Jumat, 30 Januari 2015

Awas! Pencabutan Izin Trayek Menunggu

Awas! Pencabutan Izin Trayek Menunggu


Awas! Pencabutan Izin Trayek Menunggu

Posted: 29 Jan 2015 09:15 PM PST

Jika Terbukti Melanggar Tarif
BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung akan menerapkan peraturan gubernur (pergub) tentang penurunan 10 persen tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) begitu aturan tersebut diterbitkan oleh biro hukum setempat.

    ''Untuk saat ini memang belum saya terima. Nah kalau memang sudah ada, akan kami sosialisasikan untuk segera dijalankan," kata Kepala Dishub Lampung Albar Hasan Tanjung kemarin (29/1).

    Menurutnya, setelah tarif tersebut diberlakukan, pihaknya akan mewajibkan para pengusaha untuk menempel tarif di pintu angkutan dan setiap terminal.

    ''Misalnya dari Bakauheni ke Panjang itu tarifnya Rp20 ribu. Ya harus dipampang itu. Agar masyarakat benar-benar tahu. Tidak hanya di terminal, juga di karcisnya," tegas mantan Pj. bupati Mesuji ini.

Albar menambahkan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil sikap tegas kepada para pengusaha yang terbukti tidak menjalankan aturan itu. Pihaknya mengancam menjatuhkan sanksi hingga penutupan izin armada.

"Tapi ya jelas dong harus ada laporan terlebih dahulu. Jelas, jangan semu. Jika memang terbukti ya bisa sampai pencabutan izin," kata dia.

    Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dishub. Menurutnya, penurunan tarif sebesar 10 persen sudah tepat.

Namun demikian, dia tetap mengimbau pada Dishub untuk tidak tebang pilih kepada para pengusaha angkutan yang melanggar. "Kalau memang melanggar ya harus ditekankan ketegasannya," pesan dia.

Tidak itu saja, politisi PDIP ini juga mengimbau kepada para pengusaha agar benar-benar menjalankan tarif  sesuai ketentuan. "Ya sebagaimana mestinya. Harusnya semua itu ditaati. Jangan sampai nantinya memberatkan konsumen," kata dia.

Dia juga berharap, pelayanan yang diberikan pengusaha angkutan juga tetap dijaga meski tarif mengalami penurunan. "Harusnya pelayanannya tidak turun. Ini kan sudah sesuai dengan penurunan harga BBM," kata tukasnya.

Sebelumya diberitakan, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah menandatangani Pergub tentang penurunan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebesar 10 persen pada Selasa (27/1) sekitar pukul 23.00 WIB atau hampir tengah malam.

Gubernur termuda se-Indonesia ini menerangkan, setelah diteken, maka sebenarnya langsung bisa diberlakukan. Tetapi akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu.

"Ya kan ada proses ke bawah ya. Nanti, kalau sudah lewat tahapan itu baru bisa dipakai," kata dia.

Ridho mengatakan, penyesuaian tarif angkutan ini harus dipatuhi karena menyangkut kebutuhan masyarakat. "Kita berharap itu bisa dipatuhi. Terkait sanksi, kita serahkan ke Dishub masing-masing kabupaten/kota," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan rapat yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) pada (27/1), disepakati tarif AKDP turun 10 persen.

Kadishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan, rekomendasi DPRD Lampung yang merupakan wakil rakyat selalu diperhatikan. "Organda dan YLKI sudah setuju dengan penetapan tarif ini. Bahkan juga sudah disetujui oleh pengusaha," ungkapnya.

Meski demikian, dilanjutkan Albar keputusan ini baru bisa dilaksanakan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo selaku pemangku kebijakan. (red/p4/c1/fik)

Kemenpera Bagikan Sertifikat Gratis

Posted: 29 Jan 2015 09:15 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung membagikan sertifikat tanah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kemarin (29/1). Hal ini sebagai keberlanjutan program pemerataan rumah layak huni bedah rumah di Kota Bandarlampung sebanyak 156 sertifikat.

Sertifikat tanah gratis itu diberikan kepada warga yang rumahnya belum tersertifikasi, namun sudah menerima bantuan bedah rumah pada 2013-2014 yang berasal dari program Kemenpera.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengimbau untuk warga yang telah memperoleh sertifikat tanah dari Kemenpera agar menjaga dengan baik sertifikat yang telah diberikan secara gratis tersebut.

"Pembagian sertifikat gratis ini kan supaya mereka punya hak milik atas tanah mereka," kata dia.

Herman berjanji, secara bertahap pada tiap tahunnya akan diadakan pembuatan sertifikat gratis. "Nah, dengan adanya sertifikat ini kan masyarakat juga bisa pinjam ke bank dengan sertifikat yang dimiliki ini. Untuk itu, saya mengimbau, simpan baik-baik sertifikatnya, supaya nggak hilang, karena sertifikat tanah dan rumah rawan, karena, laku dijual," tandasnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini juga mengatakan, pada Februari akan segera disalurkan bantuan bedah rumah kepada calon penerima bantuan yang telah terdata.

"Bedah rumah dan dana rukun kematian kita bagikan Februari 2015 ini. Dan untuk calon penerimanya juga sudah ada, jadi tinggal kita bagikan saja dari yang sebelumnya hanya 200 unit menjadi 500 unit," paparnya.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Bandarlampung Zainul Bahri menjelaskan, penyerahan bantuan program bedah rumah dari APBD Bandarlampung akan dilaksanakan pada awal bulan depan.

"Pak Wali maunya 2 Februari sudah berjalan. Jadi kita akan melihat data administrasi sudah selesai atau belum. Sekaligus, kita juga masih menunggu jadwal Pak Wali," ujarnya.

Zainul menambahkan, untuk seluruh data administrasi bedah rumah di tahun 2015 hampir sempurna. Namun, masih terkendala pada proses pembuatan pembukaan rekening oleh warga.

"Seluruh data sudah lengkap, tinggal sekarang ini banyak warga yang kesulitan saat membuka tabungan rekening bank-nya. Banyak warga yang kurang paham cara pembuatan rekening, ada juga warga yang tandatangannya beda-beda, jadi harus berulang kali bolak-balik bank dan harus didampingi," terangnya.

Pada tahun ini, jumlah bantuan rehabilitasi atau Program Bedah Rumah diakuinya mengalami peningkatan, dari tahun sebelumnya hanya untuk 200 unit rumah, tahun ini bertambah menjadi 500 unit rumah yang sudah tidak layak huni untuk direnovasi.

"Dan untuk nilai bantuan program bedah rumah masih sama, yakni Rp15 juta per rumah. Jadi dana APBD yang terserap untuk bedah rumah sebanyak Rp7,5 miliar," jelasnya.

Selain itu, kata Zainul, untuk pemerataan rumah layak huni di Kota Bandarlampung dari Kemenpera tahun ini mengalami peningkatan dari 420 menjadi 600 unit rumah.

Senada disampaikan, Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat BPMPK Bandarlampung Tony Sani yang menyatakan, ada beberapa warga yang memperoleh bantuan bedah rumah, dan belum memiliki sertifikat tanah.

"Kebanyakan sih baru berupa sporadik atau hanya surat keterangan kepemilikan tanah. Karena orang yang kurang mampu ini kan sulit mau buat sertifikat. Buat sporadik saja pakai uang. Makanya saat mengajukan persyaratan bedah rumah, yang disertakan hanya surat keterangan kepemilikan tanah," terangnya.

Tony menerangkan, maka dari itulah Kemenpera berinisiatif membuatkan sertifikat tanah kepada penerima program bedah rumah, agar bantuan tersebut tidak diklaim orang lain.

"Jadi program ini merupakan program keberlanjutan dari Kemenpera untuk warga yang sudah dapat bantuan bedah rumah yang belum memiliki sertifikat, untuk dibuatkan sertifikat oleh Kemenpera melalui BPN untuk dibagikan dimasing-masing kelurahan," tandasnya. (goy/p5/c1/whk)

 

PH Klaim Miliki Novum

Posted: 29 Jan 2015 09:14 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pembongkaran sembilan ruko di Jl. Teuku Umar oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang dilanjutkan kemarin (29/1). Terlihat dua ekskavator menghancurkan ruko tiga lantai tersebut.

Di sisi lain, dibongkarnya ruko ini masih meninggalkan kekecewaan bagi pemilik sertifikat hak milik Gunawan Santoso dan keluarga.

Seperti diungkapkan Umar Hanafi, penasihat hukum (PH) Gunawan cs. Kepada Radar Lampung kemarin, Umar mengaku sangat kecewa terkait perobohan ruko kliennya.

Sebab seharusnya yang terjadi pada Rabu (28/1) hanyalah pengosongan, bukan pembongkaran ruko. ''Ini tindakan sewenang-wenang yang dilakukan PN dan PT KAI. Sementara kemarin (Rabu, Red), kami sudah berupaya protes dan mendorong untuk tidak dieksekusi. Namun, kami malah dihalangi untuk masuk dan eksekusi dilanjutkan," sesalnya.

Padahal, kata Umar, gugatan dan permohonan peninjauan kembali (PK) telah dilayangkan pihaknya. ''PK kami ajukan kan karena kami memiliki novum (bukti baru, Red). Nah, kami akan memperlihatkan kepada PN terkait bukti baru yang ditemukan, dan penemunya telah diambil sumpah bahwa itu bukan rekayasa," terangnya.

Selain itu, kata dia, proses PK telah berlangsung pada Selasa (27/1) di PN. "Sehari sebelum eksekusi sudah ada yang diambil sumpah dan menjalani sidang terkait hal tersebut, yang dihadiri pihak kami, PT KAI, Pemkot Bandarlampung dan Badan Pertanahan Nasional," akunya.

Menurutnya, proses PK kembali dilanjutkan pada Selasa (17/2). "Kami juga sudah masukkan gugatan ke PN untuk PT KAI terkait pemutusan sepihak terkait akta perdamaian yang telah disepakati," ucapnya.

Karenanya, kata Umar, pada Jumat (23/1) lalu, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2015/PN.Tjk dan pada Senin (26/1) sudah ditunjuk majelis hakim yang akan memimpin persidangan.

"Nah, kedua langkah itu sudah kita lakukan mas, jadi bagaimana jika ini dimenangkan kami, sementara eksekusi perusakan sudah terjadi. Bukan soal ganti ruginya saat ini, tapi yang dilakukan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan," tandasnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Sub Divre III.2 Tanjungkarang, Muhaimin mengatakan, pihaknya masih terus membongkar ruko hingga rata dengan tanah.

Saat ditanya daerah mana lagi yang akan dieksekusi PT KAI Muhaimin mengaku belum mengetahuinya. "Masih dalam pembahasan tim aset. Kita baru akan ambil lahan kita yang sekala pioritas yakni yang akan dikembangkan," terangnya.

Muhaimin melanjutkan, pihaknya ke depan mempersilakan kepada investor yang akan berinvestasi di wilayah tersebut. "Tinggal datang saja ke bagian komersil bagi yang ingin menyewa," jelasnya.

Pada kesempatan kemarin, Muhaimin kembali memastikan langkah yang ditempuh selama ini oleh PT KAI dalam pendataan, hingga penertiban aset sudah sesuai prosedur, baikdari proses direksi hingga hukum yang berjalan.

    "Bahkan kami juga sudah memberikan infromasi tidak untuk memperpanjang lokasi-lokasi sekitar kantor PT KAI di awal Maret dengan mereka yang sudah habis masa kontraknya," paparnya.

    Dia juga mempersilakan, bagi siapa saja yang akan menggugat secara hukum terkait tindakan yang dilakukan PT KAI terkait pembongkaran sembilan ruko tersebut.

    ''Jika memang punya bukti baru, silakan ajukan PK, kami siap menjawab, dan menerima keputusan hasil PK nantinya," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Sosialisasi Pergub, Siapkan Sarpras

Posted: 29 Jan 2015 09:12 PM PST

Solusi Kendaraan Bertonase Lebih
BANDARLAMPUNG - Musibah patahnya Jembatan Lempuyangbandar, Waypengubuan, Lampung Tengah, memang harus disikapi. Dari sisi transportasi, solusinya membangun jembatan bailey dan membuat rute alternatif. Namun, mengapa masalah ini muncul mesti dibedah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Albar Hasan Tanjung menyatakan, opsi mengaktifkan jembatan timbang untuk menghitung tonase kendaraan agar tak melebihi kekuatan badan jalan maupun jembatan bukan solusi pas. ''Saya sampaikan, tidak ada gunanya," tandas dia kemarin.

Jembatan timbang, menurutnya, tidak bisa mengendalikan kendaraan bertonase lebih tanpa sarana dan prasarana (sarpras) yang jelas. Begitu pun dengan timbangan portabel. ''Karena memang kalaupun didenda, mereka bayar ya dilepas. Tidak ada penahanan barang," bebernya.

Untuk itu, yang benar adalah menyosialisasikan peraturan gubernur (pergub) mengenai muatan lebih. Mengenai sarpras, perlu lahan luas dan tempat parkir. ''Kalau ada tempat yang bisa menyediakan parkir 1.000 mobil, kendaraan bertonase lebih kita tahan selama tiga hari untuk memberikan efek jera," kata dia.

    Sementara, Komisi III DPRD Lampung Tengah tetap menilai Dishub kebobolan tak mengecek tonase kendaraan bermuatan yang hendak melintas di Lamteng. Akibatnya, truk trailer dengan bobot mencapai 100 ton mematahkan punggung jembatan dimaksud.

    Sekretaris Komisi III DPRD Lamteng Firdaus Ali, mengatakan pada 2014 Dishub pernah rapat dengar pendapat (RDP) dengan dewan membahas truk-truk bermuatan lebih yang melintas di Lamteng. Selain berpotensi merusak jalan, kendaraan ini menjadi penyebab kecelakaan.

    Pada rapat itu, lanjut Firdaus, Dishub Lamteng menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi truk bermuatan, baik dari Bandarlampung, Tulangbawang, maupun dari Kotabumi. "Nah, berarti Dishub lalai. Seharusnya truk itu tidak bisa lewat," kecam Firdaus.

    Ketua Komisi III DPRD Lamteng Agus Riyanto menambahkan, sebagai antisipasi, pihaknya akan mengurai sejumlah persoalan. Di antaranya mutu pekerjaan jalan dan jembatan dan  pembuatan jembatan timbang untuk pengawasan truk bermuatan.

    Dalam hal mutu pekerjaan, Agus Riyanto meminta Pemkab Lampung Tengah mengumumkan seluruh pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan yang didanai APBD Lamteng. Komisi III ingin juga memastikan seluruh rekanan yang pekerjaannya tak baik dimasukkan daftar hitam. (abd/rnn/p1/c1/ade)

Pemprov Buat Payung Hukum Bantuan Umrah

Posted: 29 Jan 2015 08:54 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung tidak ingin kasus dugaan bantuan umrah fiktif terjadi lagi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung  akan memperketat pengawasan penyeleksian penerima bantuan umrah.

    Salah satu cara yang ditempuh Pemprov Lampung adalah dengan membuat payung hukum untuk mengatur penyeleksian itu. Kepala Biro Bina Mental Ratna Dewi mengatakan, draf pengajuan sudah sampai ke biro hukum untuk dikaji dan segera diteruskan ke Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo agar bisa secepatnya diteken.

"Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya ya. Untuk memperkuat pengawasannya, kita sudah buat draft pergubnya dan sudah di biro hukum. Masih di koreksi sih," kata dia, kemarin.

Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisasi  pelanggaran dalam pengajuan bantuan umrah tersebut. "Disitu nanti dibahas juga aturan dan punishment-nya seperti apa. Ya ini bentuk pengawasan kami agar pelaksanaan juga bisa lebih bersih," jelasnya.

Saat ini, sambungnya, yang berhak menerima bantuan umrah tersebut diprioritaskan bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah. Untuk kalangan PNS pun demikian. Yang diprioritaskan adalah golongan I dan II saja.

"Untuk PNS adalah Golongan I dan II saja, dan guru ngaji, semuanya yang kita prioritaskan adalah yang ekonomi lemah," tegasnya.

Diketahui, untuk tahun 2015 ini, ada kuota sebanyak 250 orang yang akan diberangkatkan melaksanakan umrah dengan menggunakan dana APBD 2015. Untuk kebutuhan ini dialokasikan dana sebesar Rp6,8 miliar.

Ditambahkan Ratna, keberangkatan awal rencananya dilaksanakan pada akhir Maret 2015 ini. Pemberangkatan tahap pertama disiapkan hanya untuk 40 orang saja.

"Namun ini belum fix ya. Masih akan kita rapatkan terlebih dahulu. Cuma memang sudah ada bahasannya seperti itu," tuturnya.

Lantas, bagaimana mengenai bantuan umat agama lain? Biro Mental menyediakan kuota sebanyak 20 orang untuk empat agama lainnya yang diakui di Indonesia. Masing-masing mendapatkan jatah lima orang.

"Mereka mengajukan atas persetujuan tokoh agama yang ada lembaganya. Nah, nanti kita koreksi apakah benar-benar layak atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, DPRD Lampung mendukung Biro Bina Mental untuk benar-benar memperketat proses penyeleksian 250 penerima bantuan umrah.

Anggota DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, pendataan pengajuan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut yang harus benar-benar dipantau. Pasalnya, hal ini rentan penyimpangan.

''Banyak kasus terjadi yang tidak sesuai, yang akhirnya merugikan berbagai pihak, termasuk satuan kerja yang bersangkutan. Untuk itu, kami harap penyaluran kebijakan ini benar-benar dipantau. Jangan sampai nantinya jatuh pada masyarakat yang mampu. Artinya itu tidak tepat sasaran," tandasnya.

Ia menjelaskan, harusnya ada formula untuk memperketat penerimaan bantuan ini. Dicontohkan, pemeriksaan bisa hingga masalah pengecekan fisik kekayaan seseorang dan tidak berdasarkan data yang disetorkan saja.

"Syarat-syaratnya harus jelas, harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak sesuai ya harus dipertanggungjawabkan. Pantau hingga benar-benar detail. Bila perlu ada pengecekan dan jangan hanya formalitas," kata dia.

Masih menurutnya, Pemprov juga harus tegas memberikan punishment keras untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum nakal yang melanggar. "Agar benar-benar bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat. Nah, jangan sampai terjadi lagi misalnya, bahkan malah ada pejabat yang mendapatkan jatah itu. Artinya ini kan melanggar aturan yang ada," terang dia.

Sementara, Kadiskominfo Lampung Crisna Putra mengatakan akan mengkoordinasikan hal ini dengan satuan kerja terkait.  "Tentunya, nanti akan kita koordinasikan dan akan benar-benar kita kawal. Tidak hanya disini saja, akan tetapi di beberapa sektor lain juga," katanya singkat. (red/p4/c1/fik)

 

Kamis, 29 Januari 2015

PT KAI Bongkar 9 Ruko

PT KAI Bongkar 9 Ruko


PT KAI Bongkar 9 Ruko

Posted: 28 Jan 2015 09:22 PM PST

Diwarnai Aksi Blokir Jalan
BANDARLAMPUNG – Rencana pembongkaran sembilan ruko di Jl. Teuku Umar oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang direalisasikan kemarin. Pembongkaran ruko yang diklaim PT KAI berada di lahannya itu sempat diwarnai aksi blokir jalan.

    Pembongkaran dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Tercatat 300 personel PT KAI ditambah 100 pesonel gabungan TNI-Polri mengawal jalannya eksekusi. Pembongkaran diawali pembacaan putusan eksekusi oleh Majudar, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang.

    Saat itu, suasana mulai terasa tegang. Ratusan karyawan dan keluarga pemilik sembilan ruko tersebut melontarkan caci maki dan teriakan protes atas tindakan PT KAI yang dinilai sewenang-wenang.

    Setelah itu, warga sempat memblokir jalan dari arah Tanjungkarang menuju Rajabasa. Namun, pemblokiran ini tidak berlangsung lama, hanya lima menit. Pasalnya, petugas langsung mengamankan dan membubarkan blokade tersebut.

    Salah satu penyewa ruko yakni Owner Konveksi Aneka Iwan Irawan mengatakan, ratusan karyawan datang beserta keluarga hingga membawa anaknya datang tanpa paksaan. Mereka meminta keadilan dan memohon kepada PN untuk menunda eksekusi.

    "Seritifkat kepemilikannya asli loh ini punya pak Gunawan Santoso, masa iya langsung dibongkar. Harusnya ada solusi lain selain pembongkaran. Maka dari itu, terlihat kawan-kawan berjuang dan melawan secara damai, karena disinilah mereka mencari kehidupan," terangnya

    Senada disampaikan oleh Andi Gunawan yang merupakan adik kandung dari Gunawan Santoso dan anak dari pemilik pertama ruko yakni, Linda Suryati.

    Menurutnya, yang dilakukan oleh PN dan PT KAI sewenang-wenang. Pasalnya, hingga saat ini belum adanya pembatalan yang menyatakan bahwa sertifikat mereka sudah tidak berlaku lagi.

    PT KAI, lanjut dia, saat ini sudah bertindak seolah-olah mereka penguasa dan makelar tanah. "Ini Sertifkat Hak Milik (SHM), batalkan dulu sertifika ini baru dieksekusi, dan PTUN pun belum membatalkan sertifikat saya ini," ketusnya.

     Dia mengaku keluarga Gunawan CS telah mempercayakan perkara ini dengan kuasa hukumnya, yakni, Umar Hanfi dan Mudarwan Yusuf untuk menindak lanjuti langkah apa yang akan ditempuh setelah ini.

    "Intinya seperti itu, kalau langkah apa yang akan kami tempuh nantinya, silakan tanyakan kepada kuasa hukum keluarga," kata dia kemarin yang duduk dibawah pohon depan ruko.

    Sementara, Kuasa Hukum keluarga Gunawan CS, Mudarwan Yusuf membenarkan bahwa perkara tersebut sudah sejak tahun 2004. Bahkan, pada 2004 hingga 2008 ada akta perdamaian  yang seharusnya dihormati oleh PT KAI.

    "Tapi nyatanya, mereka (PT KAI, Red) bertindak arogan dan tidak menghormati akta perdamaian tersebut. Maka dari itu akan kita ajukan Peninjauan Kembali di PN dan menyampaikan kebenaran terkait akta perdamaian tersebut," ketusnya.

    Pihaknya berencana mengajukan Peninjauan Kembali kasus sengketa lahan itu. "Iya kita masih terus berjuang, dan jika kita menang mereka harus membayar semua yang telah ia lakukan kepada klien kami," tegas Umar Hanafi, kuasa hukum warga lainnya.

Terpisah, Manager Humas PT.KAI Sub Divre III.2 Tanjungkarang, Muhaimin mengatakan, eksekusi pembongkaran berjalan lancar dengan bantuan pihak aparat.

Polri dan TNI.

    "Hari ini telah kita laksanakan eksekusi atas sembilan unit ruko dan yang mengeksekusi ialah PN Tanjungkarang. Karena ini keputusan PN dan jika nantinya ada yang keberatan atas tindakan yang dilakukan silakan tanyakan ke PN," kata dia.

    Muhaimin melanjutkan, bahwa keputusan yang dilakukan tersebut merupakan keputusan yang sah secara resmi dan dibacakan oleh oleh juru sita PN. "Negara ini negara hukum biar diselesaikan secara hukum, langkah-langkah ayng akan dilakukan mereka, silakan jika PT KAI menyalahi aturan, silakan digugat dan kami siap," pungkasnya. (goy/p2/c1/wdi)

Hakim Nyatakan Gugatan Sempurna

Posted: 28 Jan 2015 09:21 PM PST

Polemik Penyegelan Ruko Pasar Tengah
BANDARLAMPUNG – Sidang terkait penyegelan ruko Pasar Tengah oleh pemkot di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung memasuki babak baru. Kemarin (28/1), majelis hakim menyatakan materi gugatan yang diperbaiki oleh penggugat telah sempurna. Karenanya, persidangan bisa diteruskan. Dan rencananya pada sidang Rabu (4/1), agendanya penyampaian materi gugatan dan jawaban tergugat, dalam hal ini pemkot.

    Hal tersebut disampaikan panitera muda PTUN Bandarlampung Ida Meriati. Menurutnya, proses gugatan penyegelan ruko Pasar Tengah oleh pemkot sudah dapat dilanjutkan secara terbuka pada pekan depan.

"Iya, materi gugatan yang diperbaiki oleh kuasa hukum penggugat sudah layak dan akan digelar secara terbuka untuk umum. saat itu juga nantinya akan dibacakan gugatan oleh penggugat dan akan langsung dijawab oleh pihak tergugat," kata dia.

Saat ini, Ida merasa belum bisa menyampaikan poin-poin gugatan yang telah sempurna diperbaiki. "Hari ini akan kami serahkan ke Pemkot untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dan disana poin-poin gugatnnya sudah ada," tandasnya.

Terpisah, kuasa hukum pemilik ruko Djohan Suwandi Wangsa membenarkan, bahwa materi gugatan sudah dinyatakan sempurna. "Tapi, tidak bisa saya sampaikan saat ini meskipun sudah diperbaiki. Kan, hari ini (Kemarin, Red) masih sidang tertutup sidang terbukanya baru pekan depan. Intinya kita siap membacakan materi gugatan dan menghormati proses hukum yang berjalan," tukasnya.    

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah mengatakan, pihaknya sudah menghadiri semua proses yang berlangsung hingga kemarin.

    "Iya kita tunggu sajalah, kita patuhi proses hukum yang sedang berjalan. Dan pada pekan depan kita akan menjawab apa yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat terkait materi gugatan atas tindakan kami di Pasar Tengah," pungkasnya.

    Diketahui, para pemilik dan penyewa ruko yang tak terima rukonya disegel pemkot melakukan perlawanan hukum. Mereka melaporkan pemkot ke pengadilan. Para pemilik dan penyewa ruko lalu membongkar paksa segel oleh pemkot tersebut. (goy/p2/c1/wdi)

Banjir Datang (Lagi)

Posted: 28 Jan 2015 09:20 PM PST

Satu Mobil Ringsek Tertimpa Pohon
BANDARLAMPUNG – Angin kencang dan hujan deras sebulan belakangan terus mengembuskan potensi bencana. Kemarin, banjir kembali merendam ratusan rumah di Jl. M. Salim, Kelurahan Waylunik, Panjang. Daerah tersebut memang merupakan langganan banjir akibat luapan Sungai (Way) Lunik. ''Banjirnya nggak kayak sebelumnya sih Mas, tetapi ya bosan juga banjir melulu wilayah ini. Kapan tenang dan tidak banjirnya?" kata David Gusmara warga Kelurahan Waylunik, kemarin.

    Dia menuturkan, sama seperti banjir sebelumnya, sekitar 200 rumah sempat terendam saat luapan air datang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. David berharap pemerintah kota (pemkot) secepatnya mencari solusi agar banjir tak datang lagi. Banjir tersebut mulai surut sekitar pukul 16.00 WIB.

    Selain itu, hujan yang mengguyur dari pukul 13.00-15.00 WIB juga menyebabkan tiga pohon tumbang.  Yakni di Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sumurbatu, Telukbetung Utara (TbU), di Jl. Arif Rahman Hakim depan Rumah Makan Kayu, Way Halim, dan di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian.

     Pohon tumbang di Sumurbatu sempat membuat arus lalu lintas di Jl. Pangeran Diponegoro tersendat. Sebab, pohon roboh menutupi sebagian besar jalan. Sementara di Jl. Perintis Kemerdekaan, satu unit mobil Toyota Innova BE 2155 YE hancur tertimpa pohon jenis jarak laut. Dari pantauan Radar, bagian kap mobil dan pintu bagian kiri ringsek.

    Warga setempat, Ahmad Yani, mengatakan, tumbangnya pohon terjadi pukul 13.00 WIB saat hujan deras disertai angin kencang. ''Ini kan sebelum dipanggil petugas, kami gotong royong menarik-narik pohon ke tepi jalan," kata dia.

    Menurut dia, saat peristiwa tersebut, mobil toyota innova tersebut tengah melintas. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik mobil, Lidya, warga Kelurahan Jagabaya III Wayhalim langsung keluar dari mobil.

    Selain mengahncurkan satu mobil, pohon tumbang juga memutuskan kabel listrik. Warga sempat berusaha menyingkirkan pohon tumbang tersebut dari jalan. "Jadi pakai alat seadannya tadi kita berusaha, dan tak lama kemudian petugas datang," terangnya.

    Sementara, Camat Kedamaian Anthoni Irawan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) akan memberikan bantuan kepada pemilik mobil. Menurut dia, Wali Kota Herman HN akan memberikan bantuan sebesar Rp10 juta. "Iya, pak wali akan membantu korban sebesar Rp 10 juta. Pakai dana bantuan sosial. Ya, untuk meringankan beban atas musibah ini," terangnya.

    Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota sudah 15 pohon tumbang dihajar angin kencang sebulan ini.

    Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana BPBD Bandarlampung Wisnu mengatakan, warga harus lebih berhati-hati lagi menghadapi musim penghujan kali ini. "Jadi masyarakat harus lebih berhati-hati, khususnya yang di dekat tempat tinggalnya terdapat pohon rapuh. Banjir juga di Way Lunik.," kata dia.

    Sebelumnya, terkait banjir Waylunik, Pemkot Bandarlampung juga tengah memutar otak untuk mengatasinya. Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut. Di antaranya dengan memperdalam drainase.

''Saya juga bingung mau kayak mana lagi. Wilayah itu terus diupayakan drainasenya diperbaiki. Bahkan sudah dalam sekali. Kemungkinan penyebabnya, wilayahnya yang setara dengan laut," ujarnya. (goy/p2/c1/wdi)

Teken Pergub Tengah Malam

Posted: 28 Jan 2015 09:16 PM PST

BANDARLAMPUNG – Cepat, trengginas, cekatan, dan tak terpaku jam kerja. Itulah sosok Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Salah satu buktinya, penandatanganan peraturan gubernur (pergub) tentang penurunan 10 persen tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) pada Selasa (27/1) sekitar pukul 23.00 WIB atau hampir tengah malam.

''Sudah, sudah saya tanda tangani kok tadi malam (kemarin malam, Red). Sekitar jam sebelas," kata dia ketika diwawancarai awak media usai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamic Center kemarin (28/1).

Gubernur termuda se-Indonesia ini menerangkan, setelah diteken, maka sebenarnya langsung bisa diberlakukan. Tetapi akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu.

"Ya kan ada proses ke bawah ya. Nanti, kalau sudah lewat tahapan itu baru bisa dipakai," kata dia.

Ridho mengatakan, soal penyesuaian tariff angkutan ini harus dipatuhi karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dia berharap agar dipatuhi. "Kita berharap itu bisa dipatuhi. Terkait sanksi, kita serahkan ke Dishub masing-masing kabupaten/kota," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan rapat yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) pada (27/1), disepakati tarif AKDP turun 10 persen.

    Kadishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan, rekomendasi DPRD Lampung yang merupakan wakil rakyat selalu diperhatikan.

    Meski berlangsung dengan berbagai pandangan dan argumentasi, akhirnya dapat diambil kesepakatan bersama. Yakni penurunan tarif 10 persen.

    "Organda dan YLKI sudah setuju dengan penetaan tariff ini. Bahkan juga sdah disetujui oleh pengusaha," ungkapnya.

    Meski demikian, dilanjutkan Albar keputusan ini baru bisa dilaksanakan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo selaku pemangku kebijakan.

    "Akan kita ajukan ke Pak Gubernur dulu. Agar nantinya Pergubnya bisa cepat berlaku. Nah, Gubernur kita ini kerjanya 24 jam. Mungkin kalau sudah ditinjau akan segera diteken," kata dia.

    Jika sudah disetujui oleh Gubernur, menurutnya aturan ini harusnya ditaati oleh semua pengusaha angkutan maupun supir. Menurutnya, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan punishment sesuai dengan ketetapan yang ada dalam regulasi.

    "Kami yang akan memberikan sanksinya. Ya teguran sampai pencabutan izin trayeknya," kata dia.

    Dia juga menyampaikan, dalam rapat tersebut juga YLKI meminta kepada Dishub agar meminta tarif penyeberangan Merak-Bakauheni juga harusnya mengalami penurunan.

    Namun demikian, Albar mengaku hal tersebut bukan menjadi wewenangnya. "YLKI minta fasilitasi, tapi itu kan bukan wewenang kami," kata dia. (red/c1/gus)

Revisi Tol Kelar Bulan Ini

Posted: 28 Jan 2015 09:15 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait revisi dokumen perencanaan pembangunan Jalan Tol Sumatera. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, pihaknya menargetkan Januari ini revisi dokumen tersebut beres.

''Kita sih maunya cepat. Ya mudah-mudahan di Januari ini sudah selesai agar kita juga bsia melaksanakan aksi," katanya di Islamic Center kemarin (28/1).

Ditanya mengenai kendala yang ada di Kementrian PU-PR sehingga proses revisi yang dikirimkan hingga saata ini belum juga terselesaikan, dia mengaku memang tidak mengetahui persis. namun demikian, dia selalu aktif menanyakan hal ini kepada Kementrian PU-PR.

"Kalau masalah itu (kedala, Red) kementrian yang memiliki kapasitas. Apakah dari masalah adminstrasi dan sebagainya. Kan kita maklum juga mungkin banyak urusan juga yang harus diselesaikan oleh kementrian," ungkapnya.

Mengenai perencanaan perluasan lahan mengingat wacananya jalur tol tersebut kan seiring dengan lajur kereta api, untuk sementara pemerintah hanya memfokuskanke jalan tol saja.

"Kemarin saya sempat tanyakan itu ke Pak Menteri Perhubungan. memang ada wacana itu akan tetapi tidak dalam jangka waktu yang dekat. Saat ini kita fokus di tol saja," terangnya.

Terpisah, Kepala Besar Pengolaan Jalan Nasional III Kementrian PU-PR, Tasrivin mengatakan, untuk tahap awal lebar tol ruas Bakauheni-Terbanggibesar dari sebelumnya hanya 60 meter saja saat ini direncanakan menjadi 120 meter. Dimana penambahan tersebut untuk digunakan jalur kereta api.

"Sementara ini akan melewati tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung Tengah. Melewati 18 kecamatan dan 70 desa. Panjang totalnya yakni mencapai 140,45 kilometer," bebernya.

Untuk pengerjaan awal, dikatakan dia dijalani dengan cara tiga tahap. Untuk tahap pertama Bahkaueni-Babatan 38,10 KM atau dengan total luas 2.889.459 m2. Tahap kedua Babatan-Tegineneng 59,20 KM dengan luas 3.550.482 m2.

Namun demikian, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Kementrian PU-PR, Syarial menyatakan, belum dapat melakukan langkah-langkah nyata. Pasalnya masih menunggu hasil revisi dokumen.Menurtnya, revisi tersebut merupakan solusi untuk melakukan pembebasan lahan. "Saat ini kita belum bisa bergerak jika memang revisi itu tidak turunn-turun," kata dia. (red/c1/gus)

 

Cetak 5.200 Hektare Sawah

Posted: 28 Jan 2015 09:14 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung tahun ini mulai mencetak 5.200 hektare lahan untuk mendukung target produksi padi 1 juta ton dalam dua tahun ke depan. Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, penambahan lahan sawah itu di antaranya terdapat di dua kabupaten, yaitu Mesuji dan Tulangbawang.

''Apalagi dalam beberapa tahun ini lahan persawahan terus menyusut. Setidaknya dalam setahun ada penyusutan 100 hektare sawah untuk pembangunan perumahan," kata dia kemarin.

Emilia meneruskan, pembukaan lahan  sawah nantinya tetap akan berlanjut pada 2016. Meski demikian, menurutnya soal anggaran pencetakan 5.200 hektar sawah ini dia belum mengetahuinya. Dengan alasan, masih dalam tahap perencanaan.

"Kami mengeluhkan penurunan lahan pertanian ini. Sebab, ketidaksadaran para pemilik lahan pertanian dengan mengalihfungsikan sawahnya. Padahal, sudah ada Peraturan Daerah namun demikian tetap saja hal tersebut tidak digubris," ungkapnya.

Kendala lain, kata dia, adalah permasalahan irigasi. Sehingga, petani beralih ke komoditi lain selain padi dan terjadilah alihfungsi lahan.

"Masalahnya, kita butuh aturan yang tegas. Bisa melalui peraturan bupati (perbup) atau peraturan walikota (perwali). Agar bisa lebih menekankan kepada seluruh elemen agar lebih peduli dan melindungi lahan pertanian," tandasnya.

Sebelumnya, Sekprov Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, tahun ini pemprov hanya sanggup menambah target 63 persen produksi padi. ''Beberapa waktu lalu memang dicanangkan ada sepuluh provinsi termasuk Lampung yang meningkatkan produksi padi. Artinya, ini harus kita kerjakan secara maksimal," kata dia, beberapa waktu lalu.

Pada 2014, imbuh dia, produksi padi Lampung sebesar 3,3 juta ton per tahun. Nah, pada 2015 ini artinya Pemprov harus menggenjot produksi padi sehingga tidak boleh kurang dari hasil capaian sebelumnya. "Paling tidak kami hanya bisa mengejar target itu sebesar 63 persen saja di tahun ini. Sementara 37 persennya di tahun 2016," ungkapnya.

Terpisah, Kadis Pengairan dan Pemukiman Robinsyah mengatakan, salah satu kendala adalah sulitnya memelihara jaringan irigasi yang ada. ''Sebab, anggaran yang dikucurkan dari APBD 2015 sangat minim untuk pemeliharaan irigasi. Hanya Rp15 miliar saja," pungkasnya. (red/c1/gus)

Rabu, 28 Januari 2015

PNS Pemprov Bakal Dites Urine

PNS Pemprov Bakal Dites Urine


PNS Pemprov Bakal Dites Urine

Posted: 27 Jan 2015 08:49 PM PST

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menekankan kepada calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) agar benar-benar menghindari narkoba. Penekanan itu karena gubernur mengaku ingin menegakkan pemerintahan yang bersih, termasuk bersih narkoba.

    Untuk itu, gubernur menekankan akan lebih memperhatikan lagi mengenai masalah tes urine PNS di lingkungan pemprov sebagai antisipasi pengguna narkoba.

     Namun demikian dia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu. Pasalnya, membutuhkan anggaran yang memang belum diposkan.

    Mengenai PNS Dishub yang tertangkap menggunakan narkoba, dia mengaku saat ini sedang dalam pemeriksaan di Inspektorat Lampung.

    "Jika memang tidak sesuai dengan UU ASN ya kita tindak tegas dan kita berhentikan," kata gubernur usai menyerahkan SK CPNSD K2 di Ruag Abung Setda Pemprov, kemarin (27/1).  

    Dia juga mengaku tidak akan ada toleransi lagi jika memang ada PNS Pemprov yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan Narkoba.  "Kalau maru benar-benar berobat ya rehabilitasinya sebelum ditangkap. Jangan setelah ditangkap baru rehabilitasi. Yang pentng antisipasi dininya," ujarnya.

    Sementara itu, sebanyak 54 CPNSD Formasi tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemprov Lampung.  CPNSD dari kategori tersebut sebanyak 54 orang dari 79 orang yang mengikuti seleksi. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 orang dan 22 orang lainnya masih dalam proses.

    Adapun rincian berdasarkan golongan yakni 7 orang gol III, 37 orang gol II dan 10 orang gol I. Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur Lampung No.821.3/4573/II.10/2014 dan No 821.3/4574/II.10/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 di lingkungan Pemprov Lampung Tahun 2014.

    Gubernur mengatakan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi menjadi CPNS berdasarkan UU ASN no. 5 tahun 2014 dapat mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

    Lebih lanjut dikatakan, kepada CPNSD yang baru agar dapat menunjukkan kinerjanya dan disiplin yang jauh lebih baik lagi. Diharapkan CPNSD juga bekerja dengan jujur, dedikasi dan tanggungjawab, menjalin kesetiakawanan dan solidaritas dengan sesama ASN serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan melanggar hukum. (abd/c1/adi)

Hari Ini, Sembilan Ruko Dibongkar

Posted: 27 Jan 2015 08:46 PM PST

MoU PT KAI-Polda Tertutup
BANDARLAMPUNG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang bersama Polda Lampung memperpanjang nota kesepahaman (MoU) terkait keamanan, aset, dan operasional jalur perlintasan di kantor milik perusahaan pelat merah tersebut kemarin (27/1).

Penandatanganan MoU yang dilakukan langsung Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko dan para pejabat PT KAI itu berlangsung tertutup bagi awak media.

Diduga, pelaksanaan MoU itu tertutup lantaran ada pembahasan khusus terkait rencana PT KAI dalam menertibkan aset-asetnya yang ada di Lampung.

Usai acara, PT KAI menggelar konferensi pers di ruangan tempat penandatanganan MoU. Hadir dalam kegiatan itu Brigjen Heru Winarko dan Vice President PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Heru Kuswanto.

Saat ditanyakan mengapa pelaksanaan MoU tertutup, Heru Kuswanto membantah adanya pembahasan khusus yang dilakukan pihaknya dengan Polda Lampung.

"Sebenarnya MoU ini hanyalah perpanjangan dari MoU sebelumnya yang sudah terjadi dua tahun terkahir ini. Jadi MoU keamanan ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan penertiban aset kita saat ini," bantahnya.

Dia melanjutkan, permasalahan yang dibahas hanya pengamanan lingkungan PT KAI, aset, operasi PT KAI dari jalur hingga stasiun dan pengamanan objek vital lainnya.

"Lingkupnya ini luas. Karena, menyangkut masalah pembinaan, kami juga kan punya polisi khusus. Jadi, selain masalah pembinaan, di sini juga ada pembinaan pasca operasional. Di mana, Polri hingga hari ini memberikan kami bantuan secara tetap yang diletakkan di Stasiun KA Tanjungkarang dan Kotabumi. Terkait kerja sama yang lain berupa pengawasan dan pengendalian tukar informasi lain," jelasnya.

Menurutnya, masalah penertiban hanyalah salah satu dari sekian kerja sama yang dilakukan. ''Dan untuk yang besok (hari ini, Red) dilakukan eksekusi sembilan ruko milik Linda Suryati yang kini dimiliki anaknya Gunawan Santoso adalah langsung dari Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang, bukan kami. Dan kepolisian untuk keamanan yang mengirimkan adalah PN," kata dia.

Selain itu, dia mengungkapkan, bahwasannya, pihaknya sebenarnya tidak bersiteru dengan warga Sawahbrebes yang terletak di depan kantor PT KAI.

Dia juga heran dengan yang mencuat selama ini. "Saya juga heran kenapa jadi masalah. Ini hanya isu yang disebar menjadi salah paham dan dimanfaatkan orang-orang tertentu," kata dia.

Menurutnya, ia hanya akan menertibkan aset di 17 bangunan yang berada di jalan protokol. "Yang belakang itu tidak. Kan, hunian padat, jadi sampai saat ini kami belum ada rencana dan belum ada kepentingan KAI untuk menggusur. Kami hanya mengambil depan saja , hanya 17 yang ada di pinggir jalan," kata dia.

Sebab, kini pihaknya berbuat sesuai dengan prosedur dan perintah direksi. "Kami tidak bertindak semena-mena selama ini, karena kami sesuai prosedur dan ada SK direksi, jadi prosedur itu tidak ada satupun yang kami lewati," tandasnya.

    Senada disampaikan Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko. Menurutnya, perpanjangan MoU kemarin bukanlah terkait pengamanan eksekusi.

    Sebab kemarin, kata dia, ikut hadir Kapolres daari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. "Jadi hari ini kita memperpanjang kontrak yang telah usai, terkait kemanan dan kenyamanan. Dan yang kita bahas adalah rute kereta terkait perjalanan agar warga aman dan nyaman dari Tanjungkarang sampai ke Palembang, dan ini juga terkait aset-aset jalan rel yang ada tapi dicuri, dan lain-lain," terangnya.

Terkait pengamanan di sembilan ruko yang akan dieksekusi, lanjut Heru, yang meminta keamanan adalah PN dan langsung ditujukan ke wilayah hukumnnya.

 "Jadi nanti polresta yang akan terjun ke lapangan untuk pengamanan.  Jadi tidak ada MoU dan kaitannya polda dengan keamanan di wilayah sengketa ini. Dan yang dibahas ini merupakan, kebijakan skala besar terkait keamanan kereta api, termasuk juga bagaimana pengembangan dan segala macam di wilayah pengembangan yang terhambat keamanan untuk kita mengamankan," jelasnya.

Sementara, Kapolres Bandarlampung Kombespol Dwi Irianto mengatakan, pihaknya akan menurunkan personil sekitar 100 orang. "Jika kurang kita akan minta bantuan Polda. Tidak ada rusuhlah di sana, kita ini hanya mengamankan dan yang melaksanakan eksekusi pengadilan," pungkasnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengatakan, pada pukul 09.00 WIB pihak PN akan membacakan keputusan penetapan eksekusi. "Nanti dibantu petugas kita dengan pita merah putih," ujarnya.

Di lokasi lain, Iwan Irawan selaku pemilik Konveksi Putra Aneka mengatakan, telah melaporkan dan mengadukan prihal pengosongan dan pembongkaran ruko oleh PN dan PT KAI ke DPRD Lampung kemarin (26/1).

"Iya kami meminya perlindungan secara politik di DPRD dan besok (hari Ini, Red) pada pukul 13.00 WIB Direksi PT KAI akan dipanggil," kata dia.

Hal ini, agar ada penangguhan sebagai warga negara untuk ditunda eksekusi pembongkaran. "Mudah-mudahan ada keajaiban tuhan, selagi kita berusaha. Karena jika ruko yang ada di sini dikosongkan dan dipindah bagaimana nasib karyawan yang bekerja hingga ratusan orang di tempat itu," ucapnya.

Maka dari itu, menurutnya, hari ini adalah kesaksian dari para karyawan yang akan membawa anak, suami/istrinya untuk merlihat kondisi di lapangan secara langsung.

"Ya besok (hari ini) banyak yang akan hadir, bahkan membawa keluarganya. Karena menciptakan lapangan pekerjaan saat ini sulit, apalagi mencari pekerjaan. Jadi mereka semua meminta jalan terbaik, karena ini menyangkut hidup orang banyak," pungkasnya.(goy/p5/c1/whk)

Selidiki Kasus Penolakan Pasien di RS Imanuel

Posted: 27 Jan 2015 08:45 PM PST

BPJS dan Ombudsman Bakal Turun
BANDARLAMPUNG – Manajemen Rumah Sakit (RS) Imanuel Bandarlampung dalam beberapa pekan ke depan sepertinya lebih sibuk dari biasanya. Sebab, dugaan penolakan pasien tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bernama Akbar Abdul Majid (20) oleh RS tersebut pada Minggu (25/1) dini hari menuai perhatian Hubungan Eksternal BPJS Lampung Dodi Sumardi dan Ombudsman RI perwakilan Lampung.

Terlebih, Akbar mengembuskan napas terakhir pada Senin (26/1) sekitar pukul 21.30 WIB di ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Hubungan Ekternal BPJS Lampung Dodi Sumardi mengatakan, kendati belum menerima laporan berupa keluhan dari pihak keluarga Akbar, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

"Ya, jika sudah menyebabkan ada pasien tanggungan BPJS yang meninggal dunia karena sempat ditolak oleh RS, kami akan meninjak lanjutinya ke BPJS Centre yang ada di RS tersebut, dan petugas kami di sana akan menanyakan kepada manajemen RS itu," jelasnya.

Dia menerangkan, untuk menentukan sanksi tegas, pihaknya akan melihat kronologis kejadiannya. "Jika benar- benar terbukti, maka pihak BPJS akan memutuskan kerja sama dengan RS tersebut, tapi sebelumnya kami harus mendengar apa yang disampaikan manajemen RS tersebut," tandasnya.

Terpisah, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung Hardian Ruswan mengatakan, pihaknya juga akan membahas secara internal mengenai langkah yang akan ditempuh terkait dugaan penolakan pasien BPJS oleh RS Imanuel tersebut.

"Kami baru mengetahui informasinya hari ini (kemarin, Red). Kami akan membahas secara internal terkait permasalahan tersebut," tukasnya.

Sementara, Harto, paman dari Akbar mengatakan, pihak keluarga belum menentukan sikap terkait dugaan penolakan yang dilakukan RS Imanuel. "Kami sedang berduka, untuk ke arah sana (menuntut, Red) nanti dulu," ujarnya melalui sambungan telepon kemarin.

    Sebelumnya, RS Imanuel Bandarlampung pada Senin (26/1) buka suara terkait informasi dugaan penolakan pasien tanggungan BPJS bernama Akbar Abdul Majid (20) oleh RS tersebut Minggu (25/1) dini hari.

Melalui Kepala Bagian Humas Alquirina Supriyati, RS yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Wayhalim, itu meminta maaf kepada pihak keluarga Akbar jika ada perlakuan dari karyawan rumah sakit yang tidak berkenan.

''Ya, jika keluarga pasien kurang berkenan, kami meminta maaf," ujar dia di ruang kerjanya, Senin.

Kendati begitu, Rina –sapaan akran Alquirina Supriyati- menolak jika RS-nya dikatakan menolak pasien BPJS. Menurut dia, warga Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur (Lamtim) itu memang tidak memungkinkan untuk dirawat di RS-nya yang masih bertipe C.

"Perawat kami melihat kondisi pasien memang harus dirawat intensif di RS yang bertipe B, seperti RSUDAM atau RS Urip Sumoharjo," katanya.

Dia juga menyatakan, Akbar setiba di RS Imanuel telah mendapat perawatan di IGD. "Tidak ada kesalahan prosedur, saat datang dilakukan tindakan," ungkapnya.

Sementara, Senin (26/1) tepat pukul 21.20 WIB, Akbar meninggal dunia di Ruang ICU RSUDAM. Jenazahnya pada malam itu langsung dibawa ke rumah duka yang berada di Kampung Wana, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lamtim.

Diketahui, RS Imanuel Bandarlampung diduga menolak menangani pasien peserta JKN. Pasien tanggungan BPJS yang diduga ditolak itu bernama Akbar Abdul Majid (20).

Dugaan penolakan disampaikan pamannya Harto. Dia mengatakan, keponakannya yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati ini mengalami kecelakaan di Desa Siramang, Pekalongan, Lamtim.

Menurutnya, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (24/1). Keponakannya yang mengendarai motor Kawasaki Ninja RR berwarna oranye ditabrak mobil pikap warna hitam.

Dia melanjutkan, keponakannya sempat mendapat perawatan di RS Islam Metro. Kemudian dari RS tersebut dirujuk ke RSUDAM sekitar pukul 21.30-00.00.

''Karena ruang ICU RSUDAM malam itu penuh, RSUDAM mencoba menelepon RS Imanuel, dan saat itu RS Imanuel menyatakan sanggup merawat Akbar," jelasnya.

Namun, sampai di RS Imanuel, keponakannya hanya dirawat di IGD 01.00- 02.30 WIB. "Kemudian, seorang perawat mengaku bernama Maria bilang tidak dapat menerima kami karena menggunakan BPJS," ungkapnya.

Noli Agung, paman Akbar lainnya melanjutkan, saat itu pihak keluarga sudah menyampaikan kepada perawat tersebut bahwa pihak keluarga akan melakukan apapun untuk kesembuhan Akbar, bahkan pihak keluarga menyanggupi untuk memakai umum.

"Saat itu, perawat bernama Maria itu tetap menyatakan tidak bisa. Bahkan perawat itu menantang kami untuk melaporkan penolakan tersebut ke siapapun. Silakan saja melapor," katanya menirukan ucapan Maria.

Karena keponakannya tetap tidak mendapatkan perawatan di RS Imanuel, akhirnya Akbar dibawa kembali ke RSUDAM sekitar pukul 03.00 dan akhirnya dirawat di Ruang IGD. "Alhamdulillah, pukul 06.00, keponakan saya sudah masuk Ruang ICU RSUDAM," ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rontgen, engsel kaki kiri Akbar lepas, dan mengalami trauma di kepala, benturan dada kiri dan lainnya. "Saat ini Akbar masih tak sadarkan diri. Pastinya kami sangat menyesalkan sikap RS Imanuel yang lebih mementingkan materi daripada memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat," sesalnya.

Sementara Syaifuddin juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap RS Immanuel. "Semoga mereka tidak mengulanginya, di mana lebih mementingkan materi daripada menyelamatkan nyawa orang," ujar pria yang juga merupakan kepala Puskesmas Melinting, Lamtim ini. (gie/p5/c1/whk)

Rp600 Juta untuk Tiga Rumah Adat

Posted: 27 Jan 2015 08:44 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung menggelontorkan dana dari APBD 2015 sebesar Rp600 juta untuk perbaikan tiga rumah adat yang ada di kota ini. Ketiganya masing-masing Rumah Adat Bathin Tihang Pemuka di Jl. Indra Bangsawan, Kecamatan Rajabasa; Rumah Adat Sesat Agung di Jl. Beringin, Kecamatan Labuhanratu; dan Rumah Adat Lambandalom Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir Bandarlampung di Jl. Dr. Setiabudi, Kelurahan Negeriolok Gading, Kecamatan Telukbetung Barat (TbB).

''Ya, tahun ini kita sudah berikan masing-masing rumah adat sebesar Rp200 juta untuk perbaikan. Ini salah satu bentuk kepedulian dan konsistensi pemkot di bidang pembangunan, adat-istiadat, seni dan budaya, serta sarana-prasarana yang ada di kota tercinta ini," kata Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. kemarin.

Dia mengimbau kepada warga agar tidak melihat dari besar kecilnya dana yang diberikan. Namun, hal ini bisa dijadikan sebagai wujud perhatian dan semangat pemkot untuk berbuat yang terbaik dalam membangun kotanya.

"Jadi ini dapat kita jadikan selain sebagai perekat kesatuan dan persatuan antar adat, juga dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ketahanan masyarakat," kata dia.

Selain itu, Herman meminta agar masyarakat dapat selalu menjunjung tinggi kebudayaan Lampung hingga terus hidup turun menurun, dan dapat terus dilestarikan.

Senada disampaikan, Ketua Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL) Bandarlampung Khoiri Rajo Menak mengatakan, menurutnya rumah adat tersebut nantinya akan difungsikan juga sebagai pusat seni tari dan kerajinan Lampung.

"Jadi nanti, kalau ada acara seperti begawi atau acara pernikahan adat Lampung bisa dilakukan di rumah adat ini," terangnya.

Sementara, Camat TbB A. Zainudin bersyukur atas perhatian pemkot kepada warganya terkait perbaikan rumah adat di wilayahnya. "Ini kan lanjutan apa yang telah disampaikan Pak Wali pada 2014, dan sekarang ini realisasi janjinya," kata dia.

Senada disampaikan, M Yusuf Erdiansyah Putra selaku tokoh adat. Ia terima kasih atas bantuan yang diberikan pemkot. "Dengan adanya bantuan ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan rumah adat Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak. Karena, berdasarkan cerita dari tetua adat terdahulu, rumah adat ini sempat terkena tsunami. Dan sejak itu sampai sekarang belum pernah direnovasi," kata dia. (goy/p5/c1/whk)

 

Akhirnya, Tarif AKDP Turun 10 Persen

Posted: 27 Jan 2015 08:37 PM PST

BANDARLAMPUNG - Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot, akhirnya tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) turun 10 persen. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) kemarin (27/1).

    Kadishub Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan, rekomendasi DPRD Lampung yang merupakan wakil rakyat selalu diperhatikan.

    Meski berlangsung dengan berbagai pandangan dan argumentasi, akhirnya dapat diambil kesepakatan bersama. Yakni penurunan tarif 10 persen.

    "Organda dan YLKI sudah setuju dengan penetaan tariff ini. Bahkan juga sdah disetujui oleh pengusaha," ungkapnya.

    Meski demikian, dilanjutkan Albar keputusan ini baru bisa dilaksanakan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo selaku pemangku kebijakan.

    "Akan kita ajukan ke Pak Gubernur dulu. Agar nantinya Pergubnya bisa cepat berlaku. Nah, Gubernur kita ini kerjanya 24 jam. Mungkin kalau sudah ditinjau akan segera diteken," kata dia.

    Jika sudah disetujui oleh Gubernur, menurutnya aturan ini harusnya ditaati oleh semua pengusaha angkutan maupun supir. Menurutnya, jika ytidak dilaksanakan akan mendapatkan punishment sesuai dengan ketetapan yang ada dalam regulasi.

    "Kami yang akan memberikan sanksinya. Yas teguran sampai pencabutan izin trayeknya," kata dia.

    Dia juga menyampaikan, dalam rapat tersebut juga YLKI meminta kepada Dishub agar meminta tarif penyeberangan Merak-Bakauheni juga harusnya mengalami penurunan.

    Namun demikian, Albar mengaku hal tersebut bukan menjadi wewenangnya. "YLKI minta fasilitasi, tapi itu kan bukan wewenang kami," kata dia.

    Sementara Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan, segera menandatangani draft penurunan tariff dan akan menjadi payung hukum tariff AKDP di Provinsi Lampung.  "Ya, nanti jika sudah saya lihat dan akan segera saya tandatangani dan disahkan," singkatnya.    

    Sebelumnya, harapan kalangan dewan terkait penurunan tarif angkutan AKDP 10 persen sepertinya sulit terwujud. Sebab, Organda Lampung menganggap angka itu tidak realistis.

    Ketua Organda Lampung Berkat Karo Karo mengaku penurunan tarif maksimal hanya dapat dilakukan 5-6 persen. Menurutnya, angka itu yang paling realistis. Apalagi, hal itu tidak jauh dari aturan pemerintah sehingga tak memberatkan kalangan pengusaha dan para konsumen.  "Saya kira angka itu wajar ya, karena selain memang mungkin hal itu jalan tengah juga tidak jauh dengan aturan yang ditetapkan pemerintah," kata dia.

    Dijelaskan, angka 10 persen yang diminta kalangan dewan dikhawatirkan akan memberatkan pengusaha angkutan di Lampung. Sebab, lanjutnya, untuk pelayanan dan operasional sudah membutuhkan biaya yang cukup besar. "Yang kita takutkan, berdampak kepada pengusaha angkutannya. Jangan sampai kan ini memberatkan salah satu pihak," ucapnya. (abd/c1/adi)

Berkas Seputih Barat Segera ke Pusat

Posted: 27 Jan 2015 08:36 PM PST

Tunggu Teken Gubernur-DPRD
BANDARLAMPUNG - Hingga saat ini, tahapan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di calon Kabupaten Seputih Barat, terus berlangsung. Dalam satu atau dua hari ke depan, diharapkan pemprov bisa menyerahkan berkas administrasi ke DPRD Lampung. Selanjutnya, diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI perihal pemekaran Lampung Tengah.

    "Berkas dari Lampung Tengah sudah diserahkan ke Pemprov, tinggal menunggu diserahkan oleh Pemprov ke DPRD lampung untuk diteruskan ke Kemendagri. Nah, tadi saya tanya Asisten I, Pak Tauhidi kira-kira satu atau dua hari ini bisa diserahkan," kata Sekretaris Pemekaran Seputih Barat Miswan Rodi, kemarin.

    Dilanjutkan, untuk calon Kabupaten Seputih Barat sudah melengkapi persyaratan Administrasi dan secara keseluruhan dan tinggal menunggu dari Pemprov dan DPRD.   "Persyaratannya sudah mencukupi baik administrasi, territorial dan syarat kepanitiannya sudah semua. Tidak ada permasalahan. Tinggal menunggu saja," kata dia.

    Apakah pihaknya memberikan tempo kepada Pemprov mengenai masalah ini agar percepatan pemekaran Lamteng bisa selesai, dia yakin Pemprov akan menyegerakan penyelaesaian tersebut. Pasalnya, yang selama ini pro aktif adalah Gubernur M. Ridho Ficardo mengenai hal ini.  "Ya kita tidak beri limit. Yang pasti Gubernur akan mengurusi hal ini secepatnya. Dia yang selalu menekankan agar pengurusan adminiistrasinya bisa selesai," kata dia.

    Sementara Asisten 1 Bidang pemerintahan Tauhidi, mengatakan, akan segera secepatnya akan mengurus hal ini kepada Gubernur.  "Sebenarnya ini sudah saya tandatangani dan ke Biro Otda. Nah, tingal ke Pak Gubernur saja," kata dia

    Dia berharap jika Gubernur sudah melihat berkas tersebut maka akan langsung disetujui kemudian bisa langsung  diserahkan ke DPRD Lampung dan di serahkan ke Kementrian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI.

    "Ya kan kita maklumi saja bapak Gubernur sedang sibuk. Lagipula hari ini juga baru sampai di Lampung. Mudah-mudahan setelah melihat berkasnya langsung dtandatangani,"terang dia.

    Sementara itu, Gubernur M. Ridho Ficardo mengaku akan secepatnya mempelajari berkas dan jika sudah selesai akan segera menyerahkan ke pihak DPRD kemudian akan diserahkan ke Pusat.  "Nanti, secepatnya akan saya pelajari dan tandatangani. Secepatnya lah ya," singkatnya.

    Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki teritori terluas di Lampung, yakni 4.789,8 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 1.574.532 jiwa, Lamteng siap melakukan pemekaran wilayah. Ppersiapan pemekaran Lamteng tersebut sudah mencapai angka 90 persen. Dan sudah melalui uji kelayakan yang melibatkan akademisi dari Universitas Lampung. (abd/c1/adi)

Selasa, 27 Januari 2015

PT KAI-Warga, Berdamailah!

PT KAI-Warga, Berdamailah!


PT KAI-Warga, Berdamailah!

Posted: 26 Jan 2015 08:50 PM PST

BANDARLAMPUNG – Warga RT I-IV/Lk. 1, Kelurahan Sawahbrebes, Kecamatan Tanjungkarang Timur (TkT), sepertinya saat ini tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan bantuan dari Pemkot Bandarlampung. Sebab terkait permasalahan mereka dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang, pemkot sepertinya tidak bisa berbuat banyak.

Saat dikonfirmasi kemarin (26/1), Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengaku belum ada rencana mempertemukan atau memediasi kedua belah pihak.

''PT KAI selesaikan dululah dengan warga. Saya tidak mau mencampuri terlalu dalam permasalahan ini," ujar dia saat ditemui di rumah dinasnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini menyarankan, kedua belah pihak dapat berdamai dan ada titik temu. "Itu kan tanah memang punya negara yang dulunya dikelola PJKA (Perusahaan Jasa Kereta Api). Nah, sekarang yang pegang PT KAI," kata dia.

Kendati demikian, Herman H.N. mengimbau PT KAI agar berlaku bijak dan arif serta memberikan toleransi kepada masyarakat Sawahbrebes. Sehingga, sebelum digusur ada ganti rugi yang diterima masyarakat untuk mendapatkan penggantian lahan maupun tempat tinggal yang baru.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengatakan, pihaknya belum ada rencana pengosongan dua bangunan yang ditempati Salon Inez dan Warung Bu Atik.

"Selasa (20/1) lalu kan baru surat peringatan kedua. Nah, ke depannya kan nanti akan dirapatkan lagi. Pastinya nanti ada surat ketiga yang akan kami kirimkan ke dua pemilik rumah tersebut, ketika akan dikosongkan," terangnya.

Sementara waktu ini, lanjut dia, pihaknya masih membahas di dalam internal PT KAI terkait surat yang telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang terkait pengosongan sembilan ruko yang berada di Jl. Teuku Umar.

"Jadi nantinya, sembilan ruko Gunawan Santoso yang telah berdiri salah satunya di tempati toko sepeda dan Istana Buah di wilayah tersebut akan kita bongkar dan diratakan dengan tanah dengan dua eskavator besar yang kita siapkan," bebernya.

Muhaimin menambahkan, pengosongan kesembilan ruko tersebut harus sudah diindahkan hingga hari ini (27/1). Jika tidak diindahkan, maka pihaknya yang akan mengosongkan esok harinya.

"Nanti di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB pihak PN akan membacakan keputusan penetapan eksekusi, dan saat itu juga akan kita bongkar bangunannya. Nanti ada yang mengawasi dari TNI dan Polri," kata dia.

Selain itu, Muhaimin mengaku akan ada petugas atau pegawai PT KAI yang akan membantu eksekusi pembongkaran ruko. Namun, hal tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Sebab, kata dia, pegawai PT KAI yang datang tidak akan menggangu pekerjaanya di PT KAI.

"Yang datang nantinya, yang sedang libur dan piket malam mas, jadi untuk pelayanan di kantor tetap berjalan. Sebelum eksekusi kan kita sudah mempersiapkan secara matang, jadi semua proses tetap berlanjut tanpa menghambat pelayanan," terangnya.

Terpisah, di lokasi sembilan ruko terlihat pemilik ruko dan karyawannya sibuk mengosongkan rukonya masing-masing, untuk pindah dari ruko yang akan dieksekusi PN dan PT KAI pada Rabu (28/1).

Sementara, pemilik sembilan ruko tersebut yakni Gunawan Santoso alias Ahok belum bisa diminta keterangannya terkait hal tersebut. Saat disambangi di toko sepedanya, dengan ketus salah satu pegawainya menyatakan bosnya tersebut sedang tidak ada di tempat.

"Benttar dulu mas, saya lagi ribet ini mindahin barang," ketusnya.

 Lain halnya dengan Iyon pemilik percetakan Gema yang memproduksi kalender dan majalah. Menurutnya, surat perintah pengosongan telah diterimanya dua pekan lalu.

"Ya, saya sudah terima suratnya, dan saya akan pindahkan ini usaha saya di Kecamatan Kedamaian, dan Jl. Rambutan-Tanjungkarang. Kita ikut saja jika itu aturan yang sudah ditetapkan, terlebih ada dasar hukum yang mengikat," ujarnya.

Setelah ini, kata pria yang dipanggil Pak Haji ini, pihaknya akan berkonsentrasi dengan usahanya di tempat baru. Sebab, ia butuh 1 pekan hingga 1 bulan lamanya untuk kembali beroperasi seperti biasanya.

"Iya kan ini butuh merakit ulang untuk kembali beroperasi, dan kerugian kita sudah banyak sekali mas. Ini saja mau pindah sudah habis Rp100 juta, belum nantinya ditambah tempat sewa di ruko yang baru dan menyewa teknisi mesin dan biaya yang dibutuhkan lainnya," tandasnya.

Senada disampaikan Manajer Istana Buah Yuda Asmara. Ia mengaku tidak mengetahui persis kapan surat dilayangkan oleh PN untuk mengosongkan, yang jelas kemarin pihaknya mengikuti surat pemberitahuan PN terkait pengosongan.

"Iya kita kosongkan sendiri, dari pada dikosongkan malah banyak yang rusak barang-barangnya. Kita kooperatif kok mas, dan kita juga akan datang nanti saat eksekusi," ujarnya.

Untuk saat ini, kata Yuda, Istana Buah I akan digabung di istana buah II yang terletak di Rajabasa. "Jadi bantu kita juga mas, kepada pelanggan Istana Buah untuk datang ke Istana Buah II di Rajabasa, kita gabung sementara waktu hingga dapatkan tempat yang baru," pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi kembali meminta PT KAI untuk mengevaluasi rencananya. Menurut dia, sah-sah saja PT KAI mendata asetnya, tetapi tidak harus menggusur bangunan warga.

Terlebih, warga yang tinggal di tanah milik PT KAI sudah hidup bertahun-tahun. "Kalau digusur, rakyat mau kemana?" tanyanya kemarin (26/1).

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi PT KAI, di antaranya masih banyak perlintasan yang tidak berpalang pintu sehingga banyak menimbulkan korban.

''Nah, mestinya itu yang jadi prioritas PT KAI, bukan sibuk menggusur warga kami!" tandasnya. (goy/why/p5/c1/whk)

Wali Kota Minta PHRI Bayar Pajak Parkir

Posted: 26 Jan 2015 08:49 PM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta seluruh objek pajak yang telah menarik pendapatan dari masyarakat untuk taat pajak dan mematuhi aturan yang berlaku. Permintaan ini disampaikannya terkait sikap Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung yang menolak desakan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membayar pajak parkir.

''Saya imbau kepada mereka, termasuk pengusaha hotel dan restoran. Karena mereka kan sudah memungut uang dari masyarakat, berarti harus bayar pajak. Terlebih, pajak tersebut nantinya digunakan untuk membangun Bandarlampung," tegasnya kemarin (26/1).

Menurut dia, selama para pengusaha masih mendirikan usaha di Bandarlampung, berarti harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemkot. Artinya ikut berpartisipasi dalam pembangunan ke depan yang lebih baik.

''Tidak mungkin Dishub mau mengambil pajak dari pengusaha hotel dan restoran kalau tidak ada aturannya. Pasti ini sudah ada aturannya," kata mantan Kadispenda Lampung itu.

Sementara, target pendapatan asli daerah (PAD) pajak dan retribusi parkir yang selalu tidak mencapai target dari tahun ke tahun disoroti pengamat transportasi I.B. Ilham Malik.

Akademisi Universitas Bandar Lampung ini mengatakan, target PAD sudah diatur pemkot yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan kesanggupan dengan melihat potensi yang ada pada satuan kerja.

''Tetapi, target selama ini tidak pernah terealisasi. Nah, ini berarti ada problem di dalam Dishub atas tidak tercapainya target yang telah ditentukan setiap tahunnya itu," katanya.

Karena itu, saran dia, ke depan Dishub harus lebih dekat kepada objek pajak parkir, baik yang sudah, belum, maupun tidak optimal. ''Jelaskan kepada mereka bahwa semua tempat usaha yang sudah ada objek pajak harus dikelola mandiri oleh pengusaha dan tidak ada lagi petugas Dishub di wilayah tersebut," ujarnya.

Selain itu, masih banyak sektor yang bisa dimanfaatkan Dishub untuk meningkatkan pajak parkir per tahunnya. Sebab, banyak mal di Bandarlampung yang selama ini tidak riil melaporkan pendapatannya di sektor parkir.

''Jadi harus digarap maksimal. Jadi, Dishub dan satker terkait lainnya harus turun tangan melihat, mencari, dan menindaklanjuti temuan terkait tidak sesuainya pajak parkir yang diberikan pihak mal," sarannya.

Terkait polemik Dishub dengan PHRI, menurut Ilham, Dishub harus turun tangan dan bertatap muka langsung untuk menyampaikan maksud dan tujuan pajak parkir. ''Jadi tidak hanya terus-terusan melalui surat, temui langsung. Dishub harus superpower," tandasnya.

Diketahui, realisasi PAD dari pajak dan retribusi parkir dari tahun ke tahun tak pernah mencapai target yang ditetapkan. Pada 2012, dari target yang ditetapkan Rp4,4 miliar, realisasinya hanya Rp2,136 miliar. Lalu pada 2013, dari target 5,364 miliar, tercapai Rp2,527 miliar. Kemudian pada 2014 dari target Rp5,369 miliar, terealisasi Rp3,035 miliar. Sementara pada tahun ini, target PAD parkir dinaikkan lagi menjadi Rp6,369 miliar.

Terkait hal ini, Kadishub Bandarlampung Rifa'i saat ditemui beberapa waktu lalu di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pajak dan retribusi parkir di Bandarlampung.

Dia beralasan tidak maksimalnya penerimaan pendapatan dari sektor parkir karena pengusaha hotel dan restoran yang ada di Bandarlampung masih enggan membayar pajak parkir yang telah ditentukan pemkot.

Sementara, Sekretaris PHRI Friandi Indrawan menolak pihaknya disalahkan dengan tidak tercapainya PAD Dishub terkait pajak parkir. ''Jangan seolah-olah kami yang salah dan bandel dong! Padahal tidak demikian. Kita ini mengacu pada perda. Jadi jika kami dimintai pajak parkir, ubah dulu Perda Nomor 1 Tahun 2011 pasal 47 ayat 2, yang menyebutkan penyelenggaraan parkir yang diperuntukkan kepentingan usaha pokoknya tidak termasuk objek pajak parkir. Nah, usaha pokok kami ya hotel dan restoran," bebernya.

Friandi menegaskan, pengusaha hotel dan restoran selama ini selalu tunduk,  patuh pada aturan, dan selama ini pemilik hotel tetap berpegang pada Perda No. 1/2011 tentang Pajak Daerah.

''Polemik ini kan sudah sering kita jelaskan. Kita selalu tunduk dan patuh pada aturan. PHRI berpegang pada pasal 47 ayat 2 Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jadi jangan membangun opini baru yang seolah kami ini membandel. Jadi apa yang harus kami bayar jika perdanya berkata seperti itu," tandasnya.

Karena itu, ia menyarankan agar pemkot meninjau kembali perwali yang dibuat dan mengacu kepada perda yang masih berlaku. ''Jadi jangan membangun opini bahwa kami tidak taat pajak!" tegasnya lagi. (goy/p5/c1/whk)

Alih Fungsi Lahan Pertanian Marak, Pemprov Pesimistis

Posted: 26 Jan 2015 08:48 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah pusat menargetkan beberapa daerah, termasuk Lampung, menambah target produksi padi menjadi satu juta ton per tahun. Namun, Pemprov Lampung masih menganggap target yang diminta itu terlalu berat.

    Pada tahun ini, pemprov hanya sanggup menambah target 63 persen. ''Beberapa waktu lalu memang dicanangkan ada sepuluh provinsi yang meningkatkan produksi padi, termasuk kita. Artinya, ini harus kita kerjakan secara maksimal," kata Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi usai rapat di ruang rapat asisten kemarin.  

Menurut dia, pada 2014 lalu, produksi padi yang dihasilkan Pemprov Lampung sebesar 3,3 juta ton per tahun. Nah, pada 2015 ini artinya Pemprov harus menggenjot produksi padi sehingga tidak boleh kurang dari hasil capaian sebelumnya.

Kondisi ini cukup sulit. Pasalnya, lahan yang digunakan relative sama. Belum lagi masalah maraknya alih fungsi lahan pertanian, terutama di daerah-daerah berkembang. "Ini menjadi kendala kita. Di satu sisi kita ditargetkan, sementara luas lahan tetap sama. Padahal, akibat alih fungsi ini,  lahan pertanian hilang sekitar seratus hektare per tahunnya," jelasnya.

Untuk itu, terang dia, yang harus diperhatikan adalah bagaimana intensifikasi fungsi mulai irigasi, pendistribusian benih, daya dukung pendanaan dan beberapa komponen pendukung lainnya pada sektor pertanian ini. "Makanya, paling tidak kami hanya bisa mengejar target itu sebesar 63 persen saja di tahun ini. Sementara 37 persennya di tahun depan," tuturnya.

Menurut dia, dengan target itu saja, kabupaten/kota yang ada saja masih pesimis. Namun demikian, mantan Kadis Kehutanan Provinsi Lampung ini mengaku tetap akan mengupayakan hal ini paling tidak untuk tetap mempertahankan produksi yang ada. "Kan seperti ini, produksi di setiap kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Mungkin di kabupaten A kurang, akan tetapi di kabupaten B lebih. Jadi saling menutupi," ucapnya.

Untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan yang marak terjadi, pejabat karir nomor satu di Pemprov Lampung ini menilai terjadi karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai masalah ini. Akibatnya, pemilik lahan semena-mena menggunakan lahannya untuk menutupi kebutuhan pembangunan di daerah setempat. "Memang sudah ada Peraturan Pemerintahnya. Namun demikian belum ada turunannya ke Peraturan Daerah. Untuk itu kita ingin mengembangkan aturan yang sudah berjalan untuk perlindungan pertanian secara berkelanjutan. Harus diikuti dengan Perda, baik di Provinsi atau masing-masing Kabupaten/Kota. Agar ketika ada penyelewengan, penyidik dari kementrian bisa langsung menindak. Kalau sekarang kan pemilik lahan masih bisa seenaknya saja," papar dia.

Mengenai masalah irigasi, Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Robinsyah mengatakan pihaknya cukup kesulitan memelihara jaringan yang ada. Sebab, anggaran yang dikucurkan dari APBD sangat minim, yakni hanya Rp15 miliar saja.

"Namun demikian, anggaran itu akan kami maksimalkan. Pusat juga berjanji akan menambah anggaran karena akan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendongkrak Swasembada pangan," kata dia.   

Dijelaskan, Pemprov hanya bertanggung jawab pada jaringan irigasi yang mengairi lahan pertanian 1.000-3.000 hektare. Berdasarkan aturan itu, ada 19 irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov. Di antaranya irigasi Way Payung, Argoguruh, Batanghari Utara, Raman Utara, Punggur Utara, Way Seputih, Way Rarem, Way Semangka, Way Curup, Rawa Seragi, Rawa Mesuji, dan Batu Tegi.

 "Kalau di bawah 1.000 ha, itu wewenang kabupaten/kota. Mulai dari 1.000-3.000 ha itu merupakan tanggung jawab Pemprov. Sementara di atas 3.000 ha itu tanggungjawab pemerintah pusat," paparnya seraya menyatakan akan berupaya maksimal membantu mewujudkan target pemerintah pusat. (abd/p2/c1/fik)

Muswardi Wafat saat Salat Sunah

Posted: 26 Jan 2015 08:42 PM PST

BANDARLAMPUNG - Lampung kembali berduka, Ulama berdarah Minang, K.H. Muswardi Thaher, tutup usia sekitar pukul 16.00 WIB kemarin (26/1). Pendiri Yayasan Al Azhar yang juga pelopor beberapa rumah sakit Islam di Lampung ini wafat dengan tenang.

    Pria kelahiran 3 Agustus 1943 itu meninggalkan seorang istri, lima anak, dan 14 cucu. Sosok yang aktif dengan kegiatan keagamaan ini mengembuskan napas terakhir saat salat sunah di rumah.

    ''Beliau meninggal dunia ketika menunaikan salat dengan posisi duduk," ujar Hermansyah Yuldar, salah satu keponakan Muswardi Thaher, saat ditemui di rumah duka, Senin malam.

    Herman mengatakan, sebelumnya Muswardi dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan sakit. ''Pas sedang salat, tiba-tiba beliau jatuh. Kemudian keluarga berusaha menolong. Lalu mengangkatnya ke tempat duduk. Pada saat duduk, beliau sudah tidak bergerak lagi," tambahnya.

    Lalu untuk memastikan kondisi pihak keluarga membawa Muswardi Thaher ke Rumah Sakit Advent. Namun seperti diduga, ia sudah meninggal dunia.

    Miswar, sopir almarhum menambahkan, dokter menyatakan adik mantan menteri agama Tarmizi Taher itu wafat 15 menit sebelum dibawa ke rumah sakit.

    "Tapi kalau tanda-tanda bapak sakit sebelumnya nggak ada sama sekali, karena dari pagi saya temani bapak aktivitas kesana kesini seperti biasa," tutur Miswar.

    Menurutnya, semasa hidupnya almarhum terkenal tidak bisa diam. Aktivitasnya padat setiap hari. Kemarin (26/1), kegiatannya dimulai saat acara pengecoran pertama masjid di kampus IAIN, lalu siangnya menemani istrinya ke pasar. Lalu, pukul 10.30 berangkat ke RS Islam Metro miliknya untuk bertemu dengan direktur utamanya.

    "Sampai rumah ya seperti biasa Bapak pulang dan istirahat. Dan, saat masuk waktu Asar saya langsung ke masjid depan rumah (Masjid Al-Muhamadiah). Tapi Bapak tumben nggak jadi imam," jelasnya. Rencananya, almarhum dikebumikan hari ini lepas Asar di TPU Masjid Al-Muhamadiyah. (ynk/p1/c1/ade)           

Innalillahi, Selamat Jalan Akbar!

Posted: 26 Jan 2015 08:42 PM PST

Pasien BPJS yang Ditolak RS Imanuel
BANDARLAMPUNG - Tepat pukul 22.13 WIB tadi malam, handphone Radar Lampung berdering. Tertulis di layar nama Noli Agung, paman Akbar Abdul Majid. Dengan terbata, Agung menyampaikan informasi duka terkait kabar keponakannya yang telah meninggal dunia. ''Mbak, Akbar meninggal dunia pukul 21.30 tadi," ucapnya dengan nada sedih.

Dia mengatakan, jenazah Akbar tadi malam langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Wana, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur (Lamtim). ''Rencananya besok (hari ini) almarhum kami makamkan," katanya.

Dia menjelaskan, jenazah meninggal karena mengalami trauma di otak serta adanya benturan di dadanya. ''Dari otak kanan dan kirinya juga mengeluarkan cairan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Agung kembali menyesalkan tindakan Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung yang sempat menolak keponakannya untuk mendapatkan perawatan di RS tersebut.

Sebab, menurut dia, yang dibutuhkan keponakannya di malam itu adalah tindakan medis cepat. Salah satunya mengoperasi keponakannya. Karenanya, ia akan menanyakan kepada orang tua Akbar apakah akan menempuh langkah hukum terkait permasalahan tersebut. "Saya akan konfirmasi dulu kepada bapaknya Akbar untuk permasalahan ini," ucapnya. (gie/p1/c1/whk)

RS Imanuel Minta Maaf

Posted: 26 Jan 2015 08:42 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rumah Sakit (RS) Imanuel Bandarlampung akhirnya buka suara terkait informasi dugaan penolakan pasien tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bernama Akbar Abdul Majid (20) oleh RS tersebut Minggu (25/1) dini hari.

Melalui Kepala Bagian Humas Alquirina Supriyati, RS yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Wayhalim, itu meminta maaf kepada pihak keluarga Akbar jika ada perlakuan dari karyawan rumah sakit yang tidak berkenan.

''Ya, jika keluarga pasien kurang berkenan, kami meminta maaf," ujar dia di ruang kerjanya kemarin (26/1).

Kendati begitu, Rina –sapaan akran Alquirina Supriyati- menolak jika RS-nya dikatakan menolak pasien BPJS. Menurut dia, warga Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lampung Timur (Lamtim) itu memang tidak memungkinkan untuk dirawat di RS-nya yang masih bertipe C.

"Perawat kami melihat kondisi pasien memang harus dirawat intensif di RS yang bertipe B, seperti Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) atau RS Urip Sumoharjo," katanya.

Dia juga menyatakan, Akbar setiba di RS Imanuel telah mendapat perawatan di IGD. "Tidak ada kesalahan prosedur, saat datang dilakukan tindakan," ungkapnya.

Dia melanjutkan, RS-nya ini banyak merawat pasien BPJS bukan hanya pasien yang ditempatkan di ruang kelas 3 saja, tetapi juga pasien cuci darah yang umumnya juga termasuk pasien yang di cover BPJS. "Jadi, tidak ada penolakan pasien. Kami sudah sesuai prosedur," tegasnya.

    Sementara, Hubungan Ekternal BPJS Kesehatan Lampung Dodi Sumardi mengatakan, bagi pasien atau keluarga pasien peserta BPJS yang merasa dirugikan oleh RS dapat menyampaikan keluhan di BPJS Centre yang ada di RS tersebut atau langsung datang ke kantor BPJS.

Bagi yang menyampaikan melalui BPJS Centre, maka staf BPJS akan menyampaikan kepada pihak manajemen RS. "Jadi kita juga memberikan hak jawab dari RS terkait persoalan yang ada, dari data yang dikumpulkan dari dua belah pihak nantinya dapat disimpulkan persoalan apa yang terjadi," jelasnya.

Pantauan Radar Lampung di Ruang ICU RSUDAM hingga pukul 17.30 WIB kemarin, Akbar masih dirawat intensif dengan peralatan lengkap didampingi orang tuanya Syaifuddin (48) dan Sunarti (42) serta adik perempuan Qori Zahra (14). Hingga kemarin, kondisinya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati itu masih kritis.

Diketahui, diskriminasi pelayanan kesehatan masih terjadi di RS yang ada di provinsi ini. Setelah RSUDAM yang sempat mengusir pasien miskin bernama Winda Sari, kali ini RS Imanuel Bandarlampung yang diduga menolak menangani pasien peserta JKN.

Pasien tanggungan BPJS yang diduga ditolak itu bernama Akbar Abdul Majid (20), warga Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Lamtim. Dugaan penolakan disampaikan pamannya Harto. Dia mengatakan, keponakannya yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati ini mengalami kecelakaan di Desa Siramang, Pekalongan, Lamtim.

Menurutnya, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (24/1). Keponakannya yang mengendarai motor Kawasaki Ninja RR berwarna oranye ditabrak mobil pikap warna hitam.

Dia melanjutkan, keponakannya sempat mendapat perawatan di RS Islam Metro. Kemudian dari RS tersebut dirujuk ke RSUDAM sekitar pukul 21.30-00.00.

''Karena ruang ICU RSUDAM malam itu penuh, RSUDAM mencoba menelepon RS Imanuel, dan saat itu RS Imanuel menyatakan sanggup merawat Akbar," jelasnya.

Namun, sampai di RS Imanuel, keponakannya hanya dirawat di IGD 01.00- 02.30 WIB. "Kemudian, seorang perawat mengaku bernama Maria bilang tidak dapat menerima kami karena menggunakan BPJS," ungkapnya.

Noli Agung, paman Akbar lainnya melanjutkan, saat itu pihak keluarga sudah menyampaikan kepada perawat tersebut bahwa pihak keluarga akan melakukan apapun untuk kesembuhan Akbar, bahkan pihak keluarga menyanggupi untuk memakai umum.

"Saat itu, perawat bernama Maria itu tetap menyatakan tidak bisa. Bahkan perawat itu menantang kami untuk melaporkan penolakan tersebut ke siapapun. Silakan saja melapor," katanya menirukan ucapan Maria.

Karena keponakannya tetap tidak mendapatkan perawatan di RS Imanuel, akhirnya Akbar dibawa kembali ke RSUDAM sekitar pukul 03.00 dan akhirnya dirawat di Ruang IGD. "Alhamdulillah, pukul 06.00, keponakan saya sudah masuk Ruang ICU RSUDAM," ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rontgen, engsel kaki kiri Akbar lepas, dan mengalami trauma di kepala, benturan dada kiri dan lainnya. "Saat ini Akbar masih tak sadarkan diri. Pastinya kami sangat menyesalkan sikap RS Imanuel yang lebih mementingkan materi daripada memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat," sesalnya.

Sementara Syaifuddin juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap RS Immanuel. "Semoga mereka tidak mengulanginya, di mana lebih mementingkan materi daripada menyelamatkan nyawa orang," ujar pria yang juga merupakan kepala Puskesmas Melinting, Lamtim ini. (gie/p5/c1/whk)

 

Pemkot Bingung Atasi Banjir di Waylunik

Posted: 26 Jan 2015 08:41 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung kebingungan mengatasi banjir di Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, yang dalam sebulan ini sudah tiga kali kebanjiran. Sebab, menurut Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut. Di antaranya dengan memperdalam drainase.

''Saya juga bingung mau kayak mana lagi. Wilayah itu terus diupayakan drainasenya diperbaiki. Bahkan sudah dalam sekali. Kemungkinan penyebabnya, wilayahnya yang setara dengan laut," ujarnya kemarin.

Terkait adanya kambing warga Waylunik yang hilang terbawa arus banjir, ia mengaku belum mengetahuinya. "Masak iya? Jangan dipolitisir dong! Kan banjirnya kecil kemarin," katanya.

Sementara kemarin, pemkot menurunkan 100 pasukan kuning dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung untuk membersihkan dan memperbaiki drainase dan bekas longsor yang terjadi di beberapa wilayah di kota ini.

Terlihat Wali Kota Herman H.N. sejak pukul 07.30 WIB memantau aktivitas pasukan kuning dalam menjalankan tugasnya.

Seperti di Jl. Diponegoro, Kelurahan Gulakgalik, Telukbetung Utara dan Jl. R.E. Martadinata, dan Kelurahan Keteguhan, Telukbetung Timur.

Di sela-sela pantauannya, mantan Kadispenda Lampung ini mengatakan, pembersihan drainase untuk meminimalisir banjir. "Kami terus berupaya bagaimana caranya agar masyarakat tidak merasakan banjir lagi," ujarnya.

Sementara, aktivitas warga di Jl. Mohammad Salim, Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang yang pada Minggu (25/1) kebanjiran mulai terlihat normal.

Beberapa warga mengalami kerugian akibat banjir tersebut. Di antaranya Sutimin (75) yang kehilangan tiga kambingnya. "Bagaimana ya mas, bisa nggak dibantu? Ini bukan sekarang saja mas, tapi pada 2014 juga pernah kehilangan tiga, tapi nggak ada ganti rugi dari pemerintah," kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Albert Alam mendesak ada penanganan cerdas terkait masalah banjir yang terjadi di Kelurahan Waylunik.

Dia meminta, satuan kerja terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial bersinergi.

"Ketiga satker tersebut, minimal membuat solusi sementara, seperti memperbaiki drainase, agar setiap hujan warga di sana tidak kebanjiran," katanya

Senada disampaikan Ketua Komisi IV Syarif Hidayat. Dia mengatakan, penanganan banjir di Kelurahan Waylunik memang harus ditanggulangi secara komprehensif.

Terlebih, di sana tak hanya musim hujan, namun saat air laut pasang, wilayah tersebut mengalami banjir. "Perlu ada langkah komprehensif dan perencanaan yang matang, baik pemerintah dan warga," katanya.(goy/why/p5/c1/whk)

 

Organda: Realistis Hanya 5-6 Persen

Posted: 26 Jan 2015 08:38 PM PST

Terkait Penurunan Tarif AKDP
BANDARLAMPUNG – Harapan kalangan dewan terkait penurunan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebesar 10 persen sepertinya sulit terwujud. Pasalnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lampung menganggap kenaikan sebesar itu tidak realistis.

Ketua Organda Lampung Berkat Karo Karo mengaku penurunan tarif maksimal hanya dapat dilakukan 5-6 persen. Menurutnya, angka itu yang paling realistis. Apalagi, hal itu tidak jauh dari aturan pemerintah sehingga tak memberatkan kalangan pengusaha dan para konsumen.

"Saya kira angka itu wajar ya, karena selain memang mungkin hal itu jalan tengah juga tidak jauh dengan aturan yang ditetapkan pemerintah," kata dia, kemarin.

Dijelaskan, angka 10 persen yang diminta kalangan dewan dikhawatirkan akan memberatkan pengusaha angkutan di Lampung. Sebab, lanjutnya, untuk pelayanan dan operasional sudah membutuhkan biaya yang cukup besar. "Yang kita takutkan, berdampak kepada pengusaha angkutannya. Jangan sampai kan ini memberatkan salah satu pihak," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung Albar Hasan Tanjung mengatakan, sebenarnya dia setuju saja dengan rekomendasi DPRD Lampung. Namun dia menekankan, harapan itu harus juga mendapatkan persetujuan dari komponen lain, terutama YLKI dan Organda.

"Mau sepuluh persen ya mau, tapi kan kami tidak bisa langsung diputuskan. Ada perangkat kerja yang lain dan itu harus dikoordinasikan. Kalau semuanya setuju ya kenapa tidak," kata dia, kemarin seraya menyatakan untuk kepastiannya, masalah ini akan dibahas bersama Organda dan YLKI hari ini.

Sebelumnya,  DPRD Lampung mendesak pemerintah provinsi (pemprov) melalui Dinas Perhubungan untuk menurunkan tarif angkutan umum sebesar 10 persen. Desakan ini dilontarkan untuk meminimalisasi efek domino penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. (abd/p2/c1/fik)

Proper Harus Transparan

Posted: 26 Jan 2015 08:37 PM PST

BANDARLAMPUNG – Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (proper) memang dinilai bisa merangsang perusahaan-perusahaan yang ikut dalam penilaian program tersebut untuk lebih memperhatikan lingkungan. Agar tujuan  itu benar-benar bisa tercapai, program yang dicanangkan pemerintah pusat sejak 1995 lalu ini dinilai harus melalui tahapan dan proses yang transparan.

    Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Soeharyo kemarin. Menurutnya, transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan petugas penilai. Sehingga jika memang menemukan kejanggalan dalam pengelolaan lingkungan di suatu perusahaan, maka penilaian harus dilakukan sesuai fakta yang ada.

"Salah satu yang membudidaya adalah ketidaktransparanan tershadap suatu permasalahan. Begitu juga dengan hal ini. Jika sistemnya bagus namun tidak diiringi dengan SDM yang bagus, ya akhirnya sama saja. Program ini menjadi sia-sia," kata salah satu Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) ini.

Untuk itu, dia meminta tim penilai Proper betul-betul mengkaji sedetail mungkin perusahaan, sehingga benar-benar memperhatikan keamanan lingkungan.

Mengenai punishment, dia menjelaskan, harus tetap disiapkan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan masalah keamanan dan pengelolaan lingkungan.

Terpisah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Lampung mengaku siap mengawal dan memaksimalkan perusahaan yang masuk ke dalam Proper.

Kabid Pengawasan Lingkungan BPLHD Lampung, Akmad Rijal menegaskan, pelaksanaan Proper sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Mengenai masih adanya zona merah, dia mengaku hal ini seharusnya bukanlah hal yang harus ditakutkan. Akan tetapi memang ada beberapa yang tidak masuk dalam poin penilaian. Jika batas zona biru adalah seratus, maka kurang satu poin pun dari nilai tersebut maka tetap tidak akan bisa menembus zona biru.

"Sebenarnya ini tidak mesti dijadikan menjadi momok menakutkan karena tidak semuanya yang mutlak tidak patuh terhadap aturan. Namun tetap kita akan giring perusahaan ini agar taat dan memperhatikan pengelolaan lingkungannya," kata dia.

Diketahui, pada tahun 2014, masih cukup banyak perusahaan yang belum memasuki kriteria sehat sesuai proper dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data BPLHD Lampung, tercatat 71 perusahaan yang menjadi sorotan dalam proper pengelolaan lingkungan. Dari jumlah itu, 47 berada di zona biru dan 24 perusahaan masuk zona merah. (abd/p2/c1/fik)