Kamis, 30 Juli 2015

Banpol PP Warning Pemilik Kosan

Banpol PP Warning Pemilik Kosan


Banpol PP Warning Pemilik Kosan

Posted: 30 Jul 2015 02:15 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandarlampung memberikan peringatan (warning) bagi para pemilik kosan. Pasca-Lebaran, arus urbanisasi berpotensi menyebabkan hunian di kosan meningkat. Jika ada peningkatan hunian, peluang kriminalitas dan tindak asusila semakin terbuka. Karenanya, Kepala Banpol PP Cik Raden meminta agar pemilik kosan melakukan kontrol ketat.

    Tak hanya itu, Cik Raden juga mengatakan instansinya akan menggelar razia kos-kosan dalam waktu dekat ini. Razia itu akan dilakukan secara acak di semua kecamatan.

    "Tentu kami akan terus melakukan upaya antisispasi untuk penyalah gunaan tempat kos. Termasuk terjadinya kriminalitas. Biasanya kami menemukan beberapa kasus di kos-kosan," kata dia via ponselnya.

    Sementara ini, lanjut Cik Raden, pihak Banpol PP masih menunggu kesiapan instansi lain yang terkait. Yakni, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota. "Ya kita juga masih tunggu perintah atasan juga. Dalam hal ini Wali Kota Herman HN. Besok kan halal bi halal. Kita akan usulkan," kata dia.

    Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso menilai, keberadaan  tempat kos bisa menambah Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota. Akan tetapi, lanjutnya, para pemilik kos juga tetap harus menjaga dan mengawasi kos-kosan.

    Terkait potensi meningkatnya hunian kos pasca lebaran, Imam mengamininya.  

"Memang efeknya semakin padat dan sesak. Positifnya bisa menambah PAD dari jumlah bangunan baru, tapi juga perlu adanya pengawasan. Seperti kos-kosan," imbuhnya.

    Diketahui tiap tahun terjadi peningkatan arus urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota, Red). Disdukcapil Bandarlampung mencatat, kenaikan arus urbanisasi sebanyak 17 persen.

    Sementara, jumlah penduduk di Bandarlampung sebelum Lebaran tercatat 1.251.101 jiwa. Artinya pasca lebaran, kota tapis berseri akan kedatangan 212.687 jiwa

    ''Kami hitung rata-rata per harinya ada sekitar 17–20 berkas yang masuk. Sementara tahun lalu hanya 15–17 berkas per harinya. Jadi kira-kira meningkat 17 persen lah," ujarnya.

    Syahrir mengaku tidak bisa meredam kenaikan arus urbanisasi. Sebab, hal itu merupakan hak masyarakat. "Ya kami tidak bisa menahan. Itu hak orang lain, masak mau dilarang," katanya.

Jumlah itu, lanjut dia, belum termasuk dengan yang tidak melapor. Karenanya, Syahrir mengimbau kepada warga yang baru pindah ke Bandarlampung untuk segera melapor dan membuat KTP Bandarlampung. (yay/p5/c1/wdi)

’’Untuk Minum, Harus Berhemat’’

Posted: 30 Jul 2015 02:14 AM PDT

Dampak Musim Kemarau
BANDARLAMPUNG – Musim kemarau telah tiba. Hal ini membuat kekhawatiran sejumlah warga. Terutama yang sering mengalami kekurangan air. Sebab, belum lama ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis bahwa musim kemarau yang disebabkan oleh El Nino itu akan melanda Indonesia hingga November mendatang.
Tak hanya menjadi ancaman pada sektor pertanian. Namun juga kebutuhan air di masyarakat. Suwardi (50), pembuat bata yang merupakan warga Kedawung, Kelurahan Campangraya, Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung, mengaku kesulitan mendapatkan air. Kesulitan khususnya untuk membuat bata.

    "Air sumur mulai kering dari awal masuk bulan Ramadan. Itu sangat terasa bagi saya seorang pekerja pembuat bata yang sangat membutuhkan banyak air. Dan untuk air minum, serta kebutuhan sehari-hari juga merasa kesulitan," ujar Suwardi kepada Radar Lampung kemarin (29/7).

Ia mengatakan, biasanya menumpang sumur bor milik warga. Tapi kini mesinnya sedang rusak. Jadi jika ingin memakai air untuk membuat bata, Suwardi mengambil air di pinggir jalan depan Perumahan Griya Bukit Kencana. Di tempat itu ada sumber air walaupun sedikit.

"Untuk minum, harus berhemat. Karena kami mengambil dari sumur warga yang masih ada airnya dan didiamkan sejenak agar tidak keruh," tambahnya.

    Hal yang sama dirasakan Trianto (23), warga Jl. Promowijoyo, Kampungsawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur. "Tapi masih untung ada sumur bor milik pemerintah hasil dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi kami bisa mengambil air di sana untuk minum serta kebutuhan lainnya," jelasnya.

Trianto menjelaskan, warga membayar Rp2.500 per gerobak dengan isi 6 jerigen air siap antar ke rumah. Dana diserahkan kepada pihak pengelola sumur bor untuk biaya listrik dan perawatan lain-lain.

Sementara itu, Camat Sukabumi M. Yudhi mengatakan, pemerintah kota sudah menyiapkan sumur bor dari PNPM. "Serta bantuan air bila diperlukan," ujarnya.

Rasyid, Lurah Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat juga menyatakan hal senada. "Kami sudah membangun beberapa sumur bor untuk mengantisipasi kekurangan air. Antisipasi ini sudah lima tahun berjalan," ujarnya.

Menurut dia, ada tiga RT yang berada di dataran lebih tinggi pun juga terdapat sumur bor. "Memang di sana terkadang terjadi kekurangan air jika kemarau panjang. Namun bila itu terjadi, pihak terkait seperti RT harus melapor ke kelurahan. Setelah itu kami melapor ke pihak yang lebih tinggi dan akan diproses. Biasanya dikirim air bersih," sambungnya.

Astuti, warga Kaliawi, mengungkapkan, debit air di sumurnya sudah berkurang meskipun tidak kering. Jika kekurangan air pun, ia tidak khawatir karena sudah ada sumur bor. (cw7/cw8/c1/dna)

Mogok Berlanjut, Pertemuan Dinas Peternakan dan Pedagang Daging Berakhir Deadlock

Posted: 30 Jul 2015 02:12 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Aksi mogok berjualan pedagang daging sapi di Kota Bandarlampung berlanjut. Para pedagang kukuh mogok hingga harga daging sapi turun ke level normal. Pertemuan antara Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung dengan para pedagang daging sapi di kantor DP3K berakhir deadlock. Pihak dinas mengaku tak bisa berbuat banyak dengan keterbatasan jumlah sapi impor.

    Kepala DP3K Bandarlampung Agustini hanya bisa menyarankan agar para pedagang mengambil langkah alternatif. Yaitu memberdayakan potensi sapi lokal. ''Solusinya sementara ini ya harus berdayakan sapi lokal," kata dia usai rapat.

    Lampung, lanjut dia, punya potensi sapi lokal. Dan, menurutnya, inilah momentum untuk meningkatkan kualitas sapi lokal. ''Karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga peran peneliti dan penyuluh. Kemudian perhatikan kualitas pakannya," jelasnya.

    Menurutnya, mengembangkan sapi lokal bisa dilakukan. Dia mencontohkan, saat DP3K mendapat 42 ekor sapi dari Wali Kota Herman HN. 2013 lalu. Saat ini, bantuan sapi itu sudah berkembang menjadi 130 ekor. "Artinya peternak sapi di kota pun memiliki kemampuan membudidayakan sapi," katanya.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Lampung Tampan Sudjarwadi mengatakan, pedagang tetap mengambil sikap bertahan untuk tidak berjualan. Aksi itu dilakukan hingga ada penurunan harga.

    "Kami masih menunggu keputusan dari pusat dan berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Bisa saja menggunakan sapi lokal, tapi untuk membuatnya menjadi kualitas pasti membutuhkan waktu. Sedangkan kami butuhnya cepat," tandasnya.

