Kamis, 28 Mei 2015

Tim Belum Siap, Dishub Jaring 10 Truk

Tim Belum Siap, Dishub Jaring 10 Truk


Tim Belum Siap, Dishub Jaring 10 Truk

Posted: 27 May 2015 09:16 PM PDT

Hari Pertama Pembukaan Jembatan Timbang
BlambanganUmpu – Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung yang berjaga di jembangan timbang Blambanganumpu, Waykanan, menjaring sepuluh truk yang melebihi tonase kemarin (27/5). Penilangan ini dilakukan pada hari pertama pembukaan jembatan timbang berdasarkan instruksi Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Dari pantauan Radar Lampung hingga pukul 14.40 WIB kemarin, turk-truk pengangkut batu bara membawa muatan melebih tonase jalan. Aturan tonase tertuang dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Pada pasal 9, mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) 3.500–8.000 kilogram (kg) dikategorikan sebagai golongan I, lebih besar dari 8.000-14.000 kg (golongan II), lebih besar dari 14.000-22.000 kg (golongan III), dan lebih besar dari 22.000 kg (golongan IV).

"Kami baru membuka kembali jembatan timbangan hari ini (kemarin). Akan tetapi kami belum berani memulangkan kendaraan yang membawa muatan di atas kapasitas jalan karena masih menunggu petugas lain," kata Yuniar, Kepala Timbangan (Katim) Dishub Lampung di Blambanganumpu,  kemari.

Kalau semua anggota tim yang terdiri dari Denpom TNI dan lainnya telah hadir, baru akan dilaksanakan pemulangan kendaraan sesuai instruksi gubernur. "Dan sekarang kami baru berhasil menilang sepuluh truk saja," lanjut Yuniar.

Terpisah, pada pukul 08.30 kemarin, ratusan masyarakat Blambanganumpu menghalau truk batubara yang membawa muatan melebihi tonase jalan. "Kami berharap agar pengusaha memenuhi dan menjalankan aturan tonase. Karena masyarakat yang dirugikan," kata Azwari, koordinator massa.

    Pantauan koran ini di Kalianda, Lampung Selatan (Lamsel), beberapa kendaraan yang bertonase berat bermuatan lebih dari 7.000 kg melintas menaiki jembatan timbang. Dalam prosesnya, setiap kendaraan hanya melintas. Tidak ada pemberhentian untuk ditimbang dahulu.

    Banyak truk kecil, besar, hingga tronton keluar-masuk jembatan timbang tersebut yang dijaga petugas Dishub beserta anggota polri. Tanpa ditimbang, para awak truk langsung turun, masuk ke kantor, lalu kembali ke kendaraan. Hal tersebut berulang pada setiap kendaraan yang masuk dari arah Bakauheni saja.

    Di halaman samping kantor yang digunakan untuk menaruh barang-barang yang melebihi kapasitas angkutan, tidak nampak barang-barang yang diturunkan petugas.

Pengaktifan kembali jembatan timbang ini mednapat sorotan. Salah satunya dari pengamat kebijakan publilk, Akhmad Suharyo, yang meminta komitmen dari petugas di jembatan timbang tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada oknum petugas yang nakal meskipun dilakukan dengan tim terpadu.

"Artinya, sikap tegas dan disiplin. Harus ada sanksi terhadap peugas juga harus jelas," tandas Suharyo.

Dishub juga seharusnya menyosialisasikan terlebih dahulu berupa peringatan atau imbauan kepada para pengusaha transportasi untuk mematuhi batasan tonase kendaraan. Serta diberikan batas waktu. Baru diadakan penindakan tegas bagi kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan.

Di samping itu, harus disediakan gudang penampungan. Bila dilaksanakan secara terpadu dengan komitmen bersama antara pengusaha transportasi, pengemudi, dan petugas pelaksana di jembatan timbang, dapat diyakini pengendalian transportasi secara bertahap  berjalan tertib sehingga usia pemanfaatan jalan terpelihara dengan baik.

Sementara, Kepala Dishub Lampung Idrus Effendi berjanji akan berkomitmen mengawasi dan mengontrol sepenuhnya pelaksanaan jembatan timbang ini. Terkait operasi hari pertama, ia mengatakan, belum mendapakan laporan mengenai kendaraan yang melebihi muatan.

Dia juga mempersilahkan masukan dari berbagai pihak tentang pelaksanaan peraturan tersebut. ''Ya kalau membangun, kami tampung untuk perbaikan," kata dia. (sah/yud/abd/p4/c1/dna)

Pulangkan Randis!

Posted: 27 May 2015 09:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap pasrah yang ditunjukkan sekretariat DPRD Bandarlampung dalam menangani polemik kendaraan dinas (randis) anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan memantik reaksi Wali Kota Herman H.N.

Mantan Kadispenda Lampung ini meminta sekretariat DPRD bertindak tegas dalam menangani persoalan randis Kijang Innova tahun 2013 warna silver BE 2081 AZ yang belum dipulangkan Taufiqurrahman saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014.

''Masak iya begini ribut. Harusnya dari satkernya bertindak tegas!" tandas dia kemarin (27/5).

Senada disampaikan Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam. Menurutnya, kewenangan yang menyangkut di DPRD itu ada di sekretariat.

''Pasti itu bisa diselesaikan. Terlebih itu kan memang aset DPRD yang sudah memiliki aturan rumah tangga. Jadi kalau harapan kami sih dipulangkan sesuai peruntukannya," tukas dia.

Sementara Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, persoalan randis di DPRD memang sudah seharusnya diberikan kepada yang berhak.

Menurutnya, randis itu memang masih bisa digunakan Taufiqurrahman asal mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Dewan Nettylia Sukri dengan sistem izin pinjam pakai.

"Jadi kami ingin tanya dulu ke Sekwan, Taufiqurrahman sudah mengajukan surat izin pakai atau tidak? Jika tidak, kami mohon kesadaran Taufiqurrahman untuk mengembalikan kepada Sekwan," pintanya.

Dia menjelaskan, dengan adanya surat izin pinjam pakai tersebut dan ada komunikasi antara pengguna hak pada periode sebelumnya dengan periode saat ini maka hal tersebut diperbolehkan.

Sementara, hingga kemarin, keberadaan Taufiqurrahman masih gelap. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga tak kelihatan dalam paripurna LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2010-2015.

    Sebelumnya, sikap pasrah ditunjukkan sekretariat DPRD Bandarlampung dalam menyikapi polemik randis anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan.

Instansi ini yakin randis Kijang Innova tahun 2013 warna silver BE 2081 AZ yang belum dikembalikan Taufiqurrahman saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 akan dipulangkan politisi PKB tersebut.

Terlebih, Taufiqurrahman saat ini masih menjabat anggota DPRD Bandarlampung. ''Bagaimanapun, dia kan saat ini masih anggota DPRD. Intinya mungkin belum hari ini, karena belum bertemu kami. Tetapi, saya yakin dia mengembalikan randis tersebut," ujar Kepala Bagian Humas DPRD Bandarlampung Heri Muheri di ruang kerjanya, Selasa (26/5).

Heri juga menyatakan tidak akan meminta bantuan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung untuk menarik randis tersebut. ''Ini kan hanya secara administrasi, nanti bisa kami sampaikan lagi," katanya. (goy/p5/c1/whk)

Banpol PP Tetap Mendata

Posted: 27 May 2015 09:16 PM PDT

BADAN Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung kembali berulah dalam razia kos-kosan di kota ini. Instansi tersebut kembali melepaskan pasangan bukan muhrim yang sedang berduaan di dalam kamar saat terjaring razia.

Ini terjadi pada razia di sebuah rumah bercat putih yang tidak memiliki nama di Jl. Pulau Madura No. 2, Wayhalim, kemarin (27/5). Korps Praja Wibawa itu melepaskan pasangan bukan muhrim yang berduaan di dalam kamar. Di kosan yang memiliki 20 kamar tersebut, petugas hanya mendata, lalu melepaskan.

Padahal, wanita yang terjaring menggunakan celana pendek dan pakaian minim berwarna hitam. Sementara, pria menggunakan singlet warna putih. Pasangan itu adalah DS (37), warga Rajabasa dan RY (21), warga Segalamider, Tanjungkarang Barat. Dengan alasan memiliki KTP dan tidak dapat dibuktikan melakukan perbuatan mesum, keduanya dipersilakan meninggalkan lokasi.

Sementara, pada razia di Kelurahan Palapa, TkP, Banpol PP membawa tiga orang ke kantornya. Yakni, BI (28), karyawan swasta asal Jakarta Pusat bersama MA (22), mahasiswi dan RF (18) mahasiswa.

Lalu, di Pahoman, Kecamatan Enggal Banpol PP menyisir dua tempat kos. Yakni, kosan Kerinci dan Pondok Hijau Pahoman. Di kos-kosan kerinci petugas membawa ke kantor JP (24) dengan Mi (19) dan YP (23), FB (19) dengan SD (16), FR (27) dengan Si (19). Lalu, di kosan pondok hijau petugas membawa AA (23) dan RS (22), MD (21) dan Fe (20), dan Iq (23) dengan Yf (23).

Kabid Penertiban Umum (Tibum) mengatakan, razia yang dilakukan kemarin dibentuk dua tim. "Kami sempat menemukan pada salah satu kamar di Pondok Hijau seorang pria mengisap sedang mengisap sabu-sabu. Pria itu kami serahkan ke Polsek Telukbetung Selatan (TbS)," katanya.

Diketahui, kebijakan yang ditempuh pasukan penegak peraturan daerah (perda) ini dalam menangani pasangan bukan muhrim yang terjaring razia mengabaikan instruksi Wali Kota Herman H.N yang meminta Banpol PP bertindak tegas.(red/whk)

Komisi I Cek Izin PT Sumit Biomas

Posted: 27 May 2015 09:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Bandarlampung berencana mengunjungi PT Sumit Biomas di Jl. Pangeran Tirtayasa, Kampung Gali, Kelurahan Campangraya, Sukabumi, hari ini (28/5). Itu dilakukan untuk melihat aktivitas perusahaan yang diduga mencemari lingkungan di RT 07, 08, dan 09/Lk. 1 kampung tersebut.

    Namun, kedatangan komisi I bukan terkait persoalan pencemaran, melainkan mengetahui permasalahan yang terjadi di bidang izin lingkungan.

    Ketua Komisi I Dedi Yuginta mengatakan, kedatangan mereka untuk memastikan kebenaran informasi pemalsuan tanda tangan warga.

''Jika hal tersebut benar, sama saja ada pemalsuan surat izin lingkungan rekomendasi dari warga," ujarnya kemarin.

Karenanya jika memang terbukti, lanjut Dedi, pihaknya akan membahas lintas koordinasi dengan komisi III yang menangani permasalahan limbah. Kemudian rekomendasi dari dua komisi disampaikan ke Pemkot Bandarlampung untuk menyetop pengoperasian perusahaan yang bergerak di cangkang sawit itu.

"Insyallah kami akan datang besok (hari ini, Red) mulai pukul 10.00 WIB," pungkasnya.

Sementara, Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung menegaskan hal yang sama dari hari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan kepala BPPLH Rejab.

Menurutnya, sampel lab akan diketahui dalam waktu 14 hari lagi. "Karena itu prosesnya yang terjadi di Lab. Hingga mencapai waktu paling lama 15 hari kerja," tuturnya.

Dilanjutkannya, jika memang benar nantinya hasil Lab. sampel air limbah yang diujikan tersebut positif, maka pihaknya akan memberikan arahan kepada Wali Kota Herman H.N. untuk mengambil sikap, apakah akan menutup atau tidak.

"Jadi, nantinya akan kami keluarkan surat rekomendasi dengan wali kota biar diputusakan hasil Lab. tersebut. Namun, kalau soal perizinannya kan sudah disampaikan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai tiga unsur," tukasnya.

Terpisah, Kasi Pengembangan Jasa Teknis Arif Subagyo dan Kasi Standarisasi dan Sertifikasi Lab. Baristan (Balai Standar Industri) Lampung Samdian belum bisa memastikan apakah tim dari BPPLH sudah mendaftarkan untuk melakukan uji sampel kepada instansinya.

Sebab, menurut mereka berdua tidak ada pengajuan uji Lab. air atas nama intansi BPPLH Bandarlampung. Sehingga kemungkinan diajukan atas nama perorangan.

"Jadi di sini juga prosedurnya bersifat kerahasiaan. Siapa yang datang mengajukan sampel ya dia lah yang akan mengetahui. Jadi, mas coba ajak siapa yang mendaftarkan ke sini. Mungkin saja atas nama perorangan tidak menggunakan instansi," kata Samdian.

Dia menjelaskan, maksimal untuk mengetahui hasil uji Lab. di instansinya maksimal dapat diketahui 15 hari kerja. "Karena sebelum di uji kan menunggu proses giliran uji. Jadi, kami dahulukan sampel yang akan diuji yang sudah terdaftar lebih dahulu," terangnya.

Selain itu, kata Samdian, setelah masuk kedalam tahap uji Lab. Maka hal ini akan diproses dari preparasi, pemeriksaan, verifikasi, dan validasi. "Bahkan dalam uji tersebut bisa dilakukan dua kali. Sehingga membutuhkan proses selamanya 15 hari kerja," terangnya.

Lalu, dijelaskannya beda uji. limbah yang akan melihat mikrobiologi yang mencemari suatu media dengan membedakan bahan baku yang terbuat dikatakanya beda.

"Jadi, kalau untuk menguji dan melihat apakah ada mikrobiologi yang berbahaya pada suatu media akan memakan waktu lama, bisa 4-7 hari. Nah, ini yang terjadi dengan uji Lab. Pencemaran air limbah, bisa sampai 14 hari karena proses pengerjaanya mencapai demikian," paparnya. (goy/c1/whk)

Dewan Soroti PAD

Posted: 27 May 2015 09:14 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung akhir masa jabatan (AMJ) 2010-2015, kemarin. Dalam paripurna itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bandarlampung menyoroti porsi belanja anggaran pembiayaan dan belanja daerah. Selain itu, pansus juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Hal tersebut dibacakan anggota Pansus DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur kemarin. ''Pendapatan daerah Bandarlampung 2014 tidak mencapai target yang diharapkan. Dari Rp82,774 miliar, hanya terealisasi 55,48 persen atau Rp45,920 miliar," katanya kemarin.

Untuk itu, pansus meminta pemkot mengusahakan peningkatan PAD dengan perbaikan pengelolaan laba BUMD. ''Yakni bank milik daerah seperti Bank Pasar dan Bank Lampung. Kedua bank ini memiliki rasio penyisihan laba usaha terhadap modal dasar," terangnya.

Artinya, keuntungan mereka tinggi, meski memiliki modal yang rendah. "Ke depan kami ingin agar ada penambahan modal usaha secara rutin dari pemkot. Jadi pertumbuhannya bisa terus meningkat," ujarnya

DPRD juga menyarankan upaya peningkatan PAD dengan meningkatkan kemudahan perizinan. "Perizinan ini akan menjamin pembangunan PAD secara kontinyu," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengapresiasi kinerja Wali Kota Herman H.N., dan Wakil Wali Kota Tobroni Harun.

Menurutnya, DPRD akan menindak lanjuti apa yang telah disampaikan pansus untuk melakukan singkronisasi visi mis wali kota yang tertuang dalam LKPj-AMJ yang disampaikan sebagai aktualisasi pengabdian selama 5 tahun.

"Semua sudah sesuai dari visi misi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Nah, nantinya kesimpulan saran dari teman-teman DPRD akan disimpulkan dalam rekomendasi kinerja ke depan," tukasnya.

Terpisah, Wali Kota Herman H.N. mengatakan, selaku kepala daerah sudah semestinya dalam mewujudkan tanggungjawab apa yang telah tercapai dilaporkanya kemarin.

"Ini merupakan tanggungjawab atas kepercayaan pada kami dalam memimpin Bandarlampung," katanya. (red/p5/c1/whk)

380 Desa Masih Tertinggal

Posted: 27 May 2015 09:14 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Masih banyak desa butuh perhatian untuk berkembang dalam segala sektor. Ini terlihat dari angka desa tertinggal di Lampung yang cukup tinggi. Yaitu mencapai 380 atau 14,43 persen dari seluruh desa yang tersebar di provinsi ini.

Sementara desa maju sebanyak 391 (14,85 persen), desa berkembang 1.049 (39,85 persen), dan desa kurang berkembang 812 (30,85 persen). Angka ini sesuai identifikasi yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.

Kepala BPMD Lampung Yuda Setiawan mengatakan, sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Gubernur M. Ridho Ficardo mengharapkan adanya identifikasi terhadap 2.632 desa/kelurahan. Sehingga dapat diketahui indeks kemajuan desa (IKD).

Dengan IKD, maka dapat diketahui peluang, hambatan, dan tantangan yang dihadapi desa/kelurahan. Juga sebagai rujukan dan sinergitas program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya percepatan pembangunan desa/kelurahan.

"Ada 29 kriteria yang dijadikan indikator tingkatan desa tersebut. Misalnya, kemajuan dalam infrastruktur pendidikan dan sebagainya," kata Yuda.

Nantinya, data ini dimasukkan ke dalam database dan peta digital yang memudahkan pengguna, terutama gubernur. "Nantinya begini, jika memang salah satu desa tersebut diklik di komputer, maka akan timbul grade dan data, termasuk 29 indikator tersebut," kata dia. (abd/c1/dna)

 

Jamin Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Prosedur

Posted: 27 May 2015 09:12 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung berjanji mengawasi lebih ketat pengadaan barang dan jasa di sekretariat dewan. Terutama dalam penunjukan langsung (PL). Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menyatakan, pihaknya tak pernah membedakan satuan kerja (satker) yang ada di pemkot. ''Tidak ada yang beda. Semuanya sama dalam pengawasan kami. Terlebih, sekretariat DPRD yang berada dalam satu gedung. Pasti kami awasi ke mana uang negara digunakan," ujarnya kemarin (27/5).

Malah, lanjut dia, pengawasan akan lebih ketat karena setiap harinya dapat terpantau. ''Sampai saat ini tidak ada aroma kongkalikong. Semuanya kan sudah melalui proses yang sesuai peraturan perundangan-undangan," katanya.

    Dia menjamin pengadaan barang dan jasa di sekretariat DPRD sudah sesuai petunjuk pemerintah dan tim pengawasan anggaran lainnya.

    Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Nettylia Sukri enggan berkomentar banyak. Sebab, ia menilai pernyataan Kabag Humas DPRD Bandarlampug sudah cukup jelas terkait komitmen dalam pengadaan barang yang ada di satkernya. ''Komentar apa lagi? Kan sudah dijelaskan humas," ujarnya.

    Sedangkan Kabag Humas DPRD Heri Muheri kemarin kembali menegaskan mekanisme PL di Sekretariat DPRD sudah sesuai prosedur. "Kami yakin tidak ada yang salah," singkatnya.

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Bandarlampung memberikan keterangan terkait 24 item proyek APBD lewat PL yang menelan dana Rp3 miliar.

Pada Selasa (26/5) di ruang kerja Bagian Keuangan DPRD, Kepala Bagian Humas DPRD Heri Muheri serta pejabat pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD Bandarlampung Novi Irwansyah mengatakan, PL akan dijadikan bahan koreksi.

''Sebagian besar memang belum dilakukan PL, baru laptop dan randis. Sedangkan untuk randis pimpinan dewan belum dibayarkan. Dengan adanya kontrol media, cukup baik sebagai pengawasan dan koreksi bagi kami untuk melakukan perhitungan matang dan dijadikan panduan. Sebab, kami juga tidak mau sembarang membeli barang dan menyalahgunakan anggaran," kata Heri Muheri, Selasa (27/5).

Dijelaskannya, 24 item dalam RUP juga memang benar adanya sebagai harga perkiraan sementara. Namun ketika ada sisa anggaran, akan dikembalikan ke kas negara.

''Penentuan harga barang dan jasa ini juga kami harus punya panduan seperti rencana anggaran pengadaan (RAP)," katanya.

Dilanjutkan, terkait akan ditambahnya komputer di sekretariat DPRD, itu karena sudah banyak komputer yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi.    ''Pengadaan komputer ini kan sudah lama tidak dilakukan, sedangkan sebagian sudah rusak. Jadi yang kita anggarkan memang yang dibutuhkan pada tahun ini. Sama halnya seperti lampu hias," tuturnya.

Nantinya, imbuh dia, saat barang yang baru datang, barang yang lama akan kembali diinventarisasi dan diserahkan sebagai pengelolaan aset yang diletakkan di gudang aset milik DPRD Bandarlampung.

''Jadi daripada mengeluarkan biaya pemeliharaan yang justru lebih tinggi daripada biaya pembelian baru," ujarnya.

Menurut dia, beberapa item seperti laptop, komputer, dan lampu hias itu akan digunakan di bagian sekretariat DPRD Bandarlampung. ''Jadi kebutuhan itu akan mencakup di semua gedung yang ada di DPRD. Tapi itu belum terlaksana karena memang belum dianggarkan dan belum didatangkan," kilahnya.

Senada disampaikan Novi Irwansyah. Ia menjelaskan apa yang telah disampaikan Radar Lampung di hari sebelumnya. Yakni terkait pengadaan lampu hias yang akan digunakan di gedung sekretariat hingga gedung paripurna DPRD Bandarlampung.

Menurutnya, masing-masing lampu hias tersebut hanya dibutuhkan satu. Jadi jika terjadi sisa anggaran, akan dikembalikan. Yang jelas, kata dia, sekretariat DPRD mengikuti pengadaan harga pemerintah yang disesuaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung.

''Spek apa yang akan kami ambil saja itu menunggu instruksi dari BPK, yang mana yang diperbolehkan untuk diambil," terangnya.

Sehingga, lanjut dia, pengadaan lampu hias kecil dan besar belum dilakukan dalam waktu dekat. ''Yang sudah kan baru laptop dan randis. Dan yang sudah dibayar sepenuhnya baru pengadaan laptop sebanyak 10 unit dengan harga satuan Rp15 juta sudah dipotong pajak sebesar 11,5 persen," katanya.

Terkait pengadaan laptop sendiri, pihaknya langsung menunjuk Multi Com untuk melakukan pengadaan laptop jenis Acer untuk digunakan pegawai dalam kepentingan kerja di sekretariat DPRD.

''Saya lupa spesifikasinya. Yang jelas, penawarannya saat itu Rp14,95 juta per unitnya sehingga setiap unit sisa Rp50 ribu," terangnya.

Sedangkan untuk pengadaan ikon DPRD Bandarlampung yang diminta oleh Wali Kota Herman H.N untuk mempercantik kantor wakil rakyat tersebut mencapai Rp200 juta. ''Itu juga PL. Yang ditunjuk CV Putra Bungsu atas nama pemilik Masut," paparnya.

Yang jelas, kata dia, mekanisme pengadaan tersebut sesuai instruksi Sekwan dengan melihat ketersedian anggaran yang ada di sekretariat. ''Jika belum ada ya belum dilakukan. Nah, tahun ini baru dua, laptop dan randis," tukasnya.

Sementara, Radar Lampung kembali melakukan penelusuran atas toko komputer yang menjadi PL sekretariat DPRD Bandarlampung di Multi Com. Di lokasi, koran ini mencoba menjadi pembeli yang mencari tahu spesifikasi yang dibeli oleh sekretariat DPRD.

Dibenarkan pemilik toko tersebut beberapa waktu lalu, ada permintaan spesifikasi laptop yang diminta oleh sekretariat DPRD yakni merek Acer.

Namun sayang, pria berbadan besar dan berkulit putih tersebut tidak mau menjelaskan spesifikasi yang dibeli oleh sekretariat dewan. ''Kalau mau membeli saya pesankan, berapa unit, dan berapa lama permintaannya. Karena kalau satuan bisa mencapai Rp17 juta," kata dia.

Menurutnya, spesifikasi laptop yang dimiliki oleh sekretariat DPRD tersebut Acer i7. Namun memiliki spesifikasi lain yang tidak dimiliki laptop pada umumnya. ''Jadi ini memang laptop untuk project, bukan laptop biasa," pungkasnya. (red/p1/c1/whk)

Rabu, 27 Mei 2015

Pemkot Uji Lab. Air Sumur Warga

Pemkot Uji Lab. Air Sumur Warga


Pemkot Uji Lab. Air Sumur Warga

Posted: 26 May 2015 10:22 PM PDT

Termasuk IPAL PT Sumit Biomas
BANDARLAMPUNG – Dugaan pencemaran yang ditudingkan puluhan warga Jl. Tirtayasa RT 07, 08, dan 09/Lk. 1, Kampung Gali, Kelurahan Campangraya, Sukabumi, terhadap PT Sumit Biomas direspons Wali Kota Bandarlampung Herman H.N.

Kemarin (26/5), Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung diminta untuk menguji sampel air yang diduga tercemar.

''Sudah saya perintahkan. Saat ini sedang dilakukan pengujian sampel. Selain itu sudah disampaikan juga kepada perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar dengan memperbaiki lingkungan agar tidak kembali tercemar," katanya kemarin.

Terpisah, Kabid Pengawasan dan Pengendalian dan Penegakan Hukum BPPLH Bandarlampung Cik Ali Ayub membenarkan pihaknya tengah menguji sampel air sumur warga.

Menurut dia, dari hasil pengecekan, izin yang dimiliki PT Sumit Biomas secara legalitas sudah cukup. ''Mereka memang tidak ada izin analisis dampak lingkungan (amdal). Sebab, perusahaan tersebut belum wajib memiliki amdal," ujarnya.

Namun, perusahaan yang mengelola cangkang sawit ini sudah memenuhi tiga standar jenis izin. Yakni izin usaha kelola lingkungan dan usaha pengelolaan lingkungan (UKL-UPL). Lalu izin pembuangan air limbah cair (PALC) serta izin penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun (PSB3).

"Nah, secara legalitas hal tersebut sudah cukup," tandasnya.

Terkait uji sampel air sumur, ia mengaku sudah mengambil empat sampel. Yakni dua titik di instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) inlet dan outlet. Lalu, satu titik sumur warga yang diduga tercemar dan satu sumur warga yang tidak tercemar sebagai bahan perbandingan apakah air tersebut masih layak konsumsi.

Sampel-sampel itu di uji di dua tempat, yakni Lab. BPPLH dan di Lab. Baristan (Balai Standar Industri) Lampung yang berada di Jl. Soekarno-Hatta sebagai lab. Yang diharapkan akan netral dalam menguji sampel air yang diduga warga tercemar.

"Maka dari itu, kami juga sedang menunggu hasil Lab. Tersebut selama 15 hari kerja. Ya, dimulai hari ini (kemarin, Red)," pungkasnya.

Terpisah, manajemen PT Sumit Biomas melalui Manajer Produksi Azwar Indra memberikan klarifikasi atas tuduhan yang disampaikan kepada perusahaannya.

Menurutnya, izin dalam menjalankan usaha ini sudah disampaikan dan diterbitkan pada 2013. "Ya bisa dilihat saja sudah terpasang di depan kantor belum ada yang melepas dan menggantinya," kata dia.

Terlihat, beberapa surat sudah dilengkapinya seperti Tanda Daftar Perusahaan yang disahkan pada 21 Maret 2013, izin Usaha Industri 8 April 2013, izin gangguan 21 Maret 2013.

Dan, izin rekomendasi dari BPPLH Nomor 660.1/742/III.20/2013 tertanggal 27 Maret 2013 sebagai dokumentasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Dijelaskannya, pihak perusahaan saat ini sudah memberikan air bersih sejak Jumat (22/5). "Selain itu ada air isi ulang yang kami berikan kepada warga. Kalau kebisingan coba bapak lihat dan dengar sendiri," kata dia.

    Namun, ia mengakui jika terjadi perubahan warna dan bau kemungkinan hal tersebut terjadi. Tapi, hal ini diklaimnya tidak berbahaya karena zat yang ada di cangkang sawit merupakan zat karbon.

"Kalau zat karbon apa sih yang berbahaya buat lingkungan? Malah, kerap digunakan buat media penyaring yang dipakai kan karbon. Lalu, terkait keluhan asap kita sudah upayakan semaksimal mungkin tidak ada asap," ucapnya.

Bahkan, menurutnya, saat ini juga pihak perusahaanya sedang meminta rekomendasi dari dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit. "Jadi benar tidak itu salah perusahaan kita. Jadi, kami sampai melihatnya ke sana," kata Azwar di halaman kantornya.

Selain itu, dijelaskannya, pihaknya juga memiliki penampungan limbah sebanyak dua penampungan dan lima sekat. Yakni, di penampungan pertama yang terdiri dari tiga sekat berukuran 1,5 x 3,5 meter. Lalu, di sekat kedua berukuran 3 meter.

Sementara, di pemukiman warga, terlihat air-air yang keruh dan gumpalan limbah yang mengendap di 13 sumur warga. Bahkan, beberapa sumur di antaranya sudah tidak dapat digunakan untuk aktifitas menggunakan air.

Sebab, air terlihat hitam keruh dan saat ini sudah seperti tertimbun kotoran yang jatuh ke dalam sumur. Bahkan, beberapa warga masih berharap ada kejelasan nasib mereka atas pencemaran lingkungan itu.

Syarif (60) mengaku sumurnya sudah tidak dapat digunakan lagi lantaran sudah tidak dapat dipilah air bersihnya. "Lihat saja hitam pekat airnya mas," ucapnya.

Senada disampaikan Rudiani (40) warga lainnya. Menurutnya sudah dua tahun sumur di sekitar rumahnya tidak dapat digunakan, dan dari dua tahun tersebutlah baru Jumat (22/5) pihaknya mendapatkan bantuan air dari perusahaan. "Tapi airnya kuning pertama kali dikasih, tapi kalau sekarang saya rasa bening," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Sekretariat DPRD Pasrah

Posted: 26 May 2015 10:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap pasrah ditunjukkan sekretariat DPRD Bandarlampung dalam menyikapi polemik kendaraan dinas (randis) anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan. Instansi ini yakin randis Kijang Innova tahun 2013 warna silver BE 2081 AZ yang belum dikembalikan Taufiqurrahman saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 akan dipulangkan politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Terlebih, Taufiqurrahman saat ini masih menjabat anggota DPRD Bandarlampung. ''Bagaimanapun, dia kan saat ini masih anggota DPRD. Intinya mungkin belum hari ini, karena belum bertemu kami. Tetapi, saya yakin dia mengembalikan randis tersebut," ujar Kepala Bagian Humas DPRD Bandarlampung Heri Muheri di ruang kerjanya kemarin (26/5).

Heri juga menyatakan tidak akan meminta bantuan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung untuk menarik randis tersebut. "Ini kan hanya secara administrasi saja, nanti bisa kami sampaikan lagi," katanya.

Sementara, Taufiqurrahamn tetap tidak terlihat di gedung DPRD Bandarlampung kemarin. Bahkan, ketika disambangi rumahnya di Jl. Hayam Wuruk, Kecamatan Kedamaian sekitar pukul 15.00 WIB, ia tidak berada di tempat.

Kondisi rumah bercat krem tersebut tertutup dan tak satupun terlihat ada aktifitas di dalam rumah beratap merah itu. Saat dihubungi, nomor telepon selularnya Taufiqurrahman tidak aktif.

    Menurut Asni, tetangga Taufiqurrahman, saat itu Taufiqurrahman memang sedang tidak berada di rumahnya. "Tapi kalau mobil dinasnya ada di garasinya mas," singkatnya.

Terpisah, sumber Radar Lampung di DPRD juga mengaku tidak melihat Taufiqurrahman di ruang komisi I. "Masih belum masuk mungkin, sedangkan nomor ponsel yang kalian hubungi sama dengan nomor saya, tapi nggak aktif," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD (Sekwan) Bandarlampung Nettylia Syukri dituntut ketegasannya dalam menyikapi polemik randis anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan.

Terlebih, masih banyak alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum mendapatkan randis.

Hal itu dikatakan Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung. ''Jika sudah tiga kali diberi teguran tidak direspons, harusnya diambil sikap tegas. Kenapa tidak ditarik paksa randis itu? Apa gunanya ada polisi pamong praja," ujar Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori, Senin (25/5).

Ginda juga mendesak anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Taufiqurrahman segera mengembalikan randis yang bukan menjadi haknya lagi. ''Penggunaan randis harus sesuai jabatan dan tupoksi, tidak boleh sembarangan!" tandasnya.

Sementara pada Senin sejak pukul 09.00-15.00 WIB, Taufiqurrahman tidak terlihat di gedung DPRD Bandarlampung. Berkali-berkali nomor telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi.

Diketahui, randis DPRD Bandarlampung masih jadi persoalan. Diam-diam, masih ada juga anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan randis.

    Randis yang belum kembali ke sekretariat DPRD itu jenis Kijang Innova tahun 2013 warna silver. Mobil itu berpelat BE 2081 AZ. Randis tersebut kali terakhir dipakai Taufiqurrahman.

    Taufik memang terpilih lagi menjadi legislator periode 2014-2019. Tetapi, dia tetap punya kewajiban mengembalikan randis tersebut. Sumber Radar Lampung di DPRD Bandarlampung menyatakan Taufik sudah beberapa kali dikirimi surat pemberitahuan.

Tercatat sedikitnya tiga kali pihak sekretariat melayangkan surat tersebut. Isinya meminta agar Taufik mengembalikan randis itu ke DPRD. Sebab, randis tersebut merupakan jatah Fraksi Nasional Demokrat.

Pelayangan surat itu dibenarkan Sekretaris DPRD Bandarlampung Nettylia Syukri. ''Ya, sudah kami surati tiga kali agar kendaraan dinas itu dikembalikan. Tetapi sampai sekarang tidak juga dipulangkan. Padahal masih ada alat kelengkapan dewan yang belum memiliki kendaraan dinas," kata dia saat dikonfirmasi Radar, Minggu (24/5).

Dia berharap agar Taufik segera mengembalikan randis tersebut. Sehingga pihak sekretariat bisa mengalihkan randis itu ke yang berhak.

"Kendaraan kita kan keberadaanya masih terbatas, belum bisa memenuhi semuanya. Seharusnya kendaraan itu kalau dikembalikan akan kita berikan ke Fraksi NasDem," ujarnya. (goy/p5/c1/whk)

Instruksi Wali Kota Diabaikan

Posted: 26 May 2015 10:21 PM PDT

Banpol PP Tetap Hanya Mendata
BANDARLAMPUNG – Entah apa yang ada dalam benak Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung. Kebijakan yang ditempuh pasukan penegak peraturan daerah (perda) ini dalam menangani pasangan bukan muhrim yang terjaring razia mengabaikan instruksi Wali Kota Herman H.N.

Seperti dalam razia kemarin (26/5), Banpol PP tetap hanya mendata, menasihati, dan melepas sepasang mahasiswa yang tertangkap tangan berduaan di dalam kamar kos.

Padahal pada Jumat (22/5), wali kota meminta Banpol PP bertindak tegas. ''Razia tetap razia. Hukum ditegakkan dan harus jalan. Jangan hanya didata. Ini biar kapok. Jadi tidak ada lagi kos-kosan sebagai tempat BBS (bobo-bobo siang)," ujar Herman H.N. kala itu.

Diketahui kemarin, Banpol PP kembali menyisir rumah kos. Kali ini kos-kosan yang disisir yang berada di Kecamatan Rajabasa dan Tanjungkarang Pusat (TkP).

    Di Kecamatan Rajabasa tepatnya di Jl. Pramuka dan Jl. Semangka Kaliawi, TkP petugas Banpol PP tidak berhasil mendapatkan apa-apa, karena kos-kosan yang disisir tersebut penghuninya tidak berada di tempat lantaran sedang beraktifitas.

    Lalu, petugas Banpol PP kembali menyisir kos-kosan di Jl. Raden Patah, Gg. Umi dan Gg. Hi. Mujahidin. Di lokasi petugas berhasil menemukan sepasang kekasih di dalam kamar kos dalam keadaan terkunci.

    Mereka adalah AE (25), warga Bukit Kemuning. Lampung Utara, dan NY (22) warga Jl. Raden Fatah, Kaliawi, TkP. Keduanya adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung.

Karena kedapatan berduaan di dalam kamar dengan keadaan terkunci dari dalam, maka petugas membawa ke kantor Banpol PP. Sesampainya sepasang kekasih itu di kantor Banpol PP, keduanya hanya didata lalu diperbolehkan pulang ketika keluarga dari mereka ada yang menjemput.

Kepala Banpol PP Cik Raden mengatakan, selain merazia kos-kosan yang kerap dilaporkan terjadi praktik perbuatan tak senonoh di kosan, pihaknya juga melakukan pengecekan perizinan kos-kosan yang ada di Bandarlampung.

"Kalau razia hari ini kami mengamankan sepasang remaja yang berada di kamar dalam keadaan terkunci. Tapi, razia ini akan terus menerus dilakukan. Terlebih saat ini akan menghadapi bulan Ramadan," janjinya.

Aksi selanjutnya, janji Cik Raden lagi adalah menindaklanjuti kos-kosan yang dijadikan tempat mesum dengan melakukan pemanggilan terhadap pemilik kos-kosan tersebut.

"Jadi, akan kami berikan surat peringatan. Yakni, teguran pertama, kedua, hingga ketiga. Jika masih kerap ditemui dan sudah dilayangkan surat peringatan ke tiga maka akan kami tutup kos-kosan tersebut," ancamnya.

Untuk pasangan yang terjaring, Banpol PP telah melakukan prosedur pemerintahan. "Saat ini kan memang yang tertangkap didata dan diberikan arahan. Kalau berasal dari luar Bandarlampung maka harus dijemput oleh pihak keluarganya. Sedangkan, yang di dalam Bandarlampung selain dijemput keluarganya juga diantar ke kantor kelurahanya," ujarnya.

Bahkan, Banpol PP menurut Cik Raden akan melebarkan sasaran razia dengan berencana merazia tempat-tempat hiburan sebelum memasuki bulan Ramadhan.

"Besok (Hari ini, Red) kami akan bahas razia tempat hiburan, karena selama bulan puasa semua tempat hiburan diwajibkan tutup, agar tidak mengganggu kekhusukan ibadah orang yang sedang berpuasa," pungkasnya.

Sebelumnya, sikap lemah Banpol PP terhadap pelaku yang terjaring razia di kos-kosan ikut menarik perhatian Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Dia meminta Banpol PP bisa bertindak tegas.

Pemimpin yang dikenal responsif ini meminta Banpol PP benar-benar menjalankan fungsinya sebagai institusi penegak perda. Diketahui, Perda Bandarlampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila tegas mengatur ancaman hukuman terhadap para pelaku. Pada pasal 2 disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tunasusila di wilayah Bandarlampung.

Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 tertulis bahwa pelanggar yang melakukan perbuatan prostitusi dan tunasusila bagi yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tua.

Sementara pada pasal 6 ayat 1 huruf b di perda tersebut sangat jelas menyatakan bahwa pelaku prostitusi bisa dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 6 bulan.

Padahal, selama 5 kali menggelar razia, Banpol PP masih terus menunjukkan sikap lemah. Dari 15 pasangan yang diamankan tidak satupun dikenakan sanksi. Mereka hanya di data dan diperbolehkan pulang. (goy/p5/c1/whk)

BPAD-Satpol PP Saling Lempar

Posted: 26 May 2015 10:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Lampung menolak disalahkan terkait pungutan liar (pungli) yang terjadi pada akses menuju kompleks perkantoran Kota Baru Lampung. Kepala BPAD Lampung Sulpakar melalui Kabag Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Meydiandra mengatakan, permasalahan tersebut bukan tugas pokok dan fungsi dari satgas yang dibentuk BPAD Lampung.

''Karena kami hanya bertanggung jawab pada aset yang ada di dalam wilayah kantor, termasuk bangunan. Jadi tangan kami tidak sampai ke sana," ujarnya kemarin (26/5).

Mengenai pihaknya tidak berkoordinasi dengan Satpol PP Lampung, ia menilai hal tersebut tidak tepat dikatakan. Sebab, sejak satgas dibentuk, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pasukan penegak perda tersebut.

"Satgas penanganan aset ini ada 60 orang dan 40 dari BPAD, sisanya dari Satpol PP. Nah, awalnya kita sama-sama pernah turun ke lapangan. Kemudian, entah kenapa di Januari lalu, mereka (Satpol PP) tiba-tiba menghilang dan tidak ada koordinasi," tegasnya.

Mengenai sebagian lahan kosong yang digunakan untuk menanam singkong dan jagung, dia menjelaskan hal tersebut memang diberikan di zaman kepemimpinan Gubernur Sjachroedin Z.P. kepada penggarap lama untuk mengelola lahan.

    Hal itu dilakukan dengan pertimbangan agar lahan yang ada di kota baru tidak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, ia mengaku tidak ada pungutan atau retribusi kepada penggarap tersebut.

Sebab, lahan kota baru itu belum seutuhnya dimiliki pemprov lantaran Kementrian Kehutanan belum menandatangani nota pelepasan hak atas lahan.  "Karena itu bukan ranah kami. Ya kami tidak berani, itu masih wewenang kementerian," paparnya.

Dia juga membantah terkait informasi adanya setoran kepada BPAD dari penggarap untuk sebidang lahan garapan. "Kalau memang ada yang mengaku kami meminta royalti kepada mereka, bawa orangnya ke hadapan saya dan saya minta buktinya. Tapi kalau yang meminta ada oknum dari daerah setempat saya tidak tahu.," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Senin (25/5), Kepala Satpol PP Lampung Theresia Sormin melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Munawar mengatakan di BPAD ada satgas sebanyak 80 personel yang dibentuk dan dibiayai APBD. Namun, dia mengaku selama ini belum pernah dikonfirmasi.

''Nah, satgas aset itu sampai saat ini juga belum pernah koordinasi. Tetapi memang kalau seperti ini ya tugas kami. Namun kan ada prosedurnya, koordinasi tadi," ungkapnya kala itu. (abd/p5/c1/whk)

Siapkan Diskusi dengan Media Massa

Posted: 26 May 2015 10:03 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung Ikram Baadilla buka suara terkait tudingan kuliah umum yang diinisasinya memaparkan materi terselubung yang menghalalkan lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Terkait hal tersebut, Ikram yang ditemui Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin (26/5) memilih tidak berkomentar banyak. Ia menyatakan bakal menempuh jalur resmi untuk menjelaskan kepada publik soal wacana legalitas LGBT.

''Saya tidak ada komentar dahulu. Saya akan menyiapkan semacam diskusi dengan media massa untuk membahas ini dalam waktu dekat," ujar Ikram.

    Intinya, terus dia, soal legalisasi LGBT memang bias. Karena di satu sisi, organisasi LGBT di Indonesia berbadan hukum. Dengan demikian, pemerintah artinya melegalisasi.

    Hanya, yang ditekankannya adalah masalah homophobia, soal kemanusiaan, HAM, dan HAM LGBT. "Makanya, dalam diskusi yang akan datang, saya akan mengundang Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila," katanya singkat.

Diketahui,  penggelaran kuliah umum yang diinisiasi Ikram Baadilla pada Senin (18/5) di gedung B FISIP Unila bertemakan Negara, Politik, dan Hasrat Manusia dituding memaparkan materi terselubung yang menghalalkan LGBT.

Kuliah umum itu intinya mengkritisi pemikiran filsuf asal Jerman Jurgen Habermas tentang ruang publik dengan menghadirkan Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan Dr. Dewi Candraningrum sebagai pemateri.

Acara itu digelar sebagai rangkaian peringatan International Day Againts Homophobie and Transphobie (IDAHOT). Diketahui, IDAHOT merupakan peringatan melawan kebencian kepada homoseksual dan transeksual yang diperingati setiap 17 Mei, sejak ditetapkan kali pertama pada 2006 di Kanada.

Salah satu dosen Unila yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, kuliah umum itu dihadiri ratusan mahasiswa dan dari beberapa mahasiswa yang hadir ada yang menyampaikan kepadanya tentang materi yang disampaikan. Pada acara itu juga, dibagikan buku yang isinya tentang bagaimana cara berhubungan seksual sesama jenis.

"Pematerinya (Dewi Candraningrum, Red) menyatakan kepada peserta kuliah umum untuk tidak takut jika memiliki ketertarikan atau hubungan sesama jenis. Pemateri kuliah umum itu juga menyatakan siap untuk melindungi," ujarnya, Senin (25/5). (dna/p7/c1/whk)

 

Selasa, 26 Mei 2015

Pasang Tiang Pancang

Pasang Tiang Pancang


Pasang Tiang Pancang

Posted: 25 May 2015 10:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan fly over Jl. Kimaja–Jl. Ratu Dibalau dikebut. Saat ini sudah memasuki tahap pemasangan tiang pancang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Ibrahim mengatakan,  pembangunan fly over keempat di Bandarlampung tersebut telah mencapai 1,5 persen.

    Saat ini masih dalam pelaksanaan tiang pancang pertama yang dilakukan di Jl. Kimaja (Labuhanratu dan Wayhalim). ''Diperkirakan dua bulan selesai untuk tiang pancang pertama. Lalu dilakukan di tempat selanjutnya, yakni di Jl. Ratu Dibalau," ujarnya kemarin (25/5).

    Senada disampaikan Kabid Bina Marga Dinas PU Bandarlampung Azwar. Menurutnya, rekanan yang mengerjakan fly over telah melakukan pekerjaan dalam sebulan ini. Dan saat ini sedang melakukan bor file untuk tiang pancang.

    "Pekerja kan sudah membuat 1 abodmen pondasi dan nantinya akan di isi 15 titik untuk diletakkan tiang pancang dengan kedalaman 12 meter dan diameter 80 sentimeter," terangnya.

    Dia menjelaskan, untuk tiang pancang di fly over keempat ini memiliki 7 titik, 4 di Jl. Kimaja dan 3 di Jl. Ratu Dibalau. "Jadi di Jl. Kimaja sedang dicor tiang pancang, kalau di Jl. Ratu Dibalau sedang dilakukan pembuatan drainase," kata dia.

Untuk pembangunan fly over ini, pihaknya menargetkan selama 8 bulan. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar fly over bisa digunakan sebelum 8 bulan.

"Ya kalau target paling lambat Desember. Tapi, kita akan berusaha agar sebelum Desember sudah bisa digunakan," tandasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan fly over ini, salah satunya faktor cuaca yang kadang panas dan hujan. Selain itu, ketika dilakukan pengerukan pada media tanah, ternyata di dalam tanah ada batu besar yang membuat lama pengerjaannya.

"Jadi, selama ini kendala-kendala faktor cuaca dan alam yang sering ditemui pekerja. Untuk itu, hal ini akan dilakukan siang dan malam hari. Jadi, hari ini (kemarin, Red) dan besok (hari ini) pemasangan besi tiang pancang akan terus dilakukan. Bahkan, sore harinya kemungkinan akan dipasang kuda-kuda untuk tiangnya," tandasnya. (goy/p5/c1/whk)

Tujuh Komisioner KPID Dilantik

Posted: 25 May 2015 10:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Setelah cukup lama lowong, posisi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung akhirnya resmi terisi kemarin. Hal ini ditandai dengan pelantikan tujuh komisioner oleh Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

    Ketujuh komisioner tersebut adalah Ahmad Riza Faizal, Agung Wibawa, Febriyanto Ponahan, M. Iqbal Rasyid, Sri Wahyuni, Tamri, dan Wirdayati.

    Arinal mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, yakni pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan dan semangat untuk menguatkan pemberitaan lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

    Sementara pada pelantikan yang dilangsungkan di Balai Keratun ini, Ketua KPI Pusat Judha Riksawan menyatakan lembaga penyiaran nasional wajib menyediakan konten lokal 10 persen. Jika hal ini terwujud maka diharapkan akan tumbuh industri televisi di daerah. "Nah, tugas KPID harus memastikan bahwa masyarakat Lampung dapat menikmati minimal 10 persen konten lokal tersebut," pesannya.

    Menurut dia, pengelolaan sistem penyiaran nantinya dapat diimplementasikan dengan sistem stasiun jaringan yang akan menjadi kontrol bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam penerapannya nanti, penyediaan konten lokal ini akan membutuhkan SDM profesional yang jumlahnya tidak sedikit.

    ''Karena persoalan penyiaran saat ini semakin kompleks, maka dibutuhkan SDM cerdas yang independen dan dapat terus menjaga kode etik jurnalistik," tandasnya. (ynk/p3/c1/fik)

Polemik Randis, Sekwan Harus Tegas

Posted: 25 May 2015 10:47 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Bandarlampung Nettylia Syukri dituntut ketegasannya dalam menyikapi polemik kendaraan dinas (randis) anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan. Terlebih, masih banyak alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum mendapatkan randis. Hal itu dikatakan Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung.

''Jika sudah tiga kali diberi teguran tidak direspons, harusnya diambil sikap tegas. Kenapa tidak ditarik paksa randis itu? Apa gunanya ada polisi pamong praja," ujar Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori kemarin (25/5).

Ginda juga mendesak anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Taufiqurrahman segera mengembalikan randis yang bukan menjadi haknya lagi. ''Penggunaan randis harus sesuai jabatan dan tupoksi, tidak boleh sembarangan!" tandasnya.

Sementara kemarin (25/5), sejak pukul 09.00-15.00 WIB, Taufiqurrahman tidak terlihat di gedung DPRD Bandarlampung. Berkali-berkali nomor telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi.

Karenanya, kejelasan keberadaan randis Kijang Innova Tahun 2013 warna silver BE 2081 AZ yang digunakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 itu belum jelas apakah sudah dikembalikan atau belum.

Sementara, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi enggan berbicara banyak terkait polemic ini. Menurutnya, kewenangan dalam pengaturan penggunaan randis ada di sekwan.

"Memang kami meminta kepada sekwan agar penggunaanya ditata, supaya kendaraan itu bisa digunakan oleh yang berhak. Kalau ada yang pinjam pakai, sekwan yang atur," ujarnya melalui BlackBerry Messenger-nya kemarin.

Wiyadi yang kemarin mengaku tengah berada di Kementerian Dalam Negeri ini mengungkapkan, randis pimpinan yang lama sudah diserahkan kepada sekwan.

"Nah, untuk selanjutnya sekwan yang mengatur hal tersebut. Karena, beliau yang berwenang untuk diserahkan ke pemkot atau ke mana," tukasnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta kepada anggota dewan yang masih menggunakan randis dan bukan lagi sebagai haknya untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.

"Dikembalikan dong, masak sudah tidak berhak masih dipakai. Itu kan termasuk aset yang dimiliki DPRD Bandarlampung," tandasnya.

Sementara kemarin, mantan Kadispenda Lampung ini memberikan masing masing 1 unit mobil pick up jenis Toyota Hilux kepada Polresta Bandarlampung dan Kodim 0410 Bandarlampung.

Dia juga memberikan kendaraan operasional kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Menurut Herman H.N., penyerahan bantuan 6 unit mobil jenis pick up ini adalah sebagai bentuk dukungan Pemkot Bandarlampung terhadap pengamanan dan pembangunan Bandarlampung.

"Ya ada 6 unit mobil yang kita serahkan, dua untuk penegak hukum dan yang empat unit untuk satker. Mudah-mudahan kendaraan yang kita serahkan ini bisa digunakan dengan baik, guna melancarkan operasional masing-masing satker," katanya.

Senada disampaikan Kepala Bagian Perlengkapan Kadek Sumarta. Menurutnya, enam unit kendaraan tersebut di beli melalui APBD Bandarlampung yang per unitnya dibeli Rp176 juta.

Diketahui, randis DPRD Bandarlampung masih jadi persoalan. Diam-diam, masih ada juga anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan randis.

    Randis yang belum kembali ke sekretariat DPRD itu jenis Kijang Innova tahun 2013 warna silver. Mobil itu berpelat BE 2081 AZ. Randis tersebut kali terakhir dipakai Taufiqurrahman.

    Taufik memang terpilih lagi menjadi legislator periode 2014-2019. Tetapi, dia tetap punya kewajiban mengembalikan randis tersebut. Sumber Radar Lampung di DPRD Bandarlampung menyatakan Taufik sudah beberapa kali dikirimi surat pemberitahuan.

Tercatat sedikitnya tiga kali pihak sekretariat melayangkan surat tersebut. Isinya meminta agar Taufik mengembalikan randis itu ke DPRD. Sebab, randis tersebut merupakan jatah Fraksi Nasional Demokrat.

Pelayangan surat itu dibenarkan Sekretaris DPRD Bandarlampung Nettylia Syukri. ''Ya, sudah kami surati tiga kali agar kendaraan dinas itu dikembalikan. Tetapi sampai sekarang tidak juga dipulangkan. Padahal masih ada alat kelengkapan dewan yang belum memiliki kendaraan dinas," kata dia saat dikonfirmasi Radar, Minggu (24/5).

Dia berharap agar Taufik segera mengembalikan randis tersebut. Sehingga pihak sekretariat bisa mengalihkan randis itu ke yang berhak.

"Kendaraan kita kan keberadaanya masih terbatas, belum bisa memenuhi semuanya. Seharusnya kendaraan itu kalau dikembalikan akan kita berikan ke Fraksi NasDem," ujarnya.

    Terpisah, Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan, mangkirnya anggota DPRD mengembalikan randis bisa digolongkan ke dalam ranah pidana. "Kenapa bentuk pidana, karena randis itukan melekat kepada hak yang memiliki suatu jabatan. Jika tidak, maka wajib mengembalikan kepada pemerintah. Terlebih sudah dikirm surat peringatan 1-3. maka, akan timbul pertanyaan apa motif tidak mengembalikan ini," kata dia. (goy/p5/c1/whk)

Cek Ulang Izin PT Sumit Biomas!

Posted: 25 May 2015 10:45 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Puluhan warga Jl. Tirtayasa RT 07, 08, dan 09/Lk. 1, Kampung Gali, Kelurahan Campangraya, Sukabumi, Bandarlampung, mendatangi sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung kemarin (25/5).

    Kedatangan mereka untuk berkeluh kesah atas berdirinya PT Sumit Biomas yang sudah beroperasi sejak dua tahun lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah cangkang sawit ini diduga melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

    Karena itu, 410 kepala keluarga (KK) dibuat resah dengan terjadinya pencemaran dan suara yang bising dari perusahan milik warga negara Jepang tersebut.

    Menurut Siti Rohmah (36), perwakilan warga, masalah yang timbul di tiga RT datang ketika PT Sumit Biomas mulai beroperasi pada Mei 2013.

    ''Dulunya kampung kami udaranya bersih, lingkungan nyaman. Namun sejak beroperasinya perusahaan tersebut berubah," kata dia.

    Perubahan itu terjadi dengan timbulnya suara bising dari mesin yang beroperasi selama 24 jam. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sebab air sumur mereka berbau, dan warna air pun berubah. Bahkan, banyak warga yang mengalami sesak napas dan terinfeksi penyakit kulit.

    "Jadi, kita beli air gallon untuk penuhi kebutuhan air dari mencuci, mandi, dan minum. Per harinya dihabiskan 5 air gallon isi ulang dengan harga Rp3 ribu per gallon-nya," katanya.

    Maka dari itu, saat ini seluruh warga semakin tidak nyaman dengan aktivitas yang dilakukan perusahan tersebut. "Kami meminta pemkot untuk mengecek ulang izin perusahaan tersebut. Bila perlu menutupnya. Karena kami sudah sangat tidak nyaman. Terlebih tanda tangan kami, warga, dipalsukan saat mendirikan pembangunan tersebut," ungkapnya.

    Senada disampaikan Ketua RT 07 Mukhlis Hidayat (38). Menurutnya, pada 2013 tanda tangan warga dalam mendirikan izin gangguan perusahaan memang dipalsukan. Sebab, tanda tangan yang ada untuk mendirikan perusahan tersebut tidak ada yang sama dengan tanda tangan warga sekitar," akunya.

    Dia menjelaskan, warga sudah pernah bertemu dengan pihak perusahaan, namun pertemuan itu deadlock. Sebab, pimpinan perusahaan belum dapat memberikan kepastian keinginan warga sekitar dan meminta waktu hingga 2 Juni 2015.

    "Alasannya, untuk menghabiskan bahan baku yang masih menumpuk dan yang sudah diolah habis terjual ke luar negeri dan persetujuan pemilik perusahaan yang berasal dari Jepang. Tapi, kami maunya perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi, karena memang sudah sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

    Sebab, selain pihak keluarganya yang kini berada di rumah sakit ada beberapa warga lainnya yang terkena infeksi saluran pernafasan atas aktifitas beroperasinya perusahaan.

    "Terlebih warga ini kan banyak yang punya anak kecil, bahkan balita. Jadi, resah mereka, khawatir terusnya berdiri perusahaan tersebut membuat warga makin banyak yang terkena penyakit," keluhnya.

    Sementara, Direktur Walhi Lampung Hendrawan mengatakan, setelah pihaknya mendapatkan laporan dari warga beberapa waktu lalu, pihaknya  langsung melakukan investigasi ke lokasi yang dilaporkan.

Hasilnya, memang telah terjadi pencemaran yang dilakukan PT Sumit Biomas. "Ya, ini terlihat dari aroma tidak sedap yang mengganggu, sehingga mengganggu pernafasan warga. Kemudian, pencemaran sumur warga dengan ditandai warna, rasa, dan aroma yang berubah," ungkapnya.

Dia memaparkan, dari hasil investigasi, Walhi juga sudah mengklasifikasikan pencemaran. Yakni, pada warga RT 07 sebanyak 54 KK mengalami pencemaran udara, berupa bau yang menyengat dan polusi asap limbah.

Lalu, warga RT 08 sebanyak 197 KK terjadi, pencemaran air sumur, sebanyak 13 sumur apabila sumur tersebut digunakan badan menjadi gatal-gatal, airnya bau. Terjadi juga, pencemaran udara berupa bau yang menyengat dan polusi asap limbah, dan suara bising ketika mesin perusahaan operasional.

Selanjutnya, pada warga RT 09 sebanyak 159 KK telah terjadi pencemaran udara berupa bau yang menyengat dan polusi asap limbah, dan suara bising ketika mesin perusahaan operasional.

Maka dari itu, lanjut Hendrawan, warga bersama Walhi menuntut Pemkot Bandarlampung melalui Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung segera mengkaji izin analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dimiliki PT Sumit Biomas.

"Kami juga meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan operasional perusahaan sampai permasalahan ini selesai. Lalu, Pemkot Bandarlampung segera melakukan penutupan operasional perusahaan karena telah melakukan pencemaran dan melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tukasnya.

Sementara, General Manager PT Biomas Indonesia Afrizal saat dikonfirmasi mengatakan, permasalahan tersebut timbul karena ada provokator oleh salah satu oknum.

''Ini fitnah Mas, boleh dicek. Kami yakin perusahaan kami tidak terbukti melakukan pencemaran, karena sudah melengkapi izin Amdal dan lainnya. Kami yakin tidak ada masalah. Kalaupun nantinya disetop, akan kami bawa ke ranah hukum," tegasnya. (goy/c1/whk)

JTTS Masih Jalan di Tempat

Posted: 25 May 2015 10:44 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Progres persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) masih jalan di tempat. Hingga kemarin, tim pembebasan lahan masih terkendala pada masalah penghitungan nilai ganti rugi lahan. Praktis, sejauh ini tim pembebasan hanya bisa memastikan kembali pada masyarakat tentang kesediaannya melepas lahan untuk ruas JTTS.     Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Adeham selaku ketua tim I pembebasan lahan menyatakan, pihaknya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum bisa melakukan pengukuran aset karena tim appraisal (penaksir) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum ada. ''Kami sudah tanyakan ke pusat. Namun memang masih dalam proses," kata dia kemarin.

    Padahal, lanjutnya, kondisi ini bakal menjadi tantangan dan hambatan bagi pemprov karena proses pembebasan lahan ditarget selesai satu tahun. Menurut mantan Kadiskominfo Lampung ini, pihaknya hanya bisa menunggu. ''Karena tim appraisal bukanlah dari kalangan sembarangan. Sebab, permasalahan ganti rugi adalah hal yang sangat krusial dan sensitif," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada kalangan media untuk tidak terlalu menyoroti permasalahan harga tanah masyarakat yang terkena ruas JTTS. Sebab, menurutnya hal ini bisa menimbulkan gejolak baru karena bisa dimanfaatkan pihak yang tidak beranggungjawab untuk mencari keuntungan.

"Ada hal-hal yang tidak perlu dijawab. Nah, saya yakin pemerintah bisa menangani hal ini. Apabila terlalu di ekspos, yang ditakutkan adalah, pihak-pihak yang mencari keuntungan," jelasnya.

Diketahui, hari ini (26/5), tim persiapan pembebasan lahan JTTS dijadwalkan melakukan konsultasi publik di Balai Desa Karawangsari, Terbanggibesar, Lampung Tengah. (abd/c1/fik)

Puluhan Perwira Kena Rolling

Posted: 25 May 2015 10:44 PM PDT

PULUHAN perwira menengah dan pertama di lingkup Polda Lampung terkena rolling. Hal itu mengacu Telegram Kapolda Lampung Nomor ST/519/V/2015. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, total ada 98 perwira yang menempati jabatan baru. ''Untuk sertijabnya masih ditentukan dalam waktu dekat ini," kata Sulis, sapaan akrabnya, kemarin.

    Menurutnya, rolling tersebut adalah hal yang biasa. ''Nah, yang di-rolling ini merupakan perwira menengah Polri yang berprestasi. Mereka akan mengemban amanah baru dengan jabatan yang akan mereka duduki," katanya. (mhz/c1/wdi)


Daftar Pejabat yang Di-rolling

Nama                         Jabatan Baru
AKBP Ruly Muskita             Kabagbinops Roops Polda Lampung
AKBP Kristiona             Gadik Madya 6 SPN Polda Lampung
AKBP Eko Supriyadi         Kabagbinopsnal Ditpolair Polda Lampung
AKBP Muhammad Fauzi        Kasubditgakkum Ditpolair Polda Lampung
Kompol Eko Mei Probo Cahyono    Wakapolres Lampung Tengah
Kompol R Fidelis Purna Timuranto    Wakapolres Waykanan
Kompol Irawan Yuli Prasetyo    Kabagops Polresta Bandarlampung
Kompol Zulman Topani        Kabagops Polres Lampung Tengah
Kompol Nelson Manik        Kapolsek Terbanggibesar, Lampung Tengah
AKP Aditya Kurniawan        Kapolsek Panjang, Polresta Bandarlampung
AKP Marwan Kholid            Kapolsek Tanjungan, Polres Lampung Selatan
AKP Heti Patmawati             Kapolsek Kalianda, Polres Lampung Selatan
AKP Helman                  Paur SubbagProduk BagAnlisis Ditintelkam Polda   Lampung
Kompol Muhammad Elvisza        Kasubbagminopsnal Bagbinopsnal Ditsabhara Polda Lampung
Kompol Sukandar             Wakapolres Lampung Barat
Kompol Handak Praka Qalbi      Kapolsek Kedaton, Polresta Bandarlampung
Kompol M. Syahirul Alimj Rambe    Kasubbagsisinfolap Bagrbprorena Polda Lampung
Kompol Rahmad Mardian        Kabagops Polres Lampung Utara
AKP Zainal Fahri            Kanit 3 Siturjawali Subditgasum Ditsabhara Polda Lampung
AKP Adit Priyanto            Paur Subbagkermaops bagbinops Roops Polda Lampung
AKP Rafli Yusuf Nugraha        Paur Subbagkermaops bagbinlatops Roops Polda Lampung
AKP Jafril                Kanit 3 Sat PJR Ditlantas Polda Lampung
AKP Hendra Gunawan        Kasatlantas Polres Tanggamus
AKP Dedi Sujama             Paur Subbagdalpro Bagdalprogar Rorena Polda Lampung
Kompol I Wayan Merdana        Kasidikmas Subditdikyasa Ditlantas Polda Lampung
Kompol M. Reza C.A.S        Kasi Sim Subditregident Ditlantas Polda Lampung
Kompol Yustam Dwi Heno         Kapolsek Natar, Polres Lampung Selatan
Kompol Mantoni B. Tihang        Kasatnarkoba Polresta Bandarlampung
AKP Roy Apriyan Tambunan             Kasubagdalops Bagops Polres Lampung Tengah
AKP Heri Sugito            Kapolsek Terusan Nyuyai, Polres Lampung Tengah
AKP Mulyadi                Kasatbinmas Polres Lampung Timur
AKP Zulfikar                Kapolsek Gedung Meneng, Polres Tulang Bawang
Iptu I Nyoman Cenik            Kapolsek Menggala, Polres Tulang Bawang
Kompol Iskandar Hamid        Pamen Rumkit Bhayangkara     Tingkat IV Polda Lampung
Iptu Muhammad HN            PS. Kasijagatah Subditpamtah Dittahti Polda Lampung
AKP Bunyamin             Panit 1 Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Lampung
Iptu Supriyanto Husin         Kasatreskrim Polres Lampung Utara
Pembina Walansyah            Kasubbagmatlog Baginfosarpras Rosarpras Polda Lampung
Kompol Yunia             Kasubbagrenmin Ditreskrimum Polda Lampung
Kompol Bunyamin Rene        Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Lampung
Pembina Sugiyanto            Kasubbagrenmin Ditpamovit Polda Lampung
Kompol Indra Herliantho        Kasubbagrenmin Ditresnarkoba Polda Lampung
Kompol Supingi            Kasubbagkajianalisa Bagrbp Rorena Polda Lampung
Kompol Ade Yaman            Kabagren Polresta Bandarlampung
Kompol M. Sohar            Kabagren Polres Lampung Tengah
Kompol Alikoni            Kabagren Polres Lampung Utara
Kompol Lagindo            Kabagren Polres Lampung Selatan
AKP M. Riza. T            Kasubbagyanduan Bidpropam Polda Lampung
Kompol Dr. Anthoni Miftaf        Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Lampung
AKP Saripudin            Kanit 1 Sipammat Sudbditgasum Ditsabhara Polda Lampung
Ipda Burhannudin            Pama Polres Way Kanan
AKP Agung Gumilar            Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Lampung
Ipda Abri Firdaus            Pamin 1 Siinteltek Ditintelkam Polda Lampung
AKP Esron Sinaga            Kasubbag Humas Polres Lampung Selatan
Iptu Kamil Pasha            Kasatpolair Polres Lampung Timur
Iptu Sutaryanto             Pama Polres Lampung Barat
Iptu Putu Dhenda Eka Jayanti     Kanit 1 Sinego Subditdalmas Ditsabhara Polda Lampung
Penda Sutomo                Pamin 6 Subbagrenmin Ditlantas Polda Lampung
Iptu Darson Elidi            Kasubbagdalops Bagops Polres Lampung Utara
Iptu Marban                Kasubbagsarpras Bagsumda Polres Lampung Utara
Iptu Ramli Hanan            Kanit 2 Sipammat Subditgasum Ditsabhara Polda Lampung
AKP Zaini Hasim            Pama Biddokes Polda Lampung
Iptu Surono                 Pamin 7 Subbagrenmin Ditlantas Polda Lampung
Penata Didik Sarwoko        Paur Subaganev Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Lampung
AKP Taufan Stia Prawira        Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Ditkrimsus Polda Lampung
AKP Budiman Tihar            Bhayangkara Operasional penyelia Bidang Yantor Yanma
                    Polda Lampung
AKP Wahidin                Kasubbagharbangling Yanma Polda Lampung
Ipda Joni Maputra              Pama Polres Lampung Tumur
Penata dr. Ratih Arsanthi        Kasubbagwasintren Rumkit Bhayankara Tingkat IV
                    Polda Lampung
Penda I fauziah            Pamin 6 Subbagrenmin Ditresnarkoba Polda Lampung
Ipda Resmawati            Pama Polres Lampung Tengah
AKP Heriyanto            Kaurendiklat Subbagjarlat SPN Polda Lampung
Iptu A. Bahrudin            Kasatpolair Polres Lampung Selatan
Iptu Syaiful Ibrahim            Kanit Binmas Polsek Natar, Polres Lampung Selatan
Iptu Hamdani                Kasi Humas Polsek Gedong Tataan, Polres Lampung Selatan
AKP Rohmadi             Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung
AKP Saifullah                Kapolsek Gunung Sugih, Polres Lampung Tengah
AKP Robi B. Wicaksono        PS. Wakaden B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
AKP Samidi                Kasubbagrenmin Satbrimob Polda Lampung
AKP Agung Ferdika            Pasimin Siops Den A Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Iptu I Ketut Wardana            Kasubden 2 Den B Satbrimob Polda Lampung
AKP Yoni Kamuda            Pasiops Den Gegana Satbrimob Polda Lampung
AKP Tukijo                Pasiminsiops Den Gegana  Satbrimob Polda Lampung
AKP Abdul Karim            Kasubden 3 Den A Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Andi Sundarto            Wakasubden 2 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Bakhtiar Murat             Wakasubden 3 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Gunawan                Wakasubden 4 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Firdaus Ginting            Paops Subden 2 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Aprizon                Kanit 1 Subden 2 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Darwanto            Kanit 1 Subden 3 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Warsono                Pamin 5 Subbagrenmin Satbrimob Polda Lampung
Ipda Keto Muhidin            Pamin 6 Subbagrenmin Satbrimob Polda Lampung
Ipda Julianto Wisnu. M        Paops Subden 1 Den B Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Jasri                Pamin Subden 4 Den A Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Sumar                 Pamin Subden 3 Den A Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Albertus Agus Sarwono        Kasubsikamsat Sittekom Satbrimob Polda Lampung
Ipda Herman Kiont            Paurtu Den A Pelopor Satbrimob Polda Lampung
Ipda Tukiman                 Kanit Provos SPN Polda Lampung. (*)

Dosen Unila Gelar Kuliah Umum Penghalalan Hubungan Sesama Jenis

Posted: 25 May 2015 10:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tak masalah menggelar kajian suatu pemikiran, terlebih mengkritisi suatu paham. Namun jika kajian itu bertentangan dengan budaya, maka respons penolakan pasti bermunculan. Seperti pada kuliah umum yang digelar Senin (18/5) di gedung B FISIP Universitas Lampung (Unila). Pada kegiatan yang diadakan dosen Jurusan Sosiologi Ikram Baadilla itu, tema kuliah umum yang diangkat adalah Negara, Politik, dan Hasrat Manusia.

Kuliah umum itu intinya mengkritisi pemikiran filsuf asal Jerman Jurgen Habermas tentang ruang publik dengan menghadirkan Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan Dr. Dewi Candraningrum sebagai pemateri.

Acara ini digelar sebagai rangkaian peringatan International Day Againts Homophobie and Transphobie (IDAHOT). Diketahui, IDAHOT merupakan peringatan melawan kebencian kepada homoseksual dan transeksual yang diperingati setiap 17 Mei, sejak ditetapkan pertama kali pada 2006 di Kanada.

Digelarnya kuliah umum pada perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Lampung itu menuai reaksi. Salah satu dosen Unila yang meminta namanya tidak dikorankan menilai kuliah umum itu memaparkan materi terselubung yang menghalalkan lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menurut dia, kuliah umum itu dihadiri ratusan mahasiswa, dari beberapa mahasiswa itu ada yang menyampaikan kepadanya tentang materi yang disampaikan. Pada acara itu juga, dibagikan buku yang isinya tentang bagaimana cara berhubungan seksual sesama jenis.

"Pematerinya (Dewi Candraningrum, Red) menyatakan kepada peserta kuliah umum untuk tidak takut jika memiliki ketertarikan atau hubungan sesama jenis. Pemateri kuliah umum itu juga menyatakan siap untuk melindungi," ujarnya kemarin (25/5).

    Sementara, berdasarkan penelusuran Radar Lampung di berita yang tertulis dalam website http://www.idahotindonesia.net , Dewi Candraningrum dalam kuliah umum itu menceritakan tentang sebuah pengalaman waria.

"Pada satu ketika sekelompok waria mengadakan kegiatan olah raga, tanpa dinyana-nyana mereka dipukuli helm. Lalu duduklah mereka di kantor polisi, sebelum dia memberi kesaksian, apa yang terjadi? Seluruhnya menertawakan dia. Mata yang merah, pipi yang merah, mulut yang tidak bisa berbicara. Apakah itu masuk ke dalam idealitas-idealitas ruang publik?" ujar Dewi seperti yang dirilis website tersebut.

Masih dari http://www.idahotindonesia.net, dosen Jurusan Sosiologi Fisip Unila Ikram Baadilla yang menggelar acara itu juga memberikan tambahan wacana terkait teori-teori kritis dan pemahaman tentang identitas gender yang ada di masyarakat kepada mahasiswa.

Marcel dari komunitas Gaylamp yang turut hadir dalam kegiatan kuliah umum ini mengatakan, kuliah umum seperti ini hendaknya terus dilakukan agar mahasiswa memiliki pandangan yang lebih luas tentang keberagaman gender, dan berharap kuliah umum seperti ini juga hendaknya diikuti kampus-kampus lain di Bandarlampung bahkan kota lainnya di Indonesia.

Selain kegiatan kuliah umum, kegiatan lainya dalam acara itu adalah peluncuran buku kumpulan cerita pendek yang bertajuk Ibuku Lelaki.

Sementara, dua dosen Jurusan Sosiologi Fisip Unila Barthoven Vivit Nurdin dan Endri Fatimaningsih yang juga rekan seprofesi Ikram Baadilla saat dikonfirmasi mengenai kuliah umum tersebut tak mau berkomentar banyak.

Menurut Vivit-sapaan Barthoven Vivit Nurdin- ia tidak mengetahui isi kuliah umum tersebut. "Saya cuma lihat," ujarnya singkat melalui sambungan telepon tadi malam. Hanya saja Vivit dan Endri sepakat bahwa secara akademis, kegiatan tersebut merupakan bagian dari memahami realitas yang ada dalam bentuk kajian-kajian ilmiah.

Sayangnya, hingga tadi malam, Ikram Baadilla belum berhasil dikonfirmasi. Meski dalam kondisi aktif, Ikram tak mengangkat telepon selularnya (ponsel) saat dihubungi berkali-berkali tadi malam. Pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalasnya. (tim/p4/c1/whk)

Senin, 25 Mei 2015

Ssst… Ada yang Belum Kembalikan Randis

Ssst… Ada yang Belum Kembalikan Randis


Ssst… Ada yang Belum Kembalikan Randis

Posted: 25 May 2015 12:50 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kendaraan dinas (randis) DPRD Bandarlampung masih jadi persoalan. Diam-diam, masih ada juga anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan randis. Randis yang belum kembali ke sekretariat DPRD itu jenis Kijang Innova tahun 2013 warna silver. Mobil itu berpelat BE 2081 AZ. Randis tersebut kali terakhir dipakai Taufiqurrahman, legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa.

Taufik memang terpilih lagi menjadi legislator periode 2014-2019. Tetapi, dia tetap punya kewajiban mengembalikan randis tersebut.

    Sumber Radar Lampung di DPRD Bandarlampung menyatakan bahwa Taufik sudah beberapa kali dikirimi surat pemberitahuan. Tercatat sedikitnya tiga kali pihak sekretariat melayangkan surat tersebut. Isinya meminta agar Taufik mengembalikan randis itu ke DPRD. Sebab, randis tersebut merupakan jatah Fraksi Nasional Demokrat.

Pelayangan surat itu dibenarkan Sekretaris DPRD Bandarlampung Nettylia Syukri. ''Ya, sudah kami surati tiga kali agar kendaraan dinas itu dikembalikan. Tetapi sampai sekarang tidak juga dipulangkan. Padahal masih ada alat kelengkapan dewan yang belum memiliki kendaraan dinas," kata dia saat dikonfirmasi Radar kemarin.

Dia berharap agar Taufik segera mengembalikan randis tersebut. Sehingga pihak sekretariat bisa mengalihkan randis itu ke yang berhak.

"Kendaraan kita kan keberadaanya masih terbatas, belum bisa memenuhi semuanya. Seharusnya kendaraan itu kalau dikembalikan akan kita berikan ke Fraksi NasDem," ujarnya.

    Terpisah, Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan, mangkirnya anggota DPRD mengembalikan randis bisa digolongkan ke dalam ranah pidana. "Kenapa bentuk pidana, karena randis itukan melekat kepada hak yang memiliki suatu jabatan. Jika tidak, maka wajib mengembalikan kepada pemerintah. Terlebih sudah dikirm surat peringatan 1-3. maka, akan timbul pertanyaan apa motif tidak mengembalikan ini," kata dia.

Karena itu, lanjut Yusdianto, persoalan pengembalian randis itu harus ditindaklanjuti. Juga diharapkan tak terulang lagi di masa yang akan datang. "Ini harus ditindaklanjuti termasuk oleh Pemkot sebagai bentuk pengawasan," kata dosen Fakultas Hukum ini.

Sayangnya, Taufik masih belum bisa dikonfirmasi. Berulangkali nomor ponselnya dihubungi namun tak aktif. Begitu juga pesan singkat yang dikirimkan tak juga dibalas. (goy/p5/c1/wdi)

Tak Temukan Beras Plastik

Posted: 25 May 2015 12:50 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Isu beras plastik atau sintetis membuat Pemerintah Kota Bandarlampung tak mau kecolongan. Kemarin, tim Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) setempat kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar.

    Pada Jumat (22/5) lalu, tim BKP3 menyisir Pasar Tamin dan Pasar Koga. Dan kemarin giliran Pasar Waydadi dan Pasar Perumnas Waykandis jadi sasaran sidak.

    Di dua pasar itu, tim tak menemukan beras plastik. Diungkapkan Sekretaris BKP3 Bandarlampung Arwan Arifin, pihaknya tetap akan melakukan monitoring peredaran beras di kota ini.

''Kan tidak bisa secara menyeluruh dipantau. Jadi setiap beberapa hari kami melakukan pemantauan. Ini guna memastikan keseluruhan pasar di Bandarlampung aman dari peredaran beras sintetis," katanya kemarin.

Menurut dia, dari sejumlah pasar yang sudah dipantau itu tim tak menemui adanya beras sintetis. "Artinya, selama kami turun ke pasar-pasar tidak menemukan adanya peredaran beras sintetis di Bandarlampung," klaimnya.

Dari hasil monitoring lapangan, beras yang beredar di Bandarlampung diperolah dari seputar lokal Lampung. Seperti, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Priongsewu, Talangpadang, Metro, dan lumbung beras lainnya.

"Dan keseluruhan pasar yang kami temui, tidak ada beras sintetis beredar. Ya, mudah-mudahan terus aman di kota ini. Sehingga, tidak meresahkan masyarakat," ujar dia.

Meskipun begitu, Arwan tetap mengimbau ke masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih beras yang akan dikonsumsi. Cara mudah yang diungkapkan Arwan untuk mengecek keaslian beras adalah dengan merendam beras ke dalam air.

"Kalau berasnya mengambang, berarti itu beras sintetis, karena beras yang asli kan lebih berat," jelasnya.

Senada disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Industri, dan Perdagangan (Diskoperindag) Firmasnyah Akib. Menurutnya, pihaknya sudah secara rutin melakukan pantauan ke seluruh pasar di kota ini.

Bahkan, diklaimnya, intansinya juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap beredarnya barang di seluruh pasar yang ada di Bandarlampung.

"Jadi, bukan hanya menejlang Ramdhan dan adanya kasus besar tentang beredarnya makanan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Dan ini sudah dilakukan secara rutin," akunya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., terus meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi peredaran beras sintetis. "Ya, tetap terus pantau dan pastikan aman. Terlebih, bentar lagi kan memasuki bulan puasa dan hari raya. Bahkan, bukan hanya beras sintetis saja, minuman keras juga kita terus melakukan razia," tandasnya. (goy/p5/c1/wdi)

Warga Lampung Rentan Penyakit Pernapasan

Posted: 25 May 2015 12:49 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung angkat bicara soal penyakit yang paling banyak diderita warga. Berdasarkan data 2012 dan 2013, warga Lampung rentan terkena penyakit saluran pernapasan dan pencernaan.

    Hal ini disampaikan oleh Kasi Humas Diskes Lampung dr. Hj. Asih Hendrastuti, M.Kes. ''Data ini berdasarkan kunjungan lama dan baru di puskesmas se-Provinsi Lampung tahun 2012-2013," jelas dr. Asih.

Tercatat tiga besar penyakit yang diderita warga Lampung itu adalah nasopharyngitis akut. Penyakit saluran pernapasan ini termasuk juga flu. Pada 2012 ada 210.077 kasus. Dan pada 2013 meningkat jadi 947.594 kasus. Sementara, di tempat kedua ada penyakit Gastritis. Pada 2012 lalu penyakit ini kasus penyakit ini mencapai 134.989. Sementara pada 2013 meningkat jadi 325.922 kasus. Di tempat ketiga ada penyakit hipertensi. Di 2012 penyakit ini tercatat diderita oleh 71.034 orang. Dan pada 2013 mengalami peningkatan menjadi 320.842 kasus.

" Berdasarkan data diatas terlihat bahwa saluran pencernaan seperti Gastritis dan penyakit tidak menular selalu mengalami peningkatan kunjungan kasus penyakit,"jelasnya.

Sementara, untuk data total tahun 2014 saat ini tengah dalam proses penghimpunan data. " Kami baru merekap sampai data 2013, karena data 2014 sedang dalam proses perekapan, ada beberapa kabupaten  yang belum memberikan," ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa sejak survey 2007 penyakit tidak menular  menyebabkan angka kematian di Indonesia, " Dan diprediksi  70 persen  pada tahun 2030,"Jelasnya.

Untuk mencegahnya, Diskes Lampung berupaya mengendalikan  penyakit tidak menular. Salah satunya mengembangkan program pencegahan faktor resiko penyakit tidak menular. Misalnya, gencar sosialisasi untuk mengatur pola makan yang teratur. (gie/p5/c1/wdi)

Lampung Raih IPHI Award

Posted: 25 May 2015 12:49 AM PDT

JAKARTA – Pada Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang digelar di Hotel Menara Peninsula, Provinsi Lampung meraih juara kedua dalam kategori Majelis Tablig Perempuan IPHI Award. Sedangkan Sumatera Selatan (Sumsel) meraih juara pertama dalam IPHI Award kategori Pembinaan Organisasi, Kinerja, & Inovasi.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (Okaka) IPHI Abdul Khalik Ahmad mengatakan, pada prinsipnya penghargaan yang diberikan IPHI Award adalah keunggulan dari masing-masing wilayah yang lebih baik dari wilayah-wilayah lain. Di mana dalam penilian IPHI kepada wilayah provinsi IPHI-IPHI adalah kinerja. Kemudian dalam kemampuan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan anggota.

Kemudian, yang ketiga memiliki keunggulan dalam hal management perkembangan ke organisasian. Termasuk Provinsi Lampung meraih juara kedua dalam kategori Majelis Tablig Perempuan IPHI Award dan Sumsel yang Meraih juara pertama dalam kategori pembinaan organisasi, kinerja & inovasi.

"Jadi, itu salah satu yang menjadi perhatian kami dan itu merupakan penilaian yang kami lakukan," ujar Abdul Khalik setelah pembukaan Muktamar VI IPHI di hotel Menara Peninsula, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).

Ia menjelaskan, sejak tahun 2011 dan setiap tahunnya, IPHI pusat memberikan IPHI Award dalam berbagai kategori, yaitu terkait dengan ke organisasian, kinerja, & inovasi, kedua pengelolaan anggota dalam pengertian bagimana memenage ke aktifan anggota dan lain-lain, ke empat majelis tablig perempuan, keempat kaitannya dengan bakti dan kepedulian IPHI kepada masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bahkan, tidak itu saja, ada juga kategori IPHI pemberdayaan ekonomi, yakni pemberdayaan lingkungan hidup yang di dalamnya mengedepankan kepedulian alam. "Jadi, yang mencakup kehidupan bermasyarakat itu lah yang menjadi beberapa kategori yang kita lakukan, tidak hanya kegiatan keagamaan," kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap kepada daerah yang mendapat penghargaan dapat menjadi alat pemicu dan sekaligus prestasi. Karena dengan begitu kehidupan organisasi akan menjadi lebih baik, mengingat IPHI award adalah bentuk penghargaan bagi orang yang berprestasi dan juga upaya yang sudah dilakukan IPHI pengurus daerah dalam memajukan organisasi di daerahnya.

Sementara, Ketua Umum IPHI Provinsi wilayah Lampung, Hj. Lismaini Syafri mengatakan, penghargaan IPHI award itu adalah kedua, setelah sebelumnya mendapatkan IPHI award dalam kategori manajemen dan sekarang provinsi Lampung mendapat IPHI award dalam kategori Majelis Tablig Perempuan.

Dia menambahkan, IPHI pusat dalam memberikan penghargaan, yaitu menilai kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan IPHI Majelis Tablig Perempuan wilayah provinsi Lampung. Misalnya, kegiatan kesehatan dengan mengadakan sunatan masal, kegiatan bakti sosial dengan menyantuni anak yatim piatu dan orang-orang fakir miskin, dan setiap bulan ramadhan mengadakan dakwah dan sekaligus khatam Quran, serta memberikan bantuan sosial.

"Kita punya kegiatan banyak dan dananya dari pengurus-pengurus kita," tuturnya. Dikatannya, salah satu kunci mendapatkan IPHI award adalah konsisten mengadakan kegiatan dan terus menurus tidak berhenti. (wmc/p1/c1/adi)

Yakin Tak Terjadi Konflik Kepentingan

Posted: 25 May 2015 12:49 AM PDT

Dugaan Pungli di Pelindo II
BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berkeyakinan bahwa penanganan dugaan pungutan liar (pungli) bongkar-muat PT Pelindo II Panjang yang sedang ditangani Cabjari Panjang tidak memunculkan konflik kepentingan atau conflict of interest.

    Meskipun gugatan perdata yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia (APBMI) Lampung akan dihadapi jaksa pengacara negara Kejari Bandarlampung.

     Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat menegaskan, perkara dugaan pungli bongkar-muat PT Pelindo II Panjang yang diselidiki Cabjari Panjang akan terus berjalan sebagaimana mestinya.  ''Pasti tetap berjalan. Tidak ada hubungannya dengan memorandum of understanding (MoU). Tak akan terjadi konflik kepentingan,'' katanya.

    Yadi mengatakan, meskipun gugatan APBMI dihadapi jaksa Kejari Bandarlampung tidak akan menjadi masalah. ''Pelindo kan BUMN. Mereka berhak meminta jaksa Kejari Bandarlampung sebagai jaksa pengacara negara. Kejati yakin tidak ada masalah. Polresta Bandarlampung juga kan ikut menyelidiki,'' ungkapnya.

    Diketahui bahwa Cabjari Panjang tengah mengusut dugaan pungli bongkar-muat PT Pelindo II Panjang. Jaksa telah memeriksa sejumlah pejabat di PT Pelindo II Panjang. Kapasitas pejabat perusahaan pelat merah itu masih sebatas saksi.

    Di sisi lain, APBMI Lampung yang merasa dirugikan karena pungutan menggugat PT Pelindo II Panjang. Gugatan perdata itu sudah dilayangkan ke pengadilan.

    Nah, sebagai pembela di pengadilan, PT Pelindo II di-backup jaksa Kejari Bandarlampung. Kapasitas jaksa Kejari Bandarlampung adalah sebagai pengacara negara. Kondisi ini kontan menimbulkan pertanyaan terkait independensi kejaksaan.

    Akademisi Unila Boediono menyesalkan hal itu. ''Memang PT Pelindo II mempunyai hak memakai jaksa selaku pengacara negara. PT Pelindo II kan perusahaan BUMN,'' ujarnya.

    Namun, lanjut Boediono, jaksa bisa menolak apabila perkara perdata itu masih terkait dengan perkara tindak pidana yang tengah diusut. Sebab, rentan terjadi konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pengusutan tindak pidana dugaan pungli. ''Ini dapat mengakibatkan adanya dugaan di masyarakat terhadap netralitas dan profesional jaksa dalam mengusut kasus pungli itu,'' ungkapnya.

    Sedangkan Kacabjari Raymund Sihotang Simanjuntak menegaskan bahwa penyelidikan dugaan pungli masih berjalan. ''Kita sekarang menunggu hasil gugatan APBMI. Kita lihat bagaimana nanti,'' ucapnya. (sya/c1/adi)

Penerapan SE LHKASN, Pemprov Masih Santai

Posted: 25 May 2015 12:48 AM PDT

MULAI Juni mendatang, seluruh aparatur sipil negara mulai golongan III, IV, dan V wajib melaporkan harta kekayaannya. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun demikian, hingga saat ini Pemprov Lampung masih santai menerapkan edaran tersebut.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Eddi mengatakan, memang mengenai LHKASN ini sangat wajib bagi pejabat yang yang diatur dalam SE tersebut sudah menyampaikan kewajibannya melaporkan hartanya seblum tanggal yang telah ditetapkan.  "Ya wajib dong. Tapi kan masih juni mendatang," ujarnya santai.

    Dilanjutkan mantan Sekretaris Kota Bandarlampung ini, nantinya bagi yang baru menjabat untuk Golongan III-V tersebut bisa melihat juklak-juknis tata cara pelaporan harta tersebut di situs Kemanpan-RB.   "Contohnya ada, nah ini kan lampirannya," kata dia.

    Dalam SE trsebut dinyatakan, seleuruh pegawai golongan wajib melaporkan harta tersebut paling lambat tiga bulan setelah ditetapkan kebijakan ini, kemudian satu bulan pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi. "Kemudian juga satu bulan setelah berhenti dari jabatan, kalau yang mangkir tentunya ada punishment sesuai dengan perundangan yang ada" kata dia. (abd/c1/adi)