Kamis, 17 April 2014

Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka

Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka


Aneh, Kuota Bertambah tapi Langka

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Terjadinya kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram (kg) di Lampung menuai perhatian Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas). Kepala Bidang Elpiji Hiswanamigas Lampung Tri Purnomo menegaskan, stok elpiji 3 kg seharusnya dalam kondisi aman. Sebab, kuota elpiji di provinsi ini selalu bertambah.

Dia menjelaskan, pada tahun pertama 2009 saat konversi minyak tanah ke gas, jumlah tabung yang dibagikan ke masyarakat Lampung sebanyak 1.740 juta.

Sementara, sampai kini untuk 2014, kuota elpiji sudah menjadi 118 ribu metrik ton. Kemudian pada 2013, kuotanya bertambah hanya 108 ribu dan pada 2012 kuota gas bersubsidi hanya 87 ribu metrik ton. Artinya ada peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya.

''Jadi masyarakat Lampung tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan gas bersubsidi. Sebab, Pertamina setiap tahunnya menambah kuota menyesuaikan tingkat pertumbuhan penduduk di Lampung,'' tegasnya.

Terkait kondisi sekarang, Tri meminta masyarakat agar dapat langsung membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan, bukan ke pengecer. Sebab, masyarakat bisa berhemat koceknya hingga Rp5 ribu.

''Kalau beli di pengecer seperti warung kan mereka mau untung juga. Sehingga bisa jual Rp20 ribu. Sementara, kalau di pangkalan hanya Rp15 ribu. Jadi, dari sisi harga, jauh lebih murah. Semakin banyak pengecer, warung-warung jual, jadi makin mahal,'' katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa mengadukan jika pangkalan tidak melayani pembelian untuk rumahan dan/atau memberikan harga yang sama dengan eceran. Sebab, Pertamina dan Hiswanamigas sudah mengimbau setiap agen maupun pangkalan agar memprioritaskan pembeli rumahan dibanding pengecer.

Di mana, pangkalan diwajibkan mengalokasikan kuota sebanyak 50 persen untuk pembeli dari masyarakat sekitar. ''Jika mendapat laporan demikian dari masyarakat, seketika itu juga Hiswanamigas akan memberikan sanksi. Yakni kuotanya akan dikurangi 50 persen,'' tegasnya.

Pemerintah, Pertamina, dan Hiswanamigas, menurutnya, memiliki kontrol hanya sampai pangkalan, tidak ke pengecer. ''Namanya simolek (sistem monitoring elpiji tiga kilo, Red). Kalau pangkalan itu menjual dengan harga tinggi, akan diberikan sanksi administratif yakni kuotanya dikurangi 50 persen atau dipindah ke pangkalan terdekat,'' terangnya.

Jadi, imbuh dia, meski agen dikurangi kuotanya, masyarakat tetap tidak kekurangan pasokan. Karena 50 persen punya agen itu dipindah ke agen terdekat yang masih satu rayon.

Diketahui, keberadaan tabung gas elpiji 3 kg pada tingkatan pengecer di Lampung langka. Akibatnya, harganya mengalami kenaikan. Sarto (40) misalnya. Pengecer elpiji yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol ini mengatakan, kini ia menjual tabung gas elpiji 3 kg sebesar Rp20 ribu dari harga awal yang hanya Rp18 ribu. Menurutnya, kenaikan tersebut disebabkan pasokan dari agen maupun Pertamina dikurangi, dan distribusinya juga telat.

Senada disampaikan Darto, salah satu pengecer elpiji yang juga pemilik Toko Muli Tani di Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, TkT. Menurut dia, penyebab kelangkaan elpiji 3 kg karena pasokan dari distributor tidak sesuai pesanan.

''Harga elpiji sudah dua pekan ini dijual Rp20 ribu. Kami terpaksa menaikkan harga ecerannya, karena distribusinya lama dan stok dikurangi yang tadinya 30 menjadi 15 tabung,'' katanya.

Pendapat sama juga disampaikan Dewi, salah satu ibu rumah tangga yang beralamatkan di Kelurahan Tamin, Tanjungkarang Pusat. Dia mengaku, sudah dua hari ini kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Jika ada, harganya sangat tinggi.

Terkait kelangkaan elpiji ini, Sales Executive Elpiji PT Pertamina Cabang Lampung Valino mengatakan, PT Pertamina memang tengah mengurangi kuota atau jatah elpiji 3 kg ke masing-masing agen. Tujuannya untuk menertibkan pengecer nakal dan menormalkan kembali harga elpiji di lapangan.

Sebab, elpiji 3 kg di lapangan kini tembus sampai Rp30 ribu. Padahal, sesuai dengan surat keputusan gubernur serta wali kota dan bupati di masing-masing daerah, harganya ditetapkan Rp15 ribu per tabung.

''Jadi memang, kuota sedang kami kurangi. Dengan maksud untuk menormalkan kembali harga elpiji dan menertibkan pengecer nakal,'' katanya.(eka/p2/c3/whk)

Polda Uji Sampel Ulang

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Penyidik Polda Lampung, sepertinya, tidak mau bertindak gegabah dalam menyelidiki tercemarnya sumur warga. Di mana diduga diakibatkan bocornya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Terlebih, dalam menangani kasus ini, Polda Lampung diterpa kritikan yang menyatakan plinplan dalam penyelidikannya. Sebab sebelumnya, polda menyatakan memberhentikan penyelidikan kasus ini. Tetapi sepekan kemudian setelah hasil uji laboratorium dari Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Lampung membuktikan adanya pencemaran, polda melanjutkan penyelidikannya lagi.  

Informasi yang dihimpun Radar Lampung di Polda Lampung kemarin, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan uji sampel ulang. Hal itu dilakukan guna menguatkan bukti-bukti yang kini telah dipegang penyidik.

''Ya, penyidik mengirimkan kembali sampelnya ke laboratorium untuk diuji,'' ujar sumber Radar Lampung di Polda Lampung kemarin.

Menurut sumber itu, pengiriman sampel ulang ini dilakukan setelah Radar kembali memberitakan hasil uji lab dari BPPLH yang menyatakan hasilnya di atas baku mutu.

Sayangnya, saat dikonfirmasi kemarin, Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih tidak menjawab dengan tegas terkait masalah ini. Menurutnya, memang perkara tersebut masih tahap pengumpulan data, bahan, dan keterangan oleh penyidik. Sehingga, dimungkinkan saja adanya proses uji laboratorium, untuk memastikan apakah memang ada pencemaran dari IPAL itu atau tidak.

Sementara, Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab mengatakan, pihaknya juga masih mempelajari hasil uji lab dari BPPLH Pemprov Lampung sehingga belum ada kesimpulan.

''Memang indikasi pencemaran ada, berdasarkan uji lab tersebut. Namun masih kami pelajari, apakah pencemaran ini berkaitan dengan IPAL RSUDDT atau tidak. Atau pencemaran tersebut berasal dari septic tank, masih dipelajari semuanya. Belum ada kesimpulannya,'' tegasnya.

Rejab memastikan, proses ini tidak akan lama, dan selesai dalam beberapa hari ke depan. ''Setelah selesai, hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan. Bergantung keputusan pimpinan nantinya bagaimana. Nanti pasti kami informasikan,'' tuturnya.

Diketahui, hasil uji lab menunjukkan di atas baku mutu. Informasi yang dihimpun Radar, pengolahan air limbah melalui IPAL merupakan cara atau upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Hal ini untuk memenuhi baku mutu sehingga laik untuk dibuang ke lingkungan. Atau, dimanfaatkan kembali.

IPAL adalah salah satu fasilitas utama yang harus ada dan beroperasi dengan baik. Pentingnya IPAL bagi rumah sakit tertuang dalam Permenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dan juga ada dalam PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Seperti diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau. Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. (eka/p2/c3/whk)

Wali Kota Pastikan Tak Menghambat

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

Soal Belum Adanya Kadiskes Definitif
BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. memastikan pembangunan bidang kesehatan di kota ini tetap berjalan, kendati belum menunjuk kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) definitif. Pernyataan itu disampaikan untuk menepis pernyataan Sekretaris Diskes Amran pada Selasa (15/4) yang menyatakan masih menunggu kepastian jabatan definitif Kadiskes untuk menggelar tender.

Herman H.N. menyatakan, proses tender dapat dilakukan tanpa harus menunggu Kadiskes definitif. Karena itu, ia meminta jajaran Diskes segera menggelar tender.

''Meski Kadisnya belum ada, saya rasa nggak ada masalah. Karena ada atau tidaknya Kadis, semua kegiatan program pembangunan harus tetap berjalan. Sebab, masih ada pejabat lainnya seperti sekretaris sampai kepala bidang. Semuanya tetap harus berjalan, nggak ada yang ditunda-tunda, tender juga harus segera dilaksanakan!'' tegasnya kemarin.

Dia mengungkapkan, hingga kini, dirinya masih mencari sosok yang tepat untuk menduduki posisi Kadiskes menggantikan dr. Wirman yang dipenjara akibat korupsi.

''Ya, memang belum ada sosok yang cocok untuk jadi Kadiskes. Masih mencari. Tapi, kalau sekretarisnya mampu, ya kenapa nggak. Tetap saya akan lihat dahulu apakah memang benar mampu. Kalau ya, segera saya angkat,'' lanjutnya.

Herman H.N. mengungkapkan, selama ini dalam memilih pejabat eselon II tidak pilih kasih. Selama pejabat tersebut mampu, pasti tetap dipertahankan. ''Kalau nggak mampu, ya silakan minggir!'' tegasnya.

    Sebelumnya, Amran mengatakan, penyebab Diskes belum mulai proses tender pengerjaan proyek fasilitas kesehatan tahun anggaran 2014 lantaran tidak adanya Kadiskes definitif.

''Ya, kami masih menunggu kepastian jabatan definitif Kadisnya. Kalau kami sih ingin secepatnya. Tapi ini kan keputusannya ada di Pak Wali Kota. Kami masih menunggu,'' ucap Amran, Selasa (15/4).

Menurutnya, berdasarkan informasi yang didapat, hingga kini dari pejabat eselon II, belum ada yang berani menyatakan diri siap menjadi Kadiskes setempat.

''Mengapa kami sangat menunggu dan tidak juga tender? Ya kan dalam proses tender dan pengerjaan proyek fasilitas kesehatan ini harus ada perangkat pejabat yang lengkap. Termasuk pimpinannya. Pimpinan itu kan sebagai kuasa pengguna anggaran. Sampai sekarang tidak ada yang berani menjadi KPA,'' tegasnya. (eka/p2/c3/whk)

Jumlah Angkot Membengkak

Posted: 17 Apr 2014 06:55 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Program Pemkot Bandarlampung untuk menekan laju pertumbuhan jumlah angkutan kota (angkot) di kota ini sepertinya tidak berhasil. Sebab, berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Bandarlampung, hingga April 2014 ada 1.047 angkot yang beroperasi. Sementara tahun lalu hanya 797 unit.

    ''Ya, jumlah itu yang tercatat di Dishub, artinya yang mengurus izin usaha atau trayek. Nah, yang bodong belum tercatat. Penambahan jumlah tersebut terbagi di beberapa trayek. Paling banyak pertambahan ada di rute Tanjungkarang–Rajabasa sebanyak 123 angkot, lalu rute Tanjungkarang–Kemiling 101 angkot, dan rute Sukaraja–Srengsem 94 angkot,'' ujar Kadishub Bandarlampung Rifa'i kemarin.

     Sementara, Humas Perhimpunan Pemilik dan Pengemudi Angkot Se-Bandarlampung (P3ABL) Nusirwan mengatakan, berdasarkan data organisasinya, hingga kini baru 550 sopir yang memegang kartu tanda anggota (KTA). Menurutnya, masih ada yang mengurus KTA di masing-masing wilayah.

''Kami tengah menargetkan seluruh sopir angkot tergabung dalam P3ABL dan memiliki KTA, sehingga dapat menertibkan keberadaan angkot di kota ini,'' katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Dishub dan Satlantas Polresta Bandarlampung, KTA itu nantinya diakui juga oleh Satlantas. Sehingga, untuk sopir yang tidak memiliki KTA, dapat ditindak. Ini untuk menghindari adanya sopir-sopir nakal yang tidak bertanggung jawab.

    Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Operasional Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Bambang Simon menambahkan, pihaknya tidak hanya merazia beberapa trayek atau jurusan untuk menertibkan angkot bodong, tapi juga semua.

Razia, lanjut dia, akan dilakukan secara rutin dan bertahap. Ia memastikan razia yang dilakukan bukan kegiatan seremonial saja. sebab, razia juga akan dilakukan secara acak di berbagai titik dan setiap waktu tanpa ada pemberitahuan. Untuk angkot bodong yang sengaja bersembunyi, akan di sisir.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengatakan, kebijakan Dishub yang terus memberikan izin kepada angkot untuk beroperasi selain akan menambah banyak angkot bodong juga akan semakin menambah kemacetan.

''Harusnya bisa mereka kendalikan, gerakkan lagi upaya pengadaan transportasi massal,'' pungkasnya. (eka/p2/c3/whk)

Kirim Delegasi ke Seychelles

Posted: 17 Apr 2014 06:54 AM PDT

BANDARLAMPUNG –Lampung punya peluang memperkenalkan diri ke dunia internasional. Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai ini bakal mengirimkan perwakilan pada Karnaval Internasional di Kota Victoria, Republik Seychelles. Even akbar itu bakal dihelat pada 24–27 April 2014.

Kota Victoria dipilih lantaran punya pendapatan per kapita mencapai USD28.000 per tahun. Kota di benua Afrika itu memang bertumpu pada sektor pariwisata.

Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan, langkah Kota Victoria yang memaksimalkan potensi pariwisata harus dicontoh oleh Provinsi Lampung. Bahkan, menurutnya, pemprov bisa mendatangkan investor dari negara itu untuk melihat potensi Lampung.

Mantan birokrat Pemprov Lampung ini menilai, antara Kota Victoria dan Lampung punya sejumlah kesamaan. Di antaranya potensi geografis yang condong pada sektor kelautan.

''Dari geografis, kita hampir sama. Hanya luas kita lebih besar. Saya pikir, potensi kita sama. Tinggal pengelolaannya saja yang perlu dikembangkan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Herlina Warganegara mengatakan, keikutsertaan Lampung dalam Karnaval Internasional di Victoria adalah yang pertama.

Dalam karnaval itu, Lampung akan memperkenalkan budaya yang ada di Lampung. Seperti Tari Limban Wayan dan patung burung balo-balo khas Lampung. ''Tari ini merupakan juara pada kontes tahun lalu. Tari ini mencerminkan kecantikan dan keanggunan dari muli-muli Lampung," katanya.

Dia berharap, dengan keikutsertaan Lampung yang pertama ini dapat lebih memperkenalkan dan mempromosikan Lampung di kancah internasional. Karena itu, dia sangat berharap tim yang dikirimkan ke sana dapat tampil maksimal.

''Ini adalah salah satu bentuk upaya kami mempromosikan Lampung untuk dikenal di taraf internasional. Pasti hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan pariwisata Lampung. Bisa saja ini menarik perhatian wisatawan," ungkapnya. (abd/p1/c2wdi)

Selasa, 15 April 2014

BPPLH Akui Ada Pencemaran

BPPLH Akui Ada Pencemaran


BPPLH Akui Ada Pencemaran

Posted: 15 Apr 2014 06:44 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung akhirnya buka suara terkait hasil uji laboratorium (lab) dugaan pencemaran sumur warga akibat bocornya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Kendati tidak secara tegas, BPPLH Bandarlampung berpendapat sama dengan BPPLH Pemprov Lampung, bahwa rumah sakit pelat merah itu mencemari sumur warga.

''Ya, indikasi pencemarannya sudah ada. Itu berdasarkan hasil uji lab. Namun masih kami pelajari apakah pencemaran ini berkaitan dengan IPAL RSUDDT atau tidak. Atau pencemaran tersebut berasal dari septic tank. Jadi masih dipelajari semuanya,'' ujar Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab kepada Radar Lampung saat ditemui di Pemkot Bandarlampung kemarin (14/4).

Lalu apa saja parameter yang mengindikasikan terjadinya pencemaran? Mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu mengaku tidak hafal. ''Saya tidak hafal parameter yang digunakan, datanya juga tidak saya pegang sekarang,'' tegas Rejab.

Berapa waktu yang dibutuhkan BPPLH untuk mempelajarinya, Rejab juga mengaku tak dapat memastikan. ''Setelah kami pelajari kan hasilnya dilaporkan ke pimpinan. Bergantung keputusan pimpinan nantinya bagaimana. Kalau sementara ini kan kami sudah minta RSUDDT untuk memperbaiki saluran IPAL-nya, untuk ditinggikan pipanya,'' terangnya.

Instruksi ini, menurutnya, telah diberikan kepada RSUDDT sepekan lalu. Ketika itu, ia bersama Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengecek rumah sakit itu. Namun, Rejab belum kembali mengecek apakah instruksi tersebut telah dilakukan atau belum.

''Belum kami cek lagi. Tapi sudah diminta untuk membuat saluran agar pembuangan diarahkan ke kali. nanti akan kami cek,'' janjinya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium BPPLH Lampung Soraya mengaku, hasil uji lab sudah keluar. Menurutnya hasil lab memang menunjukkan sampel yang diuji berdampak pada pencemaran. Sebab, hasilnya di atas baku mutu.

''Saya tidak bisa menjelaskan perinciannya, kalau secara garis besar, rumah sakit itu sudah mencemarkan karena angkanya di atas baku mutu,'' ujarnya. Namun, ia tak merinci berapa nilai standar baku mutu dan berapa baku mutu yang diperoleh dari RSUDDT.

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau. Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. (eka/p2/c3/whk)

Gawat, DPP Lost Contact dengan Pengembang

Posted: 15 Apr 2014 06:42 AM PDT

Nasib Pasar Smep dan Tugu Kian Tak Jelas
BANDARLAMPUNG – Kelanjutan pembangunan Pasar Smep dan Pasar Tugu kian tak jelas. Janji akan adanya aktivitas pembangunan usai pemilihan umum pun belum terwujud. Bahkan, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung mengaku kesulitan menghubungi PT Prabu Artha selaku pengembang dua pasar besar di Kota Tapis Berseri tersebut.

    ''Saya hubungi Alay (Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo, Red) dari Jumat (11/4), tapi tidak diangkat. Sampai tadi pagi (kemarin pagi) juga belum diangkat, padahal teleponnya aktif. Saya menghubunginya untuk menanyakan kelanjutan perkembangan pembangunan dua pasar tersebut,'' kata Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar kemarin.

    Namun, lanjut dia, menurut stafnya yang berada di Pasar Smep, Sabtu (12/4), Alay datang dengan lima atau enam orang. ''Tidak tahu jelas apa yang dilakukannya di sana. Tapi menurut pegawai saya, seperti mau cek lokasi,'' ucapnya.

Dia mengungkapkan, Pemkot Bandarlampung berharap rekanan dapat segera melakukan pembangunan, jangan sampai terlalu dekat dengan batas waktu perjanjian kerja sama.

    ''Jangan mepet-mepet lah kalau mau mengerjakannya. Nanti pembangunannya tidak maksimal. Memangnya tukang sulap, seketika bisa selesai,'' katanya.

    Dia mengaku, pihaknya tak henti-hentinya terus mendesak dilanjutkan pembangunan itu. Jika memang terdapat kendala dalam pelaksanaan, Khasrian meminta pengembang melapor ke pemkot.

''Kalau memang tak sanggup, ya bilang saja. Terus mundur. Nanti, kami cari rekanan pengganti yang sanggup membangun,'' tegasnya.

    Khasrian menuturkan, pemkot telah berupaya mempercepat proses pembangunan, karena tak ingin membuat pedagang terus resah. Karenanya, surat teguran pernah dilayangkan ke PT Prabu Artha. Bahkan, dipanggil dan diajak berkoordinasi pun sudah.

''Kalau masih tidak mau angkat telepon saya, nanti akan kami cari dia. Akan terus didesak dan dipertanyakan komitmennya untuk membangun Pasar Smep juga Pasar Tugu ini,'' tegasnya.

    Sementara, saat dihubungi Radar Lampung kemarin, meski telepon selulernya dalam kondisi aktif, Alay tidak menjawab. Namun, ia membalas pesan singkat yang dikirimkan.

''Aku lagi rapat Pasar Smep, sabar, pasti dibangun. Percaya saja ya, tunggu ya!'' tulisnya dalam pesan singkat yang dikirimkan ke Radar Lampung.

    Pantauan koran ini di Pasar Smep kemarin, memang belum terlihat adanya aktivitas pembangunan. Lubang besar seperti kolam yang berada di lokasi pembangunan masih berisi air dan dipenuhi sampah. Hanya terlihat satu unit alat berat berupa ekskavator di sana, namun tidak difungsikan.(eka/p2/c3/whk)

Disbertam Nilai PLN Bandel

Posted: 15 Apr 2014 06:41 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung ternyata memendam kekesalan sejak lama dengan PT PLN (Persero) Tanjungkarang terkait penebangan pohon yang sering dilakukan perusahaan tersebut.

Kadisbertam Bandarlampung Budiman mengaku, pihaknya sudah lama menyampaikan kekesalan ini ke PLN, namun tak pernah ditanggapi. Padahal, selama ini PLN tidak pernah meminta izin maupun berkoordinasi jika akan menebang pohon di Kota Tapis Berseri.

''Jangankan izin, memberitahu saja tidak. Padahal, setiap kesempatan rapat dengan mereka, saya selalu sampaikan komplain, kalau ingin memangkas pohon untuk koordinasi, agar pemangkasan tidak asal-asalan dan rapi,'' katanya.

    Seperti penebangan yang dilakukan di Jl. Pangeran Emir M. Noer, Budiman mengaku sudah pernah menawarkan untuk dikerjakan bersama-sama. ''Alat kami kan lebih lengkap. Jadi, biar kami yang pangkas pohonnya, mereka yang bertugas mematikan aliran listriknya, tapi tetap saja tidak digubris!'' sesal Budiman.

    Menurut Budiman, pemangkasan yang dilakukan PLN asal-asalan dan tidak rapi. Itu juga yang sering menyebabkan pohon roboh. ''Makanya, kami minta koordinasi lah dengan kami. Kami dukung kok pemangkasan. Bahkan sudah pernah kami tawarkan pemangkasan dilakukan di luar jam kerja, Sabtu atau Minggu. Tapi tetap saja hasilnya nihil,'' ungkapnya.

    Tak hanya dirinya, Budiman mengaku sudah pernah menyuruh stafnya beberapa kali mendatangi PLN Tanjungkarang untuk menyampaikan masalah ini. ''Kalau begini terus juga jadi tidak efektif, karena bekerja dua kali. Setelah mereka pangkas pohonnya, nanti kami pangkas lagi untuk merapikannya,'' jelas mantan camat Tanjungkarang Timur ini.

Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung Bedjo Dewangga mengatakan, penebangan yang dilakukan PT PLN akan berdampak pada sistem sirkulasi kehidupan.

''Ya harus dijaga dong, pohon itu kan layak untuk dipelihara. Mereka itu tumbuh loh, segala sesuatu yang hidup itu harus dipelihara dengan baik!'' ujarnya, Minggu (13/4).

Terkait alasan PLN melakukan penebangan lantaran ingin memperlancar jaringan listrik, Bedjo menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. ''Kami sarankan PLN jangan buat jaringan listrik di dekat pohon, cari tempat lain saja, jangan malah mengorbankan pohon dong. Atau buat jaringan di bawah tanah,'' katanya.

Pada kesempatan kemarin, Bedjo juga meminta kepada PLN mengganti pohon-pohon yang sudah ditebang. ''Ya, harus ada ganti rugi! Pohon itu dijaga dari 3–5 tahun. Tapi, kalau mau menebangnya sangat mudah, cukup satu menit saja bisa ditebang. Nah, ini juga harus diperhatikan PLN! Kami menunggu pohon itu hidup sampai lima tahun, kok mereka malah seenaknya menebang,'' sesalnya.

Diketahui, Kepala BPPLH Bandarlampung Rejab juga mengaku kecewa dengan sikap PLN yang sering menebang atau memangkas pohon di areal penghijauan kota. Baik di kawasan hutan kota maupun kanan-kiri jalan (kakija) dan kanan-kiri sungai (kakisu) dengan alasan memperlancar jaringan listrik.

''Bagaimana tidak kecewa, pemkot sudah menanam pohon dan merawatnya di sejumlah kawasan penghijauan kota demi kenyamanan bersama, namun tanpa basa-basi PLN main tebang atau pangkas,'' sesal Rejab, Sabtu (12/4).

Sementara saat dikonfirmasi, Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Darpa mengaku, tidak mengetahui jika ada penebangan maupun pemangkasan yang dilakukan oleh perusahaannya.

Ia menyatakan, jika memang ada pemangkasan yang dilakukan petugas PLN, untuk kepentingan kelancaran jaringan listrik di kota ini.

''Biasanya kalau ada pemangkasan, di sekitar pohon ada kabel jaringan. Nah jika keberadaan pohon tersebut dianggap mengganggu jaringan, terpaksa kami pangkas,'' terangnya.

Sebab, pohon yang menyentuh penghantar 20 KV pada jaringan tegangan menegah akan memadamkan aliran listrik.

Lalu apakah PLN berkoordinasi dengan pemkot saat menebang atau memangkas pohon? I Ketut Darpa mengaku, memang seharusnya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disbertam maupun BPPLH.

''Tetapi untuk masalah koordinasi, nanti saya tanyakan dengan penanggung jawab yang menebang pohon. Sebab, saya belum tahu kalau masalah itu,'' ujarnya. (eka/p2/c3/whk)

Dua Pejabat Polda Diganti

Posted: 15 Apr 2014 06:41 AM PDT

GERBONG mutasi Polda Lampung kembali bergerak. Dua jabatan utama, masing-masing kepala Satbrimobda Lampung dan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) diganti. Kepala Satbrimobda Lampung yang tadinya dijabat Kombespol Subnedih digantikan Kombespol Imam Santoso yang tadinya berdinas di Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Sementara Subnedih dipromosikan menjadi kepala Satbrimobda Kalimantan Timur.

Sementara Dirkrimsus Polda Lampung kini dijabat Kombespol Mashudi yang sebelumnya berdinas di Bareskrim Mabes Polri. Pejabat sebelumnya, Kombespol Reynhard Silitonga, menjalani pendidikan di Sekolah Perwira Pimpinan Tinggi (Sespati) Polri.

Kabidhumas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan, mutasi pejabat di Polri merupakan salah satu upaya penyegaran organisasi pada aspek sumber daya manusia dan pembinaan kesatuan.

"Momentum sertijab ini merupakan implementasi proses pemantapan kepemimpinan yang bergulir secara berkesinambungan dalam institusi Polri sebagai aplikasi pembinaan karir Bhayangkara dalam dinamika organisasi yang bermuara pada peningkatan kualitas organisasi guna menjawab tantangan tugas serta  perkembangan lingkungan strategis yang semakin berat dan kompleks," ungkapnya kemarin (14/4). (why/p2/c2/whk)

Sabtu, 12 April 2014

Uji Lab di Atas Baku Mutu

Uji Lab di Atas Baku Mutu


Uji Lab di Atas Baku Mutu

Posted: 11 Apr 2014 07:11 AM PDT

Dugaan Pencemaran oleh RSUDDT
BANDARLAMPUNG – Polemik hasil laboratorium terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) berlanjut. Badan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung menyatakan hasil uji laboratorium belum keluar.
Padahal, BPPLH Lampung membeberkan lab tersebut sudah keluar. Dan, hasilnya limbah RSUDDT berperan mencemari sumber air warga.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium BPPLH Lampung Soraya mengaku, hasil lab sudah keluar. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan hasil tersebut. ''Sudah keluar kok. Hasilnya, sudah saya serahkan ke pegawai BPPLH Bandarlampung. Langsung tanya saja ke sana. Sebab, mereka yang berhak menjelaskan hasilnya,'' kata dia via ponsel kepada Radar Lampung.

Menurutnya, BPPLH Lampung hanya berhak meneliti sampel itu. Tetapi, ia memastikan, hasilnya sudah dikeluarkan. Lalu, apakah hasil tersebut berdampak pada pencemaran? Soraya kembali irit bicara. Hanya, hasil lab berdampak pada pencemaran. Sebab, hasilnya di atas baku mutu.

''Saya tidak bisa menjelaskan perinciannya, kalau secara garis besar, rumah sakit itu sudah mencemarkan karena angkanya di atas baku mutu,'' ujarnya. Namun, ia tak merinci berapa nilai standar baku mutu dan berapa baku mutu yang diperoleh dari RSUDDT.

Meski BPPLH Lampung sudah bicara soal hasil uji lab, Kepala BPPLH kota justru mengaku sebaliknya. Ia menyatakan, hasil lab belum keluar. ''Belum keluar kok, dalam tahap pengujian lab,'' ucapnya singkat via ponsel.

Informasi yang dihimpun Radar, pengolahan air limbah melalui IPAL merupakan cara/upaya untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut. Hal ini untuk memenuhi baku mutu sehingga laik untuk dibuang ke lingkungan. Atau, dimanfaatkan kembali.

IPAL adalah salah satu fasilitas utama yang harus ada dan beroperasi dengan baik. Pentingnya IPAL bagi rumah sakit tertuang dalam Permenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dan juga ada dalam PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Diberitakan sebelumnya, RSUDDT mendapat tudingan miring terkait dugaan bocornya IPAL. Penyebabnya, sumur warga di sekitar rumah sakit tercemar dan berbau.

Jika IPAL ini benar-benar bocor, warga sekitar berpotensi terjangkit penyakit. Hal itu diungkapkan Pengamat Lingkungan Hidup Lampung asal Universitas Malahayati Muhtadi A. Temenggung. Dia menjelaskan, sumber pencemaran yang berasal dari air bermacam-macam. Ada yang berasal dari limbah warga, sungai, bahkan septic tank.

    Karena itu, yang harus dipahami adalah letak atau lingkungan kediaman warga. Di mana, jika rumah warga dekat dengan sungai, bisa jadi pencemaran berasal dari sungai. Dan apabila lingkungan warga dekat dengan sampah, bisa jadi pencemaran berasal dari sampah.

''Nah, kalau kediaman warga itu dekat dengan rumah sakit, bisa jadi pencemaran berasal dari IPAL. Maka itu, harus dilihat juga jarak rumah warga dengan rumah sakit. Kalau dekat, bisa jadi pencemaran memang dari sana. Tapi, kalau rumah warga itu dekat dengan sungai, bisa juga pencemarannya berasal dari sungai,'' paparnya.

Untuk melihat apakah pencemaran warga itu disebabkan oleh rumah sakit, kata Muhtadi, pihak terkait bisa melihat dari sejarah bangunan di lingkungan daerah itu. Di mana, sebelum rumah sakit ada, seperti apa kondisinya. Dan setelah berdiri, apa kondisinya.

''Ini bisa dilihat dari dokumen lingkungan yang dimiliki rumah sakit. Setiap rumah sakit biasanya mempunyai dokumen lingkungan. Nah, coba dilihat seperti apa dokumen lingkungannya,'' katanya.

Tidak hanya itu. Air limbah yang dikeluarkan rumah sakit juga harus diperiksa seperti apa baku mutunya, sebelum IPAL tersebut dikelola menjadi air yang bersih. Limbah IPAL juga harus memenuhi baku mutu.

''Setiap limbah cair yang dibuang kan diolah dulu, yang harus diteliti, seperti apa pengolahannya. Apakah sesuai dengan baku mutu atau tidak, ini yang harus dilihat,'' ucapnya.

Muhtadi menambahkan, ada beberapa air yang mengandung kuman penyakit. Di mana, jika limbah tersebut mempunyai sifat patogen atau bahan kimia yang mengandung bakteri patogen, sangat membahayakan masyarakat yang menghirup limbah itu. ''Kalau ini sampai terjadi, warga akan mengalami penyakit menular misalnya diare,'' pungkasnya. (yud/p5/c3/wdi)

Siap Lelang Aset Satono

Posted: 11 Apr 2014 07:08 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersiap melelang puluhan aset terpidana koruptor Satono. Kejati memberi tenggat waktu hingga Minggu (20/4) untuk keluarga membayar uang pengganti. Jika tak kunjung dibayar, Kejati memastikan aset bakal dilelang. Total ada 28 aset Satono di Bandarlampung. Dan 7 aset tersebar di Mesuji dan Tulangbawang.

''Saat ini penyidik menunggu keluarga Satono untuk melunasi. Baru kami lakukan proses lelang,'' kata Asisten Intel Kejati Lampung Sarjono Turin via ponsel kemarin.

Untuk mekanisme lelang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung yang akan melakukan eksekusi. Kejari bertanggung jawab mengurusi harta mana saja yang lebih dahulu dilelang. Ia menjelaskan, rencana lelang ini sudah direncanakan cukup lama. Mulai dari pendataan hingga eksekusi aset. Pihak keluarga, lanjut dia, juga mendukung langkah Kejati dengan memberi sejumlah data aset yang bisa dilelang.

Terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahrul Fauzi mengatakan, upaya Kejati untuk menyita aset Satono menjadi keharusan pihak kejaksaan.

''Penyitaan itu kan sudah jadi kewajiban Kejati melakukan lelang aset Satono untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp10,5 miliar,'' ujarnya.

Keluarga Satono harus beriktikad baik dalam mengembalikan kerugian negara. ''Ya, itu memang sudah kewajiban Kejati untuk melaksanakan pelelangan karena sudah putus Mahkamah Agung,'' ujarnya.   

Satono sampai kemarin belum diketahui keberadaannya. Kejati sempat menggeledah kediaman mantan bupati Lampung Timur itu, Senin (10/3). Namun, penggeledahan rumah di Jl. Singosari, Enggal, dan Jl. Pulau Legian, Gg. Langgar, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, itu nihil.

    ''Penggeledahan di Jl. Singosari dan Gg. Langgar nihil. Namun, ada tanda-tanda baju Satono,'' tutur Sarjono Turin. Rice, istri Satono, sempat menegur penyidik kejaksaan yang melakukan penggeledahan. ''Ngapain? Masuk ke rumah orang kok sembarangan!'' kata Rice. (why/p5/c3/wdi)

Kemenag Harus Jelaskan Detail

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Wacana pengambilalihan penyelenggaraan ibadah umrah oleh Kementerian Agama (Kemenag) sudah membuat kalangan travel agent resah. Karena itu, Pemprov Lampung meminta institusi tersebut memberi penjelasan detail soal rencana ini.

''Ini kan wacananya Pak Menteri. Harus segera ada tindak lanjut, jika memang mau direalisasikan. Sejauh ini setahu saya belum ada keputusan resmi secara tertulisnya," kata Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung Adeham kemarin.

Ia menilai rencana tersebut memang belum tentu juga direalisasikan. Mengingat masa jabatan Menteri Agama Suryadharma Ali yang akan habis Oktober tahun ini. ''Jadi apakah wacana itu ditindaklanjuti atau tidak, ya belum jelas," ujarnya.

Sepanjang dirinya bertugas, menurut Adeham, belum ada laporan travel agent yang menelantarkan jamaah. Atau bahkan tidak memberangkatkannya. ''Travel agent di sini setahu saya sudah cukup tertib dan teratur. Laporan agen nakal kan dari provinsi lain. Tetapi kurang tahu juga jika terjadinya beberapa tahun lalu," kata dia.

Diteruskannya, Lampung sejauh ini aman. Bahkan, Gubernur Sjachroedin Z.P. pun cukup peduli dengan masalah ini. ''Beliau memberikan perhatian lebih untuk ibadah ini. Diminta untuk melindungi masyarakat dari ulah nakal travel agent," tegasnya.

Sebelumnya, gubernur angkat bicara mengenai rencana yang juga menuai kecaman beberapa travel agent di Lampung tersebut. ''Bilang sama menterinya, departemennya (Kemenag), banyak omong!'' ujarnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS VII, Kelurahan Sumurbatu, Telukbetung Utara (TbU), Bandarlampung.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, seharusnya dalam menangani permasalahan umrah, Kemenag tidak serta-merta mengambil alih penyelenggaraannya. Melainkan dengan mengambil tindakan tegas travel agent yang nakal. Seperti menelantarkan jamaah umrah.   

''Jadi bukannya malah diambil alih! Menangani (mengurus, Red) masyarakat saja payah kok. Sekarang saya tanya, apa sih hebatnya pemerintah pusat sampai mau menangani semuanya mulai haji hingga umrah? Nggak hebat-hebat amat pusat itu, sama juga seperti kita (pemerintah daerah),'' jelasnya.

Diketahui, rencana pengambilalihan umrah oleh Kemenag dikecam perusahaan travel agent di Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berlebihan dan membebani pengusaha travel agent yang melayani pemberangkatan umrah dan haji.

Seperti yang dikatakan Pimpinan Cabang Arie Tour n Travel Wilayah Lampung Herlindeni. Menurut dia, kebijakan itu jelas membuatnya resah. Sebab, akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dikelolanya. ''Saya rasa memang hal itu berlebihan. Jelas membebani. Bisa benar-benar gulung tikar perusahaan kami!'' urainya, Minggu (6/4). (red/p5/c3/wdi)

Setop Alih Fungsi Lahan!

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung angkat bicara soal alih fungsi lahan pertanian di kota ini. Dalam penilaian dewan, alih fungsi lahan menyebabkan kurangnya lahan pertanian. Karena itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha meminta agar alih fungsi lahan disetop. Dan, sudah saatnya pemkot memikirkan lahan pertanian. Pasalnya, lahan pertanian penting untuk menyeimbangkan proses pembangunan pemkot.

    Dengan tersedianya lahan pertanian, lanjut dia, air hujan yang mengguyur kota dapat terserap. Eksesnya, bisa mengantisipasi banjir yang kerap menghantui warga Bandarlampung kala hujan.

    ''Hasil analisis saya, banjir di Bandarlampung itu salah satunya karena kurangnya lahan pertanian. Karena bagaimana air hujan bisa terserap kalau tidak ada lahan yang menyerapnya," kata dia kemarin.

    Untuk itulah, pemkot harus menjaga agar lahan pertanian yang tersisa tak lagi beralih fungsi. Benson mengaku miris mendengar pemkot sudah tidak lagi punya lahan untuk pertanian.

    Lahan-lahan yang ada, lanjut dia, telah diberikan izin oleh pemkot untuk dilakukan pembangunan gedung. Seharusnya, jika lahan tersebut adalah lahan pertanian, pemkot jangan memberikan izin untuk membangun gedung. Terkecuali kalau lahan tersebut memang sudah tak terpakai lagi.

    ''Coba lihat, berapa persen lahan pertanian di Bandarlampung ini. Saya rasa tidak sampai 30 persen. Di mana-mana selalu membangun gedung maupun bangunan tempat tinggal atau tempat usaha para pengusaha. Ini yang menyebabkan siklus itu terganggu," tegasnya. (yud/p4/c1/wdi)

Masih Di-review Inspektorat

Posted: 11 Apr 2014 07:07 AM PDT

Pesimistis APBDP Dibahas Mei 2014
BANDARLAMPUNG - Optimisme Pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas APBD perubahan 2014 pada Mei mendatang sepertinya akan terpatahkan. Pasalnya, hingga saat ini laporan keuangan Pemprov Lampung masih dalam proses review Inspektorat Lampung dan belum dapat dipastikan sampai kapan.

    ''Iya, laporan keuangan kita sedang di-review Inspektorat. Setelah review selesai, baru laporan keuangan itu kita serahkan ke BPK Lampung," kata Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung Yanwardi.

    Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung menerimanya, maka akan membentuk tim dan melakukan audit langsung. Diperkirakan waktu yang dibutuhkan BPK mencapai 45 hari.

    ''Baru setelah itu, BPK kirimkan hasilnya ke kita. Lalu kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri," terangnya.

    Menurut Yanwardi, proses tahun ini tergolong cepat. Tahun lalu, laporan keuangan baru dapat diselesaikan Juli sehingga membuat pembahasan APBDP molor. Sementara tahun ini, pada April, laporan keuangan sudah dapat diselesaikan.

    ''Wacana dipercepat dari pimpinan memang ada. Tetapi kan kita harus sesuai prosedur. Kalau besok bisa langsung dibahas, ya kita inginnya begitu," tukasnya.

    Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi juga sebelumnya sudah meminta satuan kerja segera menyusun rencana anggaran untuk APBDP. Ia pun meminta satker segera menyerahkannya ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Arinal juga meminta satker tak menyusupkan program kerja (progja) yang tidak tertuang dalam progja yang telah disetujui gubernur.

    Pemprov sendiri akan menganggarkan sebagian pengeluaran dalam APBDP guna membayar tunggakan dana bagi hasil pajak kabupaten/kota tahun lalu. Hingga tutup tahun anggaran 2013, pemprov baru melunasi dana bagi hasil pajak kabupaten/kota pada triwulan I. Sementara triwulan II, III, dan IV, hingga kini masih berstatus terutang.

    Jumlah utang dana bagi hasil pajak itu pun tidak kecil. Meski tak dapat menyebut angka pasti, besaran dana bagi hasil pajak terutang untuk 15 kabupaten/kota mencapai Rp500 miliar. Sementara besaran dana bagi hasil yang telah terbayar sekitar Rp132 miliar.

    Dari bank data Radar Lampung, untuk tahun anggaran 2013 khusus Pemkot Bandarlampung saja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mengklaim target bagi hasil pajak Pemprov Lampung berkisar Rp59 miliar.

    Namun realisasinya baru Rp14 miliar atau sekitar 23,72 persen dari total keseluruhan. Angka sebesar Rp14 miliar ini terealisasi pada triwulan pertama 2013. (red/p1/c1/wan)

Kamis, 10 April 2014

Kesulitan Tentukan Suplai

Kesulitan Tentukan Suplai


Kesulitan Tentukan Suplai

Posted: 09 Apr 2014 09:39 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Distan TPH) Lampung buka suara soal potensi terminal agrobisnis. Satker ini meminta instansi lain mem-backup pengoperasian terminal di Lampung Selatan itu.

    Berdasarkan perjanjian kerja sama, ada tiga produk yang akan dijadikan sampel untuk dipasarkan di DKI Jakarta. Kepala Distan TPH Lampung Lana Rekyanti mengatakan, ia dan pengusaha yang akan memasarkan produk Lampung telah meninjau terminal agrobisnis.

    Hasilnya disepakati produk beras, daging, dan kelapa yang diminati konsumen. Namun, Lana mengaku pihaknya kesulitan menentukan suplai.

    ''Tiga produk yang akan dipasarkan yaitu beras, mereka butuh 1.250 ton, dan daging per harinya. Namun hingga saat ini, kita belum menentukan mampu menyuplai berapa, lalu kualitasnya bagaimana, harganya, serta sistem pembayarannya," ungkap dia kemarin.

    Lalu, produk lainnya adalah kelapa. Menurut Lana, pasar menginginkan kelapa sudah dikupas dari batoknya. Tetapi tetap ada kulit ari yang berwarna hitamnya. ''Butuh teknologi tertentu untuk menghasilkan kelapa demikian. Untuk memenuhi kebutuhan beras dan dagingnya pun butuh teknologi, harus dengan sistem pertanian yang modern," terangnya.

    Untuk menindaklanjuti ini, dia telah mengundang divisi agrobisnis. Ia pun sudah menunjuk pelaku-pelaku usaha di Lampung untuk mengoordinasikan.

    ''Para pengusaha yang punya jaringan, kami minta diberdayakan. Jadi nantinya bukan pemerintah provinsi lagi yang bekerja, namun pelakunya sendiri. Kita telah siapkan sistemnya," ujar dia.

    Terpisah, Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi mengatakan telah menginstruksikan BUMD Wahana Raharja untuk segera mengatasi persoalan itu. ''Kalau mengenai tiga produk tadi, saya rasa tidak ada masalah. Beras kita kan nomor tujuh di Indonesia produktivitasnya. Dari 15 kabupaten/kota, hanya Bandarlampung yang tidak menghasilkan beras. Untuk daging, rumah potong hewan juga segera dioperasikan. Infrastruktur di sana sedang dalam perbaikan," paparnya.

    Arinal mengatakan, Lampung memiliki aset penggilingan padi yang besar, yaitu di Trimurjo. Kapasitas penggilingan tersebut adalah 20 ton per hari.  Lalu untuk kelapa, dia telah meminta Dinas Perkebunan untuk melakukan program kerja meningkatkan produktivitas kelapa di Lampung.

    ''Jadi tidak ada masalah. Wahana Raharja segera ambil sikap. Ini kan kerja sama antara BUMD Lampung dan Jakarta. Pendanaan bisa ke bank. Saya juga sudah komunikasi dengan beberapa bank. Ini kan kerja sama yang strategis, harus ada sinergi dari berbagai pihak," katanya. (eka/p1/c1/wdi)

Pesimistis Jalan Bisa Bagus

Posted: 09 Apr 2014 09:39 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Infrastruktur jalan yang buruk dikeluhkan mayoritas warga Lampung. Pemprov mengklaim sudah berusaha mencari solusi. Salah satunya dengan mengalokasikan Rp52,15 miliar untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Dana itu untuk perbaikan 37 ruas jalan se-Lampung. Meski demikian, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tak yakin seluruh jalan di provinsi ini bakal bagus.

    ''Kan harus dipahami, mana jalan provinsi, jalan negara, dan jalan kabupaten/kota. Tidak semuanya dibebankan ke pemerintah provinsi. Janji calon-calon gubernur yang baru untuk memuluskan jalan, mana bisa. Lihat saja, pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp8 triliun untuk perbaikan jalan di Pulau Sumatera," kata Oedin –sapaan akrab Sjachroedin– kemarin.  

    Dana sebesar itu, lanjutnya, dibagi-bagi lagi untuk 10 provinsi di Sumatera. Menurut Oedin, untuk jalan nasional yang berada di kawasan Lampung, hanya 296,487 kilometer yang masuk dalam kriteria baik. Sementara, panjang jalan mencapai 1.159,573  km.

    Atau, ada 75 persen jalan yang rusak. Menurutnya, perbaikan perlu dilakukan bertahap dan membutuhkan waktu lama. Sementara untuk jalan provinsi, dari total panjang 1.702,81 km, hanya 565,17 km (33,19 persen) yang dalam kondisi baik.

    ''Ya harus dipahami masalah jalan negara, jalan provinsi itu. Makanya, harusnya wakil rakyat di DPR RI asal Lampung itu dapat lebih kritis dan memperjuangkan masalah ini. Sehingga percepatan perbaikan dapat dilakukan," tegasnya.

    Sedangkan untuk perbaikan jalan provinsi diketahui prosesnya telah dilakukan sejak awal Maret lalu. Untuk Jl. Tirtayasa, Bandarlampung, pemprov mengalokasikan dana APBD Rp3 miliar. Sementara perbaikan ruas jalan lainnya rata-rata hanya Rp1 miliar.

    Lalu, alokasi dana juga dilakukan untuk proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan ruas Nyampir, Pugungraharjo, Lampung Timur, sebesar Rp2,5 miliar. Dana paling kecil dianggarkan pemprov untuk rehabilitasi ruas jalan Sukadana, Lamtim, yakni sebesar Rp400 juta. (eka/p1/c1/wdi)

Kemenag Banyak Omong!

Posted: 09 Apr 2014 09:38 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah terus menuai kritikan dari berbagai pihak. Kemarin, giliran Gubernur Lampung Sjachroedin, Z.P. angkat bicara mengenai rencana yang juga menuai kecaman beberapa travel agent di Lampung tersebut.

"Bilang sama menterinya, departemennya (Kemenag), banyak omong!" ujarnya kepada wartawan usai mencoblos di TPS VII Kelurahan Sumurbatu, Telukbetung Utara (TbU), Bandarlampung, kemarin.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, seharusnya dalam menangani permasalahan umrah, Kemenag tidak serta-merta mengambil alih penyelenggaraannya. Melainkan dengan mengambil tindakan tegas travel agent yang nakal. Seperti menelantarkan jamaah umrah.   

"Jadi, bukannya malah diambil alih! Menangani (mengurus, Red) masyarakat saja payah kok. Sekarang saya tanya, apa sih hebatnya pemerintah pusat sampai mau menangani semuanya mulai dari haji serta umrah? Nggak hebat-hebat amat pusat itu, sama juga seperti kita (pemerintah daerah)," jelasnya.

Sebelumnya, kebijakan Kemenag itu juga menuai kritikan dari anggota DPR RI asal Lampung Almuzzamil Yusuf. Menurut dia, kendati program yang ditawarkan Kemenag dalam penanganan umrah baik, sebaiknya instansi tersebut tidak turut menangani penyelenggaraan umrah. Mengingat, masih buruknya pelayanan haji yang diberikan pemerintah saat ini.

Seharusnya, kata dia, Kemenag perlu lebih fokus pada perbaikan pelayanan haji. Termasuk biaya murah haji, kualitas pemukiman, makan-minum, dan pelayanan kesehatan. Pada saat yang sama, Kemenag harus bersih dari mafia haji.

Dia mengungkapkan, bila semuanya sudah terjamin baik, barulah Kemenag memikirkan untuk jadi pihak penyelenggara umrah. ''Itu pun tidak perlu menutup peluang swasta sehingga masyarakat bisa lebih banyak pilihan, ikut pemerintah atau swasta dengan membandingkan lebih kurangnya masing-masing,'' ujarnya, Selasa (8/4).

Sementara, Kemenag menepis tudingan miring mengenai rencana pengambil alihan penyelenggaraan ibadah umrah. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaidi memastikan, program tabungan umrah yang digagas Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tidak akan mematikan travel agent. Tetapi dimaksudkan untuk melindungi jamaah dari penipuan.

Sebaliknya, program yang sudah berjalan tersebut dinilai membantu masyarakat bagi yang belum memiliki uang tunai. Sehingga, diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah yang memanfaatkan fasilitas Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

''Program ini sudah berjalan. Tapi ingat ya, kami bukan mengambil alih. Hanya menangani penyelenggaraan umrah bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang. Esensinya, menjaga keselamatan dan keamanan uang jamaah yang punya animo untuk umrah,'' ujarnya kepada Radar Lampung di Jakarta, Selasa (8/4).

Rencana Kemenag mengambil alih penanganan ibadah umrah juga disorot pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedy Hermawan.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila ini mengatakan, sebaiknya penanganan umrah tetap berada di ranah pihak ketiga. Sebab, saat ini yang seharusnya dibangun pemerintah adalah pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga, khusus dalam penanganan umrah, yang terjadi adalah kompetisi dalam pelayanan jasa.

''Jadi, jangan malah diambil alih Kemenag. Semua orang sudah tahulah kinerjanya Kemenag saat ini. Apalagi masalah Kemenag saja kan banyak,'' ujarnya kemarin.

Dia menilai, jika suatu urusan diambil alih negara, yang terjadi adalah kecenderungan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi adanya pungutan liar (pungli) dalam penanganannya.

''Penyebabnya, karena dimonopoli, sehingga peluang terjadi penyimpangan atau kinerja buruk sangat besar. Saya pikir, masyarakat bersama DPRD Lampung bisa menuntut ke DPR RI atau instansi di pemerintah pusat untuk membatalkan rencana itu,'' sarannya.

Dia memandang, pelaksanaan umrah yang ditangani travel agent saat ini relatif tidak terlalu banyak masalah. Sehingga, alasan Kemenag untuk mengambil alih lantaran banyak travel agent nakal tidak tepat.

Diketahui, rencana pengambilalihan umrah oleh Kemenag dikecam perusahaan travel agent di Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berlebihan dan membebani pengusaha travel agent yang melayani pemberangkatan umrah dan haji.

Seperti yang dikatakan Pimpinan Cabang Arie Tour n Travel Wilayah Lampung Herlindeni. Menurut dia, kebijakan itu jelas membuatnya resah. Sebab, akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dikelolanya.

''Saya rasa memang hal itu berlebihan. Jelas membebani. Bisa benar-benar gulung tikar perusahaan kami!'' urainya, Minggu (6/4). (kyd/p5/c3/whk)

Masih Berduka, Fokus Doakan Almarhum

Posted: 09 Apr 2014 09:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Keluarga Miratna Sari Dewi (31), warga yang tewas dalam kecelakaan melibatkan anggota legislatif (aleg) Mintarsih Yusuf, hingga kemarin masih dirundung duka. Karenanya, Zul (37), suami Miratna, menyatakan, belum memikirkan kelanjutan kasus kecelakaan yang menimpa istrinya itu. Menurut dia, saat ini pihak keluarga masih fokus mengirim doa dibanding membahas kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal tersebut.

''Belum terpikirkan maunya kami apa ke depannya saat ini. Kami, keluarga fokus mendoakan almarhum terlebih dahulu,'' kata Zul di kediamannya kemarin (9/4).

Dia menyatakan, untuk kasus kecelakaan, ia akan membahas setelah tujuh hari istrinya meninggal dunia. ''Kalau dibahas sekarang, saya khawatir disangka menyimpan rasa dendam. Nanti, istri saya malah tidak tenang di sana,'' ujar Zul.

Dia mengakui, pihak keluarga Mintarsih sudah berkunjung ke kediamannya dan mengucapkan bela sungkawa waktu di malam kejadian. Tetapi, hingga kemarin belum dibahas mengenai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut.

''Bertanggung jawab dalam hal apa, belum ada ucapan dari mereka. Saya juga memang belum mau membicarakannya terlalu jauh. Terlebih, ketiga anak saya juga masih terus menanyakan ibunya,'' jelasnya.

Sebelumnya, penyidik Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung bekerja cepat mengusut kasus kecelakaan yang melibatkan anggota Komisi B DPRD Bandarlampung Mintarsih Yusuf.

Pada Selasa (8/4), aleg dari Partai Golkar itu secara resmi ditetapkan tersangka oleh penyidik Unitlaka Satlantas Polresta Bandarlampung. Bahkan, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan hingga menewaskan satu warga itu, Mintarsih terancam enam tahun penjara. Sebab, polisi menjeratnya dengan pasal 310 Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

''Ya, kami sudah tetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Kini, kami masih berusaha melengkapi berkas dan menambah saksi-saksi. Tersangka juga kami tahan,'' tegas Kanit Lakalantas Satlantas Polresta Bandarlampung Iptu Eka Dehenda, Selasa.

Diketahui, diduga belum terbiasa mengendarai mobil automatic, Mintarsih menabrak warung makan milik Subeno (53) di seputaran Bambu Kuning Square (BKS), Bandarlampung, pukul 15.15 WIB Senin (7/4).

Akibat kejadian itu, penunggu warung, Miratna Sari Dewi, yang tak lain keponakan Subeno, tewas di tempat. Sebelum meregang nyawa, warga Gg. Taqwa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, ini sempat terseret sejauh 6 meter.

Selain Miratna, insiden itu juga melukai Novi (35), rekan korban yang tengah berkunjung. Warga Jl. Bukit II, Pasar Tugu, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, ini terluka akibat terkena serpihan kaca etalase yang hancur.

Informasi yang dihimpun Radar Lampung, ketika kejadian, Miratna tengah makan. Sementara itu, Novi sedang membantu mencuci piring. Menurut Riski Pratama (14), warga setempat yang melihat langsung kejadian itu, kecelakaan berawal ketika mobil Toyota Yaris abu-abu N 168 NC yang dikendarai Mintarsih masuk ke halaman BKS. Mobil berhenti, kemudian pengemudi masuk dalam ATM BNI. Tidak berapa lama, sang pengendara kembali ke mobil. Tanpa disangka, mobil langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Kendaraan terlihat sedikit limbung dan tanpa dapat dicegah langsung menabrak warung.

''Mobil itu ngebut dan sempat ngesot langsung menabrak warung. Saya langsung melihat peristiwa itu. Mobil menabrak Miratna yang sedang duduk makan. Korban terseret mobil sampai sejauh enam meter,'' kata Riski di lokasi kejadian.

Mobil baru berhenti setelah menabrak tiang telepon yang berada tepat di depan pintu keluar BKS. Melihat kejadian ini, warga langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung. Sayangnya, karena luka parah di bagian kepala, nyawa ibu tiga anak itu tidak dapat tertolong lagi.

''Pengemudi mobil ketika itu juga langsung diamankan di pos keamanan Stasiun Kereta Api Tanjungkarang. Waktu itu, pengemudinya mengaku sebagai anggota dewan. Tapi, saya nggak tahu anggota dewan apa dan dari mana dia,'' ungkap Riski.

Sementara, Novi hanya mengalami luka lecet di bagian kening. Ketika kejadian, Novi mengaku sempat melihat mobil tersangka berkecepatan tinggi menabrak warung.

''Saya waktu itu sudah mau pulang dari warung. Saya sempat lihat mobil itu ngebut. Katanya rem blong. Tapi, saya juga tidak seberapa sadar melihat kejadian itu,'' tutur Novi. (fbi/p5/c3/whk)

 

Lahan Pertanian di Bandarlampung Menipis

Posted: 09 Apr 2014 09:36 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Maraknya pembangunan di Bandarlampung berdampak terhadap kondisi lahan pertanian di kota ini. Informasi yang dihimpun Radar Lampung, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian di Lampung, terdapat 320 ribu hektare lahan pertanian di provinsi ini. Namun dari jumlah itu, tak satu pun lahan pertanian yang ada di Bandarlampung.

Terkait informasi tersebut, Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun menyatakan bahwa Bandarlampung adalah kota yang lebih mengedepankan proses pembangunan.

''Bandarlampung ini kan pusat Provinsi Lampung, jadi pembangunan harus lebih besar dibandingkan perhatian pada lahan pertanian. Makanya kami selalu membangun gedung," ujar Tobroni kemarin (9/4).

Bagaimana dengan nasib tanaman pertanian? Tobroni menyatakan, tanaman pertanian tetap dibudidayakan dengan menggunakan konsep tanaman di pekarangan. Di mana setiap rumah diharapkan menanam tanaman di pekarangan.

''Ya kan bisa menanam di pekarangan rumah. Ada beberapa lahan kecil atau bisa juga menggunakan pot untuk menanam tanaman. Itu juga salah satu upaya kita menjaga budi daya tanaman," katanya.

Tobroni memaparkan, konsep tanaman pertanian di Bandarlampung berbeda dengan daerah lain yang masih banyak lahan kosong. Sementara di Bandarlampung memanfaatkan pekarangan rumah untuk budi daya pertanian.

''Yang penting kan perhatian kita terkait masalah pertanian masih ada," pungkasnya. (yud/p5/c1/whk)

Selasa, 08 April 2014

Transparansi Badan Publik Masih Rendah

Transparansi Badan Publik Masih Rendah


Transparansi Badan Publik Masih Rendah

Posted: 08 Apr 2014 06:34 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Komisi Informasi (KI) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan badan publik di Lampung sesuai pasal 7, 9, 10, dan 11 UU Nomor 14 Tahun 2008.

    Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan, Komisi Informasi Provinsi Lampung menarik kesimpulan bahwa tingkat transparansi dan kepatuhan badan publik terhadap UU KIP masih rendah. Ini dibuktikan dari 15 pemerintah kabupaten/kota, hanya 33 persen yang mendapatkan skor di atas 50 persen dan kurang dari 75 persen.

    ''Skor 75 persen ini yang termasuk kategori lengkap. Bahkan, Bandarlampung sebagai pemerintah kabupaten/kota yang berada di peringkat pertama pun belum tergolong lengkap," ujar Khalida, komisioner bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi.

    Meski demikian, terdapat perubahan yang signifikan dari tahun 2011 hingga 2014. Yaitu keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di pemerintah kabupaten/kota yang awalnya hanya satu, kini sudah ada 6 dari 15 kabupaten/kota se-Lampung.

    Ia menjelaskan, Bandarlampung tergolong cukup transparan karena dari seluruh kabupaten/kota hanya wilayah pimpinan Herman H.N. ini yang telah menayangkan laporan keuangan melalui website dan sudah memproduksi jenis-jenis informasi yang harus disediakan menurut UU KIP.

    ''Tetapi untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tidak ada satu pun badan publik, termasuk pemerintah kabupaten/kota, yang menampilkannya dalam website," ujarnya.

    Sedangkan untuk badan/dinas/biro, dari 8 yang dimonev, Badan Penanaman Modal Lampung tergolong cukup transparan dan Rumah Sakit Jiwa berada di urutan paling bawah untuk transparansi. Di tingkat BUMN/BUMD, Bank Lampung dinilai paling transparan, meski nilainya masih sangat rendah, hanya 45 persen.

    ''Kami rekomendasikan adanya kegiatan peningkatan pengetahuan penyelenggara negara tentang pentingnya UU KIP dan segala implikasi hukumnya. Keterbukaan informasi itu merupakan suatu keharusan, bukan sekedar kewajiban," tegasnya. (eka/p1/c1/adi)

Besok, Pelayanan Pajak dan Catatan Sipil Tutup

Posted: 08 Apr 2014 06:34 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Libur nasional yang ditetapkan pada 9 April 2014 berdampak pada proses pelayanan di Pemkot Bandarlampung. Salah satu pelayanan yang libur pada hari H pemilu itu adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurut Kadisdukcapil Bandarlampung Syahrir Sanusi, pihaknya meliburkan segala bentuk pelayanan yang berhubungan dengan pencatatan sipil. Sebab, keputusan pusat menginstruksikan PNS diliburkan pada 9 April.

''Hari itu kan libur nasional, makanya kami liburkan untuk sementara. Besoknya (10/4), kami buka lagi, dan warga bisa kembali mengurus pencatatan sipil di kantor," ujarnya kemarin (7/4).

Sama halnya dengan pelayanan di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bandarlampung. Menurut Kadispenda Yusran Effendi, pihaknya tidak melayani pengurusan SPPT PPB dan pajak lainnya pada 9 April.

''Kalau hari H-nya pemilu, kami tutup. Tetapi kalau misalnya ada wajib pajak (WP) yang melakukan pembayaran dan jatuh tempo pada hari tersebut, mereka tidak kena denda dan kami alihkan ke Kamis (10/4)," jelasnya saat ditemui di Pemkot Bandarlampung kemarin.

Berbeda dengan pelayanan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung. Satuan kerja itu tidak libur dan tetap siap pada 9 April mendatang.

Bahkan, BPBD menerjunkan sedikitnya 90 personel inti dan 45 personel cadangan yang disiagakan untuk menanggulangi terjadinya bencana di hari tersebut.

''Kami mana ada libur. Justru kami harus siap menghadapi hari H. Kami menyiapkan 90 personel inti dan 45 personel cadangan yang disiagakan di tanggal 9 April nanti. Pagi semua personel diberikan waktu untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah itu kembali bekerja seperti biasa. Karena yang namanya musibah tidak bisa diprediksi kapan datangnya," kata Sekretaris BPBD Bandarlampung Erwin kemarin.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung Hilda Fitri mengatakan, pada 9 April, pihaknya tetap bekerja seperti biasa. Terutama di puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu (pustu), maupun pusat kesehatan kelurahan (puskeskel).

''Kalau untuk puskesmas rawat inap kan memang 24 jam. Di pelayanan kesehatan yang lainnya tetap siaga, terutama pelayanan P3K dan obat-obatan. Hari ini (kemarin, Red) sudah saya tanda tangani surat perintah (instruksi) kepada tempat pelayanan kesehatan itu. Kami juga berkoordinasi dengan camat setempat. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut kesehatan, camat langsung menghubungi puskesmas terdekat," pungkasnya. (yud/p5/c1/whk)

Petugas Cleaning Service RSUDAM Mengamuk

Posted: 08 Apr 2014 06:33 AM PDT

Dipicu Keterlambatan Pembayaran Gaji
BANDARLAMPUNG – Puluhan  petugas cleaning service (CS) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) sekitar pukul 06.00 WIB kemarin (7/4) mengamuk. Penyebabnya, gaji mereka di bulan Maret hingga saat ini belum dibayarkan manajemen PT Arjuna Jaya Lestari (AJL) selaku pihak ketiga yang dipercaya manajemen RSUDAM menangani kebersihan di rumah sakit pelat merah tersebut.

Bahkan, puluhan karyawan itu sempat bertindak anarkis dengan memecahkan kaca jendela kantor PT AJL yang berada di lingkungan RSUDAM.

Informasi yang dihimpun, mereka juga sempat mengejar Sigit Hananto yang menjabat direktur di perusahaan tersebut. Beruntung, Sigit berhasil melarikan diri.

Yudi, salah satu petugas CS yang ikut aksi, mengatakan, selain karena gaji yang belum dibayar, pemicu mengamuknya mereka juga dikarenakan PT AJL belum menetapkan gaji sesuai UMP (upah minimum provinsi) 2014.

''Kami per bulan hanya dapat Rp1 juta. Untuk yang training Rp700 ribu. Kan jumlah itu tidak sesuai UMP. Perusahaan juga menuntut kami kerja keras terus, tetapi tidak dilengkapi peralatan," katanya.

Sementara Sigit Hananto mengatakan, pihaknya kemarin langsung membagikan gaji karyawannya. Dia mengaku pembayaran gaji telat karena manajemen RSUDAM belum membayar kepada perusahaannya.

''Dari RSUDAM dananya belum turun, jadi belum dibayar gaji karyawan. Untuk pembayaran hari ini (kemarin, Red) saja kami harus meminjam dahulu. Seharusnya karyawan mengerti," ujarnya seraya menyatakan akan mengganti kaca PT AJL yang dipecahkan oleh para karyawan.

Terpisah, Kasubbag Humas RSUDAM Esti Komalaria mengatakan, permasalahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab rumah sakitnya. ''Silakan tanya ke PT AJL selaku pihak ketiga yang menangani masalah kebersihan," katanya. (fbi/p5/c1/whk)

Kemenag Harus Batalkan

Posted: 08 Apr 2014 06:33 AM PDT

Terkait Pengambilalihan Penanganan Umrah
BANDARLAMPUNG – Rencana Kementerian Agama (Kemenag) mengambil alih penanganan ibadah umrah disorot pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedy Hermawan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila ini mengatakan, sebaiknya penanganan umrah tetap berada di ranah pihak ketiga. Sebab, saat ini yang seharusnya dibangun pemerintah adalah pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat. Sehingga, khusus dalam penanganan umrah, yang terjadi adalah kompetisi dalam pelayanan jasa.

''Jadi, jangan malah diambil alih Kemenag. Semua orang sudah tahulah kinerjanya Kemenag saat ini. Apalagi masalah Kemenag saja kan banyak,'' ujarnya kemarin.

Dia menilai, jika suatu urusan diambil alih negara, yang terjadi adalah kecenderungan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Belum lagi adanya pungutan liar (pungli) dalam penanganannya.

''Penyebabnya, karena dimonopoli, sehingga peluang terjadi penyimpangan atau kinerja buruk sangat besar. Saya pikir, masyarakat bersama DPRD Lampung bisa menuntut ke DPR RI atau instansi di pemerintah pusat untuk membatalkan rencana itu,'' sarannya.

Dia memandang, pelaksanaan umrah yang ditangani travel agent saat ini relatif tidak terlalu banyak masalah. Sehingga, alasan Kemenag untuk mengambil alih lantaran banyak travel agent nakal tidak tepat.

''Kemenag jangan menggeneralisasi. Jangan hanya gara-gara satu atau dua travel agent, mengorbankan seluruhnya. Justru bila dikelola Kemenag, masyarakat pantas lebih khawatir lagi. Karena, jejak rekam Kemenag dalam mengurus haji saja masih banyak keluhan, masih sering kita dengar berita jamaah haji telantar, atau katering yang lama sampainya serta permasalahan lainnya,'' ungkapnya.

Seharusnya, imbuh dia, yang dilakukan Kemenag adalah meningkatkan pengawasan terhadap travel agent dengan menegakkan regulasi dan menciptakan iklim penanganan ibadah umrah yang tertib.

''Ya, Kemenag harus meningkatkan pengawasan secara intensif. Jika ada travel agent nakal, beri sanksi agar membuat efek jera bagi yang lain. Salah satunya dengan mencabut izinnya atau yang lain. Kalau diambil alih, saya malah khawatir masyarakat memandang Kemenag ada kepentingan di balik rencana itu,'' katanya.

Diketahui, rencana pengambilalihan umrah oleh Kemenag dikecam perusahaan travel agent di Lampung. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berlebihan dan membebani pengusaha travel agent yang melayani pemberangkatan umrah dan haji.

Seperti yang dikatakan Pimpinan Cabang Arie Tour n Travel Wilayah Lampung Herlindeni. Menurut dia, kebijakan itu jelas membuatnya resah. Sebab, akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dikelolanya.

''Saya rasa memang hal itu berlebihan. Jelas membebani. Bisa benar-benar gulung tikar perusahaan kami!'' urainya, Minggu (6/4).

Dia menilai, rencana tersebut tidak memikirkan beberapa aspek yang sebenarnya bisa menguntungkan pemerintah. Semestinya, Kemenag bisa mengkaji lebih matang lagi kebijakan itu.

''Jangan asal mengambil kebijakan saja. Dampak buruknya bagaimana? Secara tidak langsung kan kami juga membantu dari segi ekonomi. Contohnya dengan mengurangi pengangguran. Kalau memang benar-benar diambil alih, berapa banyak perusahaan seperti saya yang memiliki karyawan dan otomatis jika perusahaan pailit akan menambah pengangguran,'' tuturnya.

Tidak hanya itu. Menurutnya, perusahaan travel agent juga memiliki sumbangsih yang cukup lumayan ke pemerintah daerah melalui pajak.

Herlin, sapaan akrab Herlindeni, melanjutkan, jika memang yang dipermasalahkan adalah terkait fasilitas jamaah seperti tiket dan kenyamanan ketika melaksanakan ibadah umrah dan haji, Kemenag seharusnya lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini membandel juga memiliki kasus.

''Tingkatkan saja fungsi kontrol mereka. Ya nggak? Seperti kelengkapan administrasi dan perizinan. Perketat aturan yang ada. Kalau begini, kan kasihan perusahaan yang memang benar-benar melaksanakan tugasnya,'' jelasnya.

Ia menambahkan, bila memang benar-benar Kemenag mengambil alih tentang penyelenggaraan pelaksanaan umrah dan haji, ada indikasi monopoli penetapan biaya yang ditetapkan Kemenag. ''Ya bisa saja seperti itu. Karena kan tidak ada kompetitor lain,'' ucapnya.

Senada disampaikan Pimpinan Siger Lingua Tour n Travel Hi. Muttaqin Masykur, S.S.T. Secara tegas, ia juga menolak kebijakan itu jika Kemenag tidak memikirkan terlebih dahulu aspek-aspek yang bisa merugikan.

''Kalau memang alasannya karena segelintir perusahaan saja yang membandel, kenapa tidak ditegaskan perusahaan yang membandel itu. Tidak harus mengorbankan perusahaan travel agent yang memang benar-benar memikirkan jamaah,'' sesalnya.

Dia menganggap, perhatian pemerintah terhadap perusahaan travel agent yang membandel ini masih sangat minim. Sebab, mungkin dalam kepengurusan administrasi serta perizinan masih banyak kelonggaran-kelonggaran dan menjadi celah perusahaan yang nakal tersebut.

Dia berharap, jika pemerintah memang benar-benar akan melaksanakan kebijakan itu, pemerintah harus bisa memikirkan tentang bagaimana dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut.

''Bila memang pemerintah cukup tangguh untuk melakukan kebijakan tersebut, ya monggo, silakan saja! Tapi apa iya, dengan seperti itu bisa lebih baik?'' sindirnya.

Sementara, Anggota Komisi V DPRD Lampung Toto Herwantoko mempertanyakan kesanggupan Kemenag jika memang benar kebijakan itu akan diterapkan. ''Memangnya Kemenag sanggup? Pengelolaan haji saja seperti ini,'' sindirnya, Minggu (6/4).

    Seharusnya, kata dia, yang dilakukan Kemenag adalah memperketat pengawasan dan perizinan pendirian travel agent, bukannya malah mengambil alih pengelolaannya. ''Nanti, jika diambil alih, waiting list (masa tunggu) umrah lama juga seperti haji. Kebijakan ini harus dikaji lagi!'' pintanya.

    Selain itu, politisi Partai Demokrat ini juga menilai, pengambil alihan akan berdampak terhadap perusahaan travel agent yang menurutnya banyak akan gulung tikar.

    ''Dampaknya akan menambah pengangguran. Maka dari itu, kebijakan ini harus dikaji! Jangan karena gara-gara segelintir travel agent yang nakal, mengorbankan seluruh travel agent dong,'' bebernya.

Sementara, terkait kebijakan itu, Kanwil Kemenag Lampung masih menunggu instruksi pusat. Karenanya, belum ada persiapan yang akan dilakukan oleh instansi tersebut.

''Ini masih statement lisan dari Pak Menteri. Hingga saat ini belum ada peraturan atau keputusan tertulis terkait hal tersebut. Namun, kami siap menjalankan perintah, jika memang ketentuannya demikian,'' kata Kasubbag Humas Kanwil Kemenag Lampung Istutiningsih, Minggu.

    Menurut Tuti, sejauh ini pihaknya baru mendapatkan informasi bahwa proses pembayarannya saja yang akan melibatkan Kemenag. Tujuannya, untuk memberi rasa aman bagi jamaah umrah dari tindak penipuan. ''Namun, untuk proses pemberangkatan, tetap travel agent yang mengurus,'' terangnya.

    Dia menambahkan, dengan adanya keterlibatan Kemenag dalam proses pemberangkatan umrah akan memberikan rasa aman dan dapat mengontrol kinerja travel agent yang ada. ''Dengan begitu kan travel agent umrah yang nakal segera ditindak,'' pungkasnya. (whk/p5/c3/whk)

Pemprov Ekspos Hasil Pembangunan

Posted: 08 Apr 2014 06:33 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi bersama beberapa kepala dinas kemarin mengekspos hasil pembangunan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Toni L. Tobing memaparkan kondisi aktual pembangunan provinsi ini. Menurutnya, pertumbuhan perekonomian Lampung di 2013 lebih tinggi dari nasional, yakni mencapai 5,97 persen. Sementara rata-rata nasional hanya 5,78 persen.

    ''Tak hanya itu, nilai tukar petani kita pun paling tinggi di Indonesia, mencapai 136 persen di 2013, naik signifikan dari 2009 yang hanya 111,6 persen. Ini juga diiringi neraca perdagangan yang ada," tegasnya.

    Angka kemiskinan pun menurun signifikan. Bahkan, penurunannya tertinggi nasional. Pada 2004, angka kemiskinan di Lampung mencapai 22,22 persen. Lalu di 2009 turun menjadi 19,34 persen dan di September 2013 tercatat hanya 14,39 persen.

    Hal ini selaras dengan jumlah orang miskin yang berkurang 424 ribuan orang selama empat tahun terakhir. ''Artinya setiap harinya jumlah orang miskin berkurang 200 orangan," katanya.

    Pada 2009, Lampung menduduki peringkat ke-8 provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak. Sementara di 2013 terjadi perubahan cukup signifikan, di mana Lampung menduduki peringkat ke-11.

    Upaya yang telah dilakukan pemprov untuk mencapai hal tersebut pun cukup banyak. ''Kami sudah anggarkan dana untuk pelatihan keterampilan warga miskin, pelatihan tenaga kerja ke luar negeri, memberikan beasiswa kepada yang kurang mampu, menganggarkan dana untuk program JKN dan jamkesmas, serta bangun puskesmas rawat inap dan rumah sakit keliling," urainya.

    Lalu untuk kembali meningkatkan pertanian Lampung, juga telah dianggarkan beasiswa untuk mahasiswa Politeknik Pertanian, membangun sekolah unggulan terpadu di Lampung Tengah, serta upaya melakukan revitalisasi pertanian dengan klinik pertanian bekerja sama dengan Universitas Lampung.

    Kemudian, Arinal Junaidi mengatakan bahwa program-program pemerintah provinsi untuk menurunkan kemiskinan telah berhasil. ''Kalau mau jujur, orang-orang miskin yang berada di sini berasal dari luar Lampung. Ini yang jarang  didata. Seperti yang ada di lahan-lahan register itu. Mereka jadi beban pemprov juga karena harus ada anggaran untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Pemerintah pusat harus ikut pikirkan ini," katanya. (eka/p1/c1/adi)