    Tampan melanjutkan selain pertemuan para pedagang daging sapi dengan pemkot dan pemprov, para feedloter juga tengah berusaha bermediasi ke Dirjen Peternakan. ''Saya dapat info kalau dirjen pusat memanggil feedloter seluruh Indonesia. Kami juga masih menunggu hasilnya," jelasnya.

    Diketahui  hampir seluruh pedagang daging di Lampung yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menggelar aksi mogok berjualan sejak Senin (27/7).

    Imbasnya sejumlah sektor yang memerlukan daging sapi sebagai bahan baku jadi terpengaruh. Beberapa warung bakso di Kota Bandarlampung harus tutup lantaran tidak mendapatkan daging sapi.  

    Selasa (28/7) giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung ikut mengeluh.

    Sekretaris PHRI Lampung Friyandi Indrawan mengatakan, dengan adanya aksi mogok pedagang sapi juga membawa dampak pada usaha hotel dan restoran. Sebab, makanan olahan daging adalah salah satu menu yang disajikan kepada tamu hotel maupun restoran. "Untuk satu dua hari ini kami memang masih punya stok. Tapi jika mogoknya berlanjut, pasti kami ikut susah juga nanti," risaunya.

Diketahui, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kuota impor sapi membuat feedloter dan penjual daging di seluruh Indonesia menjerit. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Sebab, pembatasan impor sapi ini menyebabkan harga sapi naik Rp2 juta per ekor. Kenaikan itu berlangsung sepekan sebelum Lebaran. Sementara pada Jumat (24/7), harga sapi kembali naik Rp1 juta per ekor. Dalam kurun waktu dua pekan ini, harga sapi naik Rp3 juta per ekor.

Diketahui, kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging.

    Didi –sapaan akrab Friyandi Indrawan– mengatakan, apabila nanti pihaknya kesulitan mendapatkan daging, maka jalan terakhir adalah dengan mencari daging di luar kota.

    ''Pasti harganya lebih mahal. Dengan begitu, otomatis harga jual kami juga naik," keluhnya.

    Karenanya, ia berharap permasalahan ini segera diselesaikan pemerintah daerah. Mengingat daging merupakan salah satu kebutuhan pokok yang persediaannya selalu diawasi negara. (yay/p5/c1/wdi)

 

Website Kota Kedaluwarsa

Posted: 30 Jul 2015 02:05 AM PDT

Anggaran Besar, Kinerja Lelet
BANDARLAMPUNG – Sektor pelayanan publik di bidang online Pemerintah Kota Bandarlampung mendapat sorotan. Website resmi pemkot yang seharusnya menjadi jendela informasi warga jarang diperbarui. Berdasarkan pantauan Radar Lampung pada pukul 13.30 WIB kemarin, situs http://bandarlampungkota.go.id/ diperbarui 25 Mei 2015. Padahal berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk pengembangan dan pengelolaan website tahun 2015, anggaran yang dikeluarkan untuk website itu cukup besar, yakni Rp86.600.000.

    Rinciannya, terdapat anggaran belanja pegawai sebesar Rp44.100.000, anggaran belanja barang dan jasa Rp36.500.000, serta anggaran belanja modal Rp6.000.000.

    Dalam anggaran belanja pegawai terdapat anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan. Yakni satu orang pengarah dibayar Rp250 ribu per bulan; tiga koordinator (Rp200 ribu/orang/bulan); tiga editor konten (Rp200 ribu/orang/bulan); dan tiga admin website (Rp200 ribu/orang/bulan).

    Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Ginda Ansori mengatakan, seharusnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja efektif untuk menyediakan sarana dan informasi melalui website.

    "Kalau kontennya tidak update dan beritanya tak cepat disajikan oleh pihak pengelola, maka hal tersebut adalah proyek yang sia-sia dan mubazir," ujar Ginda kemarin.

    Jika memang website tidak diperbarui, maka patut dipertanyakan kegunaan dana sebesar itu. "Untuk apa mereka dibayar per bulan dan ada anggarannya tiap tahun, namun kontennya tidak ada. Sama saja makan gaji buta dong," tandasnya.

    Ginda menyarankan agar pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan tegas terhadap proyek website ini.

    Terpisah, Kepala Diskominfo Bandarlampung Siddik Ayogo mengakui jika website tersebut memang belum diperbarui. Dia beralasan, salah satu masalah utama adalah jaringan. "Website itu kan urusan bawahan saya. Masalah jaringan saja," singkatnya.

    Ditambahkan, pihaknya tidak hanya memberikan informasi melalui website. Namun juga melalui media sosial Facebook. "Tidak hanya di website, namun juga kami memberikan informasi mengenai rubrik dan info Pemkot Bandarlampung melalui Facebook," pungkasnya. (yay/p5/c1/wdi)

Tambah Empat Pasien Diare

Posted: 30 Jul 2015 02:05 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Status waspada terhadap serangan diare di Bandarlampung benar-benar harus diwaspadai. Sampai kemarin (29/7), pasien penyakit yang sering disebut gastroenteritis ini terus berjatuhan. Setidaknya, terdapat empat pasien baru di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) kemarin. Tercatat, 28 pasien dirawat di rumah sakit pelat merah ini dengan keluhan yang sama.

Berdasarkan pantauan Radar Lampung kemarin, jumlah pasien yang berada di Ruangan Alamanda rumah sakit tipe B ini bertambah menjadi 16 pasien dari hari sebelumnya.

"Pasien terus bertambah. Saat ini kami merawat enam pasien diare, sebelumnya hanya duabelas," jelas perawat bernama Maria.

Sementara Ruangan Nuri merawat sebelas pasien dengan gejala buang air besar dan muntah-muntah tersebut. Sedangkan di Ruangan Anyelir merawat satu pasien diketahui bernama Ratini (35), warga Gudanglelang, Telukbetung Selatan, Bandarlampung.

Wasmar (40), warga Desa Srimulyo, Karangpucung, Tanjungbintang, Lampung Selatan, mengaku sudah mengalami diare selama dua hari. "Kondisi saya masih seperti kemarin, mengalami BAB (buang air besar) terus-menerus," ungkapnya.

    Diberitakan, Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung meningkatkan status penyakit itu menjadi waspada. Keputusan peningkatan status penyakit tersebut menjadi waspada disampaikan Kepala Diskes Bandarlampung dr. Amran kepada Radar Lampung, Selasa (28/7).

    Sayangnya, Amran mengaku belum mendapatkan rekapitulasi laporan pasti mengenai jumlah kasus diare yang ada di kota ini. Sebab tidak semua puskesmas sudah melaporkan data tersebut ke Diskes.

''Tetapi memang meningkat, makanya statusnya waspada. Nah, jumlah pastinya masih kami data. Karena belum semua laporannya masuk ke kami," katanya.

    Dia mengaku, sebelum kasus diare ini meluas, pihaknya telah mengintruksikan kepala seluruh puskesmas untuk menyiapkan oralit sebagai obat diare.

"Pastinya, pasien langsung saja dibawa berobat apabila sudah terlihat tanda-tanda diare. Sebab bahaya jika dibiarkan," imbaunya. (cw6/c1/dna)

 

Ganti Kapal, Tol Laut Tetap Terkendala

Posted: 30 Jul 2015 02:04 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Sempat terkendala hingga tidak beroperasi selama sepekan, PT Atosim Pelayaran Lampung (APL) yang mengoperasikan kapal tol laut dengan rute pelayaran Panjang-Surabaya dan sebaliknya, hingga kini masih mengalami sejumlah kendala.

Meski telah menambah armada dengan menggunakan KMP Mutiara Sentosa I, nyatanya masih belum dapat melancarkan akses tol laut dengan maksimal.

Informasi yang berhasil dihimpun Radar Lampung, kapal yang seharusnya berangkat pada Sabtu (25/7) pada pukul 00.00 WIB, tengah malam itu masih sandar di Perairan Bandar hingga kemarin (29/7) sore.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang melalui salah seorang petugasnya, Herman Effendi, membenarkan situasi tersebut. Dia mengatakan, saat ini kapal belum beroperasi karena masih dalam pemeriksaan teknis.

"Kapal saat ini berada di perairan Bandar. Untuk lebih jelasnya, silahkan langsung konfirmasi ke Atosim (perusahaan pelayaran swasta, PT Atosim Lampung Pelayaran (APL), Red)," kata Herman kepada koran ini kemarin.

Ticketing staff PT APL, Ella Astuti, juga membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan, kapal saat ini masih dalam perbaikan. "Untuk sementara ini masih di-pending karena kapal masih harus mengalami perbaikan," katanya.

Namun, Ella enggan membeberkan perbaikan apa yang harus dilakukan pada KMP Mutiara Sentosa karena hal tersebut di luar wewenangnya. "Yang jelas, untuk sekarang belum bisa beroperasi. Kalau ditanya sampai kapan, saya tidak berani memastikan waktunya," singkatnya.

Sementara, kata Ella, untuk tiket KMP Mutiara Sentosa I yang telah terlanjur dijual kepada penumpang pada Sabtu lalu, kemungkin akan dikembalikan.

Diketahui, ada sebanyak 156 penumpang serta 78 mobil ekspedisi yang akan berangkat menuju Tanjung Perak, Surabaya menggunakan KMP Mutiara Sentosa I. Para calon penumpang seharusnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu (25/7) tengah malam setelah kapal bersandar di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung untuk bongkar-muat sekitar lima hingga enam jam.

Namun, sayangnya hingga kemarin sore (29/7) KMP Mutiara Sentosa I masih juga belum bisa berlayar dan harus di-pending hingga waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, KMP Mutiara Persada III yang sempat mengalami mati mesin sepekan lalu hingga kini masih dalam tahap perbaikan. Menurut sumber Radar, kapal tol laut pertama yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada Mei 2015 itu masih menunggu mesin kapal yang dipesan dari Singapura. (cw3/c1/dna)

 

Pemprov Disarankan Beli Saham PTBA

Posted: 30 Jul 2015 02:03 AM PDT

BANDARLAMPUNG - PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau PTBA menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membeli saham mereka. Seperti yang dilakukan Sumatera Selatan dan beberapa provinsi serta kabupaten/kota lainnya.

    ''Dengan pembelian saham, pemprov bisa menambah pendapatan asli daerah dengan dividen yang didapatkan. Kemudian juga bisa menghadiri rapat pemegang saham serta penggantian manajemen. Banyak keuntungan lain yang juga bisa didapatkan," terang  Direktur Utama PTBA Milawarma pada acara penandatanganan MoU (memorandum of understanding) hibah di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung kemarin (29/7).

    Sebagai informasi, Pemprov Sumsel memiliki 0,9 persen saham di PTBA. Tahun ini direncanakan akan ditambah dua kali lipat. Laba bersih perusahaan setiap tahunnya pun meningkat. Sehingga memberikan kans yang besar untuk pemegang saham mendapatkan deviden yang tinggi. tercatat pada tahun buku 2014 PT BA meraih laba bersih Rp2,02 triliun dan 35 persennya atau Rp705,7 miliar dibagikan sebagai deviden tunai.

    Dalam acara kemarin, PT BA juga memberikan hibah 18 unit mobil kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Yakni berupa 1 unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar; 2 unit Kijang Innova Tipe G M/T; 1 unit Kijang Innova Tipe G Luxury A/T; 1 unit Kijang Innova Tipe V Luxury A/T; Mazda Tipe CX-5 Touring A/T 1 unit;  2 unit Suzuki Grand Vitara 2.4 M/Tl dan 10 unit Suzuki AVP Arena GL M/T.

    Hibah tersebut merupakan wujud partisipasi Sumbangan Pihak Ketiga (SP3D) dalam menunjang pembangunan di Provinsi Lampung.  Menurut Milawarma,  penandatanganan MoU ini sebagai tindaklanjut pembicaraan dengan Gubernur Lampung , M. Ridho Ficardo, beberapa minggu yang lalu.

    "Biasanya dana peran serta PTBA dalam bentuk cash ransfer ke APBD Lampung sekitar Rp4,5 miliar. Namun gagasan Gubernur Lampung menghendaki berupa hibah barang atau mobil operasional. Ide yang cemerlang  ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Nantinya akan saya sampaikan kepada para Gubernur lain sehingga semoga bisa diikuti oleh provinsi lainnya," katanya.  

    PTBA, lanjutnya, tidak dapat menjanjikan setiap tahun dapat menaikkan dana ini. Namun sangat diupayakan jumlahnya tidak turun. Bisa juga dialihkan untuk pembelian saham.

    Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyambut baik dan mengapresiasi hibah dari PTBA ini.  Kendaraan roda empat tersebut akan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung kegiatan pembangunan Pemprov Lampung.

    "Saat ini kami tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Sehingga sumbangan peran aktif elemen masyarakat dan badan usaha sangat dibutuhkan," tegasnya.  

    Kedepan Pemprov  Lampung akan terus mendukung pengembangan PTBA dan berbagai badan usaha lainnya. Pemprov juga mengapresiasi upaya PTBA yakni dengan meresmikan pelabuhan terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu. Pelabuhan ini memiliki kapasitas 210 ribu  tonase bobot mati atau deadweight tonnage (DWT) dengan investasi senilai Rp2 triliun.

    PTBA juga menambah fasilitas alat muat ke kapal atau ship loader dengan kapasitas 6 ribu ton per jam. Dengan demikian, kapal ukuran 210 ribu  DWT dapat terisi penuh dalam waktu kurang dari tiga hari.     "Melalui upaya ini PTBA dapat meningkatkan produksi batu bara," ujarnya.

    Selama ini Pemprov Lampung telah banyak memberikan dukungan pada PTBA.  Yakni berupa penyediaan fasilitas dan dispensasi sehingga proses produksi berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu PTBA sebagai badan usaha memberikan sumbangan yang sangat dibutuhkan Pemprov Lampung. (eka/c1/wan)

Bunga Lebih Ringan, Ngutang Lewat Bappenas

Posted: 30 Jul 2015 02:02 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung sedang mengupayakan mendapatkan pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur. Tidak seperti Bandarlampung dan Lampung Selatan yang memilih meminjam ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah naungan Kementerian Keuangan, pemprov akan meminjam dana ke negara asing melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budi Darmawan mengungkapkan, pemprov telah melakukan beberapa kali pertemuan dan mengirimkan proposal ke Bappenas untuk mengupayakan hal tersebut.

    ''Program ini memang baru dikembangkan Bappenas. Jadi nanti mereka mencari negara donor yang akan memberikan hibah dana untuk pembangunan. Skemanya memang kita bekerja sama dengan Bappenas. Belum memungkinkan untuk mencari dana langsung ke negara donor," urainya.

    Negara donor yang biasanya memiliki dana hibah untuk pembangunan infrastruktur seperti Tiongkok, Jepang, juga Korea. "Tinggal nanti negara mana yang bisa kita manfaatkan untuk Lampung," ujarnya.

    Dia mengatakan, sistem pinjaman lunak ini dengan bunga yang sangat kecil dan dikembalikan dengan dicicil.

    "Ya hampir sama dengan pinjam ke PIP, tapi ini bunganya lebih rendah," lanjutnya.

    Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan-jalan yang strategis. Misalnya ruas jalan Kota Gajah – Seputih Surabaya,

    Simpang Randu hingga Tulangbawang Barat, juga Bandarjaya – Mandala. "Tapi jika nantinya tidak mendapatkan dana tersebut, tetap kita perbaiki dengan APBD," kata Budi.

    Untuk diketahui, kebutuhan total biaya pembangunan infrastruktur di Lampung mencapai Rp4 triliun. Pemprov Lampung baru bisa menganggarkan Rp1 triliun pada tahun ini. Karena itu, Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, membentuk tim pengkajian dan pencarian pinjaman lunak untuk pembangunan.

    Khusus untuk perbaikan jalan dan jembatan, menurutnya, Pemprov Lampung membutuhkan setidaknya Rp4 triliun. Sementara pihaknya baru bisa menganggarkan dana sebesar Rp1 triliun pada tahun ini dari total APBD sebesar Rp4,7 triliun.

    Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah guna memperlancar arus transportasi terutama barang dan jasa sehingga diharapkan dapat meningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (eka/p1/c1/wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar