Kamis, 05 Maret 2015

Tahun Depan, Tambah Armada Sampah

Tahun Depan, Tambah Armada Sampah


Tahun Depan, Tambah Armada Sampah

Posted: 04 Mar 2015 08:19 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung berencana menambah armada sampah yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar (DPP). Sebab, armada pengangkut sampah yang tersebar di beberapa pasar tradisional mulai tak memadai tonase kebutuhan dan pengangkutan sampahnya.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan, diperlukan lima unit truk sampah untuk berkeliling di beberapa pasar membantu mempercepat dan sebagai antisipasi jika ada armada sampah DPP yang mengalami kerusakan.

''Pengadaan ini nantinya menggunakan anggaran 2016. Sehingga nantinya, di tiap pasar sudah tidak lagi mengandalkan truk sampah keliling dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam)," katanya.

Selain itu, terus dia, pengadaan ini dimaksudkan agar penanganan sampah di seluruh pasar yang ada di Bandarlampung tidak terlalu lama. ''Nah, sampah-sampah itu nggak boleh menginap. Penuh langsung angkat dan dibuang ke TPA Bakung," terangnya.

Sementara, Kepala DPP Khasrian Anwar mengatakan, pihaknya saat ini baru memiliki 10 truk sampah yang ditempatkan di 10 pasar dan 3 dump truk sampah yang digunakan untuk berkeliling mengambil sampah-sampah yang diletakkan di truk yang ada di setiap pasar.

Sedangkan, pasar yang ada di Bandarlampung jumlahnya ada 13 unit. Untuk itu, jika saat ini sudah ada tambahan dua unit dari Disbertam maka hanya dibutuhkan 3-5 unit lagi untuk digunakan di pasar dan digunakan keliling mengambil sampah yang menumpuk di truk yang diletakan di pasar.

"Maka dari itu, untuk pengiriman sampah ke TPA biasanya digunakan dump truck ataupun kontainer, seperti di Pasar Pasir Gintung kan baru memakai kontainer, belum ada truk yang singgah menetap. Jadi harus bolak-balik diangkat langsung untuk dibuang ke TPA Bakung. Selain itu, ada Pasar Way Halim, dan Pasar Bawah," terangnya.

Untuk itu, jika ditambahkan armada sampah tersebut, lanjutnya, DPP tidak akan ketergantungan dalam pengelolaan pembuangan sampah, terlebih Wali Kota Herman H.N. meminta sampah-sampah tidak boleh menginap.

"Dan nantinya ketika ada armada sampah yang rusak, bisa bergantian dengan banyak persediaan. Untuk itu, hal ini juga kami bekerjasama dengan Disbertam," pungkasnya.

Terpisah, Kabid Kebersihan Disbertam Siswanto mengatakan, pihaknya siap jika nantinya dimintai bantuan untuk mengangkut sampah-sampah di tiap pasar Bandarlampung sebelumnya ditambahkan armada angkutan sampah untuk DPP.

"Tapi Disbertam sudah memberikan dua armada untuk dapat digunakan DPP dalam pengelolaan sampah. Jika, diperlukan bantuan lagi kami siap," tandasnya. (goy/p5/c1/whk)

Dishub Malas!

Posted: 04 Mar 2015 08:15 PM PST

Satlantas Bantah Sudah Dikoordinasikan
BANDARLAMPUNG – Hingga kemarin (4/3), Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung belum juga mengambil tindakan terhadap angkutan kota (angkot) yang bodong atau habis masa berlaku kendaraannya pada 2014 dan tahun ini.

Padahal dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. sudah sering menginstruksikan satuan kerja ini untuk segera menertibkan angkot-angkot bodong tersebut.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandara menilai Dishub malas. ''Ya, ini sama saja menunjukkan Dishub malas! Itu (penertiban, Red) sudah diperintahkan wali kota, kenapa tidak dijalankan?" tanyanya.

Senada disampaikan Sekretaris Komisi III Muchlas E. Bastari. Menurutnya, aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan.

"Karenanya. Dishub jangan terlalu lama menindak angkot bodong. Khawatirnya, angkot-angkot bodong itu banyak yang tidak terlacak sehingga memperparah kondisi angkutan Bandarlampung, sehingga banyak yang mengabaikan keselamatan penumpang," pintanya.

Sementara kemarin, Kasatlantas Polresta Bandarlampung Kompol M. Bhudi Styadi membantah pernyataan Dishub yang sudah berkoordinasi untuk menertibkan angkot bodong yang masih beroperasi di jalanan kota ini.

''Kami siap merazia angkot bodong. Tetapi, kami belum dikoordinasikan oleh Dishub. Sebab dalam razia angkot, Dishub memiliki kewenangan terkait masa izin trayek angkot tersebut. Sedangkan kewenangan kami ada pada kelengkapan surat-menyurat sopir seperti SIM dan kendaraan yakni STNK," jelas Bhudi.

Untuk itu, pihaknya siap mem-backup Dishub dalam menertibkan angkot bodong. ''Ya, kami akan tunggu koordinasi dari Dishub," kata mantan Kasatlantas Polres Lampung Selatan ini.

Sementara penyataan Inspektorat yang akan memeriksa Kadishub Rifa'I beserta jajarannya terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perpanjangan trayek membuat mereka terkesan bersembunyi dari awak media.

Buktinya, awak media yang menunggu Rifa'I di kantornya kemarin sempat kecele. Sebab, Rifa'I yang kemarin menggunakan mobil pribadinya menuju parkiran kantor Dishub memutar arah ketika melihat para wartawan yang menungguinya untuk mewawancarinya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Mawardi pun tidak berada di kantornya. Saat dihubungi melalui telepon selularnya (ponsel), Mawardi menjawab seala kadarnya.

"Ya silaksan saja Inspektorat memanggil untuk meminta keterangan. Kalau soal penertiban angkutan, tanyakan saja ke Kabid Lalu Lintas (Lalin) Iskandar. Sudah ya saya mau salat!" tutupnya.

Sementara, Kabid Lalin Dishub Bandarlampung Iskandar sempat mengangkat ponselnya saat dihubungi, namun ketika mengetahui yang menghubunginya Radar Lampung, Iskandar langsung mematikan ponselnya.

Kemudian saat ditanya kapan Dishub merazia angkot bodong, melalui pesan singkat Iskandar hanya membalas singkat. "Ya, mudah-mudahan," tulisnya.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, apa instruksi yang sudah disampaikan Wali Kota Herman H.N. terkait angkot bodong dan pungli di tubuh Dishub sangat jelas. "Jadi kalau ketauan, akan ditindak!" janjinya.

Untuk itu, kata dia, pemkot berharap bagi semua yang ingin mengurus izin perpanjangan trayek angkot dilakukan sendiri tanpa melalui calo. "Kan, di sana juga sudah ada daftar uang yang wajib dibayar. Kalau diminta lebih jangan mau, laporkan saja segera mungkin ke wali kota," sarannya.

Badri juga berharap kepada korban yang merasa dirugikan untuk segera membantu pemkot memberikan bukti terkait adanya pungli yang dilakukan Dishub.

"Khawatirnya, kalau hanya sekadar omongan kan nggak bisa diproses dan tidak memiliki bukti yang kuat. Maka itu, di sini juga staf ahli dan tenaga ahli sudah diperintahkan menyelidiki informasi pungli ini juga," pungkasnya. (goy/mhz/p5/c1/whk)

Kenaikan Tarif RSUDAM 11-30 Persen

Posted: 04 Mar 2015 08:14 PM PST

Dijamin Lebih Rendah dari RS Swasta
BANDARLAMPUNG – Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) tinggal selangkah lagi. Saat ini, draf usulan kenaikan tarif sudah di meja gubernur, menunggu ditandatangani. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung Subadra Yani, kenaikan tarif berkisar 11-30 persen. ''Ini berdasarkan kesepakatan semua pihak," katanya kemarin.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar menyatakan, kenaikan tarif sudah memasuki proses final. ''Masih di meja gubernur. Masih menunggu proses penandatanganan," ujarnya kemarin.

Zul-sapaan akrabnya-meminta RSUDAM tidak menaikkan tarif sebelum ada keabsahan dari Pemprov Lampung. "Kalau memang sudah naik, tentunya kan itu pelanggaran aturan namanya," jelas dia. Ditambahkan, pemberlakuan tarif baru bisa dilaksanakan setelah usulan diteken Gubernur dan kemudian di undangkan.

Di bagian lain, Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria mengatakan pihaknya masih memakai tarif lama sampai ada aturan pasti dari Pemprov.     Dia memastikan tarif khusus kelas I, II, dan VIP lebih rendah dibandingkan tarif RS swasta. ''Pasien RSUDAM umumnya memakai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jadinya kenaikan tarif ini tidak terlalu berpengaruh. Kecuali pasien itu pindah kelas, tentunya baru dikenakan biaya," bebernya.

    Sementara itu, Kabag Keuangan RSUDAM Nany Ricardini menerangkan, 80 persen pasien menggunakan fasilitas BPJS. Sedangkan sisa 20 persennya merupakan pasien umum.

    Diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif RSUDAM menjadi sorotan kalangan legislatif. Meski sebagian masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, DPRD meminta Pemprov Lampung tetap mengkaji rencana itu secara komprehensif. 

    Harapan ini diutarakan Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura. Dia menyatakan, secara teknis mestinya ada tim yang benar-benar bisa memastikan kajian tersebut. ''Ya, kalau gubernur kan hanya mempertimbangkan di final. Kalau perumusannya, biasanya ada tim yang membahas. Nah, tim itulah yang harus benar-benar jeli. Jangan sampai kebijakan yang diambil merugikan berbagai pihak," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, jika memang nantinya tarif tersebut harus benar-benar naik, pihak RS juga diminta berbenah. Tidak hanya pelayanan yang wajib ditingkatkan. Tetapi, mengenai permasalahan lingkungan yang bersih pun harus juga diperhatikan.

Sebelumnya RSUDAM Lampung masih menunggu kepastian naiknya tarif yang belum disahkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. RSUDAM berjanji akan menyosialisasikan kenaikan tarif kelas I, II, dan VIP kepada masyarakat jika benar tarif dinaikkan. (abd/c1/fik)

Soal Dana Pembebasan Lahan JTTS, Tim Masih Tertutup

Posted: 04 Mar 2015 08:13 PM PST

GUNUNGSUGIH - Tim dari pemerintah pusat dan Pemprov Lampung belum berani blak-blakan soal besaran dana untuk pembebasan lahan seluas 668 hektare (ha) di Lampung Tengah (Lamteng) yang terkena megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    ''Kalau bicara masalah dana, biar nanti PPK (pejabat pembuat komitmen) yang menjelaskan," ujar Ketua Tim II Tauhidi usai sosialisasi pengadaan lahan tol untuk wilayah Kecamatan Gunungsugih dan Terbanggibesar, di aula Kopiah Emas, kemarin (4/3).

    Menurut asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung ini, dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). ''Kami belum tahu berapa dananya. Nanti Pak Edyson (PPK) yang memaparkan," kata Tauhidi.

    Dia menambahkan, terkait ganti rugi lahan nantinya tidak hanya berpatokan pada nilai jual objek pajak (NJOP). Namun lanjutnya, masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan.

    ''Kalau NJOP saja, itu terlalu kecil. Nanti kita juga lihat harga pasar. Itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian hasil musyawarah juga jadi pertimbangan. Jadi kita tidak saklek hanya pada NJOP," tandasnya.

    Sementara, PPK Tim II Edyson mengungkapkan bahwa pembebasan lahan tol Bakauheni-Terbanggibesar, dari pemerintah pusat, melalui Kementerian PU. Edyson juga enggan memberitahukan besaran anggaran untuk pembebasan lahan yang ditargetkan rampung tahun ini.

Menurutnya, mengenai seluruh kegiatan pengadaan tanah mulai dari tahap persiapan, sampai tahap pelaksanaan dan penyerahan akhir semua ada di pusat

"Besarnya tentunya memenuhi undang-undang yang berlaku. Tetapi tidak bisa saya sebutkan berapa jumlahnya, karena kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, untuk besaran nilai ganti kerugian bagi masyarakat yang lahannya terkena jalan tol, Edyson menyebutkan akan ada tim appraisal yang melakukan penilaian. "Namanya Kantor Jasa Penilai Publik," kata dia.

    Jadi, terusnya, harganya nanti adalah harga tertinggi yang ditawarkan. ''Kalaupun nanti ada yang keberatan bisa mengambil langkah ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung," jelasnya. (rid/rnn/p1/c1/adi)

Sidang Gugatan Penyegelan Ruko, Sama-Sama Optimistis

Posted: 04 Mar 2015 08:12 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sidang gugatan penyegelan ruko Pasar Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung dilanjutkan kemarin (4/3). Dalam sidang itu, Pemkot Bandarlampung selaku tergugat dan kuasa hukum pemilik ruko Pasar Tengah selaku penggugat kompak memutuskan agar sidang dilanjutkan pekan depan (11/3) dengan agenda pembuktian dari kedua belah pihak.

Hal ini terjadi saat duplik yang dilakukan pemkot dianggap bisa dilangsungkan ke proses selanjutnya tanpa harus diperbaiki dan menunda persidangan.

Setelah duplik diserahkan ke Ketua Majelis Hakim Marsinta Uli Saragih serta anggota Agus Effendi dan Hastin Kurnia Dewi, Marsinta mempersilakan tergugat membacakan repliknya dan menyakan apakah duplik ingin diperbaiki.

Namun pada akhirnya, kedua belah pihak setuju untuk dilanjutkan, dan hanya melakukan perbaikan sedikit dari penggugat menjadi para penggugat.

Kuasa hukum pemkot dari jaksa pengacara negara Arinto Kusumo mengatakan, pemkot tetap menolak apapun dalil yang digunakan tergugat dalam menggugat keputusan dan apa yang telah dilakukan pemkot kepada pmilik ruko di Pasar Tengah, Tanjungkarang.

"Sidang ini bisa dilanjutkan, karena hanya ada perbaikan sedikit dan tidak terlalu harus merubah seluruh materi duplik atau pun jawaban atas gugatan tergugat. Tadi kan hanya kata penggugat, sedangkan yang menggugat banyak, jadi diganti penggugat," paparnya.

Dia melanjutkan, pada intinya pihaknya membantah apa saja yang dijadikan dasar penggugat dalam memberikan pandangan dan sangkaan kepada kliennya. "Ya, jadi di dalam duplik tadi juga, kami menguatkan eksepsi yang kami sampaikan dan memberikan jawaban-jawaban atas dalil-dalil yang digunakan tergugat dalam sidang ini," tandasnya.

Senada disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah. Menurutnya, saat ini pihaknya telah siap melanjutkan proses sidang.

"Kami akan ikuti, dan kami nyatakan siap membuktikan bahwa tindakan kami ini benar. Selain itu, syarat-syarat formil terkait penyampaian bukti juga akan kami sampaikan untuk mendukung dalil-dalil yang kami sampaikan selama ini," terangnya.

Sementara kuasa hukum pemilik ruko Djohan Suwandi Wangsa mengatakan, pihaknya juga akan membuktikan apa yang menjadikan pembenaran oleh pihaknya pekan depan.

"Minggu depan saja saya sampaikan, kalau saat ini nanti bukti yang kami gunakan premature. Kita hormati saja proses persidangan dan mematuhi semua yang berjaan," tandasnya.

Terpisah, Panitera Muda Perkara Ida Meriati mengatakan, inti persidangan tata usaha negara terkait duplik kemarin adalah jawaban tergugat tetap sama dengan jawabannya semula. Yakni, menolak seluruh materi gugatan oleh penggugat.

"Jadi, penyegelan itu akan tetap dilakukan dan tidak ada perubahan dalam duplik yang disampaikan tadi," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

 

’’Horizon Kooperatif’’

Posted: 04 Mar 2015 08:09 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sikap kooperatif akan ditempuh manajemen Hotel Horizon terkait permintaan beberapa pihak untuk memperbaiki sejumlah bagian bangunannya. Hal ini disampaikan General Manager Hotel Horizon Muhammad Mufrani dalam hearing (rapat dengar pendapat) yang digelar di Komisi III DPRD Bandarlampung kemarin (4/3).

    Dia mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya akan bekerja sama dan kooperatif. Ini dibuktikan dari sikap manajemen yang sejak awal pencanangan pembangunan sudah memenuhi semua syarat. Termasuk masalah perizinan dan dampak pembangunan terhadap lingkungan.

''Ya, sejak awal, kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Kami sudah mengikuti aturan Pemkot Bandarlampung. Namun jika masih ada kekurangannya, kami akan memperbaikinya," tegasnya.

Diketahui, kemarin Komisi III DPRD Bandarlampung menggelar hearing dengan manajemen Hotel Horizon di ruang komisi setempat. Hearing digelar untuk mendengar pendapat manajemen hotel soal dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1993 tentang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Anggota Komisi III Yuhadi menjelaskan, dalam UU No. 36/1993 tentang DAS pada pasal 12 tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas sungai. Namun ada pengecualian asalkan ada rekomendasi dari Dinas PU.  (red/c1/whk)

Suhaili Gantikan Posisi Abdurrahman

Posted: 04 Mar 2015 08:07 PM PST

Kemenag Rolling 39 Pejabat
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar rolling besar-besaran. Tercatat 39 pejabat eselon II mulai level direktur, inspektur, kepala kantor wilayah (Kakanwil), hingga pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam. Termasuk di antaranya Kakanwil Kemenag Lampung Abdurrahman.

    Pria yang baru saja menyelesaikan program doktornya di IAIN Raden Intan Lampung ini dipromosikan menjadi Kakanwil Kemenag DKI Jakarta. Posisinya digantikan oleh Suhaili yang sebelumnya menjabat Kabag TU Kanwil Kemenag Lampung.

    Pelantikan dipimpin langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di auditorium H.M. Rasjidi gedung Kemenag, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin (4/3).

Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar aparat Kemenag memiliki integritas dan kejujuran. Sikap ini sangat penting dimiliki seorang pejabat. "Jika pejabat tidak memiliki integritas dan kejujuran akan mencelakakan diri sendiri

dan merrusak lingkungan kerja," katanya sambil mengutip sebuah hadits yang menyatakan sabda Rasulullah SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya".

Menurut Lukman, seorang pemimpin bisa dimuliakan oleh jabatan. Namun di sisi lain, pemimpin juga bisa dihinakan oleh jabatan. Oleh karenanya, Lukman meminta para pejabat di lingkup Kemenag mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Di samping itu, Lukman juga meminta agar pelayanan perguruan tinggi terus ditingkatkan. "Peningkatan standar mutu akademis harus dilandasi nilai­nilai agama," tandasnya.

Untuk itu diharapkan lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab moral melahirkan pelajar yang bermoral, tanggung jawab, religius dan cinta tanah air. (hyt/c1/fik)

Rabu, 04 Maret 2015

Akuan Kesal, Tineke Diam, M. Sakum Senyum-Senyum

Akuan Kesal, Tineke Diam, M. Sakum Senyum-Senyum


Akuan Kesal, Tineke Diam, M. Sakum Senyum-Senyum

Posted: 03 Mar 2015 11:27 PM PST

Suasana Sidang Dugaan Korupsi Dana Bansos Kematian
Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjadi tempat reuni tiga terdakwa dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) kematian Bandarlampung. Masing-masing Kepala Dinas Sosial (Kadissos) nonaktif Akuan Effendi, Bendahara Tineke, serta tenaga kerja sukarela M. Sakum. Meski disidang di ruang yang sama, ketiganya menjalani dakwaan secara terpisah.

Laporan Syaipul Mahrum, BANDARLAMPUNG

RUANG Kartika PN Tipikor Tanjungkarang tampak berbeda dari biasanya kemarin (3/3). Ya, suasana ruangan tersebut cukup sesak lantaran dipenuhi keluarga tiga terdakwa dugaan korupsi dana bansos.

Tepat pukul 13.00 WIB, majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan serta anggota Sutaji dan Jaini Basyir membuka persidangan yang dibuka untuk umum.

    Sidang pertama dimulai dengan terdakwa Akuan Effendi. Warga Jl. P. Karimun Jawa No. 90 Lk. 1 RT/RW 003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, ini duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU). Akuan yang mengenakan kemeja putih dan celana dasar hitam terlihat rapi.

Dalam dakwaannya, JPU Fahrudin Syuralaga mengatakan, terdakwa Akuan Effendi selaku kepala dinas telah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang telah merugikan keuangan negara.

''Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,'' katanya.

Sedangkan dalam dakwaan subsider, terdakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara.

''Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,'' ujar JPU Arie Apriansyah.

Saat mendengarkan dakwaan, Akuan Effendi terlihat kesal seperti tidak terima dengan isi dakwaan JPU. Benar saja. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan keberatan atas isi dakwaan JPU. Melalui kuasa hukumnya, Yuzar Akuan, terdakwa akan melakukan eksepsi. ''Kami akan melakukan eksepsi,'' katanya.

Setelah sidang ditutup, giliran terdakwa Tinike menjalani persidangan dengan agenda dakwaan. Namun, yang menjadi ketua majelis hakim adalah Sutaji. Mengenakan pakaian hijau tua dan jilbab, terdakwa mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU Fahrudin Syuralaga dan Arie Apriansyah secara bergantian. Terdakwa dikenakan pasal yang sama.

''Perbuatan terdakwa diancam pasal 2 dan 3 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31/1990 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,'' kata JPU Arie Apriansyah.

Berbeda dengan Akuan Effendi, Tinike tidak akan mengajukan eksepsi. Karena itu, Sutaji mengagendakan sidang akan dilanjutkan pada Selasa (10/3) dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. ''Karena terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan pada Selasa (10/3) dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi,'' ujar Sutaji menutup sidang.

Tidak ketinggalan, M. Sakum yang sebelumnya didakwa sama menjalani persidangan lanjutan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi yang dilakukan. Seperti biasa, pria tambun yang murah senyum ini terlihat santai. Dia mendengarkan tanggapan yang dibacakan JPU Tri Wahyu A. Pratekta. ''Pada intinya, jaksa tetap berpegang teguh terhadap dakwaan dan akan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi,'' tegasnya.

Sekadar diketahui, perbuatan ketiga terdakwa berawal ketika pada tahun anggaran 2012 dialokasikan dana hibah untuk uang duka dari APBD Bandarlampung sebesar Rp2,5 miliar. Besaran uang duka Rp500 ribu per kematian yang diserahkan kepada ahli waris. Uang duka ini diperuntukkan bagi 5.000 orang.

Setelah dana cair, Akuan Effendi menyerahkan uang duka kepada Sakum melalui Tineke untuk diserahkan kepada ahli waris yang meninggal dunia pada 2012. Sakum menerima Rp2,386 miliar untuk 4.772 ahli waris. Pada waktu uang diserahkan, Sakum belum mendapat informasi jumlah warga yang meninggal. Karena itu, data kematian warga dimanipulasi dengan blangko kosong bukti kas pengeluaran, permohonan ahli waris, dan surat keterangan kematian dari RT. Dari data kematian warga Bandarlampung sebanyak 4.772, hanya 470 yang disalurkan kepada ahli waris. Totalnya Rp235 juta. Hal ini mengakibatkan kerugian negara Rp2,265 miliar. (c1/whk)

Pemkot Amankan Aset Tanah

Posted: 03 Mar 2015 11:25 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung pada tahun ini berusaha mengamankan aset-asetnya. Terutama tanah yang diduga banyak yang belum terdata dan tersertifikat. Diketahui, dari data di akhir 2013, tanah yang ada di Bandarlampung yang sudah masuk pendataan sebanyak 609 bidang, dengan total aset Rp815.472.871.676.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan, pemkot memang secara bertahap mendata dan membuat sertifikat. ''Saya sudah meminta kepada Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Tamam untuk membentuk tim. Dan, Bagian Hukum membuat dasar hukum serta lainnya. Seperti tanah pemkot yang di Gunung Kunyit untuk bisa segera dipasang patok," ujarnya kemarin (3/3).

Karenanya, mantan Kadispenda Lampung ini berharap secara bertahap semua tanah milik Pemkot Bandarlampung dapat disertifikatkan. "Ini kan karena dulunya banyak yang belum disertifikat maka kita tertibkan supaya nggak diserobot orang," katanya.

Sementara, Sekkot Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, pihaknya tengah bersiap menertibkan aset pemkot yang belum disertifkat tersebut.

"Memang benar, mau disertifkatkan, ini tim sudah ada yang turun mendata, tinggal menunggu percepatan dan prosesnya. Untuk itu, jika semua sudah selesai, maka akan dilakukan sertifkat pada tanah tersebut," terangnya.

Senada disampaikan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Eddy Santoso. Dia membenarkan, pemkot banyak memiliki aset tanah tapi bermasalah karena belum ada sertifikat.

"Untuk itu, perlu ada satu tim yang membahas penyelesaian kasus aset tanah. Kalau tidak diselesaikan, bisa hilang diambil orang seperti di Water From City yang belum disertifikat," ujarnya.

Untuk itu, hal ini perlu dibuatkan tim peneyelsaian aset tanah pemkot, karena jika tidak ada tim dan tidak diselamatkan, aset-aset pemkot tersebut akan hilang.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Sahriwansyah mengatakan, pihaknya saat ini sedang membuat sertifikat 14 bidang tanah diberbagai lokasi di Bandarlampung dan akan terselesaikan satu bulan lagi.

"Sedangkan yang sudah diserahkan ke Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung ada 18 bidang tanah dengan luasan 10 hektare, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sekitar dua pecan lalu," kata dia.

Dia melanjutkan, setelah menyelesaikan 14 bidang tanah tesebut, akan ada 10 bidang tanah yang akan menyusul untuk dibuatkan sertifikat. "Salah satunya aset kita di water front city, itu jalan masuk masih mau kita sertifikasi, ukurannya 350 meter. Ada juga batu putu, aset dari pariwisata," jelasnya.

Diakuinya, total sertifikat yang sudah diserahkan ke BPKAD ada 100 ribu meter atau 10 hektare. "Kita akan cari terus dan telusuri semua aset-aset yang dimiliki pemkot yang belum tersertifikat, setelah itu akan kita selsesaikan pengurusan sertifikatnya," tukasnya. (goy/c1/whk)

Inspektorat Bakal Periksa Kadishub

Posted: 03 Mar 2015 11:22 PM PST

BANDARLAMPUNG – Informasi adanya praktik pungutan liar (pungli) di Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung disikapi serius Inspektorat. Buktinya, Inspektur Bandarlampung Rahman Mustofa menyatakan sudah merampungkan pembentukan tim untuk menindaklanjuti informasi pungli tersebut. Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan timnya adalah memanggil Kadishub Bandarlampung Rifa'i untuk diperiksa.
Sayangnya, Rahman menolak menjelaskan kapan pemeriksaan terhadap Rifa'i. ''Pastinya segera kami panggil," jawabnya.
Dia menjelaskan, tim yang dibentuk dari jajaran Inspektorat itu juga akan meminta kejelasan staf-staf di Dishub Bandarlampung. ''Ya, semuanya yang berkaitan dengan pembuktian informasi itu akan kami periksa," ucapnya.
Terpisah, Rifa'i menyatakan kesiapannya untuk diperiksa Inspektorat. Sebab, ia meyakini di era kepemimpinannya selaku Kadishub Bandarlampung, tidak ada praktik pungli di instansinya.
''Mungkin masa lalu ada, namun saat ini tidak. Karena buktinya memang selama ini tidak ada yang melapor perihal itu dan hanya satu orang yang menyampaikan melalui media," katanya.
Pada kesempatan kemarin, Rifa'i juga menegaskan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan angkot yang sudah habis masa berlakunya. ''Dalam waktu dekat ditertibkan," ucapnya.
Diketahui, pada Jumat (27/2) lalu, salah satu pengusaha angkot Khairullah mengaku diminta biaya lebih saat mengurus perpanjangan dan pembuatan izin trayek angkotnya.
Dia mengaku ditarik biaya Rp330 ribu saat mengurus izin usaha trayek untuk angkotnya yang tahun pembuatannya di atas 2008. Sedangkan di bawah 2008 dikenakan tarif Rp130 ribu. Padahal, tarif resmi perpanjangan trayek angkot hanya Rp90 ribu. Kemudian untuk kartu pengawas, ia juga ditarik Rp35 ribu. Sedangkan seharusnya gratis. (goy/c1/whk)

Belum Kantongi SK, Posisi Tak Jelas

Posted: 03 Mar 2015 11:22 PM PST

BANDARLAMPUNG - Sejumlah pejabat eselon yang di-rolling beberapa waktu lalu, hingga saat ini dilanda kebingungan. Mereka cukup dibuat pusing lantaran belum juga menerima SK (surat keputusan), apalagi posisi yang jelas. Salah satu sumber Radar Lampung yang enggan namanya dikorankan mengatakan, dirinya diliputi keresahan pasca-rolling tersebut.  ''Ya, nggak tahu belum ada kabar untuk SK-nya. Saya juga nggak ngerti," ucap salah seorang pejabat eselon IV di lingkungan sekretariat Pemprov Lampung kemarin.

    Pejabat yang punya cukup kewenangan menjelaskan hal itu, justru terkesan saling lempar. Ketika dikonformasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Edi terkesan tertutup.

    Ketika dikonfirmasi setelah melakukan rapat di ruang Asisten IV Setda Lampung, dirinya terkesan  menghindar ketika diwawancarai sejumlah awak media.

    Beberapa pertanyaan yang dilontarkan hanya ditanggapi dingin sambil berlalu. Dia mengaku permasalahan tersebut, bukan menjadi kapasitasnya dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Asisten IV Hamartoni Ahadis. "Kalau masalah itu, tanyakan saja ke asisten ya. Saya tidak mau melangkahi," kata dia.

    Lantas, Radarlampung kembali mendekati mantan Sekretaris DPRD Lampung tersebut untuk menanyakan apakah sudah ada nama yang mengisi jabatan definitif Kepala Biro Keuangan. Lagi-lagi, ia pun enggan menjawab.  "Enggak, itu sama pak Asisten saja, oke," tukasnya seraya menutup pintu mobil.

    Sementara itu, Asisten IV Pemprov Hamartoni Ahadis juga enggan memberikan komentar lebih. "Jangan tanya ke saya lah lengkapnya. Itu mah ke BKD," terang dia.

    Mengenai masih di Plt kannya Kepala Biro Keuangan Lampung, hal tersebut tidak membuat pelaksanaan kegiatan yang ada di Pemprov Lampung terhambat.

    "Saya kira tidak ada masalah yang prinsip ya, kinerja berjalan normal. Semua itu bisa ditangani kok oleh PLt itu," terang nya.

    Mengenai terhambatnya pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD yang ada dikarenakan belum ditandatanganinya DPA, Hamartoni melanjutkan, mengenai pun seharusnya bisa ditandatangani oleh Plt. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tupoksinya sebagai pengisi jabatan Biro Keuangan.

    "Saya juga tekankan kepada yang menjabat saat ini, ini juga kan masih baru, nah agar membangun sinergi kepada seluruhan skpd.

    Ditanya kapan pastinya ada Kepala Biro Keuangan Definitif, dia belum bisa memastikan hal itu. Pasalnya, meskipun memang untuk pencarian posisi pejabat merupakan tugas dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  dan (Baperjakat), untuk finalnya, mantan Kasatpol-PP Lampung ini mengaku hal itu menjadi kewenangan mutlak Gubernur.

    "Ya nantinya juga pastinya akan ada arah ke sana. Kalau untuk keabsahannya kan itu wewenang pimpinan," tukasnya.

    Lantas, bagaimana dengan Plt yang saat ini menjabat, apakah hal tersebut bisa nantinya ada kemungkinan menjadi Kabiro Keuangan secara definitif? Dikatakan hal itu bisa saja terjadi selagi memang Plt nantinya memiliki kriteria dan persyaratan yang memumpuni.  "Sepanjang tidak menyalahi aturan dan dia memenuhi syarat yah al itu bisa saj dilakukan," kata dia. (abd/p3/c1/adi)

 

 

Konsisten Jaga Lahan Pertanian!

Posted: 03 Mar 2015 10:57 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan produksi padi seperti yang ditargetkan pemerintah pusat sebanyak satu juta ton. Salah satunya dengan meminta pemkab dan pemkot konsisten menjaga lahan pertanian.

     ''Jika kabupaten/kota tidak peduli, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap target capaian produksi padi kita,"  ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Arinal Djunaidi kemarin.

    Dijelaskan, di Lampung ada tiga kabupaten yang menjadi andalan yakni Tuba, Tuba Barat, dan Mesuji.  Dipaparkan dia lahan pesawahan di tiga kabupaten diatas saat ini seluas 5282 hektar (ha). Untuk meningkatkan hasil gabah/beras, pada tahun 2015 menargetkan menambah lahan seluas 633.203 dan di 2016 menjadi 369.631 ha, sehingga total produksi padi bisa mencapai 1.002.834 ton.

    Untuk itu, pemprov mewarning kepada para pemilik lahan pertanian agar tidak mengalihfungsikan ke kegiatan lain. Pasalnya, hal tersebut akan mengganggu target satu juta ton Padi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat terlebih di tahun ini, Pemprov Lampung menambah lahan pertanian sebanyak 5200 hektar.

    Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Distan TPH) Lampung, sebelumnya menyoroti keberadaan lahan sawah di provinsi ini. Distan TPH me-warning pemerintah kabupaten/kota yang ada untuk menjaga lahan sawah.

    Terlebih, lahan perlindungan lahan sawah sudah termaktub dalam Perda No. 17/2013 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). ''Dalam perda itu kan memang sudah tertera. Sudah kesepakatan seluruh kabupaten/kota. Ya, semuanya harus komit dong menjaga lahan pertaniannya," kata Kepala Distan TPH Lampung Lana Rekyanti.

    Dia mencontohkan, di salah satu daerah prioritas pertanian yakni Pringsewu. Dalam rincian perda didapat bahwa Pringsewu harus melindungi 40 hektare lahan pertanian. Faktanya, masih ada saja lahan pertanian yang beralih fungsi.

    Karena itu, menurut Lana, pemkab/pemkot harus membuat perda turunan dari Perda No. 17/2013 tentang LP2B. ''Sekarang ini kan yang di dalam perda itu hanya luasnya. Nah, untuk detail tempat di mana yang dilindungi kan belum ada. Karena itu, ya di masing-masing kabupaten/kota harusnya membuat perda turunan mengani perlindungan lahan pertanian ini," katanya. (abd/p3/c1/adi)

Selasa, 03 Maret 2015

Normalisasi Sungai, Pemkot Siapkan Rp30,7 M

Normalisasi Sungai, Pemkot Siapkan Rp30,7 M


Normalisasi Sungai, Pemkot Siapkan Rp30,7 M

Posted: 02 Mar 2015 08:00 PM PST

BANDARLAMPUNG – Masalah warga yang wilayahnya menjadi langganan banjir akibat sungai meluap segera teratasi. Sebab, pemkot telah memprioritaskan melakukan normalisasi di tahun ini. Bahkan, dana yang disiapkan untuk kegiatan tersebut jumlahnya cukup fantastis. Yaitu mencapai Rp30.708.989.600. Dana ini sudah teranggarkan dalam APBD 2015.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas membenarkan informasi terkait anggaran tersebut. Menurutnya, pada tahun ini dana dari APBD 2015 yang dikucurkan untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) jumlahnya mencapai Rp327.987.786.500. Dari jumlah itu, Rp30.708.989.600 dikhususkan untuk bidang pengairan.

''Saya tidak tahu secara rincinya, namun bisa saja untuk perbaikan sungai, talut, drainase, dan penanganan banjir yang berhubungan dengan saluran air," ujar dia di ruang kerjanya kemarin (2/3).

Terpisah, Kadis PU Ibrahim mengatakan, daerah-daerah yang menjadi wilayah banjir memang dipioritaskan untuk dilakukan peninggian talut dan normalisasi.

Sayang, Ibrahim mengaku lupa daerah mana saja yang akan dikerjakan. ''Tetapi yang jelas, pembangunan tahun ini usulan dari 2014, dan usulan yang 2015 dikerjakan 2016," ujarnya di halaman parkir Pemkot Bandarlampung kemarin.

Menurutnya, daerah yang sering sekali terjadi banjir seperti di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kedamaian dan Kelurahan Waylunik, Panjang merupakan lokasi prioritas normalisasi di tahun ini.

"Untuk di Kedamaian akan dilakukan di bulan ini, sementara Waylunik sudah berjalan. Di daerah lain juga yang sering sekali banjir akan dilakukan bertahap," paparnya.

Namun, kata dia, pemkot belum berniat untuk melebarkan sungai meskipun diakuinya terjadinya banjir juga salah satunya disebabkan karena lebar sungai yang tidak memadai.

"Ideal lebar sungai itu 15-20 meter. Nah, untuk melebarkan seluas itu apakah warga mau memberikan lahannya untuk dilakukan pelebaran? Jika memang mau, kami siap mengajukan kepada wali kota," tegasnya.

 Selain itu, terus dia, jika ada pembebasan lahan, harga lahannya sebisa mungkin sesuai NJOP (nilai jual objek pajak) dan kemampuan APBD.

Pada kesempatan kemarin, ia juga belum bisa memastikan apakah pemkot akan membuat sungai baru sebagai solusi pemecahan aliran sungai agar tidak satu jalur dan membuat di daerah dataran rendah menjadi banjir.

Sebab, kata dia, harus dicek dahulu lokasi yang akan dibuat. Terlebih, Bandarlampung merupakan daerah hunian padat. "Jadi harus dilihat daerah mana yang bisa dilintasi, dan daerah tersebut bisa tidak digunakan. Kalau ada akan saya laporkan ke pimpinan agar ada pembahasan anggaran untuk bisa dijalankan," paparnya.

Senada disampaikan Kabid Perairan Dinas PU Iwan Gunawan. Menurut dia, untuk pemeliharaan perairan memang dilakukan dari hulu ke hilir, sebab banjir merupakan fenomena alam.

"Nah, saat ini lokasi hulunya Bandarlampung kan perbukitan dari Kabupaten Pesawaran. Kalau seperti itu, alangkah baiknya jika ada kerja sama dalam hal ini," tukasnya.

Bentuk kerjasamanya, lanjut dia, seperti menanam pohon di bukit register setempat dan warga dapat menggalakkan sumur biopori sebagai resapan air.

Dia menjelaskan, saat ini, Dinas PU sedang mempersiapkan proses lelang untuk normalisasi beberapa sungai dan perbaikan talud yang akan dilakukan bulan ini. Salah satunya Kali Balok di Kalibalau Kencana.

"Anggaran kita kan terbatas, jadi dicari yang prioritas yakni daerah rawan banjir seperti di Kecamatan Kedamaian, Kelurahan Way lunik, dan Kelurahan Rajabasa. Nanti disusul daerah lainnya," terangnya. (goy/p5/c1/whk)

Harga Elpiji 12 Kg Belum Seragam

Posted: 02 Mar 2015 08:00 PM PST

BANDARLAMPUNG – Harga elpiji 12 kilogram (kg) diputuskan naik Rp5 ribu per tabung mulai 1 Maret. Namun, kenaikan gas dalam tabung berwarna biru itu di Bandarlampung belum seragam. Hal ini terlihat dari pantauan Radar Lampung di agen-agen elpiji yang ada di Bandarlampung kemarin (2/3).

Ivan, pemilik agen elpiji 12 kg PT Sumber Bumi Pratama yang berlokasi di Jl. Kartini, Tanjungkarang Pusat, mengatakan, saat ini ia menjual elpiji 12 kg seharga Rp135 ribu per tabung dari sebelumnya Rp130 ribu.

Menurutnya, belum ada harga resmi yang dikeluarkan dari Pertamina sampai kemarin. ''Kami hanya ikuti harga depo sementara," ujarnya.

Dia menjelaskan, meski mengalami kenaikan, belum terlihat migrasi signifikan pengguna elpiji 12 kg ke ukuran 3 kg. Permintaan juga masih normal.

''Kenaikan kami berlakukan mulai Senin (2/3). Kami juga baru diberi tahu depo bahwa ada kenaikan. Tetapi sejauh ini belum ada komplain dari pelanggan. Mungkin karena kabar kenaikan sudah beredar lebih dahulu," katanya.

Sementara, agen elpiji PT Gas Prima Jaya yang berada di Jl HOS. Cokroaminoto mengatakan, ia menjual elpiji 12 kg sejak kemarin Rp132 ribu. Sebelumnya, ia menjual Rp127 ribu. "Kenaikan baru terjadi hari ini (kemarin, Red)," ujarnya.

Menurutnya kenaikan kali ini dirasa tidak signifikan karena stok elpiji 12 kg di pasaran masih memenuhi kebutuhan pasar. "Dibandingkan kenaikan sebelumnya, harga eceran baru kali ini tidak terlalu signifikan. Selain itu, konsumen yang rata-rata rumah makan dan restoran juga tidak kesulitan mendapatkan elpiji," katanya.

Harga eceran yang tak seragam juga terjadi di toko Restu Berkah yang berada di Jl. Pangeran M Noer. Pemilik toko Edi Supriadi menjual elpiji 12 kg Rp140ribu per tabungnya.

"Saya jual sampai harga segitu karena dari penyuplai sudah tinggi, kisaran Rp137 ribu. Makanya dijual sampai Rp140ribu per tabung," paparnya.

Belum seragamnya harga elpiji 12 kg hingga kemarin memang sudah diketahui pihak PT Pertamina (Persero) Lampung. "Ya, memang mulai hari ini (kemarin) elpiji 12 kg naik. Makanya masih banyak yang bingung harga tetapnya berapa," ujar Sales Eksekutif PT Pertamina (Persero) Lampung Sub Bidang Elpiji III Anca La Egah kemarin.

Anca menyebutkan, kenaikan ini merupakan kali keduanya di tahun ini. Sebelumnya, harga elpiji 12 kg juga mengalami kenaikan pada 1 Januari 2015, harga jual yang sebelumnya Rp127 ribu per tabung menjadi Rp129 ribu per tabung.

"Untuk harga resmi elpiji saat ini menjadi Rp135.300 dari harga awal Rp 130.300 di wilayah Bandarlampung," jelasnya.

Anca juga memastikan di Bandarlampung tidak akan terjadi kelangkaan untuk elpiji 3 kg dan 12 kg. Dia mengatakan, stok elpiji Lampung masih aman dengan kisaran 2.300 metrik ton untuk persediaan Lampung 4 hari ke depan dengan rata-rata konsumsi elpiji Lampung 500 metrik ton per hari.

    Diketahui, elpiji 12 kg pada 19 Januari sempat diturunkan menjadi Rp129 ribu, namun per 1 Maret harganya kembali naik menjadi Rp134 ribu per tabung. (ynk/p1/c1/whk)

Bentuk Tim, Investigasi Dishub

Posted: 02 Mar 2015 07:58 PM PST

Inspektorat Turun Tangan
BANDARLAMPUNG – Tudingan yang disampaikan pengusaha angkutan kota (angkot) terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perpanjangan trayek di Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung direspons Inspektorat.

Diketahui, pada Jumat (27/2) lalu, salah satu pengusaha angkot Khairullah mengaku diminta biaya lebih saat mengurus perpanjangan dan pembuatan izin trayek angkotnya.

Dia mengaku ditarik biaya Rp330 ribu saat mengurus izin usaha trayek untuk angkotnya yang tahun pembuatannya di atas 2008. Sedangkan di bawah 2008 dikenakan tarif Rp130 ribu. Padahal, tarif resmi perpanjangan trayek angkot hanya Rp90 ribu. Kemudian untuk kartu pengawas, ia juga ditarik Rp35 ribu. Sedangkan seharusnya gratis.

Terkait informasi tersebut, Inspektur Bandarlampung Rahman Mustofa berjanji menindaklanjutinya. ''Ya, akan kami tindak lanjuti temuan ini, dan kami bentuk tim untuk mencari kebenarannya," ujar dia kemarin (2/3).

Rahman menegaskan, jika dari investigasi timnya menemukan kebenaran tentang informasi tersebut, maka akan ada sanksi. ''Pasti ada sanksinya jika memang benar informasi itu. Terlebih jika tim menemukan adanya indikasi gratifikasi," tandasnya.

Untuk itu, terus dia, dugaan pungli itu akan ditindak lanjuti. "Kami akan kumpulkan data-datanya dulu, baru kemudian bergerak," janjinya.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Bandarlampung Mawardi saat dikonfirmasi kemarin menyatakan kesiapan instansinya untuk diperiksa instansi mana pun terkait beredarnya informasi pungli tersebut.

Dia juga membantah tudingan terkait Dishub tidak tegas menindak angkot yang telah habis masa berlakunya karena khawatir pengusaha angkot akan membeberkan adanya pungli di instansinya saat mengurus izin dan perpanjangan trayek angkutan.

"Silakan jelaskan siapa oknum Dishub yang dimaksud, apa yang dimaksud kan belum jelas. Kami sudah cek di lapanganm, tidak ada sama sekali yang dituduhkan," tegasnya.

Untuk itu, terus dia, jika memang ada bukti yang real untuk dibawa ke ranah hukum, ia mempersilakan. "Negara kita negara hukum, silakan saja! Kalau dihubungkan dengan angkutan bodong dan pungli itu tidak benar, semua bisa ditindak jika terbukti, kendaraan kan barang bergerak jadi harus disertakan bukti," tandasnya.

Terkait angkutan bodong, kata dia, informasi tersebut sudah diserahkan kepada Bidang Lalu Lintas. "Ini sudah masuk ke ranah lalin (lalu lintas), dan mereka yang berkoordinasi dengan polisi lalu lintas, jadi sudah bukan bidang angkutan lagi. Nah, dalam waktu dekat akan bergerak," ucapnya.

Sementara, Kabid Lalin Iskandar saat diwawancarai terkait kapan razia angkot bodong dilakukan awalnya menolak mengomentari dengan alasan khawatir dimarahi pimpinannya.

"Nggak tahu dan nggak mau statement, bodo amat!," ucapnya.

Namun, saat terus didesak, Iskandar akhirnya bersedia dikonfirmasi. Menurutnya, penindakan terhadap angkot di Bandarlampung sudah rutin dilakukan.

"Sebelum katanya ada angkot bodong saja kami sudah rutin, dan mungkin saja kita operasi lagi secepatnya. Saat ini sedang menunggu apa kata polisi, jika mereka Ok, langsung kita lakukan," ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. seusai menghadiri acara pengukuhan ikatan pensiunan PNS Bandarlampung meminta Dishub segera menindak angkot yang masa berlakunya dipastikan sudah habis alias bodong.

"Tidak bisa tidak, harus berani menindak dan pisahkan soal pungli dengan penindakan untuk penertiban. Harus berani tegakkan UU! Kan ini aturan, jadi harus ditegakkan," tegasnya.

Terlebih, imbuh dia, dirinya sudah mengeluarkan kebijakan yang memberikan tenggat waktu hingga 12 tahun. "Jadi jangan dilanggar lagi dong!" tandasnya. (goy/c1/whk)

Pakai Jamkeskot, Warga Diminta Uang Jaminan

Posted: 02 Mar 2015 07:57 PM PST

BANDARLAMPUNG – Jaminan kesehatan kota (jamkeskot) adalah salah satu program andalan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. dalam bidang kesehatan. Melalui program ini, seluruh warga Bandarlampung baik dari golongan mamu maupun tidak mampu bisa berobat gratis di kelas 3 rumah sakit (RS) yang telah bekerja sama dengan pemkot. Diketahui, RS yang bekerja sama dalam program ini ada 11, baik RS pemerintah maupun swasta.

Sayangnya di lapangan, jamkeskot belum berjalan maksimal. Sebab, ada beberapa RS yang sudah bekerja sama dengan pemkot masih meminta uang jaminan kepada pasien. Bahkan, banyak yang diabaikan hingga ada yang meninggal dunia karena keterlambatan pelayanan.

Hal ini disampaikan tenaga ahli Pemkot Bandarlampung Rahmat Husein dalam rapat koordinasi (rakor) di gedung Semergou kemarin (2/3).

Menurutnya, banyak pengabaian yang terjadi dari RS terhadap pasien asal Bandarlampung yang menggunakan program jamkeskot. Karena itu, ia meminta satuan kerja terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung, mengawalnya dengan baik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijaksanaan wali kota dengan programnya.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita, dan harus di cek agar tidak ada pengabaian dari pihak rumah sakit kepada pasien yang menggunakan Jamkeskot," katanya.

Terlebih, proses dan prosedur yang digunakan sudah tepat yakni, dengan menunjukkan fotokopi KTP dan KK sesuai dengan persyaratan yang diterapkan pemkot.

"Nah, real-nya ternyata masih saja ada yang diminta uang jaminan dalam pelaksanaan di lapangan," tutupnya.

Terpisah, Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengaku selama ini pihaknya selalu mengecek ke RS terkait pelayanan Jamkeskot. Menurutnya, dari hasil pengecekan tersebut, tidak ada keluhan dari pasien.

Dia menduga, keluhan tersebut bukan program Jamkeskot, melainkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). "Karena selama ini keluhan yang selalu disampaikan warga adalah pelayanan BPJS," kata Amran.

Kendati begitu, Amran memastikan akan membentuk tim untuk investigasi dalam menyelidiki dugaan pelayanan buruk Jamkeskot di beberapa RS yang terikat kontrak dengan Pemkot Bandarlampung.

Terkait hal ini, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. langsung mengintruksikan Diskes untuk segera mengimbau RS yang bekerja sama dengan pemkot agar tidak mengabaikan pelayanan Jamkeskot.

"Hal ini juga masih ditemukan di berbagai puskesmas di Bandarlampung, maka itu jika macam-macam saya berhentikan nanti kepala puskesmasnya," ancamnya.

Terkait RS yang melakukan hal yang sama, lanjut dia, pemkot tidak segan-segan mencabut izin bagi RS swasta atas hal ini dan peringatan bagi RS pemerintah.

"Ini kan sudah dibayar pemerintah, jadi layani dengan baik. Yang mau macam-macam cabut saja izin berdirinya. Terlebih kami sudah bayar sesuai aturannya, tolong Diskes dicek lagi informasi ini," pintanya.

Sementara, informasi yang disampaikan Rahmat Husein tersebut kompak dibantah beberapa RS yang bekerjasama dengan pemkot terkait jamkeskot.

Seperti disampaikan Kasubag Humas RSUDAM Esti Comalaria. Dia menyatakan, warga Bandarlampung bisa memakai program Jamkeskot ketika berobat di RSUDAM dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan (KK) tanpa dikenakan uang jaminan.

"Tidak ada uang jaminan! Pasien Jamkeskot hanya tinggal menunjukkan KTP dan KK saja," ujarnya.

Senada disampaikan Direktur Pelayanan Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW) Bandarlampung dr. Arief Yulizar, M.A.R.S. Dia mengatakan semua pasien peserta Jamkeskot Bandarlampung tidak dikenakan uang jaminan, mereka hanya datang menunjukkan KTP dan KK.

"Kecuali saat mendaftar mereka mengaku sebagai pasien umum ternyata mereka pasien Jamkeskot artinya tidak berlaku jamkeskot-nya," jelasnya.

Penyataan sama juga disampaikan Marketing Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandarlampung Desmina. Dia mengatakan baik  pasien jamkeskot maupun umum/pribadi  tidak ada uang jaminan di awal.

"Karena pasien pribadi pun tidak di minta DP (uang jaminan, Red), di Intalansi Gawat darurat (IGD) juga kalau terbukti nanti kita kenakan  sanksi," tandasnya. (goy/gie/p5/c1/whk)

Senin, 02 Maret 2015

Bencana di Sabtu Malam

Bencana di Sabtu Malam


Bencana di Sabtu Malam

Posted: 01 Mar 2015 08:25 PM PST

Ratusan Rumah Terendam Satu Meter
JARUM jam menunjukkan pukul 19.30 WIB. Sabtu malam (1/3) itu, mimik muka Suryadi terlihat sangat gelisah. Penyebabnya, hujan deras  tengah menerpa Bandarlampung, termasuk daerah tempat tinggalnya di RT 3/Lk. 1, Kalibalau Kencana, Kedamaian.

''Alamat ini mah. Pasti nggak bisa tidur lagi malam ini (Sabtu malam, Red)," gumam pria berusia 37 tahun itu dalam hati.

Naluri sebagai kepala keluarga (KK) mendorong langkah kakinya pergi ke belakang rumah. Tujuannya melihat ketinggian air Kali Balok yang berjarak hanya lima meter dari kediamannya.

Selama sepuluh menit, sorot matanya terus memandang debit air sungai yang mengalir deras. Hatinya tambah risau melihat ketinggian air yang terus meninggi.

Akhirnya, ia berbalik menuju ruang tengah tempat keluarganya berkumpul. ''Kalian harus mengungsi ke masjid sekarang. Pasti malam ini rumah kita kebanjiran lagi. Saya tetap di sini menjaga rumah," kata dia kepada keluarganya.

Saat mengantar keluarganya ke luar rumah, terlihat para tetangganya juga akan mengungsi ke masjid yang lokasinya berjarak sekitar 400 meter dari kediamannya. Setelah anggota keluarganya pergi mengungsi, Suryadi dibantu mertuanya Seno membereskan barang-barang elektronik.

Tepat pukul 22.00 WIB, perkiraan Suryadi menjadi kenyataan. Kali Balok meluap dan merendam rumahnya beserta ratusan lainnya. Ketinggiannya bahkan mencapai satu meter.

''Ya, untungnya kami sudah antisipasi Mas. Karena ini selalu terjadi saat hujan lebat datang," katanya kepada Radar Lampung yang pukul 01.30 dini hari itu sedang duduk di tembok depan rumahnya.

Menurut dia, penyebab banjir yang terjadi di kediamannya karena banjir kiriman dari Kecamatan Kemiling dan luasan Kali Balok yang kecil.

"Pasti Mas, setiap Kemiling hujan deras, pasti wilayah kami kebanjiran. Ini sudah terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun," keluhnya.

Senada disampaikan Mbah Seno. Dia mengatakan, biasanya ketika banjir terjadi di malam hari, air baru surut di paginya. "Makanya, warga yang menunggui rumahnya pasti tidak akan bisa tidur," ucapnya malam itu.

Sementara pantauan Radar Lampung kemarin sore, warga tengah bersih-bersih. "Jam 05.00 subuh air baru surut mas, dan jam segitu juga warga baru bisa tidur dengan tenang," kata Masfi (42), warga yang tinggal di bantaran Kali Balok.

Dia juga menyatakan pendapat yang sama dengan Suryadi. Menurutnya, banjir yang terjadi karena kiriman air dari Kecamatan Kemiling.

"Apalagi sungai berbelok-belok, jadi saling beradu. Diperparah lokasi perkampungan siringya kecil. Sehingga, tidak tertampung dan air meluap jadilah banjir dan bisa mencapai 2 meter lebih," kata dia.

Maka dari itu, kata dia, banjir yang terjadi sudah dihapal warga. "Saat terlihat hujan lebat, warga sudah antisipasi dengan mengalihkan barang-barangnya ketempat yang lebih tinggi, dan kemarin banjir penutup di bulan Februari," ujarnya.

Dia mengaku dahulu pernah menyarankan agar talud dibangun lebih tinggi. Namun, kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan dan banjir tetap terjadi meskipun tidak begitu parah.

"Maka dari itu, jika memang ada rencana untuk ditinggikan, maka ketinggiannya bisa kurang lebihnya satu meter lagi, dan jika memang bisa dilebarkan sungai tersebut dan dinormalisasikan lagi. Karena di seberang sana ada tanah kosong yang bisa digunakan pemkot untuk dibeli dan diperluas sungainya," saran dia. (goy/p5/c1/whk)


Segera Berikan Solusi!

Pemkot Bandarlampung diminta segera memberi solusi konkret terhadap bencana banjir yang kerap terjadi di RT 01, 02, dan 03/Lk. 1, Kalibalau Kencana, Kedamaian.

Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandra mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus segera menindaklanjuti dan jangan hanya terkonsen pada satu pekerjaan.

''Nah, berhubung ini akan memasuki musim kemarau, maka segera pikirkan dan sampaikan solusi konkret yang bisa ditawarkan kepada masyarakat," kata dia.

Untuk saat ini, kata dia, intansi terkait dapat menggunakan dana yang ada baik itu bencana dan dana rutin yang memang sudah teranggarkan. "Atau saat ini mereka buat rumusan untuk ditawarkan ke komisi III untuk dibahas apa langkah terbaik yang dapat dilakukan. Apakah itu, normalisasi sungai, pelebaran, atau membuat aliran baru," sarannya.

Saat ini, menurutnya yang harus dilakukan adalah mendengarkan keluhan warga yang ingin terbebas dari banjir. "Coba dengar saran mereka, dan dirumuskan dengan akademisi dan DPRD bagaimana mengatasi banjir di Bandarlampung. Terlebih, di Kedamaian sebagai hilir yang terimbas. Nah, hulunya bisa dicarikan solusi agar tidak semuanya tumpah di Kedamaian," sarannya.

 Senada disampaikan Yuhadi, anggota Komisi III lainnya. Politisi Golkar ini mengatakan, harus ada pemerataan perbaikan dari hulu dan hilir. Lalu, masyarakat juga membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat mampet aliran sungai.

"Pemkot juga segear melakukan normalisasi linier dan tidak sepotong-potong, jadi harus menyeluruh," pintanya.

Sebab, kata dia, sangat sulit untuk membuat aliran sungai baru di Bandarlampung. "Wilayahnya yang perkotaan dan padat sehingga tidak ada lahan, dan biaya yang dikeluarkan pun tinggi. Nah, uang bisa dilakukan adalah normalisasi sungai, peninggian talud, pemantapan dari talud tersebut agar tidak roboh," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Bandarlampung Wisnu mengatakan, pada pertengahan bulan ini pihaknya bersama Dinas PU akan memperbaiki talud di Sungai Kali Balok.

"Kami masih menunggu perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memulai pembangunannya," ungkapnya.

Karena jika cuaca masih hujan, maka perbaikan dan pembangunan yang diharapkan tidak kembali terjadi banjir malah akan merusak bangunan yang didirkan karena seringnya hujan.

"Kami sudah melakukan pengukuran, dan dua titik talud yang jebol juga akan segera diperbaiki. Banjir terjadi juga, karena aliran satu arah dan posos sungai berbelok-belok, sehingga debit dan arusnya kencang membuat air meluap," tandasnya.

Hal tersebut dibenarkan Kabid Bina Marga Dinas PU Azwar. Dia membenarkan, lokasi banjir di Kedamaian tersebut sedang dalam pembahasan.

"Iya benar, ini masih dijadwalkan untuk dilakukan penanganan," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)


Butuh Ruang Terbuka Hijau

KALANGAN akademisi ikut menyumbangkan saran kepada Pemkot Bandarlampung dalam menangani banjir yang kerap terjadi di kota ini. Di antaranya pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan dan Universitas Bandar Lampung Dr. Ahmad Suharyo.

Menurut Dedi, banjir yang kerap terjadi di Bandarlampung, bahkan di lokasi yang sama seperti di RT 01, 02, dan 03/Lk. 1, Kalibalau Kencana, imbas dari banyaknya pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.

''Banyaknya pendiaman terhadap mereka yang melanggar tata ruang. Seperti yang dilakukan kebanyakan industri dan sebagainya," kata dia.

Menurutnya hal ini mengindikasikan adanya pengabaian sisi lingkungan dan kepentingan masyarakat banyak dalam mewujudkan pembangunan.

"Yang menerima getahnya juga generasi yang akan datang. Maka itu, pemkot harus bertanggung jawab atas permasalahan ini dengan mengevaluasi pengajuan pembangunan seperti perumahan dan industri untuk memiliki langkah antisipasi di masa yang akan datang," tandasnya.

Sebentar lagi, terus dia, musim hujan akan berakhir. Maka, pemkot dapat mengevaluasi perbaikan infrastruktur sisi perkotaan yang sangat rentan terjadi.

"Jadi, dari hulu ke hilir harus ada pembenahan. Atau jika pemkot punya kekuatan anggaran dapat membuat daerah strategis agar tidak menjadi pemicu banjir dengan melakukan pembebasan lahan untuk memperluas sungai atau membuat aliran sungai baru sebagai pemecahan aliran sungai," sarannya lagi.

Karena bagamanapun yang namanya banjir jika tidak segera dilakukan tindakan kongkrit untuk mengantisipasi akan terus mengancam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, pemkot perlu menyelamatkan dan menopang ekosistem yang ada di Bandarlampung. "Maka, saya berpikir, pemkot memang harus memiliki kebijakan yang bisa dimulai untuk disusun dan diterapkan hari ini dan seterusnya untuk meminimalisir banjir yang terjadi," tukasnya.

Senada, disampaikan Ahmad Suharyo. Menurut kacamatanya, salah satu solusi mengatasi banjir adalah dengan melebarkan sungai. "Hal ini agar air bisa lancar, lalu dilakukan penertiban rumah-rumah yang ada di bantaran sungai yang mengalami penyempitan, dan mampu mengingatkan kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah sembarang di sungai," sarannya.

Lalu, pemkot juga seharusnya membatasi izin pendirian bangunan di ruang-ruang yang berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau. ''Karena selama ini, di setiap lokasi ruang terbuka hijau pasti dijadikan penimbunan dan pembangunan," kata Ahmad. (goy/p5/c1/whk)

P3ABL Sambangi Pemkot

Posted: 01 Mar 2015 08:24 PM PST

BANDARLAMPUNG – Belum adanya kejelasan nasib angkutan kota (angkot) yang habis masa berlakunya membuat resah Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bandarlampung (P3ABL). Hingga kemarin, P3ABL tetap meminta pemkot tidak menertibkan ratusan angkot yang dibuat pada 2002 dan 2003 tersebut.

Untuk mewujudkan permintaannya itu, P3ABL berencana menyambangi pemkot hari ini (2/3). Tujuannya mengawal revisi Perda Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum di Bandarlampung, yang menurut mereka draf revisinya masih berada di Bagian Hukum Pemkot Bandarlampung.

Humas P3ABL Nusirwan mengatakan. revisi perda tersebut harus sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

"Makanya, besok (hari ini. Red) kami akan menghadap Kabaghukum Wan Abdurahman untuk menanyakan perkembangan revisi perda tersebut. Mungkin sekitar pukul 10.00 WIB," katanya kemarin.

Selain itu, tujuan kedatangan mereka juga untuk meminta agar draft revisi segera dikirim ke DPRD Bandarlampung. ''Kami akan terus berjuang. Angkot itu hidup matinya kami!" tegasnya. (goy/p5/c1/whk)

 

DPRD Sorot Rangkap Jabatan

Posted: 01 Mar 2015 08:24 PM PST

BANDARLAMPUNG - Meski sudah beberapa kali terjadi rolling pejabat di Pemprov Lampung, posisi kepala biro keuangan masih saja belum definitif. Sampai saat ini masih diisi Plt. Indra Budiman yang merupakan Kabag akuntansi biro keuangan.

    Rangkap jabatan ini menuai sorotan dari DPRD Lampung. Pasalnya hingga saat ini, pelaksanaan program kegiatan belum bisa terlaksana di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikarenakan daftar penggunaan anggaran (DPA) belum diteken.

    Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil menyatakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus segera menentukan pejabat eselon yang sesuai dan memiliki kompetensi mumpuni.

    ''Ini kan tugasnya Baperjakat. Harus segera ditentukan yang benar-benar berkompeten agar tidak ada bongkar-pasang jabatan lagi. Artinya kan harus benar-benar jeli memilih orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang itu," kata dia.

    Dia juga menganggap, posisi Kepala Biro Keuangan tersebut merupakan posisi yang sangat berpegaruh bagi kondisi keuangan SKPD Pemprov. Dimana, pelaksanaan kegiatan untuk Program kegiatan di TA 2015 ini jugabergantung kepada posisi tersebut.

    "Nah, padahal kan, APBD Lampung TA 2015 ini sudah di sahkan pada pertengahan tahun 2014 lalu. Namun hingga saat ini sebagian besar belum bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan belum terteken oleh Kabiro Keuangan," kata dia.  

    Sorotan juga keluar dari Anggota Komisi IV BIdang Pembangunan Watoni Noerdin. Dia menganggap, memanga da beberapa SKPD yang amsih belum bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan DPA belum di tandatangani. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh kepada tertundanya program.

    "Nah, sementara, masyarakat ini menunggu dimana juga ada juga Program yang menyentuh kepada masyarakat seperti infrastruktur, investasi dan sebagainya yang memang ini sudah ditunggu," kata dia  

    Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Chrisna Putra mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatinya,  nantinya Pemprov menyegerakan hal tersebut.

    Kalau informasi yang saya dapatkan, ya semuanya sedang dipersiapkan. tentunya kan tiodak sembarangan dan hal ini membutuhkan orang yang benar bnar bverkompeten.," kata dia. (abd/p2/c1/adi)

Kaji Komprehensif Kenaikan Tarif RSUDAM

Posted: 01 Mar 2015 08:19 PM PST

BANDARLAMPUNG - Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) menjadi sorotan kalangan legislatif. Meski sebagian masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, DPRD meminta Pemprov Lampung benar-benar mengkaji secara komprehensif.  

    Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura mengatakan, pemprov harusnya benar-benar mengkaji secara komprehensif kenaikan tarif RS pelat merah ini.

    Dia menyatakan harusnya bisa memanggil pihak RSUDAM dan menanyakan langsung sebenarnya pantas atau tidak kenaikan tersebut.

    Untuk hal ini, imbuhnya, secara teknis mestinya ada tim yang benar-benar bisa memastikan kajian tersebut. ''Ya, kalau gubernur kan hanya mempertimbangkan di final. Kalau perumusannya, biasanya ada tim yang membahas. Nah, tim itulah yang harus benar-benar jeli. Jangan sampai kebijakan yang diambil merugikan berbagai pihk," tandas dia.

    Kemudian lanjut dia, jika memang nantinya tarif tersebut harus benar-benar naik, dikatakan dia pihak RS harusnya benar-benar berbenah. Tidak hanya pelayanan yang wajib ditingkatkan. Tetapi, mengenai permasalahan lingkungan yang bersih pun harus diperhatikan.

    "Tak hanya masalah pelayanan yang belum maksimal. Tetapi mengenai lingkungannya. Kita juga tau kan, mengenali pengelolaan Lingkungan baik limbah dan sebagainya, RS ini masih belum ada di kategori bagus," kata dia.

    Menurutnya, jika hal trsebut juga diperhatikan, maka hal ini uga akan meningkatkan kenyamanan pasien. Dimana, seseoirang yang sakit sangat membutuhkan kondisi lingkungan yang aman nyaman dan tentunya memiliki lingkungan yang bersih.

    "Psikologi juga kan dapat membantu untuk kesembuhan. Siapa yang mau juga berlama-lama di rumah sakit. Kalau memang ini semua terlaksana, kan tempat itu sendiri yang mndapatkan anggapan positif dari masyarakat. Jangan hanya naiknya, saja tapi pelayanan dan kenyamanan kepada pasien idak diperharikan," pungkasnya

    Sebelumnya RSUDAM Lampung masih menunggu kepastian naiknya tarif yang belum disahkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. RSUDAM berjanji akan menyosialisasikan kenaikan tarif kelas I, II, dan VIP kepada masyarakat jika benar tarif dinaikkan.

    Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria mengatakan, gubernur belum menandatangani seluruh draf kenaikan tarif RSUDAM. ''Kami belum tahu kepastiannya. Sebelum dokumen disahkan gubernur, kami masih memakai tarif lama," jelasnya kemarin.

    Terkait besaran kenaikan tarif, Esti belum mau berkomentar dengan alasan belum disetujui oleh gubernur. Hanya, ia mengakui tarif khusus kelas I, II, dan VIP ini dipastikan lebih rendah dibandingkan tarif dari RS swasta.

    ''Pasien RSUDAM umumnya memakai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Jadinya tidak terlalu memengaruhi kenaikan tarif ini. Jadi hanya berlaku pada pasien umum. ''Kecuali kalau pasien itu pindah kelas, tentunya dikenakan biaya konselernya," bebernya.

    Kabag Keuangan RSUDAM Nany Ricardini membenarkan bahwa dengan berkerja sama dengan BPJS, memang ada peningkatan pemasukan pasien RSUDAM hingga 80 persen dari BPJS dan 20 persennya dari pasien umum. (abd/p2/c1/adi)

 

Sabtu, 28 Februari 2015

Tarif RSUDAM Masih Dievaluasi

Tarif RSUDAM Masih Dievaluasi


Tarif RSUDAM Masih Dievaluasi

Posted: 27 Feb 2015 10:12 PM PST

BANDARLAMPUNG - Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) belum final. Pasalnya, secara keseluruhan belum ditelaah dan ditandatangani Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Hingga kemarin, draf kenaikan tersebut masih di biro hukum. Baru dinaikkan kembali ke meja gubernur untuk dievaluasi dan ditandatangani.

    Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Pemprov Lampung Yudhi Alfadri mengatakan, memang draf kenaikan tarif beberapa waktu lalu telah dinaikkan ke meja gubernur untuk ditandatangani. Namun, masih dievaluasi dikarenakan masih ada beberapa berkas yang belum diketahui oleh gubernur.

    ''Kemarin memang sudah naik. Tetapi dikembalikan lagi ke biro hukum. Ada evaluasi. Karena ada berkas terlewat yang tidak ditandatangani oleh Pak Gubernur," terang dia di lingkungan sekretariat pemprov kemarin.

    Dilanjutkan dia, berkas tersebut sudah dinaikkan kembali ke Gubernur untuk di teken dan disahkan. "Hari ini (kemarin, Red) sudah kita naikkan lagi kok ke meja pak Gubernur," kata dia.

    Ditanya mengenai kepastian kapan akan diteken dan disahkan dia mengaku hal tersebut tergantung dari. Gubernur. Jika memang nantinya ada pandangan yang tidak sesuai tentunya akan di evaluasi kembali. Apabila memang Gubernur setuju dengan usulan tersebut, dikatakan dia maka akan langsung ditandatangani.

    "Berdasarkan usulannya, tarif RSUDAM kenaikannya 11 persen. Tapi itu kan banyak lampirannya tebal. Nah, ya tergantung. Kalau pak Gubernur setuju ya langsung ditandatangani,"terangnya.

    Ketika ditanya mengenai detail draft rapergub tersebut, dia mengatakan sebelum ada tandatangan basah dari Sekda, Rapergub tersebut belum bisa dipubikasikan. SbebaSebab kemungkinan masih ada evaluasi kembali.

    "Jadi begini,  nanti setelah keseluruhan draft sudah di lihat dan ditandatangani oleh Gubernur, maka draft tersebut dikembalikan lagi ke Biro Hukum, kemudian diserahkan ke Sekretaris Daerah Lampung untuk di undangkan. Kalau sudah diundangkan, dan ada berita acaranya, baru nantnya bisa dipublish," pungkasnya.

    Namun demikian, ketika dikonfirmasi Gubernur M. Ridho Ficardo memang megaku sudah meneken draft tersebut. Namun memang tidak secara keseluruhan. Item yang ditandatanganinya menurutnya hal tersebut sudah dibahas secara komprehensif dengan berbagai pihak. "Iya sudah, berdasarkan rapat yang komprehensif melibatkan berbagai pihak," singkatnya melalui Blackberry Mesenger, kemarin.

    Ketika ditanya, mengapa tidak secara keseluruhan ditandatangani, dilanjutkan dia secara keseluruhan masih akan dievaluasi dan di telaah agar nantinya, kebijakan yang diambil bisa optimal. "Iya, nanti saya cek lagi," pungkasnya.

    Sementara di RSUDAM, masih terpampang papan tarif yang lama tentang Instalansi Rawat Inap berbagai ruangan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.41 Tahun 2010.

    Wartawan koran ini  mencoba mengkalkulasikan beberapa tarif di Kelas II, I hingga VIP, dimana setiap ruangan tersebut memiliki 16- 17 pelayanan ini jika  benar akan dinaikkan 30 persen seperti disampaikan Direktur Utama (Dirut) RSUDAM Hery Djoko Subadriyo beberapa waktu yang lalu.

    Wartawan koran ini  mengambil sampel 3 pelayanan sama dari 16 – 17 pelayanan yang ada di Kelas II, I maupun VIP.  Misalnya, ruangan Alamanda, khusus kelas II  ada 16 jenis pelayanan untuk jenis pelayanan  jasa sarana dan akomodasi tarif lama sebesar Rp.100 ribu jika tarif dinaikkan 30 persen diperkirakan tarif baru sekitar Rp.130 ribu.

    Selanjutnya, jenis pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis (K) di Kelas II Alamanda sebesar Rp.85 ribu jika dinaikkan 30 persen diperkirakan tarif baru sekitar  Rp. 110.500.

    Kemudian, Jenis Pelayanan Bank Darah di Kelas II Alamanda sebesar Rp. 240 ribu jika dinaikkan 30 persen diperkirakan tarif baru sekitar Rp. 312 ribu.

    Sementara, untuk kenaikan tarif kelas I untuk tiga jenis pelayanan ini, wartawan koran ini mencoba mengkalkulasi di ruang Instalansi Rawat Inap – Ruang Putri Betik Hati (Kelas I)  yakni jasa sarana dan akomodasi awalnya Rp.150 ribu jika dikalkulasikan 30 persen menjadi Rp.195 ribu.

    Untuk Konsultasi Dokter Spesialis (K) tarif awal Rp.100 ribu  menjadi sekitar Rp.130 ribu. Sedangkan untuk pelayanan Bank Darah  awalnya 250 ribu akan dinaikkan menjadi Rp.325 ribu.

    Sedangkan untuk kenaikan tarif Instalanasi Rawat Inap (Kelas Utama/VIP ) misalnya ruang Sudha Nirmala B  ada 17 pelayanan dimana untuk jenis pelayanan jasa sarana dan akomodasi dibagi 3 yakni Jasa sarana dan akomodasi utama I , Jasa sarana dan akomodasi utama II  dan Jasa Sarana dan Akomodasi utama III.

    Wartawan koran ini mencoba mengasumsikan kenaikan 30 persen untuk  Jasa sarana dan akomodasi utama I awalnya Rp250 ribu, jika dinaikkan 30 persen maka menjadi Rp.325 ribu. Sedangkan untuk jasa pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis (K) tarif awal Rp.125 ribu  jika dinaikkan 30 persen menjadi Rp.162.500, sementara untuk jasa pelayanan bank darah  untuk ruang ini yakni awalnya Rp.255 ribu menjadi Rp.331.500.

    Saat konfirmasi ke pihak manajemen RSUDAM,  Kepala bagian hubungan masyarakat, Esti Comalaria menjawab secara diplomatis.  "Untuk wawancara  tarif nanti wawancara langsung sama ibu utary (Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSUDAM Lampung Elitha M Utari (red), saat ini masi proses di pemprov dan belum kembali ke RSUDAM," jelasnya.

    Terpisah. Kasi Promosi Kesehatan sekaligus humas Dinas kesehatan (Diskes) Lampung dr. Hj. Asih Hendrastuti,M.Kes membenarkan Diskes dilibatkan dalam proses penetapan tarif akan tetapi saat ini belum dapat berkomentar soal Pergub tentang pola tarif RSUDAM  karena belum diterima. "Mungkin saja masih berproses di Pemprov jadi belum dapat salinannya," ujarnya. (red/gie/c1/adi)

 

Pemkot Kirim Surat ke DJKN

Posted: 27 Feb 2015 10:12 PM PST

Pastikan Sanggup Bayar Rp2–2,5 Juta per Meter
BANDARLAMPUNG – Tim panitia pengadaan tanah (P2T) Pemkot Bandarlampung alias tim sembilan menggelar rapat internal terkait tindak lanjut persoalan harga tanah untuk pembangunan fly over Jl. Kimaja-Ratu Dibalau kemarin (27/2).

Dalam rapat yang dimulai pukul 09.00-11.30 WIB itu diputuskan bahwa pemkot sanggup membayar pembebasan lahan warga yang terkena dampak pembangunan fly over di kisaran Rp2–2,5 juta.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Azwar mengatakan, untuk proses pembangunan fly over tersebut, pihaknya pada pertengahan Maret menggelar tender.

"Saat ini masih proses persiapan administrasi untuk lelang. Saat ini, data-data terkait penunjang lelang masih dirinci. Nah, pada April mudah-mudahan pembangunan sudah bisa dimulai," janjinya.

Selain itu, kata dia, pengerjaan fly over akan diikuti dengan perbaikan jalan di bawahnya. Sehingga, saat fly over selesai dibangun, jalan di bawahnya pun akan diperbaiki, sehingga dapat dilintasi dengan baik.

"Jadi fly over selesai, jalan di bawahnya pun  selesai diperbaiki. Maka dari itu, saat ini kita sedang berupaya menyelesaikan pembebasan lahannya," katanya.

Terkait luasan pembebasan, Azwar belum dapat memastikan secara rinci. "Nanti akan diukur ulang dan lebarnya yang akan diminta untuk dibebaskan 1-3,5 meter, dan Insya Allah untuk keseluruhannya Rp3 miliar cukup untuk pembebasan, dan ini sudah sesuai perhitungan," ucapnya.

Senada disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah. Menurutnya, dalam kesepakatan rapat pemkot akan mengganti rugi lahan warga lebih dari besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yakni di atas Rp1,474 juta.

Namun, terus dia, pemkot terlebih dahulu akan menyampaikan surat ke  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). ''Angka ini kami nilai rasional dan sudah lebih tinggi dari NJOP. Nah, sesuai kesepakatan tadi, kami terlebih dahulu akan melayangkan surat ke DJKN untuk menyurveinya dan menetapkan harga kewajaran tanah di daerah itu," ujarnya kemarin.

Dia melanjutkan, langkah berkirim surat ke DJKN juga untuk menyikapi permintaan warga yang mematok harga tanahnya sebesar Rp5 juta per meternya.

Menurutnya, harga kewajaran DJKN di lokasi tersebut pun tidak akan lebih tinggi. Mengingat, harga NJOP di wilayah itu adalah Rp1,474 juta. Sehingga diperkirakan besarannya hanya Rp2,5 juta.

"Setelah mendapatkan angka dari DJKN, kami segera menyosialisasikannya ke warga melalui Babinsa dan Babinkamtibnas setempat," terangnya.

Sementara, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam berharap penetapan kesanggupan harga itu disanggupi dan disepakati semua pihak.

"Pembangunan juga sedang dikebut, dan saat ini sudah disediakan Rp3 miliar untuk pembebasan lahan, dan jika memang kurang maka akan diajukan di APBD perubahan," terangnya.

Dia mengimbau warga setempat untuk tidak khawatir terkait imbas pembangunan fly over tersebut.

"Kami akan minta kepada pekerjanya untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan bangunan yang baik. Sehingga, ketika fly over berdiri jalan di bawahnya juga ikut mulus sehingga lokasi usaha di bawahnya tidak mati," janjinya.(goy/whk)

P3ABL Pastikan Melawan

Posted: 27 Feb 2015 10:10 PM PST

Ancam PTUN-kan Pemkot
BANDARLAMPUNG – Instruksi Wali Kota Herman H.N. kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung untuk menertibkan angkutan kota (angkot) yang habis masa berlaku izin operasionalnya tidak membuat ciut nyali para pengusaha angkot.

    Buktinya dari pantauan Radar Lampung kemarin (27/2), angkot-angkot yang bisa tercireni dengan melihat huruf BB di ujung pelatnya itu masih banyak berkeliaran di jalanan kota ini.

Bahkan saat dikonfirmasi kemarin, Ketua Perhimpunan Pengusaha dan Pengemudi Angkot se-Bandarlampung (P3ABL) Daud Rusdi balik mengancam pemkot jika menertibkan angkot-angkot tersebut.

Daud menyatakan bakal menggugat pemkot di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang jika menertibkan angkot-angkot mereka dengan mempelathitamkan atau mematikan operasional angkot. Sebab, menurutnya, 12 tahun masa berlaku angkot yang beroperasi di Bandarlampung adalah versi pemkot. ''Kalau versi kami (P3ABL) adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Karenanya jika pemkot menertibkan, kami akan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi kami menggugat ke PTUN," ancamnya.

Dia menjelaskan, pada UULAJ telah diatur bahwa masa hidupnya angkot bukan dilihat dari masa berlaku yang disesuaikan dengan tahun pembuatan angkot tersebut, tetapi dari kelayakan jalannya.

"Jadi, meski angkot itu sudah tua, tetapi kondisinya masih baik, tidak masalah untuk beroperasi," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam catatan P3ABL, ada 400 angkot berplat BB, dan hingga kemarin masih beroperasi menarik penumpang. "Ya, angkot-angkot itu masih beroperasi, sebab menurut kami angkot tersebut tidak mati, yang bilang mati dan bodong itu kan Dishub! Makanya, jika memang dipaksakan mati, kami akan PTUN-kan!," ancamnya.

     Terpisah, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Bandarlampung Mawardi mengatakan, pihaknya tahun ini tengah merencanakan kegiatan pemutihan dan peremajaan serta tidak menambah lagi angkot.

    "Nah, terkait instruksi wali kota itu akan dijalankan setelah revisi Perda Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum Kota Bandarlampung selesai yang saat ini pembahasannya masih berlangsung," ujarnya.

    Menurutnya, data yang ada di Dishub dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bandarlampung angkot yang terdaftar di Dishub dan Organda adalah 1.233 angkot, sementara yang dan 284 angkot masa berlakunya sudah habis alias bodong.

    "Nah yang masih bisa berjalan hanyalah 949 angkot di 13 trayek yang ada di Bandarlampung. Jadi ini data kami dan organda, kalau yang terdaftar di P3ABL-kan sifatnya hanya paguyuban," katanya kemarin.

    Untuk itu, lanjut Mawardi, seyogyanya hal ini menjadi beban moral P3ABL dengan melaporkan ke Dishub dan sebagai mitra membantu memberikan pemahaman kepada angkot yang sudah mati masa berlakunya. (goy/c1/whk)


''Tunjukkan Orangnya!"

Informasi adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam mengurus perpanjangan izin usaha trayek di Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung membuat geram Wali Kota Herman H.N.

Dia meminta kepada pengusaha angkot menunjukkan siapa saja oknum Dishub yang melakukan pungli tersebut. ''Tunjukkan orangnya! Pasti saya tindak," tegasnya kemarin (27/2).

Mantan Kadispenda Lampung ini meminta kepada pengusaha angkot untuk melaporkan nama-nama oknum Dishub itu kepadanya yang menarik retribusi trayek tidak sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah (perda).

"Ya sudah, dicatat namanya dan kasihkan ke saya. Sebab, saya nggak bisa nyebut si A atau si B, nanti bukan orang tersebut kan kasihan. Bisa juga bukan oknum Dishub, tetapi orang lain yang memang ingin membuat kekacauan," ujarnya.

Sementara, tudingan adanya pungli dalam mengurus perpanjangan izin usaha trayek di Dishub disangkal Kabid Angkutan Dishub Bandarlampung Mawardi.

Pria yang juga menjabat Plt. Sekretaris Dishub ini menegaskan pungli tersebut tidak ada. "Pagi tadi (kemarin, Red) semua pegawai saya kumpulkan. Dan memang kami sudah sesuai mekanisme prosedur yang ada," ujarnya.

Menurutnya hal tersebut memang sudah diantisipasi sejak awal dengan memberikan pengumuman dan pemberitahuan melalui papan yang terpasang di depan loket.

"Sudah kami minta sesuai perda, kan di perda sudah jelas berapa besarannya dan semua bisa membayarnya. Kemungkinan, mereka mengurusnya melalui calo," kilahnya.

Karenanya, untuk mengantisipasi calo-calo tersebut, pada Senin (2/3) setelah rapat koordinasi di pemkot, ia akan mengusulkan kepada Kadishub Rifa'I untuk menggelar rapat pimpinan yang salah satunya membahas permasalahan tersebut.

"Ya, kemungkinan pengusaha angkot mengurusnya melalui calo dalam melakukan perpanjangan izin trayek. Pastinya, saat ini saya bicara apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan demi hukum. Karena negara kita negara hukum," kata dia.

Mawardi mengakui, jika memang ada yang memberikan secara iklhas maka silakan saja uang tersebut diambil. Terlebih, mereka yang tenaga kontrak sukarela yang tidak memiliki gaji.

    "Kalau dikasih dan ikhlas ya tak masalah, kalau meminta-minta dan memaksa pasti tidak boleh dan akan ditindak. Karena, yang terpenting pemberian ikhlas tidak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan, tapi, kinerja harus sesuai," katanya.

    Pada kesempatan kemarin, ia menjelaskan dalam pengurusan pengajuan izin trayek angkot telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Pengajuan Izin Trayek Angkot dan Taxi sebesar Rp300 ribu, bus kecil Rp350 ribu, dan bus sedang Rp450 ribu.

    "Kalau untuk perpanjangan trayek Rp90 ribu disesuaikan perda, sehingga pada perpanjangan tahun berikutnya dikenakan 30 persen sesuai tabel harga pada tahun berikutnya," pungkasnya.

    Sementara, pernyataan Mawardi dibantah Khairul, salah satu pengusaha angkot yang mengaku korban pungli yang dilakukan oknum Dishub.

Dia menegaskan, saat mengurus izin perpanjangan trayek, dirinya dikenakan pungutan Rp330 ribu. "Nominal itu untuk angkot yang tahun pembuatannya di atas 2008. Sedangkan di bawah 2008 dikenakan tarif Rp130 ribu," kata dia.

Karenanya, Khairul menuding Dishub berbohong jika menyatakan tidak ada praktek pungli di instansi tersebut. "Jika memang mau menghadirkan saya, maka saya siap hadir dan memberikan argumentasi. Asalakan, melalui sebuah forum," tandasnya.

Dia menambahkan, dirinya ketika akan memperpanjang izin trayek selalu dipersulit, bahkan ada oknum Dishub yang menyebutkan besaran biaya yang diminta.

"Karena itu, saya siap menunjukkan siapa calonya jika wali kota meminta ditunjukkan. Sebab, saya mengurus izin perpanjangan trayek kala itu tidak melalui calo, saya bayar langsung di kantor Dishub. Saya ini berbicara fakta," tegasnya. (goy/c1/whk)

Harapkan Bisa Go National

Posted: 27 Feb 2015 10:09 PM PST

BANDARLAMPUNG – Lomba kasidah Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Taman Budaya resmi ditutup Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kemarin (27/2). Dalam sambutannya, Herman H.N. berharap kepada pemenang lomba untuk bisa go national. ''Ya, paling tidak bisa muncul di televisi nasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Herman juga mengucapkan selamat kepada pemenang lomba yang diikuti 1.000 lebih anggota majelis taklim yang ada di Bandarlampung tersebut.

Sementara, Ketua Majelis Taklim Rahmat Hidayat Eva Dwiana mengatakan, dalam perlombaan itu, pihaknya menyediakan 3 unit sepeda motor sebagai hadiah utama.

"Sepeda motor dibagikan kepada masing-masing juara satu per kategori," ujarnya kemarin.

Dia mengatakan, perlombaan tersebut menjadi ajang unjuk kreativitas seni budaya Islam. "Sekaligus memberikan kesempatan untuk lebih mempererat ukhuwah Islamiyah antar umat Islam di Bandarlampung," kata dia.

Anggota Komisi III DPRD Lampung ini menambahkan, perlombaan itu dilangsungkan selama 10 hari, yakni dimulai sejak Senin (16/2). "Perlombaan ini digelar oleh Majelis Taklim Rahmat Hidayat bekerja sama dengan Yayasan Dian Esa Semesta. selain beradu dalam tarik suara, peserta lomba juga dituntut bertanding dalam kekompakpan tim juga tata rias dan tata busana," paparnya.

Diketahui, pemenang lomba pada acara tersebut untuk kategori pelajar diperoleh SMAN 1 Bandarlampung, lalu kategori remaja diraih Dzulfa Qor, dan  kategori dewasa dimenangkan oleh Darussyifa. (goy/c1/whk)

Repergub Muatan Lebih Disempurnakan

Posted: 27 Feb 2015 10:08 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pembahasan rancangan peraturan gubenur (rapergub) mengenai muatan lebih terus disempurnakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Ada beberapa tambahan dalam penyempurnaan rapergub tersebut. Di antaranya penambahan rambu larangan di setiap jembatan yang dilintasi oleh jalan provinsi.

    Menurut Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Lampung Adeham, hal itu dilakukan setelah robohnya jembatan akibat dilalui kendaraan yang memiliki muatan lebih. Salah satunya yang berada di Lempuyangbandar, Kecamatan Waypengubuan, Lampung Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurutnya dipasanganya Rambu ini dengan harapan nantinya akan merangsang respon masyarakat untuk membantu petugas yang ada untuk menyaring Kendaraan yang melintas melebihi batas maksimum jembatan.

"Kalau sudah dipasang rambutersebut, harapankami masyarakat juga membantu menghimbau kepada supir yang memiliki mobil bermuatan lebih untuk tidak melintas. Misalnya, kapasitas jembatan hanya 20 tonm, ya mobil yang mlebihi kapasitas itu tdiak beoleh melintas," kata usai rapat, kemarin (27/2)..

Lantas, bagaimaa mengenai sanksi yang akan diberikan kepada oknu supir dan pengusaha nakal mengingat selama ini pengawasan dari Pemprov lampung dinilai masih belum maksimal dalam pengawasan kendaraan bermuatan lebih?

Mantan Kadiskominfo ini mengatakan memang jika untuk menurunkan barang yang ada di mobilyang bermuatan lebih itu membutuhkan kembali biaya. Untuk itu, dikatakan dia lebih efektif memang untuk sanksi kepada supir yang nakal adalah menunda keberangkatan selama satu atau dua hari.

Mengenai kapan diberlakukannya Pergub ini, Adeham belum bisa menjawab lebih. dia berharap bisa secepatnya diberlakukan. Memang masih ada pembahasan yang harus dibahas secara komprehensif.

"Kalau memang semua sudah dibahas, tentu kita akan bertindak kepada plaksanaannya. Nah, nantinya juga teknis Oprasi pemeriksaannya bagaimana. Berbagai pihak juga harus tahu dan dilibatkan, seperti kabupaten kota dan Dirlantas agar tidak menimbulkan polemic di lapangan," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Lampung Minto Raharjo mengatakan, nantinya untuk timbangan Portabel akan diprioritaskan ke-jalan Provinsi yang baru diperbaiki.

Untuk tahap awal nantinya dari 76 ruas jalan dengan panjang sekitar 1.702 kilometer ada delapan titik yang diprioritaskan. Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan secara rinci mengenai titik-titik tersebut.

"Kalau itu nantinya fleksibel. Tergantung kepada Dinas Bina marga. Kalau memang tempatnya sudah dipastikan, mereka koordinasi dengan kami," pungkasnya. (red/c1/adi)

 

DPRD Mesuji–Sekkab Bersitegang di Pemprov

Posted: 27 Feb 2015 10:02 PM PST

BANDARLAMPUNG - Ketegangan terjadi saat pembahasan APBD Mesuji 2015 di ruang rapat Biro Keuangan Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung kemarin. Enam anggota DPRD Mesuji melakukan walk out (WO) dikarenakan tersinggung dengan ucapan Sekkab Mesuji Agus Salim.

    Anggota DPRD itu yakni Iwan Setiawan, Haryati Chandralela, Parsuki, Ruliyanah, Supriyanto, dan Yuliani Rahmi Safitri. Mereka  meninggalkan ruangan itu karena tersinggung dengan ucapan Sekkab.

    ''Kronologisnya saat Pak Iwan menyalami masuk dan menyapa Pak Sekkab, untuk menanyakan kabar setelah berada di Papua. Tiba-tiba Pak Sekkab mengeluarkan kata-kata kasar. Saya juga bingung maksudnya apa, ya akhirnya kami putuskan untuk walk out," kata salahsatu anggota dewan.

    Namun hal itu dibantah oleh Asisten IV Pemprov Bidang Adminsitrasi Umum dan Keuangan Hamartoni Ahadis. Menurutnya, anggota DPRD izin keluar namun tidak kembali ke ruangan rapat.     "Enggak ada apa-apa, bukan Walk Out. Tapi mereka Izin keluar tapi tidak kembali ke ruangan," kata dia.

    Sementara itu mengenai APBD, Pemprov mendeadline Mesuji  segera menyelesaikan rekomendasi penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2015.  Diketahui pendapatan Mesuji Tahun 2015 adalah Rp620.173.194.071, sedangkan proyeksi total belanja APBD Tahun 2015 sebesar Rp708.971.438.122,- yang terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) Rp247.240.014.222,- dan belanja langsung (BL) Rp461.731.423.900,00. Selanjutnya pembiayaan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp88.798.244.051.

    Hamartoni Ahadis mengatakan, bahasan dalam rapat tersebut adalah pengkoreksian setiap item yang diajukan dalam penyusunan draft  RAPBD Mesuji TA 2015 tersebut.

    "Yakni merupakan salah satu dari bagian tata cara penyusunan APBD di setiap Daerah. Nah, disini kami mengevaluasi secara keseluruhan,"terang dia usai rapat).

    Mantan Kasatpol-PP Lampung ini menerangkan, setelah diadakannya koreksi ini, Pihaknya merekomendasikan kepada Mesuji untuk menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari Pemprov.

    Ditanya item apa saja yang menjadi koreksi, memang dia enggan menjabarkan lebih. Namun demikian diantaranya adalah mengenai Perjalanan Dinas.   "Ya pokoknya, untuk Perjalanan Dinas. Mereka harus mengkaji kembali anggaran itu," kata dia.

    Dia berharap tidak ada lagi keterlambatan mengingat dalam dua tahun ini Mesuji selalu tertinggal dalam hal penyuunan APBD.   "Sudah dua tahun ini memang selalu megalami keterlambatan. Kita ingatkan, komunikasi politik harus dilakukan secara harmonis. Harusnya bisa satu bahasa dengan legislatif. kalau tidak kan nantinya akan menghambat pelakasanaan kegiatan," terang dia.

    Dilanjutkan dia, nantinyapihaknya juga akan memonitoring rekomendasi yang diberikan kepad Kab Mesuji.   "Paling tidak nantinya, evaluasi dilakukan Mesuji harus dilakukan. karena kami mendeadline paling tidak dalam 15 hari rekomendasi masing-masing sector APBD harus diselesaikan," kata dia. (red/c1/adi)