' tandasnya. (red/ynk/eka/why/gie/fit/p5/c3/fik)

Hadapi Kemarau, Distan Kerahkan SLPHT

Posted: 21 Apr 2014 07:18 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Menjelang musim kemarau, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Distan TPH) Lampung bersiap diri. Satker ini akan mengedepankan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebagai ujung tombak untuk membantu para petani menghadapi musim kemarau tahun ini.

    Kepala Distan TPH Lampung Lana Rekyanti mengatakan, SLPHT ada di setiap daerah. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat. SLPHT merupakan unit yang paling dekat dengan petani.

    ''Kami minta mereka terus mengedukasi petani agar dapat semakin meminimalisasi kerugian," katanya.

    Tahun lalu, lahan yang terkena dampak kemarau tidak terlalu luas, hanya sekitar 2.700 hektare. Distan TPH, menurutnya, juga telah mengambil tindakan cepat.

    ''Sudah langsung disulam dari benih bantuan pemerintah pusat sehingga tidak ada masalah. Buktinya, produksinya tidak terganggu, malah meningkat," ungkapnya.

    Tahun lalu, sambung Lana, produksi beras di Lampung mencapai 1.885.446 ton. Jumlah ini lebih tinggi daripada total konsumsi masyarakat sebanyak 864.242 ton atau mengalami surplus 958.984 ton.

    Produksi beras di Lampung diproyeksikan terus meningkat. Pada 2014, produksi kebutuhan pokok ini ditargetkan meningkat 5 persen dari tahun lalu.

Ia menilai sebagai daerah sentra produksi padi, ketersediaan beras bakal konsisten untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Lampung. Bahkan, komoditas ini juga mampu menyuplai kebutuhan nasional. ''Kita juga akan menyuplai kebutuhan beras Jakarta sesuai perjanjian kerja sama beberapa waktu lalu," paparnya.

Sementara itu, untuk makin meningkatkan mutu beras Lampung, Distan TPH telah mengeluarkan program registrasi produk. Melalui kebijakan ini, setiap produksi beras akan dilakukan pengecekan secara detail. Mulai dari tanam hingga tata cara penggilingan. (eka/p1/c1/fik)

Gerah, DPP Bakal Jemput Alay

Posted: 21 Apr 2014 07:17 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Berlarut-larutnya masalah pembangunan Pasar Smep dan Pasar Tugu oleh PT Prabu Artha membuat Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung gerah. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya meminta penjelasan Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias Alay.

Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar mengaku, pihaknya sudah beberapa kali menghubungi Alay untuk menanyakan perkembangan pembangunan dua pasar itu. Namun, hingga kemarin belum ada obrolan maupun komunikasi.

Untuk itu, pihaknya berinisiatif meminta staf DPP untuk menjemput Alay agar datang ke pemkot. ''Ya nanti kami akan jemput dia (Alay, Red). Dia sulit dihubungi. Makanya, kami akan jemput bola,'' kata Khasrian saat dihubungi melalui ponselnya kemarin (20/4).

Menurutnya, upaya ini merupakan usaha terakhir mereka untuk mengklarifikasi masalah. Pasalnya, sejak beberapa pekan lalu, DPP sudah berupaya memanggil Alay namun panggilan tersebut belum kunjung dipenuhi.

''Kami tunggu besok (hari ini) saja apa hasil obrolan kami dengan Alay. Yang pasti, kami tetap memantau proses pembangunan kedua pasar itu,'' ungkapnya.

Khasrian mengancam akan mempertimbangkan untuk memberhentikan kontrak kerja PT Prabu Artha, jika panggilan itu tidak juga diindahkan. ''Tapi nantilah keputusannya. Dilihat dahulu hasil pertemuan dengan investor. Tunggu saja,'' pintanya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Hamonangan Napitupulu meminta pihak eksekutif untuk bersikap tegas. Apabila memang tidak ada kepastian, pemkot bisa saja memutus kontrak kerja PT Prabu Artha.

''Sebenarnya, saya sudah mengingatkan kepada DPP untuk hati-hati dengan investor. Siapa tahu nanti dia kabur. Nah, ini kan ada indikasi kalau investor kabur. Kalau sudah kabur, pedagang yang menjadi korban. Maka harus ada evaluasi,'' tegasnya.

Dalam pertemuan nanti, Hamonangan meminta adanya kepastian terkait kelanjutan renovasi dua pasar tradisional yang bakal dibangun menjadi pasar semi modern itu.

''Harus dipastikan seperti apa kelanjutannya supaya pedagang tidak resah. Karena kan pedagang sudah membayar uang muka, berarti harus ada kejelasan seperti apa ke depannya,'' tukas politisi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan, dalam evaluasi nanti, harus juga dilihat masalah progres renovasinya. Apalagi, sebelumnya pembangunan sempat stagnan beberapa bulan. Secara teknis, kondisi ini berpotensi membuat molor target penyelesaian renovasi pasar.

''Dalam MoU antara pemkot dengan investor kan sudah jelas terkait renovasi pasar. Maka itu, renovasinya juga harus jelas. Kontrak kerja harus dilaksanakan. Jangan sampai kontrak itu diabaikan,'' tandasnya.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, Radar Lampung belum berhasil mendapat konfirmasi Alay. Saat dihubungi tadi malam meski aktif, Alay tidak kunjung mengangkat teleponnya. Pesan singkat yang dikirimkan pun tak kunjung dibalas. (red/p5/c3/fik)

Kamis, 17 April 2014

Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka

Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka


Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Terjadinya kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram (kg) di Lampung menuai perhatian Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas). Kepala Bidang Elpiji Hiswanamigas Lampung Tri Purnomo menegaskan, stok elpiji 3 kg seharusnya dalam kondisi aman. Sebab, kuota elpiji di provinsi ini selalu bertambah.

Dia menjelaskan, pada tahun pertama 2009 saat konversi minyak tanah ke gas, jumlah tabung yang dibagikan ke masyarakat Lampung sebanyak 1.740 juta.

Sementara, sampai kini untuk 2014, kuota elpiji sudah menjadi 118 ribu metrik ton. Kemudian pada 2013, kuotanya bertambah hanya 108 ribu dan pada 2012 kuota gas bersubsidi hanya 87 ribu metrik ton. Artinya ada peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya.

''Jadi masyarakat Lampung tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan gas bersubsidi. Sebab, Pertamina setiap tahunnya menambah kuota menyesuaikan tingkat pertumbuhan penduduk di Lampung,'' tegasnya.

Terkait kondisi sekarang, Tri meminta masyarakat agar dapat langsung membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan, bukan ke pengecer. Sebab, masyarakat bisa berhemat koceknya hingga Rp5 ribu.

''Kalau beli di pengecer seperti warung kan mereka mau untung juga. Sehingga bisa jual Rp20 ribu. Sementara, kalau di pangkalan hanya Rp15 ribu. Jadi, dari sisi harga, jauh lebih murah. Semakin banyak pengecer, warung-warung jual, jadi makin mahal,'' katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa mengadukan jika pangkalan tidak melayani pembelian untuk rumahan dan/atau memberikan harga yang sama dengan eceran. Sebab, Pertamina dan Hiswanamigas sudah mengimbau setiap agen maupun pangkalan agar memprioritaskan pembeli rumahan dibanding pengecer.

Di mana, pangkalan diwajibkan mengalokasikan kuota sebanyak 50 persen untuk pembeli dari masyarakat sekitar. ''Jika mendapat laporan demikian dari masyarakat, seketika itu juga Hiswanamigas akan memberikan sanksi. Yakni kuotanya akan dikurangi 50 persen,'' tegasnya.

Pemerintah, Pertamina, dan Hiswanamigas, menurutnya, memiliki kontrol hanya sampai pangkalan, tidak ke pengecer. ''Namanya simolek (sistem monitoring elpiji tiga kilo, Red). Kalau pangkalan itu menjual dengan harga tinggi, akan diberikan sanksi administratif yakni kuotanya dikurangi 50 persen atau dipindah ke pangkalan terdekat,'' terangnya.

Jadi, imbuh dia, meski agen dikurangi kuotanya, masyarakat tetap tidak kekurangan pasokan. Karena 50 persen punya agen itu dipindah ke agen terdekat yang masih satu rayon.

Diketahui, keberadaan tabung gas elpiji 3 kg pada tingkatan pengecer di Lampung langka. Akibatnya, harganya mengalami kenaikan. Sarto (40) misalnya. Pengecer elpiji yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol ini mengatakan, kini ia menjual tabung gas elpiji 3 kg sebesar Rp20 ribu dari harga awal yang hanya Rp18 ribu. Menurutnya, kenaikan tersebut disebabkan pasokan dari agen maupun Pertamina dikurangi, dan distribusinya juga telat.

Senada disampaikan Darto, salah satu pengecer elpiji yang juga pemilik Toko Muli Tani di Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, TkT. Menurut dia, penyebab kelangkaan elpiji 3 kg karena pasokan dari distributor tidak sesuai pesanan.

''Harga elpiji sudah dua pekan ini dijual Rp20 ribu. Kami terpaksa menaikkan harga ecerannya, karena distribusinya lama dan stok dikurangi yang tadinya 30 menjadi 15 tabung,'' katanya.

Pendapat sama juga disampaikan Dewi, salah satu ibu rumah tangga yang beralamatkan di Kelurahan Tamin, Tanjungkarang Pusat. Dia mengaku, sudah dua hari ini kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Jika ada, harganya sangat tinggi.

Terkait kelangkaan elpiji ini, Sales Executive Elpiji PT Pertamina Cabang Lampung Valino mengatakan, PT Pertamina memang tengah mengurangi kuota atau jatah elpiji 3 kg ke masing-masing agen. Tujuannya untuk menertibkan pengecer nakal dan menormalkan kembali harga elpiji di lapangan.

Sebab, elpiji 3 kg di lapangan kini tembus sampai Rp30 ribu. Padahal, sesuai dengan surat keputusan gubernur serta wali kota dan bupati di masing-masing daerah, harganya ditetapkan Rp15 ribu per tabung.

''Jadi memang, kuota sedang kami kurangi. Dengan maksud untuk menormalkan kembali harga elpiji dan menertibkan pengecer nakal,'' katanya.(eka/p2/c3/whk)

Polda Uji Sampel Ulang

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Penyidik Polda Lampung, sepertinya, tidak mau bertindak gegabah dalam menyelidiki tercemarnya sumur warga. Di mana diduga diakibatkan bocornya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Terlebih, dalam menangani kasus ini, Polda Lampung diterpa kritikan yang menyatakan plinplan dalam penyelidikannya. Sebab sebelumnya, polda menyatakan memberhentikan penyelidikan kasus ini. Tetapi sepekan kemudian setelah hasil uji laboratorium dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Lampung membuktikan adanya pencemaran, polda melanjutkan penyelidikannya lagi.  

Informasi yang dihimpun Radar Lampung di Polda Lampung kemarin, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan uji sampel ulang. Hal itu dilakukan guna menguatkan bukti-bukti yang kini telah dipegang penyidik.

''Ya, penyidik mengirimkan kembali sampelnya ke laboratorium untuk diuji,'' ujar sumber Radar Lampung di Polda Lampung kemarin.

Menurut sumber itu, pengiriman sampel ulang ini dilakukan setelah Radar kembali memberitakan hasil uji lab dari BPPLH yang menyatakan hasilnya di atas baku mutu.

Sayangnya, saat dikonfirmasi kemarin, Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih tidak menjawab dengan tegas terkait masalah ini. Menurutnya, memang perkara tersebut masih tahap pengumpulan data, bahan, dan keterangan oleh penyidik. Sehingga, dimungkinkan saja adanya proses uji laboratorium, untuk memastikan apakah memang ada pencemaran dari IPAL itu atau tidak.

Sementara, Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab mengatakan, pihaknya juga masih mempelajari hasil uji lab dari BPPLH Pemprov Lampung sehingga belum ada kesimpulan.

''Memang indikasi pencemaran ada, berdasarkan uji lab tersebut. Namun masih kami pelajari, apakah pencemaran ini berkaitan dengan IPAL RSUDDT atau tidak. Atau pencemaran tersebut berasal dari septic tank, masih dipelajari semuanya. Belum ada kesimpulannya,'' tegasnya.

Rejab memastikan, proses ini tidak akan lama, dan selesai dalam beberapa hari ke depan. ''Setelah selesai, hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan. Bergantung keputusan pimpinan nantinya bagaimana. Nanti pasti kami informasikan,'' tuturnya.

Diketahui, hasil uji lab menunjukkan di atas baku mutu. Informasi yang dihimpun Radar, pengolahan air limbah melalui IPAL merupakan cara atau upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Hal ini untuk memenuhi baku mutu sehingga laik untuk dibuang ke lingkungan. Atau, dimanfaatkan kembali.

IPAL adalah salah satu fasilitas utama yang harus ada dan beroperasi dengan baik. Pentingnya IPAL bagi rumah sakit tertuang dalam Permenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dan juga ada dalam PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Seperti diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau. Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. (eka/p2/c3/whk)

Wali Kota Pastikan Tak Menghambat

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

Soal Belum Adanya Kadiskes Definitif
BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. memastikan pembangunan bidang kesehatan di kota ini tetap berjalan, kendati belum menunjuk kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) definitif. Pernyataan itu disampaikan untuk menepis pernyataan Sekretaris Diskes Amran pada Selasa (15/4) yang menyatakan masih menunggu kepastian jabatan definitif Kadiskes untuk menggelar tender.

Herman H.N. menyatakan, proses tender dapat dilakukan tanpa harus menunggu Kadiskes definitif. Karena itu, ia meminta jajaran Diskes segera menggelar tender.

''Meski Kadisnya belum ada, saya rasa nggak ada masalah. Karena ada atau tidaknya Kadis, semua kegiatan program pembangunan harus tetap berjalan. Sebab, masih ada pejabat lainnya seperti sekretaris sampai kepala bidang. Semuanya tetap harus berjalan, nggak ada yang ditunda-tunda, tender juga harus segera dilaksanakan!'' tegasnya kemarin.

Dia mengungkapkan, hingga kini, dirinya masih mencari sosok yang tepat untuk menduduki posisi Kadiskes menggantikan dr. Wirman yang dipenjara akibat korupsi.

''Ya, memang belum ada sosok yang cocok untuk jadi Kadiskes. Masih mencari. Tapi, kalau sekretarisnya mampu, ya kenapa nggak. Tetap saya akan lihat dahulu apakah memang benar mampu. Kalau ya, segera saya angkat,'' lanjutnya.

Herman H.N. mengungkapkan, selama ini dalam memilih pejabat eselon II tidak pilih kasih. Selama pejabat tersebut mampu, pasti tetap dipertahankan. ''Kalau nggak mampu, ya silakan minggir!'' tegasnya.

    Sebelumnya, Amran mengatakan, penyebab Diskes belum mulai proses tender pengerjaan proyek fasilitas kesehatan tahun anggaran 2014 lantaran tidak adanya Kadiskes definitif.

''Ya, kami masih menunggu kepastian jabatan definitif Kadisnya. Kalau kami sih ingin secepatnya. Tapi ini kan keputusannya ada di Pak Wali Kota. Kami masih menunggu,'' ucap Amran, Selasa (15/4).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang didapat, hingga kini dari pejabat eselon II, belum ada yang berani menyatakan diri siap menjadi Kadiskes setempat.

''Mengapa kami sangat menunggu dan tidak juga tender? Ya kan dalam proses tender dan pengerjaan proyek fasilitas kesehatan ini harus ada perangkat pejabat yang lengkap. Termasuk pimpinannya. Pimpinan itu kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Sampai sekarang tidak ada yang berani menjadi KPA,'' tegasnya. (eka/p2/c3/whk)

Jumlah Angkot Membengkak

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Program Pemkot Bandarlampung untuk menekan laju pertumbuhan jumlah angkutan kota (angkot) di kota ini sepertinya tidak berhasil. Sebab, berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Bandarlampung, hingga April 2014 ada 1.047 angkot yang beroperasi. Sementara tahun lalu hanya 797 unit.

    ''Ya, jumlah itu yang tercatat di Dishub, artinya yang mengurus izin usaha atau trayek. Nah, yang bodong belum tercatat. Penambahan jumlah tersebut terbagi di beberapa trayek. Paling banyak pertambahan ada di rute Tanjungkarang–Rajabasa sebanyak 123 angkot, lalu rute Tanjungkarang–Kemiling 101 angkot, dan rute Sukaraja–Srengsem 94 angkot,'' ujar Kadishub Bandarlampung Rifa'i kemarin.

     Sementara, Humas Perhimpunan Pemilik dan Pengemudi Angkot Se-Bandarlampung (P3ABL) Nusirwan mengatakan, berdasarkan data organisasinya, hingga kini baru 550 sopir yang memegang kartu tanda anggota (KTA). Menurutnya, masih ada yang mengurus KTA di masing-masing wilayah.

''Kami tengah menargetkan seluruh sopir angkot tergabung dalam P3ABL dan memiliki KTA, sehingga dapat menertibkan keberadaan angkot di kota ini,'' katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Dishub dan Satlantas Polresta Bandarlampung, KTA itu nantinya diakui juga oleh Satlantas. Sehingga, untuk sopir yang tidak memiliki KTA, dapat ditindak. Ini untuk menghindari adanya sopir-sopir nakal yang tidak bertanggung jawab.

    Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Operasional Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Bambang Simon menambahkan, pihaknya tidak hanya merazia beberapa trayek atau jurusan untuk menertibkan angkot bodong, tapi juga semua.

Razia, lanjut dia, akan dilakukan secara rutin dan bertahap. Ia memastikan razia yang dilakukan bukan kegiatan seremonial saja. sebab, razia juga akan dilakukan secara acak di berbagai titik dan setiap waktu tanpa ada pemberitahuan. Untuk angkot bodong yang sengaja bersembunyi, akan di sisir.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengatakan, kebijakan Dishub yang terus memberikan izin kepada angkot untuk beroperasi selain akan menambah banyak angkot bodong juga akan semakin menambah kemacetan.

''Harusnya bisa mereka kendalikan, gerakkan lagi upaya pengadaan transportasi massal,'' pungkasnya. (eka/p2/c3/whk)

Kirim Delegasi ke Seychelles

Posted: 17 Apr 2014 06:54 AM PDT

BANDARLAMPUNG –Lampung punya peluang memperkenalkan diri ke dunia internasional. Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai ini bakal mengirimkan perwakilan pada Karnaval Internasional di Kota Victoria, Republik Seychelles. Even akbar itu bakal dihelat pada 24–27 April 2014.

Kota Victoria dipilih lantaran punya pendapatan per kapita mencapai USD28.000 per tahun. Kota di benua Afrika itu memang bertumpu pada sektor pariwisata.

Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan, langkah Kota Victoria yang memaksimalkan potensi pariwisata harus dicontoh oleh Provinsi Lampung. Bahkan, menurutnya, pemprov bisa mendatangkan investor dari negara itu untuk melihat potensi Lampung.

Mantan birokrat Pemprov Lampung ini menilai, antara Kota Victoria dan Lampung punya sejumlah kesamaan. Di antaranya potensi geografis yang condong pada sektor kelautan.

''Dari geografis, kita hampir sama. Hanya luas kita lebih besar. Saya pikir, potensi kita sama. Tinggal pengelolaannya saja yang perlu dikembangkan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Herlina Warganegara mengatakan, keikutsertaan Lampung dalam Karnaval Internasional di Victoria adalah yang pertama.

Dalam karnaval itu, Lampung akan memperkenalkan budaya yang ada di Lampung. Seperti Tari Limban Wayan dan patung burung balo-balo khas Lampung. ''Tari ini merupakan juara pada kontes tahun lalu. Tari ini mencerminkan kecantikan dan keanggunan dari muli-muli Lampung," katanya.

Dia berharap, dengan keikutsertaan Lampung yang pertama ini dapat lebih memperkenalkan dan mempromosikan Lampung di kancah internasional. Karena itu, dia sangat berharap tim yang dikirimkan ke sana dapat tampil maksimal.

''Ini adalah salah satu bentuk upaya kami mempromosikan Lampung untuk dikenal di taraf internasional. Pasti hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan pariwisata Lampung. Bisa saja ini menarik perhatian wisatawan," ungkapnya. (abd/p1/c2wdi)

Selasa, 15 April 2014

BPPLH Akui Ada Pencemaran

BPPLH Akui Ada Pencemaran


BPPLH Akui Ada Pencemaran

Posted: 15 Apr 2014 06:44 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung akhirnya buka suara terkait hasil uji laboratorium (lab) dugaan pencemaran sumur warga akibat bocornya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Kendati tidak secara tegas, BPPLH Bandarlampung berpendapat sama dengan BPPLH Pemprov Lampung, bahwa rumah sakit pelat merah itu mencemari sumur warga.

''Ya, indikasi pencemarannya sudah ada. Itu berdasarkan hasil uji lab. Namun masih kami pelajari apakah pencemaran ini berkaitan dengan IPAL RSUDDT atau tidak. Atau pencemaran tersebut berasal dari septic tank. Jadi masih dipelajari semuanya,'' ujar Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab kepada Radar Lampung saat ditemui di Pemkot Bandarlampung kemarin (14/4).

Lalu apa saja parameter yang mengindikasikan terjadinya pencemaran? Mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu mengaku tidak hafal. ''Saya tidak hafal parameter yang digunakan, datanya juga tidak saya pegang sekarang,'' tegas Rejab.

Berapa waktu yang dibutuhkan BPPLH untuk mempelajarinya, Rejab juga mengaku tak dapat memastikan. ''Setelah kami pelajari kan hasilnya dilaporkan ke pimpinan. Bergantung keputusan pimpinan nantinya bagaimana. Kalau sementara ini kan kami sudah minta RSUDDT untuk memperbaiki saluran IPAL-nya, untuk ditinggikan pipanya,'' terangnya.

Instruksi ini, menurutnya, telah diberikan kepada RSUDDT sepekan lalu. Ketika itu, ia bersama Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengecek rumah sakit itu. Namun, Rejab belum kembali mengecek apakah instruksi tersebut telah dilakukan atau belum.

''Belum kami cek lagi. Tapi sudah diminta untuk membuat saluran agar pembuangan diarahkan ke kali. nanti akan kami cek,'' janjinya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium BPPLH Lampung Soraya mengaku, hasil uji lab sudah keluar. Menurutnya hasil lab memang menunjukkan sampel yang diuji berdampak pada pencemaran. Sebab, hasilnya di atas baku mutu.

''Saya tidak bisa menjelaskan perinciannya, kalau secara garis besar, rumah sakit itu sudah mencemarkan karena angkanya di atas baku mutu,'' ujarnya. Namun, ia tak merinci berapa nilai standar baku mutu dan berapa baku mutu yang diperoleh dari RSUDDT.

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau. Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. (eka/p2/c3/whk)

Gawat, DPP Lost Contact dengan Pengembang

Posted: 15 Apr 2014 06:42 AM PDT

Nasib Pasar Smep dan Tugu Kian Tak Jelas
BANDARLAMPUNG – Kelanjutan pembangunan Pasar Smep dan Pasar Tugu kian tak jelas. Janji akan adanya aktivitas pembangunan usai pemilihan umum pun belum terwujud. Bahkan, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung mengaku kesulitan menghubungi PT Prabu Artha selaku pengembang dua pasar besar di Kota Tapis Berseri tersebut.

    ''Saya hubungi Alay (Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo, Red) dari Jumat (11/4), tapi tidak diangkat. Sampai tadi pagi (kemarin pagi) juga belum diangkat, padahal teleponnya aktif. Saya menghubunginya untuk menanyakan kelanjutan perkembangan pembangunan dua pasar tersebut,'' kata Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar kemarin.

    Namun, lanjut dia, menurut stafnya yang berada di Pasar Smep, Sabtu (12/4), Alay datang dengan lima atau enam orang. ''Tidak tahu jelas apa yang dilakukannya di sana. Tapi menurut pegawai saya, seperti mau cek lokasi,'' ucapnya.

Dia mengungkapkan, Pemkot Bandarlampung berharap rekanan dapat segera melakukan pembangunan, jangan sampai terlalu dekat dengan batas waktu perjanjian kerja sama.

    ''Jangan mepet-mepet lah kalau mau mengerjakannya. Nanti pembangunannya tidak maksimal. Memangnya tukang sulap, seketika bisa selesai,'' katanya.

    Dia mengaku, pihaknya tak henti-hentinya terus mendesak dilanjutkan pembangunan itu. Jika memang terdapat kendala dalam pelaksanaan, Khasrian meminta pengembang melapor ke pemkot.

''Kalau memang tak sanggup, ya bilang saja. Terus mundur. Nanti, kami cari rekanan pengganti yang sanggup membangun,'' tegasnya.

    Khasrian menuturkan, pemkot telah berupaya mempercepat proses pembangunan, karena tak ingin membuat pedagang terus resah. Karenanya, surat teguran pernah dilayangkan ke PT Prabu Artha. Bahkan, dipanggil dan diajak berkoordinasi pun sudah.

''Kalau masih tidak mau angkat telepon saya, nanti akan kami cari dia. Akan terus didesak dan dipertanyakan komitmennya untuk membangun Pasar Smep juga Pasar Tugu ini,'' tegasnya.

    Sementara, saat dihubungi Radar Lampung kemarin, meski telepon selulernya dalam kondisi aktif, Alay tidak menjawab. Namun, ia membalas pesan singkat yang dikirimkan.

''Aku lagi rapat Pasar Smep, sabar, pasti dibangun. Percaya saja ya, tunggu ya!'' tulisnya dalam pesan singkat yang dikirimkan ke Radar Lampung.

    Pantauan koran ini di Pasar Smep kemarin, memang belum terlihat adanya aktivitas pembangunan. Lubang besar seperti kolam yang berada di lokasi pembangunan masih berisi air dan dipenuhi sampah. Hanya terlihat satu unit alat berat berupa ekskavator di sana, namun tidak difungsikan.(eka/p2/c3/whk)

Disbertam Nilai PLN Bandel

Posted: 15 Apr 2014 06:41 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung ternyata memendam kekesalan sejak lama dengan PT PLN (Persero) Tanjungkarang terkait penebangan pohon yang sering dilakukan perusahaan tersebut.

Kadisbertam Bandarlampung Budiman mengaku, pihaknya sudah lama menyampaikan kekesalan ini ke PLN, namun tak pernah ditanggapi. Padahal, selama ini PLN tidak pernah meminta izin maupun berkoordinasi jika akan menebang pohon di Kota Tapis Berseri.

''Jangankan izin, memberitahu saja tidak. Padahal, setiap kesempatan rapat dengan mereka, saya selalu sampaikan komplain, kalau ingin memangkas pohon untuk koordinasi, agar pemangkasan tidak asal-asalan dan rapi,'' katanya.

    Seperti penebangan yang dilakukan di Jl. Pangeran Emir M. Noer, Budiman mengaku sudah pernah menawarkan untuk dikerjakan bersama-sama. ''Alat kami kan lebih lengkap. Jadi, biar kami yang pangkas pohonnya, mereka yang bertugas mematikan aliran listriknya, tapi tetap saja tidak digubris!'' sesal Budiman.

    Menurut Budiman, pemangkasan yang dilakukan PLN asal-asalan dan tidak rapi. Itu juga yang sering menyebabkan pohon roboh. ''Makanya, kami minta koordinasi lah dengan kami. Kami dukung kok pemangkasan. Bahkan sudah pernah kami tawarkan pemangkasan dilakukan di luar jam kerja, Sabtu atau Minggu. Tapi tetap saja hasilnya nihil,'' ungkapnya.

    Tak hanya dirinya, Budiman mengaku sudah pernah menyuruh stafnya beberapa kali mendatangi PLN Tanjungkarang untuk menyampaikan masalah ini. ''Kalau begini terus juga jadi tidak efektif, karena bekerja dua kali. Setelah mereka pangkas pohonnya, nanti kami pangkas lagi untuk merapikannya,'' jelas mantan camat Tanjungkarang Timur ini.

Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Bedjo Dewangga mengatakan, penebangan yang dilakukan PT PLN akan berdampak pada sistem sirkulasi kehidupan.

''Ya harus dijaga dong, pohon itu kan layak untuk dipelihara. Mereka itu tumbuh loh, segala sesuatu yang hidup itu harus dipelihara dengan baik!'' ujarnya, Minggu (13/4).

Terkait alasan PLN melakukan penebangan lantaran ingin memperlancar jaringan listrik, Bedjo menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. ''Kami sarankan PLN jangan buat jaringan listrik di dekat pohon, cari tempat lain saja, jangan malah mengorbankan pohon dong. Atau buat jaringan di bawah tanah,'' katanya.

Pada kesempatan kemarin, Bedjo juga meminta kepada PLN mengganti pohon-pohon yang sudah ditebang. ''Ya, harus ada ganti rugi! Pohon itu dijaga dari 3–5 tahun. Tapi, kalau mau menebangnya sangat mudah, cukup satu menit saja bisa ditebang. Nah, ini juga harus diperhatikan PLN! Kami menunggu pohon itu hidup sampai lima tahun, kok mereka malah seenaknya menebang,'' sesalnya.

Diketahui, Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab juga mengaku kecewa dengan sikap PLN yang sering menebang atau memangkas pohon di areal penghijauan kota. Baik di kawasan hutan kota maupun kanan-kiri jalan (kakija) dan kanan-kiri sungai (kakisu) dengan alasan memperlancar jaringan listrik.

''Bagaimana tidak kecewa, pemkot sudah menanam pohon dan merawatnya di sejumlah kawasan penghijauan kota demi kenyamanan bersama, namun tanpa basa-basi PLN main tebang atau pangkas,'' sesal Rejab, Sabtu (12/4).

Sementara saat dikonfirmasi, Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa mengaku, tidak mengetahui jika ada penebangan maupun pemangkasan yang dilakukan oleh perusahaannya.

Ia menyatakan, jika memang ada pemangkasan yang dilakukan petugas PLN, untuk kepentingan kelancaran jaringan listrik di kota ini.

''Biasanya kalau ada pemangkasan, di sekitar pohon ada kabel jaringan. Nah jika keberadaan pohon tersebut dianggap mengganggu jaringan, terpaksa kami pangkas,'' terangnya.

Sebab, pohon yang menyentuh penghantar 20 KV pada jaringan tegangan menegah akan memadamkan aliran listrik.

Lalu apakah PLN berkoordinasi dengan pemkot saat menebang atau memangkas pohon? I Ketut Darpa mengaku, memang seharusnya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disbertam maupun BPPLH.

''Tetapi untuk masalah koordinasi, nanti saya tanyakan dengan penanggung jawab yang menebang pohon. Sebab, saya belum tahu kalau masalah itu,'' ujarnya. (eka/p2/c3/whk)

Dua Pejabat Polda Diganti

Posted: 15 Apr 2014 06:41 AM PDT

GERBONG mutasi Polda Lampung kembali bergerak. Dua jabatan utama, masing-masing kepala Satbrimobda Lampung dan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) diganti. Kepala Satbrimobda Lampung yang tadinya dijabat Kombespol Subnedih digantikan Kombespol Imam Santoso yang tadinya berdinas di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Sementara Subnedih dipromosikan menjadi kepala Satbrimobda Kalimantan Timur.

Sementara Dirkrimsus Polda Lampung kini dijabat Kombespol Mashudi yang sebelumnya berdinas di Bareskrim Mabes Polri. Pejabat sebelumnya, Kombespol Reynhard Silitonga, menjalani pendidikan di Sekolah Perwira Pimpinan Tinggi (Sespati) Polri.

Kabidhumas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, mutasi pejabat di Polri merupakan salah satu upaya penyegaran organisasi pada aspek sumber daya manusia dan pembinaan kesatuan.

"Momentum sertijab ini merupakan implementasi proses pemantapan kepemimpinan yang bergulir secara berkesinambungan dalam institusi Polri sebagai aplikasi pembinaan karir Bhayangkara dalam dinamika organisasi yang bermuara pada peningkatan kualitas organisasi guna menjawab tantangan tugas serta  perkembangan lingkungan strategis yang semakin berat dan kompleks," ungkapnya kemarin (14/4). (why/p2/c2/whk)

Sabtu, 12 April 2014

Uji Lab di Atas Baku Mutu

Uji Lab di Atas Baku Mutu


Uji Lab di Atas Baku Mutu

Posted: 11 Apr 2014 07:11 AM PDT

Dugaan Pencemaran oleh RSUDDT
BANDARLAMPUNG – Polemik hasil laboratorium terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) berlanjut. Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung menyatakan hasil uji laboratorium belum keluar.
Padahal, BPPLH Lampung membeberkan lab tersebut sudah keluar. Dan, hasilnya limbah RSUDDT berperan mencemari sumber air warga.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium BPPLH Lampung Soraya mengaku, hasil lab sudah keluar. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan hasil tersebut. ''Sudah keluar kok. Hasilnya, sudah saya serahkan ke pegawai BPPLH Bandarlampung. Langsung tanya saja ke sana. Sebab, mereka yang berhak menjelaskan hasilnya,'' kata dia via ponsel kepada Radar Lampung.

Menurutnya, BPPLH Lampung hanya berhak meneliti sampel itu. Tetapi, ia memastikan, hasilnya sudah dikeluarkan. Lalu, apakah hasil tersebut berdampak pada pencemaran? Soraya kembali irit bicara. Hanya, hasil lab berdampak pada pencemaran. Sebab, hasilnya di atas baku mutu.

''Saya tidak bisa menjelaskan perinciannya, kalau secara garis besar, rumah sakit itu sudah mencemarkan karena angkanya di atas baku mutu,'' ujarnya. Namun, ia tak merinci berapa nilai standar baku mutu dan berapa baku mutu yang diperoleh dari RSUDDT.

Meski BPPLH Lampung sudah bicara soal hasil uji lab, Kepala BPPLH kota justru mengaku sebaliknya. Ia menyatakan, hasil lab belum keluar. ''Belum keluar kok, dalam tahap pengujian lab,'' ucapnya singkat via ponsel.

Informasi yang dihimpun Radar, pengolahan air limbah melalui IPAL merupakan cara/upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Hal ini untuk memenuhi baku mutu sehingga laik untuk dibuang ke lingkungan. Atau, dimanfaatkan kembali.

IPAL adalah salah satu fasilitas utama yang harus ada dan beroperasi dengan baik. Pentingnya IPAL bagi rumah sakit tertuang dalam Permenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dan juga ada dalam PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau.

Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. Hal itu diungkapkan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung. Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

    Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

''Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan rumah sakit, bisa jadi pencemaran berasal dari IPAL. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan rumah sakit. Kalau dekat, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,'' paparnya.

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh rumah sakit, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum rumah sakit ada, seperti apa kondisinya. Dan setelah berdiri, apa kondisinya.

''Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki rumah sakit. Setiap rumah sakit biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,'' katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan rumah sakit juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL juga harus memenuhi baku mutu.

''Setiap limbah cair yang dibuang kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,'' ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit. Di mana, jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu. ''Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/wdi)

Siap Lelang Aset Satono

Posted: 11 Apr 2014 07:08 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersiap melelang puluhan aset terpidana koruptor Satono. Kejati memberi tenggat waktu hingga Minggu (20/4) untuk keluarga membayar uang pengganti. Jika tak kunjung dibayar, Kejati memastikan aset bakal dilelang. Total ada 28 aset Satono di Bandarlampung. Dan 7 aset tersebar di Mesuji dan Tulangbawang.

''Saat ini penyidik menunggu keluarga Satono untuk melunasi. Baru kami lakukan proses lelang,'' kata Asisten Intel Kejati Lampung Sarjono Turin via ponsel kemarin.

Untuk mekanisme lelang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung yang akan melakukan eksekusi. Kejari bertanggung jawab mengurusi harta mana saja yang lebih dahulu dilelang. Ia menjelaskan, rencana lelang ini sudah direncanakan cukup lama. Mulai dari pendataan hingga eksekusi aset. Pihak keluarga, lanjut dia, juga mendukung langkah Kejati dengan memberi sejumlah data aset yang bisa dilelang.

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahrul Fauzi mengatakan, upaya Kejati untuk menyita aset Satono menjadi keharusan pihak kejaksaan.

''Penyitaan itu kan sudah jadi kewajiban Kejati melakukan lelang aset Satono untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp10,5 miliar,'' ujarnya.

Keluarga Satono harus beriktikad baik dalam mengembalikan kerugian negara. ''Ya, itu memang sudah kewajiban Kejati untuk melaksanakan pelelangan karena sudah putus Mahkamah Agung,'' ujarnya.   

Satono sampai kemarin belum diketahui keberadaannya. Kejati sempat menggeledah kediaman mantan bupati Lampung Timur itu, Senin (10/3). Namun, penggeledahan rumah di Jl. Singosari, Enggal, dan Jl. Pulau Legian, Gg. Langgar, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, itu nihil.

    ''Penggeledahan di Jl. Singosari dan Gg. Langgar nihil. Namun, ada tanda-tanda baju Satono,'' tutur Sarjono Turin. Rice, istri Satono, sempat menegur penyidik kejaksaan yang melakukan penggeledahan. ''Ngapain? Masuk ke rumah orang kok sembarangan!'' kata Rice. (why/p5/c3/wdi)

Kemenag Harus Jelaskan Detail

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Wacana pengambilalihan penyelenggaraan ibadah umrah oleh Kementerian Agama (Kemenag) sudah membuat kalangan travel agent resah. Karena itu, Pemprov Lampung meminta institusi tersebut memberi penjelasan detail soal rencana ini.

''Ini kan wacananya Pak Menteri. Harus segera ada tindak lanjut, jika memang mau direalisasikan. Sejauh ini setahu saya belum ada keputusan resmi secara tertulisnya," kata Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung Adeham kemarin.

Ia menilai rencana tersebut memang belum tentu juga direalisasikan. Mengingat masa jabatan Menteri Agama Suryadharma Ali yang akan habis Oktober tahun ini. ''Jadi apakah wacana itu ditindaklanjuti atau tidak, ya belum jelas," ujarnya.

Sepanjang dirinya bertugas, menurut Adeham, belum ada laporan travel agent yang menelantarkan jamaah. Atau bahkan tidak memberangkatkannya. ''Travel agent di sini setahu saya sudah cukup tertib dan teratur. Laporan agen nakal kan dari provinsi lain. Tetapi kurang tahu juga jika terjadinya beberapa tahun lalu," kata dia.

Diteruskannya, Lampung sejauh ini aman. Bahkan, Gubernur Sjachroedin Z.P. pun cukup peduli dengan masalah ini. ''Beliau memberikan perhatian lebih untuk ibadah ini. Diminta untuk melindungi masyarakat dari ulah nakal travel agent," tegasnya.

Sebelumnya, gubernur angkat bicara mengenai rencana yang juga menuai kecaman beberapa travel agent di Lampung tersebut. ''Bilang sama menterinya, departemennya (Kemenag), banyak omong!'' ujarnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS VII, Kelurahan Sumurbatu, Telukbetung Utara (TbU), Bandarlampung.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, seharusnya dalam menangani permasalahan umrah, Kemenag tidak serta-merta mengambil alih penyelenggaraannya. Melainkan dengan mengambil tindakan tegas travel agent yang nakal. Seperti menelantarkan jamaah umrah.   

''Jadi bukannya malah diambil alih! Menangani (mengurus, Red) masyarakat saja payah kok. Sekarang saya tanya, apa sih hebatnya pemerintah pusat sampai mau menangani semuanya mulai haji hingga umrah? Nggak hebat-hebat amat pusat itu, sama juga seperti kita (pemerintah daerah),'' jelasnya.

Diketahui, rencana pengambilalihan umrah oleh Kemenag dikecam perusahaan travel agent di Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berlebihan dan membebani pengusaha travel agent yang melayani pemberangkatan umrah dan haji.

Seperti yang dikatakan Pimpinan Cabang Arie Tour n Travel Wilayah Lampung Herlindeni. Menurut dia, kebijakan itu jelas membuatnya resah. Sebab, akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dikelolanya. ''Saya rasa memang hal itu berlebihan. Jelas membebani. Bisa benar-benar gulung tikar perusahaan kami!'' urainya, Minggu (6/4). (red/p5/c3/wdi)

Setop Alih Fungsi Lahan!

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung angkat bicara soal alih fungsi lahan pertanian di kota ini. Dalam penilaian dewan, alih fungsi lahan menyebabkan kurangnya lahan pertanian. Karena itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha meminta agar alih fungsi lahan disetop. Dan, sudah saatnya pemkot memikirkan lahan pertanian. Pasalnya, lahan pertanian penting untuk menyeimbangkan proses pembangunan pemkot.

    Dengan tersedianya lahan pertanian, lanjut dia, air hujan yang mengguyur kota dapat terserap. Eksesnya, bisa mengantisipasi banjir yang kerap menghantui warga Bandarlampung kala hujan.

    ''Hasil analisis saya, banjir di Bandarlampung itu salah satunya karena kurangnya lahan pertanian. Karena bagaimana air hujan bisa terserap kalau tidak ada lahan yang menyerapnya," kata dia kemarin.

    Untuk itulah, pemkot harus menjaga agar lahan pertanian yang tersisa tak lagi beralih fungsi. Benson mengaku miris mendengar pemkot sudah tidak lagi punya lahan untuk pertanian.

    Lahan-lahan yang ada, lanjut dia, telah diberikan izin oleh pemkot untuk dilakukan pembangunan gedung. Seharusnya, jika lahan tersebut adalah lahan pertanian, pemkot jangan memberikan izin untuk membangun gedung. Terkecuali kalau lahan tersebut memang sudah tak terpakai lagi.

    ''Coba lihat, berapa persen lahan pertanian di Bandarlampung ini. Saya rasa tidak sampai 30 persen. Di mana-mana selalu membangun gedung maupun bangunan tempat tinggal atau tempat usaha para pengusaha. Ini yang menyebabkan siklus itu terganggu," tegasnya. (yud/p4/c1/wdi)

Masih Di-review Inspektorat

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

Pesimistis APBDP Dibahas Mei 2014
BANDARLAMPUNG - Optimisme Pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas APBD perubahan 2014 pada Mei mendatang sepertinya akan terpatahkan. Pasalnya, hingga saat ini laporan keuangan Pemprov Lampung masih dalam proses review Inspektorat Lampung dan belum dapat dipastikan sampai kapan.

    ''Iya, laporan keuangan kita sedang di-review Inspektorat. Setelah review selesai, baru laporan keuangan itu kita serahkan ke BPK Lampung," kata Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung Yanwardi.

    Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menerimanya, maka akan membentuk tim dan melakukan audit langsung. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan BPK mencapai 45 hari.

    ''Baru setelah itu, BPK kirimkan hasilnya ke kita. Lalu kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

    Menurut Yanwardi, proses tahun ini tergolong cepat. Tahun lalu, laporan keuangan baru dapat diselesaikan Juli sehingga membuat pembahasan APBDP molor. Sementara tahun ini, pada April, laporan keuangan sudah dapat diselesaikan.

    ''Wacana dipercepat dari pimpinan memang ada. Tetapi kan kita harus sesuai prosedur. Kalau besok bisa langsung dibahas, ya kita inginnya begitu," tukasnya.

    Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi juga sebelumnya sudah meminta satuan kerja segera menyusun rencana anggaran untuk APBDP. Ia pun meminta satker segera menyerahkannya ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Arinal juga meminta satker tak menyusupkan program kerja (progja) yang tidak tertuang dalam progja yang telah disetujui gubernur.

    Pemprov sendiri akan menganggarkan sebagian pengeluaran dalam APBDP guna membayar tunggakan dana bagi hasil pajak kabupaten/kota tahun lalu. Hingga tutup tahun anggaran 2013, pemprov baru melunasi dana bagi hasil pajak kabupaten/kota pada triwulan I. Sementara triwulan II, III, dan IV, hingga kini masih berstatus terutang.

    Jumlah utang dana bagi hasil pajak itu pun tidak kecil. Meski tak dapat menyebut angka pasti, besaran dana bagi hasil pajak terutang untuk 15 kabupaten/kota mencapai Rp500 miliar. Sementara besaran dana bagi hasil yang telah terbayar sekitar Rp132 miliar.

    Dari bank data Radar Lampung, untuk tahun anggaran 2013 khusus Pemkot Bandarlampung saja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mengklaim target bagi hasil pajak Pemprov Lampung berkisar Rp59 miliar.

    Namun realisasinya baru Rp14 miliar atau sekitar 23,72 persen dari total keseluruhan. Angka sebesar Rp14 miliar ini terealisasi pada triwulan pertama 2013. (red/p1/c1/wan)