Sabtu, 27 Juni 2015

Jalan Sutami Mulus 2016

Jalan Sutami Mulus 2016


Jalan Sutami Mulus 2016

Posted: 26 Jun 2015 08:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Kondisi Jalan Ir. Sutami yang masuk wilayah Campangraya, Tanjungkarang Timur (TkT), Bandarlampung, hingga Tanjungbintang, Lampung Selatan, rusak parah. Bahkan di beberapa titik, aspal tak terlihat lagi. Saat kemarau, debu akan menyelimuti pengendara yang melintas. Kondisi ini makin parah saat hujan turun. Jalanan becek dan sangat licin sehingga berbahaya. Tak jarang truk bermuatan berat terguling.

    Padahal sebagai kawasan industri, jalan ini setiap harinya ramai dilintasi kendaraan mulai sepeda motor, mobil karyawan perusahaan, hingga truk-truk besar pengangkut barang.

    Untunglah, kondisi itu tak lama lagi dirasakan. Pada 2014, Pemprov Lampung melalui Dinas Bina Marga telah menggelontorkan dana Rp7,5 miliar untuk perbaikan. Namun, anggaran tersebut hanya mampu memoles jalan sekitar 2 kilometer, dengan spesifikasi beton. Perbaikan memang direncanakan bertahap. Targetnya, Jalan Sutami hingga Sribawono selesai di 2016.

    Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, pada Agustus 2014 memang telah mengajukan kenaikan status beberapa jalan provinsi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Terutama yang ruasnya cukup panjang dan rusak parah. Hal ini sebagai strategi untuk meringankan beban pemprov.

"Kami mengharapkan dengan peningkatan status jalan, Pemprov Lampung akan terbantu dalam perbaikan dan pembangunan. Seperti ruas Jalan Sutami kan cukup panjang, kondisi rusak parah, jika dibantu oleh nasional pembangunan dan perbaikannya, maka alokasi dana dapat diberikan ke jalan yang lain," kata Ridho.

Upaya Ridho pun membuahkan hasil. Jalan Sutami akhirnya mendapatkan alokasi dana untuk perbaikan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perbaikan jalan ini menggunakan APBN perubahan 2015 dengan nilai total Rp44,8 miliar.

Rinciannya Jalan Sutami hingga simpang Pugung sepanjang 4 kilometer menelan dana Rp22,4 miliar. Lalu simpang Pugung hingga Sribawono sepanjang 4 kilometer juga dialokasikan Rp22,4 miliar. Pengerjaan jalan ini telah dimulai sejak Kamis (25/6) malam. Berbagai alat berat pun telah berada di lokasi.

Sementara untuk peningkatan status jalan meski telah disetujui secara lisan, namun secara administrasi belum ditetapkan oleh kementerian. Menurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari kementerian. Selain Jalan Sutami, Pemprov Lampung juga mengusulkan peningkatan status jalan Simpang Gedongaji hingga Rawajitu, Mesuji sekitar 100 km. (eka/p3/c1/ade)

Dilarang Tunda THR

Posted: 26 Jun 2015 08:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Kalangan DPRD Bandarlampung angkat bicara soal tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Dewan menilai THR adalah hak dari karyawan. Karenanya, DPRD akan mengawasi proses pencairan THR pada 4 Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Syarif Hidayat kemarin. Dia menjelaskan, perusahaan tidak boleh menangguhkan atau menunda pembayaran THR keagamaan. ''Itu hak pekerja, jadi harus segera diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

    Menurut dia, komisi IV akan membentuk tim pengawas THR keagamaan pada Senin (29/6). Nantinya, tim tersebut menggelar inspeksi mendadak ke berbagai perusahaan di Bandarlampung. ''Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) kan sudah buka posko pengaduan, nah nanti kami cek di lapangan," ujarnya.

    Hal senada disampaikan akademisi Universitas Lampung Mahrina Sari. Menurut dia, kewajiban perusahaan adalah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Salah satunya lewat pembayaran THR.

    Mengingat hari raya keagamaan adalah momen yang paling ditunggu, termasuk oleh para pekerja. Pemberian THR juga diartikan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap para pekerjanya.

    "Jika kesejahteraan pekerja diperhatikan dengan baik, maka hal itu akan berkorelasi dengan loyalitas dan produktivitas pekerja itu sendiri terhadap perusahaan. Jadi lebih baik memang dipercepat. Jangan sampai tertunda bahkan tidak terbayar," jelas Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, THR keagamaan harus dicairkan mulai tanggal 4 Juli 2015. Ini sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bandarlampung Loekman Djoyosoemarto mengatakan, THR harus diberikan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Namun idealnya diberikan H-14 atau dua pekan sebelum hari raya.

''Jadi kalau Lebaran tanggal 18 Juli, berarti dua pekan sebelumnya atau tanggal 4 Juli harus mulai diberikan," jelas Loekman di ruang kerjanya Kamis (25/6).

Namun, ia mengakui saat ini belum ada surat edaran dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Loekman mengimbau agar setiap perusahaan mulai mempersiapkan dana THR keagamaan.

Dia juga menjelaskan, jumlah yang harus dibayarkan adalah senilai satu bulan gaji untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Sedangkan pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, akan dibayarkan secara profesional. ''Artinya, pekerja itu akan dibayar sesuai kebijakan perusahaan," imbuhnya. (yay/p5/c1/wdi)

Dewan Warning Pemkot Boros

Posted: 26 Jun 2015 08:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sejumlah pos anggaran pemkot dinilai terlalu boros oleh DPRD Bandarlampung. Untuk itu, dewan mengingatkan pemkot segera membenahinya agar ke depan tak ada lagi pemborosan anggaran. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Nandang Hendrawan dalam rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan wali kota kemarin.    Menurut Nandang, sektor yang dinilai boros itu di antaranya kesejahteraan sosial. Yakni program penanggulangan kemiskinan. Dalam penilaian DPRD, anggaran untuk program itu kurun 2010–2014 adalah Rp965 juta. Dan pada anggaran 2015, pemborosan di program tersebut juga berulang. ''Lebih fatal lagi di tahun ini dengan program yang sama menghabiskan dana hingga Rp340 juta," terangnya.

    Faktanya, lanjut dia, program penanggulangan kemiskinan itu hanya terdiri atas program pembuatan sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, evaluasi strategi, dan evaluasi dokumen. Pada tahun 2015 ditambah penyusunan masterplan.

    ''Pemkot tidak memiliki konsep penanggulangan kemiskinan yang matang. Anggaran besar dikeluarkan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang ada," tandasnya.

    Sektor lain yang dinilai boros adalah olahraga. Pada anggaran tahun 2015, sektor ini digelontor dana Rp1,9 miliar. Namun, hampir seluruhnya dihabiskan untuk penyelenggaraan even. Sementara, kebutuhan sarana dan prasarana (sapras) hanya dialokasikan untuk peningkatan sarpras di Stadion Pahoman dan lapangan tenis.

    Di sisi lain, DPRD juga memuji sejumlah program pemkot yang dinilai berhasil. Menurut Nandang, program yang dinilai berhasil itu antara lain sektor pertumbuhan ekonomi. Menurut Nandang, jika berpatokan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota, target pertumbuhan dapat dipenuhi. Pertumbuhan ekonomi Kota melaju di angka 6 hingga 7 persen pertahun.

    Kemajuan signifikan lainnya, adalah pada penyajian laporan keuangan Pemkot TA 2010-2014 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan keuangan tersebut dinilai telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan pemkot telah menyelenggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

    Lalu, Pemkot juga berhasil melampaui capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan dalam RPJMD Kota. Pertumbuhan PAD rata-rata 2010-2103 adalah sebesar 64,01 persen. "Menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandarlampung telah sukses mengelola sumberdaya yang ada di Kota Bandarlampung. Dan hal ini perlu kita paresiasi bersama," tuturnya.

    Di akhir sidang, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengingatkan berdasarkan pasal 79 ayat 1 UU 23 tahun 2014 tentang pemberhentian kepala daerah, bahwa masa jabatan wali kota Herman HN dan wakil wali kota Tabroni Harun akan berakhir 15 September 2015.

    Sementara, Wali kota Herman H.N. menyatakan legawa dengan kritik yang disampaikan DPRD. Menurut dia, kritik dan saran yang disampaikan tersebut akan jadi motivasi pemkot untuk melakukan perbaikan.

    Eks Kadispenda Lampung ini juga menyatakan banyak capaian yang sudah diraih pemkot selama ini. ''Itu kan saran dan kritik, harus diterima secara dewasa. Karena selain itu juga banyak pencapaian dan pembangunan yang berhasil," katanya. (yay/p5/c1/wdi)

Dipasang Selang, Kondisi Rifki Stabil

Posted: 26 Jun 2015 08:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rifki Liwa Saputra (2,5 bulan), penderita hydrocephalus, menjalani operasi pemasangan selang kemarin. Operasi ini dilakukan oleh pihak RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Usai operasi, bayi malang buah hati pasangan Syaipul (40) dan Lekat Hayati (33) tersebut kembali dirawat di ruang Kemuning RSUDAM. Pemasangan selang itu untuk mengeluarkan cairan dari kepala Rifki. Selang itu ditanam di kepala dan disambungkan ke tubuh. Sehingga cairan dari kepala tersalurkan ke tubuh.

    ''Iya, pemasangan selang dilakukan kemarin pada pukul 13.00 WIB di ruangan operasi. Alhamdulillah, semua berjalan lancar dan keadaan anak saya sehat," jelas Lekat Hayati.

    Menurut Lekat, pasca operasi kondisi Rifki tampak stabil. Putra ketiganya itu juga sudah nyenyak tidur. "Sejak operasi anak saya sudah mulai tenang tidurnya, dan kondisi kepalanya pun mulai berangsung membaik tidak sebesar sebelum operasi," tambahnya.

    Menurut Kepala Ruangan Kemuning RSUDAM, Umi Zamroh, meski sudah stabil, pihaknya tak belum bisa memastikan kapankah Rifki dapat pulang. Karena, menurutnya, ketahanan tubuh tiap orang berbeda-beda. Penanganan pasca operasi, lanjut Umi, Rifki tetap diberi obat agar tak demam. Dia juga masih mendapat asupan cairan melalui infus. Pihak perawat juga terus mengontrol kondisi Rifki pasca pemasangan selang.

    "Iya operasi memang telah dilakukan. Kami sudah memasangkan selang untuk membuang cairan yang da dikepalanya. Dan untuk penanganan yang lebih lanjut belum ada masih menunggu intruksi dokter," ungkap wanita berhijab ini.

    Sebelumnya, dr. Sulyaman,Sp.B.S., dokter yang merawat Rifki mengatakan, hydrocephalus terjadi akibat penumpukan cairan di dalam otak. Akibat penumpukan itu, tekanan pada otak jadi meningkat. Penyakit tersebut bisa disebabkan karena ada penyumbatan.

    ''Untuk langkah awal dilakukan pemasangan selang untuk membuang cairan yang ada di dalam otaknya, dan penanganan selanjutnya tergantung kondisi bayi setelah dioperasi," jelasnya.

    Sebelumnya diberitakan, bayi di Lampung yang menderita hydrocephalus cukup banyak. Buktinya, dalam kurun waktu dua bulan saja, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) sudah merawat 12 bayi yang menderita penyakit kelebihan cairan dalam otak tersebut. Salah satunya adalah Rifki yang masih dirawat di ruang Kemuning RSUDAM. (cw6/p5/c1/wdi)

 

IAIN Rancang Enam Fakultas Baru

Posted: 26 Jun 2015 08:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, tampaknya, memiliki segudang strategi dalam menyambut transformasinya menjadi universitas Islam negeri (UIN). Salah satunya menggarap pembukaan beberapa fakultas baru.

    Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Raden Intan Lampung Syamsuri Ali yang ditemui di ruangannya kemarin menjelaskan, dari beberapa fakultas yang tengah dirancang, ada satu yang telah terbit surat keputusan (SK) operasionalnya. Yakni fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI). ''Untuk FEBI, SK-nya sudah ada. Sekarang tinggal menunggu ortaker (organisasi tata kerja, Red)-nya," ungkap dia.

    Program studi (prodi) yang ada di dalamnya antara lain prodi perbankan syariah dan ekonomi syariah. "Dua prodi ini selalu menjadi prodi terfavorit setiap penerimaan mahasiswa baru. Kalau operasionalnya sebenarnya sudah berjalan. Namun dititipkan di Fakultas Syariah. Target kita tahun ini juga FEBI sudah dibuka," jelasnya.

    Selain FEBI, fakultas-fakultas yang menjadi prioritas utama setelah IAIN Raden Intan bertransformasi menjadi UIN adalah Fakultas Psikologi (FP), Fakultas Adab dan Ilmu Budaya (FAIB), Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK), Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), dan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK). "Dalam proposal transformasi UIN, kita kan ada penambahan fakultas baru dari empat fakultas yang kita punya menjadi 10 fakultas," paparnya.

    Terkait kapan secara resmi IAIN Raden Intan menjadi UIN, Syamsuri menjelaskan, seluruh proses administrasi telah dilalui dan memenuhi persyaratan. "Ada 22 item yang mesti kita penuhi, misalnya jumlah mahasiswa, dosen, dan luas lahan. Itu sudah memenuhi. Sekarang ini kita tengah menunggu kapan waktunya," ujarnya.

    Benarkah Presiden Joko Widodo akan meresmikan transformasi UIN pada Desember 2015 mendatang? "Itu hanya ancar-ancar kita. Mengingat tahun lalu transformasi sejumlah IAIN menjadi UIN dilakukan pada Desember. Ya mohon doa dan dukungan masyarakat saja," pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya angin segar transformasi IAIN Raden Intan Lampung muncul ketika Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin pada kunjungannya ke kampus ini pada Mei 2015 lalu.

    Saat itu Menag memastikan jika tahun ini IAIN Raden Intan akan bertransformasi. "Yang pasti tahun ini (IAIN Raden Intan Lampung,Red) sudah berubah menjadi UIN," tegas Menteri Lukman.

Senada, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo juga mendukung upaya IAIN Raden Intan menjadi UIN. "Karena dengan berubahnya status menjadi UIN, ini merupakan kebanggan kita masyarakat Lampung untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi," ujarnya. (cya/c1/ade)

Rp8,5 M untuk Irigasi

Posted: 26 Jun 2015 08:25 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Kementerian Pertanian mencanangkan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Salah satu langkahnya dengan berkomitmen meningkatkan tambahan produksi padi pada 2015 sebesar 11,25 juta ton dari realisasi 2014.

    Tindak lanjut upaya percepatan tersebut, dilakukan pencanangan gerakan perbaikan irigasi. Tahun ini, Pemprov Lampung pada tahap awal menganggarkan Rp8,5 miliar untuk perbaikan irigasi. Yakni rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Way Ketibung, Lampung Selatan, yang dianggarkan Rp3,5 miliar. Lalu rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi di Way Sulan, Lamsel, Rp3,65 miliar.

Sementara alokasi dana Rp1,38 miliar digunakan untuk penyusunan DED (detail engineering design), survei, pengawasan pembangunan, optimasi konstruksi, dan lainnya. Di 2014, total alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi mencapai Rp43,3 miliar. Pembangunan dilakukan di beberapa kabupaten. Seperti Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Barat.

    Sebelum Kementerian Pertanian mencanangkan perbaikan irigasi, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, telah menggagas hal ini terlebih dahulu. Sejak ia dilantik setahun lalu, ia memprioritaskan revitalisasi sektor pertanian secara luas. Sebab ia menyadari sektor ini merupakan basis dengan jumlah tenaga kerja terbesar, dan diyakini mampu menanggulangi kemiskinan dalam waktu dekat.

     "Setelah saya beberapa bulan dilantik, saya sudah bertemu dengan Balai Besar Pengairan. Pembahasan salah satunya tentang irigasi. Di Lampung ini kan banyak sekali irigasi rusak, karena usianya sudah tua sekali, bahkan banyak yang dibangun dari zaman Belanda," ujar Ridho.

    Dengan irigasi yang rusak, lahan pertanian pun kemudian ditinggalkan oleh petani, lalu terjadilah alih fungsi lahan besar-besaran. "Dan tinggallah petani yang miskin. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian munculah berbagai tindak kriminalitas, banyak perampok, begal, pengedar narkoba, ya karena tidak ada pekerjaan," tegasnya.

    Oleh sebab itu menurutnya saat itu, dirinya mewakili Pemprov Lampung dan Balai Besar Pengairan telah menyepakati untuk merevitalisasi daerah irigasi dan bendungan Batu Tegi, khususnya pada catchment area melalui upaya pemulihan hutan di wilayah hulu bendungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

    "Juga akan buat tiga dam lagi untuk mengatur air, terutama saat musim kemarau, kan mengkhawatirkan, kekeringan terjadi, pertanian pun terganggu," lanjutnya. Ternyata menurutnya prioritas programnya ini sejalan dengan semangat kementerian pertanian dengan menteri barunya ini.

    Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Imer Darius, yang bermitra dengan Dinas Pemukiman dan Pengairan, mengatakan saat ini memang untuk pengerjaan perbaikan irigasi tengah proses lelang. "Dananya tahun ini memang minim. Kemungkinan untuk wilayah yang membutuhkan irigasi namun belum dapat terpenuhi, akan di lakukan pembuatan embung atau sumur bor," paparnya. (eka/c1/ade)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar