Senin, 06 Juli 2015

Omzet Pedagang Menurun

Omzet Pedagang Menurun


Omzet Pedagang Menurun

Posted: 05 Jul 2015 10:03 PM PDT

Biasanya Rp5 M, Kini Baru Rp1 M
BANDARLAMPUNG – Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global yang merosot juga berdampak terhadap perniagaan di Pasar Bambu Kuning. Terutama, toko-toko pakaian yang ada di pasar tradisional terbesar di Kota Bandarlampung tersebut.

Biasanya setiap Ramadan, pedagang pakaian di Pasar Bambu Kuning meraup keuntungan hingga tiga kali lipat. Namun pada Ramadan tahun ini, mereka mengeluh lantaran pendapatannya tidak sama dengan tahun lalu.

Zulfikar, salah satu pedagang pakaian di Pasar Bambu Kuning, membenarkan jika pembeli tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. ''Memang dari tahun ke tahun penjualan menurun. Beberapa bulan ini saya sudah nggak pakai karyawan. Tahun-tahun kemarin, saya masih bisa pakai 3 sampai 4 karyawan. Tetapi karena sekarang sepi, ya tidak pakai lagi," ujarnya kemarin.

Dia menilai sepinya pembeli pada Ramadan tahun ini lantaran bertepatan tahun ajaran baru. Selain itu, pertumbuhan pedagang pakaian yang cukup siginifikan hingga membuka toko di rumah dan berjualan secara online.

Senada disampaikan Ita, warga Kelurahan Sukajawa Baru, Tanjungkarang Pusat. Wanita yang berjualan pakaian sejak 1998 itu mengaku omzetnya menurun drastis pada tahun ini.

"Sampai 50 persen ada. Sepi yang beli. Malah dari sebelum puasa," akunya.

Pernyataan sama disampaikan Ajeng Oktarini, warga Jl. Buncis, Kecamatan Kemiling. Pedagang pakaian yang berjualan di lantai 1 Pasar Bambu Kuning ini mengatakan, tahun ini perolehan omzetnya menurun drastis. Biasanya setiap Ramadan omzetnya mengalami peningkatan dua hingga tiga kali lipat.

"Tapi bulan puasa sekarang ini memang agak lesu, sehari bisa bawa pulang Rp500 ribu saja sudah syukur," ucap wanita berkerudung ini.

Tidak jauh berbeda dengan Damsari Daud. Warga Jl. Ikan Salem, Kecamatan Telukbetung Selatan yang menjual pakaian anak dan dewasa ini juga mengeluhkan sepinya pembeli.

"Lagian sekarang ini banyak mal dan toko-toko baru, jadi semakin banyak pilihan sekarang," katanya.

Adanya penurunan omzet ini dibenarkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Hairul Fauzi. Dia mengungkapkan, penurunan itu terlihat dari pembelian stok barang pedagang. Pertengahan Ramadan tahun lalu, pedagang masih mampu membeli stok barang 2 hingga 3 kali.

    "Setiap membeli barang, pedagang menurunkannya di depan pasar. Nah, dari situ kan kelihatan. Tahun ini, sudah pertengahan bulan puasa pun pedagang baru dua kali belanja," ujarnya kemarin (5/7).

    Kemudian untuk nilainya, tahun lalu setiap pembelian bisa mencapai Rp1–1,5 miliar. Jadi, total omzet yang didapat hingga menjelang Lebaran bisa mencapai Rp5 miliar. Sedangkan tahun ini setiap pembelian barang, paling tinggi hanya Rp1 miliar.

    "Jadi hitung saja, pembelian barang hanya dua kali dan setiap belanja paling tinggi Rp1 miliar. Paling sampai Lebaran nanti hanya bisa sampai Rp2 miliar," katanya.

    Namun, Fauzi memastikan penurunan omzet para pedagang Pasar Bambu Kuning ini tidak akan berpengaruh dengan penyetoran untuk kas daerah. Sebab, penarikan restribusi masih berjalan setiap hari dan masih diangka yang tidak memberatkan pedagang.

"Cuma Rp2.500–Rp4.000 tiap harinya. Masih terjangkaulah sama pedagang," lanjutnya.

    Fauzi menambahkan, jika penurunan omzet di Pasar Bambu Kuning juga dipengaruhi dengan bersamaan musim kebutuhan sekolah, karenanya kebutuhan sandang tidak terlalu menjadi prioritas.

    Namun, pihaknya berjanji terus meningkatkan kenyamanan pengunjung Pasar Bambu Kuning untuk menarik kembali minat warga Bandarlampung.

"Kalau eskalator jalan, AC juga berfungsi, kan pembeli juga jadi nyaman. Nah, itu juga bisa meningkatkan minat pembeli untuk berbelanja di sini. Saat ini kami sedang mengupayakan untuk meminta daya listrik ditambah," tukasnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung Khasrian Anwar juga membenarkan jika kondisi pasar-pasar tradisonal yang menjual pakaian atau kebutuhan menjelang Lebaran tidak seramai tahun lalu.

    "Apalagi Pasar Bambu Kuning, menurun dibanding tahun lalu," katanya.

    Khasrian mempredikasi penurunan aktivitas ekonomi disebabkan berbagai faktor. Di antaranya mulai munculnya pusat perbelanjaan baru dan juga gerai-gerai pakaian ternama di sepanjang jalan Bandarlampung.

    ''Selain itu juga sekarang orang sudah bisa belanja lewat internet. Dibanding harus berdesak-desakan, mereka tentu memilih berbelanja via online. Walaupun masih ada sejumlah kalangan yang tetap berbelanja di Pasar Bambu Kuning," pungkasnya. (yay/cw8/c1/whk)


Benahi Kenyamanan dan Keamanan

PENGAMAT ekonomi asal Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya menilai penurunan omzet pedagang Pasar Bambu Kuning karena dampak persaingan bisnis di Bandarlampung yang semakin ketat.

    ''Wajar memang kalau menurun. Perhatikan saja tiap jalan sudah ada toko pakaian. Belum lagi supermarketnya, lalu pasar-pasar kagetnya," ujar dia kemarin (5/7).

    Dengan semakin banyaknya pilihan tempat berbelanja, pembeli akan memilih lokasi yang lebih aman dan nyaman. Terlebih jika melihat kondisi Pasar Bambu Kuning yang tindak kriminalitasnya masih sering terjadi.

    ''Namanya pembeli kan membutuhkan pelayanan. Jika pelayanannya baik, pasti terjadi repeat order. Nah, ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) bagi pengelola Pasar Bambu Kuning," jelasnya.

    Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah dari segi harga. Karena perilaku pembeli cenderung mencari perbandingan harga yang paling murah. Apalagi dengan persaingan diskon yang ditawarkan berbagai produk di supermarket.

Kemudian pihak pengelola pasar juga harus mulai berbenah untuk memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pemerintah harus turut andil dan mengintrospeksi diri. Seperti masalah ketertiban, kebersihan, serta keamanan dan kenyamanan.

Pengamat ekonomi asal Universitas Lampung lainnya, Yoke Moelgini, mengatakan, penurunan omzet memang terjadi secara alami. Selain faktor dari luar berupa pertumbuhan sektor bisnis lain yang pesat, juga disebabkan faktor dari dalam, yakni kondisi pelayanan, keamanan, dan kenyamanan pasar itu sendiri.

"Sebagai pasar yang paling tua di Bandarlampung, tidak akan mungkin sampai tutup. Kalau menurun, itu sudah pasti terjadi. Tinggal sekarang pintar-pintar pedagang di sana untuk berkompetisi," jelasnya.

    Menurutnya, saat ini peran pemerintah dibutuhkan. Terutama untuk tetap menjaga aset penting bagi warga Bandarlampung. Dimulai kebijakan mengambil harga sewa toko dan retribusi pasar.

    "Dari segi kenyamanan pedagang juga harus diperhatikan. Omzet sudah menurun, tapi tetap kena harga sewa yang tinggi, harusnya ada kebijakan pemerintah. Barulah dinamakan pemerintah yang bisa merangkul rakyat," papar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila ini. (yay/p2/c1/whk)

Poleik KAI, Pemkot Harus Turun Tangan

Posted: 05 Jul 2015 10:02 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Polemik antara warga Panjang dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak segera diantisipasi. Kalau masalah ini dibiarkan berkepanjangan, konflik secara anarkis bisa saja terjadi. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Suharyo kepada Radar Lampung kemarin (5/7).

    Menurut dia, sejak awal tindakan PT KAI telah menimbulkan keresahan. Ditambah lagi jika keputusan diambil sepihak. Maka kemungkinan masyarakat bersikap anarkis tidak terhindarkan.

    Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) ini melanjutkan, jika hal itu sampai terjadi, maka pihak yang akan dirugikan adalah PT KAI. Karena itu, PT KAI seharusnya bisa lebih santun dalam mengambil tindakan.

    ''Infonya, pemasangan plang ditunda setelah Lebaran. Nah, sebelum Lebaran itu seharusnya ada pertemuan lagi untuk mengambil jalan tengah. Intinya, jangan sampai diputuskan satu pihak," sarannya.

    Kemudian, Pemkot Bandarlampung seharusnya segera mengambil langkah antisipasi untuk menghindari pecahnya konflik terbuka. Ahmad menyoroti perebutan lahan antara warga dan PT KAI selama ini merupakan dampak dari ketidaktegasan pemerintah.

    ''Persoalan ini bisa saja terus terjadi, karena penyelesaiannya tidak tuntas," imbuhnya.

    Menurutnya, bentuk ketidaktegasan pemerintah terlihat pemerintah yang tidak jeli dalam mengamankan aset-aset milik pemerintah itu sendiri, salah satunya lahan kereta api PT KAI. Sehingga masyarakat mulai menempati aset yang terbengkalai itu, menetap hingga puluhan tahun.

    Senada disampaikan pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan. Menurut dia persoalan ini memang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun apabila tidak terpecahkan maka harus ada kepastian secara hukum.

Sebab menurutnya, persoalan mengenai perebutan tanah ini memang sangat rentan karena tanah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

    "Jika penyelesaiannya secara hukum, maka akan ada kepastian secara hukum pula dan berorientasi jangka panjang. Sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik dikemudian hari," paparnya.

    Namun, sebelumnya warga maupun pihak PT KAI harus sama-sama menunjukkan dasar hukum masing-masing. Khususnya bagi PT KAI agar dapat lebih bijaksana untuk mengambil tindakan. Salah satunya dengan memberikan ruang dialog.

"Jika warga masih tidak puas juga bisa diteruskan ke proses hukum," lanjutnya.

    Pernyataan sama juga disampaikan pengamat sosiologi asal Unila Bartoven Vivit Nurdin. Dia menilai ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Mulai dari bermusyawarah dan mufakat. Apabila tidak terpecahkan juga masih ada saluran lain yakni pengadilan.

    "Kita di sini merupakan warga hukum dan sudah seharusnya menjaga keharmonisan. Sebelum konflik ini berujung dengan kekerasan, ada baik dilakukan beberapa upaya-upaya tadi," ujarnya.

    Dia melanjutkan, jika masing-masing pihak saling bertahan karena memiliki dasarnya sendiri. Maka di sini peran pemerintah untuk muncul sebagai mediator. Selain itu juga peran dari kepolisian untuk meredam adanya potensi-potensi konflik.

    "Meski PT KAI ini instansi vertikal, pemkot punya andil. Sebab warganya juga perlu dijaga. Berilah ketegasan dan kepastian hukum agar mereka tidak panik dan resah," pungkasnya. (yay/c1/whk)

Rehab Anjungan, Pemprov Rogoh Kocek Rp800 Juta

Posted: 05 Jul 2015 10:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Setelah rumah dinas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal merehabilitasi anjungan setempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Untuk kepentingan itu, tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp800 juta.

    Berdasarkan penelusuran Radar Lampung, rehabilitasi anjungan Lampung di TMII ini ternyata dilakukan setiap tahun. Pada 2013, misalnya.  Pemprov Lampung menganggarkan Rp250 juta. Lalu pada 2014 dialokasikan Rp750 juta. Pengerjaan rehabilitasi ini di bawah satuan kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Lampung.

    Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, anjungan Lampung di TMII memang tidak terlalu terawat dan kondisinya biasa saja. Untuk itu, menurut pejabat karir nomor satu di Lampung ini, upaya rehabilitasi anjungan diharapkan bisa memberikan daya tarik pengunjung untuk mengetahui lebih jauh tentang Sai Bumi Ruwa Jurai. Melalui langkah ini, lanjutnya, promosi potensi Lampung juga bisa lebih maksimal.

    Maka tidak heran bila tahun lalu Pemprov Lampung untuk kali pertamanya menggelar rapat koordinasi di anjungan TMII. Padahal biasanya rapat hanya dilaksanakan di Lampung. Pemprov berkilah, hal itu sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan anjungan.

    Arinal menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan seluruh sekretaris kabupaten/kota tentang pemanfaatan anjungan TMII ini. "Harus dilakukan secara bersama-sama. Fungsi anjungan itu sangat baik sekali sebenarnya untuk mempromosikan Lampung. Di anjungan ini dapat dipaparkan nilai budaya dan adat Lampung yang kaya karena tidak semua daerah memilikinya," jelasnya. Tulisan, bahasa, tarian, kesenian, data tradisi, dan lainnya, sambung Arinal harus dapat diekpose sehingga Lampung bisa lebih dikenal di level nasional dan internasional.

    Rehabilitasi yang dilakukan, ucap dia, memang dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran Pemprov. Arinal menegaskan, pihaknya telah membagi tugas ke seluruh kabupaten/kota untuk pemanfaatan anjungan ini. Kemudian, jelas dia, pihaknya juga akan melakukan kontrol apakah tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak.

    Diketahui tahun lalu Pemprov Lampung secara mengejutkan melakukan rapat di TMII, Jakarta. Banyak pihak yang menyatakan hal ini hanya sebagai pemborosan anggaran di tengah keuangan daerah yang defisit. Namun seluruh pejabat Pemprov Lampung kompak membantah hal tersebut.

    Rapat yang digelar usai Hari Raya Idul Fitri itu diklaim sekaligus melakukan halal bihalal dengan masyarakat Lampung yang berada di luar daerah. Langkah ini juga sebagai upaya memasyarakatkan anjungan Lampung di TMII. Sebab dikatakan masih ada beberapa pejabat daerah yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim berharap Pemprov Lampung harus dapat mengawal dan memastikan upaya itu tidak sia-sia. Apalagi anggaran yang digelontorkan cukup besar. "Dana yang dikeluarkan dapat memberikan feedback yang baik ke Lampung. ini bisa ditunjukkan dengan peningkatan PAD, jumlah wisatawan yang datang ke Lampung makin banyak, serta investasi juga meningkat," pesannya. (eka/p5/c1/fik)

Hari Ini, Musda DKL Digelar

Posted: 05 Jul 2015 10:00 PM PDT

Apriliani Yustin Ficardo Calon Kuat
BANDARLAMPUNG – Jika tidak ada aral melintang, rencananya Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Kesenian Lampung (DKL) digelar di Balai Keratun, Pemprov Lampung, hari ini (6/7). Rencananya, musda diikuti 150 peserta dari kalangan seniman berbagai unsur seni, yaitu sastra, musik, tari, teater, seni rupa, film, dan seni tradisional.
Ketua Panitia Pelaksana Musda DKL VII Hari Jayaningrat melaporkan, selain memilih ketua umum dan membentuk kepengurusan periode 2015-2019. "Dalam musda ini juga akan dibahas organisasi AD/ART DKL, program kerja, dan rekomendasi," katanya.

Diketahui, salah satu figur yang dinilai tepat untuk memimpin DKL adalah Ny. Apriliani Yustin Ficardo. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lampung ini hampir dipastikan dipilih menjadi ketua umum DKL menggantikan Syafariah Widianti.

Yustin sendiri sudah menyatakan kesediannya untuk memimpin DKL.

Yustin bertekad membawa DKL eksis dan mampu bersinergi dengan komite-komite yang ada di institusi tersebut, baik dalam pembinaan seni rupa, seni musik, maupun tari.

"Untuk itu, aktivitas kesenian Lampung harus konsisten ditampilkan, dikemas dengan baik dan terus dilestarikan," ujar istri gubernur Lampung Ridho Ficardo ini belum lama ini.

Yustin juga berencana membawa kesenian Lampung melalui DKL ke panggung internasional. "Kita memiliki kerajinan lukisan yang digarap dengan serbuk kopi, produk-produk seni tradisi, seperti rudat, sekura, dan sastra tradisi lisan, sedangkan yang berupa kebendaan adalah tenun tapis, sulam usus, kerajinan buah gernuk yang merupakan ikon yang sangat kental dengan akar kebudayaan Lampung sehingga harus kita perkenalkan ke dunia," kata dia.  

Sementara, Gubernur Lampung Ridho Ficardo meminta DKL meningkatkan kinerjanya untuk mendorong dinamika kesenian di Lampung. Permintaan itu disampaikannya saat menerima panitia Musda DKL di ruang kerjanya Jumat (3/7).  Hadir dalam pertemuan itu Ketua Panitia Musda Hari Jayaningrat, Hermansyah G.A., Bagus S. Pribadi, dan Naning Widianti.

Ridho mengatakan, Lampung adalah provinsi yang kaya potensi, termasuk di bidang seni, bahasa, budaya, dan pariwisata. "Saya melihat seniman-seniman Lampung selalu punya peluang lebih untuk tampil secara nasional bahkan internasional. Kalau DKL kuat, semua potensi itu bisa berkembang dengan baik," ujarnya.

Industri pariwisata misalnya, tidak akan berkembang jika tidak didukung pengembangan kesenian dan kebudayaan. "Saya berharap DKL nanti bisa mendorong kreativitas para seniman musik, film, teater, sastra, dan lain-lain. Kalau kesenian di Lampung hidup, saya kira yang namanya pariwisata dan ekonomi kreatif akan ikut terdongkrak," katanya.

Ridho berharap DKL lebih berkontribusi dalam berbagai even seperti Festival Krakatau. "Akan bagus sekali kalau Festival Krakatau itu menampilkan berbagai pentas dari berbagai cabang seni dan melibatkan lebih luas lagi masyarakat. Sehingga, Festival Krakatau benar-benar menjadi festival rakyat Lampung dengan segala kemeriahan dan daya tarik tersendiri," harapnya.

Pada kesempatan itu, Ridho juga mendukung berbagai kegiatan DKL seperti festival jazz yang sempat sukses diselenggarakan dengan mendatangkan banyak musisi nasional dan internasinal ke Lampung.

"Saya setuju dua atau tiga tahun sekali diadakan festival jazz. Dikaitkan dengan Festival Krakatau juga bagus," sarannya. (rls/c1/whk)

Sabtu, 04 Juli 2015

Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M

Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M


Direnovasi Lagi, Rumdis Telan Rp2 M

Posted: 03 Jul 2015 09:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rumah dinas (rumdis) jabatan gubernur bakal kembali direnovasi tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menganggarkan dana sebesar Rp2,09 miliar untuk kegiatan tersebut. Dana itu diambil dari APBD 2015 dengan Dinas Pemukiman dan Pengairan Lampung sebagai leading sector-nya.

    Saat ini, proses kegiatan itu tengah ditenderkan dan memasuki tahapan upload dokumen penawaran. Berdasarkan jadwal lelang yang ada di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung, penandatanganan kontrak pekerjaan pada 5 Agustus mendatang. Hingga saat ini, ada 6 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang.

    Bagian apa yang direhabilitasi, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan tidak mengetahui detail. Menurutnya, rumdis jabatan gubernur cukup luas, usianya sudah 30 tahun lebih. Sebelum dirinya menempati rumdis tersebut Februari lalu, memang telah dilakukan renovasi.

    ''Ya sejak saya dilantik kan belum menempati rumah tersebut. Direnovasi beberapa bagian, karena memang perlu adanya perbaikan. Istri saya yang mengerti detail apa-apa saja yang diperbaiki dan dipercantik," jelasnya kemarin.

Dijelaskan, renovasi rumdis dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan dirinya semata. Orang nomor satu di Lampung ini mempersilakan masyarakat menggunakan rumdis sebagai pusat kegiatan yang positif. "Kalau mau pengajian, istighosah, dan sebagainya, bisa pakai Lamban Agung," katanya.

Namun demikian, alokasi anggaran yang cukup besar untuk renovasi rumah ini menuai kritikan. Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadhil Ibrahim, menyatakan dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Untuk rehabilitasi rumah dinas, dapat dilakukan saat keuangan pemprov Lampung dalam kondisi sangat baik.

    Hal senada juga diungkapkan anggota dewan lainnya. Toni Eka Chandra. Menurut politisi Golkar ini, pihaknya justru menunggu adanya terobosan dalam program pembangunan. "Anggaran-anggaran yang ada harusnya terserap maksimal untuk pembangunan provinsi ini, baik infrastruktur, pertanian, pendidikan, juga kesehatan," ungkapnya.

    Diketahui, tahun lalu rumdis jabatan gubernur juga direnovasi sejak Juli 2014 hingga akhirnya ditempati Ridho dan keluarga Februari 2015 lalu. Tak hanya fisik, beberapa perlengkapan seperti karpet, gordyn, dan beberapa furniture pun diganti menyesuaikan selera penghuni baru. Bahkan dana yang dihabiskan pun mencapai Rp2 miliar. (eka/c1/fik)

Pengawasan THR, Disnaker Minta Bantuan Camat dan Lurah

Posted: 03 Jul 2015 09:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung mengalami kesulitan dalam pengawasan pencairan tunjangan hari raya (THR) keagamaan oleh perusahaan di kota ini. Kadisnaker Bandarlampung Loekman Djoyosoemarto mengatakan, jumlah petugasnya saat ini tidak mampu mengawasi ratusan perusahaan yang ada di Kota Tapis Berseri.

    ''Karena itu, kami meminta bantuan lurah dan camat untuk menginformasikan perusahaan di lingkungannya yang berlaku sewenang-wenang," pintanya.

    Loekman juga mengimbau agar setiap perusahaan untuk segera mempersiapkan hak dari pekerjanya. Dalam waktunya pihaknya juga akan memantau pencairan THR Keagamaan ke setiap perusahaan besar.

    Tidak hanya Disnaker Bandar Lampung, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Bandarlampung juga menggelar posko pengaduan permasalahan THR.

    Ketua SBSI 1992 Bandar Lampung Deni Suryawan mengatakan, pihaknya akan membuat posko pengaduan THR pada H-10 lebaran. "Posko tersebut bertujuan untuk membantu permasalahan karyawan yang tak diberikan THR oleh perusahaannya, ataupun jumlah THR yang diberikan tak sesuai," ujar Deni,

    Dia menjelaskan, dalam Peraturan Kementerian Tenaga Kerja telah menerapkan aturan bahwa perusahaan wajib memberikan THR pada H-14 kepada karyawannya.

    "Jika hal tersebut tak diberikan, maka ada sanksi pidana, terkait dengan pengupahan," ungkapnya.

    Terkait posko, Deni melanjutkan, karyawan yang ingin mengadu bisa datang langsung ke kantor SBSI atau bisa menghubungi ke  085368472014. atas nama Oto Saputra."Kami siap melayani pengaduan masalah THR," tandasnya

    Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung juga menggandeng sejumlah elemen masyarakat untuk membuka Posko Pengaduan THR keagamaan bagi para buruh.

    Koordinator Posko Pengaduan Buruh Chandra Bangkit Saputra berharap ke depannya pekerja di Bandarlampung ini berani menuntut haknya.     

"Selama ini kerap ditemukan lemahnya posisi buruh, menjelang lebaran buruh yang diberi pilihan. Terus bekerja sampai lebaran tapi tidak terima THR atau menerima THR tapi diberhentikan setelah lebaran," katanya, Kamis (2/7).

Perwakilan Federasi Serikat Buruh Karya Mandiri Yohannes Joko Purwanto mengatakan, pihaknya akan menuntut kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang nakal dalam membayar THR.

    "Kami mendesak gubernur, wali kota dan bupati melalui Dinas Kooperasi,Peindustrian dan Perdagangan setempat untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar pembayaran THR. Bukan lagi berupa teguran tertulis dan pembinaan semata" katanya.

    Apabila kondisi keuangan perusahaan yang tidak mampu membayar THR, maka perusahaan wajib memberikan surat keberatan ke Diskoperindag.

    "Data kami sejauh ini, ketika dicek ke Diskoperindag awal Ramadan ini tidak ada yang mengajukan keberatan. Artinya tidak ada lagi yang mengalami pailit atau kesulitan keuangan. Kalau sudah begitu kan tandanya mereka siap bayar semua. Gak ada lagi alasan untuk tidak membayar THR," tukasnya.

    Yohannes menambahkan, saat ini tersedia 4 posko yang menerima aduan. Pusat operasinya di kantor LBH Bandarlampung. Kemudian PLTU Tarahan, Jl. Hajimena-Natar, dan di Kecamatan Kedaton. (yay/p6/c1/whk)

Kompak Kecam PT KAI

Posted: 03 Jul 2015 09:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang yang memasang plang tanda batas secara diam-diam di Kecamatan Panjang dikecam berbagai kalangan. Di antaranya Sekretaris Komite IV Bidang Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Surya. Dia menyebut tindakan PT KAI tersebut ilegal. Karena dilakukan tanpa dasar.

    Menurutnya, ground cart yang selama ini digunakan sebagai alasan PT KAI untuk kepemilikan tanah pinggiran rel kereta api tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

    ''Itu peta wilayah zaman Belanda. Lagi pula, tidak ada yang asli itu!" tandasnya kemarin (3/7).

    Andi Surya bahkan mengimbau warga tidak perlu menanggapi tindakan PT KAI memasang tanda batas tanah itu. Jika ternyata memang ditemukan adanya plang yang terpasang, lebih baik dicabut secara baik-baik tanpa menimbulkan keributan.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari. Dia menyebut tindakan PT KAI itu sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Apalagi jika warga memang memiliki tanda bukti kepemilikan lahan, yakni sertifikat.

"Kami sudah bicarakan dengan komisi lain. Karena sudah sering kali terjadi masalah serupa, kami berencana untuk mendatangi PT KAI pusat di Bandung dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, menurut informasi yang DPRD terima, di daerah lain tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang pemasangan plang tanda batas tanah milik PT KAI. Karena itu, pihaknya ingin mengklarifikasi langsung ke PT KAI pusat terkait dasar pemasangan plang tanda batas tanah itu.

    "Cuma di Lampung lho yang ribut-ribut seperti ini, daerah lain nggak ada yang pakai acara pasang plang. Jadi warga nggak perlu resah. Makanya kami mau minta penjelasan," tegasnya.

    Senada disampaikan pengamat kebijakan publik Dr. Dedi Hermawan. Akademisi asal Universitas Lampung ini menyebut tindakan PT KAI itu sebagai pengkhianatan kesepakatan.

Sebab, pada Selasa (30/6) PT KAI telah bersedia untuk tidak memasang plang tanda batas. Namun sehari setelahnya, mereka melanggar kesepakatan dengan memasang plang secara diam-diam.

    "Itu kan tindakan main belakang namanya. Bisa memicu konflik secara terbuka. Bahkan jika tadinya situasi memanas, bisa muncul korban dan kerugian-kerugian lainnya," sesalnya.

    Seharusnya, lanjut dia, PT KAI dapat lebih bijaksana dan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat. Bukan malah sebaliknya, melakukan tindakan yang cukup berbahaya dan meresahkan masyarakat.

    "Antara pemerintah dan masyarakat harus membangun komunikasi yang baik. Demikian juga dengan PT KAI," sarannya.

    Menurutnya, PT KAI harus menggunakan pendekatan secara persuasif. Supaya terjalin kesepakatan-kesepakatan yang tidak saling merugikan. Karena memiliki tujuan yang baik.

    Namun sebelumnya harus ada kejelasan secara hukum. Terkait kepemilikan lahan warga dan dasar hukum yang dimiliki PT KAI. Kemudian memastikan agar di antara kesepakatan itu, tindakan kedua belah pihak tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerintah. (yay/p6/c1/whk)


KAI Bergeming

MESKI kecaman atas kebijakannya memasang tanda batas tanah di Kecamatan Panjang datang bertubi-tubi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang bersikukuh bakal memasang plang tersebut. Bahkan, aset-aset PT KAI lainnya yang mereka klaim dikuasai warga juga akan dilakukan penertiban.

Hal ini ditegaskan Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Ruwanto kemarin (3/7). ''Kami akan menertibkan aset-aset negara yang dititipkan kepada kami!" tegas mantan kepala Daerah Operasi IV Semarang, Jawa Tengah, tersebut.

    Menurutnya, hal ini bertujuan mengembalikan aset negara yang ditumpangi warga tanpa izin melalui penertiban yang dilakukan oleh pihaknya.

    ''Jadi, kami tetap amankan aset-aset ini. Bahkan usai Lebaran nanti, kami lakukan pertemuan dengan warga di sepanjang jalur lahan samping rel yang akan ditertibkan. Terlebih, warga Kecamatan Panjang," tandasnya.

Dia menegaskan, jika permasalahan ini tidak memiliki titik temu, pihaknya akan menempuh jalur hukum yang telah disiapkan PT KAI. "Tapi kalau ini tidak dululah. Kami juga tidak mau sewenang-wenang. Kami hanya meminta kerjasama masyarakat sekitar untuk mendata aset tanah warisan negara yang dititipkan kepada kami," ucapnya.

    Meski demikian, pihaknya cukup maklum dengan sikap warga saat ini. "Terlebih mereka juga mengklaim punya sertifikat. Jadi kita tidak ingin ribut, pakai win-win solution lah. Tidak perlu tegang, tapi semua aset kami ke depan tertib semua," tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, ke depan Kementerian Perhubungan RI juga akan mengeluarkan blue print atau rencana kerja dalam bentuk gambar. "Saya juga ingin semua berjalan kondusif, jikalau sertifikat itu memang dimiliki masyarakat dan kami dengan dasar hukum kami, biarlah pengadilan yang akan bicara dikemudian hari. Tentu dengan segala resiko," pungkasnya.(goy/p6/c1/whk)

September, Inflasi Kota Diprediksi Turun

Posted: 03 Jul 2015 09:48 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kenaikan inflasi sebesar 0,7 persen untuk periode Juni 2015 dinilai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bandarlampung tidak dapat terelakkan. Ketua TPID Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, kenaikan inflasi pada Juni dikarenakan bersamaan momentum puasa dan menjelang Idul Fitri. Seperti pengalaman sebelumnya, momentum ini dibarengi kenaikan harga barang-barang konsumsi, terutama bahan makanan pokok.

''Jika memang ada kenaikan, ya wajar. Sekarang lagi bulan puasa dan mau Lebaran. Permintaan meningkat dan barang terbatas, sehingga harga-harga pada naik semua. Sudah biasa," ujarnya di kompleks perkantoran Pemkot Bandarlampung kemarin (3/7).

Sekretaris Kota Bandarlampung ini melanjutkan, harga barang konsumsi akan kembali normal setelah lebaran. Dengan demikian laju inflasi akan berangsur turun kembali. Sehingga kekhawatiran adanya kenaikan laju inflasi tidak perlu terjadi.

Dia mengungkapkan, akan terus memantau perkembangan di lapangan. Apabila kemungkinan terburuk terjadi, ia akan langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun untuk saat ini pihaknya belum mengambil langkah apapun.

Senada, pengamat ekonomi asal Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya membenarkan jika peningkatan inflasi memang selalu terjadi berkala setiap tahunnya. Terutama saat menjelang lebaran, natal dan tahun baru.

"Kenaikan ini memang sudah diprediksi dan periodik di momen tertentu," katanya.

Biasanya, pasca lebaran inflasi akan turun drastis. Namun tahun ini penurunan akan terjadi perlahan. Karena tertahan dengan musim tahun ajaran baru.

Terhadap upaya antisipasi peningkatan inflasi, Asrian menyarankan beberapa langkah yang harus ditempuh. Yakni memastikan ketersediaan barang dan pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi penimbunan dan memastikan kelancara distribusi.

''Kemudian seperti yang sudah dilakukan, pasar murah. Yang jelas inflasi ini akan turun sekitar September," yakinnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Selasa (1/7), Kota Tapis Berseri diinformasikan kembali mengalami inflasi sebesar 0,7 persen pada periode Juni 2015.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni 0,66 persen. Bahkan, pencapaian inflasi ini lebih besar dibandingkan inflasi nasional yang hanya 0,54 persen.

"Inflasi terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan pokok pada bulan Ramadan," ujar Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana, Rabu (1/7).

Adhi memaparkan, ada lima kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi. Andil terbesar berasal dari sektor bahan makanan sebesar 0,55 persen, kemudian makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,09 persen.

Lalu, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,03 persen, transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen, dan sandang sebesar 0,01 persen.

Dia menambahkan, dari komoditi yang dominan memberikan andil inflasi di antaranya cabai merah, jeruk, telur ayam ras, sop, beras, ayam hidup, ikan kembung segar, jengkol, apel, dan ketimun.

Sementara berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan yang naik 2,37 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,55 persen.

Selanjutnya, kelompok sandang naik 0,14 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan juga naik 0,14 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,09 persen, terakhir kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga naik 0,06 persen.

Adhi melanjutkan, inflasi Bandarlampung menempati peringkat ke-30 dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 82 kota, 76 mengalami inflasi dan hanya 6 yang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,9 persen, inflasi terendah di Palu 0,03 persen.

"Sementara pada Juni 2015 berdasarkan perhitungan inflasi tahun kalender point to point adalah sebesar 1,68persen dan inflasi year on year (yoy) adalah 8,67persen," paparnya.

Dia berharap, pada Juli 2015 angka inflasi di Bandarlampung tidak sampai 1 persen. "Karena bisa jadi warning untuk Bandarlampung jika inflasi sudah di atas dua digit," terangnya. (yay/c1/whk)

Enggan Tanggapi Gugatan, Ridho Fokus Bekerja

Posted: 03 Jul 2015 09:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memilih fokus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai dibandingkan menanggapi gugatan perwakilan kelompok (class action) yang dilayangkan Tim Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia, Kamis (2/7) lalu.

    Untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan di provinsi ini, menurut Ridho, tak hanya butuh kerja keras jajaran pemerintahannya. Namun juga dukungan dari seluruh masyarakat. ''Pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk pembangunan dan kemajuan provinsi ini," tegasnya kemarin.

    Menurut dia, jajaran pemerintahannya telah berupaya maksimal untuk mempercepat pembangunan dengan melakukan pendekatan intensif ke pemerintah pusat. Hasilnya, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tol laut, kawasan industri, dan lainnya mulai terlihat.

    Saat ini, pihaknya pun tengah mengupayakan percepatan perluasan dan peningkatan status bandara Raden Inten II menjadi bandara internasional. "Semua sedang proses. Saya dan jajaran terus bekerja untuk akselerasi pembangunan di provinsi ini," tegasnya.

Terpisah, akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menilai gugatan class action itu adalah langkah maju masyarakat. Terutama dalam menyikapi janji politik kepala daerah (kada). ''Ini bukti bahwa seorang pemimpin tidak bisa main-main dalam melakukan janji politik ketika kampanye. Bila hal itu tidak terpenuhi, ya begini jadinya. Masyarakat menagih janjinya," kata dia.

Gugatan class action ini, lanjut Yusdianto, adalah warning bagi calon kepala daerah agar tidak mengingkari janjinya kepada konstituen. ''Jadi janji kampanye tidak dijadikan main-main. Janji itu harus ditepati. Bila tidak mau menepati, tak usah berjanji. Masyarakat sekarang sudah mulai cerdas dan lebih berani,'' ungkapnya.

Di bagian lain, jadwal sidang gugatan class action masih belum keluar. Panitia Muda Perdata M. Yusuf menyatakan, jadwal sidang masih dimusyawarahkan. ''Belum ada jadwalnya. Masih dimusyawarahkan siapa yang akan menjadi hakimnya dan kapan jadwalnya,'' ungkap dia.

    Diberitakan sebelumnya, DPRD Lampung menantikan terobosan program pembangunan dari pemerintahan Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Pasalnya, hingga saat ini, pemerintahan Ridho-Bachtiar dinilai belum melakukan suatu program hasil inovasi mereka sendiri.

Proyek-proyek besar yang tengah dibangun di Lampung dinyatakan bukan hasil kinerja mereka, namun merupakan inovasi pemerintahan terdahulu. Saat ini, duet pasangan ini hanya tinggal meneruskan. Sebut saja pembangunan JTTS yang telah disepakati pembangunannya sebelum Ridho memimpin. Lalu tol laut, pengembangan Bakauheni, juga pembangunan kawasan industri.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Toni Eka Chandra, memasuki triwulan III tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran masih minim. Lebih dari 50 persen satuan kerja penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Begitu juga dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi ini juga membuat tim Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia gusar. Lembaga ini memfasilitasi enam warga Lampung melayangkan gugatan class action untuk menagih janji Ridho-Bachtiar saat kampanye. Keduanya digugat Rp25.

    Koordinator TEGAR, Agus Rihat, menjelaskan pihaknya telah mendafatarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor register No. Perkara 93/ Pdt.G/ 2015/ PN.TJK.

"Tergugat satu adalah Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan tergugat dua Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri. Keduanya satu paket yang gagal memenuhi janji kampanye seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya," ujarnya.

Selain diminta membayar ganti rugi materil dan immaterial senilai Rp25, Tegar Indonesia juga meminta pengadilan menyita kantor Gubernur Lampung untuk jaminan pelaksanaan putusan. (eka/sya/fik)

Ini Skenario Pengamanan Mudik!

Posted: 03 Jul 2015 09:42 PM PDT

ASDP Prediksi Arus Puncak H-2
BANDARLAMPUNG – Lampung menjadi satu dari enam provinsi dengan pengamanan prioritas menjelang Lebaran tahun ini. Karena itu, polda bersama instansi terkait menyiapkan sejumlah strategi agar pemudik selamat sampai kampung halaman.

Wakapolda Lampung Kombes Bonifasius Tampoi meminta pengamanan Lebaran tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Kepolisian berupaya meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan. Terutama agar tidak adanya korban dalam perjalanan.

''Kita amankan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik aman dan sampai tujuan dengan selamat," kata Bonifasius dalam rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1436 Hijriah di Lampung, di mapolda kemarin (3/7).

Sementara, Kepala Biro Operasional Polda Lampung Kombes Sahimin Zainudin mengatakan, gelar pasukan pengamanan lebaran akan dilakukan pada Kamis (9/7) pekan depan atau  H-7 Lebaran di Lapangan Korpri Pemprov Lampung. Yang akan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur, M. Ridho Ficardo.

Sedangkan personil yang diturunkan dalam pengamanan Operasi Ketupat 2015 sebanyak 1.522 orang. Rincinya, personil Polda Lampung 352 orang dan jajaran polres/polresta 1.170 orang. Sedangkan kapal roro berjumlah 42 dan yang beroperasi 24 unit.

Di Bandara Raden Intan, 19 penerbangan setiap hari. Yakni dari maskapai Garuda Indonesia Air, Sriwijaya Air, Lion Air, Express Air, Avia Star. Sedangkan closed-circuit television (CCTV) yang terpasang yakni 59 titik. Di antaranya 4 titik di Bandarlampung dan 9 di bandara.

"Itu antara lain upaya yang dilakukan Polda Lampung," kata Sahimin.  

Dia juga mengimbau kepada pemakai jasa agar melanjutkan perjalanan karena telah dijamin keamanan selama di perjalanan. Polda Lampung juga selalu berkoordinasi dengan Pelabuhan Merak, Banten mengenai jumlah penumpang dan kendaraan roda dua yang menyeberang.

"Sehingga, bisa diantisipasi untuk disiapkan bus. Bus atau truk milik TNI, Polri, dan Pemda juga disiapkan manakala angkutan penumpang kurang," katanya.

Selain itu, di setiap pos polisi diputar video yang bisa ditonton pemudik terkait situasi dan kondisi jalan lintas Sumatera (jalinsum). Polda juga menyiagakan tim pengurai.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Efendi menyampaikan peta prasarana transportasi provinsi ini. Yakni terdiri dari lintas barat, tengah, dan timur. Selain itu, data jalan dan prasarana untuk angkutan jalan raya.

Dia memaparkan, Kapal Motor (KM) Mutiara Persada III juga melayani arus mudik. Rutenya, Panjang-Surabaya dengan lama perjalanan 48 jam. Idrus juga memohon bantuan setiap polres/polresta menjaga jalan-jalan yang dilintas pemudik. "Kami mohon koordinasinya," kata dia.

Manajer Opersional PT ASDP Cabang Bakauheni Heru Purwanto memprediksi, puncak mudik pada H-2. Untuk itu, disiapkan CCTV di Bakauheni sebanyak 47 titik.

Dalam rakor itu, Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih juga menyampaikan, bahwa dari laporan yang disampaikan Organda, jumlah kendaraan yang beroperasi di Bakauheni ada 60 unit bus AC dan 35 non-AC. Untuk kendaraan dari Terminal Induk Rajabasa menuju kabupaten sudah disiapkan 40 kendaraan jika ada lonjakan penumpang. Disiapkan pula 50 kendaraan dari bandara dan 10 taxi argo.

"Sedangkan dari Dinas Kesehatan Lampung menyiapkan ambulans dan sopirnya serta dua perawat sesuai posko di polres/polresta.  Diskes juga memeriksa sopir. Pada saat tes narkotika, harus diganti sopir yang positif narkoba," kata dia.

Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan menyampaikan update setiap enam jam untuk penerbangan. Kemudian Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) siap menyampaikan informasi mudik 2015.


PT KAI Siapkan 4.148 Kursi

Dalam menyambut momentum mudik angkutan lebaran 2015 PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang akan mengerahkan seluruh sarana untuk memenuhi permintaan masyarakat akan moda transportasi angkutan lebaran.

"Kami juga akan menyiapkan prasarana untuk mendukung operasional perjalanan kereta api, dan menyiagakan seluruh SDM PT KAI untuk melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik/balik dengan kereta api dengan menitikberatkan pada faktor keselamatan, keamanan dan kelancaran Perjalanan KA (Perka)," kata Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Ruwanto.

Dia menjelaskan, PT KAI menetapkan masa angkutan Lebaran tahun ini selama 26 hari. Yakni, masa pra lebaran selama 15 hari (H-15) tanggal 2-6 Juli 2015, masa lebaran selama 2 hari (H-1 dan H-2) tanggal 17-18 Juli 2015, dan masa purna lebaran selama 9 hari (H-2 dan H+9) tanggal 19-27 Juli 2015.

"Volume penumpang KA tahun ini diperkirakan mengalami peningkatan sekitar lima persen dari 43.069 pada 2014 menjadi 45.222 tahun ini," tukasnya.

Senada disampaikan Manager Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjunagkarang Muhaimin. Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan KA Sriwijaya 1 dan 2, Rajabasa 1 dan 2, Seminung 1 hingga 4. "Yakni tujuan Kertapati, Tanjungkarang, dan Kota Bumi, dengan jumlah kursi 4.148," jelasnya.

Dilanjutkanya, tiket KA lebaran 2015 ini pun sudah dimulai sejak 11 April 2015 pada pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan tanggal 10-16 Juli 2015 atau 90 hari sebelum keberangkatan (H-90).

"Pembelian tiket dapat dilakukan melalui contac center 121, atau melalui website kami di tiket.kereta-api.co.id, aplikasi KAI access pada ponsel, minimarket, kantor pos, pegadaian, agen resmi, dan berbagai channel resmi lainnya," katanya.

Maka dari itu, untuk mendukung operasi KA lebaran 2015 PT KAI memenuhi stand formasi KA Reguler sesuai dengan stand formasi gapeka (grafik perjalanan KA) 2015 serta WAM (Warta Maklumat Kereta Api).

Selain itu, dipersiapkan juga tahapan-tahapan maksimalisasi stand formasi KA reguler sampai batas daya tarik lokomotif. "Dari aspek prasarana juga setiap tahunnya kami menyiapkan alat material untuk siaga pada titik-titik yang dianggap rawan seperti banjir dan longsor," ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga mengadakan pemeriksaan ekstra seluruh jalur KA serta perondaan di lintasan KA pada waktu-waktu rawan. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan intansi terkait seperti pemda dan aparat keamanan untuk keselamatan di perlintasan sebidang.

"Selama masa angkutan lebaran 2015, tarif KA yang diberlakukan sejak 7-27 Juli 2015 dengan harga mulai dari Rp49 ribu KA komersil kelas eksekutif, dan Rp39 ribu untuk kelas bisnis. Pemesanan tiket ini dapat dilakukan sejak 25 April – 28 Juli 2015," terangnya.

Harga tersebut, jauh lebih murah dari pada harga sebelumnya. Yakni, untuk kelas eksekutif Rp165-210 ribu, dan kelas bisnis di harga Rp95-165 ribu. (dna/goy/c1/whk)

Musim Batu Akik, Pengaruhi Peningkatan DBD

Posted: 03 Jul 2015 09:41 PM PDT

MARAKNYA peredaran batu akik beberapa bulan terakhir berdampak pada peningkatan jumlah populasi nyamuk demam berdarah dengue (DBD). Hal ini berdasarkan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) yang menemukan jentik nyamuk aedes aegypti di air rendaman batu akik pada beberapa daerah.

''Di sebagian rumah yang kami temui, ternyata ada kaleng, panci, atau ember kecil yang dipakai untuk merendam bongkahan batu akik. Di sebagian besar rendaman batu akik ini, peneliti kami menemukan jentik nyamuk aedes aegypti yang dapat menularkan virus dengue dan menyebabkan penyakit DBD,"  kata Kepala Balitbangkes Kemenkes Tjandra Yoga Aditama kemarin (3/7).

Untuk itu, ia mengimbau \pecinta batu akik untuk tidak merendam batu akik dalam air selama berhari-hari tanpa diganti airnya. "Karena jentik nyamuk ternyata ditemukan hidup di sana. Jangan sampai demam akik‎ kemudian malah menjadi penyebab terjadinya 'demam beneran' akibat DBD," imbau dia.

Lebih lanjut Tjandra menuturkan, pihaknya akan mengumpulkan minimal 244.800 jentik nyamuk dari seluruh provinsi Indonesia. Setelah dikumpulkan, beberapa laboratorium akan membiakan jentik untuk menjadi nyamuk dewasa guna penelitian lanjutan pengendalian nyamuk bagi kesehatan.

"Seluruh laboratorium kami sudah memenuhi persyaratan sebagai insektarium pemeliharaan nyamuk.‎ Sebagian nyamuk dan jentik ini akan diuji kepekaannya terhadap lima jenis insektida yang biasa digunakan di Indonesia," jelasnya. (wmc/c1/whk)

Jumat, 03 Juli 2015

Ridho-Bachtiar Digugat Rp25

Ridho-Bachtiar Digugat Rp25


Ridho-Bachtiar Digugat Rp25

Posted: 02 Jul 2015 09:49 PM PDT

Class Action untuk Tagih Janji Kampanye
BANDARLAMPUNG – Tim Advokasi Gerakan Rakyat (Tegar) Indonesia resmi mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok (class action) ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang sekitar pukul 10.00 WIB kemarin. Gugatan yang terdaftar dengan No. 93/PDT/6/2015/PN.Tjk ini diwakili enam orang dari enam kabupaten/kota. Masing-masing Ricky H.S. Tamba dari Lampung Timur, Gunawan (Metro), Syamsudin (Lampung Tengah), Rizandi Tabrani (Bandarlampung), Fadilatul Rahman Fikri (Waykanan), dan Nurul Azmi (Tanggamus).

Tim Advokasi Tegar Indonesia yang mendampingi para penggugat, Agus Rihat P. Manalu, mengungkapkan bahwa class action ini dilakukan untuk menagih janji Gubernur M. Ridho Ficardho dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri ketika kampanye. ''Mohon doa serta dukungan media massa dan rakyat Lampung. Kita semua ingin pemimpin yang lebih baik,'' ujarnya setelah menyerahkan berkas gugatan class action yang diterima langsung Panmud Perdata M. Arief.

Agus Rihat menyatakan bahwa secara hukum janji-janji kampanye adalah suatu perikatan yang harus dipenuhi. ''Bila tidak dilaksanakan, dapat dikatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengarah tindakan melawan hukum,'' ungkapnya.

Dijelaskan, dalam gugatan pihaknya memaparkan beberapa item yang menjadi dasar class action. Di antaranya kondisi infrastruktur yang parah, layanan kesehatan dan pendidikan yang masih mahal, serta harga kebutuhan yang melambung.

"Dalam class action ini, kami menggugat Ridho-Bachtiar untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial masing-masing sebesar Rp25. Kami juga minta keduanya meminta maaf pada publik dan meminta pengadilan menyita kantor gubernur," jelasnya.

Sementara salah satu penggugat, Ricky H.S. Tamba mengatakan, pihaknya mengharapkan Ridho-Bachtiar hadir dalam persidangan kelak. ''Kami tantang Ridho-Bachtiar hadir dalam persidangan. Tunjukkan sebagai pemimpin yang berani bertanggung jawab,'' ungkapnya.

Sementara itu tadi malam, Agus Rihat P. Manalu, Masrina Napitupulu, Ricky H.S. Tamba, dan Gunawan mendatangi Graha Pena-markas Radar Lampung. Keempatnya diterima langsung oleh Redpel Taufik Wijaya dan awak redaksi.

Agus Rihat mengharapkan media massa bisa mengawal gugatan class action kepada Ridho-Bachtiar. ''Kami harap Radar Lampung bisa mengawal apa yang sedang kami perjuangkan untuk rakyat Lampung. Kami tidak main-main dalam gugatan ini,'' tegasnya.

 Harapan dalam proses persidangan, kata Agus Rihat, Ridho-Bachtiar bisa mengakui kekeliruannya selama memimpin Lampung. ''Jangan intervensi kekuasaan. Gugatan ini juga harus dijadikan pembelajaran kepada kepala daerah supaya jangan main-main dalam memimpin. Karena pemimpin adalah ujung tombak pembangunan,'' ungkapnya.

     Sedangkan Masrina Napitupulu menegaskan bahwa pihaknya siap bersidang. ''Bahkan dari daerah juga siap mendukung data yang diperlukan dalam proses persidangan. Doakan kami sehat agar bisa terus membela keadilan. Kami tidak main-main," tegasnya.

Menanggapi gugatan ini, Redpel Radar Lampung Taufik Wijaya mengharapkan gugatan yang telah diajukan ke pengadilan tidak main-main. ''Kami sebagi media siap mendukung dan mengawal. Namun, kami berharap gugatan ini tidak berhenti di tengah jalan atau masuk angin,'' harapnya. (sya/p1/c1/fik)

Wali Kota Sesalkan Sikap PT KAI

Posted: 02 Jul 2015 09:48 PM PDT

Warga Tetap Siaga
BANDARLAMPUNG – Sikap PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang yang memasang tanda batas secara diam-diam di Kecamatan Panjang disesalkan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Mantan Kadispenda Lampung ini juga mempertanyakan dasar PT KAI memasang plang tanda batas tanah, sementara warga juga memiliki sertifikat kepemilikan.

''Ya tidak bisa seperti itu dong, apalagi secara diam-diam. Menempati tanah di bumi ini kan ada hukumnya. Nah, kalau warga punya sertifikat, PT KAI dasarnya apa?" sesalnya saat ditemui usai rapat koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di gedung Semergou Pemkot Bandarlampung kemarin (2/7).

Karena itu, ia meminta PT KAI dan warga dapat membicarakan permasalahan tersebut dengan bermusyawarah. Terlebih, informasinya, PT KAI akan melanjutkan pemasangan plang pasca-Idul Fitri. ''Saat ini juga kan bulan puasa, sudahlah nggak usah ribut-ribut," sarannya.

Sementara, pantauan Radar Lampung kemarin, warga Kecamatan Panjang sepertinya masih trauma dengan sikap PT KAI yang memasang plang secara diam-diam pada Rabu (1/7).

Meski warga setempat sudah beraktivitas seperti biasa, sebagian terlihat masih bersiaga.

Koordinator Tim Advokasi Warga Kecamatan Panjang Lamsihar Sinaga membenarkan jika beberapa warga tetap siaga dan waspada. Sebab mereka khawatir kecolongan kembali dengan ulah PT KAI.

Alam –sapaan akrab Lamsihar Sinaga- mengungkapkan, sebenarnya warga sangat mendukung setiap upaya pembangunan. Tapi harus ada proses sosialisasinya terlebih dahulu, terutama kepada warga yang lahannya akan dipasang plang tanda batas.

"Undang-undang yang mereka (PT KAI) pakai itu kan tahun 2007, sedang warga sudah menempati dari tahun 1970-an. Kalau memang sampai masih kami temukan, kami kiloin plangnya," ancamnya.

Diketahui, bentrok antara ratusan warga Kecamatan Panjang dengan tim pemasangan tanda batas tanah PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang hampir pecah, Rabu (1/7).

Penyebabnya, PT KAI Subdrive III.2 Tanjungkarang secara diam-diam memasang plang di lahan warga yang jaraknya mencapai 15 meter dari kanan dan kiri rel.

Tak ayal, perbuatan tim PT KAI itu memantik reaksi warga, yang meminta mencopot dua plang yang sudah berdiri di Gg. Pancur, Kelurahan Panjang Utara.

Untungnya, tim PT KAI mengalah dan menuruti kemauan warga dengan langsung mencopot dua plang yang sudah terpasang tersebut. Tetapi setelah diusir warga dari Kelurahan Panjang Utara, tim PT KAI malah pindah memasang plang di Kelurahan Srengsem.

Di kelurahan ini, tim PT KAI sempat memasang satu tanda batas. Warga Kelurahan Srengsem yang melihat pemasangan plang itu lantas menghubungi warga kelurahan lain sehingga lagi-lagi tim PT KAI dikepung ratusan warga.

Saat itu, emosi ratusan warga memuncak dengan mencopot paksa pelang tanda batas yang sudah terpasang. Beruntung, pihak kepolisian berhasil menenangkan emosi warga sehingga kericuhan bisa terhindari. (yay/p6/c1/whk)

Pasar Smep Belum Ada Pengembang

Posted: 02 Jul 2015 09:46 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung hingga kemarin (2/7) belum menentukan siapa pengembang Pasar Smep. Padahal, menurut Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), beberapa pengembang telah mengajukan diri untuk melanjutkan pembangunan salah satu pasar tradisional di Bandarlampung itu. Namun, hingga saat ini belum ada penandatanganan kontrak.

Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar mengakui belum menentukan pengembang untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep. ''Memang waktu itu ada empat orang datang menawarkan diri untuk melanjutkan pembangunan, tetapi belum tahu itu dari mana," ujar dia di ruang kerjanya kemarin.

Khasrian mengatakan, pihaknya masih terbuka bagi setiap pengembang yang berminat melanjutkan pembangunan Pasar Smep. Syaratnya harus memiliki modal sendiri dan siap untuk bekerja dengan cepat.

"Yang pasti harus punya modal sendiri, jangan pakai modal dari bank. Nanti bisa bermasalah lagi," katanya.

Dia mengungkapkan sepekan sebelum lebaran, pihaknya akan kembali berunding dan kemungkinan baru akan diputuskan pengembang yang baru. Sebab pembangunan harus segera dilanjutkan pasca lebaran.

Sementara, pengamat kebijakan publik Dr. Dedi Hermawan mengatakan, tertundanya proses pembangunan secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi kenyamanan warga.

"Di samping upaya untuk melanjutkan pembangunan, pemerintah seharusnya memperhatikan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di sana," sarannya.

Sebab, penundaan pembangunan pasar berdampak pada faktor kebersihan dan tampilan pasar, sehingga pembeli enggan untuk berbelanja ke pasar. Selain itu omzet pedagang juga menurun.

"Itu kan ruang publik, seharusnya ada pengawasan dan beberapa petugas yang tetap menjaga kenyamanan. Itu yang harus diutamakan," katanya. (yay/p6/c1/whk)

 

Menanti Inovasi Ridho–Bachtiar

Posted: 02 Jul 2015 09:44 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung menantikan terobosan program pembangunan dari pemerintahan Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Hingga saat ini, pemerintahan Ridho-Bachtiar dinilai belum melakukan suatu program hasil inovasi mereka sendiri.

    Proyek-proyek besar yang tengah dibangun di Lampung dinyatakan bukan hasil kinerja mereka, namun merupakan inovasi pemerintahan terdahulu.

    Saat ini, mereka hanya meneruskan. Sebut saja pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah disepakati pembangunannya sebelum Ridho memimpin. Lalu tol laut, pengembangan Bakauheni, juga pembangunan kawasan industri.

    ''Kami sedang menunggu apa inovasi dari gubernur dan jajarannya. Yang saat ini kan kerja pemerintahan terdahulu dan mereka hanya meneruskan. Hingga saat ini belum ada inovasi pembangunan dari mereka," tandas Sekretaris Komisi III DPRD Lampung Toni Eka Chandra.

    Bahkan, menurutnya, memasuki triwulan III tahun angagaran 2015, penyerapan anggaran pun masih minim. Lebih dari 50 persen satuan kerja penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Begitu juga dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Sementara itu Team Advokasi Gerakan Rakyat (TEGAR) Indonesia, melakukan pendaftaran gugatan class action rakyat Lampung menagih janji Ridho-Bachtiar. Keduanya digugat Rp25.

    Koordinator TEGAR, Agus Rihat, menjelaskan pihaknya telah mendafatarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor register No. Perkara 93/ Pdt.G/ 2015/ PN.TJK.

    "Tergugat satu adalah Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan tergugat dua Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri. Keduanya satu paket yang gagal penuhi janji kampanye seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ridho-Bachtiar harus bayar ganti rugi materil senilai dua puluh lima rupiah. Sita kantor Gubernur Lampung untuk jaminan pelaksanaan putusan," katanya.

    Sementara itu Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, mengatakan pihaknya hanya akan terus bekerja sesuai dengan program yang telah ada. Berupaya maksimal untuk pembangungan Lampung dan perbaikan berbagai sektor, terutama infrastruktur, karena dinilai paling urgen saat ini. "Kita kerja saja, tunjukkan ke masyarakat Lampung," ujarnya. (eka/c1/adi)

Bangun 11 Embung, Terbanyak di Pesbar

Posted: 02 Jul 2015 09:43 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Upaya Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melakukan pendekatan intensif dengan Balai Besar Pengairan membuahkan hasil. Selain perbaikan dan pembangunan irigasi senilai Rp8,5 miliar, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015, Lampung dibangunkan 11 embung dengan nilai Rp6,825 miliar.

    Pembangunan embung yang terbanyak di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar). Ada tiga di Kecamatan Ngambur, masing-masing di Way Siring Aji Desa Bumiratu, Way Penyarahan Desa Sukanegara, dan Way Danau Kurung Pekon Pekonmon.

    Lalu di Gunung Timbul, Tumijajar, dan Kampung Karta, Tulangbawang Udik, Tuba Barat.  Di Bandarlampung sendiri di Universitas Lampung. Lalu Dusun 8 Desa Brajaharjosari, Brajaselebah, Lampung Timur; Sumberagung, Muarasungkai, Lampung Utara.    

    Kemudian di Desa Ketapang, Sungai Selatan, Lampung Utara; Desa Sukamaju, Bunga Mayang, Lampung Utara; Desa Sendang Mulyo, Sendang Agung, Lampung Tengah.

    Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Imer Darius, embung yang dibangun dibiayai APBN. "Kalau APBD mana mungkin, anggaran kan terbatas. Ini merupakan hasil dari pendekatan yang dilakukan Pemprov Lampung ke kementerian," ujarnya.

    Imer menambahkan pembangunan embung ini sesuai dengan lokasinya. Dapat berfungsi sebagai sumber air pertanian, sumber air baku untuk pemukiman, juga sebagai pengendali banjir.

    "Seperti yang akan dibangun di Unila, kan tidak ada saluran irigasi di sana, jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan sekitar," lanjut politisi Partai Demokrat ini.

    Selain embung, kementerian juga akan membangun bendungan dan waduk di sungai Sekampung dan di daerah Batu Tegi. Ini dilakukan sebagai persiapan penampungan air jika seandainya PLTA Batu Tegi difungsikan.

    "Ya kami berharap akan ada penambahan pembangunan bendungan juga waduk. Hingga saat ini kita kan baru punya lima, sudah sepuluh tahun terakhir tidak ada pembangunan baru," katanya.

    Penambahan ini sangat penting untuk menunjang program ketahanan pangan. Terlebih Lampung ditargetkan untuk meningkatkan produktivitasnya. "Jangan sampai kita ini kalau musim hujan banjir, tapi kalau kemarau tidak ada air," kata Imer. (eka/c1/adi)

Insentif Pegawai RSUDAM Belum Jelas

Posted: 02 Jul 2015 09:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung masih harus bersabar untuk menikmati insentif mereka. Sebab, pencairan uang dari jasa pelayanan itu hingga kemarin masih belum jelas. ''Sudah mendekati Lebaran, kebutuhan ekonomi pasti meningkat. Tetapi sampai sekarang masih juga belum ada kabar," keluh salah seorang pegawai RSUDAM yang tidak ingin diungkap identitasnya.

    Sementara pada Selasa (30/6) lalu, Kepala Bagian Humas RSUDAM Esti Comalaria mengatakan, insentif pegawai RSUDAM segera dibagikan.

    Namun, info teranyar, baru pajak dari jasa pelayanan BPJS yang keluar. ''Itu baru pajak, tetapi masih melalui proses panjang untuk bisa mencairkan insentif pegawai," ujar pria yang menjadi salah satu sumber Radar Lampung.

    Dia mengatakan, keluarnya pajak jasa pelayanan BPJS tersebut biasanya menjadi salah satu tanda-tanda bagi mereka untuk bisa menerima uang insentif. Namun, mereka masih harus bersabar menunggu hingga dua atau tiga hari kedepan. "Itu paling cepet, paling lama bisa jadi satu minggu," tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, ratusan pegawai RSUDAM Lampung mengeluh karena pembayaran uang insentif jasa pelayanan yang seharusnya dibagikan setiap bulannya, masih juga belum diberikan. Uang insentif yang belum dibayarkan oleh pihak RSUDAM kepada pegawainya yakni sejak bulan April, Mei, dan Juni.

     Sementara, kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria saat dikonfirmasi pada selasa (30/6) lalu, membenarkan bahwa pegawai rumah sakit itu belum menerima insentif periode Mei-Juni 2015. "Memang benar insentif belum diberikan, karena saat ini rumah sakit sedang ganti sistem," ujarnya.

    Tentang keterlambatan pemberian insentif, Esti mengaku telah dikonfirmasikan kepada masing-masing kepala ruangan dan tidak ada keluhan dari masing-masing ruangan. "Insya Allah pada dua hari ke depan, insentif sudah dapat diberikan," janjinya. (cw3/c1/adi)

Kamis, 02 Juli 2015

Warga–PT KAI Nyaris Bentrok

Warga–PT KAI Nyaris Bentrok


Warga–PT KAI Nyaris Bentrok

Posted: 01 Jul 2015 09:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Bentrok antara ratusan warga Kecamatan Panjang dengan tim pemasangan tanda batas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang hampir pecah kemarin (1/7). Penyebabnya, PT KAI Subdrive III.2 Tanjungkarang secara diam-diam memasang plang di lahan warga yang jaraknya mencapai 15 meter dari kanan dan kiri rel.

Tak ayal, perbuatan tim PT KAI itu memantik reaksi warga, yang meminta mencopot dua plang yang sudah berdiri di Gg. Pancur, Kelurahan Panjang Utara.

Untungnya, tim PT KAI mengalah dan menuruti kemauan warga dengan langsung mencopot dua plang yang sudah terpasang tersebut. Tetapi setelah diusir warga dari Kelurahan Panjang Utara, tim PT KAI malah pindah memasang plang di Kelurahan Srengsem.

Di kelurahan ini, tim PT KAI sempat memasang satu tanda batas. Warga Kelurahan Srengsem yang melihat pemasangan plang itu lantas menghubungi warga kelurahan lain sehingga lagi-lagi tim PT KAI dikepung ratusan warga.

Saat itu, emosi ratusan warga memuncak dengan mencopot paksa pelang tanda batas yang sudah terpasang. Beruntung, pihak kepolisian berhasil menenangkan emosi warga sehingga kericuhan bisa terhindari.

Ketua Advokasi Warga Kecamatan Panjang Ginda Ansori mengatakan, pihaknya menyanyangkan sikap PT KAI yang memasang pelang secara diam-diam.

Karenanya, ia meminta PT KAI bertemu dengan warga Panjang. "Beruntung emosi warga bisa teredam oleh pihak kepolisian. Seharusnya, PT KAI jangan seperti itu, main asal pasang, seperti penjajah saja!" sesalnya.

    Terpisah, Kapolsek Panjang AKP Aditya Kurniawan juga ikut menyesalkan tindakan yang dilakukan PT KAI. Sebab, ia sudah merekomendasikan kepada PT KAI untuk menunda pemasangan pelang tanda batas dalam rangka menghindari kericuhan.

    "Sangat disayangkan sekali, seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat, Jangan sampai ada sesuatu hal terjadi," katanya.

    Sementara Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin saat dikonfirmasi menolak memberikan keterangan mengapa pihaknya tetap memasang plang tanda batas tanah tersebut.

Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya telah menyepakati pemasangan akan dihentikan selama Ramadan dan akan dilanjutkan setelah lebaran. "Ya, nanti setelah lebaran, dilanjutkan," singkatnya.

    Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari juga menyesalkan tindakan PT KAI. Dia menganggap tindakan PT KAI itu meresahkan warga. Terlebih saat ini umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa.

    "Sudahlah ini kan Ramadan, tidak usah buat warga resah. Mereka (PT  KAI) kan pasti punya pekerjaan lain yang lebih penting untuk diurus," katanya di ruang kerjanya kemarin (30/6).

    Legislator PKS ini juga mempertanyakan dasar hukum PT KAI yang secara sepihak memasang tanda batas tanah di lahan warga. Sebab, permasalahan muncul karena dua belah pihak bersikeras memiliki sertifikat lahan masing-masing.

    "Jika memang ada bukti, sama-sama tunjukkan! Kemudian di musyawarahkan. Jangan saling egois dan arogan! Itu kebiasaan orde baru, Kalau sekarang ini masanya untuk bermusyawarah dan mencari win-win solution," tandasnya. (yay/p5/c1/whk)

Terkait Peredaran Daging Celeng, DPRD Godok Perda

Posted: 01 Jul 2015 09:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Seluruh satuan kerja (satker) yang berhubungan dengan penanganan daging celeng di Pemprov Lampung didesak serius  menanggapi informasi peredaran daging oplosan (sapi dan celeng) di Bandarlampung. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan kemarin (1/7). Dia mengatakan, dalam menangani peredaran daging celeng, pihaknya juga pada Selasa (30/6) sudah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung.

    Hasilnya, mereka tidak sepakat dengan adanya wacana untuk melegalkan penjualan daging celeng. Ke depannya, mereka juga segera menyusun peraturan daerah (perda) tentang ilegalnya daging celeng.

    ''Nah, artinya keberadaan daging celeng ini saja sudah tidak boleh, apalagi sampai beredar," ungkapnya.

    Terkait informasi peredaran daging celeng atau dalam bentuk oplosan, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini setuju kalau pemerintah langsung mengambil langkah untuk upaya antisipasi.

    ''Informasi sekecil apa pun harus cepat ditanggapi dan masyarakat juga harus ikut mengawasi serta menginformasikan. Demikian juga dengan pihak kepolisian, harusnya mulai ditelusuri," tegasnya.

    Senada disampaikan anggota komisi II DPRD Lampung Akhmadi Sumaryanto. Dia mengatakan, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan komisi lainnya untuk memanggil satker terkait untuk membahas dugaan peredaran daging oplosan maupun daging celeng.

    "Ya, jika pemerintah memang belum ada langkah, pihak lainnya harus inisiatif dong," katanya.

    Akhmadi juga mendukung masyarakat dan aparat penegak hukum ikut berpartisipasi. Bisa dimulai dengan melacak pemburuan babi hutan di setiap lokasi dan menelusuri tujuan distribusi dagingnya.

    "Gampang saja, asal ada koordinasi antar masyarakat dan aparat serta pemerintah. Telusuri saja. Yang namanya orang memburu babi hutan itu pasti berisik, lacak saja ujungnya ke mana," tutupnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta dugaan peredaran daging celeng atau oplosan di kota ini dibuktikan.  Apabila memang ditemukan, ia berjanji akan menugaskan satker terkait bergerak.

"Tindak tegas penjual dan pengedarnya, jika memang terbukti!" tandasnya.

Sebelumnya, DPRD Bandarlampung juga meminta satker terkait menanggapi serius informasi akan adanya pengiriman 150 ton daging celeng ke kota ini.

    Tidak hanya satker yang ada di Pemkot Bandarlampung, satker terkait yang ada di Pemprov Lampung juga diharapkan ikut peduli dengan segera menurunkan petugasnya ke lapangan untuk mengecek informasi itu.

    Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, informasi tersebut

tidak hanya menimbulkan keresahan bagi warga. Namun juga mempertaruhkan nama baik Lampung.

    ''Bahkan di salah satu media saya baca, gubernur Jawa Timur sempat menyebut Lampung adalah eksportir daging celeng. Itu kan harus dibuktikan dulu! Ditambah lagi dengan adanya informasi tadi," ujarnya, Selasa (30/6).

    Wiyadi menekankan harus ada data valid yang membenarkan informasi tersebut. Karena itu, satker terkait bersama pihak kepolisian harus segera berkoordinasi dan mengambil langkah.

    Senada disampaikan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemkot Bandarlampung Saad Asnawi. Dia mengatakan, meski masih bersifat informasi, harus tetap ada peningkatan kewaspadaan dan pengawasan.

"Khususnya dari pihak keamanan, seperti kepolisian dan pamong praja. Harus segera mengawasi, titik-titik yang mencurigakan dan berpeluang menjadi tempat bongkar muat," sarannya.

    Saad mengungkapkan, untuk setiap bongkar muat pun sudah ada ketentuan lalu lintasnya dari Dinas Perhubungan. Jika hal itu terjadi di luar lokasi yang ditentukan, maka itu sudah menyalahi aturan.

    ''Apalagi jika bongkar muatnya membawa barang ilegal, seperti daging celeng itu," ucapnya.

Diketahui, pada Senin (29/6) BKP Kelas 1 Bandarlampung Wilayah Kerja Bakauheni kembali menginformasikan akan ada pengiriman daging celeng yang masuk ke Bandarlampung sebanyak 150 ton.

Sebelumnya, pada Minggu (21/6), instansi tersebut juga menginformasikan adanya pengiriman 1 ton daging celeng yang diturunkan di kota ini di awal Ramadan. (yay/p5/c1/whk)

Pemilik Ruko Tolak Hadiri Hearing

Posted: 01 Jul 2015 09:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi I DPRD Bandarlampung terkait permasalahan ruko Pasar Tengah ditunda kemarin (1/7). Penyebabnya, pemilik ruko menolak menghadiri undangan hearing tersebut. Padahal, pihak Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung sudah hadir.

Kuasa hukum 30 pemilik ruko Pasar Tengah, Djohan Suwandi Wangsa, mengatakan, ia dan kliennya memang menolak hadir dalam hearing dengan mengirimkan surat kepada komisi I pada Senin (29/6).

    ''Kami sudah kirim surat kok, kalau kami memang tidak akan datang pada hearing tersebut," ujarnya kemarin.

    Alasannya, kata dia, saat ini proses banding Pemkot Bandarlampung masih dalam tahap pendataan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Medan, Sumatera Utara.

Karenanya, hingga hasil persidangan belum selesai, mereka tidak dapat memberikan keterangan dalam bentuk apapun. "Lagipula proses persidangan kan sedang berlangsung, kami tidak dapat memberikan keterangan. Kami hanya tunggu apa hasilnya, dan kami akan tunduk pada putusan pengadilan," tegasnya.

    Sementara, Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta mengakui jika hearing persoalan ruko ditunda karena hanya dihadiri DPP dan BPN Bandarlampung.

    "Ya, kami tunda dulu karena pihak pemilik rukonya tidak datang, kami sudah rapat dengan pemkot dan BPN," kata Dedi.

    Namun Dedi memastikan jika pihaknya masih terus berupaya mencari langkah solutif, agar permasalahan tidak berlarut-larut. Namun, sebelumnya mereka harus mengetahui duduk perkara masalah dari kedua pihak.

    Terpisah, saat dikonfirmasi sampai sejauh mana proses penyegelan 14 dari 30 ruko di pasar tengah, Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar menolak memberikan komentar.

    "Nanti saja ya, atau coba ditanya ke dewan. Kami menunggu instruksi saja," ujarnya singkat. (yay/c1/whk)

Buka Posko Pengaduan THR

Posted: 01 Jul 2015 09:16 PM PDT

AJI–LBH Pers Lampung–LBH Bandarlampung
BANDARLAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Bandarlampung membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja media kemarin (1/7). Posko pengaduan dipusatkan di kantor LBH Bandarlampung yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 35, Kelurahan Gotongroyong, Tanjungkarang Pusat.

Direktur LBH Pers Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan memediasi antara pihak perusahaan dengan pelapor.

''Karena pemberian THR merupakan hak normatif yang harus diberikan pihak pengusaha kepada seluruh pekerjanya," kata dia dalam siaran persnya kemarin.

Menurut Wahrul, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. pengusaha wajib membayarkan tunjangan, baik dalam bentuk uang maupun yang disertakan dengan bentuk lain.

Sementara, Ketua AJI Bandarlampung Yoso Muliawan mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada perusahaan-perusahaan media agar dapat memenuhi hak THR kepada karyawannya.

"Untuk karyawan yang sudah menjalani masa kerja minimal tiga bulan atau lebih, pihak perusahaan sudah berkewajiban untuk memberikan THR tersebut. Misalnya, jurnalis bekerja delapan bulan, maka besaran THR delapan dibagi 12 bulan kerja plus tunjangan tetap," kata Yoso.

Dia melanjutkan, pengusaha wajib membayar THR sesuai dengan ketentuan. Jika jurnalis itu bekerja di atas satu tahun, maka berhak mendapatkan satu bulan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap.

Yoso memaparkan, perusahaan media wajib memberikan THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Sedangkan bagi pekerja yang terkena PHK dalam kurun waktu 30 hari sebelum lebaran, perusahaan tetap memenuhi hak THR.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 4/1994. "Nah bagi yang tidak mendapatkan THR dapat melapor di sini. Pengaduan bisa dilayangkan via email ke ylbhi.lbh.bandarlampung@gmail.com atau ajibalam@gmail.com," ucapnya. (mhz/rls/c1/whk)

Pegawai Pertanyakan Potongan Insentif

Posted: 01 Jul 2015 09:14 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Belum ada tanda-tanda pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) membayarkan insentif ratusan pegawainya. ''Ya, sampai hari ini (1/7) belum ada tanda-tanda insentif untuk bulan April, Mei, dan Juni akan dibayarkan," aku salah seorang pegawai yang mewanti-wanti namanya untuk tidak dikorankan kemarin.

    Dia menyebutkan, pembayaran insentif tersendat. ''Jadi bukan kali ini saja pembayaran insentif tersendat," ungkapnya. Yang memprihatinkan, sambungnya, kalaupun dibayarkan, insentif yang dia terima tidak utuh alias ada pemotongan. ''Sudah terlambat dibayarkan, masih ada potongan lagi. Tidak ada penjelasan terkait potongan itu. Terus potongan itu untuk apa juga tak ada penjelasan," tuturnya.

    Soal potongan dibenarkan pegawai lainnya. "Pernah ada potongan insentif, tetapi tak dijelaskan secara rinci. Katanya potongan itu untuk membayar utang. Namun tidak jelas itu utang siapa. Tentu ketidaktransparanan ini sangat disayangkan," jelasnya.

    Seperti diberitakan Selasa (30/6), insentif pegawai seharusnya sudah diterima kisaran tanggal 15. ''Seharusnya insentif itu sudah bisa diterima sekitar tanggal 15 ke atas, tetapi tidak tahu kenapa sampai tanggal 30 belum juga dibayarkan," keluh salah seorang pegawai.

    Dia melanjutkan, insentif yang diterima berkisar Rp500 ribu. Itu pun tidak menentu. Terkadang lebih dari itu, namun bisa juga di bawah itu. Namun, meski nilainya terbilang kecil, para pegawai sangat menantikannya.     

    Sementara, Kepala Bagian Humas RSUDAM Esti Comalaria membenarkan bahwa pegawai rumah sakit itu belum menerima insentif periode Mei-Juni 2015. ''Memang benar insentif belum diberikan, karena saat ini rumah sakit sedang ganti sistem," ujarnya. Tentang keterlambatan pemberian insentif, Esti mengaku telah dikonfirmasikan kepada masing-masing kepala ruangan dan tidak ada keluhan dari masing-masing ruangan. ''Insya Allah pada dua hari ke depan, insentif sudah dapat diberikan," janjinya. (cw3/p3/c1/ewi)

 

Gubernur: Ini Prestasi

Posted: 01 Jul 2015 09:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pendapatan Provinsi Lampung per 31 Desember 2014 sebesar Rp4,526 triliun atau 98,90 persen dari target Rp4,576 triliun. Atau naik 16,10 persen dibandingkan realisasi pendapatan di tahun 2013. Demikian penjelasan Gubernur M. Ridho Ficardo dalam rapat paripurna DPRD Lampung dengan agenda  penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung tahun anggaran 2014 di ruang rapat DPRD kemarin (1/7).  

    Ridho menyatakan, jajaran pemerintahannya berhasil memperbaiki keuangan pemprov dari tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung pada  11 Juni 2015 menyusul laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemprov tahun 2014. Sebelumnya, pemprov memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP). ''Ini prestasi bagi pemprov," tegasnya.

    Meski demikian, sambung Ridho, pihaknya terus melakukan pembenahan. Terlebih tahun ini untuk laporan keuangan mulai diberlakukan sistem baru, accrual basic.

    Lebih jauh dia menjelaskan di tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 100,7 persen atau Rp2,274 triliun. Lalu untuk pendapatan transfer Pemprov mendapatkan Rp1,472 triliun atau 96,01 persen dari target. Kemudian untuk pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp779 miliar atau 99,28 persen dari target.  "Kalau dilihat dari penjelasan tadi, rasio PAD dari total pendapatan tahun 2014 mencapai 50,25 persen, naik sekitar 4,85 persen dibandingkan tahun 2013. ini membuktikan proses kemandirian dalam membiayai pembangunan berjalan semakin baik," paparnya.

    Terkait aset Pemprov per 31 Desember 2014 mencapai Rp6,109 trilIun. Terdiri dari aset lancar Rp669,068 miliar; investasi jangka panjang Rp271,506 miliar; aset tetap Rp5,051 triliun; dan aset lainnya Rp117,093 miliar.  Untuk jumlah kewajiban Pemprov sebesar Rp578,268 miliar, yang merupakan kewajiban jangka pendek. "Jadi ekuitas dana sebagai kekayaan bersih Pemprov senilai lima triliunan," bebernya.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Toni Eka Chandra, meminta Pemprov tidak berpuas diri dengan pencapaian tahun 2014. Terlebih memasuki triwulan III tahun 2015, penyerapan anggaran 2015 yang diwujudkan dengan pengerjaan proyek-proyek masih minim. 'Seharusnya penyerapan sudah cukup besar. Jadi memang saat ini Pemprov belum dapat mengajukan rancangan APBD Perubahan 2014. Ini perlu perhatian dari pimpinan," tegasnya. (eka/c1/ewi)

Inflasi Bandarlampung Lampaui Nasional

Posted: 01 Jul 2015 09:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bandarlampung sepertinya harus bekerja ekstra untuk menekan laju inflasi di kota ini. Sebab dalam konferensi pers yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung kemarin (1/7), Kota Tapis Berseri diinformasikan kembali mengalami inflasi sebesar 0,7 persen pada periode Juni 2015.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni 0,66 persen. Bahkan, pencapaian inflasi ini lebih besar dibandingkan inflasi nasional yang hanya 0,54 persen.

"Inflasi terjadi karena kenaikan harga bahan-bahan pokok pada bulan Ramadan," ujar Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana kemarin.

Adhi memaparkan, ada lima kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi. Andil terbesar berasal dari sektor bahan makanan sebesar 0,55 persen, kemudian makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,09 persen.

Lalu, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,03 persen, transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen, dan sandang sebesar 0,01 persen.

Dia menambahkan, dari komoditi yang dominan memberikan andil inflasi di antaranya cabai merah, jeruk, telur ayam ras, sop, beras, ayam hidup, ikan kembung segar, jengkol, apel, dan ketimun.

Sementara berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan yang naik 2,37persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,55persen.

Selanjutnya, kelompok sandang naik 0,14 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan juga naik 0,14 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 0,09 persen, terakhir kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga naik 0,06 persen.

Adhi melanjutkan, inflasi Bandarlampung menempati peringkat ke-30 dari 82 kota yang diamati perkembangan harganya. Dari 82 kota, 76 mengalami inflasi dan hanya 6 yang deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong 1,9 persen, inflasi terendah di Palu 0,03 persen.

"Sementara pada Juni 2015 berdasarkan perhitungan inflasi tahun kalender point to point adalah sebesar 1,68persen dan inflasi year on year (yoy) adalah 8,67persen," paparnya.

Dia berharap, pada Juli 2015 angka inflasi di Bandarlampung tidak sampai 1 persen. "Karena bisa jadi warning untuk Bandarlampung jika inflasi sudah di atas dua digit," terangnya.(ynk/c1/whk)

Lima Polisi Dapat Penghargaan

Posted: 01 Jul 2015 09:13 PM PDT

LIMA personel Polda Lampung mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tanda kehormatan disematkan Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong usai upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-69 tahun 2015 di halaman mapolda setempat kemarin (1/7).

    Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya diberikan kepada AKP Kenny Dominggus. Dia adalah kepala Urusan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Kaurrendiklat) Pengajaran dan Pelatihan (Jarlat) Kemiling Polda Lampung.

"Yang bersangkutan dinilai berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih dalam rilisnya.

Selain Kenny Dominggus, empat personil lainnya dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Pengabdian. Ini merupakan penghargaan kepada anggota polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus menerus. Yaitu selama 32 tahun, 24 tahun, 16 tahun, atau 8 tahun.

Penerima tanda kehormatan itu yakni Kasubbid Provos Bidpropam Kompol Bambang Santoso (Satya Lancana Pengabdian 32 tahun), Kasubbid Pembiayaan Bidkeu AKP Ichwan Hadi (24 tahun), Kasubsi Palang Siesarpras Satbrimob Ipda Ade Kusnadi (16 tahun), dan Brigadir Biro Operasional Bripka Ali Hanafiah (8 tahun). (dna/c1/wdi)