Rabu, 17 Desember 2014

DPRD Lampung Turun Tangan

DPRD Lampung Turun Tangan


DPRD Lampung Turun Tangan

Posted: 16 Dec 2014 08:54 PM PST

BANDARLAMPUNG – Fenomena ''mobil goyang" yang terjadi di pelataran parkir Masjid Al-Furqon menuai sorotan berbagai pihak. Bahkan, permasalahan ini menjadi salah satu bahasan anggota DPRD Lampung asal daerah pemilihan (dapil) Bandarlampung saat reses di kantor Wali Kota Herman H.N. kemarin (16/12).

Salah satu yang mengutarakan permasalahan ini adalah Ketua Komisi II Hantoni Hasan. Menurut dia, penataan Masjid Al-Furqon saat ini sudah bagus, terutama dalam hal penerangan.

Namun, lanjut dia, sangat disayangkan masjid yang seharusnya digunakan untuk beribadah, saat ini malah dijadikan tempat muda-mudi nongkrong hingga pagi hari. ''Kita tahu sendiri lah, hal itu terdengarnya sangat negatif," katanya kepada Herman H.N.

Dia melanjutkan, jika dipikir dan dilihat, di sana ada pelang besar bertuliskan Masjid Al-Furqon. "Untuk itu, kalau bisa diawasi, tolong selalu awasi. Tahulah bapak-bapak ini, tidak etis juga tempat beribadah berubah fungsi," tegasnya.

Dia menyarankan, pemkot mencari solusi bagaimana caranya tempat tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, kebudayaan, dan adat, di Indonesia.

"Paling tidak dapat memberikan imbauan dan pengawasan di tempat kita tersebut. Karena mengkhawatirkan itu terjadi di pelataran masjid," sarannya.

Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan, pemkot memang terus berupaya memperindah Masjid Al-Furqon, bahkan untuk dijadikan sebagai ciri khas daerah.

"Makanya, saya sudah instruksikan kepada Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) untuk dijaga sampai subuh," tegasnya.

Dia berharap, adanya pembangunan gerbang masjid nanti, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan hal seperti itu.

Sementara, Kepala Banpol PP Cik Raden menyatakan kesiapannya untuk menempatkan anggotanya hingga subuh dengan menerapkan sistem piket. Dia berharap, jika ada warga yang melihat aksi "mobil goyang" bisa langsung menangkapnya.

"Kalau memang ada silakan tangkap basah. Dan bisa serahkan ke kami atau pun ke polisi," tandasnya.

Terpisah, Ketua RT 23, LK II, Kelurahan Gulak Galik, Telukbetung Utara (TbU) Romli mengakui pihaknya bersama warga pernah melihat ada pasangan muda-mudi tidak keluar-keluar dari dalam mobil yang parkir di pelataran parkir Masjid Al-Furqon selama 15 menit.

"Saat itu, kami langsung menggedor mobil tersebut dan mengusirnya. Pastinya, jika kami menemukan ada yang seperti itu, langsung kami usir," ucapnya.

Sementara, saat ditemui di Masjid Al-Furqon kemarin, penjaga masjid yang mengadu kepada Wali Kota Herman H.N. pada Senin (15/12) menegaskan bahwa pengaduannya tersebut tidak mengada-ada.  

"Setiap malam ada mobil parkir di pelataran parkiran belakang. Kami merasa aneh mobil-mobil itu parkir hingga larut malam. Ngapain pukul 01.00-02.00 WIB di sana, di pelataran sepi yang tidak ada rumah warganya. Kan orang berpikir negatif kalau begitu," tegasnya seraya kembali menegaskan tidak ingin namanya dikorankan.

Karena itu, ia kembali meminta pemkot memperketat penjagaan di Masjid Al-Furqon. "Al-Furqon ini kan tempat ibadah. Kalau begini terus, nanti lama-lama citranya buruk," pungkasnya.

Sebelumnya, mimik kaget tergambar di wajah Wali Kota Herman H.N. kala melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan relief Wali Songo di dinding taman Masjid Al-Furqon sekitar pukul 11.00 WIB, Senin (15/12). Penyebabnya bukan karena pembangunan relief yang asal-asalan, namun lantaran orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu didatangi salah satu penjaga masjid terbesar di Bandarlampung tersebut.

Pria berpeci hitam yang menolak namanya dikorankan tersebut mengadukan adanya perbuatan mesum yang sering terjadi di kompleks Masjid Al-Furqon. Menurutnya, peristiwa itu terjadi ketika anggota Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) selesai menjalankan tugasnya berjaga di masjid tersebut pukul 00.00.

''Nah, saat anggota Banpol PP pulang, sekitar pukul 01.00 beberapa mobil masuk parkiran belakang masjid, Pak," ucapnya kepada Wali Kota Herman H.N.

Menurutnya, setelah mobil-mobil tersebut parkir, beberapa menit selanjutnya terlihat bergoyang-goyang. Karenanya, ia dan beberapa warga yang sering melihat mobil tersebut mengistilahkannya ''mobil goyang".

''Pastinya ini meresahkan masyarakat sekitar Masjid Al-Furqon, Pak Wali," ujarnya.

Mendengar pengaduan dari penjaga masjid tersebut, Herman H.N. seketika memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ibrahim yang mendampinginya saat sidak untuk menganggarkan pembangunan gerbang Masjid Al-Furqon.

''Coba Pak Ibrahim di tahun 2015 nanti kita bangun gerbang di depan jalan masuk Masjid Al-Furqon. Ada dana nggak kita? Kalau nggak ada, nanti kita cari dari pihak swasta," kata Herman H.N. kepada Ibrahim. (cw12/p6/c1/whk)

Usut Proyek Bandara!

Posted: 16 Dec 2014 08:53 PM PST

Sommasi Tuntut Copot Pejabat
Bandarlampung - Solidaritas Mahasiswa Masyarakat Demokrasi (Sommasi) menyambangi Kejaksaan Tinggi Lampung. Mereka mendesak pengusutan perkara dugaan korupsi pembangunan Bandara Radin Inten II. Koordinator lapangan aksi A. Zahriansyah mengatakan, pembangunan Bandara Radin Inten II yang dikerjakan sejak 2013 dilakukan asal jadi. Ada bangunan yang sudah rusak parah, padahal pembangunan menelan biaya yang tidak sedikit.

    ''Apakah memang karena pihak ketiga yang asal bekerja atau kongkalikong agar anggarannya bisa dinikmati bersama? Sudah Rp4 miliar dana yang dikucurkan," ujarnya.

    Demonstran juga menuntut presiden RI mencopot dan mengganti kepala Bandara Radin Inten II. Sekaligus mengajak masyarakat melakukan kontrol sosial untuk pelayanan bandara tersebut.

    Sebelum mendatangi Kejati Lampung, massa Sommasi yang berjumlah 30 orang mengawali aksi dari Tugu Adipura, Bandarlampung.

    Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Sommasi. ''Kita akan tindak lanjuti, namun kita lapor Kajati dulu,'' ungkapnya.

    Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pejabat berkompeten di Bandara Radin Inten II belum berhasil diwawancarai. Radar Lampung berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Lampung Albar Hasan Tanjung dan pelaksana tugas harian (Plh.) Kepala Bandara Eliana via telepon dan pesan singkat, namun tidak dijawab.

    Wartawan koran ini menghubungi Bambang Sumbogo, kepala Bidang Hubungan Udara Dinas Perhubungan Lampung, Namun sama, ia pun tak menjawab.  

    Diketahui, beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah maupun pusat sedang serius menangani perencanaan pembangunan Bandara Radin Inten untuk menjadi bandara national. (why/cw9/cw3/c1/ary)

Pemilik Ruko PTUN-kan Pemkot

Posted: 16 Dec 2014 08:53 PM PST

BANDARLAMPUNG – Aksi penyegelan 51 rumah toko (ruko) yang dilakukan Pemkot Bandarlampung lantaran diduga tidak membayar hak guna bangunan (HGB) pada Selasa (9/12) lalu berbuntut. Sekitar 15 pemilik ruko yang berada di Pasar Tengah, di antaranya Jl. Sibolga, Jl. Bengkulu, Jl. Palembang, dan Jl. Raden Intan, Tanjungkarang Pusat (TkP), menggugat langkah pemkot tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang kemarin (16/12). Gugatan mereka terdaftar dengan nomor register perkara 35/G/2014/PTUN-BL.

Akwan, salah satu pemilik ruko di Pasar Tengah, mengatakan, ia dan beberapa pedagang lainnya telah memperpanjang HGB pada 2009 di zaman kepemimpinan Wali Kota Eddy Sutrisno.

Tetapi, perpanjangan HGB pada 2009 itu tidak diakui saat wali kota dijabat Herman H.N. sehingga mereka kembali diminta untuk membayar HGB.

''Ya, perpanjangan HGB kami pada 2009 itu dianggap tidak sah dan kami harus membayar retribusi. Padahal, sertifikat sudah dicap dan berlaku sampai 2033 dan ada yang 2034. Yang perlu diingat, kami bukannya tidak mau membayar. Pasti kami bayar asalkan prosedur hukumnya benar," tegas dia dalam konferensi pers yang dilakukan di Java Cafe, Telukbetung Barat.

Menurutnya, dengan penyegelan itu membuat nama baik tokonya hancur lantaran isu yang tidak mengenakkan menyebar ke mana-mana. ''Ya, kami seperti dianggap pembangkang. Padahal nyatanya, kami sudah membayar," geramnya.

Sementara Yuli (40), pedagang lainnya, mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan sebagai bentuk perjuangan hak. ''Kami menuntut dan memperjuangkan hak kami sebagai pedagang," kata dia.

Terlebih, lanjutnya, penyegelan tersebut diakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. ''Petugas tiba-tiba datang dan langsung main segel," sesalnya.

Diceritakan, sebenarnya pada tahun lalu, ia mau membayar perpanjangan HGB. Namun, niat tersebut diurungkan karena khawatir adanya isu tentang dana memperlancar urusan. ''Jadinya saya mau membayar sudah takut duluan mendengar itu. Bahkan katanya, uang kelancarannya sampai Rp20 juta," ungkapnya.

Sementara, anggota DPRD Lampung asal daerah pemilihan (dapil) Bandarlampung Hartarto Lojaya yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut mengatakan, pengajuan gugatan ke PTUN Bandarlampung oleh pemilik ruko itu sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan.

Tujuannya untuk membuktikan apakah langkah pemkot telah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku meski dasarnya hanya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 96A tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban atas Pemegang HGB di Atas HPL.

Apalagi, lanjut dia, dengan penyegelan itu, otomatis pedagang tidak bisa beraktivitas karena tempat usaha dan mencari nafkah mereka telah disegel. "Karyawan-karyawan yang bekerja di ruko-ruko itu juga juga ikut dirugikan, karena mereka tidak mempunyai pekerjaan untuk mencari nafkah kepada keluarganya, dan dampaknya Pasar Tengah menjadi sepi sehingga imbasnya juga akan mengganggu perekonomian daerah," paparnya.

Bahkan, menurutnya dampaknya hingga saat ini, para pedagang di Pasar Tengah belum juga dapat membuka rukonya walaupun sudah ada yang diperpanjang hingga 2033 dan 2034 maupun yang belum.

"Untuk itu pedagang mengajukan gugatan untuk menegakan keadilan dan prikemanusiaan melalui PTUN Tanjungkarang untuk menyelesaikan sengketa ini," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatalkan Perwali Nomor 96A/2012. Kemudian Kemendagri akan mengirim surat kepada gubernur untuk segera membatalkan perwali tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 di mana Pasal 251 ayat 2 menyebutkan, gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan/keputusan dari bupati/wali kota.

"Untuk itu para pedagang mengajukan gugatan dalam menegakkan melalui PTUN. Karena pemilik ruko merasa dirugikan," kata dia.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah saat dikonfirmasi menegaskan, penyegelan yang dilakukan pemkot tersebut telah sesuai prosedur.

Menurutnya, penyegelan itu juga sebelumnya sudah dilakukan pengkajian oleh tim. Apalagi, kata dia, pemkot juga sudah melayangkan surat peringatan 1 hingga 3 dan telah dilakukan sosialisasi. Namun, semua itu tak dihiraukan.

Karena itu, ia mempersilakan pedagang untuk menggugat, sebab pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. "Ya, itu haknya mereka. Kami siap," singkatnya.  

Sementara, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung Khasrian Anwar belum berhasil dikonfirmasi terkait gugatan tersebut. Hingga pukul 20.00 WIB tadi malam, telepon selularnya dalam kondisi tidak aktif saat dihubungi.

Diketahui, Pemkot Bandarlampung menyegel 51 ruko yang dianggap mangkir membayar HGB 20 tahun pada Selasa (9/12). Puluhan ruko yang disegel itu terletak di Jl. Sibolga, Jl. Bengkulu, Jl. Palembang, dan Jl. Raden Intan.

Para penyewa ruko yang disegel tersebut tak bisa menunjukkan bukti pembayaran dan perjanjian di atas meterai untuk membayar. Sementara, ada 15 ruko yang memiliki bukti perjanjian dan mau menandatangani perjanjian di atas meterai untuk membayar.

    Penyegelan dilakukan personel Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan diawasi polisi. Total ada 60 personel yang dikerahkan.  "Ada sekitar 66 ruko yang belum membayar kewajiban. Kami sudah menyurati, kasih peringatan 1, 2, dan 3. Namun, surat yang kami berikan tak dihiraukan. Bahkan saat dikumpulkan beberapa waktu lalu, pihak pemilik ruko tidak hadir," kata Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung Khasrian Anwar kala itu.

    Sementara, pada Kamis (11/12), pemkot juga menyatakan langkah penyegelan itu ditempuh berdasarkan Perwali 96A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban atas Pemegang HGB di Atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan).  

    "Kan sudah jelas diatur dalam Perwali Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang HGB di Atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan)," kata Dedi Amarullah dalam konferensi pers di pemkot.

    "Pembayaran HGB ini kan bukan retribusi atau pajak, melainkan uang kewajiban. Kalau pajak atau retribusi ini kan limitatif, objeknya sudah ditentukan di Undang-Undang 28 Tahun 2009. Tapi, item dari HGB ini tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu," imbuhnya lagi.

    Dia menjelaskan, pihaknya membuat Perwali Nomor 96 A Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang HGB di Atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1996. "Di PP 40 ada amanat untuk mengatur dan tata cara pengenaannya dengan membuat Perwali 96.A itu," jelasnya.

Menurut Dedi, awalnya pada 1993 pemkot menggelar perjanjian kerja sama dalam bentuk kontrak kerja bagi tempat usaha dengan PT Bangun Tata Lampung Asri. ''Setelah 20 tahun itu menjadi kewenangan pemkot," ungkapnya. (cw12/p6/c1/whk)

 

Giliran Wali Kota Tagih Pemprov

Posted: 16 Dec 2014 08:51 PM PST

Soal Dana Bagi Hasil Pajak
BANDARLAMPUNG – Belum dibayarkannya dana bagi hasil (DBH) pajak dari Pemprov Lampung ke Pemkot Bandarlampung memantik reaksi Wali Kota Herman H.N.
Saat ditemui di ruang rapat wali kota kemarin (16/12), ia mengharapkan pemprov segera membayar DBH dari pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut untuk triwulan keempat di tahun 2013 dan triwulan keempat di tahun 2014.

''Ya kalau DBH sudah dibayarkan sama pemprov, maka aman pendapatan kita, dan semua kegiatan bisa dibayarkan. Satuan kerja yang belum tercapai PAD juga terus kita dorong agar PAD-nya tercapai, tetapi sesuai potensinya," kata Herman.

Pada kesempatan kemarin, ia juga mendorong satker di Bandarlampung untuk terus menggali potensi PAD (pendapatan asli daerah). Mengingat tahun anggaran 2014 sebentar lagi berakhir.

''Untuk PAD saat ini sudah mencapai 90 persen dari target sebesar Rp438 miliar lebih. Makanya saya tagih ke sana-sini biar akhir Desember ini bisa tercapai semua," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas memastikan APBD Bandarlampung 2015 per 2 Januari sudah bisa digunakan.

''Untuk APBD 2015 saat ini masih dalam proses perda di provinsi. Dan sudah dilakukan revisi. Alhamdulillah dari revisi yang dilakukan tidak ada kegiatan yang dicoret provinsi. Ya hasil closing-nya nggak ada yang dicoret, cuma masalah teknis. Mudah-mudahan per 2 Januari nanti sudah bisa digunakan," harapnya.

Terpisah, Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung Wan Ruslan Abdul Ghani saat dikonfirmasi tadi malam menyatakan sudah pernah mengeluarkan statement mengenai permasalahan tersebut.

"Mengenai itu, pernyataan saya sama dengan sebelumnya. Tidak ada yang berbeda!" jawabnya singkat.

Sebelumnya, pada Jumat (5/12), Wan Ruslan menyatakan DBH untuk 15 kabupaten/kota tahun 2014 belum terealisasi seratus persen. Pemprov Lampung baru membayarkan triwulan dua tahun 2014 sebesar Rp408 miliar. Sisanya Rp315 miliar masih menjadi utang.

Tahap pertama pembayaran bagi hasil ke kabupaten/kota dilakukan pada awal 2014 lalu. Pemprov sudah mentransfer Rp210 miliar. Tahap kedua baru dilakukan awal Desember lalu sekitar Rp198 miliar. 

''Dana bagi hasil tertuang dalam APBD perubahan 2014 sebesar Rp723 miliar. Dalam satu tahun, ada empat kali tahapan pembayaran per triwulan," ungkap dia kala itu.

Dia mengakui , untuk tahapan ke tiga dan ke empat masih belum terbayarkan. Hal ini tertunda dengan alasan, terkendala oleh perubahan kebijakan besaran dana dari APBD murni ke APBDP 2014.

"Artinya memang keterlambatan ini bukan disengaja. Melainkan, memang adanya perubahan kebijakan besaran dana di dari APBD murni ke APBDP naik dari Rp500 miliar menjadi Rp723 miliar," paparnya

Diketahui, pada Jumat (5/12), Pemkot Bandarlampung meminta Pemprov Lampung segera menyerahkan DBH pajak. BPKAD kota menyatakan pemprov baru menyetor DBH satu triwulan.

"DBH triwulan keempat tahun 2013 juga belum dibayar. Dan tahun 2014 baru memproses satu triwulan. Kami juga sudah kirim surat. Bahkan sudah dua kali. Nagih terus kami ini," terang Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas.

Namun, lanjut dia, belum ada surat balasan dari pemprov. ''Hampir seluruh kabupaten dan kota surat keputusan (SK) gubernur baru turun. Hari Senin (1/12) terkait dana bagi hasil untuk satu triwulan tahun 2014," paparnya.

Menurut Trisno, dana bagi hasil yang berasal dari pajak ini tidak dapat ditentukan besarannya. ''Potensi besar naik tiap tahun. Terlebih, pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok," paparnya.

Selain itu, dana bagi hasil lainnya didapat dari jumlah mobil dan motor, konsumsi bahan bakar, pajak buku pemilik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak air permukaan.

''Target bagi hasil dalam hitungan angka kita tahun ini Rp144 miliar. Yang akan dibagikan bulan ini Rp15 miliar. Dan yang sudah masuk triwulan pertama sebesar Rp27,3 miliar di 2014. Jadi baru 42 Miliar dari target keseluruhan," katanya. Dia berpendapat, jika dana bagi hasil tidak masuk, otomoatis ada beberapa kegiatan yang tertunda. (cw12/p6/c1/whk)

Tol Lampung, Pemprov Operasi Senyap

Posted: 16 Dec 2014 08:49 PM PST

BANDARLAMPUNG - Hingga saat ini, belum ada kejelasan pembebasan lahan sepanjang 140 kilometer untuk jalan tol Bakauheni-Terbanggibesar. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau proses pembebasan lahan selesai tahun 2015. Pemprov pun memilih bungkam mengenai perkembangan pembebasan jalan tol Lampung.

Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, progres terus berlanjut. Hanya sengaja dilakukan diam-diam. Tujuannya agar tidak merusak konsentrasi pengerjaan pembebasan lahan.

''Karena ini menyangkut pembebasan lahan, ada hal-hal yang memang tidak mesti dipublikasikan. Saya takut nantinya menghambat penyelesaian land clearing," ujarnya di lingkungan Pemprov Lampung kemarin (16/12).

Arinal melanjutkan, apabila pelaksanaan pembebasan lahan terus diekspos, akan memicu oknum tidak bertanggung jawab memprovokasi kenaikan harga.  ''Nanti timbul polemik baru," katanya.

    Apakah sudah ada dokumen tentang studi kelayakan? Arinal mengaku revisi dokumen perencanaan masih di tangan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

''Besok jika kita sudah terima, baru ada action lebih. Tetapi, tim kita juga kan sudah ada, baik dari BPN dan sebagainya. Kalau masalah revisi dokumen ya itu kan kewenangan kementerian. Kita ini sifatnya hanya koordinasi dan membantu," ujarnya.

