Polda Lampung Siapkan RHK di 3 Traffic Light

Posted: 30 Jan 2016 01:45 AM PST

Proses pengecatan ruang henti khusus di Tugu Adipura, Bandarlampung, Sabtu (30/1). (Foto Bidhumas Polda Lampung)

radarlampung.co.id - Polda Lampung membuat pilot project RHK (Ruang Henti Khusus) sepeda motor. Dimana sepeda motor pada perempatan-perempatan traffic light berhenti di ruang yang telah disediakan. Demikian juga untuk kendaraan roda empat berhenti di belakang RHK.

"Sehingga situasi lalu lintas di traffic light akan semakin tertib dan teratur, dilihat juga bagus sehingga tidak semrawut menempatkan roda dua di satu titik lokasi tertentu," kata Dirlantas Polda Lampung AKBP Prahoro Triwahyono didampingi‎ Kabid Humas Polda AKBP Sulistyaningsih‎, Sabtu (30/1).

‎Pilot Project RHK ini berada di Tugu Adipura, serta traffic light Mal Boemi Kedaton dan Unila. Sementara pemberlakuan RHK mulai Senin (1/2).

Polri berharap, pengendara roda dua dan empat untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan pemberlakuan RHK ini sehingga akan terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Bandarlampung. (dna/adi)

Dewan Setuju Terminal Rajabasa Dilepas

Posted: 29 Jan 2016 09:42 PM PST

Demi Keamanan dan Kenyamanan Warga
BANDARLAMPUNG – Pemerintah pusat akan mengambil alih Terminal Induk Rajabasa yang menjadi salah satu ikon Lampung, Maret mendatang. Setelah proses pengalihan itu selesai, maka akan ada perubahan pengelolaan. Salah satu yang terpenting, sistem keamanannya bakal sama seperti di bandar udara (bandara). Rencana tersebut mendapat tanggapan DPRD Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin mengaku setuju dengan rencana tersebut. Terlebih jika pengamanan di terminal induk itu lebih ketat dari sebelumnya. ''Kami mendukung kalau akan dilakukan pengetatan dalam pengamanan," ungkapnya kemarin.

Menurutnya, itu juga sudah menjadi salah tugas penting bagi aparatur negara untuk menjaga keamanan setiap warga negaranya. Kendati demikian, Watoni mengharapkan ketatnya pengamanan tidak hanya dilakukan saat isu teror merebak di kalangan masyarakat saat ini, dan hilang begitu saja ketika keadaan telah dirasa aman.

"Kalau untuk menekan kemungkinan adanya pergerakan teroris, itu sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjaga keamanan warga Negara dari berbagai hal yang akan merugikan warga negaranya. Tetapi, kita juga berharap pengamanan tidak hanya dilakukan karena isu terror sedang gencar saat ini saja," tuturnya.

Tidak hanya itu, Watoni juga merasa perlu adanya penambahan keamanan di lingkungan terminal. Antisipasi, tidak hanya perlu dilakukan bagi tamu yang datang dari luar. menurut Watoni, aktivitas dalam lingkungan terminal juga justru harus di kontrol.

Sebab, lanjut dia, maraknya aksi pencopetan, pemerasan, premanisme, dan tindak kriminal lain juga kerap terjadi di dalam terminal, dan tentu akan menggangu kelancaran aktifitas di terminal itu sendiri.

"Persoalannya, masalah penyakit masyarakat itu juga datangnya dari dalam. Seperti pencopet, preman, pemalak dan sebagainya. Kemudian ada yang berjudi, dan mabuk-mabukan, itu juga akan mengundang tindakan kriminal lainnya, dan menjadi keresahan masyarakat yang sulit untuk dihilangkan," tandasnya.

Lebih jauh, disinggung masalah nasib pendapatan asli daerah (PAD) setelah terminal diambil alih. Watoni mengatakan, hal tersebut tentunya akan diatur nantinya. Ia meyakini, pemerintah pusat tentunya tak lantas melupakan pemerintah daerah.

"Dana bagi hasil itu kan ada. Pasti akan ada insentif untuk daerah, tidak mungkin daerah akan ditinggalkan begitu saja. Seperti pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan kan begitu. Walaupun dikelola kementerian pusat, tetapi pemprov dan pemerintah Lamsel tetap dapat hasil," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung I Kadek Sumarta mengatakan sistem keamanan terminal Rajabasa memang rentan. ''Hal ini guna menekan kemungkinan adanya pergerakan kelompok teroris yang menggunakan terminal, khususnya tipe A,'' katanya saat ditemui di gedung Semergou Pemkot Bandarlampung belum lama ini.

Dia juga mengatakan, masalah pengamanan Terminal Rajabasa pernah dibahas dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). ''Jadi peningkatan pengamanan di terminal seperti yang dilakukan di bandara memang harus segera dilaksanakan," tegasnya.

Untuk itu, sistem teknologi keamanan juga akan dilengkapi di terminal utama Lampung tersebut. Di antaranya penggunaan metal detector, pemagaran di areal terminal, serta pemisahan antara lokasi gedung angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antarprovinsi (AKAP).

"Berangkat dan pemberhetian bus juga sudah ditentukan jadi tidak bisa asal naik atau turunkan penumpang. Nanti juga ada pendataan terkait penumpang, jadi kita tau siapa saja yang naik bus tersebut," katanya.

Apakah pengambil alihan terminal berpengaruh terhadap Pendapatan ASli Derah (PAD) Dishub? Kadek menjawab tak berpengaruh. Sebab, retribusi tetap masuk ke dalam PAD.

"Kemungkinan besar kita yang melaksanakan operasionalnya, sehingga tidak mengurangi PAD," katanya.

Sementara, Kepala Terminal Rajabasa, Antoni Maki menyebut, saat ini belum ada pembangunan yang dimulai oleh pusat. Sebab, terminal tersebut memang belum diserahkan.

"Kalau sekarang belum ada. Tetapi kalau sudah diserahkan tentunya akan dibangun. Tetapi itu juga kan keputusannya ada pada pusat. Kalau saat ini belum ada," pungkasnya. (ega/c1/ary)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Sabtu, 30 Januari 2016