Selasa, 25 November 2014

Angkot Demo (Lagi)

Angkot Demo (Lagi)


Angkot Demo (Lagi)

Posted: 24 Nov 2014 07:49 PM PST

Wali Kota Teken Revisi Tarif
BANDARLAMPUNG – Sebagian sopir angkutan kota (angkot) rupanya ada yang tak puas dengan kenaikan tarif Rp500. Padahal, surat keputusan (SK) revisi tarif sudah ditandatangani Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Adalah para sopir angkot trayek Tanjungkarang-Wayhalim yang keberatan dengan besaran tersebut. Karenanya, mereka menggelar aksi mogok kemarin.

Aksi mogok itu dimotori Paguyuban Pemilik dan Pengemudi Angkot Wayhalim. Saat mendatangi Radar Lampung kemarin, para sopir angkot mengaku akan mogok sampai tuntutannya dipenuhi.

Terang-terangan, mereka mengaku keberatan atas tarif Rp2.500 untuk pelajar dan Rp3 ribu untuk umum. Para sopir angkot Trayek Tanjungkarang-Wayhalim ini menilai tarif untuk umum harusnya Rp3.500.

''Seandainya memang ditanya berapa, kami menginginkan naik Rp1.000. Untuk pelajar tetap pada usulan Rp2.500, tetapi umum Rp3.500,'' kata Ketua Paguyuban Pemilik dan Pengemudi Angkot Wayhalim Anton Gunadi.

Menurut Anton, pihaknya belum tahu SK revisi tersebut sudah ditandatangani atau belum. Karenanya, ia sangat berharap besaran tarif masih bisa berubah.

Perwakilan Paguyuban mendatangi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota untuk menyalurkan aspirasinya. Kepala Bidang Angkutan Jalan Mawardi menyatakan, besaran sudah tetap. Yakni, Rp2.500 untuk pelajar dan Rp3 ribu untuk umum. ''Itu atas keputusan bersama pak, pemerintah nggak mungkin mau disepelekan,'' katanya.

Alhasil, pertemuan di Dishub berakhir deadlock. Dari Dishub, pihak Paguyuban pun berusaha menemui Ketua Organda Kota Tony Eka Candra. Namun, Tony tak berada di tempat. Gagal bertemu Tony, para perwakilan paguyuban lantas putar balik ke Polresta Bandarlampung. Di sana, mereka diterima Kasatlantas AKP M. Reza Chairul A.S. Reza berjanji untuk menampung aspirasi perwakilan paguyuban.

Terpisah, aksi mogok itu menuai respons Organda Kota. Sekretaris Organda Kota I Gede Jelantik mengatakan, besaran tarif Rp2.500 dan Rp3 ribu sudah merupakan kesepakatan bersama antara Organda, P3ABL (Perhimpunan, Pemilik, dan Pengemudi Angkutan Bandarlampung), Dishub dan perwakilan DPRD Kota.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina P3ABL Nelson Rumanof justru menolak bertanggung jawab terhadap aksi mogok sopir angkot jurusan Tanjungkarang-Wayhalim. Menurut dia, aksi mogok itu tak berhubungan dengan P3ABL.

"Karena ada perorangan yang sok-sok menyetop mobil. Namun, semua trayek saya pastikan aman, tinggal trayek Tanjungkarang–Wayhalim yang belum. Itu hanya beberapa orang yang memprovokasi. Makanya, kita minta ada tindakan tegas dari kepolisian," kata dia.

Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. juga menanggapi dingin aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu tanda tak konsisten terhadap kesepakatan. Ia mengaku SK revisi tarif sudah ditandatanganinya kemarin. Besarannya Rp2.500 untuk pelajar dan Rp3 ribu untuk umum.

''Ya kemarin sudah ketemu saya semua. Organda, Persatuan Angkot, Dishub, semua sudah setuju. Kenapa waktu rapat itu nggak ngotot," kata dia saat ditemui di gedung  Sumergou.

Karenanya, wali kota akan menindak tegas angkot nakal yang masih menggunakan tarif di atas ketentuan. Sanksinya, lanjut dia, izin trayek akan dicabut. ''Saya sudah bilang, kalau ditemukan angkot yang tidak taat aturan, cabut izin trayeknya," tegas dia. (cw12/tih/c1/wdi)

 

Pengelola TPA Bakung Protes

Posted: 24 Nov 2014 07:49 PM PST

BANDARLAMPUNG - Dugaan pembuangan limbah medis ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bakung menuai protes keras. Kepala UPTD Bakung Setiawan Batin menyatakan menolak lokasinya dijadikan tempat pembuangan limbah medis.

Ia mengaku tak mengetahui jika mobil sedot WC digunakan untuk menyedot limbah medis dan dibuang ke kolam limbah di TPA Bakung. ''Tidak dibenarkan membuang limbah medis di tempat kami. TPA itu bukan tempat pembuangan limbah medis," tegasnya saat dihubungi via ponsel.

Menurut dia, kapasitas TPA Bakung hanya menampung sampah rumah tangga dan penampungan tinja. Setiawan juga mengaku kaget ada kegiatan mobil sedot WC di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT).

Karenanya, ia berjanji mencabut kontrak pihak swasta jika terbukti melakukan praktik sedot limbah medis. ''Ini berbahaya. Kita tak membenarkan itu. Nota kesepahaman kita juga dengan pihak swasta yang mau buang limbah di Bakung adalah limbah tinja. Bukan medis," tandasnya.

    Setiawan menuturkan, RSUDDT harusnya punya pengolahan limbah sendiri. Dan tak dibenarkan membuang limbah ke tempat pembuangan sampah seperti TPA Bakung. ''Selama ini kita tidak ada dan tidak dibolehkan pembuangan sampah medis. Ini akan membahayakan masyarakat setempat," kata dia.

Senada, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandarlampung Budiman menegaskan, langkah UPTD TPA Bakung itu akan di-backup penuh oleh dirinya. Sebab dalam memorandum of understanding (MoU/nota kesepahaman), yang boleh dibuang hanya limbah tinja. ''Pihak swasta yang terbukti melakukan hal itu akan kita setop kerja samanya," kata mantan camat Tanjungkarang Timur ini.

Sementara itu, Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum RSUDDT Yunizer Hasan angkat bicara soal dugaan pembuangan limbah medis itu. Yunizer mengaku baru mengetahui persoalan tersebut.

Sebelumnya, ia mendapat kabar dari Kepala Instalasi Sanitasi Novilia bahwa akan dilakukan penyedotan oleh mobil sedot tinja. ''Saya tidak mengetahui kalau ada penyedotan cairan limbah medis berasal dari instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Yang saya tahu akan melakukan penyedotan WC. Karena pada saat itu saya tidak berada di Bandarlampung, tetapi ada tugas luar daerah Lampung," elak dia.

Adanya dugaan pembuangan limbah medis cair RSUDDT ke TPA Bakung berawal dari pantauan Radar Lampung pada Rabu (19/11). Kala itu, Radar melihat aktivitas truk tangki berwarna hijau bertuliskan ''Sedot WC" mondar-mandir di RS pelat merah tersebut.

    Karena ''terusik", wartawan koran ini mencoba melihat lebih dekat aktivitas truk tersebut. Saat itu, Radar melihat truk tangki tengah menyedot air di kolam IPAL (instalasi pengelolaan air limbah).

    Dengan mengaku sebagai warga sekitar yang membutuhkan bantuan jasa sedot WC, akhirnya Radar berhasil mengobrol dengan salah satu petugas truk tangki itu yang mengaku bernama Yudi.

    Darinya diketahui, truknya tengah menyedot limbah medis cair. ''Iya Mbak, ini airnya seperti air comberan. Ini sudah kali ke-8 kami menyedot sejak pukul 09.00 WIB tadi," ucapnya kala itu.

    Yudi mengatakan, limbah medis cair tersebut akan dibuang ke TPA Bakung. ''Saya nggak tahu apakah air ini berbahaya atau tidak, Mbak. Saya kan hanya diperintah dari perusahaan untuk menyedot limbah tersebut. Penyedotan ini juga baru pertama kami melakukannya," aku dia. (cw12/gie/wdi)

Bantu Korban Kebakaran, Pemkot Gelontorkan Rp5 Juta

Posted: 24 Nov 2014 07:47 PM PST

BANDARLAMPUNG - Api meluluhlantakkan rumah geribik milik Dultori (49) di Jl. Suhardi Hamdani RT 05/Lk. 3, Palapa 10, Kelurahan Gunungterang, Langkapura, kemarin. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan ini sedang tak berada di rumah saat peristiwa itu terjadi. Sekitar pukul 10.00 WIB, ia mengaku baru tahu rumahnya sudah ludes dilalap api.

Nasib malang Dultori sampai ke telinga Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Dia pun langsung mendatangi kediaman Dultori sekitar pukul 16.00.

Diungkapkan Herman H.N., pemkot akan memberi bantuan sebesar Rp5 juta ke Dultori. Uang itu, menurut dia, bisa digunakan Dultori untuk menyewa rumah. ''Kami bantu Rp5 juta karena tanah yang Dultori tempati bukan tanahnya," ujarnya.

Karena bukan tanah miliknya, pemkot urung membangunkan rumah bagi Dultori. ''Ini tanah orang, jadi tidak bisa kita mau buatkan rumah," tandasnya.

Dalam kunjungan ke rumah Dultori, Herman H.N. ditemani sejumlah pejabat pemkot. Di antaranya Kepala Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Wisnu, Camat Langkapura Erjuli, Kabanpol PP Cik Raden, dan Lurah Gunungterang Tukimo.

Untuk sementara waktu, Dultori ditampung di rumah Lasiman, ketua RT setempat. ''Alhamdulillah, supaya nanti bisa dibangun lagi, dan membeli barang-barang yang terbakar. Pakaian saya semuanya terbakar," kata Dultori.

Dia mengaku bingung mengapa rumah geribiknya bisa terbakar. Sebab seingatnya, saat pergi, dirinya tak menghidupkan kayu bakar.

Saksi mata Parsi (37) mengatakan, api terlihat tinggi dan mengepung rumah Dultori. Ia mengaku, saat berhasil menelepon BPBD, api sudah telanjur besar. Sehingga tidak ada satu barang pun yang dapat diselamatkan. (cw12/p5/c1/wdi)

Stok Tinggal 120 Hari, Bulog Klaim Aman

Posted: 24 Nov 2014 07:46 PM PST

BANDARLAMPUNG - Stok beras Lampung yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 35 ribu ton atau hanya cukup untuk empat bulan ke depan. Meski demikian, Bulog mengklaim kebutuhan untuk Lampung aman. Jumlah itu pun masih bisa dipakai untuk menggeber operasi pasar (OP) di beberapa pasar tradisional di Bandarlampung.

Humas Bulog Divre Lampung Susana memaparkan, yang menjadi tujuan OP tersebut adalah Pasar Tugu, Pasar Smep, Pasar Kangkung Telukbetung, Pasar Panjang, dan Pasar Gintung.

''Ini masih sesuai perintah pemprov kemarin yang kami lakukan. Untuk menstabilkan salah satu komiditas bahan pokok, yakni beras, pasca kenaikan BBM," jelasnya.

    Susana melanjutkan, selain untuk menstabilkan harga, hal ini juga dilakukan untuk melindungi konsumen supaya harga tidak lagi melambung.

    ''Kalau bisa untuk menekan harga seminimal mungkin. Kita juga saat ini sedang melakukan operasi cadangan beras pemerintah," sebutnya.  

    Ia memaparkan, untuk harga OP tersebut adalah sebesar Rp7500 perkilogramnya.  ''Total 35 ribu ton ini cukup untuk stok selama empat bulan kedepan. jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir,'' kata dia

Terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung,  Juamahardika mengatakan sampai saat ini harga beras di pasarana masih relatif normal, karena kita sudah lakukan survei ke lokasi tiga minggu yang lalau.

Namun kata dia, pasca kenaikan BBM ini kemungkinan harga beras di pasaran naik, tapi berapa kenaikannya kita belum tau berapa persennya, karen kita baru akan lakukan OP. Saat sekarang harga rata-rata beras di pasaran Rp.9.500 per kg, kemungkinan akan naik kerana imbas kenaikan BBM," ujarnya. (abd/c1/ary)

Gula Rafinasi Dibiarkan

Posted: 24 Nov 2014 07:46 PM PST

Baru Gagas Investigasi, Eksekusi Awal Tahun 
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mengaku baru hendak melakukan investigasi terkait gula rafinasi yang diindikasi menyebar di pasaran. Diketahui, gula rafinasi merupakan gula yang tak layak konsumsi karena memiliki kandungan diabetes yang sangat tinggi. Gula rafinasi hanya bisa dikonsumsi kalangan industri karena perlu pengolahan lagi.

Lambannya reaksi pemprov terhadap penyebaran gula ini lantaran sibuk menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Provinsi Lampung.

Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengakui, hal itu dikarenakan pihaknya harus menyosialisasikan terlebih dahulu terkait pemanfaatan gula rafinasi ini ke pasaran. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian, satuan kerja terkait, pengusaha tebu nasional, dan importer gula terkait masalah ini.

''Nah, kami sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Mulai 1 Januari nanti kita melakukan penyelidikan terkait masalah penyalahgunaan gula rafinasi ini di pasaran," jelasnya

Ditegaskan dia, produksi gula rafinasi bukanlah untuk konsumsi dan beredar bebas di pasaran. Tetapi, gula tersebut dikhususkan penggunaan industri.

''Kalaupun nantinya ditemukan adanya peredaran gula rafinasi di pasaran, ya tentunya akan diproses secara hukum karena tidak sesuai aturan yang ada," paparnya.

Ditanya mengapa tidak dilakukan secepatnya terkait penyidikan penyalahgunaan gula rafinasiyang beredar di pasaran, pejabat karir nomor satu di Pemprov Lampung ini melanjutkan, pihaknya masih menunggu berlakunya pergub.

''Ya kalau sekarang bisa saja, namun hal itu menjadi wewenang BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan). Nah, mereka yang berwenang. Karena kan itu rafinasi mengandung bahan kimia  yang bisa membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi terlalu banyak," kata dia.

Ditanya terkait terbitnya pergub, menurutnya hal tersebut bukannya berdampak negatif terhadap perkembangan eksplorasi gula di pasaran bebas. Akan tetapi,   untuk membantu mensukseskan program peraturan kementrian perdagangan dalam hal pengendalian import bahan-bahan komoditi seperti layaknya gula.

Diketahui, total sumbangan gula di Provinsi Lampung sebanyak 790 ribu ton dari produksi nasional 2,69 juta ton.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan mengatakan sebenarnya Pemprov tidak perlu menunggu langkah terkait penyidikan penyebaran gula rafinasitersebut. Menurutnya, jika memang hal tersebut menabrak peraturan yang ada maka bisa langsung menindaklanjuti.

"Saya kira memang tidak perlu menunggu untuk pergub itu diterbitkan, asalkan memang ada aturan yang mengatur bahwa peredaran gula rafinasidi kalangan masyarakat itu tidak diperbolehkan," kata ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan.

Menurutnya, baru setelah itu di sosialisasikan kepada pihak perusahaan yang menjadi penyupply gula rafinasitersebut.

Diketahui impor gula rafinasi yang melebihi kebutuhan. Secara nasional, gula rafinasi hanya dibutuhkan 3,7 juta ton. Namun faktanya pemerintah pusat over memberikan izin, sehingga terdapat 5 jutaan ton gula rafinasi yang masuk ke Indonesia.

Dikhawatirkan gula rafinasi yang dijual bebas untuk konsumsi rumah tangga ini juga masuk ke Lampung. Sementara harga gula tengah merosot. Dengan adanya gula rafinasi ini akan semakin merugikan pengusaha gula lokal. Pemprov sebelumnya mengaku akan segera lakukan operasi pasar terkait hal ini untuk mengecek apakah ada gula rafinasi yang beredar di Lampung atau tidak. (abd/c1/ary)

Sibuk Cari Formula

Posted: 24 Nov 2014 07:45 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pendistribusian PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) masih bermasalah. Antrean penerima bantuan langsung program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat itu masih terjadi. Padahal, program ini hanya ''berganti baju'' dari program-program pengentasan kemiskinan era pemerintahan sebelumnya. Artinya, mekanisme pendistribusian dan carut-marut yang terjadi seharusnya sudah terantisipasi.

Sayang, pemerintah masih sibuk mencari formula. Tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Lampung yang mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota masing-masing, untuk menemukan formula baru terkait pembagian program tersebut.

''Memang logikanya seperti itu, diserahkan ke kantor pos yang ada di kelurahan atau kecamatan yang ada. Nah, akan kita koordinasikan ke pemkab-pemkot agar bisa menyelesaikan masalah, dan pendistribusiannya benar," kata Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.

Dia mengaku pihaknya sedang mencari formula yang tepat untuk pendistribusian ini agar tidak terjadi penyimpangan dan bisa tepat sasaran.

    ''Kan yang tau kondisi riilnya di kabupaten/kota masing-masing. Nah, kalau memang tidak di kantor pos, ya kami nanti bisa menjadikan kecamatan sebagai alternatif lain. Namun tetap pengawasan ada di kantor pos," kata dia.    Sementara itu, pengamat kebijakan publik Dr. Ahmad Soeharyo mengatakan, harusnya pemerintah tetap mengacu pada pendistribusian di kantor pos saja. Di mana, tata cara pendistribusian seperti pola yang dilakukan di setiap kantor pos sudah cukup baik.

Dijelaskan dia apabila langsung disalurkan melalui Kcamatan atau keluarahan , jika memang tidak diawasi dengan ketat maka akan menimbulkan dan merangsang adanya tangan-tangan jahil yang memanfaatkan pendistribusian tersebut.

"Kalau langsung di kelurahan mata rantaiya sangat panjang. nah, dan rentan dengan kebocoran. Lebih tertib memang di Kantor Pos," kata dia

Namun demikian apabila memang fungsi pengawasan tetap ada di Kantor Pos, hal tersebut bisasaja di lakukan akan tetapi harus benar-benar diawasi. (abd/c1/ary)

 

Senin, 24 November 2014

Gila! RSUDDT Buang Limbah ke TPA Bakung

Gila! RSUDDT Buang Limbah ke TPA Bakung


Gila! RSUDDT Buang Limbah ke TPA Bakung

Posted: 23 Nov 2014 07:59 PM PST

Limbah medis mengandung berbagai macam mikroorganisme patogen yang bisa memasuki tubuh manusia melalui beberapa jalur. Karenanya, seluruh rumah sakit maupun klinik kesehatan yang melayani rawat inap harus menangani limbahnya sesuai ketentuan. Namun, hal itu tidak dijalani Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT). RS ini diduga membuang limbah medis cairnya ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bakung, Telukbetung Barat (TbB).

Laporan Anggi Rhaisa, BANDARLAMPUNG

ADANYA dugaan pembuangan limbah medis cair RSUDDT ke TPA Bakung berawal dari pantauan Radar Lampung pada Rabu (19/11). Kala itu, Radar melihat aktivitas truk tangki berwarna hijau bertuliskan ''Sedot WC" mondar-mandir di RS pelat merah tersebut.

    Karena ''terusik", wartawan koran ini mencoba melihat lebih dekat aktivitas truk tersebut. Saat itu, Radar melihat truk tangki tengah menyedot air di kolam IPAL (instalasi pengelolaan air limbah).

    Dengan mengaku sebagai warga sekitar yang membutuhkan bantuan jasa sedot WC, akhirnya Radar berhasil mengobrol dengan salah satu petugas truk tangki itu yang mengaku bernama Yudi.

    Darinya diketahui, truknya tengah menyedot limbah medis cair. ''Iya Mbak, ini airnya seperti air comberan. Ini sudah kali ke-8 kami menyedot sejak pukul 09.00 WIB tadi," ucapnya kala itu.

    Yudi mengatakan, limbah medis cair tersebut akan dibuang ke TPA Bakung. ''Saya nggak tahu apakah air ini berbahaya atau tidak, Mbak. Saya kan hanya diperintah dari perusahaan untuk menyedot limbah tersebut. Penyedotan ini juga baru pertama kami melakukannya," aku dia.

    Usai mengobrol dengan Yudi , Radar lantas berbincang dengan salah satu petugas RSUDDT berpakaian PNS yang ada di sekitar lokasi IPAL. Sayangnya, ia   enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas truk tersebut.

    ''Saya nggak tahu pastinya Mbak. Sepertinya air di IPAL. Kalau nggak besok (Kamis, 20/11) silakan temui kepala instalasi sanitasi (Novilia, Red) saja. Karena sekarang dia sudah pulang," sarannya.

    Keesokan harinya (Kamis, 20/11), Radar lantas menemui Novilia di ruang penunjang medis RSUDDT. Dia mengatakan, limbah medis cair di RSUDDT diolah di IPAL yang memiliki kapasitas 1.200 meter kubik dan dibangun sejak awal 2012. Sementara untuk tinja, pihaknya juga sudah menyediakan septic tank di berbagai tempat.

    Apakah septic tank disatukan dengan IPAL? Novilia memastikan tidak. ''Tidak ada saluran IPAL bergabung dengan septic tank. IPAL kami sudah melalui mekanisme sempurna dengan menggunakan metode filter sarang tawon. Kemudian hasil pengolahan limbah dibuang melalui drainase yang ada di belakang kolam IPAL," jawabnya.

Lalu, bagaimana dengan adanya truk tangki yang menyedot di kolam IPAL? Novilia membantahnya. Menurutnya, keberadaan truk tangki itu untuk menyedot tinja. ''Maklum Mbak, sejak dibangun, RSUDDT belum pernah menggunakan jasa sedot WC untuk menyedot tinja di septic tank," akunya.

Sementara saat Radar mengonfirmasi ulang kemarin (23/11) dengan mengatakan bahwa koran ini memiliki foto aktivitas truk tangki saat menyedot air limbah di dalam IPAL, Novilia meralat pernyataannya.

    Dia mengatakan, truk tangki tersebut hanya diperbantukan untuk mengecek endapan yang menghambat saluran IPAL RSUDDT. ''Itu hanya mengobok-obok untuk melihat endapan IPAL. Kemudian dilanjutkan dengan sedot WC. Jadi kala itu memang ada truk di situ. Pastinya nggak ada masalah dalam pengolahan limbah kami," tegasnya.

Sementara saat Radar mengonfirmasi Songkoni, pimpinan CV Berkah yang memiliki truk tangki sedot WC tersebut membenarkan jika pada Rabu (19/11) menyedot air limbah medis di IPAL RSUDDT. ''Tapi pada hari itu kami juga menyedot tinja di septic tank-nya," katanya.

Dia juga mengakui jika membuang hasil penyedotannya di hari itu ke TPA Bakung. ''Ya, kami membuangnya di Bakung," ucapnya. (p5/c1/whk)

Langgar UU Lingkungan Hidup

Perbuatan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) membuang limbah medis cairnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dipastikan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karenanya seluruh instansi terkait, terutama Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung, harus bertindak agar kejadian ini tidak terulang.

Demikian disampaikan pengamat lingkungan asal Universitas Malahayati Muhtadi Arsyad Tumenggung dalam menyikapi pembuangan limbah medis cair ke TPA Bakung kemarin (23/11).

Dia menjelaskan, proses pembuangan limbah ke lingkungan bisa dilakukan setelah memenuhi standar baku mutu. ''Ada standardisasinya, tidak bisa sembarangan. Kalau belum memenuhi standar baku mutu, harus diolah lagi," jelasnya.

Dia melanjutkan, standar baku mutu tersebut tidaklah sembarangan karena harus melalui proses pengelolaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang baik dan benar.

"Harus melalui proses dan tahapan yang benar. Seperti dibentuk bak-bak atau kolam untuk pengendapan bakteri dan melalui perhitungan matematika yang eksak. Misal, kalau volume limbah berbeda, tentunya perhitungannya juga berbeda," kata dia.

Apakah hal tersebut membahayakan? Muhtadi memastikan sangat berbahaya sebab limbah rumah sakit memiliki kandungan kimia, biologi dan sangat berdampak negatif kepada ekosistem.

"Karena seperti ini. Misal jika dibuang di daerah perairan atau sungai, maka sungai tersebut akan mengandung bakteri penyebab penyakit dan berbahan kimia, sehingga menggangu kehidupan biota air. Pada intinya akan mengganggu kestabilan ekosistem yang ada," paparnya.

Dia menambahkan, pembuangan limbah medis cair juga harus memiliki izin pembuangan dari pemerintah setempat di antaranya Dinas Kesehatan dan BPPLH. "Tentunya, fungsi pengawasan ada di BPPLH. Apabila tidak sesuai, BPPLH harus menindak dengan berpedoman kepada UU No.32/2009 tadi," sarannya. (abd/c1/whk)

Dewan Panggil Manajemen RSUDDT

Posted: 23 Nov 2014 07:55 PM PST

BANDARLAMPUNG – Adanya pembuangan limbah medis cair yang diduga dilakukan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo memantik reaksi kalangan dewan. Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi mengatakan, komisinya dipastikan memanggil manajemen RSUDDT jika memang informasi itu benar. ''Selain memanggil, kami juga akan cek ke lapangan," tegasnya kepada Radar Lampung melalui BlackBerry Messenger kemarin (23/11).

    Dia melanjutkan, langkah RSUDDT yang membuang limbah medis cair ke TPA Bakung tidak bisa dibenarkan. Sebab yang boleh dibuang ke TPA adalah sampah dan tinja. Sementara jika limbah medis cair harus dikelola di penampungan IPAL (instalasi pengelolaan air limbah).

    ''Terlebih saat kami kunjungan kerja ke TPA Bakung belum lama ini, di sana tidak tersedia kolam penampungan untuk limbah medis," katanya.

    Karena itu, lanjut dia, perbuatan yang dilakukan manajemen RSUDDT itu sangat dilarang dan akan berdampak pada ekosistem serta lingkungan. ''RSUDDT ini harus dikelola secara profesional. Bukan cuma pelayanannya, tetapi termasuk juga di dalamnya pengelolaan limbah. Karena limbah medis ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat," tukasnya.

    Dia menambahkan, selain mengecek IPAL RSUDDT, pihaknya juga akan mengecek penanganan limbah medis padat pada rumah sakit pelat merah tersebut.

"Ke depan, kami juga tidak hanya mengecek penanganan limbah medis di RSUDDT saja, tetapi seluruh RS dan klinik rawat inap yang ada di kota ini. Apalagi kan, RS dan klinik di kota ini semakin menjamur. Nah, kami akan cek, bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah IPAL-nya benar? Apakah juga memiliki incinerator (mesin penghancur limbah medis padat)?" pungkasnya. (whk/c1/whk)

Pohon Tumbang Timpa Becak

Posted: 23 Nov 2014 07:54 PM PST

BANDARLAMPUNG – Hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung sekitar 1,5 jam kemarin (23/11) membuat dua pohon berukuran besar di kota ini tumbang.   Satu pohon tumbang berada di Jl. Pulau Buton RT 08, Kelurahan Jagabaya II, Wayhalim. Kemudian pohon tumbang lainnya berada di Jl. W.R. Supratman, Kecamatan Telukbetung Utara (TbU).

Pohon tumbang yang berada di Jl. Pulau Buton sempat menimpa becak milik Kasmin (82), warga Jl. Wartawan, Gunungsulah, Wayhalim, yang kala itu sedang mangkal di lokasi tersebut.

Beruntung, saat pohon yang diperkirakan berusia 25 tahun itu tumbang, Kasmin tidak berada dalam becaknya. ''Saya sedang di warung soto untuk berteduh," tuturnya.

Sementara, Lurah Jagabaya II Cik Ujang yang ditemani Ketua RT 08 Saiful mengaku sudah menghubungi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Bandarlampung untuk menangani pohon tumbang di wilayahnya tersebut.

''Warga juga ikut membantu membersihkan puing-puing pohon tumbang. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun memang ada kerusakan becak milik Pak Kasmin," kata dia.

Selanjutnya, pohon tumbang yang terjadi di Jl. W.R. Supratman, Kecamatan Telukbetung Utara (TbU) sempat menimpa kabel-kabel listrik milik PLN sehingga menyebabkan aliran listrik di wilayah tersebut harus dipadamkan.

    Camat TbU Alqomar Nurdin yang saat itu berada di lokasi mengatakan, pohon yang tumbang adalah jenis Sono Keling berumur sekitar 22 tahun. Tumbangnya pohon tersebut terjadi pada pukul 13.00 dan saat tumbang, posisi jalanan sedang sepi sehingga, tidak ada korban jiwa.

    "Seperti yang kita lihat, hanya kabel-kabel saja terputus, dan saat ini sedang diperbaiki pihak PLN. Sehingga, listrik dimatikan untuk sementara dalam perbaikan," kata dia.

    Dia mengaku, sebelumnya ia juga sudah diintruksikan Wali Kota Herman, H.N melalui pesan singkat pada pukul 12.39 WIB untuk mewaspadai hujan lebat dan angin kencang yang terjadi.

"Kemungkinan banjir atau pohon tumbang terjadi, maka Pak Wali meminta agar kami selalu awas dan melihat kondisi di mana yang rawan pohon tumbang dan banjir," ucapnya.(cw12/c1/whk)

Pemprov-Pemkot Harus Turut Campur

Posted: 23 Nov 2014 07:53 PM PST

BANDARLAMPUNG – Permasalahan warga Kampung Tempel, Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur (TkT), dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang menjadi perhatian semua kalangan. Tidak terkecuali pengamat kebijakan publik Dr. Dedi Hermawan.

Akademisi asal Universitas Lampung ini mengatakan, konflik lahan antara PT KAI dengan warga sudah diprediksi terus bermunculan. Karena imbas atau konsekuensi kebijakan masa lalu.

''Ya, konflik ini pasti muncul ketika badan usaha negara melakukan pengembangan," ujarnya kemarin (23/11).

Terlebih ketika PT KAI mau melakukan pembangunan atau pendataan aset untuk dikembangkan menjadi tempat pelayanan yang lebih baik, pastinya berkonflik dengan warga yang telah tinggal di wilayah tersebut.

Karena itu, ia mengimbau agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi, secara kekeluargaan, dan pemerintah harus memikirkan warga jika ada penggusuran untuk lahan penggantinya.

Lebih baiknya, terus dia, karena berada dalam area Bandarlampung, dan ini merupakan kebijakan PT KAI, maka pemprov dan pemkot harus ikut bersama-sama warga untuk berunding menyelesaikan permasalahan ini.

''Tentunya yang menjadi pioritas di situ adalah warga Bandarlampung! Jadi perlu dipikirkan nasib warga ke depan. Sehingga harus duduk bersama dan menghindari jalur hukum, serta menemukan solusi yang dapat diterima satu sama lainnya," saran dia.

Sebab, lanjut dia, dirinya pesisimis masalah ini akan selesai ketika diselesaikan melalui jalur hukum. Karena, jika melalui jalur hukum, ada pro dokumen hitam di atas putih yang memosisikan warga di tempat paling lemah.

Karenanya, ia menyarankan penempuhan jalur hukum adalah pendekatan terakhir, karena warga selalu kalah ketika sudah masuk dalam ranah hukum. Penyebabnya, warga tidak memiliki dokumen yang lengkap, maka akan terjadi lagi konflik yang lebih berkepanjangan.

" Jadi jangan ego masing-masing. Berpikir komperehensif antara warga dan PT KAI untuk saling memahami. Pemkot bisa memfasilitasi juga, sampai ada jalan keluar yang disepakati bersama. Jadi jangan terlihat adu kuat, harus lebih banyak dialog antara PT KAI, warga dan pemerintah. Sehingga, berkelanjutan hidup masyarakat dipertimbangkan," tegasnya.

Terkait status quo karena sudah tiga generasi, menurut Dedi masalah kepemilikan ada hukumnya dengan pembuktian surat-surat hukum. Seperti sertifikat kepemilikan tanah.

"Nah, warga dan PT KAI punya tidak? Jika itu ada, bisa jadi dasar hukum, jadi ada kekuatan hukum menempati wilayah tersebut tanpa ada yang mengintervensi untuk mengusir. Begitupun sebaliknya," pungkasnya. (cw12/c1/whk)

Tarif Aset Masih Kacau

Posted: 23 Nov 2014 07:53 PM PST

Pekan Depan Baru Dibahas
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini belum membahas dan membentuk tim terkait masalah kepengurusan tarif aset. Baik berupa rumah dinas maupun aset lainnya yang berpotensi menyumbangkan PAD (pendapatan asli daerah).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis berjanji membahas dan membentuk tim untuk kepengurusan aset, baik rumah dinas maupun aset pemprov yang lain, pada minggu-minggu ini.

Menurutnya, untuk saat ini pihaknya memang belum membahas hal tersebut. Sebab masih mengatur waktu dan membahas di satuan kerja masing-masing untuk pembahasan evaluasi lanjutan itu.

''Untuk saat ini kami masih mengumpulkan materi buat bahasan di evaluasi tersebut. Ya mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita rapatkan dengan Inspektorat," harapnya.

Mantan Kasatpol PP Lampung ini melanjutkan, perubahan tersebut harus dilakukan mengingat bisa menambah pendapatan yang masuk kas negara melalui PAD.

''Harus diubah. Ya intinya disesuaikan. Pastinya juga harus ada perhitungan. Nah makanya setelah ini kami rapatkan kembali bagaimana ketentuannya. Bagaimana tarifnya, tentunya di setiap tempat juga harus menyesuaikan," kata dia

Menurutnya, terkait indikasi penyalahgunaan aset yang ada nantinya dalam rapat tersebut juga akan dibahas dengan inspektorat tentang tim yang akan menangani penyalahgunaan aset tersebut.

Sebelumnya Ancaman pemeriksaan oleh tim Inspektorat Lampung terhadap satuan kerja yang belum menyerahkan laporan aset rumah dinas (rumdis)-nya ternyata cukup ampuh. Buktinya, data aset rumdis akhirnya berhasil terkumpul.

    Tercatat ada 304 rumdis di lingkup Pemprov Lampung. Tiga di antaranya merupakan rumdis gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRD Lampung. Sementara 301 rumdis lainnya milik satuan kerja yang tersebar di seluruh Lampung.

    ''Iya, sudah terkumpul datanya, ada 304 rumah dinas. Tiga rumah golongan I dan lainnya golongan III. Golongan II kita tidak punya lagi," ujar Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Lampung Hamartoni Ahadis kemarin.

Dijelaskan, pihaknya  telah melakukan evaluasi terkait aset tersebut. Termasuk masalah peruntukan hingga pengeluaran anggaran untuk aset-aset tersebut. "Terkait tarif sewa juga akan kita up date, harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada," tegasnya.

Hamartoni sempat mengakui, pihaknya juga telah mendapat laporan dari berbagai pihak terkait indikasi penyalahgunaan sewa aset rumah dinas.

"Penertiban rumah dinas ini akan dilanjutkan dengan aset lainnya. Tim untuk penertiban aset dalam proses dibentuk. Jadi masing-masing aset nanti ada yang menangani," jelasnya.

Diketahui, sebelumnya tarif sewa rumah milik pemerintah ternyata diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Diketahui sewa rumah pemerintah termasuk dalam retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.

Perda ini merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif. Ini artinya DPRD Lampung telah mengetahui tarif yang minim tersebut. Mereka juga cukup berperan dalam penetapan tarif itu. Berdasarkan perda tersebut bahkan tarif  sewa rumah hanya Rp8 ribuan per bulan.

Kepala Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Daerah Lampung, Atwin Kurnia, mengatakan hingga Oktober lalu, terdapat pemasukan dari sektor ini sebesar Rp70 juta. Target pendapatan yang ditetapkan oleh Biro Aset dan Perlengkapan selaku leading sector yang membawahi masalah ini pada 2014 Rp70 juta, artinya target tersebut memang telah tercapai.

"Kalau dalam penentuan target yang menetapkan satker yang bersangkutan. Kita tidak mengetahuinya. Bahkan detail pemasukan tersebut darimana juga kita tidak tahu. Jadi kalau ditanya pemasukan Rp70 juta itu dari berapa rumah, Dispenda tidak tahu, hanya satker yang bersangkutan yang mengetahuinya," paparnya didampingi Kasi Retribusi, Anitawati.

Menurut dia, pendapatan dari sektor ini telah ada sejak lama, bahkan pada 2005 pun sudah ada pos pendapatan dari sewa rumah ini. Targetnya, menurut dia fluktuatif setiap tahun. Pernah ditargetkan Rp50 juta setahun, pernah juga Rp70 juta.

Perda ini sendiri diakuinya telah direvisi dan kini tengah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Besaran tarif menurutnya pun mengalami penyesuaian.

Diketahui, rumdis golongan 1 adalah rumah jabatan yang hanya ada tiga unit masing-masing digunakan oleh gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRD. Lalu golongan 2 adalah rumah instansi dan golongan 3 rumah pegawai. Saat ini setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur No.  G/933/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Status Rumah Dinas Golongan 2 menjadi golongan 3 dan Penetapan Penghuni dan Besarnya Sewa per bulan per Rumdis di Pemprov, maka Pemprov Lampung hanya memiliki dua jenis rumdis, golongan 1 dan 3.

Pemprov Lampung mengakui akan memperbaharui SK tersebut dan melakukan penataan agar rumdis yang disewakan tepat sasaran serta dapat menambah pendapatan ke kas daerah. (abd/c1/ary)

Berantas Narkoba, Kuncinya Komunikasi Intensif

Posted: 23 Nov 2014 07:50 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemberantasan narkoba di wilayah kota mendapat sorotan. Akademisi Universitas Lampung Heni Siswanto menuturkan, polisi harus menjalin komunikasi intensif dengan warga. Sebab, menurut Heni, polisi harus melibatkan warga untuk memberantas narkoba. ''Bila polisi dekat dengan masyarakat, bisa disimpulkan polisi pasti tahu siapa yang mejadi penyalah guna maupun pengedar dan bandar," kata Heni kepada Radar kemarin.

Heni menambahkan, peran orangtua juga tak bisa diabaikan. Mayoritas pemakai narkoba ada dikalangan pemuda. Karenanya, orangtua harus peka dan tak melalaikan fungsi pengawasan terhadap anaknya.

Dosen ilmu hukum pidana ini menyayangkan adanya anak dibawah umur yang terlibat narkoba.

"Ini menjadi salah satu bukti yang nyata dan harus menjadi PR bagi semua, baik itu polisi maupun kalangann orangtua selaku pendidik. Anak yang masih di bawah umur adalah sebagai generasi penerus bangsa," kata dia.

Dalam upaya memerangi dan membrantas peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Bandarlampung. Dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandarlampung selain mendapat pujian, polisi juga mendapat dorongan dari akademisi fakultas Hukum, Universitas lampung.

Di sisi lain, lanjut Heni, polisi juga harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap jaringan narkoba hingga ke akarnya. Jika lengah, lanjutnya, maka bandar narkoba akan leluasa mengedarkan barang haram itu dikalangan warga.

"Polisi harus memutus dari para bandarnya, bila para bandarnya sudah tidak ada lagi, kemungkinan bagi penyalahguna narkotika semakin berkurang," katanya. (cw3/p3/c1/wdi)

Sabtu, 22 November 2014

Langgar Tarif, Izin Trayek Dicabut!

Langgar Tarif, Izin Trayek Dicabut!


Langgar Tarif, Izin Trayek Dicabut!

Posted: 21 Nov 2014 08:28 PM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. me-warning seluruh sopir angkutan kota (angkot) pada semua jurusan di Bandarlampung agar menaati kesepakatan tentang kenaikan ongkos angkot sebesar Rp500. Jika diketahui ada sopir angkot yang menarik tarif lebih dari kesepakatan tersebut, mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Lampung ini memastikan bakal mencopot izin trayek angkot yang melanggar itu.

''Kan sudah ada kesepakatan waktu rapat pembahasan kenaikan tarif angkot dengan pengusaha angkot, Organda, Dinas Perhubungan (Dishub), dan lainnya. Jadi tidak ada yang boleh menarik lebih. Kasihan rakyat! Jadi harus taat aturan!" tegasnya saat ditemui usai membuka Pekan Olahraga Kecamatan Telukbetung Timur kemarin (21/11).

Karenanya, pria yang juga pernah menjabat kepala Badan Penanaman Modal Daerah Lampung ini menginstruksikan Dishub untuk bertindak tegas kepada sopir angkot yang nakal.

''Kalau nggak mau taat aturan, copot saja izin trayeknya! Dishub harus tegas. Mana yang nggak ikut aturan, langsung tindak!" tandasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pembina P3ABL (Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot se-Bandar Lampung) Nelson Rumanof mengaku sepakat dengan yang disampaikan Herman, H.N.

Kendati demikian, Nelson berharap Dishub dan wali kota memaklumi keadaan beberapa sopir angkot yang masih menarik tarif di atas kenaikan yang telah ditentukan.

"Ini kan masalahnya masih dalam transisi, jika itu ditindak, kami sepakat biar ada efek jera. Namun, jangan langsung dicabut izin trayek, dikurung dululah angkotnya untuk tidak beroperasi," pintanya.

Menurutnya, jika masih dalam kondisi masa transisi seperti ini, dan langsung sanksinya mencabut izin trayek, sangatlah tidak etis. "Kan sosialisasinya belum sampai bawah, belum semuanya tahu dengan kenaikan tarif ini. Nantinya,ketika semua sudah menyeluruh, dengan sendirinya tarif kembali normal," katanya.

    Dia berharap, Dishub ikut menyosialisasikan soal kenaikan tarif ke sopir-sopir angkota pada semua jurusan dan seluruh terminal yang ada di Bandarlampung.

"Warning dari wali kota pada prinsipnya kami dukung. Tetapi kita lihat dulu masalahnya sebesar apa. Sopirnya dulu yang kita tindak, tidak kita perbolehkan mengendarai angkot jika melanggar ketentuan," pungkasnya.

Diketahui, kenaikan tarif angkot di Bandarlampung ditetapkan naik Rp500. Yaitu menjadi Rp3 ribu, di mana sebelumnya Rp2.500. Untuk pelajar yang semula Rp2 ribu menjadi Rp2.500.

Hal Ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama terhadap kenaikan tarif BBM (Bahan Bakar Minyak) antara Pemkot Bandarlampung, Dishub, Organda, (P3ABL) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota pada Rabu (19/11). (cw12/p2/c1/whk)

Perbanyak Loket, Antrean Menghilang

Posted: 21 Nov 2014 08:27 PM PST

BANDARLAMPUNG – Area loket Kantor Pos Pahoman, Bandarlampung, tidak lagi padat seperti sebelumnya. Petugas telah mengantispiasi dengan membuka loket hampir di semua kantor pos cabang. Selain itu, penjadwalannya juga diubah. Bukan lagi di satu titik, tetapi disesuaikan desa/kelurahan terdekat, kecuali di Kedaton dan Panjang.

    Perubahan jadwal sempat membingungkan masyarakat lantaran tidak ada pemberitahuan dari aparat kelurahan. ''Di tempat kami (Tanjungraya, Red) tidak dikasih tahu Mas, makanya pulang. Nanti jam 13.30 WIB ke sini lagi," kata Soimun (46), warga penerima PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera), kemarin (21/11) sembari menstarter kendaraannya.

    Ketika wartawan koran ini bersilaturahmi ke ruangan kerja Kepala Kantor Pos Bandarlampung Dadang Budi Ganjaran, dia membenarkan hal tersebut. ''Karena surat masuk ke desa/kelurahan baru hari ini (kemarin, Red) dan tim TKSK (tenaga kerja sukarela kecamatan) belum rapat dengan Dinas Sosial. Tetapi, informasi itu sudah berjalan," ujarnya.

    Diketahui, per 18 November lalu, pemerintah pusat mulai membagikan atau mengucurkan dana bagi penerima PSKS. Antrean terjadi sekitar sepuluh meter sejak pukul 09.00 WIB pada Kamis (20/11) lalu. Ada dua kelurahan, yakni Kotabaru dan Sawahbrebes, yang dijadwalkan untuk mengambil bantuan PSKS.

    Salah satu warga, Behrawi (84), mengeluhkan pengambilan yang tidak boleh diwakilkan. Dia pun terpaksa datang dan dijemput oleh anaknya untuk mengambil bantuan.

    ''Ya, kami sudah tunggu lama dan ternyata nggak bisa diwakilkan. Kan kasihan kalau begini bapak digotong-gotong. Baru bisa ambil uangnya,'' keluh Rendi yang mengaku anak Behrawi.

    Informasi yang dihimpun, pada 18–21 November dijadwalkan untuk Tanjungkarang Timur dengan jumlah penerima 2.066 jiwa. Kemudian 21–22 November Tanjungkarang Pusat dengan jumlah penerima 3.014 serta Kedaton dijadwalkan 24–25 November sebanyak 2.499 jiwa. Kemudian untuk Kecamatan panjang dimulai 26–29 November sebanyak 4.248 jiwa. Sementara untuk kecamatan lainnya akan dijadwalkan lagi, bergantung kecamatan masing-masing.

    Kepala Kantor Pos Bandarlampung Dadang Budi Ganjaran mengatakan, pembagian ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

    Dia mengatakan, syarat pengambilan adalah masyarakat yang memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) berdasarkan data pada zaman BLT tahun 2013 silam. Untuk Lampung berdasarkan data yang dimiliki PT Pos sebanyak 573.954 jiwa dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

    ''Kalau dulu sifatnya adalah bantuan langsung, namun untuk saat ini, masyarakat menerima program simpanan melalui rekening giro pos. Sebesar Rp400 ribu untuk dua bulan yakni November dan Desember. Ini bukan setiap bulan ya, namun ini untuk peralihan kenaikan bahan bakar minyak. Makanya pemerintah pusat memberikan program ini,'' kata dia.

    Dia menjelaskan, untuk pengambilan memang tidak diperbolehkan diwakili dikarenakan hal tersebut perintah dari pusat. Dalam hal ini dijelaskan hanya menjalankan perintah dari pusat.

    ''Nah, untuk mereka yang kartunya hilang atau meninggal, nantinya cukup minta surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan. Nah, nanti ketika pengambilan didampingi petugas TKSK untuk menjadi saksi. Begitu juga untuk yang meninggal, harus ada keterangan ahli waris. Nanti untuk pencairannya di buat pernyataan dulu ditandatangani oleh PT POS, TKSK dan pihak Dissos,'' jelasnya.

    Dilanjutkan, dia mengimbau kepada masyarakat terkait jadwal, tidak hanya sebatas pada 12 Desember. Akan tetapi, si pemilik KPS bisa mengambil di atas tanggal 12 di semua Kantor Pos seluruh Indonesia. (tih/abd/c1/ary)

Warga Ancam Boikot

Posted: 21 Nov 2014 08:26 PM PST

Seluruh Kegiatan PT KAI
BANDARLAMPUNG – Polemik  PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga Kampung Tempel, Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur, kian panas.
Bahkan, warga memastikan memboikot seluruh kegiatan yang dilakukan PT KAI, terutama yang sifatnya mengenai penertiban aset.

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Sawahbrebes Robert Gultom mengatakan, warga tidak akan menghadiri sosialisasi lanjutan yang informasinya akan diadakan PT KAI terkait penertiban aset tersebut.

Sebab, kata dia, lahan yang ditempati warga saat ini bukanlah milik PT KAI, tetapi merupakan tanah negara dengan status quo. ''Waktu zaman Belanda, PJKA (Perusahaan Jasa Kereta Api) tidak pernah mengusik warga. Tetapi kok setelah menjadi persero (PT KAI), kami diusik," tandasnya.

Dia menceritakan, dahulunya tanah yang dipersoalkan PT KAI merupakan tanah rawa yang ditimbun warga dan sudah ditempati tiga generasi. Karena itu, warga menolak apa pun bentuk yang dilakukan PT KAI untuk mengambil alih tanah tersebut. Terlebih, tujuan pengukuran yang dilakukan PT KAI untuk dijadikan lahan sewa sehingga dipastikan memberatkan warga.

Robert memaparkan, dari pendataan yang dilakukan pihaknya, sudah ada lima warga yang meneken kontrak sewa dengan PT KAI. Namun, saat penandatangan perjanjian, kelima warga itu tidak melihat klausul perjanjian mengenai kontrak.

"Nah, saat kontraknya jadi pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak tidak masuk akal, dan tidak manusiawi. Sebab, sangat memberatkan warga, dan seolah-olah isi kontak itu sudah disusun sedemikian rupa untuk mengusir warga. Ini kan gila!" tukasnya.

Dia mencontohkan, salah satu pasal yang memberatkan warga dalam kontrak perjanjian sewa-menyewa ada pada Pasal 23 ayat 2 tentang Pengembalian Objek Sewa yang tertulis, bila berakhirnya perjanjian terjadi karena pengakhiran perjanjian oleh PT KAI maka penyewa paling lambat 7 hari kalender setelah diterbitkannya surat pemutusan perjanjian, wajib mengosongkan objek sewa dari sarana atau fasilitas milik penyewa dan menyerahkan objek sewa kepada PT KAI dalam keadaan baik dengan kondisi sekurang-kurangnya seperti saat dimulainya perjanjian, kecuali kemunduran karena usia dan atau kondisi setelah dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

"Apa tidak memberatkan warga jika begitu? Karena bisa jadi nanti PT KAI menaikkan biaya sewa. Misalnya, dari tadinya Rp10 juta per tahun, kemudia di tahun depan menaikkan menjadi Rp50 juta. Kalau begitu, apa tidak memberatkan warga?" ketusnya.

Terpisah, Candra Muliawan, perwakilan dari LBH Bandarlampung yang mendampingi permohonan perlindungan hukum warga mengatakan, hari ini (22/11) pihaknya akan menerima kuasa dari warga dalam bentuk surat kuasa.

"Hari ini (kemarin), warga sedang mengumpulkan data-data pendukung. Seperti fotokopi KTP, KK, PBB dan berkas-berkas pendukung lainnya yang memperkuat status kepemilikan tanah mereka," terangnya.

Candra melanjutkan, informasi didapatnya, PT KAI belum pernah mempublikasikan data mengenai lahan kepemilikan perusahaan tersebut, karenanya warga mengetahui tanah yang ditempati tersebut adalah milik negara. Terlebih, warga sudah menempati tanah itu lebih dari 20 tahun.

"Kami nanti akan meminta PT KAI membuktikan dasar lahan tersebut milik mereka. Jangan mengklaim dan menyatakan saja, jadi kita bisa lihat sertifikat hak guna untuk diuji," pungkasnya.

Sementara, Manajer Humas PT KAI Aubdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin mengaku sedang mengatur jadwal pertemuan kembali dengan warga, pamong, lurah, camat dan pihak kepolisian.

Dia menegaskan, PT KAI tidak ada rencana untuk menggusur rumah warga yang berada di lahan milik PT KAI. Menurutnya, pihaknya hanya ingin menyosialisasikan terkait penataan dan pendataan aset yang dimiliki PT KAI yang kini ditempati warga.

"Saya rasa warga tidak perlu terlalu curiga, dan dibesarkan. Karena pimpinan kami sudah menegaskan, tidak menggusur. Maka, dari itu kami ingin mengajak warga untuk duduk bersama  kembali," ujarnya kemarin.

Terkait sewa menyewa lahan, lanjut dia, PT  KAI juga belum menentukan harganya. Bahkan, pihaknya mempersilakan warga jika ingin meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

"Kami masih mengkonsep sosialisasi berdasarkan intruksi pimpinan PT KAI. Nah, untuk rencana sewa-menyewa memang ada, tetapi belum ditentukan berapa besarannya," pungkasnya.(cw12/c1/whk)

Pesisir Sukaraja Kotor, Kadisbertam Kaget

Posted: 21 Nov 2014 08:25 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kaget. Itulah pengakuan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Kadisbertam) Bandarlampung Budiman saat dikonfirmasi mengenai kondisi pesisir pantai Kampung Sukaraja, Bumiwaras, Telukbetung Selatan (TbS), yang kotor.

''Ya, saya kaget saat membaca Radar Lampung hari ini (kemarin, Red). Sebab, kami sudah bekerja sama dengan Walhi dan Mitra Bentala dalam menangani sampah di wilayah pesisir Bandarlampung," akunya kemarin (21/11).

Karenanya, ia mengaku setelah membaca Radar Lampung kemarin langsung menghubungi koordinator penanganan sampah wilayah pesisir Mashabi dari Mitra Bentala. Terlebih, program tersebut telah berjalan dua pekan.

''Kami sudah mulai bersih-bersih bibir pantai pesisir kota. Baru dua tempat di Panjang Selatan dan Kotakarang, serta belum sampai Sukaraja. Namun nantinya secara bertahap sampai Sukaraja," janjinya.

Sebab, pihaknya telah memilik kader peduli lingkungan sebanyak 39 orang dari 14 kelurahan pesisir pantai yang dimiliki Bandarlampung.

Dengan demikian, ia berharap adanya mereka dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ada di laut. Meskipun sampah yang hadir bukan dari warga setempat seutuhnya.

Terpisah, Ketua Mitra Bentala Mashabi membenarkan apa yang disampaikan Budiman. Dia menuturkan, pihaknya mengajukan kerjasama dengan pemkot terkait penanganan sampah di wilayah pesisir Bandarlampung.

"Ini kita buat bagaimana sampah dapat dijadikan uang dengan sistem bank sampah, sehingga mampu merangsang masyarakat pesisir peduli sampah," katanya.

Dia mengakui, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai, dan laut dapat merusak dan mencemari biota laut, dan mengganggu pemandangan. Sehingga menurunkan minat wisatawan untuk datang.

Menurutnya, sampah yang terdapat di Pantai Sukaraja banyak faktor yang mempengaruhi, dan ini perlu ditangani dari hulu ke hilir. Dari sungai hingga ke muara laut seperti bibir pantai.

Untuk itu, ia berharap agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Bandarlampung terkait dapat bekerjasama sehingga daerah pesisir terhindar dari sampah yang menggenanag dan menumpuk.

"Harusnya ada regulasi aturan dari wali kota untuk penanganan sampah ini, seperti imbauan kepada masyarakat, nelayan, pihak pengusaha dari BUMN, BUMD, dan swasta untuk saling sadar terhadap lingkungan di laut," ucapnya.

Abi melanjutkan, masalah sampah di pesisir Bandarlampung harus ditangani semua pihak, tidak hanya Disbertam, dan LSM saja. namun, juga bisa diikuti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan saling berkoordinasi menjaga laut agar menjadi tujuan banyak wisatawan.

Apalagi, jika wali kota dapat mengajak pihak swasta ikut terlibat, terutama perusahan yang ada di pinggir pantai. "Jadi semua harus terlibat, seperti Pelindo II yang sudah ada petugas pengambil sampah dengan perahu. Nah, perusahaan lain harus disurati juga oleh wali kota," pintanya.

    Diketahui, pasir pesisir pantai di Kampung Sukaraja, Bumiwaras, Telukbetung Selatan, sudah tertutup tumpukan sampah. Sampah plastik hingga rumah tangga berserakan di bibir pantai.

Kondisi ini tentu saja kontras dengan program pemerintah yang bertujuan memaksimalkan potensi maritim. Menurut nelayan setempat, Jainudin (56), sampah di pantai yang terletak di belakang Puskesmas Sukaraja tersebut memang sudah lama tak dibersihkan.

''Memang kotor sekali Mas. Sampah ini masalah bertahun-tahun, dari saya kecil hingga kini berusia 56 tahun," kata dia, Kamis (20/11).

Menurutnya, sekitar lima tahun lalu, pesisir Sukaraja pernah dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bandarlampung. Saat itu, DPU tengah membangun talut di pinggir pantai. ''Sebanyak 25 truk pernah mengangkut sampah dari sini. Terus diuruk pasir. Dan saat itu terlihat bagus dan indah," kenangnya.

Tetapi, menumpuknya sampah di pesisir Sukaraja saat ini membuat semakin sulit dibersihkan. ''Di sini mah sampah yang udah nyangkut nggak bisa keluar lagi. Itu terjadi bertahun-tahun," pungkasnya.

Pantauan wartawan koran ini, tumpukan sampah juga menyulitkan kapal nelayan bersandar. Tak hanya itu, ikan yang terjaring juga sudah bercampur sampah.   

Bagas (15), nelayan lainnya, mengatakan, sampah yang menumpuk di pesisir Sukaraja berasal dari sejumlah sungai. Seperti Kali Kuala dan Kali Kunyit. Jika air pasang, sampah-sampah kiriman itu naik hingga bibir pantai.

''Selalu ada sampah tersangkut di jaring. Padahal, bibir pantai ini pernah ditumpuk pasir, serta sampah dibersihkan dan diangkut menggunakan truk," keluh dia. (cw12/c1/whk)

Pemkot Bantu Kulintang ke MPAL

Posted: 21 Nov 2014 08:25 PM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. memberikan bantuan kulintang (alat musik tradisional khas Lampung, Red) kepada Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kecamatan Labuhanratu, Kedamaian, dan Sukabumi di gedung Semergou kemarin (21/11).

Dia mengatakan, total pemkot sudah membantu 15 kulintang sejak 2011 hingga 2014 kepada MPAL kecamatan. ''Saya rutin memberikan 4 kulintang setiap tahunnya kepada MPAL dan tahun ini kami memberikan 3 kulintang sehingga total sudah 15 kulintang," ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut diberikan untuk memotivasi masyarakat dalam melestarikan seni musik Lampung. Karena itu, ia berharap kepada MPAL agar memanfaatkan alat musik ini dengan sebaik-baiknya.

''Saya minta MPAL kompak. Harus mengangkat adat Lampung. Perkenalkan juga kulintang ini kepada masyarakat," pintanya.

Mantan Kadispenda Lampung ini melanjutkan, pihaknya berencana akan mengelar perlombaan tabuh kulintang. Selain bertujuan untuk memperkenalkan kulintang kepada masyarakat, juga untuk memperkenalkan pemainnya.

"Ya, coba dipertandingkan, biar semuanya tahu. Makanya, coba nanti Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) diagendakan perlombaannya. Saya sangat mendukung kegiatan itu," ucapnya.

Ke depan, Herman H.N. berjanji akan kembali memberikan 3 kulintang kepada kecamatan lainnya yang belum mendapatkan bantuan. "Saya berupaya 20 kecamatan punya semua kulintang. Tetapi pemberiannya bertahap. Semoga dengan begitu, perkembangan adat budaya Lampung semakin baik," pungkasnya.

Sementara, Kadisbudpar Bandarlampung, M. Harun memastikan akan menggelar perlombaan kulintang di tahun depan. "Bisa saja nanti pesertanya bukan hanya dari Bandarlampung, tapi dari kabupaten/kota lainnya," ujarnya.

Harun menjelaskan, sejak Perwali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelestarian Kebudayaan Lampung terbit, banyak hal yang dilakukan Bandarlampung. Seperti imbauan pemasangan siger Lampung di tempat usaha atau di perkantoran.

Kemudian, lanjut dia, mengimbau kepada pemilik hotel, restoran, dan rumah makan untuk memutar lagu adat Lampung di jam-jam tertentu.  "Kemudian pemberian bantuan alat musik kulintang ini juga implementasi dari perwali tersebut. Sejak kepemimpinan Pak Wali Kota hingga sekarang, sudah 15 kulintang yang diberikan," pungkasnya.

Ketua MPAL Bandarlampung Syaiful Hayat Karim gelar Batin Gunawan mengucapkan terima kasih atas bantuan kulintang tersebut. "Kami akan menjaga kulintang ini. Kami juga akan memperkenalkannya ke masyarakat," janjinya. (cw12/c1/whk)

 

Pemprov Inkonsisten

Posted: 21 Nov 2014 08:23 PM PST

BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung menilai pembiayaan perawatan Kota Baru harus  dilakukan. Sebab jika dibiarkan, justru akan menambah biaya lebih besar. Sikap pemprov yang ragu dalam pembangunan Kota Baru pun menuai kecaman. Salah satunya dari anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Nurdin.

    Dia mengatakan, proses pembangunan Kota Baru tersebut memiliki dasar yang jelas dan mendasar. Seperti untuk mengurai kepadatan di Kota Bandarlampung, memberi kontribusi, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

    ''Karena kan sudah disepakati di zaman gubernur lama, antara pemerintah dan legislatif. Dan ini juga sudah memiliki dasar hukum setelah terbentuknya perda Kota baru. Dan itu bukanlah proses yang mudah," kata dia kemarin (21/11).

    Watoni sangat menyayangkan sikap pemprov yang terlalu menurut dengan pemerintah pusat. Menurut dia, harusnya pemprov bisa memberikan kejelasan bahwa hal ini telah melalui kesepakatan proses.

    ''Kita pahami, pemprov saat ini sedang jor-joran melakukan pembangunan di infrastruktur jalan. Namun harusnya ini juga menjadi skala prioritas. Kalau ada perintah dari pemerintah pusat, ya harusnya pemprov jangan langsung mengamini. Dijelaskan dahulu bahwa memang sudah mengalami proses. Kalau seperti ini kan keluar biaya untuk perawatan lagi," ujarnya.

    Artinya, menurut Watoni, pemprov tidak konsisten untuk meneruskan pembangunan dan tak menghargai adanya payung hukum yang ada. Yakni Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota baru.

    "Perda ini kan dibiayai juga oleh APBD,  kita ini sudah memberikan saran pada waktu itu. Nah, kalu seperti ini kan Pemprov tidak memiliki komitmen untuk melanjtkan pembangunan Kota baru," kata dia

    Paling tidak, menurutnya dia mengimbau Pemprov pada RAPBD 2016 mendatang harus juga di programkan kelanjutan pembangunan kota baru.

    "Saya kira untuk satu periode saja, pembangunan infrastruktur jalan itu bisa selesai dan cukup anggarannya. Sehingga kami harap di RAPBD 2016 mendatang sudah bisa  di canangkan lagi terkait pembangunan kota baru ini," pungkasnya

    Hingga saat ini, Pemprov Lampung belum memberitahukan besaran angka yang dikucurkan untuk biaya pemeliharaan perawatan Kota Baru.

    Sebelumnya Kepala Dinas Permukiman dan Pengairan Lampung Robinsyah, pembangunan hanya dilakukan di tahun ini. Tahun depan, pemprov hanya menganggarkan dana untuk pemeliharaan.

    ''Nanti kita serahkan ke Biro Perlengkapan dan Aset. Mereka yang melakukan pengawasan dan penjagaan," tegasnya.

    Ia mengatakan, kerusakan yang terjadi akan diperbaiki. Robin memastikan material yang digunakan dalam pembangunan sesuai spesifikasi dan menggunakan material bangunan dengan kualitas terbaik.

    Sementara untuk penjagaan kawasan Kota Baru, sejak awal bulan ini Pemprov Lampung mengerahkan Pol PP.  Mereka bertugas untuk menjaga 1300 ha lahan yang ada di sana berikut bangunannya.

    Terlebih masih banyak bahan material yang tertumpuk di bangunan yang belum selesai dikerjakan. Seperti kayu-kayu untuk pembangunan balai adat yang berdasarkan informasi didatangkan langsung dari Jambi.

Diketahui berdasarkan pantauan Radar Lampung kerusakan terlihat di kantor baru Gubernur yang nilainya mencapai Rp109 miliar. Yakni dianggarkan pada 2013 Rp71,92 miliar dan di 2014 Rp38,56 miliar. Saat ini proses pembangunan tengah dikebut penyelesaiannya oleh PT Ratu Citra Bahari, pemasangan genteng, jendela, pintu dan finishing beberapa bagian tengah dilakukan.

    Namun, meski kantor ini bernilai ratusan miliar, plafon kantor terlihat sudah rusak. Terdapat bagian yang patah dan hampir terbelah. Hal serupa juga terlihat di bagian luar gedung. Tripleks yang digunakan tampak rapuh. Meski demikian, saat Radar Lampung menyambangi tempat ini beberapa waktu lalu, ada kiriman 6 unit standing AC dan 13 unit AC. (abd/c1/ary)    

Pergub Kopi Nyangklak di Asisten

Posted: 21 Nov 2014 08:21 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengaku akan membuat regulasi terkait kesejahteraan petani dan eksporter kopi, serta sudah menugaskan pihak terkait untuk membahas rancangan draf pergub tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Lampung Edi Yanto mengatakan, hal itu sudah mencapai tahap finalisasi dan tinggal dibahas secara komprehensif di tingkat asisten. Meski demikian, ia belum mengetahui kapan dijadwalkan pembahasan tersebut.

    ''Karena kami sudah membahas terkait aturan ini. Sudah sering kami rapatkan. Kami juga sebelumnya sudah bentuk tim ke lapangan untuk semakin mematangkan kajian," katanya kemarin (21/11).

    Ia melanjutkan, sebelum dibahas di tingkat asisten, pembahasan terkait pergub eksplorasi kopi ini bakal dibahas finalisasinya bersama satuan kerja dan Biro Ekonomi. ''Kalau untuk waktunya, mungkin untuk saat ini belum dijadwalkan. Yang jelas nanti," ujarnya.

    Ditanya terkait apa saja isi dan yang akan dibahas dalam regulasi secara umum, dia menjelaskan ada berbagai hal. Seperti terkait peningkatan produksi kopi, aturan terkait pendistribusian kopi, perluasan pemasaran, hingga budi daya wilayah perkebunan.

    ''Ya sebenarnya sangat kompleks pembahasannya. Yang jelas, secara umum pastinya bagaimana agar kita sebagai salah satu daerah produsen kopi bisa mendukung perkembangan kopi di Lampung," terangnya.

    Menurutnya, perkembangan produksi kopi di Lampung sudah cukup signifikan, meski di empat tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan data yang ada, pada 2009 lalu produksi Lampung masih dalam kisaran angka 23.030 ton per tahun. Lalu pada 2010 merangkak naik 142.996 ton per tahun. Kemudian tahun 2011 sebesar 139.595 ton per tahun dan pada 2013 sebesar 134.700 ton.

    ''Sementara untuk 2014 ini, masih kami upayakan untuk produksi lebih dari tahun sebelumnya. Kami juga selalu berkoordinasi, baik dengan pihak petani seperti AEKI dan mengadakan penyuluhan agar bagaimana tidak hanya produksi yang meningkat, tetapi kualitas juga bisa diutamakan," ujarnya.

    Pemprov Lampung berjanji membahas naskah peraturan gubernur (pergub) terkait pengembangan eksporter kopi Lampung dengan satuan kerja terkait.

    Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal B.Z. mengatakan, untuk sementara ini masih dilakukan pembahasan naskah pergub tersebut.

''Kita rapat koordinasi antara satker terkait pengelolaan dan kesejahteraan petani kopi tersebut. Tentunya untuk pembuatan regulasi ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang," katanya.

    Dijelaskan, untuk pembahasan ini dimulai bulan depan. Mengingat selain masih dalam pembahasan di tingkat satuan kerja, pemprov juga masih melakukan persiapan untuk kedatangan Presiden Jokowi, Desember mendatang.

    Ia mengatakan, saat ini satuan kerja terkait yakni Dinas Perkebunan, Biro Hukum, dan beberapa pihak terkait sedang dalam pembagian tugas untuk memberikan acuan draf pergub tersebut.

    ''Dinas Perkebunan saat ini sudah dalam tugasnya untuk mengadakan evaluasi dan tinjauan ke lapangan. Agar nantinya bisa dibuatkan dan mengajukan naskah pengajuan pergub tersebut," katanya.

    Lampung diakui oleh Indonesia dan dunia sebagai daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik. Namun sayangnya, hal ini tak sebanding dengan kesejahteraan petani kopi.

    Tak hanya itu, eksporter kopi di Lampung bahkan makin terjepit dengan banyaknya buyer dari luar negeri yang melakukan pembelian langsung ke petani dengan harga yang lebih murah. Oleh sebab itu, untuk melindungi petani dan eksporter kopi, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyusun regulasi. (abd/c1/ary)

Jumat, 21 November 2014

Semakin Menumpuk

Semakin Menumpuk


Semakin Menumpuk

Posted: 20 Nov 2014 11:32 PM PST

BANDARLAMPUNG - Miris. Pasir pesisir pantai di Kampung Sukaraja, Bumiwaras, Telukbetung Selatan, sudah tertutup tumpukan sampah. Sampah plastik hingga rumah tangga berserakan di bibir pantai. Kondisi ini tentu saja kontras dengan program pemerintah yang bertujuan memaksimalkan potensi maritim. Menurut nelayan setempat, Jainudin (56), sampah di pantai yang terletak di belakang Puskesmas Sukaraja tersebut memang sudah lama tak dibersihkan.

''Memang kotor sekali Mas. Sampah ini masalah bertahun-tahun, dari saya kecil hingga kini berusia 56 tahun," kata dia kemarin.

Menurutnya, sekitar lima tahun lalu, pesisir Sukaraja pernah dibersihkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bandarlampung. Saat itu, DPU tengah membangun talut di pinggir pantai. ''Sebanyak 25 truk pernah mengangkut sampah dari sini. Terus diuruk pasir. Dan saat itu terlihat bagus dan indah," kenangnya.

Tetapi, menumpuknya sampah di pesisir Sukaraja saat ini membuat semakin sulit dibersihkan. ''Di sini mah sampah yang udah nyangkut nggak bisa keluar lagi. Itu terjadi bertahun-tahun," pungkasnya.

Pantauan wartawan koran ini, tumpukan sampah juga menyulitkan kapal nelayan bersandar. Tak hanya itu, ikan yang terjaring juga sudah bercampur sampah.   

Bagas (15), nelayan lainnya, mengatakan, sampah yang menumpuk di pesisir Sukaraja berasal dari sejumlah sungai. Seperti Kali Kuala dan Kali Kunyit. Jika air pasang, sampah-sampah kiriman itu naik hingga bibir pantai.

''Selalu ada sampah tersangkut di jaring. Padahal, bibir pantai ini pernah ditumpuk pasir, serta sampah dibersihkan dan diangkut menggunakan truk," keluh dia. (cw12/p2/c1/wdi)

 

Kopi Mendunia, Eksporter Malah Menjerit

Posted: 20 Nov 2014 11:30 PM PST

Pemprov Lampung Janji Buat Pergub
BANDARLAMPUNG - Pemprov Lampung berjanji membahas naskah peraturan gubernur (pergub) terkait pengembangan eksporter kopi Lampung dengan satuan kerja terkait. Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal B.Z. mengatakan, untuk sementara ini masih dilakukan pembahasan naskah pergub tersebut.

''Kita rapat koordinasi antara satker terkait pengelolaan dan kesejahteraan petani kopi tersebut. Tentunya untuk pembuatan regulasi ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang," kata dia.

Dijelaskan, untuk pembahasan ini dimulai bulan depan. Mengingat selain masih dalam pembahasan di tingkat satuan kerja, pemprov juga masih melakukan persiapan untuk kedatangan Presiden Jokowi, Desember mendatang.

    Ia mengatakan, saat ini satuan kerja terkait yakni Dinas Perkebunan, Biro Hukum, dan beberapa pihak terkait sedang dalam pembagian tugas untuk memberikan acuan draf pergub tersebut.

''Dinas Perkebunan saat ini sudah dalam tugasnya untuk mengadakan evaluasi dan tinjauan ke lapangan. Agar nantinya bisa dibuatkan dan mengajukan naskah pengajuan pergub tersebut," katanya.

Lampung diakui oleh Indonesia dan dunia sebagai daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik. Namun sayangnya, hal ini tak sebanding dengan kesejahteraan petani kopi.

    Tak hanya itu, eksporter kopi di Lampung bahkan makin terjepit dengan banyaknya buyer dari luar negeri yang melakukan pembelian langsung ke petani dengan harga yang lebih murah. Oleh sebab itu, untuk melindungi petani dan eksporter kopi, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyusun regulasi.

    Lalu untuk mengetahui kondisi perkebunan kopi Lampung, wakil Gubernur, Bachtiar Basri bulan depan dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke perkebunan kopi milik AEKI di Hanakau, Liwa, Lampung Barat.

    Ketua Rencana Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Eksporter Kopi Indonesia (AEKI) Lampung Muchtar Lutfie mengatakan memang untuk permasalahan kopi di Lampung tak sebatas produktivitasnya yang masih rendah serta taraf hidup ekonomi petaninya yang belum sejahtera. Namun juga diikuti belum mampunyai eksporter kopi di Lampung untuk menetapkan harga sendiri. meskipun volume ekspor kopi selalu meningkat.

    Hingga saat ini memang untuk harga masih tergantung dengan terminal di London. "Ya kita sebagai penjual justru tidak bisa menentukan harga. Mereka yang tentukan," katanya.

    Untuk volume ekspor menurutnya memang tiga kali lipat dari produksi. Sebab kopi yang di ekspor, kopi Robusta, bukan hanya berasal dari Lampung, ada dari Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. volumenya mencapai 80 persen dari total ekspor kopi di Indonesia. bahkan Sumatera ini menyuplai kopi ke Pulau Jawa.

    Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi perkebunan kopi di Lampung memang terkesan stagnan. Saat ini perkebunan kopi di Lampung tidak bisa diperluas, yang dapat dilakukan adalah memperbaikinya. "Ditanam bibit yang unggul, lalu cara budidaya nya juga harus diperbaiki, kemudian petaninya mau terbuka untuk menggunakan teknologi terbaru," kata Muchtar.

    Menurutnya terkait budidaya kopi ini, beberapa petani telah melakukan terobosan, seperti di Lampung Barat, ada perkebunan petani yang mampu menghasilkan 2 hingga 4 ton per hectare, namun ini memang belum merata. Lalu di desa Fajar Bulan juga ada petani yang membuat kebun percobaan yang ditanami 500 batang kopi, saat panen hasilnya mencapai 1 ton, jika sehektare diperkirakan bisa mencapai 3 hingga 4 ton. (red/c1/ary)

Ditanya Nominal, Sekprov Pusing

Posted: 20 Nov 2014 11:29 PM PST

BANDARLAMPUNG – Hingga saat ini, Pemprov Lampung belum memberitahukan besaran angka yang dikucurkan untuk biaya pemeliharaan perawatan Kota Baru. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, hingga saat ini belum dilanjutkannya pembangunan Kota Baru tersebut dikarenakan masih menunggu pelepasan hak. Menurutnya, setelah ada kejelasan tersebut, pihak pemprov baru mulai kembali menata.

Untuk itu, dia mengatakan pemprov harus merawat aset yang ada. Tidak terkecuali pembangunan sementara Kota Baru tersebut. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum mau memberitahukan secara rinci berapa pos anggaran yang disediakan untuk perawatan Kota Baru tersebut.

Ketika ditanya apakah anggaran perawatan itu mencapai miliaran, dia enggan memberikan komentar lebih. ''Ya secukupnya saja. Tidak sampai segitu lah. Yang penting kan tanggung jawab kita untuk benar-benar merealisasikan," kata dia.

Ia melanjutkan, nominal angka harusnya tidak dipermasalahkan. Karena jika memang nanti implementasinya tidak sesuai, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemprov kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

''Mengapa mesti mempermasalahkan angka? Angka ini kan sensitif. Nah kalau memang tidak sesuai kan menjadi pertanggungjawaban kami kepada BPK. Kembali lagi, yang paling penting itu bagaimana kita melihat implementasinya nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, kerusakan yang mulai terjadi di bangunan di Kota Baru masih tanggung jawab pengembang yang melakukan pekerjaan pembangunan. Mengingat pekerjaan yang dilakukan pun belum selesai.

    Setelah penyerahan pada Desember mendatang, pengembang masih memiliki waktu hingga enam bulan ke depan. Di masa pemeliharaan, mereka bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

    Menurut Kepala Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung Robinsyah, pembangunan hanya dilakukan di tahun ini. Tahun depan, pemprov hanya menganggarkan dana untuk pemeliharaan.

    ''Nanti kita serahkan ke Biro Perlengkapan dan Aset. Mereka yang melakukan pengawasan dan penjagaan," tegasnya.

    Ia mengatakan, kerusakan yang terjadi akan diperbaiki. Robin memastikan material yang digunakan dalam pembangunan sesuai spesifikasi dan menggunakan material bangunan dengan kualitas terbaik.

    Sementara untuk penjagaan kawasan Kota Baru, sejak awal bulan ini Pemprov Lampung mengerahkan Pol PP.  Mereka bertugas untuk menjaga 1300 ha lahan yang ada di sana berikut bangunannya.

Terlebih masih banyak bahan material yang tertumpuk di bangunan yang belum selesai dikerjakan. Seperti kayu-kayu untuk pembangunan balai adat yang berdasarkan informasi didatangkan langsung dari Jambi.

Diketahui berdasarkan pantauan Radar Lampung kerusakan terlihat di kantor baru Gubernur yang nilainya mencapai Rp109 miliar. Yakni dianggarkan pada 2013 Rp71,92 miliar dan di 2014 Rp38,56 miliar. Saat ini proses pembangunan tengah dikebut penyelesaiannya oleh PT Ratu Citra Bahari, pemasangan genteng, jendela, pintu dan finishing beberapa bagian tengah dilakukan.

Namun meski kantor ini bernilai ratusan miliar, plafon kantor terlihat sudah rusak. Terdapat bagian yang patah dan hampir terbelah. Hal serupa juga terlihat di bagian luar gedung. Triplek yang digunakan tampak rapuh. Meski demikian, saat Radar Lampung menyambangi tempat ini kemarin terdapat kiriman 6 unit standing  AC dan 13 unit AC.

Pembangunan lainnya yang terlihat terhenti adalah pembangunan masjid agung. Untuk proyek ini dikerjakan PT Krakatau Mandiri Makmur dengan anggaran Rp4,985 miliar.  Bangunan itu telah terlihat selesai dibangun mejadi dua lantai, rangka atap baja telah terpasang. Lalu terlihat tumpukan material di dalam bangunan. Aktivitas pekerja sudah tak terlihat lagi di sini.

Lalu untuk pembangunan Gedung DPRD, dengan nilai Rp13,25 miliar dikerjakan oleh PT Harapan Jejama. Untuk bangunan ini baru rangka-rangka bangunan yang telah selesai. Terlihat beberapa pekerja yang tengah memasang atap. (red/c1/ary)

 

Ramai-Ramai Lapor LBH

Posted: 20 Nov 2014 11:29 PM PST

BANDARLAMPUNG – Sengketa PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga berlanjut. Kali ini giliran puluhan warga Kampung Tempel, Kelurahan Sawahbrebes, Tanjungkarang Timur, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung kemarin.

Sedikitnya 60 warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Sawahbrebes meminta perlindungan hukum. Warga meyakini dalam waktu dekat PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang melakukan penertiban di lahan yang mereka tempati.

Warga juga menyerahkan surat kuasa kepada LBH Bandarlampung. Surat itu isinya meminta bantuan LBH memperjuangkan tuntutan warga. Menurut Ketua FKM Robert Gultom, surat kuasa itu mewakili 139 kepala keluarga yang merasa terintimidasi rencana penertiban oleh PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang.

    ''Untuk keseluruhannya ada 139 KK (kepala keluarga). Namun, yang bisa hadir 60-70 warga," tandasnya di kantor LBH.

Menurut Robert, pihaknya juga datang ke LBH untuk menjelaskan sejarah Kampung Tempel. Ia sangat berharap LBH Bandarlampung mau mendampingi warga. ''Karena kami menilai tanah yang kami duduki itu status quo," katanya.

Hendro Sutiyono, warga Kampung Tempel lainnya, bahkan berharap mendapat sertifikat tanah. Selain itu, ia juga meminta agar ada pembatalan surat perjanjian tertanggal 13 Juni 2014. Surat perjanjian antara PT KAI dan warga Kampung Tempel itu memuat 24 pasal. Menurutnya, pasal-pasal tersebut sangat memberatkan warga.

''PT KAI sudah lama menyodorkan surat perjanjian sewa-menyewa kepada kami. Tetapi ada warga yang bayar, ada juga yang tidak mau, karena memang dalam perjanjian sewa-menyewa itu memberatkan kami," katanya.

Ketua LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi menyatakan siap mendampingi warga. ''Bukan hanya mendampingi, hal ini harus ada kepastian hukum dan  kenyamanan untuk masyarakat yang berada di lokasi sengketa," tegas dia.

Karenanya, LBH Bandarlampung menunjuk anggotanya Candra Muliawan untuk mendampingi warga. Candra sendiri meminta warga segera mengumpulkan data-data kelengkapan guna menghadapi proses hukum. ''Secara prinsip, masalah ini kita respons dengan baik. Karena isunya hampir seluruh Indonesia, yaitu PT KAI melakukan penggusuran di setiap daerah," kata dia.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Muhaimin mengatakan, pihaknya juga tengah menjadwalkan pertemuan dengan warga Sawahbrebes. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai sosialisasi rencana penertiban oleh PT KAI. ''Nanti kita undang warga, RT, pamong, camat, dan pihak kepolisian setempat untuk menyosialisasikan penertiban yang akan kita lakukan," katanya.

Muhaimin juga menilai langkah warga minta perlindungan ke LBH adalah langkah yang wajar. Karenanya, PT KAI tak melarang warga untuk mengadu ke LBH.

Beberapa waktu lalu Heru Kuswanto, Vice President PT. KAI Sudivre III.2 Tanjung Karang berkilah pihaknya saat ini tidak melakukan penertiban secara fisik.  Akan tetapi, hanya melakukan pendataan aset saja sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan nomor 8-11/MK.16/1994 tanggal 24 januari 1995 tentang penata usahaan dan pengamanan tanah-tanah milik perumka yang tengah diuraikan dalam Grondkart.

"Ini yang salah persepsi dari masyarakat, untuk kasus di kampung sawah brebes, sampai saat ini kami belum ada rencana untuk penggunaan lahan. Akan tetapi, cuma melakukan maping saja karena kita menyesuaikan dengan Grondkart. Semuanya kan tertuang disitu," terangnya.

Ia mengatakan hal ini juga dilakukan sesuai dengan perubahan AD ART PT KAI pada tahun 2012 lalu yang salah satu isinya menyatakan, bisnis PT KAI bukan hanya di bidang angkutan saja, akan tetapi masalah pengoptimalan lahan. (cw12/p2/c1/wdi)

 

612 PNS Raih Penghargaan

Posted: 20 Nov 2014 11:29 PM PST

BANDARLAMPUNG – Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung diganjar penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan itu diberikan langsung Wali Kota Herman H.N. kemarin. Total 612 PNS berhak menerima penghargaan bergengsi tersebut. Kategori penghargaan itu terbagi atas masa bakti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

    Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pengabdian 30 tahun diberikan kepada 297 PNS. Sementara, 243 PNS mendapat penghargaan yang sama untuk masa pengabdian 20 tahun. Sisanya diganjar Satya Lencana Karya Satya pengabdian 10 tahun.

    Sejumlah pejabat pemkot juga masuk daftar penerima penghargaan. Di antaranya Asisten III Bidang Kesra Saat Asnawi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah M. Umar, Kepala Dinas Tata Kota Effendi Yunus, serta Camat Tanjungkarang Pusat Maryamah.

    Wali Kota Herman H.N. berharap para PNS pemkot dapat maksimal melayani warga kota. Selain itu juga tak gentar akan kritik. Sebab, menurutnya, kritik adalah risiko yang memang harus ditanggung.

    Eks Kadispenda Lampung ini juga berharap tahun depan penerima penghargaan lebih banyak lagi. ''Ya tentunya kinerja harus ditingkatkan biar lebih lancar pelayanan ke rakyat Bandarlampung," pungkasnya. (cw12/p2/c1/wdi)

 

Dewan Warning Dishub

Posted: 20 Nov 2014 11:28 PM PST

BANDARLAMPUNG – Polemik parkir dobel dan liar mendapat sorotan kalangan DPRD Bandarlampung. Anggota DPRD menilai UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) wajib memberi sanksi keras kepada oknumnya yang membandel. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Muchlas E. Bastari kemarin. Ia menyatakan, anggota Dishub dan para juru parkir tidak boleh menerima apa pun dari pengunjung. Dan juga tak boleh mengubah tarif parkir sembarangan.

''Jika parkir melewati batas ketentuan dan tidak melalui prosedur parkir yang benar, sudah melewati batas yang diatur oleh undang-undang daerah. Itu menyalahi aturan. Apalagi jika jam kelipatan tidak digunakan dan masih menggunakan pungutan di dalam parkir," kata dia.

Karenanya, dia meminta Wali Kota Herman H.N. menginstruksikan Dishub untuk melarang pembulatan tiket parkir. Yakni dari Rp1.500 menjadi Rp2 ribu.

''Makanya prosedur parkir itu harus dijalankan dan ditegakkan. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Masyarakat mencari keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Jangan dibuat yang tidak semestinya," tutur dia.

Terpisah, Wali Kota Herman H.N merespons hal tersebut. Dia langsung menginstruksikan jajaran pimpinan Dishub untuk mengawasi persoalan parkir kota. ''Kita awasi terus persoalan ini," katanya.

Herman juga meminta agar petugas Dishub tidak mengambil parkir dobel dan memakai prosedur parkir yang benar. ''Kita perbaiki mana yang rusak. Pelayanan ke masyarakat perlu ditingkatkan. Lebih baik, lebih cepat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Sementara berdasarkan pantauan Radar Lampung di Jl. Pemuda, Tanjungkarang Pusat, kemarin, karcis parkir tidak diganti. Radar menerima karcis sesuai dengan yang tertera, yakni Rp1.500. Namun saat hendak parkir, Radar masih menemukan adanya orang memakai kaus hitam bertulis Dishub mengatur parkir. ''Seikhlasnya saja Mas," kata dia saat Radar menanyakan tarif jasa parkir olehnya.

Tak sampai satu jam, Radar keluar dari Jl Pemuda. Saat tiba di pintu pemeriksaan, karcis parkir Radar diminta petugas. Dan, petugas tidak menarik pembayaran karena parkir belum sampai satu jam.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Radar Lampung, ada petugas Dishub yang memberikan karcis parkir dan meminta Rp2 ribu. Namun, tulisan angka dua telah dicoret dengan pena dari tarif awal Rp1.000.

Karcis parkir resmi tersebut dikeluarkan langsung oleh Dishub Bandarlampung via UPTD Perparkiran. Padahal hingga saat ini berdasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011, parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp1.000 untuk sekali parkir. (cw12/p2/c1/wdi)

 

Genjot Target Penerimaan

Posted: 20 Nov 2014 11:26 PM PST

BANDARLAMPUNG - Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. angkat bicara soal jebloknya penyerapan anggaran. Dia menyatakan fokus pemkot memang ada pada target penerimaan. Bukan pada target pengeluaran. ''Target saya penerimaan, bukan pengeluaran. Mudah-mudahan terpenuhi target 100 persen. Kita kejar terus biar sampai," tandasnya kemarin.

Menurut dia, pembangunan di kota terlihat pesat. Karenanya, ia menilai program-program prorakyat yang digulirkan berjalan baik. ''Yang belum melapor kan hanya sekitar 20 persen. Lagi dalam pengerjaan. Lihat saja pembangunan yang masih berlangsung," katanya.

Dia mengaku telah menginstruksikan setiap satker untuk melakukan penagihan dan imbauan kepada rekanan terkait penerimaan dan pengeluaran. Sehingga akhir tahun, di batas yang telah ditentukan, semua bisa diselesaikan.

''Mereka sudah tahu aturan mainnya. Tanggal 19 Desember sudah kelar semua pelaporannya. Dan sisa hari di akhir Desember untuk mengurusi pembiayaan yang belum dibayarkan," pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung dr. Amran mengatakan, saat ini pihaknya sudah memproses surat pertanggungjawaban (SPJ). "Jadi secara fisik sudah selesai tetapi pelaporannya sedang dalam proses di BPKAD mengantri untuk diperikasa dan diselesaikan keuangannya," kata dia diruang kerjanya kemarin (20/11).

Diskes bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Pendidikan (Disdik) merupakan tiga satuan kerja yang belum melaporkan hasil penyerapan.

Sebelumnya, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung M. Nur Ramdhan mengakui adanya serapan rendah pemkot. Tetapi, ia berkilah penyerapan 52,03 persen itu hanya penyerapan anggaran belanja.

Sedangkan untuk total penyerapan sesuai struktur APBD yang mencakup sektor pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan, dan pengeluaran sudah mencapai 75 persen ke atas.

''Kita total saja 54 satker ditambah 30 puskesmas. Jadi total 84 satker dan total APBD Rp1,9 triliun, dan saat ini baru terserap Rp1,1 triliun, sehingga masih Rp800 miliar yang belum kami terima laporannya," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Bandarlampung Aryawan mengatakan, realisasi peyerapan bisa dilihat di lapangan..

''Kalau saya nilai hanya proses administrasi keuangannya yang lambat. Karena banyak satker yang enggan memberikan laporan penyerapan anggarannya secara rutin,'' aku Aryawan.

Karenanya secara administratif, meski realisasi fisik sudah 100 persen, belum tercatat dalam data penyerapan anggaran.

''Nah kalau belum direalisasikan pencairan keuangannya, ya belum tercatat dalam penyerapan anggaran. Ini  juga yang sering jadi kelemahan di pencatatan penyerapan anggaran,'' jelasnya.

Untuk itu,  lanjut dia, tahun mendatang dioptimalkan sistem elektronik monitoring evaluasi (e-monev). Karena dengan sistem pelaporan terintegrasi secara online tersebut, mempermudah satuan kerja melaporkan realisasi keuangannya. (cw12/p2/c1/wdi)