Sementara, Project Officer Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbanggibesar Imanullah mengatakan, hingga saat ini hanya bisa menunggu kebijakan dari pemprov. Di mana, juklak-juknis pelaksanaan pembebasan lahan tersebut.

''Kalau untuk pembebasan lahan, kami bukan pelaksana. Tetapi tim pengawas saja. Leading sector-nya  BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kami mendampingi," terangnya. (abd/c1/ary)

 

Bulog Terus Geber OPK

Posted: 16 Dec 2014 08:13 PM PST

BANDARLAMPUNG - Badan Usaha Logistik (Bulog) Divisi Regional Lampung akan melakukan operasi pasar khusus (OPK) di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung kepada sekitar 573 ribu rumah tangga sasaran (RTS). Kepala Bulog Divre Lampung Djoni Nur Ashari mengatakan, OPK ini akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Lampung guna menstabilkan harga beras pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

''Pertimbangannya ya untuk menekan harga di pasaran. Ditambah lagi untuk menghadapi Natal dan tahun baru.  Saya rasa program ini bisa benar-benar menekan harga," terang Djoni di ruangannya kemarin (16/12).

Dipaparkan, Bulog Divre Lampung menyiapkan 8.600 ton beras untuk 573 ribu RTS tersebut.

''Nantinya, setiap kepala keluarga mendapatkan jatah 15 kg dengan harga Rp1.600 per kilogramnya," ujar dia.

Ditanya kapan mulai dilakukan OPK ini, dia mengatakan baru dilaksanakan setelah adanya surat yang dikirimkan dari Kementerian Perdagangan.

"Mudah-mudahan satu atau dua hari ini sudah ada jawaban dari Kementrian. Sehingga semua bisa segera kita laksanakan OPK ini," katanya.

Jika memang sudah menerima surat perintah dari Kementrian, dilanjutkan dia, pihaknya akan segera melakukan OPK tersebut dimulai dari Kota Bandarlampung. Namun, terkait agenda pelaksanaanya dia belum bsia menyatakan dikarenakan masih dalam evaluasi.

"Segera akan kita lakukan jika memang suratnya sudah turun. OPK ini juga kan dijadwalkan hingga 15 januari tahun depan," jelas dia.

Ditanya bagaimana jika mutu beras tidak sesuai standar dan menghadapi penyimpangan mengingat pernah terjadi masalah beberapa kasus tentang ini, Dia mengaku sebelum disalurkan, Beras tersebut sudah dilakkan pengecekan dan penyortiran digudang.

"Apabila masih ditemukan beras yang tidak sesuai dengan standard mutu, kan ada proses penggantian. Bisa laporkan ke Bulog langsung," kata dia.

Dia juga mngaku sudah melakukan tindakan untuk menekan angka penyelewengan beras ini dengan membuka Posko Pengaduan Raskin di setiap Kabupaten Kota yang ada. (abd/c1/ary)

 

Selasa, 16 Desember 2014

RSUDAM Pamer, Warga Geger

RSUDAM Pamer, Warga Geger


RSUDAM Pamer, Warga Geger

Posted: 15 Dec 2014 08:42 PM PST

Lima Ambulans Konvoi Kota
Bandarlampung – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) tengah bergembira. Mereka mendapat bantuan berupa lima unit ambulans untuk operasional. Sayang, euforia RSUDAM ini membuat warga Bandarlampung geger. Lima ambulans, yang tiga di antaranya khusus untuk mobil jenazah ini, konvoi keliling kota dengan sirene meraung-raung.

Di setiap ruas jalan yang dilalui tidak hanya membuat pengguna jalan lain menepi. Warga pun keluar rumah dengan tanda tanya besar, menyangka ada peristiwa.

''Terlalu! Saya kira mereka membawa jenazah atau orang sakit. Tidak tahunya ingin memamerkan kendaraan baru," keluh pengendara motor yang menepikan kendaraannya di Jl. Sultan Agung karena terkejut dengan raungan sirene lima ambulans tersebut.

Diketahui, lima aset baru RSUDAM ini merek Suzuki APV warna silver dengan pelat nomor sementara. Yakni BE 2010 AZ, BE 2011 AZ, BE 2012 AZ. Sedangkan 2 mobil ambulans berpelat BE 2013 AZ dan BE 2014 AZ.

''Semua mobil ini  telah dipersiapkan jauh-jauh hari ini untuk menambah fasilitas rumah sakit yang ada,'' jelas Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum RSUDAM Lampung  Linovski Adam.

Oky – sapaan akrab Linovski Adam mengatakan  bahwa anggaran yang digunakan untuk pengadaan 5 mobil yakni 2 ambulan dan 3 mobil jenazah sebesar  Rp.1.031.180.000 berasal dari anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2014, dimana pengadaan 5 mobil ini  didapatkan melalui proses e-katalog.

Maksudnya,  semua produk dari produsen tercamtum harga tetapnya secara nasional dan periodik di katalagor online, hal ini tentunya sangat memudahkan proses karena dapat meminimalisir penympangan dalam hal harga dan spesifikasi produk.

''Semoga dengan 5 mobil dapat meningkatkan pelayanan RSUDAM khususnya dalam pengadaan mobil ambulan dan mobil jenazah,'' ujar pria yang juga menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ia menambahkan 5 mobil ini dapat digunakan untuk keperluan mendesak karena berdasarkan pengalaman pengoperasian ambulans maupun mobil jenazah terkadang bisa hampir dua bulan sekali perawatan karena kerusakan dalam perjalanan.

 ''Jadi rencana kedepan, untuk pengadaan mobil jenazah maupun mobil ambulans ini akan mengusahakan adanya asuransi untuk perawatan mobil,'' ujarnya Hal ini juga diamini Kepala Instalansi Ambulans Saud.

Sementara Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Fera Christiani menambahkan  bahwa RSUDAM kini mempunyai total 17 mobil  yang terdiri dari 6 ambulan, dan 11 mobil jenazah.

Dari sebelas mobil jenazah yang layak dipakai keluar kota sementara dua. (Diluar mobil baru, red). Sedangkan untuk dalam kota (3), dan yang rusak (3). Sedangkan untuk ambulan pasien ini beroperasi untuk dalam kota (1), diuar kota (1), pusat (1) dan untuk flu burung (1).

Ia juga mengatakan ambulan untuk wilayah RSUDAM dapat digunakan misalnya dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) ke gedung Mahan Munyai ada dipersiapkan ambulan tapi dengan berbagai prosedur.

Penggunaan ambulan dan mobil jenazah RSUDAM, untuk pasien umum dikenakan beberapa biaya seperti dalam  kota dalam provinsi/kilometer Rp.6000.

Sedangkan, luar kota dalam provinsi per kilometer  per pulang pergi  (di luar BBM) Rp2.400, luar provinsi (Sumatera) per kilometer  per pulang pergi (di luar BBM) Rp2.500, dan luar provinsi (Pulau Jawa)/km/PP (di luar BBM, kapal, dan tol) Rp2.500. (gie/p4/c1/ary)

Tertibkan Reklame

Posted: 15 Dec 2014 08:36 PM PST

UNIT Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah (UPT Dispenda) Bumiwaras, Bandarlampung, bersikap tegas terhadap iklan reklame yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kemarin (15/12), instansi ini menertibkan enam reklame yang ada di kecamatan tersebut. Kepala UPT Dispenda Bumiwaras Ahmad Saikon mengatakan, penertiban dilakukan dengan cara mengecat tulisan produk yang tertera pada papan reklame.

''Itu kami lakukan karena mereka tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Bahkan, ada yang sudah setahun tidak membayar. Sedangkan kami sudah memberikan surat peringatan dan teguran lisan, namun tidak direspons," ucapnya.

Menurut dia, penertiban reklame kemarin dipusatkan di Jl. Laksamana Malahayati, Kecamatan Bumiwaras. ''Kami tidak serta-merta menertibkannya. Kami  sudah melakukan teguran lisan serta peringatan satu, dua, dan tiga. Bahkan, ada surat pernyataan untuk ditertibkan ketika mereka tidak membayar," tuturnya. (cw12/p5/c1/whk)

Astagfirullah, Ada ’’Mobil Goyang” di Masjid Al-Furqon

Posted: 15 Dec 2014 08:36 PM PST

Wali Kota Perintahkan Dinas PU Bangun Gerbang
BANDARLAMPUNG – Mimik kaget tergambar di wajah Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kala melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan relief Wali Songo di dinding taman Masjid Al-Furqon sekitar pukul 11.00 WIB kemarin (15/12).

Penyebabnya bukan karena pembangunan relief yang asal-asalan, namun lantaran orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu didatangi salah satu penjaga masjid terbesar di Bandarlampung tersebut.

Pria berpeci hitam yang menolak namanya dikorankan tersebut mengadukan adanya perbuatan mesum yang sering terjadi di kompleks Masjid Al-Furqon. Menurutnya, peristiwa itu terjadi ketika anggota Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) selesai menjalankan tugasnya berjaga di masjid tersebut pukul 00.00.

''Nah, saat anggota Banpol PP pulang, sekitar pukul 01.00 beberapa mobil masuk parkiran belakang masjid, Pak," ucapnya kepada Wali Kota Herman H.N.

Menurutnya, setelah mobil-mobil tersebut parkir, beberapa menit selanjutnya terlihat bergoyang-goyang. Karenanya, ia dan beberapa warga yang sering melihat mobil tersebut mengistilahkannya ''mobil goyang".

''Pastinya ini meresahkan masyarakat sekitar Masjid Al-Furqon, Pak Wali," ujarnya.

Mendengar pengaduan dari penjaga masjid tersebut, Herman H.N. seketika memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ibrahim yang mendampinginya saat sidak untuk menganggarkan pembangunan gerbang Masjid Al-Furqon.

''Coba Pak Ibrahim di tahun 2015 nanti kita bangun gerbang di depan jalan masuk Masjid Al-Furqon. Ada dana nggak kita? Kalau nggak ada, nanti kita cari dari pihak swasta," kata Herman H.N. kepada Ibrahim.

Pada kesempatan itu, Herman juga menginstruksikan Dinas PU untuk membuat relief kaligrafi pada sisi kanan dan kiri tembok yang masih kosong. Hal ini untuk menyemarakkan nuansa islami pada pelataran masjid.

''Nanti buat tulisan Arab juga di temboknya. Doa apa saja yang umum, jangan doa mau makan! Orang-orang sudah banyak yang tahu kalau itu," jelasnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini mengungkapkan, selain mempercantik wajah Masjid Alfurqon, pembangunan relief sejarah Islam dan kaligrafi ini juga bertujuan sebagai wisata edukasi religi.

"Di depan kita buat bacaan salawat, kita juga buatkan relief sejarah khalifah Saidina Umar bin Khattab dan dari Indonesia kita buat tokoh Wali Songo," papar Herman.

Mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung ini menargetkan pembangunan taman religi rampung pada akhir Desember. "Ini tinggal tahap finishing saja. Tinggal menyelesaikan tulisan Masjid Agung Alfurqon dan mengecat kaligrafinya. Jadi nanti yang datang ke sini, bisa berfoto atau nongkrong sambil makan-makan. Tapi harus tetap jaga kebersihan, sama-sama kita jaga aset pemkot ini," ajaknya.

Sementara, Kadis PU Ibrahim menerangkan, untuk pembangunan relief Wali Songo, khalifah, kaligrafi, tulisan masjid agung, dan pembuatan taman, menghabiskan dana sekitar Rp400 juta. "Semuanya menggunakan dana APBD 2014," pungkasnya. (cw12/p5/c1/whk)

Perlindungan terhadap Perempuan Lemah

Posted: 15 Dec 2014 08:34 PM PST

BANDARLAMPUNG – Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi di Lampung dinilai karena lemahnya perlindungan pada kaum Hawa di provinsi ini. ''Undang-undang yang mengaturnya memang ada, namun implementasinya lemah. Masih banyak penyidik yang menggunakan KUHP dalam penanganan kasusnya, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya," ujar Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar Sely Fitriani kemarin (15/12).   

Dia mengatakan, dari data yang dirilis UPT PKTK (Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindakan Kekerasan) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) yang menyatakan ada 307 kasus kekerasan perempuan, belum diketahui jenis kasus yang mendominasi.

Namun pada Agustus dan November tersorot kasus kekerasan seksual jumlahnya mencapai 12. Yaitu perkosaan yang terjadi di bawah umur 18 tahun.

Menurut dia, dari data yang dimiliki organisasinya, setiap tahunnya paling tinggi angka kekerasan perempuan didominasi kekerasan seksual. Pada 2013 saja, kata dia, jumlahnya di Lampung mencapai 332 kasus dari 902 kekerasan. Data ini di-input dari rumah sakit, media cetak dan elektronik, serta korban yang mengadu ke organisasinya.

Karenanya, ia memastikan masih banyak data-data yang belum terungkap. Untuk itu, pihaknya akan merilis di akhir tahun mengenai data yang ada di organisasinya.

Ia juga memastikan organisasinya akan mendorong terbitnya payung hukum berupa UU mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. "Intinya kami lebih menekankan menyegerakan perbaikan yang mumpuni terkait penanganan kekerasan seksual," ucapnya.

Sementara, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung Rindangsari mengatakan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dihadapi di seluruh Indonesia.

"Kejahatan seksual untuk anak memang paling besar. Bahkan, kita sudah berencana pada 2015 akan digalakkan sosialisasi kerja sama dengan Polda dan UPT kemitraan kami," kata dia.

Dia melanjutkan, mitra yang telah bekerjasama dengannya antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A),  dari Polda (unit pelayanan perempuan dan anak), dan rumah sakit dengan UPT Korban Tindak Kekerasan (KTK).

"Jadi rencananya kita akan memperkuat mitra-mitra tersebut mengingat korban seksual terjadi sangat banyak. Bahkan, bukan hanya terjadi di Lampung. Untuk itu, hal ini betul-betul harus diberantas," tegasnya.

Selain itu, pihaknya pun pada 2015 akan berencana membuat Perda korban kekerasan yang sudah, dan akan membuat kekerasan perempuan dan anak secara umum. Mengingat banyak korban seksual dan ada intruksi dari mantan presiden SBY pada 2014.

Diketahui berdasarkan data yang dihimpun dari UPT PKTK RSUDAM, terdapat 307 kasus kekerasan terhadap perempuan pada peroiode Januari-November 2014.

Untuk area pemerkosaan khusus usia di bawah 18 tahun periode Agustus-November mencapai 29 orang, sementara di atas 18 tahun (14 orang). Lalu area kasus pelecehan periode Agustus-November di bawah 5 tahun (5 orang), sedangkan di atas 5 tahun ada 4 orang (selengkapnya lihat grafis, Red).

Kasus ini terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya ekonomi, kurangnya kepedulian pada anak, serta kurang pengawasan orang tua terhadap sarana informasi maupun teknologi pada anak. (cw12/p5/c1/whk)

 

Sebelas SKPD Naik Kelas

Posted: 15 Dec 2014 08:26 PM PST

Predikat Zona Hijau RSUDDT Dikembalikan
BANDARLAMPUNG – Instruksi Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. terhadap jajarannya untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan pelayanan publik akhirnya dipatuhi. Buktinya, sebelas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Bandarlampung dipastikan ''naik kelas" oleh Ombudsman RI perwakilan Lampung (selengkapnya lihat grafis, Red).

    Sebelas SKPD itu tadinya mendapat predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik oleh Ombudsman di semester I. Kemudian dalam pemeriksaan di semester II, sebelas SKPD itu ''naik kelas" dengan meraih predikat zona hijau.

    Kenaikan kelas sebelas SKPD ini ditetapkan dalam bentuk penerimaan penghargaan zona hijau dari Ombudsman di gedung Semergou Pemkot Bandarlampung kemarin (15/12).

Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Zulhelmi mengatakan, SKPD penerima zona hijau harus siap bertanggungjawab atas predikat yang didapat.

"Zona Hijau merupakan zona penghargaan atas kepatuhan instansi atau SKPD dalam memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik serta memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," ujar Zulhelmi.

Menurutnya, pada tahun sebelumnya, Ombudsman R.I. telah menyurvei tentang standar pelayanan publik di 2013 yang diteruskan dengan Monitoring Tahap I pada Juni 2014 dan Tahap II di November 2014. "Penilaian melihat kepada komponen yang tangible (terlihat)," terangnya.

Dia melanjutkan, sebanyak 14 dari 25 instansi yang masuk zona hijau di tahap I tidak lagi dilakukan penilaian di tahap II. Hanya yang zona merah dan kuning saja, sehingga hanya 11 instansi yang masih meraih zona merah dan kuning.

Karena itu, lanjutnya, berdasarkan keputusan pleno Ombudsman R.I. serta dengan mempertimbangan permintaan beberapa instansi di daerah dan khususnya gubernur Lampung yang menginginkan perbaikan dengan segera, maka diadakan kembali monitoring tahap II pada November 2014.

"Dengan harapan, seluruh instansi sudah berbenah, karena terbukti pada hari ini (kemarin, Red), 11 instansi tersebut telah berubah menjadi zona hijau yang artinya telah patuh dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik," paparnya.

Dia menerangkan, program monitoring kepatuhan pemerintah daerah terhadap undang-undang pelayanan publik ini sudah masuk ke Bapenas  "Monitoring kepatuhan tentang standar pelayanan publik pada 2015 akan diarahkan ke kabupaten/kota di luar Bandarlampung, sementara khusus untuk Provinsi Lampung dan Bandarlampung akan dilakukan monitoring implementasi dari standar pelayanan dan melihat kepada kepuasan pengguna layanan," ungkapnya. 

Pada kesempatan kemarin, Zulhelmi juga menginformasikan, predikat zona hijau Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) yang sebelumnya dicabut, akhirnya dikembalikan.

''Status zona hijau yang pernah diraih RSUDDT pada 2013 dan telah dicabut karena suatu peristiwa yang sebetulnya sangat tidak kita inginkan. Saat ini, status tersebut telah dikembalikan melalui sidang pleno Ombudsman RI dengan mempertimbangkan aspek yuridisnya, yakni pelaku telah dijatuhi hukuman dengan kekuatan hukum tetap, sehingga RSUDDT telah kembali meraih zona hijau" tegasnya. 

Namun, kata dia, pengembalian itu juga sesuai dengan hasil monitoring Ombudsman Tahap II di 2014 yang menunjukkan RSUDDT tetap menunjukkan kepatuhannya terhadap penyelenggaraan komponen standar pelayanan publik.

Zulhelmi juga menekankan pentingnya implementasi dari standar pelayanan yang sudah terpasang.  Bahkan, instansi harus siap untuk dicabut predikatnya jika, terbukti di kemudian hari tidak konsisten dengan ketentuan yang ada.

Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N menyatakan, predikat zona hijau yang diterima SKPD merupakan ujian bagi SKPD tersebut. "Jangan bangga dulu dengan zona hijau yang sudah diraih. Ini ujian agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan sehingga ke depan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan lebih baik kepada masyarakat," ucapnya.

Herman menjelaskan, ke depan pemkot akan membuka lima telepon saluran untuk pengaduan tentang pelayanan publik. "24 jam masyarakat dapat mengadukan berbagai keluhan tentang pelayanan di Bandarlampung. Kita juga akan jadwalkan petugas piketnya," pungkasnya. (cw12/p5/c1/whk)

Ombudsman Pantau RSUDAM

Sementara, Ombudsman perwakilan Lampung kemarin juga meninjau pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM). Peninjauan dalam rangka melihat pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh Asisten Ombudsman Lampung Dodik Hermanto dan Hardian Ruswan.

Pantauan Radar Lampung, saat meninjau, keduanya ditemani Kepala Instalansi Sanitasi RSUDAM Diana Sari dan perwakilan Bagian Perencanaan RSUDAM Zaim.

Kala itu, kedua perwakilan Ombudsman mendapati WC yang rusak saat memantau ruang kelas C, ruang obstetri, dan ruang Delima. Lalu pada kelas III ruang Gelatik dari 5 kamar mandi, 3 di antaranya rusak, dan sampah menumpuk di ruangan tersebut.

"Sampah biasanya diangkut dua kali, pertama pukul 08.00-11.00 WIB, lalu 14.00-16.00," kilah Diana Sari menjawab pertanyaan.

Tidak hanya itu, Ombudsman juga mendapatkan keluhan pengunjung di Ruang Murai terkait ruangan tersebut yang banjir selama dua pekan, namun baru dibersihkan kemarin.

Terkait hal ini, Diana kembali berkilah akan berkoordinasi dengan petugas kebersihan.

Hardian mengatakan, peninjauan RSUDAM dilakukan sebagai bentuk inisiatif Ombudsman menindak lanjuti informasi berbagai media khususnya dalam pelayanan  penanganan fasilitas kamar mandi kelas III RSUDAM sejak Juli-Desember 2014.

Yakni fasilitas toilet, di mana dari 7 ruangan yang dipantau, kamar mandi di ruangan kelas III seperti Kutilang, Kenanga, Murai, Gelatik, Bougenvile, Delima Nuri, dan Anyelir.

"Ada fasilitas yang perlu dibenahi, kami masih menjumpai toilet mampet, air tergenang. Itu semua menjadi bagian sanitasi karena kita mendapatkan informasi bahwa RSUDAM juga hanya mempunyai dua petugas sanitasi," jelasnya.

Dia menjelaskan, terkait kebersihan, RSUDAM hanya memiliki 100 petugas kebersihan, sementara idealnya jumlahnya harus mencapai 147 orang. Karenanya,  menyarankan RSUDAM menambah petugas kebersihan.(cw12/gie/p5/c1/whk)

Sebelas SKPD Penerima Zona Hijau Tahap II
Dinas Pendidikan
Dinas Perhubungan
Dinas Sosial
Dinas Pengelolaan Pasar
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga
RSUDDT
BPMPK
Diskoperindag
Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumber: Ombudsman RI perwakilan Lampung

Rekrutmen CPNS, Pemprov Malu-Malu

Posted: 15 Dec 2014 08:26 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pencabutan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2015 oleh pemerintah pusat masuk pantauan Pemprov Lampung. Namun, mereka ''malu-malu" untuk mengajukan kuota atau tidak. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Sudarno Edi mengatakan belum mau berspekulasi. Sebab, hal itu baru sebatas pemberitahuan di media. Artinnya, sewaktu-waktu bisa ada perubahan.

    ''Kan baru rencana. Itu pun pemberitahuan di media. Kita tidak mau berspekulasi lebih lah," ujar Sudarno di ruang kerjanya kemarin (15/12).

Untuk saat ini, menurutnya, PNS yang dimiliki Provinsi Lampung masih dikatakan ideal dengan angka 8.247 orang. Ditambah lagi dengan undang-undang tentang aparatur sipil negara yang menambah masa jabatan PNS selama dua tahun.    ''Kalau untuk saat ini, saya rasa masih dalam angka ideal ya. Karena setiap instansi sudah terbagi dalam struktur dan bidangnya masing-masing," kata dia.

Tetapi, meski dalam angka menunjukkan ideal, dia mengaku untuk memaksimalkan kinerja pemprov, baik dalam pelayanan dan kinerja, Lampung masih sangat butuh SDM terutama dari tenaga kesehatan dan akuntansi.

"Ya kedua komponen itu yang sebenarnya keberadaannya belum merata.  Untuk tenaga kesehatan masih banyak pelosok-pelosok yang belum terjamah keberadaannya. Kemudian tenaga akutansi, ini setiap satuan kerja kan memang butuh mereka ditambah lagi saat ini kan sedang mengedepankan sistem akrual basic," terangnya.

Untuk tahun 2014 dan 2015 ini memang menurutnya masih dalam angka aman. Dikarenakan brdasarkan data yang ada, belum ada angka pensiun.

Menurutnya, jika moratorium ttap dilaksanakan akan terasa di tahun 2016 mendatang. Dikarenakan ada 364 PNS di Provinsi Lampung akan memasuki masa Pensiun.

Dipaparkan Sudarno Sebanyak 364 PNS di dari seluruh Kabupaten kota di Provinsi Lampung akan pensiun pada 2016 mendatang. Untuk golongan II, sebanyak 50 pegawai, kemudian untuk golongan III sebanyak 290 pegawai, dan golongan IV sebanyak 54 pegawai.

Terkait imbauan dari Kemenpan-RB yang menyatakan Usulan Kuota dari masing-masing daerah akan diperketat, kemudian  Pemda yang memiliki belaja pegawai sekitar 70 persen untuk belanja pegawai tidak akan mendapat jatah kuota pns, dia mengaku hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

"Ya kita lakukan penataan pegawai. Sperti misal di kabupaten A sudah kelebihan pegawai, ya akan di pindahkan ke kabupaten B atau lainnya agar bisa terjadi keseimbangan dalam belanja tak langsung di setiap daerah ini," kata dia. (abd/p4/c1/ary)

 

Tawarkan Lima Solusi Menara Siger

Posted: 15 Dec 2014 08:17 PM PST

Kalianda – Terkait polemik penggunaan lahan Menara Siger antara PT ASDP dengan pemerintah provinsi, anggota DPRD Lampung Toni Eka Chandra  menawarkan lima solusi. Pertama, ASDP sebagai badan usaha dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah berupa lahan yang telah dibangun Menara Siger. Sebab selama ini, ASDP dinilai tidak pernah memberikan sumbangsih pembangunan, baik ke Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Selatan.

''Saya bisa menjamin kalau ASDP itu belum pernah memberikan sumbangsih pembangunan untuk pemerintah daerah. Padahal, ASDP itu berada di wilayah Lampung. Nah sebagai perusahaan negara, seharusnya ASDP memberikan sumbangan, baik itu lahan ataupun dana yang setara dengan pemeliharaan atau sewa lahan Menara Siger. Saya rasa ini lebih baik," ujarnya.

Kedua, ASDP dapat melepas Aset melalui BUN (Bendahara Umum Negara) ke Pemerintah Propinsi Lampung. Ketiga, adanya sistem kerjasama antara ASDP dan Pemprov Lampung dalam mengelola menara Siger. Dimana, jika pengelolaan itu rugi, keduanya akan menanggung bersama dan jika pengelolaan itu untung keduanya akan merasakan keuntungan bersama, sehingga tidak ada lagi sewa lahan yang harus dibebankan oleh Pemprov Lampung yang saat ini hutangnya mencapai Rp1,2 Miliar.

Keempat, rislah yaitu pemprov telah menyediakan lahan baru untuk dipergunakan oleh ASDP dan lahan yang dimiliki ASDP yang saat ini dibangun menara siger diserahkan oleh Pemprov. "Semacam tuker guling gitu,"sambung Dendi Romadhona.

Kelima, pemprov melepas sepenuhnya aset pembangunan tugu menara siger dengan catatan tugu menara siger masih sebagai simbol Propinsi Lampung dan ASDP memberikan retribusi kepada Pemprov sebagai pendapatan asli daerah propinsi lampung.

"Pelepasan aset itu kan ada dua, pelepasan aset umum dan pelepasan aset terbatas. Nah, poin kelima yang kita maksud ini merupakan pelepasan aset terbatas, ada beberapa pengcualian yang harus diberikan oleh ASDP kepada Pemprov. Ini lah kelima solusi yang kita tawarkan,"jelas Toni Eka Chandra yang juga merupakan Sekretaris Komisi III DPRD Propinsi Lampung.

Menurutnya, pengelolaan Menara Siger yang akan dikelola pihak ketiga dinilai tidak mungkin terjadi. Pasalnya, pihak ketiga  pasti menghitung untuk mendapatkan keuntungan.

Namun, jika dihitung-hitung, untuk membayar sewa lahan kepada ASDP, retribusi ke Pemerintah Propinsi Lampung, pemeliharaan gedung dan Gaji karyawan, tidak memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak ada pihak ketiga yang mau mengelola menara itu.

"Kalau kita mencari pihak ketiga, saya rasa akan sulit, karena namanya pengusaha pasti berhitung apakah mereka mendapatkan keuntungan dari pengelolaan menara siger itu atau tidak. Nah, setelah kami lihat, ternyata keuntungannya akan sulit didapat, makanya saya pesimis jika ada pihak ketiga yang akan mengelola menara siger itu," ungkap Toni diamini ketujuh Anggota DPRD lain Dapil 2 Lampung saat berkunjung ke Graha Pena Lampung Selatan dalam kegiatan reses anggota DPRD Lampung kemarin. (yud/p4/c1/ary)

 

Senin, 15 Desember 2014

307 Perempuan Alami Kekerasan

307 Perempuan Alami Kekerasan


307 Perempuan Alami Kekerasan

Posted: 14 Dec 2014 08:58 PM PST

BANDARLAMPUNG – Perempuan yang mengalami kekerasan di Lampung cukup banyak. Dalam kurun waktu Januari-November 2014 saja, jumlahnya mencapai 307 kasus. Data ini tercatat pada Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindakan Kekerasan (UPT PKTK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Psikolog RSUDAM Yurni, M.Psi. didampingi Pelaksana Keperawatan Hayani mengatakan, jumlah itu terbagi menjadi empat area. Yaitu pemerkosaan, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penganiayaan.

Untuk area pemerkosaan khusus usia di bawah 18 tahun periode Agustus-November mencapai 29 orang, sementara di atas 18 tahun (14 orang). Lalu area kasus pelecehan periode Agustus-November di bawah 5 tahun (5 orang), sedangkan di atas 5 tahun ada 4 orang (selengkapnya lihat grafis, Red).

Yurni menjelaskan, kasus itu terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya ekonomi, kurangnya kepedulian pada anak, serta kurang pengawasan orang tua terhadap sarana informasi maupun teknologi pada anak.

Menurutnya, terjadi tindakan kekerasan pada perempuan dan anak bukan hanya disebabkan faktor laki-laki saja, hal ini juga bisa terjadi dari perempuan. Contohnya dalam kasus KDRT.

Biasanya, kata dia, penyebabnya dipicu sang istri yang meminta sesuatu tanpa melihat kondisi suami, sehingga terjadi cekcok dan membuat suami memarahi istrinya hingga melayangkan pukulan.

"Akhirnya, sang istri melapor ke polisi karena terjadi KDRT," paparnya.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat yang melihat keluarganya, atau di lingkungannya ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan agar menyarankan berkunjung ke UPT PKTK RSUDAM.

Dia menambahkan, pelayanan di UPT PKTK RSUDAM terbagi dua. Yakni, layanan medis dan psikologis. Kedua pelayanan itu diberikan gratis dan merupakan program Pemprov Lampung melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (gie/p5/c1/whk)

Tanggung Jawab Bersama
Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi di tahun ini menuai sorotan DPRD Lampung. Sebab, pemprov harusnya bisa menekan angka ini dengan membuat program yang langsung menyentuh masyarakat.

''Harusnya ini menjadi perhatian penting Pemprov Lampung agar bisa membuat program-program khusus seperti penyuluhan-penyuluhan," tandas anggota Komisi V DPRD Lampung Yandri Nazir.

Dalam hal ini, imbuh dia, yang menjadi leading sector-nya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PT).

''Harusnya bisa memfokuskan bahaya atau dampak psikologi yang akan dirasakan di kemudian hari. Karena jika seseorang yang mengalami tindak kekerasan itu, terutama anak-anak, akan merasakan trauma. Kita bisa lihat pelaku-pelaku kriminal itu, biasanya mereka adalah orang yang masa kecilnya mengalami tindak kekerasan," katanya.

Menurutnya ada salah satu program yang dimiliki Ban PP-PT yang mungkin belum tersosialisikan di masyarakat. Seperti Telepon Sahabat Anak (Tesa) yang merupakan program layanan perlindungan anak melalui hotline bebas pulsa.

"Di situ juga ada bimbingan konseling terhadap orang tua yang ingin benar dalam mendidik anak," ucapnya.

Tanggungjawab dalam permasalahan ini juga menurutnya harus komprehensip, di mana pemerintah, penegak hukum, terlebih orang tua juga memiliki peran yang sangat penting.

"Setiap elemen memiliki tanggung jawab, satuan kerja (satker) terkait harus bekerja sama menanggulangi masalah ini," pungkasnya. (abd/p5/c1/whk)

DPRD Harus Proaktif

Posted: 14 Dec 2014 08:56 PM PST

BANDARLAMPUNG – Lambannya inspeksi mendadak (sidak) dan tertundanya hearing kedua DPRD Bandarlampung terkait dugaan pembuangan limbah medis cair dari kolam IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) ke TPA Bakung menuai reaksi dari berbagai kalangan.

Di antaranya datang dari pengamat kebijakan publik Dr. Dedi Hermawan. Menurutnya, dugaan masalah yang ditangani DPRD adalah sarana mereka sebagai pemegang tupoksi (tugas pokok fungsi) dalam memperbaiki kinerja sebagai anggota dewan.

Terlebih, lanjut akademisi Universitas Lampung ini, masalah-masalah tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Karena itu harus segera direspons.

''Harus proaktif. Jangan dibuat terkesan mengambang karena akan memengaruhi pandangan masyarakat kepada DPRD. Buat clear and clear kepada masyarakat," tandas dia.

 Menurutnya, DPRD harus segera memanggil semua satuan kerja (satker) terkait dan kembali dikonfrontasi untuk menyerap serta merespons cepat masalah dugaan pembuangan limbah itu.

"Kan sangat berbahaya dampaknya di masyarakat sekitar TPA Bakung jika memang terbukti. Masyarakat yang tahu pasti akan bergerak, dan itu lebih berbahaya," ucapnya.

Untuk itu, Dedi menyarankan agar tidak menjadi panjang DPRD segera memanggil satker terkait dan perwakilan masyarakat sekitar untuk mengelarkan masalah tersebut.

Selain itu, lanjut Dedi, agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, DPRD disarankan menghadirkan pendapat para ahli yang  dikumpulkan secara objektif tidak memihak siapapun untuk memberikan pandangannya.

"Karena belum tentu DPRD menguasai hal ini jadi supaya objektif panggilah mereka yang ahli dalam bidang limbah medis," terangnya.

Dedi menyatakan, hal tersebut bukan tanpa alasan. Karena selama ini, yang dilakukan DPRD dalam mengambil langkah menurutnya terkesan mengambang yang akhirnya masalah tersebut hilang dengan sendirinya.

"DPRD harus pro masyarakat. Jadi ayolah kerja keras! Mengumpulkan data, pakar ahli melalui keterangan-keteranganya, hasil buangan limbah tersebut tercampur atau tidak, disedot atau tidak, dan masih berbahaya atau tidak, jadi dasar itu bisa dieksekusi yang direkomendasikan ke pemerintah," tegasnya.

Sementara, Pengamat Lingkungan Haris Kadarusman mengatakan, membuang limbah medis cair tidak boleh sembarangan. Karena prosedurnya pembuangan limbah medis cair tersebut harus melalui proses sebelum membuangnya dan tidak boleh dibuang sembarang tempat.

Terkait mobil pihak ketiga seusai menyedot tinja, dan menurut pengakuan RSUDDT digunakan dalam mengukur kolam IPAL. Dosen pengolahan limbah cair Poltekes Kemenkes Tanjungkarang tersebut bereaksi keras.

Menurutnya, kenapa harus menggunakan mobil tinja dalam pengukurannya. Hal tersebut, lanjut Haris dapat menjadi persepsi ganda, wajar jika diterka itu menyedot air limbah medis cair.

"Kolam IPAL itu berapa sih ke dalamannya. Sedalamnya kolam IPAL tidak sampai 100 meter dan masih bisa menggunakan kayu, besi atau alat lainnya dalam mengukur kolam IPAL tersebut," ketusnya.

Untuk membuktikannya, ia menyarankan kolam IPAL tersebut dicek ke dalamnya. Selain itu, bagi yang mencoba mencari data terkait berbahaya atau tidak yang dibuang oleh pihak RSUDDT bisa dicek di lokasi pembuangan. Karena kejadian satu bulan masih bisa terdeteksi jika mau diuji kembali.

"Kan kandungan B3 barang tertentu bisa dicek, jika yang dibuang memang mengandung B3," pungkasnya. (cw12/c1/whk)

Dewan: Jangan Sekadar Lips Service!

Posted: 14 Dec 2014 08:56 PM PST

Terkait Inspektorat Periksa Satker
BANDARLAMPUNG - Agenda Inspektorat Lampung melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja perangkat daerah yang tersangkut temuan-temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI perwakilan Lampung hari ini (15/12) mendapat tanggapan kalangan DPRD Lampung.

    Wakil Ketua DPRD Pattimura mengingatkan, pemeriksaan itu jangan sekadar lips service. Apalagi hasilnya nanti cuma imbauan kepada satker. ''Ya kalau di setiap ada temuan hanya imbauan untuk segera menyelesaikan, akhirnya berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK," kata dia kemarin (14/12).

    Harusnya, lanjut Pattimura, Inspektorat bisa memberikan efek jera kepada setiap satker yang mungkin berkali-kali mendapat temuan di angka yang sama.

    "Misalnya di Dinas PU. Di semester awal pemeriksaan terdapat 50  temuan, kemudian di semester kedua malah lebih. Ya pemprov harus ada efek jera untuk mereka agar satker ini benar-benar memperhatikan," kata dia.

    Dilanjutkan dia, dalam hal ini Inspektorat juga harus benar-benar memberikan pengawasan yang ketat. Paling tidak dalam setiap tahunnya bisa terjadi penurunan angka temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut.

    "Memang, pemeriksaan BPK ini kan tidak serta-merta indikasinya penyimpangan keuangan atau korupsi. Sebagian juga ada dikarenakan hal administratif. SOP ya sudah benar ketika ada pemeriksaan BPK Inspektorat juga turun, tapi ya harus juga ada efek jera untuk satker ini. Paling tidak bisa menurunkan angka temuan yang ada di satker yang ada," kata dia.

    Apabila hal tersebut terlaksana dan di setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK minim temuan, maka hal tersebut juga akan menjadi kebanggan pemerintah itu sendiri.

    "Asumsi masyarakat ini kan tidak keseluruhan sama. Ada yang memang memahami, ada yang memang juga belum memahami. Nah, kalau semakin hari angka temuan itu semakin menunjukkan grafik penurunan kan juga artinya menciptakan pemerintahan yang baik tertib dan bersih," terangnya.

    DPRD juga akan mencermati setiap temuan yang ada. Dan akan menindaklanjuti dengan membentuk pansus untuk membantu mengawasi dan menanggapi LHP-BPK yang diterimya oleh pihaknya.  "Kami juga kan dikirimkan LHP tersebut oleh BPK. Nah, kami akan rapatkan dengan pimpinan untuk juga menindaklanjuti hal ini. Setelah itu akan kami bentuk pansus,"  katanya.

    Sebelumnya Pemprov Lampung langsung bereaksi menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK RI Perwakilan Lampung yang mengakibatkan indikasi kerugian negara.

    Inspektorat Lampung segera melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja yang tersangkut temuan-temuan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Inspektur Lampung Rifki Wirawan di hadapan awak media di kantornya Jum'at (12/12).

    Menurut dia, pada pemanggilan itu, pihaknya akan meminta penjelasan tentang temuan-temuan dalam LHP BPK RI tersebut. "Iya nanti Senin (15/12) akan kita panggil semua. Akan kami tegaskan kepada seluruh satker yang terdapat temuan itu agar segera menindaklanjuti temuan tersebut, baik administrasi maupun melalui setoran ke kas daerah," jelasnya. (abd/p2/c1/adi)

 

Sepuluh Guru Dapat Umrah Gratis

Posted: 14 Dec 2014 08:55 PM PST

BANDARLAMPUNG – Suasana jalan sehat yang digelar dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT Ke-69 PGRI di Tugu Adipura berlangsung meriah kemarin (14/12). Terlebih, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. memberikan surprise berupa umrah gratis kepada para peserta jalan sehat yang didominasi guru se-Kota Tapis Berseri tersebut.

Meski sempat diguyur hujan, acara yang dimulai pukul

06.30 WIB ini tetap diikuti para pahlawan tanpa tanda jasa itu dengan semangat. Mereka antusias menyelesaikan rute jalan sehat yang dimulai dari Tugu Adipura–Jl. Ahmad Yani–Jl. Kartini–Jl. Brigjen Katamso–Jl. Raden Intan dan kembali ke Tugu Adipura.

Rasa lelah mereka seakan terobati ketika Wali Kota Herman H.N. memberikan hadiah umrah gratis kepada 10 guru yang berusia di atas 58 tahun, dan berbagai hadiah hiburan bagi guru yang mau bernyanyi di atas panggung.

Herman H.N. berharap dengan peringatan Hari Guru, kualitas pendidikan di Bandarlampung dapat terus ditingkatkan. "Saya mengucapkan selamat kepada PGRI dan para guru. Mudah- mudahan di kota tercinta kita ini bisa lebih meningkat lagi kualitasnya untuk mendidik anak muridnya," kata dia.

Mantan Kadispenda Lampung ini berharap, para guru lebih maksimal dalam memberikan materi pelajaran dan menjadikan amanat dalam UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai landasan dalam mengajar.

"Karena ke depan dan seterusnya banyak anak didik kita yang pintar, dapat diterima di perguruan tinggi. Artinya, pendidikan kita berjalan semakin baik. Jadi kita bersama-sama mencerdaskan bangsa ini, terutama Bandarlampung," tukasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sukarma Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang memang sudah terjadwal sebagai agenda tahunan.

"Jadi memang sudah kita schedule- kan acara jalan sehat ini sebagai bentuk penyemangat guru. Biar setelah ini para pendidik kita lebih  fresh dalam mengajar," paparnya.

Selain jalan sehat, kata dia, PGRI juga akan menggelar kegiatan sarasehan pada 17 Desember mendatang. "Kita adakan seminar yang akan membahas dan mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan guru dalam beberapa tahun, apa saja kendalanya, kita akan bahas bersama. Termasuk kembalinya metode pembelajaran kurikulum 2013 ke kurikulum lama," pungkasnya. (cw12/p5/c1/whk)

 

Pemprov Tanggapi Dingin Protes PHRI

Posted: 14 Dec 2014 08:54 PM PST

BANDARLAMPUNG - Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor  berimbas terhadap pengusaha hotel. Karena itu, muncullah aksi protes dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung.

    Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hanya menanggapi dingin protes itu. Pemprov tak kuasa untuk mengambil tindakan. Sebab, hal tersebut sudah menjadi keputusan pusat. 

    Asisten IV bidang Ekubang Adeham mengatakan, mau tidak mau pihaknya memang harus menaati aturan tersebut. "Nah, jadi seperti ini kita ya belum bisa mengambil sikap. Karena, saat ini juga masih dalam tahap penyesuaian aturan itu," katanya.

    Namun demikian sambung Adeham, seharusnya pemerintah juga melihat kesiapan di lapangan.  Saat ini pemerintah pusat sedang mengkaji ulang terkait SE tersebut. "Namanya membuat aturan itu kan dilihat juga dampak di lapangannya bagaimana. Jika memang memberatkan nantinya juga kan ada penyesuaian," kata dia.

    Menurut informasi yang didapatkannya, pemerintah pusat juga sudah membicarakan hal ini. Dimana juga ada evaluasi mengenai SE ini. "Informasi yang saya dapatkan, kan lagi dibahas itu. Ada poin-poin khsusus yang akan dirubah atau disesuaikan," kata dia.

    Ditanya terkait apakah saklek semua satker sudah memutus kontrak dengan pihak hotel sehingga dari kalangan pengusaha menjerit akibat dampak dari aturan ini, menurutnya memang masih ada, namun diupayakan kedepan Pemprov menghindari apapun kegiatan pemerintahan di dalam hotel dikarenan Pemprov ingin 100 persen mentaati atran tersebut.

    "Jika memang aturan tersebut nantinya tetap diterapkan, maka akan efektif pada tahun depan. Dikarenakan, ya ini kan sudah penghujung tahun dan di beberapa satuan kerja sudah memiliki MoU dengan beberapa pihak hotel. Nah, tahun depan baru bisa aturan itu berjalan maksimal," terangnya.

    Sebelumnya puluhan massa dari PHRI Lampung berorasi di Lapangan Korpri Pemprov Lampung. Ratusan pegawai hotel dan restoran se-Bandarlampung dalam protes soal SE itu. Ratusan pegawai tersebut menggelar aksi longmars damai dari Jalan Cut Mutia, Telukbetung Utara, Bandarlampung, ke kompleks Kantor Gubernur, Kamis (11/12).

    Mereka berunjuk rasa agar pemerintah meninjau kembali SE itu Koordinasi Lapangan (Korlap) Adi Susanto mengatakan, larangan PNS menggunakan fasilitas hotel sangat merugikan semua pihak. Pegawai dan karyawan hotel terancam dirumahkan, hotel dan restoran bisa gulung tikar, serta penghasilan menurun. Ia menambahkan, kerugian yang dialami hotel dan restoran kurang lebih Rp18 miliar, jika SE Menpan RB tersebut tidak ditinjau ulang. (abd/p2/c1/adi)

 

Sabtu, 13 Desember 2014

RSUDDT Kelabui DPRD

RSUDDT Kelabui DPRD


RSUDDT Kelabui DPRD

Posted: 12 Dec 2014 09:00 PM PST

Wakil Rakyat Cuma Manggut-Manggut
BANDARLAMPUNG – Persoalan limbah cair Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandarlampung sudah mencuat sejak satu bulan silam. Namun, wakil rakyat di DPRD Bandarlampung baru menggelar inspeksi mendadak (sidak) kemarin (12/12). Sidak yang dilakukan komisi IV itu pun terkesan formalitas.

Saat sidak, Direktur RSUDDT Bandarlampung dr. Indrasari Aulia mengantar komisi IV ini meninjau lokasi pembuangan limbah cair. Aneh, lokasi yang ditunjukkan RSUDDT bukan lokasi pembuangan limbah yang bermasalah.

Lokasi yang ditunjukkan direksi RSUDDT kepada komisi IV adalah  septic tank yang berada di belakang ruang instalasi sanitasi. Sementara lokasi pembuangan limbah cair yang bermasalah ada di belakang ruang incinerator. Lokasi ini sama sekali tak disentuh direksi RSUDDT dan komisi IV.

Saat ditanya lokasi yang bukan semestinya, Indrasari menyangkal.  ''Saya juga heran, kenapa ada mobil di sana (belakang ruang incinerator, Red)? Saya saat itu tidak berada di tempat. Saya sedang umrah. Saya belum lihat fotonya. Saya cari korannya juga sudah habis,'' kilah Indrasari.

Indrasari tetap bersikeras saluran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RSUDDT Bandarlampung telah melalui  pemeriksaan dari Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Lampung.  

Ketika wartawan koran ini membeber CV Berkah Jaya yang ditunjuk RSUDDT untuk menyedot limbah sudah mengakui, Indrasari tetap  membantah.

''Terserah pihak swasta mengatakan itu. Kami tidak menyedot air limbah cair, itu mengukur kedalaman lumpur dengan posisi mobil hidup untuk mengetahui kedalaman lumpur di dalam kolam IPAL. Kalau tidak hidup, bagaimana mau mengukurnya?'' bantahnya.  

Indrasari mengklaim, dalam kolam IPAL sudah tidak berbahaya. Menurutnya, hal itu berdasarkan proses yang terjadi sebelum masuk ke dalam kolam IPAL. ''Limbahnya sudah proses, airnya sudah jalan. Itu hanya lumpurnya. Bahkan, kami menggunakan ikan sebagai kontrol di wilayah tersebut," katanya.

Sementara, meski salah meninjau lokasi, Ketua Komisi IV Syarif Hidayat malah cuek. Bersama tujuh anggota lainnya, Syarif hanya manggut-manggut.

''Untuk langkah selanjutnya, kita akan rapatkan terlebih dahulu. Rekomendasi apa yang akan kita berikan. Sementara ini, kita mendorong agar pihak RSUDDT melakukan kerja sama kedinasan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung untuk mengelola limbah,'' kata dia.

Selain itu, lanjut Syarif, pihaknya menginstruksikan agar RSUDDT segera mengurus izin operasional penggunaan incenerator agar dapat segera digunakan.

"Jadi, mereka dapat profesional puskesmas di Bandarlampung juga bisa ditampung. Selama ini kan mereka bergantung dengan pihak ketiga. Karena belum boleh operasional. Padahal alat sudah di-droping lama. Tapi, belum ada izin operasional. Mangkrak alatnya," katanya.

Terkait limbah medis, politisi asal PKS itu menyatakan, pihak RSUDDT dalam pengolahan IPAL sudah membuat perencanaan untuk membesarkan supaya bisa nampung kapasitas semakin besar ke depan.

    Diberitakan sebelumnya, adanya dugaan pembuangan limbah medis cair RSUDDT ke TPA Bakung berawal dari pantauan Radar Lampung pada Rabu (19/11). Kala itu, Radar melihat aktivitas truk tangki berwarna hijau bertuliskan ''Sedot WC" mondar-mandir di RS pelat merah tersebut.

    Karena ''terusik", wartawan koran ini mencoba melihat lebih dekat aktivitas truk tersebut. Saat itu, Radar melihat truk tangki tengah menyedot air di kolam IPAL.

    Dengan mengaku sebagai warga sekitar yang membutuhkan bantuan jasa sedot WC, akhirnya Radar berhasil mengobrol dengan salah satu petugas truk tangki itu yang mengaku bernama Yudi.

    Darinya diketahui, truknya tengah menyedot limbah medis cair. ''Iya Mbak, ini airnya seperti air comberan. Ini sudah kali ke-8 kami menyedot sejak pukul 09.00 WIB tadi," ucapnya kala itu.

    Yudi mengatakan, limbah medis cair tersebut akan dibuang ke TPA Bakung. ''Saya nggak tahu apakah air ini berbahaya atau tidak, Mbak. Saya kan hanya diperintah dari perusahaan untuk menyedot limbah tersebut. Penyedotan ini juga baru pertama kami melakukannya," akunya. (gie/cw12/c2/ary)

Awasi Aset Pemkot

Posted: 12 Dec 2014 08:59 PM PST

Sudah Tembus Rp2,4 T, Hak Kelola di Kasatker  
BANDARLAMPUNG – Total aset milik Pemkot Bandarlampung dari lahan, bangunan, kendaraan dinas, inventaris kantor, sekolah, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya sudah mencapai Rp2,4 triliun. Jumlah ini belum diakumulasi dengan penambahan aset pada 014. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, hasil rekapan penambahan aset baru bisa terlihat pada akhir Desember 2014.

"Iya, jadi kalau total ada Rp2,4 triliun. Itu belum termasuk penambahan aset tahun ini, karena baru bisa kita lihat rekapannya pada 31 Desember," ungkap Trisno.

Namun, jika melihat pada belanja modal 2014 ini, lanjut Trisno, penambahan aset yang sudah terdata sekitar Rp400-an miliar. "Berkaca pada belanja modal tahun ini, penambahan aset sudah ada kira-kira sekitar Rp400-an miliar. Itu terinci untuk pengadaan kendaraan dinas, pendirian bangunan, infrastruktur jalan dan drainase yang dikelola PU, serta inventaris kantor seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain," bebernya.

Trisno merincikan lebih detail bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas pada 2014 ini, bertambah sekitar 20 unit yang dialokasikan untuk wali kota, wakil wali kota, Sekkot, kepala dinas, dan kepala badan.

"Kira-kira ada 20 unit mobil bermerek Toyota Innova dan Daihatsu Terios yang menghabiskan anggaran sekitar Rp6 miliar," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan gedung milik Pemkot Bandarlampung, Trisno mencontohkan, antara lain, sedang dibangunnya gedung menara area traffic control system (ATCS) dan juga pembangunan gedung pelayanan satu atap di kantor pemkot setempat.

"Ada juga pembangunan gedung yang dulunya perindustrian sedang direnovasi dan nantinya direncanakan menjadi Bank Pasar Bandarlampung serta ada juga pembangunan beberapa SMK di Bandarlampung," ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini BPKAD adalah sebagai koordinator penghimpun data aset milik Pemkot Bandarlampung, maka tugasnya di sini adalah untuk menghimpun seluruh data dari aset yang sah milik Bandarlampung.

"Jadi misalnya satker yang beli, otomatis itu aset satker. Setelah surat-suratnya lengkap dan diklaim milik pemkot, baru satker membuat laporan ke kita. Jadi yang namanya aset kalau tidak ada surat-menyurat, kita tidak berani catat," ujarnya.

Sementara untuk pengguna dan pengelolaan aset tersebut, sambung Trisno, kewenangan ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Mau diapakan lahan atau bangunan itu menjadi tanggung jawab dari kepala satker masing-masing SKPD. Jadi kalau tidak dikelola secara benar, ya bisa saja ada alih fungsi dan itu melanggar. Tapi, tetap kita tidak bisa menindak. Itu bukan tupoksi kita. Untuk yang mengoordinasi lahan dan bangunan akan digunakan sebagai apa, itu Pak Sekkot langsung. Tapi, tetap persetujuannya ada di tangan Pak Wali," urainya. (cw12/c2/ary)

Senin, Inspektorat Panggil Satker

Posted: 12 Dec 2014 08:50 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung langsung bereaksi menindaklanjuti temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Lampung yang mengakibatkan indikasi kerugian negara.

Inspektorat Lampung akan segera melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja yang tersangkut temuan-temuan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Inspektur Lampung Rifki Wirawan di hadapan awak media di kantornya kemarin (12/12).

Menurut dia, pada pemanggilan itu, pihaknya akan meminta penjelasan tentang temuan-temuan dalam LHP BPK RI tersebut. "Iya nanti Senin (15/12) akan kita panggil semua. Akan kami tegaskan kepada seluruh satker yang terdapat temuan itu agar segera menindaklanjuti temuan tersebut, baik administrasi maupun melalui setoran ke kas daerah," jelasnya.

Mantan Kadiskominfo Lampung ini menambahkan,  temuan tersebut hingga kini masih diverifikasi untuk mengidentifikasi satker mana saja yang tersangkut temuan tersebut. "Kan baru kita terima kemarin. Nah, masih belum diketahui mana saja yang ada temuan. Jika memang sudah ada, pasti saya informasikan ke kawan-kawan," jelasnya.

Ditambahkan, sesuai aturan satker bersangkutan harus menindaklanjuti temuan dengan batas waktu maksimal 60 hari. "Apabila tidak, ya itu kan akan ada proses tindak lanjutnya. Ya pokoknya kita tegaskan kepada mereka ini untuk sesegera mungkin menyelesaikannya," tegasnya.

Rifki menganggap, biasanya yang terjadi untuk temuan ini, bukannya men-judge kerugian negara. Akan tetapi, hal tersebut baru merupakan indikasi. Dia mencontohkan, ada ketidaksesuaian laporan dan kenyataan di lapangan.

"Misalnya, saya dijadwalkan menginap di suatu hotel dalam kedinasan selama lima hari. Ternyata selesai tugas hanya empat hari. Kan lebih satu hari toh. Nah, bukti itu ketika ada pemeriksaan BPK belum terlampir. Nah, kalau saya menangkapnya seperti itu. Hanya salah perhitungan. Artinya kan administrasi, bukannya korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Lampung membeber LHP keuangan daerah per 30 September 2014, Kamis (11/12). Hasilnya, 15 pemerintahan kabupaten/kota se-Lampung ditemukan kerugian negara mencapai Rp201,26 miliar. Namun, dari jumlah itu, telah diangsur Rp50,87 miliar. Sedangkan yang telah melunasi senilai Rp72,36 miliar. Sisanya masih dalam pemeriksaan. (abd/c2/fik)

 

Menara Siger Masih Jalan di Tempat

Posted: 12 Dec 2014 08:49 PM PST

Pemprov Bantah Kurang Komunikatif
BANDARLAMPUNG – Masalah pengembangan aset Menara Siger masih jalan di tempat. Pasalnya, hingga kemarin Pemprov Lampung belum juga bertemu dengan pihak PT ASDP untuk mengajukan konsep pengembangan salah satu ikon Provinsi Lampung ini.

Demikian diungkapkan Asisten IV Bidang Administrasi Umum  Pemprov Lampung Hamartoni Ahadis kemarin. Menurut dia, surat pengajuan masih dikonsep oleh tim. "Ya, kalau itu masih belum selesai. Kan masih dikonsep sekaligus bagaimana pengembangan Menara Siger nantinya," kata dia.

Menurut dia, dalam pekan ini surat tersebut sudah bisa dikirim. Dirinya berharap PT ASDP bisa langsung merespons permohonan ini. "Kita harapkan begitu surat dan konsep pengembangan yang kami usulkan sampai di pihak PT ASDP, ya langsung ada tanggapan. Sehingga, kita bisa segera menindaklanjutinya," ungkapnya.

Disinggung masalah pihak ketiga untuk pelaksanaan dan pengelolaan Menara Siger nanti, mantan Kasatpol PP Lampung ini mengaku masih belum ada. Karena itu, pihak pemprov nantinya juga akan meminta kepada PT ASDP untuk ikut mencari investor yang berminat berinvestasi. "Kan baru mau kita usulkan ke mereka. Jadi memang sampai saat ini belum ada pihak ketiganya. Nanti kalau sudah ada bahasan mengenai usulan dari pemprov, mungkin ada. Namun, kita harap juga secepatnya bisa ada investor yang masuk," harapnya.

Terkait tudingan kalangan DPRD yang mengindikasi kurangnya komunikasi pemprov dengan PT ASDP terkait masalah ini, Hamartoni secara tegas membantahnya.

Menurut dia, koordinasi pihaknya dengan PT ASDP masih terjalin baik. "Ah nggak itu. Buktinya saja, kalau mereka kami undang rapat, mereka responsif. Kemudian kalau kita diundang mereka untuk pembahasan pun, mereka menjamu dengan baik kok," tuturnya.

Sayangnya, PT ASDP belum berhasil dikonfirmasi mengenai masalah ini. Manajer Operasional PT ASDP Cabang Bakauheni Heru Purwanto tidak bisa dihubungi. Hal serupa juga terjadi ketika Radar menghubungi Kepala Cabang ASDP Ferry Pelabuhan Bakauheni Lamane.

Sebelumnya, DPRD Lampung menganggap penyelesaian sewa Menara Siger yang tak kunjung tuntas karena buruknya komunikasi dua arah pemprov dan PT ASDP.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Nurdin mengatakan, sudah dari awal dikatakannya bahwa pemprov seharusnya mengambil langkah ini sejak dulu. ''Kita sudah sarankan kepada pemprov untuk melakukan koordinasi dan peninjauan terkait masalah sewa Menara Siger ini. Kalau itu memang langkah pemprov, ya bagus," ujarnya.

Menurut dia, konsep pembuatan Menara Siger adalah bagaimana menjadikannya salah satu komponen untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua adalah menjadi salah satu ikon Lampung.

''Artinya, konsep pengembangan dan tata kelolanya harus jelas nantinya. Bagaimana pemasukan uangnya, bagaimana manajemennya. Kalau semua itu sudah berjalan, saya yakin tidak lari dari konsep awal," tegas Watoni. (abd/c2/fik)

Pemkot Geram Tudingan Apindo

Posted: 12 Dec 2014 08:43 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemkot Bandarlampung bereaksi keras atas tudingan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung. Diketahui, Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar mengaku,  Peraturan Wali Kota (Perwali) 96A Tahun 2012 yang jadi dasar penyegelan tidak lagi berlaku.

Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, perwali yang dimaksud Yusuf Kohar sudah dilakukan perubahan perwali sesuai instruksi Mendagri. "Kita juga berpacu pada Permendagri dalam HGB dan menggunakan PP No. 40 tentang HGB yang menyatakan, penggunaan HPL di atas HGB mempunyai kewajiban kepada pemda," kata dia.

Hak itu, dimaksud Badri yang diminta oleh Pemkot Bandarlampung. "Kita hanya minta untuk pemda, kita tidak menggunakan retribusi, pajak, dan sebagainya. Coba tanyakan harga sewa di sana berapa per tahun. Bisa Rp70 juta. Nah, kita hanya minta pemasukan mereka Rp7 juta setahun. Kebanyakan di Pasar Tengah, pemilik HGB itu disewakan kepada orang. Coba bayangkan dari kita Rp7 juta disewakan Rp70 juta setahun. Keuntungan mereka berapa?" bebernya.

Badri mengaku, banyak pengusaha sudah banyak yang mengonfirmasi dirinya dan ada yang memerintahkan pemkot mengambil HGB untuk disewakan ke pihak lain Rp200 juta.

"Jangan ngotot-ngototlah. Kalau mau melapor ke gubernur dan Mendagri, silakan saja laporkan. Toh, kita juga pernah diuji di persidangan masalah waktu penyegelan di Teluk. Bahkan pengacaranya Elsya Syarif kan tetap kalah karena memang diakui HPL kita itu," kata dia.

Hal itu, menurutnya, terlebih ada perjanjian dengan pemkot dengan pihak pengembang setelah 20 tahun hak milik dari pemkot bangunan tersebut. Badri juga mengancam, bagi para pengusaha yang tidak mengurus proses perpanjangan HGB hingga 30 Desember 2014 akan dipindahalihkan ke orang lain. "Tanggal 30 Desember tidak mau menyetor batas akhir akan kita serahkan ke pihak lain," tegasnya.

Hal senada disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah. Dia menantang Apindo untuk menunjukkan surat pembatal perwali dari Kemendagri kepada pihaknya. "Kalau bicara pembatalan, tunjukan SK pembatalan. Tunjukan kepada saya," tegasnya.

Dirinya saat itu terkait perwali dari Mendagri hanyalah klarifikasi yang pihaknya terima. Maka dari itu, dia mengaku tidak khawatir jika terjadi gugatan. "Gugatan itu hak seseorang. Silakan hak mereka, kami tidak menghalangi. Pengalaman kita dengan hal seperti ini, kita pernah menang di pengadilan," bebernya.

Dia mengaku telah melakukan sesuai prosedur serta merujuk pada perwali dan UU yang berlaku terkait penyegelan. "Kita sudah sesuai prosedur. Ini juga dikerjakan dan dibahas bersama tim. Bagi yang tidak beriktikad baik, ya kita tutup," ungkapnya. (cw12/c2/ary)