Senin, 05 Januari 2015

Selesaikan Pasar Tugu!

Selesaikan Pasar Tugu!


Selesaikan Pasar Tugu!

Posted: 04 Jan 2015 10:56 PM PST

Wali Kota Anggap Musibah
BANDARLAMPUNG – Ambruknya ratusan lapak tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Tugu pada Jumat (2/1) direspons Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. Dia mengatakan, peristiwa yang terjadi di salah satu pasar tradisional Bandarlampung itu merupakan musibah. Karenanya, ia memastikan membantu proses perbaikan lapak TPS tersebut.

''Ini kan tidak ada dalam APBD, jadi harus bagaimana? Tetapi dalam waktu dekat, saya sudah sampaikan tidak mau tahu sama Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) harus diperbaiki!" ujarnya kemarin (4/1).

Dengan demikian, imbuh dia, pedagang dapat tenteram, nyaman, dan aman dalam berdagang. ''Sebenarnya, saya kasihan sama pedagang di sana. Sudah bayar ini-itu, tetapi renovasi pasarnya belum kelar juga. Makanya kalau ada pemborong yang ingin meneruskan pembangunan, asalkan komitmen, silakan!" tandasnya.

Sementara pasca ambruknya 200 lapak TPS Pasar Tugu, para pedagang di pasar ini berharap renovasi pasar segera diselesaikan.

Terlebih, pedagang memperbaiki sendiri lapaknya dengan peralatan dan bahan seadanya. Anda (25), salah satu pedagang ikan di Pasar Tugu mengatakan, dirinya dan pedagang lainnya menggunakan puing-puing lapak yang ambruk untuk kembali didirikan.

"Nggak ada perwakilan pengembang menemui kami, dan ambruknya ini memang karena kondisi lapak di TPS yang memprihatinkan. Hanya menggunakan kayu sebagai penyangga dan seng sebagai atapnya," kata dia.

Karena itu, ia berharap pembangunan Pasar Tugu segera dirampungkan agar pedagang kembali tenang berjualan dan tidak merasa was-was ke depannya.

"Selain lebih aman, di dalam juga lebih ramai. Saya dan pedagang lainnya ingin segera pindah ke dalam. Jadi segera selesaikan Pasar Tugu!" ketusnya.

Senada, Syarif (45) pedagang ikan lainnya juga menyatakan pembangunan lapak dilakukan dengan biaya pedagang tanpa ada bantuan dari siapaun, terlebih PT Prabu Artha selaku pengembang yang seharusnya bertanggung jawab untuk kembali mendirikan lapak di TPS tersebut.

"Nggak ada bantuan, kami bangun sendiri. Ini mengumpulkan sisa-sisa rubuhan saja untuk dipasang lagi," tandasnya.

Sementara, Nasri (27), pedagang ikan lainnya mengaku ditemui anak buah Direktur PT Prabu Artha Ferry Soelistyo alias Alay. Ia diminta untuk mengambil sisa-sisa material pembangunan yang ada di gedung yang pembangunannya masih mangkrak.

"Ya. Ada anak buahnya, bukan Alay yang ke sini. Ini diambil dari belakang mas," singkatnya.

Sementara meskipun pedagang menyatakan tidak ada bantuan dari pengembang, Alay saat dikonfirmasi mengaku sudah membantu pedagang mendirikan lapak di TPS.

"Sore (kemarin) ini sudah saya bantu dan progress pembangunanya mencapai 85 persen. Saya mau selesai kan hari ini (kemarin) juga, sampai malam-malam lah, tahunya saya beres, karena saya sudah turunkan anak buah dan material berupa seng dan kayu," klaimnya. (cw12/p5/c1/whk)

Harga Gabah Lebih Tinggi dari Pemerintah

Posted: 04 Jan 2015 10:56 PM PST

BANDARLAMPUNG - Hingga akhir Desember 2014, harga gabah kering giling (GKG) di Lampung masih lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp3.300 per kilogramnya. Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp5.500 per kg terdapat di Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Sedangkan terendah Rp5 ribu per kg di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.

    Sementara di tingkat penggilingan, harga gabah tertinggi mencapai Rp5.550 per kg di Kecamatan Ambarawa. Terendah juga di Purbolinggo.  Hal ini juga masih di atas HPP, yakni Rp4.150 per kilogramnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Adi Wiriana memaparkan, berdasarkan observasi yang dilakukan di empat kabupaten, yakni Lamtim, Lamsel, Pringsewu, dan Lamteng, memang tidak ditemukan gabah dengan kelompok kualitas rendah.

    Namun, tingginya harga ini disebabkan gabah di tingkat petani maupun penggilingan naik di bulan Desember.

    Dipaparkan dia, peningkatan rata-rata GKG di tingkat petani sebesar 9,69 persen dari Rp4.730, per kg menjadi Rp5.188,24 per kg. Kemudian di tingkat penggilingan naik 9,65 persen yakni dari Rp4.805 per kg menjadi Rp5.268,53 per kilogramnya.

    Berdasarkan hasil Obsevasi yang dilakukan di bulan Oktober hingga Desember untuk harga GKG ada di angka Rp4700, Rp4730, dan Rp5.188. Kemudian untuk di tingkat penggilingan, periode Oktober hingga Desember yakni Rp4769,09, Rp4.805, dan Rp5.268.

    "Kenaikan ini disebabkan oleh berlalunya musim panen raya. nah berdasarkan hasil Observasi kita di sejumlah Kecamatan di empat Kabupaten Kota maka terjadi peningkatan 9,69 untuk Gabah Kering Giling sementara di tingkat penggilingan sebesar 9,64 persen. Khusus untuk bulan Desember ini, kenaikan di GKG terjadi selisih sebesar Rp458, 24 sementara di tingkat penggilingan selisihnya Rp463,53," kata dia.

    Menanggapi hal ini, Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Farizal mengatakan, mengenai adanya kenaikan ini, sudah menjadi tren jika pasca panen raya.   "Dijelaskan kan dikarenakan Pasca Panen raya habis. Nah, ini sudah menjadi tren. Nantinya, jika mendekati bahkan bisa menurun," kata dia.

    Namun demikian Pemprov tetap mengontrol kenaikan ini apabila lebih dari yang diperkirakan. Pasalnya, hal ini berakibat Domino terhadap kesejahteraan pangan.   "Untuk itu, bberapa satuan kerja terkait, akan tetap untuk melakukan tindakan seperti  jika mengenai harga OP (Operasi Pasar) akan dilakukan seperti Bulog hingga saat ini masing mengadakan OPK (Operasi Pasar Khusus)," kata dia.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lampung, Lana Rekyanti mengatakan jika suatu komoditti pertanian itu merangkak naik, dia malah menyambut baik dikarenakan hal tersebut malah bisa mensejahtrakan Petani.  "Kalau dibayar murah, justru kan malah menyengsarakan petani," kata dia. (abd/c1/adi)

Kasubbag Umum RSUDAM Disanggah

Posted: 04 Jan 2015 10:55 PM PST

Penyebab Banjir Bukan karena Drainase  
BANDARLAMPUNG - Pernyataan Kasubbag Umum RSUDAM (Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek) Linovsky Adam yang menyebutkan banjir yang melanda rumah sakitnya pada Sabtu (3/1) lalu disebabkan sampah rumah tangga dari pemukiman warga yang ada di belakang RS, memantik reaksi. Tak hanya dari eksternal, tetapi juga dari internal RSUDAM.

    Lurah Penengahanraya James Saputra Jaya menyangkal keras pernyataan itu. Ia menegaskan, bagian belakang RSUDAM merupakan tembok berpagar setinggi kurang lebih 4 meter. Di belakang tembok tersebut memang tidak ada saluran pembuangan air warga yang melalui atau mengarah ke RSUDAM.

    Lalu, saluran air warga menuju siring atau drainase yang ada di depan Jalan Sam Ratulangi. Sampah warga sudah langsung diarahkan pembuangannya ke Jalan Sam Ratulangi untuk diangkut petugas sokli. Atau warga langsung membuangnya ke tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sam Ratulangi yang berjarak 600 meter dari pemukiman warga. ''Sangat tidak relevan dan masuk akal jika banjir RSUDAM  ulah dari sampah warga yang menghambat lajunya air," tegas James dalam rilisnya kemarin (4/1).

    Dari internal RSUDAM, pihak manajemen masih belum dapat memastikan penyebab banjir yang terjadi sekitar 15.30 – 16.30  itu kemarin diduga karena drainase rumah sakit tersebut buruk. Hal ini dibantah oleh Kabag Umum RSUDAM Tommy Efra H.S. Ia justru menduga penyebab banjir setinggi 5 cm akibat curah hujan tinggi sehingga pipa penampung tak sanggup menahan datangnya air hujan.

    Tetapi, dirinya memastikan bahwa banjir (3/1) lalu bukan termasuk banjir besar karena RSUDAM pernah mengalami banjir hebat hingga memakan badan jalan sekitar 4-5 tahun lalu. " 4-5 tahun lalu, RSUDAM memang pernah banjir hebat, itu karena luapan air sungai dibelakang RSUDAM sekaligus drainase yang buruk, tapi saat ini RS sudah memperbaikinya, malah sudah ada pipa penampung," ujarnya. Ia juga berjanji akan menunjukkan besok (hari ini ,red) lokasi drainase maupun pipa air tersebut.

    Pantauan Radar Lampung kemarin  terlihat tidak terjadi genenagan air pada lantai, meskipun pagi sekitar 08.00 – 09.00 hujan tidak menimbulkan banjir hebat seperti yang terjadi hari sabtu (3/1) lalu. Bahkan sekitar 15.00 – 16.00 Radar Lampung mencoba mengelilingi RSUDAM tidak terlihat genangan air di lantai sepanjang selasar maupun Vip. Meskipun, lantai rumah sakit masih terlihat kotor karena bekas genangan air bercampur tanah. (rls/gie/p2/c1/adi)

Inspektorat Pastikan Sanksi PNS Indisipliner

Posted: 04 Jan 2015 09:52 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pihak inspektorat memberi perhatian serius terhadap kedisiplinan PNS di lingkungan Pemprov Lampung. Inspektorat  memastikan benar-benar menindak PNS yang melanggar aturan. Inspektur Lampung Rifki Wirawan mengatakan, sanksi itu tentunya mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Menurutnya, apabila PNS melanggar ketentuan-ketentuan mengenai kedisiplinan, maka bisa di non-job-kan. Bahkan bisa diberhentikan secara tidak hormat.

    ''Tentu ada mekanismenya, dengan arahan dari kepala satuan kerjanya masing-masing atau teguran lisan, teguran tertulis. Apabila pelanggaran kedisiplinannya berat, maka yang bersangkutan juga bisa diancam penundaan jabatan, non-job, bahkan diberhentikan dengan cara tidak hormat," kata dia.

    Terkait tunjangan kinerja (tukin) PNS yang menitikberatkan pada absensi, tetapi dianggap tidak efektif karena hari pertama kerja di tahun 2015 lalu masih saja ada PNS yang mangkir dari tugasnya, Rifki menegaskan tentu hal tersebut juga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima.

    ''Jadi begini, itu kan maksud Pak Gubernur untuk memotivasi PNS. Agar meningkatkan gairah kerja. Dan tentunya tidak hanya reward yang diberikan, tetapi juga punishment. Contohnya yang paling mendasar, apabila tidak disiplin, tentu saja tunjangan mereka terpotong," bebernya.

    Ditanya mengenai kedepannya bagaiamana untuk mengantisipasi PNS yang bolos mangkir dan sebagainya meskipun dalam jam kerja dia mengatakan sebenarnya untuk fungsi di setiap satuan kerja itu ada di satker masing-masing.

    Untuk itu, dia menghimbau kepada satuan kerja untuk lebih menegasakan dan menerapkan disiplin kepada pegawainya. Apabila tidak, berdasarkan Gubernur Lampung nantinya juga akan berpengaruh kepada kepala Satker yang ada.

    "Saya himbau kepada Kepala Satker dilingkungan Pemprov untuk menerapkan disiplin tersebut ini merujuk kepada peintah pak Gubernur ya, jika memang melanggar ya konsekuensinya harus jelas," terang dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD  Lampung Patimura mengatakan jika memang sudah ada tunjangan kinerja, harusnya Pegawai negeri Sipil ini melakukan Tupoksinya dengan baik. Apabila tidak, harusnya pimpinan di sebuah instansinya bisa memberikan punishment yang sesuai.

    "Artinya seperti ini, jangan sampai asumsi masyarakat hal ini hanya dalam penghabisan uang Negara saja. tidak ada tunjangan kinerja pun sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai harus tetep menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan," kata dia.

    Ditambahkan dia, harusnya juga Inspektorat juga melakukan action sebagai fungsi pengawasan internal terhadap Pemerintahan Provinsi.

    "Inspektorat juga harus tegas, awasi betul, kesannya, jangans ampai Negara ini sudah mengeleuarkan uang yang banyak kan tetapi tidak mendapatkan hal sepadan dengan kinerja PNS yang malas-malasan," kata dia.

    Diketabui, hari pertama masuk kerja tahun 2015 pada Jumat (2/1), tingkat kehadiran PNS di jajaran Pemprov Lampung belum seratus persen.  Masih banyak kursi kosong lantaran banyak PNS yang mangkir setelah libur tahun baru.

    Meskipun demikian Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Chrisna Putra mengatakan, memang hari pertama kerja pada 2015 kemarin, Sekprov Arinal Djunaidi sedang dinas luar.

    "Kalau pak Sekprov memang ada dinas luar. Nah, kalau untuk kehadiran PNS ini saya kira lebih dari 50 persenan. Ramai kok hari ini sudah cukup baik lah," akunya. (abd/c1/adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar