Atasi Infrastruktur, Pemprov Cari Pinjaman Rp1 Triliun

---

• Atasi Infrastruktur, Pemprov Cari Pinjaman Rp1 Triliun
• Wali Kota Pastikan Terminal Rajabasa Siap
• DPRD Temukan Bangunan Tak Berizin
• Organda Jamin Angkutan Laik Jalan
• Ayo Selamatkan Terumbu Karang!
• Baznas Gelorakan Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah

Atasi Infrastruktur, Pemprov Cari Pinjaman Rp1 Triliun Posted: 24 Jun 2015 10:08 PM PDT BANDARLAMPUNG – Infrastruktur menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan dan perekonomian suatu daerah. Hal ini disadari Pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur M. Ridho Ficardo pun sejak dilantik berkomitmen menuntaskan permasalahan infrastruktur dalam dua tahun masa kerjanya. Untuk itu, alokasi anggaran digelontorkan cukup besar. Namun mengingat parahnya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di provinsi ini, anggaran yang ada tak dapat meng-cover-nya.     Karenanya, Ridho berjanji mencari pinjaman lunak agar perbaikan jalan bisa cepat dilakukan secara merata. ''Pemprov akan cari soft loans Rp1 triliun untuk percepatan dan pemerataan perbaikan infrastruktur jalan,'' ujarnya kemarin.     Diketahui belanja infrastruktur jalan dan jembatan dialokasikan Rp118,719 milyar di APBD Perubahan 2014 dan Rp824,262 milyar di APBD 2015. Sehingga total anggaran infrastruktur jalan dan jembatan hingga akhir 2015 sebesar Rp918,719 milyar atau hampir Rp1 trilyun. Faktanya anggaran ini masih belum mampu mengatasi permasalahan pelik tentang jalan rusak.     Bahkan Gubernur Ridho sendiri merasakan rusaknya jalan menghambat perjalanannya. Seperti saat kemarin (24/6) ia melakukan safari Ramadhan ke Lampung Timur. Perjalanannya di luar target waktu karena banyaknya jalan rusak. Menurutnya ada 10 ruas jalan tambahan yang semakin rusak. Pengalihan jalan akibat jembatan rusak menambah berat kerusakan-kerusakan jalan di Lampung, khususnya di Lampung Timur yang menjadi lalu lintas kendaraan dari luar daerah. Ia menyebutkan Pemprov Lampung telah menganggarkan untuk perbaikan jalan di Lamtim sekitar Rp55 milyar untuk ruas jalan provinsi. Selain itu terdapat tambahan dana dari DAK sekitar Rp10 milyar. Jadi, dana untuk perbaikan jalan di kabupaten tersebut tahun ini sekitar Rp65 milyar. Ridho juga meyakini tidaklah cukup anggaran itu. Namun untuk sementara itulah kemampuan Pemprov Lampung. Bahkan menurutnya struktur anggaran pemprov 50 persennya untuk belanja perbaikan jalan, jadi sudah sangat optimal dengan keadaan yang ada saat ini. (eka/p3/c1/nui)

Wali Kota Pastikan Terminal Rajabasa Siap Posted: 24 Jun 2015 10:08 PM PDT BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung memastikan Terminal Induk Rajabasa siap untuk menyambut arus mudik tahun ini. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Herman H.N. kemarin. Dia mengatakan, rencananya banyak posko yang akan dibangun pada terminal terbesar di Provinsi Lampung tersebut. ''Kami juga akan menambah lampu penerangan di lingkungan terminal. Ya mudah-mudahan H-10, semua lampu yang ada di lima tiang sudah hidup," harapnya. Sedangkan untuk posko kesehatan dari Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung, awal puasa lalu telah difungsikan dan dijaga beberapa perawat. ''Kalau untuk dokternya, akan kami tempatkan pada pertengahan bulan puasa ini. Jadi kalau ada penumpang yang sakit, bisa berobat secara gratis. Atau sekadar periksa tensi darah dan istirahat bisa di posko," bebernya.  Mantan Kadispenda ini juga memastikan jalan-jalan di sekitar terminal juga akan mulus. Ini semua agar musim mudik tahun ini lancar dan para pemudik juga merasa nyaman ketika masuk ke Terminal Induk Rajabasa. "Kalau untuk keamanan, saya pastikan aman! Terminal Rajabasa tidak lagi seram seperti yang disangka orang-orang. Kan sudah lama, kesan itu hilang," katanya. Menurutnya, untuk keamanan yang dikerahkan di Terminal Induk Rajabasa adalah petugas gabungan dari kepolisian, TNI AD, TNI AL, Dishub, Banpol PP dan berbagai ormas yang turut serta mengamankan terminal. Sementara Kepala Terminal Induk Rajabasa Antoni Makki mengatakan, sejauh ini persiapan Terminal Induk Rajabasa dalam menyambut arus mudik tahun ini berjalan lancar. "Untuk gedung kami sudah bersih-bersih sawang, kemudian ada rehab kecil untuk toilet dan saat ini sudah siap digunakan dan nantinya akan dibersihkan terus menerus oleh pengelola," katanya. Sementara untuk lampu penerangan di terminal, diperkirakan H-15 telah bisa dinyalakan. Kemudian untuk persiapan armada, pihaknya saat ini sedang melakukan uji kelaikan (KIR) untuk semua armada yang keluar masuk di terminal. "Saat ini kami KIR semua armada yang ada," jelasnya. (yay/p5/c1/whk)

DPRD Temukan Bangunan Tak Berizin Posted: 24 Jun 2015 10:05 PM PDT BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Bandarlampung menemukan bangunan tak berizin pada inspeksi mendadak (sidak) yang digelar kemarin (24/6). Bangunan tersebut adalah gudang PT Bahari Utama di Jl. Yos Sudarso, Telukbetung Selatan. Sidak dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mendapati adanya pembangunan gudang tak berizin. ''Ya, selain gudang itu, Hotel Swadek Panjang juga tak berizin. Nah untuk gudang, pembangunannya sudah 60 persen, tetapi tidak ada izinnya. Bahkan izin pendahuluan membangun (IPM) tidak ada, apalagi izin mendirikan bangunan (IMB)," ujar Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta kemarin. Menurutnya, kawasan pergudangan seharusnya berada di Jl. Ir Sutami, Sukabumi atau Kawasan Industri Lampung (KAIL). Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang  Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) No.10 Tahun 2011, Jl. Yos Sudarso, Telukbetung Selatan merupakan kawasan pariwisata dan bisnis. "Berdasarkan RTRW Bandarlampung kawasan Jl. Yos Sudarso sudah tidak diizinkan untuk dibangun gudang, karena gudang hanya diperbolehkan di kawasan KAIL, yakni di Jl. Ir. Sutami," tegasnya. Dia melanjutkan, pembangunan lokasi pergudangan akan membuat Bandarlampung menjadi  kumuh dan semrawut. Padahal kota ini dianggap sebagai salah satu kota metropolitan. "Kami minta pemkot tegas, jangan izinkan lagi gudang-gudang dalam bentuk apapun dibangun, kecuali gudang itu sudah lama berdiri," jelasnya. Politisi PDIP ini mengungkapkan, pihaknya juga menemukan banyak gudang-gudang yang baru kawasaan Jl. Yos Sudarso. Dia mengaku belum mengetahui kondisi perizinan gedung-gedung tersebut. "Dalam Perda RTRW kawasan Jl. Yos Sudarso sudah tidak boleh lagi berdiri atau dibangun gudang, tetapi kenyatannya sekarang banyak gudang baru berdiri. Ini yang kita pertanyakan, buat apa ada aturan kalau hanya untuk hiasan saja," ungkapnya. General Manager (GM) PT Bahari Utama Tavip mengakui jika pihaknya belum memiliki Izin Pendahuluan Membangun (IPM) dan izin Hinderordonnantie (gangguan).  Alasannya, izin-izin tersebut masih dalam proses pembuatan. Namun menurutnya, pihaknya sudah kordinasi ke Dinas Tata Kota Bandarlampung. "Ya, kami baru punya izin andalalin, kalau izin lainnya sedang dalam proses pengurusan. Kalau pembangunan gudang, ini sudah kordinasi dengan Dinas Tata Kota," ujarnya. Namun Tavip menyangkal jika pihaknya melakukan pelanggaran Perda RTRW. Sebab menurutnya gudang yang mereka bangun bukan merupakan gudang industri melainkan gudang konsep gudang modern. "Nantinya tempat penyimpanan barang-barang, seperti makanan ringan atau alat-alat elektronik, jadi bukan gudang industri," ujarnya.  Sementara, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Dinas Tata Kota Bandarlampung Hairul Akmal menjelaskan, seorang pengusaha belum bisa membangun jika pengusaha tersebut baru sebatas Keterangan Rencana Kota (KRK). "Kalau izin lainnya setahu saya belum ada. Makanya, pembangunan harus dihentikan, apalagi kalau belum ada retribusi yang masuk ke kas daerah, itu melanggar, tidak boleh," katanya. (yay/p5/c1/whk)

Organda Jamin Angkutan Laik Jalan Posted: 24 Jun 2015 10:04 PM PDT BANDARLAMPUNG – Mendekati musim mudik Lebaran, angkutan umum menjadi hal penting untuk diperhatikan. Mengingat hampir setiap tahun ditemukan kendaraan tidak laik jalan, namun masih beroperasi. Ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengancam keselamatan penumpang. Tahun ini, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Lampung menjamin kendaraan yang digunakan untuk mudik laik jalan, bahkan lebih dari 50 persen kendaraan baru. Sekretaris Organda Lampung Yahya Adiyantawari menyebutkan, beberapa waktu lalu pengusaha angkutan mendapatkan surat dari Kementerian Perhubungan terkait umur maksimal kendaraan 25 tahun. ''Dengan adanya surat itu, pengusaha angkutan banyak yang memperbarui angkutannya. Dari angkutan yang ada, memang paling banyak yang usianya lebih dari 25 tahun rute Rajabasa–Bakauheni. Sementara rute lain hampir semuanya mobil baru," ujarnya. Yahya menambahkan secara umum pengusaha angkutan telah siap menghadapi musim mudik. Terlebih semenjak daya beli masyarakat menurun, jumlah penumpang semakin sepi, maka hanya 70 persen angkutan milik pengusaha yang beroperasi. ''Sopir pun saya yakin akan berhati-hati sekali, takut jika kendaraannya rusak. Sebab bila rusak tidak akan langsung diperbaiki oleh pemilik angkutan karena biaya, sementara para sopir juga kan butuh uang untuk kebutuhan lebaran," lanjutnya.     Menurutnya jumlah peningkatan penumpang masih sama dengan tahun sebelumnya, hanya 10 hingga 15 persen dari hari biasa. ''Kalau para pengusaha siap untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kami jamin tidak ada penumpang terlantar," tegas Yahya. Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung memerintahkan Dishub kabupaten/kota melakukan uji laik kendaraan angkutan umum mulai hari ini (25/6). Atau paling lambat H-15 sebelum Lebaran. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada penumpang yang akan mudik.     Sekretaris Dishub Lampung Minto Raharjo menjelaskan, berdasarkan data P2JN  (Perencanaan dan Pengawas Jalan Nasional) dan Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas) Polda Lampung,  area rawan kecelakaan terdapat di 63 titik. Diantaranya Jl. Yos Sudarso, dan KM 19-22 Tarahan, Katibung. Kondisi menuntut kendaraaan angkutan umum harus  benar-benar 'sehat'. Sementara itu Kepala Terminal Induk Rajabasa Antoni Makki mengatakan, menghadapi  lonjakan penumpang di masa libur panjang anak sekolah dan jelang Hari Raya Idul Fitri 2015, Terminal Induk Rajabasa menyiapkan bus antar kota dan antar provinsi sebanyak 300 unit. ''Penumpang tidak perlu takut akan ketersediaan bus karena semuanya sudah dikordinasikan dengan PO (perusahaan otobus)," paparnya.     Berdasarkan data yang dirilis Dishub, armada yang tersedia tahun ini untuk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 533 bus dengan total kapasitas 21.503 penumpang. Untuk armada Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) 886 bus dengan total kapasitas 27.482  penumpang. Untuk armada Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) 135 bus dengan total kapasitas 1.099 penumpang. Lalu, armada Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) 137 bus dengan total kapasitas 1386 penumpang.  Sedangkan bus pariwisata 228 unit dengan total kapasitas  6833 penumpang. Dan, untuk kendaraan bermotor (ranmor) sewa atau RS sebanyak 50 unit dengan total kapasitas 391 penumpang.     Untuk total personel yang diturunkan berjumlah 460 orang. Mereka disebar di beberapa titik objek vital, termasuk posko lebaran terpadu. ''Ada tujuh titik utama posko terpadu. Diantaranya di Pelabuhan Panjang, Bandara Raden Inten, Pelabuhan Bakauheni, Pos BMKG, Stasiun KA Tanjung Karang, Terminal Induk Rajabasa.  Ditambah lagi poskotik," papar Kepala Dishub Lampung Idrus Effendi. Masih menurut Idrus, rawan macet ada di sembilan titik di jalur utama mudik dan rawan kecelakaan ada 36 titik. (eka/p3/c1/nui)

Ayo Selamatkan Terumbu Karang! Posted: 24 Jun 2015 10:03 PM PDT SEBAGAI upaya melestarikan dan mengganti biota laut, khususnya terumbu karang yang rusak, jajaran Brigade Infanteri (Brigif)-3 Marinir mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penanaman terumbu karang di perairan Teluk Lampung.     Komandan Brigif-3 Marinir Kolonel I Wayan Ariwijaya menjelaskan, kegiatan yang bertemakan Save our Littoral Life ini merupakan program dari korps Marinir yang bertujuan mengajak masyarakat, khususnya pemuda, agar peduli dan menyelamatkan terumbu karang sebagai jaminan kelangsungan bangsa.     ''Tahapan kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak Mei, puncak acaranya serentak di seluruh Indonesia pada 16 Agustus mendatang. Sebelum acara puncak kita terus mensosialisasikan kegiatan dan juga penanaman terumbu karang," jelasnya.     Wayan melanjutkan, kegiatan-kegiatan yang akan digelar sebelum puncak acara antara lain sosialisasi kepada masyarakat (Goes to School, media sosial, dan sebagainya), kerja bakti di pesisir pantai, hingga seminar nasional.     ''Pada puncak acara nanti, kegiatan kita adalah peletakan substrat transplantasi terumbu karang, dialog live antara presiden dengan empat titik penanaman terumbu karang, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perwakilan dari masyarakat dan Pemda setempat," ujar Wayan.     Tidak sampai disitu, kegiatan Korps Marinir juga akan melakukan penyelaman untuk melihat kembali terumbu karang yang telah ditanam pada dua bulan sejak kegiatan, selain itu Korps Marinir juga akan menyerahkan note pelestarian kepada Pemda untuk dilanjutkan pada acara itu juga.     ''Peserta kegiatan terdiri dari penyelam TNI, Polri, klub selam Indonesia, Basarnas, LSM, dan masih banyak lagi. Dan bagi yang berminat bisa mendaftar ke Sintel Brigif-3 Marinir 081278239910," pungkasnya. (cya/p3/c1/nui)

Baznas Gelorakan Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah Posted: 24 Jun 2015 10:03 PM PDT BANDARLAMPUNG – Lampung tercatat sebagai provinsi termiskin nomor tiga di Pulau Sumatera. Angka partisipasi kasar (APK) sekolah di provinsi ini pun masih rendah. Berdasarkan data yang ada, hanya 0,9 persen siswa SMA di Lampung yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu hanya 27 persen usia anak SMA yang bersekolah.     ''Mau jadi apa mereka kalau tidak sekolah? Karenanya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung bersinergi dengan Dewan Pendidikan Lampung untuk mengatasi hal tersebut. Gubernur Lampung pun tak ingin kondisi ini berlanjut," ujar Ketua Dewan Pendidikan Lampung dan Baznas Lampung Mahfud Santoso usai bertemu Gubernur M. Ridho Ficardo kemarin (24/6).     Arah dari solusi permasalahan ini adalah adanya bantuan lewat Baznas Lampung melalui gerakan peduli zakat, infak, dan sedekah. Bahkan, Gubernur Ridho akan membuat peraturan gubernur agar warga Lampung yang berkecukupan seperti PNS golongam 3 ke atas mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari gajinya. "Pak Gub akan berkontribusi ke gerakan ini, jadi yang mampu akan membantu yang miskin," terangnya.     Untuk gerakan ini, lanjut dia, Universitas Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, Perguruan Tinggi Teknokrat menyatakan kesediaannya menampung anak-anak yang pintar tapi miskin. "Kami sedang inventarisasi serta mendefiniskan miskin itu seperti apa. Saat ini kan banyak yang mengaku-ngaku miskin untuk mendapatkan bantuan," jelasnya. Dia menjelaskan, biaya pendidikan akan di cover sepenuhnya oleh Baznas, mulai SPP gratis juga biaya lainnya. Menurutnya, gerakan ini telah berjalan satu bulan terakhir. Bahkan beberapa kabupaten pun telah memberikan dukungannya, seperti Waykanan dan Lampung Timur. Ke depan, dengan adanya pergub dan surat edaran gubernur, seluruh kabupaten dan kota ikut mendukung dan melaksanakan gerakan ini.      Selain itu, pihaknya pun akan bekerjasama dengan Polda Lampung untuk memberantas perguruan tinggi swasta ilegal yang mengeluarkan ijazah bodong. Hal ini juga dikomunikasikan ke gubernur agar pejabat di Pemprov Lampung tidak menggunakan ijazah ini. Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan Baznas adalah maraknya lembaga amil zakat (LAZ) yang ada di Lampung yang tidak memiliki izin resmi. Menurut Mahfud, LAZ harus memiliki payung hukum, faktanya LAZ yang ada dan mengaku telah berizin, ternyata izinnya kedaluwarsa. "Yang resmi Baznas, ada surat keputusan gubernur, kita pun selalu usahakan transparan dalam penyaluran, utuh diterima yang membutuhkan," tegasnya.     Sementara, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Kanwil Kementerian Agama Lampung Rita Linda mengatakan, beberapa waktu lalu sekitar 15 lembaga yang menamakan diri sebagai LAZ membentuk forum zakat. Dari kegiatan ini pihaknya mengklarifikasi terkait lembaga yang memang diakui pemerintah.     "LAZ itu hakikatnya membantu Baznas. Dari 15 yang mengaku LAZ, yang melapor ke kita hanya empat, itupun izin mereka sudah kedaluwarsa sejak 2001. Keberadaan lembaga zakat ini harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, mengacu pada instruksi presiden bahwa pembayaran zakat, infak, sedekah, harus melalui Baznas provinsi masing-masing," urainya.     LAZ yang ada saat ini, kata dia, masih mengacu pada UU No.38/1999 yang sudah tidak berlaku lagi. "Kami sedang benahi ini. Bagi mereka yang mau melegalkan, dapat mengusulkan ke kami, lalu akan diusulkan ke dirjen. Untuk yang di daerah, bisa melapor ke Kanwil Kemenag masing-masing," pungkasnya. (eka/p1/c1/whk)

You are subscribed to email updates from Bandarlampung To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States