Senin, 02 November 2015

UMK Bandarlampung Rp1.963.272

UMK Bandarlampung Rp1.963.272


UMK Bandarlampung Rp1.963.272

Posted: 02 Nov 2015 12:50 AM PST

BANDARLAMPUNG – Setelah melewati pembahasan panjang, upah minimun Kota (UMK) Bandarlampung 2016 akhirnya ditetapkan sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), yakni Rp1.963.272. Dengan penetapan itu, berarti UMK Bandarlampung mengalami peningkatan sebesar Rp313.772. Sebab, UMK 2015 ditetapkan Rp1.649.500.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bandarlampung Saad Asnawi mengatakan, keputusan itu telah ditetapkan dalam rapat dewan pengupahan kota pada Kamis (29/10).

''UMK-nya sama dengan KHL. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sebisa mungkin UMK sama dengan KHL, dan tahun ini kami mengupayakannya," jelas dia.

    Hanya, hasil tersebut memang belum disampaikan kepada gubernur. Sebab, hasil keputusan itu harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Pj. Wali Kota Bandarlampung Sulpakar.

    ''Besok (hari ini, Red) rencananya dilaporkan ke Pak Wali. Mungkin sekitar dua atau tiga hari setelahnya baru kami akan ajukan ke Pak Gubernur," katanya.

    Keputusan tersebut nampaknya sesuai dengan keinginan para buruh. Sebab mereka menginginkan jika nilai UMK sama dengan KHL.

    Terpisah, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)1992 Deny Suryawan mengaku belum menandatangani hasil keputusan tersebut. Namun, ia menyatakan setuju keputusan itu jika memang UMK benar setara dengan KHL.

    Dia menjelaskan, meskipun telah ditetapkan, bukan berarti hal itu sudah pasti berlaku. Sebab pengajuan itu harus disetujui Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

    "Itu kan kalau Pak Gub setuju, baru bisa berlaku. Masih panjang perjalanannya untuk pengesahannya itu," ujarnya.

    Namun Deny jelas berharap jika usulan akan dikabulkan. Mengingat selama ini upaya mereka adalah memang untuk membuat para buruh sejahtera. "Karenanya kami akan mengawal pengajuan itu sampai ke Pak Gubernur," pungkasnnya.(yay/p1/c1/whk)

Korsel Bantu Lampung Rp1 T

Posted: 02 Nov 2015 12:46 AM PST

Dana Pinjaman untuk Pembangunan Infrastruktur
BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mencari cara menangani darurat infrastruktur. Yakni mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Hasilnya, pusat membuka peluang Lampung mendapat dana pinjaman dari Korea Selatan (Korsel).

    Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Arinal Djunaidi. Kepada Radar Lampung, Arinal mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah merespons usulan pemprov.

    ''Pemprov mengajukan usulan ke pusat dalam rangka membangun infrastruktur. Kita harapkan pemerintah bisa memberikan kucuran lewat loan. Yakni loan dari pemerintah Korsel. Nah, sekarang pemprov sudah dapat respons dari Bappenas," katanya.

    Nilai pinjaman itu, lanjut Arinal, besarnya relatif. Tetapi, dia memastikan tak kurang dari Rp1 triliun.

    Dari pinjaman itu nantinya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan provinsi. "Kenapa kita minta ? Karena kan kita darurat infrastruktur. Nilainya relatif. Tak kurang dari Rp1 triliun. Ruas jalan sedang kita usulkan," kata Eks Asisten Bidang Ekbang Setprov Lampung ini.

    Menurut Arinal, direncanakan uang tersebut bisa untuk membangun 10 hingga 11 jalan provinsi yang fungsinya hampir sama dengan jalan negara.

    "Oleh karena itu kita tak lagi kesulitan karena pinjaman kita bukan dari APBD. Tapi pemerintah pusat punya pinjaman ke negara donor. Dan pusat mengalokasikannya ke Pemprov," katanya.

    Lantas, jika disepakati, kapankah pinjaman itu bisa digunakan ? Arinal menjawab dalam kurun 2016 mendatang.

    Sugiharto Parikesit, salah satu konsultan yang berperan menggolkan usulan tersebut menyatakan, pinjaman yang nantinya diperoleh Lampung bentuknya berupa pinjaman lunak (soft loan). "Khusus untuk soft loan ini memang hanya ada tiga provinsi saja yang mengajukan ke Bappenas," tuturnya.

    Tiga provinsi itu yakni Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Lampung sendiri. Karena membidik pinjaman luar negeri, konsekwensinya, usulan pinjaman itu harus masuk dalam skema bluebook Bappenas. Sugiharto memastikan, Lampung sudah masuk dalam Bluebook dimaksud.

    "Kita sudah lakukan komunikasi dengan negara pendonor yang diwakili oleh Bank Korea. Dan mereka terbuka. Doakan saja prosesnya nanti bisa berjalan lancar," pungkasnya. (wdi/c1/ary)

 

Ini Proyek Jalan yang Hampir Rampung

Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri terus meningkatkan target pembangunan jalan provinsi hingga akhir tahun 2019.

''Pembangunan infrastuktur khususnya jalan saat ini didasari dengan memperhatikan aspek pertumbuhan wilayah, ekonomi, dan pengembangan wilayah itu sendiri," terang Karo Humas dan Protokol Bayana melalui Kabag Humas Heriyansyah.

Heri –sapaan akrabnya– menambahkan, dari data Dinas Bina Marga  Lampung, terdapat tiga kriteria hasil analisis ruas jalan menurut fungsinya. Di antaranya jalan kolektor primer-2 (JKP-2) yakni jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota.

Selain itu, JKP-3 yakni jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi yakni jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan.

Heri menambahkan bahwa upaya tersebut sesuai dan sejalan dengan misi utama pemerintahan Ridho-Bakhtiar.  ''Yakni meningkatkan infrastruktur skala tinggi untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan social,'' tambahnya.

Masih menurut Heri meskipun mengalami starting yang terlambat akibat proses kontrak yang sempat mengalami beberapa kendala, proses penyelesian pekerjaan berlangsung lebih cepat dari perkiraan.

Beberapa pekerjaan sudah dilakukan provisional hand over (PHO) atau serah terima pekerjaan sementara.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi saat memimpin rapat Pembentukan Tim Penataan Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer di Provinsi Lampung, (30/10) lalu di Ruang Rapat Kantor Dinas Bina Marga Lampung mengatakan sudah ada tim untuk  penataan ruas jalan.

Tugasnya nanti mengkaji, mengoordinasikan kabupaten/kota serta merumuskan bahan kebijakan penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer di Provinsi Lampung.

''Produk dari hasil kerja Tim ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi atas rancangan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan ruas jalan menurut fungsinya sebagai jalan kolektor,'' jelasnya.

Lebih lanjut Arinal, menambahkan sebelum dilakukan proses penetapan, nantinya terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan konsilidasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Dengan adanya koordinasi ini juga dapat memudahkan tim dalam melakukan proses kerja. Sehingga nantinya jalan yang direkomendasikan benar-benar jalan yang membutuhkan prioritas dalam pembangunannya", tambahnya. (gie/rls/c1/ary)

Proyek yang Hampir Selesai
1.    Pembangunan Jalan Ruas Jatimulyo – Kibang
2.    Pembangunan Jalan Ruas Sp. Unit VIII – Gedong Aji Lama
3.    Pembangunan Jalan Ruas Negara Ratu – Sp. Tujok (Bunga Mayang)
4.    Pembangunan Jalan Ruas Nyampir – Pugung Raharjo
5.    Pembangunan Jalan Ruas Pagar Dewa – Bts. Way Kanan
6.    Pembangunan Jalan Ruas Blambangan Umpu – Pakuan Ratu
7.    Pembangunan Jalan Ruas Pringsewu – Pardasuka
8.    Pembangunan Jalan menuju pusat kenservasi gajah (GPKS) Way Kambas
9.    Pembangunan Jalan Ruas Dharma Agung – Seputih Surabaya
10.    Pembangunan Jalan Ruas Gatot Subroto kota Metro
11.    Pembangunan Jalan Raya 38 Batanghari Kota Metro
12.    Pembangunan Jalan Ki Hajar Dewantara Kota Metro
13.    Pembangunan Jalan di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN)
14.    Pembangunan Box Culvert Way Suhai II Kab. Tulang Bawang
15.    Pembangunan Box Culvert Way Tataian II di Kab. Lampung Tengah
16.    Pembangunan Jembatan Way Tataian tahap 2 di Kab. Lampung Tengah
17.    Pembangunan Jembatan Way Zai tahap 2 di Kab. Lampung Timur
18.    Pembangunan Jalan Imam Bonjol Kota Metro
19.    Pembangunan Jalan Ruas Kalirejo – Tulung Jukung
20.    Pembangunan Jalan Ruas Waringin Sari Barat – Sp. Adi Luwih
21.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Sukadana – Nyampir
22.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Metro – Tanjung Kari
23.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Padang Ratu – Aji Kagungan
24.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Gunung Sugih – Padang Ratu
25.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Kalirejo – Padang Ratu
26.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Bandung Baru - Kalirejo
27.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Napal – Putih Doh
28.    Rehabilitasi/Pemel. Jembatan Ruas Jalan Kalianda-Kunyir-Gayam
29.    Rehabilitasi/Pemel. Jembatan Ruas Jalan Sp. Kuripan – Putih Doh
30.    Rehabilitasi/Pemel. Jembatan Ruas Jalan Sp. Mesuji B - Wiralaga

Pekerjaan Fisik Jalan dan Jembatan yang Sudah Hampir Selesai 100%:
1.    Pembangunan Jalan Ruas Bandar Jaya - Mandala
2.    Pembangunan Jalan Ruas Gunung Sugih – Padang Ratu
3.    Pembangunan Jalan Ruas Raman Utara -  Persil II
4.    Pembangunan Jalan Ruas Sp. Empat – Blambangan Umpu
5.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Bts. Lampung Timur – Gedong Dalem
6.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Kalianda-Kunyir-Gayam
7.    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Bandar Jaya – Mandala
8.    Rehabilitasi/Pemel. Jembatan Way Galih di Kab. Lampung Selatan

Pengerjaan Fly Over Kimaja Molor hingga Desember

Posted: 02 Nov 2015 12:38 AM PST

BANDARLAMPUNG – Pengerjaan fly over Jl. Kimaja–Ratu Dibalau yang semula dijadwalkan rampung bulan ini, sepertinya belum dapat direalisasikan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Tirta kepada Radar Lampung kemarin (1/11). Berdasarkan perkiraannya, pengerjaan kemungkinan selesai pada Desember.

    ''Memang sepertinya tidak dapat selesai pada November. Tetapi jika melihat kontrak, penyelesaian di Desember," katanya.

    Tirta mengatakan, molornya pengerjaan itu dikarenakan sejak awal telah terdapat masalah saat pembebasan lahan dengan warga. Sehingga waktu pengerjaan juga diundur dari waktu semula.

    "Tapi jika saya lihat sekarang, pengerjaan kan sudah hampir 70 persen. Jadi kami tetap optimis dapat menyelesaikannya tepat waktu," ujar mantan tenaga ahli bidang perkotaan Pemkot Bandarlampung ini.

    Ditambah lagi saat teknis pemasangan beton juga cukup memakan waktu. Sebab untuk beton tidak dapat langsung dipasang sesaat setelah pengecoran. Melainkan harus menunggu waktu 21 hari.

    "Kalau sudah begitu kan pasti akan membutuhkan waktu," katanya.

Kepala Bidang Bina Marga Azwar mengungkapkan tahap pengerjaan sudah sampai pada pemasangan loncer antara Jl. Ki Maja dan Jl. Ratu Dibalau. "Selain itu juga masih dipasang wing wall. Diupayakan selesai Desember karena terkendala teknis ganti rugi dan saat penggalian terkena batu keras," ungkapnya.

    Diketahui, pengembang telah menambah pekerja sebanyak 80 untuk dapat mempercepat pengerjaan fly over tersebut. Kepala pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau mengatakan setelah pemasangan tiang pancang, selanjutnya akan dipasang girder.

    "Nantinya total akan ada enam bentangan di sepanjang fly over itu. Masing-masing bentangan terdapat enam girder, jadi totalnya ada 36 girder," jelasnya.

    Selain itu di kanan kiri fly over itu juga akan dirampungkan pelebaran jalan sepanjang tiga meter. Supaya kendaraan beroda empat juga dapat melewatinya.

Setelah pembanguan fly over Jl. Kimaja - Jl. Ratu Dibalau, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembanguanan dua fly over lainnya. Yakni fly over Jl. Pangeran Antasari- Jl. Gajah Mada dan fly over Jl. Teuku Cik Ditiro.

    Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, anggaran untuk pembangunan kedua fly over itu memang dialokasikan pada APBD 2016. "Iya memang sudah dianggarkan, keduanya dialokasikan Rp 90 miliar," ungkapnya.

    Sayangnya menurut dia tidak ada perincian untuk masing-masing fly over tersebut. Karena tidak disebutkan dalam APBD 2016. (yay/p1/c1/whk)

JTTS, Dewan Ingatkan Amdal Lalin

Posted: 02 Nov 2015 12:37 AM PST

BANDARLAMPUNG - Kalangan DPRD Lampung angkat bicara soal perkembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di provinsi ini. Dalam penilaian dewan, prasarana jalan tol tetap harus disiapkan. Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, proyek jalan tol di Lampung agar dilengkapi analisis dampak lingkungan dan lalu lintas (amdal lalin). Menurutnya, hal tersebut penting mengingat pembangunan jalan tol menyangkut hajat hidup orang banyak.

    "Kita sudah menggelar hearing beberapa waktu lalu. Kesimpulannya kita meminta agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Proyek Jalan tol juga agar dilengkapi Amdal Lalin," tuturnya kepada Radar Lampung.

    Menurutnya, jalan tol yang dibangun juga ahrus memikirkan kesempatan warga sekitar untuk berusaha. Dan juga tak mengganggu kenyamanan serta keamanan warga sekitar.

    Tak hanya itu, dia juga me-warning agar subkontraktor yang nantinya ikut mengerjakan jalan tol bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak, lanjutnya, dari sisi rekam jejak subkontraktor tersebut tergolong baik.

    "Kita minta supaya rekanan kerja subkontraktor Waskita Karya merupakan subkontraktor yang bisa dipertanggungjawabkan track recordnya. Saat ini ada 8 subkontraktor. Termasuk diantaranya PT Waylunik dan Sorento," kata dia.

    Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Arinal Djunaidi menyatakan, pembangunan jalan tol tak bisa mengesampingkan masyarakat. Dia juga menyinggung soal tarik ulur ganti rugi di Lampung Tengah.

    "Kita tak bisa mengesampingkan masyarakat yang dalam pelaksanaannya bukan diganti untuk dia rugi. Tapi agar dia bisa berjalan walau lahannya diganti. Tak mematikan usaha tempat tinggal dan sebagainya," kata dia.

    Nah, untuk urusan penilaian harga ganti rugi itu,lanjutnya, sudah ada yang menangani. Termasuk didalamnya tim Appraisal.

    Tetapi, di sisi lain, Arinal juga meminta agar warga masyarakat jangan mudah diprovokasi. Sehingga, akhirnya negara dirugikan. "Nah saya cenderung melihat, kalau tak disosialiasikan dengan baik akan masuk kepentingan orang per orang," ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, JTTS juga terancam terhambat. Penyebabnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menahan alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) kepada 25 badan usaha milik negara (BUMN) dalam APBN 2016.

    Alokasi PMN diputuskan dikembalikan ke masing-masing komisi untuk dibahas lagi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2016.

    Terkait penahanan alokasi PMN ini, PT Hutama Karya (Persero) selaku perusahaan pelat merah yang bertugas membangun infrastruktur JTTS harus menghitung ulang pembiayaan 4 ruas JTTS.

    Menurut Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Ngurah Putera, perhitungan ulang dilakukan karena pembiayaan proyek tol yang secara finansial tidak laik tersebut seluruh perhitungannya memasukkan skema PMN.

    Dia menjelaskan, Hutama Karya ditugasi menggarap 4 proyek JTTS, yaitu Bakauheni-Terbanggibesar (Lampung), Palembang-Indralaya (Sumatera Selatan), Pekanbaru-Dumai (Riau), dan Medan-Binjai (Sumatera Utara).

    ''Karena JTTS skema pembiayaannya menggunakan PMN, maka saya harus berpikir lagi. Sebab, PMN tidak jadi turun," katanya. (wdi/c1/ary)

Prajurit Harus Merasa Prihatin

Posted: 02 Nov 2015 12:37 AM PST

ANGGOTA Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya korps Brigif-3 Marinir, harus turut merasakan keprihatinan terhadap lingkungan setempat. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh Komandan Brigif-3 Marinir Kolonel Werijon. Ini dibuktikan dengan langkah prajurit Brigif-3 Marinir yang mengikuti kegiatan sosial bedah desa pesisir dengan renovasi total SDN 4 dan masjid di Kecamatan Padangcermin, Pesawaran, Minggu (1/11). Sebelumnya, Brigif-3 Marinir menanam terumbu karang di sejumlah pantai.

"Kegiatan Bedah Desa Pesisir merupakan bentuk kepedulian TNI dengan rakyat, khususnya korps Brigif-3 Marinir. Prajurit juga harus turut merasakan keprihatinan terhadap lingkungan setempat," ujar Werijon, kemarin. Renovasi yang diikuti puluhan prajurit Brigif-3 Marinir ini mendapat sambutan dari masyarakat sekitar.

    Menurut Werijon, renovasi sekolah dan masjid dilakukan karena kondisi yang sudah tidak layak dan dapat membahayakan masyarakat. Sebab, sejumlah orang tua enggan menyekolahkan anaknya karena khawatir dengan kondisi sekolah itu.

"Ini menyebabkan orang tua harus menyekolahkan anaknya jauh dari dusun tempat tinggal mereka," pungkasnya. (dna/c1/ais)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar