Senin, 01 Februari 2016

Momen HPN Melawan Korupsi

Momen HPN Melawan Korupsi


Momen HPN Melawan Korupsi

Posted: 01 Feb 2016 05:04 AM PST

radarlampung.co.id - PWI Lampung mengajak Wartawan untuk menjadikan momen puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016, di Lombok Nusa Tenggara Barat, 1-9 Februari 2016, sebagai motor penggerak pencegahan terjadinya praktek korupsi di Indonesia.

"Saya menilai, sangat positif apabila momen HPN 2016, dengan motto wartawan untuk rakyat. wartawan dapat mendukung proses transparansi anggaran di daerah masing-masing guna mencegah terjadinya praktik korupsi," kata Anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Juniardi.

Menurut Juniardi yang juga mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung itu anggaran sangat rentan dengan penyalahgunaan, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kalau prosesnya telah berlangsung secara transparan dan akuntabel, maka KKN dapat ditekan, bahkan dicegah. Kalau wartawan ikut mengawasi, artinya jurnalis juga ikut berperan dalam mencegah korupsi," kata Juniardi.

Akademisi Akbid Adilla itu, juga mengapresiasi upaya sejumlah organisasi profesi mendorong transpransi anggaran, seperti dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung yang menggelar Training Penguatan Kapasitas Jurnalis Mendukung Proses Tranparansi Anggaran. PWI dengan melakukan UKW dan sekolah jurnalistiknya, serta pelatihan pelatihan, yang didalam masuk tekanan tekanan terhadap anti korupsi.

Ia mengatakan masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Transparansi anggaran diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. UU KIP mensyaratkan mekanisme dan waktu perolehan informasi publik, sebaliknya dengan menggunakan UU Pers, wartawan dapat memperoleh informasi tanpa harus menunggu jangka waktu pengajuan informasi, pengajuan keberatan, dan sebagainya. Itu dalam fungsi wartawan sebagai pengguna informasi.

"Informasi anggaran merupakan informasi publik atau terbuka bagi masyarakat yang wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan tersedia setiap saat," katanya.

Yang terbuka sambung Juniardi tidak hanya laporan penggunaan anggarannya, bahkan untuk perencanaan anggaran misalnya yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) adalah informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan, badan publik harus transparan dalam anggaran, bahkan badan publik harus menyediakan data yang diperlukan masyarakat tanpa diminta, dan masyarakat dijamin hak untuk dapat mengakses informasi. (ary/ary)

Danrem Pimpin Sertijab Dandim 0411/LT

Posted: 01 Feb 2016 12:30 AM PST

radarlampung.co.id-  Danrem 043/Garuda Hitam Kol. Inf. Joko P Putranto menjadi inspektur upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Kodim (Dandim) 0411/LT.  Sertijab Dandim dari Let Kol. Czi Hari Darmica kepada Let. Kol. Inf. Jajang Kurniawan bertempat di Graha Sudirman Korem, Senin (1/2).

"Selama ini Dandim sebelumnya telah memimpin Kodim Lampung Tengah dengan baik, karena itu saya harapkan ditempat yang baru akan lebih sukses," kata Danrem.

Menurutnya, sejauh ini Dandim 0411/LT sudah mampu melaksanakan tugasnya sesuai target. "Saya harapkan  sasaran yang belum tercapai agar bisa dicapai, itu adalah tugas dan tantangan bagi kami semua,"  kata Danrem.

Dia menambahkan, Korem 043/Gatam dan jajaran Kodim akan terus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah demni memajukan Lampung.

"Oleh karena, itu saya minta kepada Dandim yang baru untuk mencapai target atau sasaran yang belum dicapai," tambahnya.

Sertijab dihadiri seluruh Dandim se-Lampung, Kasi, Kepala Satuan, Ketua/anggota Persit Chandra Kirana dan Perwira serta Tamtama. (ozy/adi)

Masih Sayang Terminal Rajabasa, Dishub Minta Pusat Tinjau Ulang

Posted: 01 Feb 2016 12:16 AM PST

BANDARLAMPUNG – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah diatur tentang aset milik pemerintah daerah yang dapat ditarik pengelolaannya ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hal itu, pemerintah pusat memutuskan mengambil alih tata kelola Terminal Induk Rajabasa. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lampung Idrus Effendi mengatakan, berdasarkan surat pemerintah pusat, proses pengambilalihan tersebut harus selesai Maret mendatang.

''Sesuai surat edaran pemerintah pusat, proses tersebut harus selesai pada bulan Maret. Sehingga pada Oktober nanti sudah bisa dioperasikan oleh pusat," katanya tadi malam (31/1).

Kendati demikian, lanjut dia, Dishub Lampung masih meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang rencana tersebut. Sehingga, kata dia, hal ini akan dibahas kembali dalam rapat koordinasi teknis (rakornis) mendatang.

''Itu sudah kami sampaikan dalam rapat beberapa waktu lalu. Kami minta pemerintah pusat bisa tinjau ulang soal itu. Nanti, masih mau dibahas lagi di rakornis," katanya.

Perlunya peninjauan ulang, imbuh dia, lantaran hal tersebut nantinya memengaruhi pemasukan asli daerah (PAD) pasca terminal tersebut ditarik ke pusat. Sebab, dalam pengoperasiannya, akan langsung dilakukan secara teknis oleh pemerintah pusat.

''Sehingga, kewenangan pemerintah daerah sudah tidak ada lagi. Otomatis, PAD juga akan dipengaruhi. Tidak apa-apa sebenarnya kalau pemerintah pusat bermasud untuk mengambil alih. Tetapi, misal dalam pengoperasiannya tetap dilakukan pemerintah daerah. Sehingga kita tidak terlalu kehilangan," tukasnya.

Hal lainnya disampaikan Idrus, pihaknya juga akan segera menggelar rapat peremajaan pada minggu mendatang. Itu berkaitan dengan banyaknya terminal bayangan yang bermuculan disejumlah titik. Seperti di Pramuka, Hajimena, hingga Kemiling.

Menurutnya, adanya terminal bayangan tersebut tidak hanya dilatarbelakangi karena kondisi terminal yang dirasa kurang aman. Namun, hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa bus yang kondisinya sudah tua.

"Beberapa kendaraan seperti travel dan bus itu kondisinya sudah tua. Itu juga yang membuat penumpang lebih memilih naik kendaraan di terminal bayangan. Karena di terminal bayangan itu banyak travel-travel gelap yang kondisinya lebih bagus dari travel yang kita punya," tandasnya.

Karenanya, lanjut dia, pihaknya akan segera menggelar rapat peremajaan untuk melakukan peremajaan terhadap sejumlah angkutan yang dinilai perlu peremajaan.

"Pokoknya kita akan lakukan perbaikan sistem, dengan melakuka repat peremajaan, dan selanjutnya aka nada rapat sistem tiket terpadu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah pusat akan mengambil alih Terminal Induk Rajabasa yang menjadi salah satu ikon Lampung, Maret mendatang. Setelah proses pengalihan itu selesai, maka akan ada perubahan pengelolaan.

Salah satu yang terpenting, sistem keamanannya bakal sama seperti di bandar udara (bandara). Rencana tersebut mendapat tanggapan DPRD Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengaku setuju dengan rencana tersebut. Terlebih jika pengamanan di terminal induk itu lebih ketat dari sebelumnya. ''Kami mendukung kalau akan dilakukan pengetatan dalam pengamanan," ungkapnya kemarin.

Menurutnya, itu juga sudah menjadi salah tugas penting bagi aparatur negara untuk menjaga keamanan setiap warga negaranya. Kendati demikian, Watoni mengharapkan ketatnya pengamanan tidak hanya dilakukan saat isu teror merebak di kalangan masyarakat saat ini, dan hilang begitu saja ketika keadaan telah dirasa aman.

"Kalau untuk menekan kemungkinan adanya pergerakan teroris, itu sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjaga keamanan warga Negara dari berbagai hal yang akan merugikan warga negaranya. Tetapi, kita juga berharap pengamanan tidak hanya dilakukan karena isu terror sedang gencar saat ini saja," tuturnya.

Tidak hanya itu, Watoni juga merasa perlu adanya penambahan keamanan di lingkungan terminal. Antisipasi, tidak hanya perlu dilakukan bagi tamu yang datang dari luar. menurut Watoni, aktivitas dalam lingkungan terminal juga justru harus di  kontrol.

Sebab, lanjut dia, maraknya aksi pencopetan, pemerasan, premanisme, dan tindak kriminal lain juga kerap terjadi di dalam terminal, dan tentu akan menggangu kelancaran aktifitas di terminal itu sendiri.

"Persoalannya, masalah penyakit masyarakat itu juga datangnya dari dalam. Seperti pencopet, preman, pemalak dan sebagainya. Kemudian ada yang berjudi, dan mabuk-mabukan, itu juga akan mengundang tindakan kriminal lainnya, dan menjadi keresahan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan," tandasnya.

Lebih jauh, disinggung masalah nasib pendapatan asli daerah (PAD) setelah terminal diambil alih. Watoni mengatakan, hal tersebut tentunya akan diatur nantinya. Ia meyakini, pemerintah pusat tentunya tak lantas melupakan pemerintah daerah.

"Dana bagi hasil itu kan ada. Pasti akan ada insentif untuk daerah, tidak mungkin daerah akan ditinggalkan begitu saja. Seperti pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan kan begitu. Walaupun dikelola kementerian pusat, tetapi pemprov dan pemerintah Lamsel tetap dapat hasil," pungkasnya. (ega/c1/ary)

Dispenda Yakin Pajak Meningkat

Posted: 01 Feb 2016 12:14 AM PST

BANDARLAMPUNG – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bandarlampung optimistis pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor rumah makan (RM) dan restoran tahun ini tercapai. Sebab, per Januari 2016, RM dan restoran di Bandarlampung telah banyak yang berkomitmen dalam hal penyetoran pajak tersebut. Misalnya RM Ikan Bakar Jumbo Kakap yang telah menyetorkan pajaknya sesuai fakta di lapangan.

''Ya, pemilik RM Jumbo Kakap telah meningkatkan setoran pajak RM miliknya. Dari yang semula hanya Rp30 juta per bulan, per Januari ini telah ditingkatkan menjadi Rp60 juta lebih," ujar Kadispenda Bandarlampung Yanuardi kemarin (31/1).

Selain itu, Restoran Begadang Group juga berjanji akan menambahkan setoran pajaknya, dan masih banyak lagi RM yang telah berkomitmen. "Ini semua hasil dari kesepakatan antara Dispenda dengan pemilik RM. Karena sebelumnya Dispenda memanggil semua pemilik usaha untuk meningkatkan pajaknya," beber dia.

Pemanggilan pemilik RM dan Restoran ini adalah salah satu kiat-kiat Dispenda dalam mendongkrak PAD dari sektor pajak RM dan Restoran.  Karena dari pajak inilah, Pemkot Bandarlampung bisa membiayai semua program pembangunan yang sedang dijalankan.

Selain itu juga, mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung ini mengaku telah memanggil semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan yang ada di 20 kecamatan di Bandarlampung.

"Kami juga sudah mengumpulkan semua UPT, untuk meningkatkan kinerjanya, dan langsung turun ke lapangan, cek kondisi ke lapangan biar tahu, jadi semua RM bisa terpantau," kata dia.

Karena itu, pihaknya sangat optimistis tahun ini perolehan pajak RM akan mencapai target. Apalagi telah didukung pemilik RM. (yay/c1/whk)

BMKG Imbau Waspada Bencana

Posted: 01 Feb 2016 12:11 AM PST

BANDARLAMPUNG - Kondisi cuaca ekstrem yang sempat terjadi di beberapa belahan dunia baru-baru ini berdampak terhadap cuaca di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung Sugiono kemarin (31/1). Dia menjelaskan, pola musim yang sedang terjadi saat ini berasal dari Asia, yakni angin daratan. Sedangkan sebelumnya, pola musim yang terjadi berasal dari Australia atau angin lautan.

Menurutnya, perubahan pola musim Asia akan sangat terasa di beberapa wilayah Selatan garis khatulistiwa. Di antaranya, Bengkulu, Palembang, Lampung dan wilayah Jawa.

"Angin dari daratan ini lah yang membawa banyak uap air, sehingga sering terjadi hujan dengan intensitas tinggi," paparnya.

Hal itu terbukti dalam waktu beberapa hari terakhir, wilayah Bandarlampung mulai sering diguyur hujan deras. Meskipun dalam waktu singkat. Dia mengatakan, kondisi ini akan terus terjadi. Bahkan cenderung meningkat. Terutama antara bulan Februari dan Maret.

Karenanya, ia mengimbau agar masyarakat mulai mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi cuaca saat ini. Selain itu, diharapkan warga juga dapat menjaga kondisi kesehatan dan mengantisipasi dampak penyakit yang mungkin terjadi, seperti flu,diare, gatal-gatal, malaria, dan demam berdarah.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan satker terkait, seperti Diskes, BPBD dan lainnya, untuk melakukan upaya pencegahan seperti longsor dan banjir," pungkasnya. (yay/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar