Kamis, 09 Juli 2015

Pemprov Harus Segera Benahi Aset

Pemprov Harus Segera Benahi Aset


Pemprov Harus Segera Benahi Aset

Posted: 08 Jul 2015 11:27 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung diminta segera membentuk tim untuk membenahi aset daerah yang masih menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung. Sebab berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan tahun 2014, masih terdapat aset senilai Rp106 miliar yang tidak jelas.

    Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim, masalah aset ini terus menjadi catatan BPK RI perwakilan Lampung sejak tahun lalu. ''Dalam LHP BPK tahun anggaran 2013, masalah aset juga menjadi catatan. Bahkan itu yang  mengganjal Pemprov Lampung untuk mendapatkan predikat WDP (wajar dengan pengecualian)," katanya.

    Tahun lalu kata dia, pihaknya telah memanggil biro aset dan perlengkapan daerah untuk menjelaskan masalah ini. Mereka menyatakan akan membentuk tim khusus untuk membenahi aset ini, dan dibagi-bagi berdasarkan jenis aset agar fokus dalam melakukan pekerjaannya.

    Namun faktanya, masalah aset ini kembali menjadi catatan meskipun Pemprov Lampung tak lagi mendapat predikat WDP. ''Nanti kami akan koordinasikan lagi masalah ini," tegasnya.

    Sementara Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni Ahadis, mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan rapat koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Lampung dan satuan kerja terkait untuk membahas masalah aset ini.

''Minggu lalu sebenarnya sudah dijadwalkan untuk merapatkan masalah ini, namun tertunda. Dalam waktu dekat akan kami jadwalkan kembali," ujarnya.

    Sementara itu dalam rapat paripurna tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 dan laporan panja terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2014 banyak anggota dewan yang bolos.

Dari 85 orang anggota dewan, 37 diantaranya tidak hadir. Gubernur M. Ridho Ficardo juga tidak hadir. Yang hadir hanya Wakil Gubernur, Bachtiar Basri.

    Diketahui Pemprov Lampung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 berdasarkan LHP (BPK) RI. Namun, WTP itu bukan tanpa catatan. Sebab, WTP yang diperoleh pemprov itu merupakan WTP dengan paragraf penjelasan.

Dari hasil audit BPK, sekitar Rp3,2 triliun dari anggaran pemprov masih ada di bidang aset yang harus dijelaskan secara rinci dengan besaran Rp106 miliar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemprov untuk dijelaskan kepada BPK RI dalam waktu 60 hari. (eka/p5/c1/nui)

PT KAI Melunak

Posted: 08 Jul 2015 11:27 PM PDT

Undang Muspida dan Warga untuk Duduk Bersama
BANDARLAMPUNG – Kecaman dan peringatan yang datang bertubi-tubi dari berbagai pihak dalam beberapa hari belakangan ini membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang melunak. Buktinya, perusahaan pelat merah itu bakal mengundang unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bandarlampung dan warga usai hari raya Idul Fitri.

Tujuannya, menyelesaikan polemik yang terjadi antara manajemen PT KAI dengan sebagian besar warga Bandarlampung yang tinggal di sepanjang kanan-kiri rel KA.

"Ya, rencananya dalam waktu dekat ini, setelah lebaran mau silaturahmi dengan warga dan muspida," ujar Manager Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang Muhaimin kemarin (8/7).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim aset PT KAI. "Untuk waktu pastinya, kami belum tahu kapan pertemuannya. Tapi nanti akan ditetapkan tim aset," tukasnya.

Sementara, Koordinator Warga Panjang Lamsihar Sinaga mempersilakan PT KAI menggelar pertemuan asalkan tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.

"Kami atas nama warga siap untuk bertemu dengan PT KAI. Tapi harus melibatkan Muspida, dan kita mau lihat sejauh mana iktikad baik mereka mengakomodir hak warga," katanya.

Terpisah, langkah PT KAI untuk mengundang warga dan Muspida direspons positif Wali Kota Herman H.N.

Menurut Herman H.N.. pertemuan tersebut adalah niat yang baik dari PT KAI.  "Silakan saja, itu bagus. Nanti kita bersama-sama cari solusinya," katanya.

Kendati begitu, mantan Kadispenda Lampung ini meminta PT KAI tidak asal main gusur. "Kan belum dipakai, jadi biarkan digunakan rakyat dulu. Kalau mau digunakan, baru ditertibkan. Tapi harus jelas ganti-ruginya, dan harus dibayarkan. Jangan sampai merugikan masyarakat!" ingatnya. (goy/c1/whk)

Pendidikan Lampung Terancam

Posted: 08 Jul 2015 11:26 PM PDT

Terkait Tidak Adanya Tes CPNS 2015
BANDARLAMPUNG – Sikap protes yang ditunjukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait peniadaan rekrutmen CPNS tahun ini diikuti Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Bandarlampung Riyuzen Praja Tuala mengatakan, kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) merugikan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk Lampung.

Sebab, di Lampung, sekitar tiga ribu guru bakal dan telah memasuki masa pensiun. Karenanya dibutuhkan tenaga pendidik baru untuk menggantikan posisi mereka.

Dia menjelaskan, dari 3 ribu guru itu, 600 di antaranya adalah guru SD berstatus PNS yang telah purna tugas selama empat tahun terakhir. Apalagi di 2015, diperkirakan akan ada tambahan 750 guru pensiun dan 150 guru memasuki masa purnabakti yang 30 persennya merupakan guru SMA dan SMK.

    "Untuk di Bandarlampung sendiri, sekitar 20 guru yang dibutuhkan di sekolah kejuruan. Yang kita khawatirkan saat ini, jika kebijakan tersebut diterapkan, pasti SDM pendidik untuk calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Bandarlampung jalur mandiri ataupun perubahan status honorer tidak terlaksana," ungkapnya.

Karena itu, Riyuzen berharap Kemenpan-RB melihat kembali kebijakannya tersebut. Kebijakan yang diambil juga harus melihat aspek secara global.

"Kemenpan perlu sharing dengan daerah untuk melihat kondisi guru di daerah.Contohnya begini saja, menurut data PDSP Kemendikbud 2014, untuk tingkat SMA rasio jumlah guru dan siswa adalah 2.382 guru berbanding 24.635 siswa. Jadi, 1:10 perbandingannya. Sementara, tingkat SMK perbandingannya 1.977 guru dengan 19.405 siswa, juga 1: 10," jelasnya.

Untuk itu, ia sangat mendukung langkah Kemendikbud yang protes atas kebijakan Kemenpan-RB itu. "Kami berharap, daerah proaktif memberikan usulan kebutuhan guru. Kalau tidak begitu, sistem pendidikan kita dikhawatirkan tidak berjalan lancar," imbuhnya.

    Diketahui, kebijakan Kemenpan-RB meniadakan tes CPNS tahun 2015 membuat Kemendikbud kebakaran jenggot.    Sebab, menurut mereka, keberadaan guru PNS baru masih dibutuhkan untuk mengisi yang pensiun. Kemendikbud akan memprotes Kemenpan-RB untuk meminta tes CPNS tetap dibuka buat formasi guru.(cw9/c1/whk)

75 Anggota KPRI Ragom Gawi Dapat Bantuan

Posted: 08 Jul 2015 11:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. memberikan bantuan pensiun, beasiswa anak berprestasi, dan ongkos naik haji (ONH) kepada anggota KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Ragom Gawi. Total ada 75 orang yang diberikan bantuan tersebut. Rinciannya anggota tidak mampu 6 orang, siswa berprestasi SMA 12 orang, SMP 25 orang, SD 17 orang, dan yang diberangkatkan haji 15 orang.

Herman H.N. mengatakan, agenda tersebut merupakan kegiatan tahunan untuk membantu sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota atas partisipasi dalam memajukan perkoperasian KPRI Ragom Gawi.

"Dan bagi anggota KPRI yang mendapat ONH Insya Allah akan berangkat. Untuk itu, saya minta kesempatan emas ini untuk menunaikan rukun Islam yang kelima jangan disia-siakan. Karena kesempatan ini belum tentu datang kedua kalinya," imbaunya.

Mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung ini meminta KPRI Ragom Gawi ke depannya memprogramkan kegiatan sosial menyantuni anak yatim piatu yang dilaksanakan setiap bulan.

Terlebih, di bulan suci Ramadan atau kegiatan hari besar agama Islam lainnya. "Saya yakin pasti bisa," tegasnya.

Dia juga mengintruksikan untuk seluruh anggota dapat mempertahankan dan meningkatkan upaya dalam meningkatkan hasil usaha KPRI Ragom Gawi agar seluruh anggota dapat menikmati manfaat dalam memberikan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

"Semoga ke depan kegiatan KPRI Ragom Gawi ini lancar dalam pembayaran tagihan anggota agar disetorkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya," tandasnya.

Senada Ketua KPRI Ragom Gawi Bandarlampung Paika mengatakan, bantuan ini adalah bentuk bakti wali kota terhadap mereka yang tidak mampu dan berprestasi akademik di sekolahnya.

Lalu, untuk yang diberangkatkan haji ke 15 orang tersebut bersabar menunggu daftar tunggu pemanggilan. "Habis lebaran ini pertemuan untuk seluruh anggota koperasi ini juga akan kami kumpulkan kembali. Jadi yang akan diberangkatkan haji ini bisa ditukar berangkat umrah, dan kelebihan pendanaan itu milik anggota yang terpilih tersebut," tukasnya.

Ucapan terima kasih pun datang dari salah satu siswa yang menerima beasiswa dari Wali Kota Herman H.N. M. Rahadiyan Prathama dari SMA N 1 Bandarlampung ini merasa senang.

''Semoga anak-anak berprestasi lainnya dapat mengikuti, dan pemkot dapat menjaring lebih banyak lagi," harapnya. (goy/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar