Selasa, 28 Juli 2015

Pedagang Bakso Menjerit

Pedagang Bakso Menjerit


Pedagang Bakso Menjerit

Posted: 27 Jul 2015 11:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Aksi mogok berjualan para pedagang daging di provinsi ini berimbas pada pengusaha makanan olahan daging. Salah satunya pedagang bakso. Kemarin (27/7), para pedagang bakso mulai menjerit lantaran kesulitan mendapatkan daging sebagai bahan baku dalam membuat bakso.   

Marni (60), kakak pemilik Warung Bakso Mas Yon 1, mengatakan, ia sangat kesulitan mencari daging sapi kemarin. Beruntung pada Minggu (26/7), dia telah mempersiapkan stok untuk tiga hari ke depan.

    ''Kami menyiapkan stok karena dapat kabar penjual daging mau mogok," ujarnya.

    Kendati demikian, Marni mengaku hanya mendapat bagian 50 kilogram daging untuk stok empat hari. Padahal pada hari biasa, Marni membeli hingga 30 kg daging sapi per harinya.

    ''Jadi jualnya pun sedikit-sedikit. Kalau sampai Kamis (30/7) masih nggak ada yang jualan, nggak tahu deh bagaimana," cemasnya.

    Keluhan senada disampaikan Bambang (23). Pegawai Warung Bakso Sabar Menanti ini juga mengeluhkan kosongnya persediaan daging sapi. ''Kami belinya harian, tadi nggak ada yang jual daging. Jadi, kemungkinan besok nggak dagang," ungkapnya.

    Bambang cemas jika kekosongan daging sapi ini akan berlangsung lama. Sebab, artinya ia dan teman-temannya tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. "Mau bagaimana lagi, terpaksa jadi pengangguran dulu," lirihnya.

    Keluhan juga disampaikan Panto (28). Karyawan Bakso Mantep 1 yang berlokasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam ini mengaku kesulitan mencari daging sapi.

"Beruntung, akhirnya kami dapat di Pasar Natar. Itu pun Cuma sedikit, karna banyak yang beli," katanya.

Dia berharap, penjual daging sapi tidak berlangsung lama. "Kalau mogok seperti ini kemungkinan kami tidak berjualan sampai daging sapi ada lagi di pasaran," tuturnya

Penyataan sama juga disampaikan Siswoyo (23), karyawan warung Bakso Lekman yang berlokasi di Jl. Purnawirawan juga mengaku usahanya terancam tutup sementara lantaran ketiadaan daging sapi di pasar.

"Kami biasanya membeli dua hari sekali. Hari ini (kemarin, Red) jadwal kami membeli daging sapi lagi, kalaupun memang tidak ada yang berjualan, terpaksa kami harus tutup dan tidak berjualan bakso sampai pedagang daging berjualan kembali," keluhnya.

    Sementara pantauan Radar Lampung, beberapa warung bakso telah menutup usahanya sementara. Di antaranya Bakso Mas Yon 2 di Jl. Soemantri Brojonegoro, Bakso Mantep 2 di Jl. ZA. Pagar Alam, Bakso Setan di Jl. Jagabaya 1, dan Bakso Sami Asih di Jl. Ki Maja.

    Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Lampung Tampan Sujarwadi mengatakan, pihaknya tidak akan menjual daging sampai harga kembali normal. Bila lewat dari sepekan harga belum juga normal, ia memastikan akan meneruskan aksi mogok.

    "Kami hanya jadi penyalur dan kami yang jadi korban. Dari feedlot (tempat penggemukan sapi, Red) kami dituntut untuk menaikkan harga. Tapi para pelanggan menuntut kami untuk turun. Kalau kami bertahan jualan, bisa rugi," jelasnya.

    Tampan melanjutkan, yang paling disayangkan adalah pelanggan. Dia mengungkapkan konsumsi daging dari kalangan rumah tangga hanya 5 persen. Sedangkan 50 persen pelanggan adalah pedagang bakso, sisanya dari rumah makan, hotel dan katering.

    Tampan berharap, pemerintah daerah dapat peka terhadap situasi ini. Langkah mogok berjualan ini merupakan salah satu bentuk protes mereka supaya pemerintah tidak mengabaikan permasalahan yang terjadi di kalangan bawah seperti mereka.

    "Tolonglah agar pemerintah dapat menyuarakan masalah ini ke pemerintah pusat. Pihak feedlot dipanggil untuk menganalisis masalah dan mengambil solusi," katanya.

Diketahui, kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging.

Atas kebijakan pemerintah itu, dikhawatirkan beberapa feedlot kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya lantaran tidak ada kegiatan yang dikerjakan. (yay/cw7/p5/c1/whk)

DBM–LPJK Kompak Bela Perusahaan

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Bina Marga (DBM) bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lampung kompak membela perusahaan penyedia jasa. Kedua instansi ini menyatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung terkait pekerjaan fisik yang dilakukan di lapangan tidak sesuai kontrak bukan sepenuhnya kesalahan perusahaan penyedia jasa.

    ''Bukan bermaksud membela perusahaan. Namun fakta di lapangan memang terdapat perbedaan persepsi antara BPK bersama tim pengujinya dengan perusahaan," terang Kepala DBM Lampung Budi Darmawan kemarin.

    Menurut dia, pemeriksaan lapangan yang dilakukan BPK dan tim baru bisa dikatakan fair oleh perusahaan penyedia jasa jika dilakukan sebelum material yang diuji terkena gangguan. ''Jadi setelah pengerjaan, sebelum dilintasi kendaraan, hujan, dan faktor lainnya, langsung dilakukan pengujian. Kan selama ini tidak begitu. Padahal di lapangan kondisinya sangat fleksibel. Mengaspal jalan tak seperti mengaspal meja yang rata. Ada bagian yang berlebih ketebalannya, ini tidak dianggap oleh BPK dan tim. Sementara yang ketebalannya kurang dari batas toleransi mereka, akan dijadikan temuan," urainya.

Namun demikian, pihaknya tetap berjanji akan meningkatkan pengawasan pengerjaan yang dilakukan perusahaan. "Namun untuk mem-black list, tidak bisa kami lakukan dengan serta merta. Sebab terdapat syarat jelas untuk melakukan hal tersebut, misalnya pekerjaan tidak selesai," ujarnya.

Hal senada pun diungkapkan Wakil Ketua I LPJK Provinsi Lampung, Napoli Situmorang. Menurut dia, ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan antara BPK RI Perwakilan Lampung, tim penguji, DBM, dan perusahaan kontraktor. "Kita samakan persepsi agar tidak merugikan salah satu pihak. Kita kasihan juga dengan teman-teman kontraktor yang menjadi temuan. Pekerjaan tersebut bukanlah disengaja oleh mereka," tegasnya.

Perusahaan penyedia jasa sudah melakukan pekerjaannya sesuai kontrak. Namun karena adanya perbedaan persepsi dalam pengujian, mengharuskan mereka mengembalikan sejumlah uang.

"Kita juga kan tidak tahu sebenarnya kompetensi penguji, lab uji yang digunakan apakah sudah tersertifikasi atau belum. Hal-hal demikian yang harus diluruskan," lanjutnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Pemprov Lampung yang dilakukan BPK RI Perwakilan setempat, terdapat pekerjaan fisik DBM yang dilakukan di lapangan tidak sesuai kontrak.

Menurut BPK, DBM menganggarkan belanja modal sebesar Rp540,1 miliar dengan realisasi Rp533,774 miliar atau 98,83 persen. Dari hasil pemeriksaan fisik atas 19 paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan dengan didampingi konsultan dari Universitas Bandar Lampung (UBL), diketahui bahwa ketebalan item pekerjaan, penetrasi macadam, serta kepadatan aspal tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak. Akibatnya keuangan daerah hampir dirugikan Rp5,985 miliar. (eka/c1/fik)

Urbanisasi Meningkat 17 Persen

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kemilau Bandarlampung ternyata menjadi daya tarik bagi warga yang tinggal di luar kota ini. Buktinya, tiap tahun terjadi peningkatan arus urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota, Red). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung mencatat, kenaikan arus urbanisasi sebanyak 13–17 persen.

    Kadisdukcapil Bandarlampung Syahrir Sanusi mengatakan, sejak hari pertama pelayanan administrasi kependudukan dibuka pada Senin (20/7), pihaknya telah menerima sekitar 114 laporan kepindahan hingga kemarin (27/7).

    ''Kami hitung rata-rata per harinya ada sekitar 17–20 berkas yang masuk. Sementara tahun lalu hanya 15–17 berkas per harinya. Jadi kira-kira meningkat 17 persen lah," ujar dia di ruang kerjanya.

    Syahrir mengaku tidak bisa meredam kenaikan arus urbanisasi. Sebab, hal itu merupakan hak masyarakat. "Ya kami tidak bisa menahan. Itu hak orang lain, masak mau dilarang," katanya.

Jumlah itu, lanjut dia, belum termasuk dengan yang tidak melapor. Karenanya, Syahrir mengimbau kepada warga yang baru pindak ke Bandarlampung untuk segera melapor dan membuat KTP Bandarlampung.

    Pihaknya memberikan waktu hingga 30 hari ke depan untuk pembuatan KTP terhitung dari pelaporan surat pindah. Apabila lewat, warga tersebut harus kembali meminta surat pindah baru dari daerah asal.

    Dia menilai, tingginya arus urabinasasi ini dipastikan akan meningkatkan potensi pengangguran di Bandarlampung. "Jadi pemangku kebijakan harus mulai berfikir untuk menyediakan peluang kerja, fasilitas pendidikan, juga bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bandarlampung Loekman Djoyosoemarto didampingi Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Yudha Sofian mengatakan, hingga kemarin instansinya belum menerima pengajuan pembuatan kartu pencari kerja. "Masih sepi-sepi saja," ucapnya.

Kendati demikian, ia tak memungkiri biasanya pasca Lebaran selalu terjadi kenaikan jumlah penduduk. Pihaknya juga terus berupaya mengantisipasi agar peningkatan jumlah penduduk ini tidak berujung dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

Diketahui, angka pengangguran di Kota Tapis Berseri pada 2014-2015 mencapai 34 ribu orang. Dibanding tahun sebelumnya, angka ini menurun. Sebab, pada tahun sebelumnya angkanya di atas 35 ribu orang. (yay/c1/whk)

Diare Menggila, RSUDAM Rawat Puluhan Orang

Posted: 27 Jul 2015 11:55 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sepertinya harus meningkatkan pengawasan dalam menangani serangan diare di Lampung. Sebab, sudah banyak warga Sai Bumi Ruwa Jurai yang harus menjalani rawat inap di rumah-rumah sakit yang ada di provinsi ini.

Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) saja, puluhan warga harus menjalani rawat inap lantaran terjangkit penyakit yang sering disebut gastroenteritis ini. Dari puluhan warga itu, 23 di antaranya masih berusia balita (di bawah lima tahun).

Pantauan Radar Lampung di RSUDAM kemarin (27/7), ke-23 balita itu seluruhnya dirawat di ruang Alamanda. Alhasil, ruangan yang memang dikhususkan bagi anak-anak itu penuh.     

Dari 23 balita tersebut, salah satunya bernama Muhammad Faris. Kendati masih berusia lima bulan, tangan kanannya harus disuntik untuk dipasang selang infus.

''Anak saya sudah tiga hari ini mencret disertai muntah, karena tak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke RSUDAM," ujar Maharani, warga Jl. Ikan Tenggiri, Kecamatan Telukbetung Selatan ini.

Senada disampaikan Ratih. warga Jl.Yos Sudarso, Panjang. Anaknya yang baru berusia 7 tahun bernama Vito Wanparis juga harus dirawat inap di RSUDAM.

"Sejak Kamis (23/7) anak saya mengalami muntah disertai mencret, saya juga tidak tahu penyebabnya," katanya.

Menurut dia, Vito sebelumnya sempat dibawa ke RSUD A. Dadi Tjokrodipo Bandarlampung, namun setiba di sana ternyata juga dipenuhi pasien diare. "Makanya kami bawa ke sini," tukasnya.

Terpisah dr. Murdoyo, Sp. A. mengatakan, penyakit ini terjadi karena adanya perubahan musim akibat adanya virus. Sebab, tidak semua anak memiliki anti bodi yang baik.

Dia menjelaskan, cara penanganan penyakit ini adalah harus secepatnya diberi oralit agar BAB-nya cepat berhenti. "Kemudian lekas dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat tindakan dari petugas. Karena bila tidak lekas ditangani dapat menyebabkan dehidrasi dan inilah yang memicu terjadinya kematian," tambahnya.

Dia mengimbau para orang tua selalu menjaga kebersihan rumah, sanitasi, dan membiasakan anak-anaknya untuk selalu mencuci tangan sebelum makan atau hendak melakukan sesuatu. (cw6/p5/c1/whk)

Pemprov Janji Bantu PLN Atasi Kendala Perizinan

Posted: 27 Jul 2015 11:54 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Berbagai kendala dihadapi PT PLN Distribusi Lampung dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sai Bumi Ruwa Jurai. Beratnya kendala itu membuat perusahaan pelat merah ini terpaksa mengadu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan harapan ada solusi untuk mengatasinya.

    Kemarin (27/7), PT PLN Distribusi Lampung diwakili Manajer Distribusi Alam Awaludin beraudiensi dengan Pemprov Lampung. Alam dan jajarannya diterima langsung Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham serta Kepala Dinas Pertambangan Piterdono.

    ''Iya, kami membahas masalah kelistrikan di Provinsi Lampung," kata Adeham. Dengan adanya pertemuan itu diharapkan kedua belah pihak dapat  menginventarisasi permasalahan kelistrikan yang terjadi di provinsi ini.

"Seperti kita ketahui di Provinsi Lampung masih kerap kali terjadi pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Hasil pertemuan ini akan kami jadikan sebagai bahan laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke Pemerintah Pusat guna mendorong percepatan kebutuhan tenaga kelistrikan di daerah ini," urainya.

Dijelaskan, kendala yang dihadapi PLN di antaranya masalah perizinan. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Arinal Djunaidi, pernah merekomendasikan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Untuk itu, Adeham meminta pihak PLN membuat laporan tertulis yang nantinya akan dibahas dan dilaporkan oleh Pemprov Lampung kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Manager Distribusi  PT PLN Distribusi Lampung, Alam Awaludin, mengatakan saat ini kendala utama bagi pihaknya adalah kekurangan asupan daya bagi kecukupan listrik untuk masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa factor. Di antaranya belum maksimalnya operasional Unit 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sebalang.

"Karena belum adanya serah terima hasil pengerjaan proyek PLTU dari pelaksana proyek kepada pihak PLN. Serah terima aset ini belum dapat dilakukan mengingat mesin pembangkit pada unit 1 PLTU Sebalang masih menjadi tanggungan atau garansi dari pelaksana proyek," paparnya.

Saat ini, lanjut dia, PLN juga masih tekendala dengan pembangunan jaringan interkoneksi yang nantinya berfungsi sebagai penghubung distribusi daya dari Sumatera Selatan ke Provinsi Lampung. Jika jaringan interkoneksi ini terwujud, Lampung bakal mendapat pasokan listrik tambahan sebesar 320 MW.

"Hal ini dikarenakan terkendala pada masalah perizinan. Di beberapa titik pembangunan jaringan masuk ke dalam wilayah perkebunan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan," tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan perusahaan bersangkutan namun belum juga menemukan titik temu kelanjutan perizinan yang akan digunakan sebagai tahapan awal proses pembangunan jaringan interkoneksi ini. (eka/c1/fik)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar