Sabtu, 01 Agustus 2015

Lapor Pak, Ada Warga Derita Gizi Buruk!

Lapor Pak, Ada Warga Derita Gizi Buruk!


Lapor Pak, Ada Warga Derita Gizi Buruk!

Posted: 31 Jul 2015 10:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Derasnya pembangunan di Kota Bandarlampung ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Buktinya, masih ada warga Bandarlampung yang menderita gizi buruk. Dia adalah M.M. Marsupi. Bocah berusia enam tahun ini harus dirawat di ruang Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Supi –sapaan akrab M.M. Marsupi– merupakan buah hati pasangan Ikhsan Saleh (43) dan Asti Yani (34) yang tercatat sebagai warga Jl. R.E. Martadinata No. 23 Lk. 2, Pesawahan, Telukbetung Selatan.

Ketika dikunjungi Radar Lampung kemarin (31/7), Supi sedang berbaring. Dengan ramah, ia menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepadanya.

''Nama saya Supi. Rumah saya di Telukbetung," jawabnya saat ditanya nama dan tempat tinggalnya.

Asti mengatakan, anaknya sejak 7 bulan yang lalu mengalami sakit seperti itu, ia bingung harus berbuat apa dengan penyakit yang diderita anaknya.

Dia menceritakan,  awal kejadian yang menimpa anaknya terjadi pada 12 Januari 2015. Saat itu, bibir dan mulut Supi terlihat menghitam. Ia lantas membawa Supi ke RSUDAM dan saat itu divonis menderita tumor lidah.

Menurut dia, saat itu, anaknya tidak bisa dioperasi saat itu, karena gizinya buruk. "Nah, saat itu saya sempat bawa pulang anak saya, tapi kemarin (Kamis, 30/7) kondisinya memburuk, sehingga kami bawa lagi ke sini," ungkap ibu 4 anak ini.

Salah seorang perawat bernama Nopi Tamala menjelaskan, hingga kini berat Supi hanya 12 kilogram (kg), dan sudah diberikan obat. Untuk berat normal di usianya adalah 20-25 kilogram.

Terpisah, dr. Murdoyo Rahmanoe Sp.A mengatakan, gizi buruk yang diderita Supi bukan gizi buruk murni. "Banyak penyakit penyerta yang dialami anak ini, ada gangguan menelan bisa jadi infeksi, ada kecurigaan terkena TB paru-paru karena menurut hasil USG paru-parunya kotor," jelasnya.

Selain itu, gula darahnya juga tinggi yakni 250 mmol/L, normalnya untuk anak seusia itu 150 mmol/L, dikhawatirkan ini dapat mengakibatkan penyakit lain. Untuk proses penyembuhannya harus menyembuhkan penyakit penyertanya dulu. (cw6/p5/c1/whk)

Dewan Soal Sirkulasi Kendaraan di Simpur Center

Posted: 31 Jul 2015 10:36 PM PDT

Dinilai Salah Satu Penyebab Kemacetan
BANDARLAMPUNG – Kondisi macet yang sering terjadi di persimpangan Jl. Raden Intan dan Jl. Brigjen Katamso, Tanjungkarang Pusat, menuai sorotan dari anggota Komisi III DPRD Bandarlampung. Lembaga legislatif ini menilai kemacetan yang selalu terjadi di jalan tersebut salah satunya lantaran padatnya volume kendaraan yang akan parkir atau masuk Simpur Center Bandarlampung.

    Anggota Komisi III Muchlas E. Bastari menilai manajemen pengelolaan sirkulasi kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tapis Berseri itu tidak terkelola dengan baik.

    ''Ya, itu salah satunya. Kemudian pengelolaan lokasi parkir di Simpur Center juga kurang ditata," ujarnya kemarin (31/7).

    Contoh lainnya, lanjut dia, saat kendaraan di Jl. Raden Intan akan berbelok ke Jalan Brigjen Katamso secara mendadak atau tidak memberikan lampu sein, sehingga kendaraan lain terpaksa berhenti mendadak.

Padahal, terus dia, per satu detik kendaraan berhenti di jalan raya, bisa memacetkan 14 meter kendaraan yang ada di belakangnya. Dia mendesak manajemen Simpur Center memperhatikan hal tersebut. Terlebih, Simpur Center memiliki lahan parkir yang cukup luas di dalamnya.

    Senada, anggota Komisi III lainnya Yuhadi mengatakan, untuk mengatasi kemacetan di sana harus mengutamakan kerja ekstra seluruh pihak. Di antaranya pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung. Bahkan, kata dia, jika perlu koordinasi dengan media atau telekomunikasi untuk menginformasikan titik macet.

    ''Padahal banyak jalur lain yang bisa dilalui, untuk menghindari kemacetan di Jl. Raden Intan, lewat Jl. Soekarno-Hatta kan lancar," usulnya.

    Sayangnya, pihak manajemen Simpur Center belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan ini. Saat disambangi kantornya kemarin, salah satu karyawan di sana menyatakan pimpinan mereka tidak berada di tempat.

    Sementara, telepon seluler Executive Marketing Simpur Center Syech Hud Ismail juga dalam kondisi tidak dapat dihubungi hingga pukul 22.00 WIB tadi malam. (yay/p5/c1/whk)

NU–Muhammadiyah Desak BPJS Dibenahi

Posted: 31 Jul 2015 10:34 PM PDT

MUI Lampung Tegaskan Haram
BANDARLAMPUNG – Keluarnya fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat dua organisasi Islam di negara ini, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, bersikap.

Keduanya mendesak BPJS Kesehatan membenahi manajemennya. Ketua Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Lampung Munawir mengatakan, yang harus dibenahi di BPJS adalah akad atau perjanjian tertulis dari denda dan bunga ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran agar lebih syar'i.

"NU mengartikan ini sebagai ta'awun atau tolong menolong. Contohnya, ketika saya ikut program BPJS dan membayar Rp59 ribu per bulan, niat saya Rp59 Ribu ini untuk digunakan oleh siapapun yang sakit. Jadi disedekahkan," kata dia.

    Jadi, lanjut dia, di BPJS butuh perubahan penyebutan kalimat. "Ini juga yang akan kami bahas di muktamar NU dan akan bertemu dengan MUI untuk persamaan presepsi tentang penyebutan istilah. Jadi, ada catatan akad yang harus diperbaiki BPJS sebagai pembenahan agar syar'I," katanya.

Sebab, selama ini penyebutan denda dan bunga serta dilakukanya denda sebesar 2 persen belumlah syar'I. "Jadi salah satunya itu yang harus diperbaiki. Namun, pada dasarnya memang NU memperbolehkan dengan tujuan tolong menolong," tukasnya.

Senada disampaikan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam Yunahar Ilyas. Kepada Radar Lampung melalui sambungan telepon kemarin. Dia memgaku memang mendapat informasi jika di BPJS Kesehatan terdapat unsur riba, judi dan ketidakpastian.

    Karenanya, ia juga mendesak manajemen BPJS Kesehatan untuk dibenahi. Kendati begitu, meski dikatakan haram, ia menilai warga masih boleh menggunakannya karena kondisi darurat.

    "Sama halnya seperti suntik meningitis, haram tapi boleh. Karena kondisinya darurat. Tinggal pemerintah memperbaiki sistem penyelenggaraannya saja agar sesuai dengan syariat Islam," tandasnya.

    Yunahar menjelaskan, salah satu alasan keluarnya fatwa haram adalah penerapan denda dua persen setiap keterlambatan pembayaran. Padahal berdasarkan hukum Islam sanksi yang dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran bukan melalui persentase.

    "Boleh ada denda, tapi harus dihitung sebagai pengganti kerugian biaya administrasi yang ditanggung BPJS," lanjut dia.

    Untuk itu kepada masyarakat yang mampu, dia menyarankan untuk dapat menggunakan asuransi syariah. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu boleh menggunakan BPJS.

    Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Mawardi tetap menegaskan jika penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini masih dianggap haram.

    "Sementara menunggu adanya keputusan keluarnya fatwa bahwa itu halal atau tidak, saat ini disimpulkan bahwa itu haram," kata dia.

    Maka dari itu dia mengatakan agar masyarakat khususnya muslim untuk berfikir ulang saat mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan.

    "Saat ini kami masih menunggu untuk duduk bersama dengan pihak pemerintah dan BPJS. Kami menginginkan agar umat juga dapat menjalani program pemerintah yang sesuai syariat islam supaya aman dan nyaman," pungkasnya. (yay/p5/c1/whk)

Harga Daging Sapi per Kilogram Diprediksi Tembus Rp150 Ribu

Posted: 31 Jul 2015 10:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Para pedagang daging akhirnya menghentikan aksi mogok berjualan kemarin (31/7). Mereka mengaku terpaksa berjualan meski harus membeli dengan harga yang tinggi. Alasannya, konsumen mereka mendesak. ''Mau bagaimana, kalau terus mogok, kasihan pelanggan. Mereka mendesak terus," ujar salah seorang pedagang daging di Pasar Smep, Ujang Mulyadi, di kiosnya kemarin.

Dia mengaku masih menjual daging sapi dengan harga Rp110 ribu per kilogram (kg). Sementara, ia harus mengeluarkan modal Rp100 ribu per kg. ''Kalau harga normalnya Rp95 ribu per kg," katanya.

    Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Lampung Tampan Sudjarwadi membenarkan jika pedagang daging sudah mulai memotong sapi sejak kemarin.

    Menurutnya, langkah itu terpaksa dilakukan, sebab pelanggan mereka dari hotel, restoran, dan pedagang ekonomi kreatif seperti bakso juga terpaksa menyanggupi untuk membeli daging.

    "Mereka juga tidak beroperasional jika daging tidak ada. Tapi ini sementara," ungkapnya.

    Namun, lanjut dia, apabila pemerintah tetap tidak mau menambah kuota sapi impor, kondisi yang lebih berbahaya akan terjadi. Salah satunya gelombang harga yang melambung tinggi.

    Sebab, stok sapi yang ada saat ini merupakan hasil pemeliharaan dari sapi impor bakalan yang dikirim pada kuartal sebelumnya. Sementara jika pengiriman sapi mulai dibatasi kuartal ini, maka keterbatasan stok sapi dipastikan akan terjadi pada kuartal mendatang.

    ''Bisa-bisa harga jual daging sapi tembus Rp150 ribu per kilogramnya," ungkap dia.

    Terkait penggunaan sapi lokal, Tampan tidak memungkiri bila hal itu dapat dilakukan. Namun kenyataannya, impor sapi dilakukan karena stok sapi lokal tidak cukup. Dia menilai pemerintah hanya menghitung secara populasi bukan atas dasar kebutuhan daging yang digunakan oleh para pedagang kecil dan produsen makanan.

    "Seharusnya pemerintah pusat ini mengajak asosiasi pedagang daging dan pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi. Sementara ini memang tidak jalan lain, kuota sapi impor harus ditambah," katanya.

Diketahui, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kuota impor sapi membuat feedloter dan penjual daging di seluruh Indonesia menjerit. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Sebab, pembatasan impor sapi ini menyebabkan harga sapi naik Rp2 juta per ekor. Kenaikan itu berlangsung sepekan sebelum Lebaran. Sementara pada Jumat (24/7), harga sapi kembali naik Rp1 juta per ekor. Dalam kurun waktu dua pekan ini, harga sapi naik Rp3 juta per ekor.

Kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga.

Dampaknya sempat terasa dikalangan produsen oleh daging. Senin, (27/7), para pedagang bakso mulai menjerit lantaran kesulitan mendapatkan daging sebagai bahan baku dalam membuat bakso.   

Keluhan juga dirasakan beberapa rumah makan (RM) Padang yang ada di kota ini. Pantauan Radar Lampung, sebagian RM Padang di Bandarlampung tidak menyediakan menu yang memakai bahan baku daging. Salah satunya rendang. (yay/c1/whk)

Tahun Depan, Usulkan 600 CPNS

Posted: 31 Jul 2015 10:31 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tahun ini tidak ada pembukaan dan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tetap mengajukan 600 CPNS kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI untuk dapat membuka formasi CPNS pada 2016.

''Kami sedang berupaya membuka pendaftaran kebutuhan CPNS di kota dengan kuota 600 orang. Mudah-mudahan tidak ada halangan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung M. Umar.

Pada tahun ini, dia mengakui tidak ada pembukaan untuk CPNS. Akan tetapi, untuk tahun depan sedang diupayakan. "Moratorium pegawai kemungkinan besar baru akan dihentikan akhir tahun ini. Praktis, tes calon pegawai negeri sipil baru akan dilaksanakan pertengahan tahun depan," kata dia.

Menurutnya, moratorium ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. "Jadi yang terimbas bukan hanya kita yang ada di Lampung. Di daerah lain pun sama. Kemungkinan April atau Juni tahun depan baru ada bukaan," kata dia.

Sehingga, kata Umar, untuk kepastian formasi PNS kemungkinan baru akan diketahui awal tahun depan. "Ya, sekitar Januari tahun depan atau akhir Desember tahun ini baru diketahui kepastiannya," tuturnya.

Besar harapan Pemkot Bandarlampung kepada Pemerintah RI dapat memberikan kuota CPNS kepada mereka.

"Kami berharap memang kepada pemerintah formasi ini dapat diterima semua ya. Ini untuk menggantikan PNS yang pensiun dan memeratakan beban kerja. Tahun ini saja ada sekitar 100 orang yang memasuki akhir masa bakti. Tahun depan jumlahnya sekitar 200 orang," rincinya.

Bahkan saat ini, menurutnya, BKD tengah melakukan pendataan terhadap PNS yang ada. Data tersebut akan dijadikan acuan untuk menentukan pos rekrutmen CPNS.

"SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ini kami data semua pegawai beserta beban kerja keseluruhannya. Nanti kan ketahuan dinas ini butuh sekian, dinas itu butuh sekian. Jatah 600 orang itu tinggal dipetakan saja untuk ditaruh dimana," ujarnya.

Fokus yang akan diisi, kata dia, untuk mengisi pos guru dan tenaga medis. Sedangkan sisanya akan dibagi rata dengan SKPD lainnya. "Kebutuhan guru dan medis per tahunnya tergolong besar. Saat ini kita masih kekurangan guru dan tenaga medis. Sisanya dibagi rata dengan dinas lain," kata Umar. (goy/c1/dna)

 

Enam Disetujui, Tiga Ditolak

Posted: 31 Jul 2015 10:30 PM PDT

Usulan Pelepasan Aset Pemprov ke Pemkot
BANDARLAMPUNG – Sejak Oktober 2014, Pemkot Bandarlampung mengusulkan sembilan aset milik Pemprov Lampung yang ada di Kota Tapis Berseri untuk diserahkan pengelolaannya ke pemkot. Kesembilan aset itu masing-masing Lapangan Merah dan Pasar Seni Enggal; lahan SMA Negeri 4 Bandarlampung; lahan UMKM Kecamatan Panjang; lahan SMP Negeri 3 Bandarlampung.

Kemudian lahan SMPN 16 Bandarlampung; Stadion Pahoman; lahan Puskesmas Rawat Inap Kedaton; lahan Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung; dan lahan waduk PDAM Way Rilau di Kali Akar.

Dari sembilan usulan itu, tahun ini Pemprov Lampung hanya menyetujui enam. Sementara tiga lainnya ditolak. Ketiganya adalah Lapangan Merah dan Pasar Seni Enggal; lahan SMAN 4 Bandarlampung; dan lahan UMKM Kecamatan Panjang.

    Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Silvita Meri menyatakan, persetujuan penyerahan itu baru disetujui secara lisan.

"Saat ini masih diurus Biro Hukum Pemprov Lampung," katanya di ruang kerjanya kemarin (31/7).

Silvi, sapaan akrab Silvita Meri- menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mengusulkan sebanyak tiga kali untuk aset-aset tersebut kepada Pemprov Lampung.

Kali pertama pada Oktober 2014, kemudian diusulkan kembali pada Januari 2015. Karena belum ada jawaban, pada Februari, pihaknya kembali mengajukan usulan. "Akhirnya, baru sekarang ini ada tanggapannya," paparnya.

    Silvi menjelaskan, persetujuan pengalihan aset pemprov karena selama ini pemkot telah mengelola dan memelihara bangunan di atasnya. Kemudian agar beberapa proyek bangunan ke depannya dapat dilakukan secara total.

Contohnya lahan Dishub Bandarlampung, karena pemkot berencana mengembangkan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

    Sementara, untuk lahan SMAN 4 Bandarlampung dan lahan UMKM di Kecamatan Panjang yang rencananya akan dibangun sekolah menegah kejuruan masih terhalang dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu poinnya adalah tanggung jawab pengelolaan SD/SMP di tangan pemerintah kabupaten/ kota, sedangkan SMA/SMK di tangan pemerintah provinsi.

    "Sedangkan untuk Pasar Seni dan Lapangan Enggal kami belum tahu kenapa?" singkatnya.

    Terpisah, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Pemprov Lampung Saprul Al Hadi mengatakan, alasan belum disetujuinya beberapa pengajuan aset dari pemkot, seperti Pasar Seni dan Lapangan Merah Enggal karena pemprov masih memiliki kepentingan di lokasi tersebut.

    "Beberapa aset yang disetujui karena pemprov tidak lagi mengelola dan memelihara, sementara yang belum disetujui karena pemprov masih akan menggunakannya," pungkasnya. (yay/c1/whk)

Komisi II Pesimistis APBD Tepat Waktu

Posted: 31 Jul 2015 10:30 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sepertinya sulit mempertahankan ketepatan waktu dalam penetapan APBD tahun 2016. Sebab hingga saat ini, Pemprov Lampung belum membahas APBD 2016. Parahnya lagi, APBD perubahan 2015 pun belum disentuh. Dibandingkan tahun lalu, keduanya telah selesai ditetapkan pada bulan Juli.

    Padahal pada 2013 lalu, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lampung masuk tujuh besar provinsi di Indonesia yang tepat waktu dalam penetapan APBD.

    Menurut Kasi Wilayah IVA Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mukjizat, ketepatan waktu penetapan merupakan salah satu dari lima indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Indikator lainnya adalah peningkatan porsi belanja untuk kesejahteraan masyarakat, tingginya persentase realisasi APBD, rendahnya Silpa dan peningkatan kualitas opini BPK atas LKPD.

"Ketepatan waktu ini juga akan berdampak dengan pendapatan daerah. Kalau terlambat kan ada punishment, pemotongan dana yang cukup besar," ujarnya, Kamis (30/7).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Toni Eka Chandra, cukup menyesalkan kondisi ini. Menurut dia, tahun ini pembahasan APBD memang agak terlambat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, penyerapan anggaran satuan kerja mitra Komisi III juga masih terbilang rendah yaitu rata-rata masih 30 persen.

Untuk itu pihaknya meminta Pemprov Lampung bisa segera menekankan kepada satkernya untuk lebih baik dalam penyerapan anggaran. "Bagaimana bisa membahas APBD Perubahan jika penyerapan masih minim. Untuk membahas anggaran di 2016 pun juga belum memungkinkan. Jangan sampai ini terlambat, terlebih akan adanya Pilkada serentak nanti," tegasnya.

Terpisah, Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadis, mengatakan pihaknya terus mengupayakan penyusunan APBD 2016 lebih baik. Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemda dengan pemerintah, prinsip, kebijakan dan teknis penyusunannya, seluruhnya akan diselaraskan dengan Permendagri No. 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar APBD 2016 bisa segera dibahas," ujarnya singkat.

Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan beberapa target bagi Pemprov Lampung pada 2016 mendatang. Di antaranya  mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen dan inflasi pada kisaran 3,0 sampai 5,0 persen. Tidak itu saja, Pemprov Lampung juga diminta menekan jumlah penduduk miskin hingga maksimal 10 persen dan pengangguran terbuka berkisar 5,2 sampai 5,5 persen.

Target ini disampaikan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Sosialisasi Permendagri No. 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, di Ruang Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/7).

Acara yang dibuka Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadist ini dihadiri Sesditjen Keuangan Daerah Indra Baskoro, Kasubdit Wilayah IV M. Arif Iriansyah, Kasi Wilayah IVA Mukjizat Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam paparannya Mukjizat menjelaskan terkait pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang bersumber antara lain dari PBB selain pedesaan dan perkotaan serta Pph dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau PMK mengenai Perkiraan Alokasi DBH Pajak TA 2016.

Khusus DBH Cukai Hasil Tembakau digunakan antara lain bagi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu. Yakni sesuai UU No. 12 tentang Cukai dan PMK yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur.

Untuk DBH Sumber Daya Alam dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH SDA TA 2016. "Apabila belum ditetapkan maka berdasarkan realisasi pendapatan 3 tahun terakhir. Selain itu dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi tahun 2016, " terang Mukjizat.

Khusus DBH Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya 0,5 persen dari total DBH Migas. Yakni sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 55 tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.

Terkait dengan pengeluaran pembiayaan, lanjut dia, Pemda dapat meminjam dana yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan. Selain itu untuk memberdayakan masyarakat, Pemda juga dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk Dana bergulir serta melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda  serta BUMD agar tumbuh dan berkembang. (eka/c1/fik)

 

Kantor Kelurahan Sewaan Tak Layak

Posted: 31 Jul 2015 10:29 PM PDT

Bandarlampung – Sejak disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Bandarlampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Tapis Berseri ini menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Sebelumnya, pada 2001, berdasarkan Perda Bandarlampung Nomor 04, kota ini memiliki 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Salah satu imbas dari pemekaran ini adalah pemkot harus menyewa kantor kecamatan dan kelurahan yang baru.

    Tetapi sayangnya, sejumlah kantor kelurahan sewaan ini tidak layak. Misalnya di kantor Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Labuhanratu. Bangunan sudah mulai rusak. Kaca jendela bahkan pecah sehingga tidak layak disebut kantor.

Sakirman, lurah Kampungbaru mengatakan, sejak Gedungmeneng masih berstatus desa, bangunan ini sudah digunakan. Bangunan tersebut merupakan hibah dari masyarakat sekitar.

"Dan itu sudah mulai rusak. Rencananya sesudah lebaran haji kami akan pindah ke Jalan Bumimanti Nomor 4. Mudah-mudahan  pembangunan  selesai," harap Sakirman.

    Sementara, kantor Kelurahan Kampungbaru Raya, Kecamatan Labuhanratu juga masih menyewa rumah milik warga di Jalan Bumimanti Gang Delima.

Lurah Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Mardani, mengaku, juga menyewa kantor sejak 2013. Biayanya Rp10 juta per tahun. Menurut dia, pihak kelurahan sudah mengajukan permintaan lokasi dan pembangunan kantor ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.

Namun, pemkot meminta lokasi harus sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Di sekitar lokasi tersebut, tanah yang murah sekitar Rp160 ribu per meter. Sedangkan di Labuhanratu, sudah tidak ada lagi tanah dengan harga tersebut.

"Rata-rata Rp1 juta per meter sekarang. Jadi susah dapat tanah yang sesuai dengan NJOP. Apalagi harga sewa sekarang sudah mau naik lagi," ujarnya.

Halusi, lurah Kampungbaru Raya mengatakan, biaya sewa selama setahun sebesar Rp12 juta. Pihaknya sudah melakukan dua kali  pengajuan kepada pemkot untuk membangun kantor tapi belum terealisasi.

"Bahkan kami juga sudah menyiapkan tanah hibah dari Villa Mutiara kepada pihak kelurahan untuk dibangun kantor lurah sejak dua tahun yang lalu," ujarnya.

    Walaupun menyewa, Halusi mengaku tetap harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dia berharap, Pemkot dapat menanggapi usulan bangunan kantor kelurahan agar warga mendapatkan pelayanan lebih baik dengan fasilitas memadai.

    Terpisah, M. Darsah, lurah Rajabasanunyai, Kecamatan Rajabasa, mengatakan, sejak 2013 menyewa di Jalan Nunyai Gang Hi. Ismail Nomor 110.

"Karena saat itu terjadi pemekaran, jadi kami belum mendapatkan kantor kelurahan. Kami pun berharap untuk kantor kelurahan dapat dibangun," tambahnya. (cw7/c1/dna)

 

Naik Status, Perbaikan Jalan Dobel Anggaran

Posted: 31 Jul 2015 10:29 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perencanaan pembangunan di lingkup Pemprov Lampung ternyata masih carut-marut. Ini dibuktikan dengan adanya dobel anggaran pada proyek perbaikan beberapa jalan. Pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan dana untuk perbaikan di APBD 2015. Ternyata, ruas jalan tersebut disetujui berubah status menjadi jalan negara, dan APBN perubahan 2015 pun menganggarkan.

    Masalah ini terjadi pada proyek pembangunan ruas jalan Ir. Sutami, Bandarlampung, dan di daerah Mesuji serta Tulangbawang Barat.

Kondisi ini juga diakui Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Budi Darmawan, kemarin. "Iya memang ada dua kali penganggaran. Kita kan tahun lalu sudah anggarkan di APBD 2015. Ternyata usulan kenaikan status jalan disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahkan langsung dianggarkan di APBN Perubahan," ujarnya.

Dijelaskan, tahun ini Pemprov Lampung menganggarkan perbaikan Jalan Ir Sutami total Rp60 miliar. Lalu untuk daerah Mesuji-Tuba Barat sekitar Rp15 miliar. Sementara APBN Perubahan 2015 menganggarkan dana perbaikan Jalan Ir. Sutami-Sribhawono total mencapai Rp50 miliar. Dana itu dialokasikan untuk pembangunan 4 km jalan. Kemudian perbaikan di ruas Gedongaji Baru-Rawajitu dengan alokasi dana sekitar Rp25 miliar.

Bahkan untuk pekerjaan dari APBN Perubahan telah berjalan  sejak Juni lalu. Sementara pekerjaan yang menggunakan APBD 2015 belum dilaksanakan. Penandatanganan kontrak baru dilakukan minggu lalu. Setelah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tender dan administrasi.

"Mulai tahun depan kita tidak anggarkan lagi. Sampai tahun ini saja untuk jalan-jalan yang sudah berubah status. Meskipun double anggaran tapi tidak mubazir. Yang dicover APBN kan hanya sekitar 4 kilometer, jadi kita kerjakan yang tidak dicover," ungkapnya.

Diketahui, dari 20 ruas jalan Provinsi Lampung yang diusulkan statusnya menjadi jalan negara ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, delapan di antaranya disetujui. Surat keputusan menteri pun telah dikantongi Dinas Bina Marga. Di antaranya ruas Jalan Ir. Sutami, Waygalih-Berhen, Berhen-Pugungraharjo dan Pugungraharjo-Simpang Sribhawono. (selengkapnya lihat grafis)

Ditambahkan, ke depan pihaknya akan kembali memperjuangkan ruas jalan lain yang strategis untuk dinaikkan statusnya menjadi jalan negara. "Ini kita lakukan karena memang benar-benar kebutuhan, bukan karena asal saja kita ajukan. Uangnya bisa kita alihkan untuk pembangunan jalan-jalan lainnya. Beban kita masih banyak," tandasnya. (eka/c1/fik)

 

Jumat, 31 Juli 2015

Haram karena Ada Bunga dan Denda

Haram karena Ada Bunga dan Denda


Haram karena Ada Bunga dan Denda

Posted: 30 Jul 2015 11:52 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram kembali ditegaskan MUI Bandarlampung. Ketua MUI Bandarlampung Suryani menyatakan, fatwa itu memang demikian adanya dan dikeluarkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. Karenanya, MUI Bandarlampung memastikan mengikuti fatwa tersebut.

    Dia mengatakan, permasalahan utama yang disoal oleh MUI adalah pengelolaan dana dalam BPJS. Pertama, adanya pemberian bunga. ''Kita juga paham jika pemberian bunga merupakan sistem konvensional. Dan perhitungannya termasuk riba. Itu jelas haram!" tegasnya.

Kedua, lanjut dia, karena adanya penerapan denda bagi peserta BPJS yang telat membayara iuran tiap bulannya. Menurut dia, hal itu harus diatur dalam akad terlebih dahulu, sesuai sistem syariah.

''Selanjutnya, kami terus menyuarakan perihal ini sambil menunggu instruksi dari pusat. Kami akan terus coba membangun perekonomian yang syar'i," tandasnya.

    Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Lampung Sofyeni mengatakan, pihaknya saat ini belum melakukan langkah untuk menanggapi fatwa MUI tersebut.

Dia menilai, informasi tersebut masih simpang siur. "Yang ada adalah  hasil rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa. Jadi, sifatnya masih rekomendasi, bukan fatwa!" tandasnya.

Rekomendasi itu sendiri terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. "Adanya informasi itu juga belum memengaruhi pelayanan kami terhadap masyarakat. Masih banyak warga yang mengurus BPJS," katanya.

Diketahui, Ketua Bidang Fatwa MUI K.H. Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang dikeluarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah terkait BPJS Kesehatan.

    ''Ya, BPJS yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua. Jadi memang harus ada BPJS yang diloloskan secara syariah," kata Ma'ruf.

    Fatwa itu, menurutnya telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, MUI mendorong supaya pemerintah segera mengubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan, dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.

    ''Ya betul. Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah," ucapnya.

    Dijelaskan, unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga. "Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata dia.

Saat ditanya apakah BPJS Kesehatan yang sekarang ini dijalankan harus dihentikan, Kiai Ma'ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah. "Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah," jelasnya.

Dalam posisi ini, lanjutnya, MUI akan ikut menjalankan perannya membantu pemerintah menelurkan BPJS Kesehatan beserta produk-produknya yang sesuai dengan syariah. "Ya nanti kan dibuat bersama dengan produknya yang syariahnya, sesuai fatwa MUI," tegasnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat MUI Amirsyah Tambunan menambahkan, fatwa Ijtima ulama tentang BPJS Kesehatan yang belum sesuai syariah bukan untuk dipolemikkan, tapi diimplementasikan segera mungkin.

    Menurut Amirsyah, melalui fatwa ini, MUI menginginkan supaya masyarakat diberikan pilihan dalam menggunakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan BPJS Kesehatan. Sebagai contoh adalah keberadaan perbankan konvensional dan syariah.

"Saya kira ada baiknya masyarakat diberikan pilihan, sebagaimana perbankan konvensional dan perbankan yang syariah. Usulan kami konkritnya seperti itu lah. Ini semua kami serahkan pada pemerintah," kata Amirsyah di kantornya, Rabu (29/7).

Dalam posisinya, melalui fatwa tersebut MUI ingin mendorong pemerintah segera merealisasikan terbentuknya sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga bertujuan supaya program tersebut mendapat dukungan lebih besar dari calon peserta yang mayoritasnya muslim.

"Kami berharap segera direalisasikan, dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat bagi penyelenggaraan BJPS Kesehatan," jelasnya.

Mengenai program BPJS Kesehatan yang sekarang terlanjur berjalan dan diikuti masyarakat, Amirsyah mengapresiasi apapun upaya BPJS Kesehatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hanya saja, lembaga yang kini dipimpin Din Syamsuddin ini berharap semua produk BPJS Kesehatan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, jaminan hari tua dan asuransi bagi mereka yang meninggal dunia bisa disempurnakan sistemnya.

"Itu kan sudah berjalan, tinggal disempurnakan. Sehingga usaha-usaha ini sejalan dengan semangat agama Islam," tambahnya. (yay/p3/c1/whk)

RM Padang Tak Jual Rendang

Posted: 30 Jul 2015 11:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Terhitung sampai kemarin (30/7), aksi mogok berjualan pedagang daging sapi telah memasuki hari kelima. Akibat aksi mogok ini, banyak yang terkena dampaknya. Setelah para pedagang bakso yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan daging, kali ini giliran rumah makan (RM) Padang yang terkena imbasnya.

Dari pantauan Radar Lampung di beberapa RM Padang di Bandarlampung, kebanyakan mereka tidak menyediakan menu yang memakai bahan baku daging. Salah satunya rendang.

    Seperti diungkapkan Ajo (45), pemilik Rumah Makan Ampera di Jl. Kimaja, Wayhalim. Dia mengaku beberapa hari ini tidak menjual rendang. ''Ya, saya tidak jual. Di pasarnya nggak ada daging," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

    Senada disampaikan Ari Ardabilly (30). Karyawan Rumah Makan Puti Minang, Kelurahan Gedongmeneng, Kecamatan Rajabasa, ini juga mengaku tidak dapat menyediakan rendang dalam menunya.

''Ya, kami tak menyediakan rendang. Soalnya supplier-nya mogok berdagang," ungkapnya.

    Tidak jauh beda, Rumah Makan Salero Bersamo di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, juga tidak menyediakan rendang sebagai menunya. ''Sulit dapat dagingnya," ucap karyawan pria yang enggan namanya dikorankan.

    Kendati sudah banyak yang mengeluhkan kosongnya ketersediaan daging di kota ini, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustini tetap menilai permasalahan tersebut tidak terlalu penting. Menurut dia, tak masalah jika masyarakat tidak memakan daging untuk beberapa saat ini.

    ''Sumber protein kan tidak hanya daging sapi. Bisa telur, tempe, dan daging ayam," tandasnya.

    Agustini tetap bertahan jika potensi sapi lokal di Lampung dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat. "Di Bandarlampung saja kita ada 500-an ekor sapi tiap bulannya," klaimnya.

    Terpisah, Ketua Forum feedloter Lampung Didik Purwanto mengakui jika pihaknya memang menghadiri pertemuan dengan Dirjen Peternakan. Rupanya pertemuan tersebut juga tidak akan merubah keputusan permerintah.

    "Sejak awal kami sudah merekomendasikan 250 ekor sapi, tapi yang dikabulkan hanya 18 persen saja," kata dia.

    Selain itu untuk sapi yang diberikan di kuartal tiga, yakni Juli-Oktober akan dijual di kuartal keempat. Nah, sementara kebijakan ini diambil karena menurut pendapat pemerintah, kondisi sapi lokal cukup.

    "Ya sudah sekarang kita lihat saja bagaimana cara pemerintah memobilisasi sapi lokal yang katanya cukup itu," tantangnya.

    Sebelumnya, pedagang daging sapi melanjutkan mogok berjualan hingga harga daging sapi turun ke level normal.

    Ini akibat pertemuan antara Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung dengan para pedagang daging sapi di kantor DP3K pada Rabu (29/7) berakhir deadlock. Pihak dinas mengaku tak bisa berbuat banyak dengan keterbatasan jumlah sapi impor.

    Kepala DP3K Bandarlampung Agustini hanya bisa menyarankan agar para pedagang mengambil langkah alternatif. Yaitu memberdayakan potensi sapi lokal. ''Solusinya sementara ini ya harus berdayakan sapi lokal," kata dia usai rapat.

    Lampung, lanjut dia, punya potensi sapi lokal. Dan, menurutnya, inilah momentum untuk meningkatkan kualitas sapi lokal. ''Karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga peran peneliti dan penyuluh. Kemudian perhatikan kualitas pakannya," jelasnya.

    Menurutnya, mengembangkan sapi lokal bisa dilakukan. Dia mencontohkan, saat DP3K mendapat 42 ekor sapi dari Wali Kota Herman HN. 2013 lalu. Saat ini, bantuan sapi itu sudah berkembang menjadi 130 ekor. "Artinya peternak sapi di kota pun memiliki kemampuan membudidayakan sapi," katanya.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Lampung Tampan Sudjarwadi mengatakan, pedagang tetap mengambil sikap bertahan untuk tidak berjualan. Aksi itu dilakukan hingga ada penurunan harga.

    "Kami masih menunggu keputusan dari pusat dan berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Bisa saja menggunakan sapi lokal, tapi untuk membuatnya menjadi kualitas pasti membutuhkan waktu. Sedangkan kami butuhnya cepat," tandasnya.

    Tampan melanjutkan selain pertemuan para pedagang daging sapi dengan pemkot dan pemprov, para feedloter juga tengah berusaha bermediasi ke Dirjen Peternakan. ''Saya dapat info kalau dirjen pusat memanggil feedloter seluruh Indonesia. Kami juga masih menunggu hasilnya," jelasnya.

    Diketahui, hampir seluruh pedagang daging di Lampung yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menggelar aksi mogok berjualan sejak Senin (27/7).

    Imbasnya sejumlah sektor yang memerlukan daging sapi sebagai bahan baku jadi terpengaruh. Beberapa warung bakso di Kota Bandarlampung harus tutup lantaran tidak mendapatkan daging sapi.  

    Selasa (28/7) giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung ikut mengeluh.

    Sekretaris PHRI Lampung Friyandi Indrawan mengatakan, dengan adanya aksi mogok pedagang sapi juga membawa dampak pada usaha hotel dan restoran. Sebab, makanan olahan daging adalah salah satu menu yang disajikan kepada tamu hotel maupun restoran. "Untuk satu dua hari ini kami memang masih punya stok. Tapi jika mogoknya berlanjut, pasti kami ikut susah juga nanti," risaunya.

Diketahui, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kuota impor sapi membuat feedloter dan penjual daging di seluruh Indonesia menjerit. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Sebab, pembatasan impor sapi ini menyebabkan harga sapi naik Rp2 juta per ekor. Kenaikan itu berlangsung sepekan sebelum Lebaran. Sementara pada Jumat (24/7), harga sapi kembali naik Rp1 juta per ekor. Dalam kurun waktu dua pekan ini, harga sapi naik Rp3 juta per ekor.

Kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging. (yay/p3/c1/whk)

Puluhan Hektare Sawah di Tanjungsenang Terancam Puso

Posted: 30 Jul 2015 11:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tidak hanya di desa, dampak dari kekeringan tahun ini juga mulai dirasakan para petani di Kota Bandarlampung. Sebab, sebagian lahan mereka mengering dan terpaksa ditanami sayuran dengan air seadanya. Muljono (47), warga Jl. Damai, Kecamatan Tanjungsenang, mengatakan, seharusnya tahun ini ia dapat memanen padi dua kali. Namun, musim kemarau kali ini benar-benar membuat persediaan air habis.

    ''Sawah kami kan menggunakan lahan tadah hujan, bukan irigasi. Jadi sangat bergantung turunnya hujan," kata dia saat ditemui Radar Lampung kemarin (30/7).

    Ditambah lagi lahan yang letaknya jauh dari kali (sungai kecil), dipastikan sulit mendapatkan air. Bahkan, dirinya menanam sayuran dengan menggunakan aliran siring dari perumahan warga.

    ''Ya kalau untuk mengairi sawah tidak cukup," tuturnya.

    Senada, Amiran (60), warga Jl. Mahkota Dewa, Waykandis, Tanjungsenang, mengatakan, saat ini ia hanya bisa mengandalkan air kali untuk mengairi sawahnya. Setidaknya tak merugi, meski tidak mendapatkan untung.

    "Minimal balik modal saja sudah syukur, kalau lahannya dibiarkan malah tambah merugi makanya dipaksakan untuk cari air sampai dapat," ujarnya.

    Dia menjelaskan, modal yang dikeluarkan petani Rp2,5 juta per hektarenya. Ditambah lagi setiap menyedot air, para petani harus mengeluarkan biaya Rp250 ribu. ''Apalagi kalau musim kayak gini, bisa 4-5 kali menyedot air," keluhnya.

    Dampak kekeringan ini diakui Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustini. Menurut dia, berdasarkan hasil monitoring sementara, sekitar 40 hektare (ha) sawah di Kecamatan Tanjungsenang terancam puso.

    Namun, ia meminta warga tidak khawatir dengan berkurangnya produksi beras. Mengingat daerah tersebut bukan sentra produksi padi. ''Kan masih ada ketahanan pangan, pasti mereka melakukan antisipasi," tandasnya. (yay/p3/c1/whk)

Akhirnya, Pemprov Lampung Bangun Rumah Singgah

Posted: 30 Jul 2015 11:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi penyumbang pasien rujukan terbanyak ketiga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Bahkan, membeludaknya pasien ini pun dikeluhkan pihak RSCM sehingga meminta Pemprov Lampung memberikan bantuan biaya hidup untuk pasien.

    Maklum, saking banyaknya, mereka terpaksa dirawat di selasar RSCM. Bahkan, RSCM mengirimkan surat ke Pemprov Lampung pada 16 Oktober 2014 yang diteken Direktur Pengembangan dan Pemasaran RSCM dr. Ayi Djembarsari.

    Mereka meminta pemprov memberikan bantuan biaya hidup berupa biaya sewa rumah dan kebutuhan sehari-hari kepada pasien. Sebab, pasien terpaksa dirawat di selasar lantaran terkendala keuangannya untuk menyewa rumah di sekitar RS.

    Hampir setahun dari surat tersebut, Pemprov Lampung pun bereaksi. Saat ini, pemprov tengah berupaya membangun rumah singgah tersebut.

    Lokasinya berada di belakang RSCM, di Jalan Kenari II Nomor 22 RT 10/RW 04, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat.

    "Iya, rumah singgah ini untuk menanggapi keluhan masyarakat miskin asal Lampung yang menjalani pengobatan di Jakarta. Mereka tidak mampu membayar biaya menginap di hotel selama menemani pasien. Sementara daya tampung mes Pemprov Lampung di ibu kota pun terbatas," ujar Kepala Dinas Sosial Lampung, Satria Alam.

    Menurutnya selama berada di rumah singgah keluarga pasien tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Mereka boleh tinggal selama anggota keluarganya menjalani pengobatan di RSCM.

    Diketahui berdasarkan informasi dari RSCM, pasien rujukan rawat jalan periode Januari–September 2014 berjumlah 387 orang atau 3.604 kunjungan.

    Adapun pasien rawat jalan yang menginap di selasar RSCM  berjumlah 22 orang. Rata-rata lamanya pasien yang menginap di selasar RSCM 1-5 hari.  

    Tidak hanya di RSCM, pasien rujukan yang banyak juga ada di RS Kanker Darmais dan RS Jantung Harapan Kita. (eka/c1/adi)

 

Dewan Dukung Pemprov Beli Saham PT BA

Posted: 30 Jul 2015 11:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung mendukung jika Pemerintah Provinsi Lampung berencana membeli saham PT Bukit Asam (Persero). Ini merupakan salah satu inovasi untuk mencari tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, PT BA juga memiliki rekam jejak perusahaan yang cukup baik. Setiap tahun mampu mengantongi laba bersih triliunan dan membagikan dividen ratusan miliar. Pemprov Sumatera Selatan yang telah membeli saham di PT BA, yang kini kepemilikannya baru 0,93 persen saja, per tahunnya bisa mengantongi dividen Rp10 miliar hingga Rp11 miliar. Oleh sebab itu, Pemprov Sumsel pun berencana menambah jumlah kepemilikannya.

    ''Pemprov Lampung bisa mengikuti jejak Pemprov Sumsel. Ini salah satu inovasi untuk menambah PAD kita. Bisa juga mengikuti saran direktur PT BA, menggunakan dana hibah dari mereka untuk membeli saham," kata Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim.

    Menurutnya deviden yang dibagikan setiap tahun yang jumlahnya cukup besar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan provinsi ini. jadi PAD-nya tidak hanya mengandalkan di sektor itu-itu saja.

    Diketahui sebelumnya PT BA menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung membeli saham mereka. Seperti yang dilakukan Sumatera Selatan dan beberapa provinsi serta kabupaten/kota lainnya.

    "Dengan pembelian saham, Pemprov bisa menambah Pendapatan Asli Daerah dengan deviden yang didapatkan. Kemudian juga bisa menghadiri rapat pemegang saham serta penggantian manajemen. Banyak keuntungan lainnya juga yang bisa didapatkan," terang  Direktur Utama PT Bukit Asam (BA), Milawarma, kemarin dalam acara penandatangan MoU hibah di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung.

    Tercatat pada tahun buku 2014 PT BA meraih laba bersih Rp2,02 triliun dan 35 persennya atau Rp705,7 miliar dibagikan sebagai deviden tunai. Selain Pemprov Sumsel, Pemkab Muara Enim pun memiliki sejumlah saham di sini. (eka/c1/adi)

 

 

Kamis, 30 Juli 2015

Banpol PP Warning Pemilik Kosan

Banpol PP Warning Pemilik Kosan


Banpol PP Warning Pemilik Kosan

Posted: 30 Jul 2015 02:15 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung memberikan peringatan (warning) bagi para pemilik kosan. Pasca-Lebaran, arus urbanisasi berpotensi menyebabkan hunian di kosan meningkat. Jika ada peningkatan hunian, peluang kriminalitas dan tindak asusila semakin terbuka. Karenanya, Kepala Banpol PP Cik Raden meminta agar pemilik kosan melakukan kontrol ketat.

    Tak hanya itu, Cik Raden juga mengatakan instansinya akan menggelar razia kos-kosan dalam waktu dekat ini. Razia itu akan dilakukan secara acak di semua kecamatan.

    "Tentu kami akan terus melakukan upaya antisispasi untuk penyalah gunaan tempat kos. Termasuk terjadinya kriminalitas. Biasanya kami menemukan beberapa kasus di kos-kosan," kata dia via ponselnya.

    Sementara ini, lanjut Cik Raden, pihak Banpol PP masih menunggu kesiapan instansi lain yang terkait. Yakni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota. "Ya kita juga masih tunggu perintah atasan juga. Dalam hal ini Wali Kota Herman HN. Besok kan halal bi halal. Kita akan usulkan," kata dia.

    Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso menilai, keberadaan  tempat kos bisa menambah Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota. Akan tetapi, lanjutnya, para pemilik kos juga tetap harus menjaga dan mengawasi kos-kosan.

    Terkait potensi meningkatnya hunian kos pasca lebaran, Imam mengamininya.  

"Memang efeknya semakin padat dan sesak. Positifnya bisa menambah PAD dari jumlah bangunan baru, tapi juga perlu adanya pengawasan. Seperti kos-kosan," imbuhnya.

    Diketahui tiap tahun terjadi peningkatan arus urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota, Red). Disdukcapil Bandarlampung mencatat, kenaikan arus urbanisasi sebanyak 17 persen.

    Sementara, jumlah penduduk di Bandarlampung sebelum Lebaran tercatat 1.251.101 jiwa. Artinya pasca lebaran, kota tapis berseri akan kedatangan 212.687 jiwa

    ''Kami hitung rata-rata per harinya ada sekitar 17–20 berkas yang masuk. Sementara tahun lalu hanya 15–17 berkas per harinya. Jadi kira-kira meningkat 17 persen lah," ujarnya.

    Syahrir mengaku tidak bisa meredam kenaikan arus urbanisasi. Sebab, hal itu merupakan hak masyarakat. "Ya kami tidak bisa menahan. Itu hak orang lain, masak mau dilarang," katanya.

Jumlah itu, lanjut dia, belum termasuk dengan yang tidak melapor. Karenanya, Syahrir mengimbau kepada warga yang baru pindah ke Bandarlampung untuk segera melapor dan membuat KTP Bandarlampung. (yay/p5/c1/wdi)

’’Untuk Minum, Harus Berhemat’’

Posted: 30 Jul 2015 02:14 AM PDT

Dampak Musim Kemarau
BANDARLAMPUNG – Musim kemarau telah tiba. Hal ini membuat kekhawatiran sejumlah warga. Terutama yang sering mengalami kekurangan air. Sebab, belum lama ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis bahwa musim kemarau yang disebabkan oleh El Nino itu akan melanda Indonesia hingga November mendatang.
Tak hanya menjadi ancaman pada sektor pertanian. Namun juga kebutuhan air di masyarakat. Suwardi (50), pembuat bata yang merupakan warga Kedawung, Kelurahan Campangraya, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, mengaku kesulitan mendapatkan air. Kesulitan khususnya untuk membuat bata.

    "Air sumur mulai kering dari awal masuk bulan Ramadan. Itu sangat terasa bagi saya seorang pekerja pembuat bata yang sangat membutuhkan banyak air. Dan untuk air minum, serta kebutuhan sehari-hari juga merasa kesulitan," ujar Suwardi kepada Radar Lampung kemarin (29/7).

Ia mengatakan, biasanya menumpang sumur bor milik warga. Tapi kini mesinnya sedang rusak. Jadi jika ingin memakai air untuk membuat bata, Suwardi mengambil air di pinggir jalan depan Perumahan Griya Bukit Kencana. Di tempat itu ada sumber air walaupun sedikit.

"Untuk minum, harus berhemat. Karena kami mengambil dari sumur warga yang masih ada airnya dan didiamkan sejenak agar tidak keruh," tambahnya.

    Hal yang sama dirasakan Trianto (23), warga Jl. Promowijoyo, Kampungsawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur. "Tapi masih untung ada sumur bor milik pemerintah hasil dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi kami bisa mengambil air di sana untuk minum serta kebutuhan lainnya," jelasnya.

Trianto menjelaskan, warga membayar Rp2.500 per gerobak dengan isi 6 jerigen air siap antar ke rumah. Dana diserahkan kepada pihak pengelola sumur bor untuk biaya listrik dan perawatan lain-lain.

Sementara itu, Camat Sukabumi M. Yudhi mengatakan, pemerintah kota sudah menyiapkan sumur bor dari PNPM. "Serta bantuan air bila diperlukan," ujarnya.

Rasyid, Lurah Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga menyatakan hal senada. "Kami sudah membangun beberapa sumur bor untuk mengantisipasi kekurangan air. Antisipasi ini sudah lima tahun berjalan," ujarnya.

Menurut dia, ada tiga RT yang berada di dataran lebih tinggi pun juga terdapat sumur bor. "Memang di sana terkadang terjadi kekurangan air jika kemarau panjang. Namun bila itu terjadi, pihak terkait seperti RT harus melapor ke kelurahan. Setelah itu kami melapor ke pihak yang lebih tinggi dan akan diproses. Biasanya dikirim air bersih," sambungnya.

Astuti, warga Kaliawi, mengungkapkan, debit air di sumurnya sudah berkurang meskipun tidak kering. Jika kekurangan air pun, ia tidak khawatir karena sudah ada sumur bor. (cw7/cw8/c1/dna)

Mogok Berlanjut, Pertemuan Dinas Peternakan dan Pedagang Daging Berakhir Deadlock

Posted: 30 Jul 2015 02:12 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Aksi mogok berjualan pedagang daging sapi di Kota Bandarlampung berlanjut. Para pedagang kukuh mogok hingga harga daging sapi turun ke level normal. Pertemuan antara Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung dengan para pedagang daging sapi di kantor DP3K berakhir deadlock. Pihak dinas mengaku tak bisa berbuat banyak dengan keterbatasan jumlah sapi impor.

    Kepala DP3K Bandarlampung Agustini hanya bisa menyarankan agar para pedagang mengambil langkah alternatif. Yaitu memberdayakan potensi sapi lokal. ''Solusinya sementara ini ya harus berdayakan sapi lokal," kata dia usai rapat.

    Lampung, lanjut dia, punya potensi sapi lokal. Dan, menurutnya, inilah momentum untuk meningkatkan kualitas sapi lokal. ''Karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga peran peneliti dan penyuluh. Kemudian perhatikan kualitas pakannya," jelasnya.

    Menurutnya, mengembangkan sapi lokal bisa dilakukan. Dia mencontohkan, saat DP3K mendapat 42 ekor sapi dari Wali Kota Herman HN. 2013 lalu. Saat ini, bantuan sapi itu sudah berkembang menjadi 130 ekor. "Artinya peternak sapi di kota pun memiliki kemampuan membudidayakan sapi," katanya.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Lampung Tampan Sudjarwadi mengatakan, pedagang tetap mengambil sikap bertahan untuk tidak berjualan. Aksi itu dilakukan hingga ada penurunan harga.

    "Kami masih menunggu keputusan dari pusat dan berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Bisa saja menggunakan sapi lokal, tapi untuk membuatnya menjadi kualitas pasti membutuhkan waktu. Sedangkan kami butuhnya cepat," tandasnya.

    Tampan melanjutkan selain pertemuan para pedagang daging sapi dengan pemkot dan pemprov, para feedloter juga tengah berusaha bermediasi ke Dirjen Peternakan. ''Saya dapat info kalau dirjen pusat memanggil feedloter seluruh Indonesia. Kami juga masih menunggu hasilnya," jelasnya.

    Diketahui  hampir seluruh pedagang daging di Lampung yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menggelar aksi mogok berjualan sejak Senin (27/7).

    Imbasnya sejumlah sektor yang memerlukan daging sapi sebagai bahan baku jadi terpengaruh. Beberapa warung bakso di Kota Bandarlampung harus tutup lantaran tidak mendapatkan daging sapi.  

    Selasa (28/7) giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung ikut mengeluh.

    Sekretaris PHRI Lampung Friyandi Indrawan mengatakan, dengan adanya aksi mogok pedagang sapi juga membawa dampak pada usaha hotel dan restoran. Sebab, makanan olahan daging adalah salah satu menu yang disajikan kepada tamu hotel maupun restoran. "Untuk satu dua hari ini kami memang masih punya stok. Tapi jika mogoknya berlanjut, pasti kami ikut susah juga nanti," risaunya.

Diketahui, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kuota impor sapi membuat feedloter dan penjual daging di seluruh Indonesia menjerit. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Sebab, pembatasan impor sapi ini menyebabkan harga sapi naik Rp2 juta per ekor. Kenaikan itu berlangsung sepekan sebelum Lebaran. Sementara pada Jumat (24/7), harga sapi kembali naik Rp1 juta per ekor. Dalam kurun waktu dua pekan ini, harga sapi naik Rp3 juta per ekor.

Diketahui, kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging.

    Didi –sapaan akrab Friyandi Indrawan– mengatakan, apabila nanti pihaknya kesulitan mendapatkan daging, maka jalan terakhir adalah dengan mencari daging di luar kota.

    ''Pasti harganya lebih mahal. Dengan begitu, otomatis harga jual kami juga naik," keluhnya.

    Karenanya, ia berharap permasalahan ini segera diselesaikan pemerintah daerah. Mengingat daging merupakan salah satu kebutuhan pokok yang persediaannya selalu diawasi negara. (yay/p5/c1/wdi)

 

Website Kota Kedaluwarsa

Posted: 30 Jul 2015 02:05 AM PDT

Anggaran Besar, Kinerja Lelet
BANDARLAMPUNG – Sektor pelayanan publik di bidang online Pemerintah Kota Bandarlampung mendapat sorotan. Website resmi pemkot yang seharusnya menjadi jendela informasi warga jarang diperbarui. Berdasarkan pantauan Radar Lampung pada pukul 13.30 WIB kemarin, situs http://bandarlampungkota.go.id/ diperbarui 25 Mei 2015. Padahal berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pengembangan dan pengelolaan website tahun 2015, anggaran yang dikeluarkan untuk website itu cukup besar, yakni Rp86.600.000.

    Rinciannya, terdapat anggaran belanja pegawai sebesar Rp44.100.000, anggaran belanja barang dan jasa Rp36.500.000, serta anggaran belanja modal Rp6.000.000.

    Dalam anggaran belanja pegawai terdapat anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan. Yakni satu orang pengarah dibayar Rp250 ribu per bulan; tiga koordinator (Rp200 ribu/orang/bulan); tiga editor konten (Rp200 ribu/orang/bulan); dan tiga admin website (Rp200 ribu/orang/bulan).

    Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Ginda Ansori mengatakan, seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja efektif untuk menyediakan sarana dan informasi melalui website.

    "Kalau kontennya tidak update dan beritanya tak cepat disajikan oleh pihak pengelola, maka hal tersebut adalah proyek yang sia-sia dan mubazir," ujar Ginda kemarin.

    Jika memang website tidak diperbarui, maka patut dipertanyakan kegunaan dana sebesar itu. "Untuk apa mereka dibayar per bulan dan ada anggarannya tiap tahun, namun kontennya tidak ada. Sama saja makan gaji buta dong," tandasnya.

    Ginda menyarankan agar pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan tegas terhadap proyek website ini.

    Terpisah, Kepala Diskominfo Bandarlampung Siddik Ayogo mengakui jika website tersebut memang belum diperbarui. Dia beralasan, salah satu masalah utama adalah jaringan. "Website itu kan urusan bawahan saya. Masalah jaringan saja," singkatnya.

    Ditambahkan, pihaknya tidak hanya memberikan informasi melalui website. Namun juga melalui media sosial Facebook. "Tidak hanya di website, namun juga kami memberikan informasi mengenai rubrik dan info Pemkot Bandarlampung melalui Facebook," pungkasnya. (yay/p5/c1/wdi)

Tambah Empat Pasien Diare

Posted: 30 Jul 2015 02:05 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Status waspada terhadap serangan diare di Bandarlampung benar-benar harus diwaspadai. Sampai kemarin (29/7), pasien penyakit yang sering disebut gastroenteritis ini terus berjatuhan. Setidaknya, terdapat empat pasien baru di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) kemarin. Tercatat, 28 pasien dirawat di rumah sakit pelat merah ini dengan keluhan yang sama.

Berdasarkan pantauan Radar Lampung kemarin, jumlah pasien yang berada di Ruangan Alamanda rumah sakit tipe B ini bertambah menjadi 16 pasien dari hari sebelumnya.

"Pasien terus bertambah. Saat ini kami merawat enam pasien diare, sebelumnya hanya duabelas," jelas perawat bernama Maria.

Sementara Ruangan Nuri merawat sebelas pasien dengan gejala buang air besar dan muntah-muntah tersebut. Sedangkan di Ruangan Anyelir merawat satu pasien diketahui bernama Ratini (35), warga Gudanglelang, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Wasmar (40), warga Desa Srimulyo, Karangpucung, Tanjungbintang, Lampung Selatan, mengaku sudah mengalami diare selama dua hari. "Kondisi saya masih seperti kemarin, mengalami BAB (buang air besar) terus-menerus," ungkapnya.

    Diberitakan, Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung meningkatkan status penyakit itu menjadi waspada. Keputusan peningkatan status penyakit tersebut menjadi waspada disampaikan Kepala Diskes Bandarlampung dr. Amran kepada Radar Lampung, Selasa (28/7).

    Sayangnya, Amran mengaku belum mendapatkan rekapitulasi laporan pasti mengenai jumlah kasus diare yang ada di kota ini. Sebab tidak semua puskesmas sudah melaporkan data tersebut ke Diskes.

''Tetapi memang meningkat, makanya statusnya waspada. Nah, jumlah pastinya masih kami data. Karena belum semua laporannya masuk ke kami," katanya.

    Dia mengaku, sebelum kasus diare ini meluas, pihaknya telah mengintruksikan kepala seluruh puskesmas untuk menyiapkan oralit sebagai obat diare.

"Pastinya, pasien langsung saja dibawa berobat apabila sudah terlihat tanda-tanda diare. Sebab bahaya jika dibiarkan," imbaunya. (cw6/c1/dna)

 

Ganti Kapal, Tol Laut Tetap Terkendala

Posted: 30 Jul 2015 02:04 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Sempat terkendala hingga tidak beroperasi selama sepekan, PT Atosim Pelayaran Lampung (APL) yang mengoperasikan kapal tol laut dengan rute pelayaran Panjang-Surabaya dan sebaliknya, hingga kini masih mengalami sejumlah kendala.

Meski telah menambah armada dengan menggunakan KMP Mutiara Sentosa I, nyatanya masih belum dapat melancarkan akses tol laut dengan maksimal.

Informasi yang berhasil dihimpun Radar Lampung, kapal yang seharusnya berangkat pada Sabtu (25/7) pada pukul 00.00 WIB, tengah malam itu masih sandar di Perairan Bandar hingga kemarin (29/7) sore.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang melalui salah seorang petugasnya, Herman Effendi, membenarkan situasi tersebut. Dia mengatakan, saat ini kapal belum beroperasi karena masih dalam pemeriksaan teknis.

"Kapal saat ini berada di perairan Bandar. Untuk lebih jelasnya, silahkan langsung konfirmasi ke Atosim (perusahaan pelayaran swasta, PT Atosim Lampung Pelayaran (APL), Red)," kata Herman kepada koran ini kemarin.

Ticketing staff PT APL, Ella Astuti, juga membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan, kapal saat ini masih dalam perbaikan. "Untuk sementara ini masih di-pending karena kapal masih harus mengalami perbaikan," katanya.

Namun, Ella enggan membeberkan perbaikan apa yang harus dilakukan pada KMP Mutiara Sentosa karena hal tersebut di luar wewenangnya. "Yang jelas, untuk sekarang belum bisa beroperasi. Kalau ditanya sampai kapan, saya tidak berani memastikan waktunya," singkatnya.

Sementara, kata Ella, untuk tiket KMP Mutiara Sentosa I yang telah terlanjur dijual kepada penumpang pada Sabtu lalu, kemungkin akan dikembalikan.

Diketahui, ada sebanyak 156 penumpang serta 78 mobil ekspedisi yang akan berangkat menuju Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KMP Mutiara Sentosa I. Para calon penumpang seharusnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu (25/7) tengah malam setelah kapal bersandar di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung untuk bongkar-muat sekitar lima hingga enam jam.

Namun, sayangnya hingga kemarin sore (29/7) KMP Mutiara Sentosa I masih juga belum bisa berlayar dan harus di-pending hingga waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, KMP Mutiara Persada III yang sempat mengalami mati mesin sepekan lalu hingga kini masih dalam tahap perbaikan. Menurut sumber Radar, kapal tol laut pertama yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada Mei 2015 itu masih menunggu mesin kapal yang dipesan dari Singapura. (cw3/c1/dna)

 

Pemprov Disarankan Beli Saham PTBA

Posted: 30 Jul 2015 02:03 AM PDT

BANDARLAMPUNG - PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau PTBA menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membeli saham mereka. Seperti yang dilakukan Sumatera Selatan dan beberapa provinsi serta kabupaten/kota lainnya.

    ''Dengan pembelian saham, pemprov bisa menambah pendapatan asli daerah dengan dividen yang didapatkan. Kemudian juga bisa menghadiri rapat pemegang saham serta penggantian manajemen. Banyak keuntungan lain yang juga bisa didapatkan," terang  Direktur Utama PTBA Milawarma pada acara penandatanganan MoU (memorandum of understanding) hibah di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung kemarin (29/7).

    Sebagai informasi, Pemprov Sumsel memiliki 0,9 persen saham di PTBA. Tahun ini direncanakan akan ditambah dua kali lipat. Laba bersih perusahaan setiap tahunnya pun meningkat. Sehingga memberikan kans yang besar untuk pemegang saham mendapatkan deviden yang tinggi. tercatat pada tahun buku 2014 PT BA meraih laba bersih Rp2,02 triliun dan 35 persennya atau Rp705,7 miliar dibagikan sebagai deviden tunai.

    Dalam acara kemarin, PT BA juga memberikan hibah 18 unit mobil kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Yakni berupa 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar; 2 unit Kijang Innova Tipe G M/T; 1 unit Kijang Innova Tipe G Luxury A/T; 1 unit Kijang Innova Tipe V Luxury A/T; Mazda Tipe CX-5 Touring A/T 1 unit;  2 unit Suzuki Grand Vitara 2.4 M/Tl dan 10 unit Suzuki AVP Arena GL M/T.

    Hibah tersebut merupakan wujud partisipasi Sumbangan Pihak Ketiga (SP3D) dalam menunjang pembangunan di Provinsi Lampung.  Menurut Milawarma,  penandatanganan MoU ini sebagai tindaklanjut pembicaraan dengan Gubernur Lampung , M. Ridho Ficardo, beberapa minggu yang lalu.

    "Biasanya dana peran serta PTBA dalam bentuk cash ransfer ke APBD Lampung sekitar Rp4,5 miliar. Namun gagasan Gubernur Lampung menghendaki berupa hibah barang atau mobil operasional. Ide yang cemerlang  ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Nantinya akan saya sampaikan kepada para Gubernur lain sehingga semoga bisa diikuti oleh provinsi lainnya," katanya.  

    PTBA, lanjutnya, tidak dapat menjanjikan setiap tahun dapat menaikkan dana ini. Namun sangat diupayakan jumlahnya tidak turun. Bisa juga dialihkan untuk pembelian saham.

    Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyambut baik dan mengapresiasi hibah dari PTBA ini.  Kendaraan roda empat tersebut akan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung kegiatan pembangunan Pemprov Lampung.

    "Saat ini kami tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Sehingga sumbangan peran aktif elemen masyarakat dan badan usaha sangat dibutuhkan," tegasnya.  

    Kedepan Pemprov  Lampung akan terus mendukung pengembangan PTBA dan berbagai badan usaha lainnya. Pemprov juga mengapresiasi upaya PTBA yakni dengan meresmikan pelabuhan terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu. Pelabuhan ini memiliki kapasitas 210 ribu  tonase bobot mati atau deadweight tonnage (DWT) dengan investasi senilai Rp2 triliun.

    PTBA juga menambah fasilitas alat muat ke kapal atau ship loader dengan kapasitas 6 ribu ton per jam. Dengan demikian, kapal ukuran 210 ribu  DWT dapat terisi penuh dalam waktu kurang dari tiga hari.     "Melalui upaya ini PTBA dapat meningkatkan produksi batu bara," ujarnya.

    Selama ini Pemprov Lampung telah banyak memberikan dukungan pada PTBA.  Yakni berupa penyediaan fasilitas dan dispensasi sehingga proses produksi berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu PTBA sebagai badan usaha memberikan sumbangan yang sangat dibutuhkan Pemprov Lampung. (eka/c1/wan)

Bunga Lebih Ringan, Ngutang Lewat Bappenas

Posted: 30 Jul 2015 02:02 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung sedang mengupayakan mendapatkan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur. Tidak seperti Bandarlampung dan Lampung Selatan yang memilih meminjam ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah naungan Kementerian Keuangan, pemprov akan meminjam dana ke negara asing melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budi Darmawan mengungkapkan, pemprov telah melakukan beberapa kali pertemuan dan mengirimkan proposal ke Bappenas untuk mengupayakan hal tersebut.

    ''Program ini memang baru dikembangkan Bappenas. Jadi nanti mereka mencari negara donor yang akan memberikan hibah dana untuk pembangunan. Skemanya memang kita bekerja sama dengan Bappenas. Belum memungkinkan untuk mencari dana langsung ke negara donor," urainya.

    Negara donor yang biasanya memiliki dana hibah untuk pembangunan infrastruktur seperti Tiongkok, Jepang, juga Korea. "Tinggal nanti negara mana yang bisa kita manfaatkan untuk Lampung," ujarnya.

    Dia mengatakan, sistem pinjaman lunak ini dengan bunga yang sangat kecil dan dikembalikan dengan dicicil.

    "Ya hampir sama dengan pinjam ke PIP, tapi ini bunganya lebih rendah," lanjutnya.

    Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan-jalan yang strategis. Misalnya ruas jalan Kota Gajah – Seputih Surabaya,

    Simpang Randu hingga Tulangbawang Barat, juga Bandarjaya – Mandala. "Tapi jika nantinya tidak mendapatkan dana tersebut, tetap kita perbaiki dengan APBD," kata Budi.

    Untuk diketahui, kebutuhan total biaya pembangunan infrastruktur di Lampung mencapai Rp4 triliun. Pemprov Lampung baru bisa menganggarkan Rp1 triliun pada tahun ini. Karena itu, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, membentuk tim pengkajian dan pencarian pinjaman lunak untuk pembangunan.

    Khusus untuk perbaikan jalan dan jembatan, menurutnya, Pemprov Lampung membutuhkan setidaknya Rp4 triliun. Sementara pihaknya baru bisa menganggarkan dana sebesar Rp1 triliun pada tahun ini dari total APBD sebesar Rp4,7 triliun.

    Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah guna memperlancar arus transportasi terutama barang dan jasa sehingga diharapkan dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (eka/p1/c1/wan)

Selasa, 28 Juli 2015

Pedagang Bakso Menjerit

Pedagang Bakso Menjerit


Pedagang Bakso Menjerit

Posted: 27 Jul 2015 11:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Aksi mogok berjualan para pedagang daging di provinsi ini berimbas pada pengusaha makanan olahan daging. Salah satunya pedagang bakso. Kemarin (27/7), para pedagang bakso mulai menjerit lantaran kesulitan mendapatkan daging sebagai bahan baku dalam membuat bakso.   

Marni (60), kakak pemilik Warung Bakso Mas Yon 1, mengatakan, ia sangat kesulitan mencari daging sapi kemarin. Beruntung pada Minggu (26/7), dia telah mempersiapkan stok untuk tiga hari ke depan.

    ''Kami menyiapkan stok karena dapat kabar penjual daging mau mogok," ujarnya.

    Kendati demikian, Marni mengaku hanya mendapat bagian 50 kilogram daging untuk stok empat hari. Padahal pada hari biasa, Marni membeli hingga 30 kg daging sapi per harinya.

    ''Jadi jualnya pun sedikit-sedikit. Kalau sampai Kamis (30/7) masih nggak ada yang jualan, nggak tahu deh bagaimana," cemasnya.

    Keluhan senada disampaikan Bambang (23). Pegawai Warung Bakso Sabar Menanti ini juga mengeluhkan kosongnya persediaan daging sapi. ''Kami belinya harian, tadi nggak ada yang jual daging. Jadi, kemungkinan besok nggak dagang," ungkapnya.

    Bambang cemas jika kekosongan daging sapi ini akan berlangsung lama. Sebab, artinya ia dan teman-temannya tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. "Mau bagaimana lagi, terpaksa jadi pengangguran dulu," lirihnya.

    Keluhan juga disampaikan Panto (28). Karyawan Bakso Mantep 1 yang berlokasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam ini mengaku kesulitan mencari daging sapi.

"Beruntung, akhirnya kami dapat di Pasar Natar. Itu pun Cuma sedikit, karna banyak yang beli," katanya.

Dia berharap, penjual daging sapi tidak berlangsung lama. "Kalau mogok seperti ini kemungkinan kami tidak berjualan sampai daging sapi ada lagi di pasaran," tuturnya

Penyataan sama juga disampaikan Siswoyo (23), karyawan warung Bakso Lekman yang berlokasi di Jl. Purnawirawan juga mengaku usahanya terancam tutup sementara lantaran ketiadaan daging sapi di pasar.

"Kami biasanya membeli dua hari sekali. Hari ini (kemarin, Red) jadwal kami membeli daging sapi lagi, kalaupun memang tidak ada yang berjualan, terpaksa kami harus tutup dan tidak berjualan bakso sampai pedagang daging berjualan kembali," keluhnya.

    Sementara pantauan Radar Lampung, beberapa warung bakso telah menutup usahanya sementara. Di antaranya Bakso Mas Yon 2 di Jl. Soemantri Brojonegoro, Bakso Mantep 2 di Jl. ZA. Pagar Alam, Bakso Setan di Jl. Jagabaya 1, dan Bakso Sami Asih di Jl. Ki Maja.

    Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Lampung Tampan Sujarwadi mengatakan, pihaknya tidak akan menjual daging sampai harga kembali normal. Bila lewat dari sepekan harga belum juga normal, ia memastikan akan meneruskan aksi mogok.

    "Kami hanya jadi penyalur dan kami yang jadi korban. Dari feedlot (tempat penggemukan sapi, Red) kami dituntut untuk menaikkan harga. Tapi para pelanggan menuntut kami untuk turun. Kalau kami bertahan jualan, bisa rugi," jelasnya.

    Tampan melanjutkan, yang paling disayangkan adalah pelanggan. Dia mengungkapkan konsumsi daging dari kalangan rumah tangga hanya 5 persen. Sedangkan 50 persen pelanggan adalah pedagang bakso, sisanya dari rumah makan, hotel dan katering.

    Tampan berharap, pemerintah daerah dapat peka terhadap situasi ini. Langkah mogok berjualan ini merupakan salah satu bentuk protes mereka supaya pemerintah tidak mengabaikan permasalahan yang terjadi di kalangan bawah seperti mereka.

    "Tolonglah agar pemerintah dapat menyuarakan masalah ini ke pemerintah pusat. Pihak feedlot dipanggil untuk menganalisis masalah dan mengambil solusi," katanya.

Diketahui, kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging.

Atas kebijakan pemerintah itu, dikhawatirkan beberapa feedlot kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya lantaran tidak ada kegiatan yang dikerjakan. (yay/cw7/p5/c1/whk)

DBM–LPJK Kompak Bela Perusahaan

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Bina Marga (DBM) bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung kompak membela perusahaan penyedia jasa. Kedua instansi ini menyatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung terkait pekerjaan fisik yang dilakukan di lapangan tidak sesuai kontrak bukan sepenuhnya kesalahan perusahaan penyedia jasa.

    ''Bukan bermaksud membela perusahaan. Namun fakta di lapangan memang terdapat perbedaan persepsi antara BPK bersama tim pengujinya dengan perusahaan," terang Kepala DBM Lampung Budi Darmawan kemarin.

    Menurut dia, pemeriksaan lapangan yang dilakukan BPK dan tim baru bisa dikatakan fair oleh perusahaan penyedia jasa jika dilakukan sebelum material yang diuji terkena gangguan. ''Jadi setelah pengerjaan, sebelum dilintasi kendaraan, hujan, dan faktor lainnya, langsung dilakukan pengujian. Kan selama ini tidak begitu. Padahal di lapangan kondisinya sangat fleksibel. Mengaspal jalan tak seperti mengaspal meja yang rata. Ada bagian yang berlebih ketebalannya, ini tidak dianggap oleh BPK dan tim. Sementara yang ketebalannya kurang dari batas toleransi mereka, akan dijadikan temuan," urainya.

Namun demikian, pihaknya tetap berjanji akan meningkatkan pengawasan pengerjaan yang dilakukan perusahaan. "Namun untuk mem-black list, tidak bisa kami lakukan dengan serta merta. Sebab terdapat syarat jelas untuk melakukan hal tersebut, misalnya pekerjaan tidak selesai," ujarnya.

Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua I LPJK Provinsi Lampung, Napoli Situmorang. Menurut dia, ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan antara BPK RI Perwakilan Lampung, tim penguji, DBM, dan perusahaan kontraktor. "Kita samakan persepsi agar tidak merugikan salah satu pihak. Kita kasihan juga dengan teman-teman kontraktor yang menjadi temuan. Pekerjaan tersebut bukanlah disengaja oleh mereka," tegasnya.

Perusahaan penyedia jasa sudah melakukan pekerjaannya sesuai kontrak. Namun karena adanya perbedaan persepsi dalam pengujian, mengharuskan mereka mengembalikan sejumlah uang.

"Kita juga kan tidak tahu sebenarnya kompetensi penguji, lab uji yang digunakan apakah sudah tersertifikasi atau belum. Hal-hal demikian yang harus diluruskan," lanjutnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Pemprov Lampung yang dilakukan BPK RI Perwakilan setempat, terdapat pekerjaan fisik DBM yang dilakukan di lapangan tidak sesuai kontrak.

Menurut BPK, DBM menganggarkan belanja modal sebesar Rp540,1 miliar dengan realisasi Rp533,774 miliar atau 98,83 persen. Dari hasil pemeriksaan fisik atas 19 paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dengan didampingi konsultan dari Universitas Bandar Lampung (UBL), diketahui bahwa ketebalan item pekerjaan, penetrasi macadam, serta kepadatan aspal tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. Akibatnya keuangan daerah hampir dirugikan Rp5,985 miliar. (eka/c1/fik)

Urbanisasi Meningkat 17 Persen

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kemilau Bandarlampung ternyata menjadi daya tarik bagi warga yang tinggal di luar kota ini. Buktinya, tiap tahun terjadi peningkatan arus urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota, Red). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung mencatat, kenaikan arus urbanisasi sebanyak 13–17 persen.

    Kadisdukcapil Bandarlampung Syahrir Sanusi mengatakan, sejak hari pertama pelayanan administrasi kependudukan dibuka pada Senin (20/7), pihaknya telah menerima sekitar 114 laporan kepindahan hingga kemarin (27/7).

    ''Kami hitung rata-rata per harinya ada sekitar 17–20 berkas yang masuk. Sementara tahun lalu hanya 15–17 berkas per harinya. Jadi kira-kira meningkat 17 persen lah," ujar dia di ruang kerjanya.

    Syahrir mengaku tidak bisa meredam kenaikan arus urbanisasi. Sebab, hal itu merupakan hak masyarakat. "Ya kami tidak bisa menahan. Itu hak orang lain, masak mau dilarang," katanya.

Jumlah itu, lanjut dia, belum termasuk dengan yang tidak melapor. Karenanya, Syahrir mengimbau kepada warga yang baru pindak ke Bandarlampung untuk segera melapor dan membuat KTP Bandarlampung.

    Pihaknya memberikan waktu hingga 30 hari ke depan untuk pembuatan KTP terhitung dari pelaporan surat pindah. Apabila lewat, warga tersebut harus kembali meminta surat pindah baru dari daerah asal.

    Dia menilai, tingginya arus urabinasasi ini dipastikan akan meningkatkan potensi pengangguran di Bandarlampung. "Jadi pemangku kebijakan harus mulai berfikir untuk menyediakan peluang kerja, fasilitas pendidikan, juga bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bandarlampung Loekman Djoyosoemarto didampingi Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Yudha Sofian mengatakan, hingga kemarin instansinya belum menerima pengajuan pembuatan kartu pencari kerja. "Masih sepi-sepi saja," ucapnya.

Kendati demikian, ia tak memungkiri biasanya pasca Lebaran selalu terjadi kenaikan jumlah penduduk. Pihaknya juga terus berupaya mengantisipasi agar peningkatan jumlah penduduk ini tidak berujung dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

Diketahui, angka pengangguran di Kota Tapis Berseri pada 2014-2015 mencapai 34 ribu orang. Dibanding tahun sebelumnya, angka ini menurun. Sebab, pada tahun sebelumnya angkanya di atas 35 ribu orang. (yay/c1/whk)

Diare Menggila, RSUDAM Rawat Puluhan Orang

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sepertinya harus meningkatkan pengawasan dalam menangani serangan diare di Lampung. Sebab, sudah banyak warga Sai Bumi Ruwa Jurai yang harus menjalani rawat inap di rumah-rumah sakit yang ada di provinsi ini.

Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) saja, puluhan warga harus menjalani rawat inap lantaran terjangkit penyakit yang sering disebut gastroenteritis ini. Dari puluhan warga itu, 23 di antaranya masih berusia balita (di bawah lima tahun).

Pantauan Radar Lampung di RSUDAM kemarin (27/7), ke-23 balita itu seluruhnya dirawat di ruang Alamanda. Alhasil, ruangan yang memang dikhususkan bagi anak-anak itu penuh.     

Dari 23 balita tersebut, salah satunya bernama Muhammad Faris. Kendati masih berusia lima bulan, tangan kanannya harus disuntik untuk dipasang selang infus.

''Anak saya sudah tiga hari ini mencret disertai muntah, karena tak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke RSUDAM," ujar Maharani, warga Jl. Ikan Tenggiri, Kecamatan Telukbetung Selatan ini.

Senada disampaikan Ratih. warga Jl.Yos Sudarso, Panjang. Anaknya yang baru berusia 7 tahun bernama Vito Wanparis juga harus dirawat inap di RSUDAM.

"Sejak Kamis (23/7) anak saya mengalami muntah disertai mencret, saya juga tidak tahu penyebabnya," katanya.

Menurut dia, Vito sebelumnya sempat dibawa ke RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandarlampung, namun setiba di sana ternyata juga dipenuhi pasien diare. "Makanya kami bawa ke sini," tukasnya.

Terpisah dr. Murdoyo, Sp. A. mengatakan, penyakit ini terjadi karena adanya perubahan musim akibat adanya virus. Sebab, tidak semua anak memiliki anti bodi yang baik.

Dia menjelaskan, cara penanganan penyakit ini adalah harus secepatnya diberi oralit agar BAB-nya cepat berhenti. "Kemudian lekas dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat tindakan dari petugas. Karena bila tidak lekas ditangani dapat menyebabkan dehidrasi dan inilah yang memicu terjadinya kematian," tambahnya.

Dia mengimbau para orang tua selalu menjaga kebersihan rumah, sanitasi, dan membiasakan anak-anaknya untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau hendak melakukan sesuatu. (cw6/p5/c1/whk)

Pemprov Janji Bantu PLN Atasi Kendala Perizinan

Posted: 27 Jul 2015 11:54 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Berbagai kendala dihadapi PT PLN Distribusi Lampung dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sai Bumi Ruwa Jurai. Beratnya kendala itu membuat perusahaan pelat merah ini terpaksa mengadu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan harapan ada solusi untuk mengatasinya.

    Kemarin (27/7), PT PLN Distribusi Lampung diwakili Manajer Distribusi Alam Awaludin beraudiensi dengan Pemprov Lampung. Alam dan jajarannya diterima langsung Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham serta Kepala Dinas Pertambangan Piterdono.

    ''Iya, kami membahas masalah kelistrikan di Provinsi Lampung," kata Adeham. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan kedua belah pihak dapat  menginventarisasi permasalahan kelistrikan yang terjadi di provinsi ini.

"Seperti kita ketahui di Provinsi Lampung masih kerap kali terjadi pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Hasil pertemuan ini akan kami jadikan sebagai bahan laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke Pemerintah Pusat guna mendorong percepatan kebutuhan tenaga kelistrikan di daerah ini," urainya.

Dijelaskan, kendala yang dihadapi PLN di antaranya masalah perizinan. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Arinal Djunaidi, pernah merekomendasikan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Untuk itu, Adeham meminta pihak PLN membuat laporan tertulis yang nantinya akan dibahas dan dilaporkan oleh Pemprov Lampung kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Manager Distribusi  PT PLN Distribusi Lampung, Alam Awaludin, mengatakan saat ini kendala utama bagi pihaknya adalah kekurangan asupan daya bagi kecukupan listrik untuk masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa factor. Di antaranya belum maksimalnya operasional Unit 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang.

"Karena belum adanya serah terima hasil pengerjaan proyek PLTU dari pelaksana proyek kepada pihak PLN. Serah terima aset ini belum dapat dilakukan mengingat mesin pembangkit pada unit 1 PLTU Sebalang masih menjadi tanggungan atau garansi dari pelaksana proyek," paparnya.

Saat ini, lanjut dia, PLN juga masih tekendala dengan pembangunan jaringan interkoneksi yang nantinya berfungsi sebagai penghubung distribusi daya dari Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung. Jika jaringan interkoneksi ini terwujud, Lampung bakal mendapat pasokan listrik tambahan sebesar 320 MW.

"Hal ini dikarenakan terkendala pada masalah perizinan. Di beberapa titik pembangunan jaringan masuk ke dalam wilayah perkebunan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan," tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan perusahaan bersangkutan namun belum juga menemukan titik temu kelanjutan perizinan yang akan digunakan sebagai tahapan awal proses pembangunan jaringan interkoneksi ini. (eka/c1/fik)