Kamis, 01 Oktober 2015

2018, JTTS Harus Selesai

2018, JTTS Harus Selesai


2018, JTTS Harus Selesai

Posted: 30 Sep 2015 09:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI mengingatkan pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel)–Terbanggibesar I, Lampung Tengah (Lamteng), harus selesai pada 2018.

Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Kemenpupera Heri Marzuki mengatakan, target ini merupakan keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Jadi, pemerintah pusat berusaha agar persoalan tanahnya segera selesai. Kalau tidak, maka tak mungkin bisa dibangun.

''Ini akan terganggu jika tanah belum juga terbebaskan," kata Hari dalam rapat evaluasi dan percepatan pengadaan tanah pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggibesar I yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kemarin (30/9).

          Terkait fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang masih menjadi kendala di Lamteng dan Pesawaran, kata dia, semua pembangunan fisik akan dilakukan ketika semua persoalan selesai. Artinya, pembebasan tanah yang dibawahi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dicarikan terlebih dahulu lahan penggantinya.

"Sekarang kan masalah fasum dan fasos harus diganti tanaahnya dan bangunanya. Beda dengan dulu yang hanya dengan uang. Jadi apapun itu, sedang dicarikan tanah pengganti, lalu dibangun. Dan ketika sudah berdiri baru bisa dibongkar. Begitupun dengan tanah makam dan masjid," kata dia.

          Terkait pendanaan dari APBN yang sudah dibayarkan dalam ganti rugi lahan, sudah sekitar Rp66 miliar yang dibayar. "Baru di Bakauheni. Dan dalam waktu dekat di Sabahbalau Rp23,5 miliar akan direncanakan pekan depan untuk dibayarkan. Ini tinggal administrasi PTPN 7," tandasnya.

          Seemntara, ketua tim II percepatan pembebasan lahan tol Pemprov Lampung, Rifki Wirawan, mengatakan, lahan-lahan pengganti untuk SMKN 1 Tegineneng, Pesawaran dan tanah makam di Lamteng sudah ada penggantinya dan disepakati.

          "Yakni bangunan sekolah SDN 1 dan SMKN 1 Desa Batanghari Ogan, Tegineneng, Pesawaran. Dan pemakaman umum di Desa Sidokerto, Bumiratu Nuban, Lamteng akan terus diselesaikan. Karena di lokasi tersebutlah yang masih mengalami hambatan," tuturnya.

          Saat ini, kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Lampung tersebut, lahan-lahan tersebut tinggal realisasi pembayaran. "Kalau jawaban dari Dirjen Pengadaan Tanah, minggu depan sudah bisa, lokasi sudah ada dan sudah disepakati. Jadi ini sedang diupayakan, Insyallah minggu depan sudah ada beritanya," janjinya.

          Senada, ketua tim I percepatan pembebasan lahan tol Pemprov Lampung, Adeham, mengatakan, rapat tersebut sekaligus penyampaian Surat Keputusan (SK) yang disampaikan kepada tim percepatan yang tersebar di tiga kabupaten. Sehingga, pemprov tersebut memiliki bermacam tugas yang harus dipercepat. Mulai dari evaluasi hingga pendampingan.

          "Ya, memang sempat terjadi curhatan-curahatan di setiap kabupaten. Namun, itu nantinya akan diselesaikan ke tingkat menetri. Karena ini perkara lahan ganti rugi. Yakni dari kuburan hingga tanah sekolah," kata dia.

          Maka dari itu, pihaknya masih terus menunggu proses ganti rugi dibayarkan. "Karena kita akan bangun sesuai aslinya. Kita akan terus mem-pressure untuk pembangunan cepat. Karena menggunakan APBN jadi kita tunggulah," ujarnya.

          Bahkan, kata Adeham, sepanjang 1,15 kilometer (km) di Sabah Balau pada pekan depat juga akan dilakukan proses pembayaran. "Sudah diukur, dan disampaikan ke masyarakat tinggal tunggu penggantianya," tandasnya.

Diberitakan, Pemprov Lampung dan tim terus memantapkan pembangunan JTTS ruas Bakauheni–Terbanggibesar I. Di sisi lain, Kantor Wilayah BPN Lampung juga terus mengukur ruas tanah yang akan digunakan sebagai pembangunan jalan tol Lampung. (goy/p5/c1/dna)

Pakai Data 2011, Baru 11.033 KIS

Posted: 30 Sep 2015 09:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kota Bandarlampung akhirnya mendapatkan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahap pertama berjumlah 11.033 kartu untuk tujuh kecamatan kemarin (30/9). Tetapi, bisa jadi, tidak semua warga tak mampu di tujuh kecamatan tersebut ter-cover. Sebab, KIS yang didistribusikan kemarin masih menggunakan data penduduk tahun 2011.

Informasi ini dibenarkan Sekretaris Dinas Sosial (Dissos) Bandarlampung Netty Andriani. Menurut dia, penggunaan data tersebut dilakukan secara nasional. Sebab, data yang terbaru masih dihitung BPS (Badan Pusat Statistik). Nantinya data itu digunakan tahun depan. Sehingga apabila terjadi ketidakvalidan data penduduk, maka kecamatan akan mendata ulang dan melaporkan ke BPJS kesehatan.

    Kepala BPJS Cabang Bandarlampung Sofyeni menjelaskan, KIS akan dinonaktifkan secara otomatis oleh tiga hal. Yakni, jika pemegang kartu telah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal di luar Bandarlampung.

    "Kemudian apabila penerima KIS juga merupakan pemegang BPJS maka otomatis KIS-nya akan dinonaktifkan dengan catatan sudah kami pastikan jika orang itu dalam kategori mampu," jelasnya.

    Sebab, pada prinsipnya KIS ini merupakan program pengganti Jamkesmas, yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu. Sebaliknya apabila pemegang BPJS ini ternyata dalam kategori tidak mampu.

    Namun berbeda jika penerima KIS merupakan pemegang BPJS yang ditanggung perusahaan. Maka yang bersangkutan diberikan alternatif, akan memakai BPJS atau KIS.

"Diberikan alternatif, sebab jika BPJS dari perusahaan biasanya faskes (fasilitas kesehatan) kelas II, sedangkan kalau KIS ini faskesnya kelas III. Tinggal pilih mau yang mana," jelasnya.

    Terkait faskes KIS, penerima dapat memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit tipe C asalkan sebelumnya si penerima terlebih dahulu mengunjungi puskesmas, klinik, atau dokter praktek terdekat.

    Dia melanjutkan, pelayanan di RS sifatnya berjenjang, apabila tidak dapat ditangani di di RS tipe C maka dapat dilalihkan di RS tipe B Sementara, dia menyebutkan dari 13 RS yang ada di Bandarlampung hanya dua yang bertipe B, yakni RSUDAM dam RS Urip Sumoharjo.

    "Intinya KIS ini justru mendekatkan masyarakat dengan faskesnya. Jadi jangan sampai dianggap meribetkan," janjinya.

    Penyerahkan KIS ini diserahkan langsung BPJS Cabang Bandarlampung kepada Pemkot Bandarlampung yang diwakili Asisten III Saad Asnawi di ruang rapat kantor wali kota.

    Saad berharap, dengan adanya KIS ini dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. "Kami mengapresiasi program pemerintah. Mudah-mudahan setelah distribusi tahap selanjutnya, dapat segera dilakukan," harapnya.

    Sementara, untuk tujuh kecamatan yang mendapatkan jatah KIS adalah, Rajabasa sebanyak 1.675; Sukabumi (1.886); Panjang (2.515); Sukarame (1.103); Tanjungsenang (797); Telukbetung Barat (1.238); dan Tanjungkarang Timur (1.819). (yay/p3/c1/whk)

Pemprov, Percayalah!

Posted: 30 Sep 2015 09:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Belum percayanya Pemprov Lampung terhadap Pemkot Bandarlampung untuk menghibahkan Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal, memantik reaksi kalangan DPRD Bandarlampung. Di antaranya anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi. Politikus asal Partai Golkar ini meminta kearifan pemprov untuk menghibahkan dua aset tersebut kepada pemkot.

    ''Yakin dan percaya saja dengan kami. Jalan-jalan provinsi yang rusak saja kami perbaiki, apalagi Pasar Seni dan Lapangan Merah," ujarnya kepada Radar Lampung kemarin (30/9).

Sebab, menurut dia, Bandarlampung adalah ibu kota Provinsi Lampung sehingga menjadi keharusan untuk membuat lebih asri, rapi, dan menarik.

    Yuhadi memastikan, pemkot pasti akan menjaga dan merawat dua aset tersebut. Karena, dalam prosesnya nanti, dua satuan kerja masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwasata (Disbudpar) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bandarlampung yang akan ikut bertanggung jawab dalam perawatannya.

Bahkan, untuk anggarannya, pemkot akan benar-benar menyiapkannya ketika dua aset tersebut dihibahkan pemprov ke pemkot.

    "Saya rasa hanya persoalan waktu saja, saya yakin Pak Gubernur akan menyerahkannya kepada pemkot untuk mengelola dan memanfaatkan seluas-luasnya. Ini kan aset budaya dan olahraga, bukan aset komersil," yakinnya.

    Senada disampaikan anggota komisi III DPRD Bandarlampung lainnya Fandi Tjandra. Dia mengatakan, pemprov tidak memiliki hak untuk mengatakan pemkot tidak mampu mengelolanya. Sebab, dengan keadaannya yang kumuh saat ini, juga membuktikan pemprov bersikap acuh terhadap dua aset tersebut. Karena, lahan kedua aset itu masih milik pemprov.

"Jadi, sudahlah serahkan saja ke pemkot seutuhnya. Nanti kan bisa dilihat perkembangannya seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim pada Senin (28/9) juga mengaku tidak keberatan menghibahkan Pasar Seni dan Lapangan Merah kepada Pemkot Bandarlampung.

''Pada prinsipnya, kami tidak pernah menghalangi setiap pengalihan aset. Asalkan memang kepentingan publik, kami pasti menyetujui," ujarnya, Senin.

    Senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing. Ia bahkan meminta Biro Aset dan Perlengkapan untuk segera merampungkan proses pembahasan penghibahan dua aset itu.

    "Ya., kalau memang ada kendala, segera diselesaikan. Yang jelas, kalau sampai terhambat, itu bukan karena terganjal di dewan," tandasnya.

Diketahui, teka-teki mengapa Pemprov Lampung belum menyetujui penghibahan aset Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal, kepada Pemkot Bandarlampung akhirnya terjawab.

Ternyata, alasannya selama ini karena pemprov belum percaya kepada pemkot bisa mengelola Pasar Seni dan Lapangan Merah dengan baik.

    Itu terungkap saat Radar Lampung mewawancarai Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Lampung Lukmansyah di ruang kerjanya, Selasa (29/9).

Dia menjelaskan, lahan Pasar Seni dan Lapangan Merah memang milik pemprov. ''Tetapi, bangunannya punya pemkot," kata dia.

Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini mengatakan, dalam pengalihan aset tersebut, pihaknya harus melihat sisi keefektifan dan kelanjutannya serta PAD (pendapatan asli daerah).

Menurutnya, jangan sampai aset yang seharusnya dapat menjadi sumber PAD malah tidak memberikan hasil yang bisa berkontribusi terhadap pemasukan daerah.

Sebaliknya, apabila aset tersebut dikelola pemprov seutuhnya, maka PAD yang masuk dapat dimaksimalkan untuk pembiayaan provinsi. "Karena PAD provinsi kan tidak hanya digunakan kota saja, tapi seluruh kabupaten," jelasnya.

    Sementara, terus dia, saat ini pihaknya tidak memiliki PAD dari aset tersebut. Dia mengungkapkan, PAD dari kedua aset tersebut masih masuk ke pemkot.

"Kondisinya saja bisa dilihat, artinya dalam pemeliharaannya saja, tidak dapat menjadi tempat publik yang layak," tukasnya.

    Alasan lainnya, karena tidak adanya kesesuaian konsep antara Dinas Pariwisata Lampung dan Pemkot Bandarlampung. Terlebih dari pemkot belum memberikan gambaran pengelolaan kedua aset itu ke depannya.

    "Tapi tetap akan kami bahas, mungkin awal atau pertengahan bulan depan. Sebab saat ini tengah diprioritaskan untuk aset Kota Baru," terang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pesawaran ini.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas membantah jika seluruh bangunan di Pasar Seni adalah milik Pemkot Bandarlampung.

    "Memang sebagian kecil ada aset kami, tapi sejak dibangun pertama kali, Pasar Seni itu sudah diklaim pemprov," ucapnya.

    Terkait tidak adanya pengelolaan yang belum maksimal, Trisno beralasakan karena pihaknya masih ragu dan belum menguasai seutuhnya aset Pasar Seni dan Lapangan Merah.

    "Tapi, jika memang diminta rencana kami (pemkot, Red) seperti apa, akan kami rancang dari sekarang," tegasnya. (yay/c1/whk)

Museum Lampung Rugi Ratusan Ribu per Hari

Posted: 30 Sep 2015 09:21 PM PDT

Imbas Penutupan akibat Kebakaran
BANDARLAMPUNG – Penutupan sementara Museum Lampung akibat kebakaran pada panel listrik, Selasa (29/9), dipastikan berimbas terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini. Sebab selama penutupan sementara itu, otomatis Museum Lampung tidak menerima kunjungan untuk umum. Dengan demikian, pendapatan dari tiket masuk tidak akan diperoleh.   

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Museum Lampung Zuraida Kherustika mengatakan, rata-rata kunjungan Museum Lampung per harinya mencapai 100-200.

Menurutnya, paling ramai Museum Lampung dikunjungi pada Desember dan Januari. Di mana pada bulan-bulan itu adalah masa libur anak sekolah.

Sementara untuk biaya tiket masuk Museum Lampung adalah Rp4 ribu untuk dewasa, anak-anak dan pelajar Rp500, serta mahasiswa Rp1.000.

Artinya dengan penutupan sementara itu, Museum Lampung merugi ratusan ribu rupiah per harinya.

Kendati begitu, Zuraida mengaku masih menerima pengunjung yang tidak terlalu ramai. Namun, kunjungannya akan dialihkan ke gudang penyimpanan dan rumah tradisional.

"Kalau ada yang berkunjung kami alihkan ke ruang penyimpanan dan rumah adat. Karena untuk kondisi gedung pameran masih gelap," jelasnya.

Zuraida Kherustika melanjutkan, kemarin (30/9) PLN sudah mendatangi Museum Lampung untuk melihat keadaan. "Iya sudah, tadi ke sini cuma ngecek saja masih melihat situasi, belum ditindaklanjuti tapi hari ini (kemarin) sudah mulai diperbaiki sama PLN," paparnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan kapan Museum Lampung akan dibuka kembali. Zuraida juga mengakui jika instalasi listrik cukup tua dari kali pertama museum dibangun.

"Instalasi listrik ini sudah lama, itu kan butuh waktu kalau mau diganti semua. Tapi sudah kami benahi sedikit-sedikit, nggak sekaligus," katanya.  

Pantauan Radar Lampung kemarin, di pintu masuk telah dipasang pemberitahuan berupa kertas yang ditempel pegawai. Pintu belakang gedung ruang pameran tempat terjadinya hubungan arus pendek dibiarkan dibuka. "Iya ini dibuka biar asap di dalam ruangan keluar," kata Zahri, petugas keamanan Museum Lampung.

Diketahui, Museum Lampung berdiri di tanah seluas hampir 2 hektare dan memiliki 2 gedung utama yakni pameran dan penyimpanan dan memiliki 4.747 koleksi benda bersejarah.

    Seperti diberitakan, pada Selasa (29/9) sekitar pukul 09.30 WIB, Museum Lampung hampir ludes terbakar lantaran terjadi hubungan arus pendek di panel boks sekring gedung tersebut.

I Made Giri Gunadi (47), salah satu pegawai Museum Lampung, mengatakan, kejadian berlangsung cepat. Api bermula dari dalam ruangan. Saat itu terjadi hubungan arus pendek di dalam panel boks sekring.

''Ada api keluar dari panel boks listrik, terus listrik langsung mati. Asap langsung mengebul dari panel listrik. Langsung kami ambil tindakan dengan tabung racun api," ujarnya kemarin.

Beruntung, saat itu, museum masih sepi pengunjung. "Butuh 20 tabung racun api untuk memadamkan api," jelasnya.

Sementara, setelah api padam, 13 petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Bandarlampung dan satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) baru tiba. Alhasil, keberadaan mereka hanya memastikan api telah benar-benar padam.

"Sudah, sudah aman" ucap Asmadi, salah satu pegawai BPBD Bandarlampung.

Sementara, saat dikonfirmasi, Kepala UPTD Museum Lampung Zuraida Kherustika membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, kejadian serupa pernah terjadi 3 tahun lalu.

"Kejadiannya juga di tempat yang sama, tapi kali ini kejadiannya di dalam ruang pameran lantai satu," ucapnya.

Zuraida melanjutkan, atas kejadian tersebut, Museum Lampung untuk sementara ditutup untuk umum hingga waktu yang tidak ditentukan. "Ya bagaimana, kami belum bisa memastikan. Kondisi ruangan juga gelap semua," katanya. (nca/c1/whk)

Pedagang Pasar Tugu Ancam Tinggalkan Lapak

Posted: 30 Sep 2015 09:20 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan Pasar Tugu telah rampung, namun masih menyisakan permasalahan. Pedagang pasar tersebut mengeluhkan perlakuan pengembang pasar. Di antaranya terkait pemadaman listrik yang sering terjadi sehingga menyebabkan pembeli enggan datang ke basement lantaran gelap.

    Minah (51), salah seorang pedagang, mengatakan, hari itu tidak ada satu pun pembeli yang datang. Sebab, lampu basement padam dari pagi dan baru mulai hidup pukul 13.30 WIB.

    ''Katanya pengembang mau kasih bantuan genset untuk alat bantu penerangan kalau mati lampu, mana?" tanyanya.

Kalau hal ini dibiarkan, ia dan pedagang lainnya akan merugi. Sebab, pembeli pasti malas datang ke tempat yang gelap.

Selain itu, pedagang juga memprotes pedagang lain yang masih berjualan di depan Pasar Tugu. Mereka meminta pengembang yakni PT Prabu Artha segera menertibkan.

Para pedagang mengancam, apabila hal ini masih dibiarkan, mereka akan meninggalkan lapak dan berjualan kembali di depan pasar.

"Kami minta segera dibenahi pedagang yang masih berdagang dengan liar. Kalau sampai 2 Oktober ini tidak juga digubris, kami akan pindah juga," tegas Heru.

Menurutnya, pihak pengembang hanya mementingkan untuk keuntungan pribadinya saja tanpa memikirkan nasib para pedagang yang omsetnya turun drastis semenjak menempati basement.

"Ya bagaimana nggak turun drastis. Pembelinya lebih milih pedagang yang di atas, nggak usah capek-capek lagi ke bawah. Kalau begini terus bagaimana mau bayar uang pinjaman bank untuk membayar sewa basement ini," tandasnya.

     Sikap semena-mena lainnya, hamparan pedagang yang belum melunasi pembayaran ditutup dengan seng yang dipaku. Informasinya karena pemilik lapak baru membayar uang muka dan tidak boleh ditempati hingga lunas. "Nggak cuma satu itu saja, banyak hamparan yang kemarin ditutup begitu," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias Alay membenarkan jika saat ini memang sering terjadi pemadaman listrik sehingga berdampak pada omdet pedagang.

"Makanya dari kemarin-kemarin saya juga sudah koordinasikan dengan ketua pedagangnya untuk urunan membeli genset. Separuhnya kami bantu," katanya melalui sambungan telepon.

Hal itu dilakukan supaya nantinya para pedagang juga ikut bertanggung jawab karena adanya rasa memiliki. Sehingga pedangang tidak semau-mau menggunakan genset.

Dia juga tak menampik telah menutup meja hamparan dengan palang seng. Namun tindakan itu ditujukan untuk pedagang yang terutang. "Mereka hanya membayar DP, tapi itu pada 2013 lalu, selama dua tahun tidak pernah membayar cicilan. Jika mereka niat membayar, pasti dicicil. Sudah kami ajak bicara baik-baik, tidak digubris makanya kami ambil tindakan tegas," pungkasnya. (yay/p3/c1/whk)

 

Surplus Pangan, Mesti Stabilisasi Harga

Posted: 30 Sep 2015 09:19 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Lampung surplus komoditas pangan pokok strategis seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, ikan, dan gula. Akibat surplus tersebut, Dewan Ketahanan Pangan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyelenggarakan pertemuan pembahasan surplus tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Lampung Adeham mengatakan, surplus komoditas pangan pokok strategis ketersediaan pangan di Lampung 2015 ini menunjukkan kondisi aman.

''Ini dalam upaya membangun ketersediaan pangan masyarakat yang dipandang perlu menggalakkan penganekaragaman pangan yang berorientasi pada sumber daya lokal. Serta mendorong berkembangnya industri pangan berskala kecil, menengah, dan besar di pedesaan maupun perkotaan," katanya pada pertemuan antara pemprov dengan penggiat pertanian kemarin.

Adeham juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi penduduk provinsi ini.

"Untuk itu, penting dilakukan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan yang dapat dijadikan alat untuk mendeteksi kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, terlebih khusus lagi di Provinsi Lampung ini," ujar Adeham.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Lampung Kusnardi mengakui, tidak dapat dipungkiri jika hukum ekonomi terjadi pada aktifitas surplusnya komoditas pangan. "Semakin banyak pasokan, semakin harga mengalami penurunan. Begitu sebaliknya, semakin rendah pasokan, harga akan naik. Jadi harga pokok strategis harus ada intervensi pemerintah," kata dia.

Salah satu cara untuk menekan harga tersebut melalui lembaga pemerintah. Dalam hal ini pemprov mempercayakan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) Lampung.

"Bulog yang akan mengintervensi pasar. Buloglah sebagai regulasi harga kalau harga pangan rendah dan bulog akan menaikan harga komoditas pangan tersebut agar petani tidak merugi," katanya.

Bulog juga akan menyetabilkan harga ketika harga pangan tinggi di tingkat konsumen. "Jadi Bulog yang akan turunkan. Modelnya bisa melalui pasar murah, bazar, dan pada tahun 2016 pemerintah juga melalui bulog akan mencoba cara lain selain cara tradisional yang biasa digunakan tersebut. Yakni, dengan membentuk outlet-outlet bulog," katanya.

Outlet bulog yang dimaksud yakni toko tani Indonesia (TTI). "Jadi TTI ini nantinya apakah akan dibentuk di setiap pasar atau seperti apa nantinya di 2016, yang jelas ia akan menyediakan bahan komoditas pangan strategis. Seperti gula, cabai, beras, bawang, dan lainya. Intinya kami akan bentuk intervensi harga pangan agar terus stabil," ujarnya.

          Selain itu, ia menaksir, memasuki Oktober ini harga kebutuhan bahan pangan akan stabil. Selain itu harga komoditas pangan akan kembali naik. Sebab saat ini taksiran panen petani tinggal 10 persen lagi.

          Pada pertemuan kemarin disimpulkan rumusan polemik yang kerap dihadapi petani di lapangan oleh Kepala Bidang Distribusi Badan Ketahanan Pangan Halimah.

"Ini sifatnya sementara yang disusun, karena belum dikoordinasikan dengan kelompok kerja (pokja) ahli. Akan tetapi ini isu penting yang harus dibahas karena mengenai kebutuhan dasar yang tak tergantikan," katanya.

          Dalam kesimpulan yang dibacakan tersebut, Lampung terus dihadapkan ancaman ketergangguan bahan pangan yang disebabkan banyak faktor. Misal, terjadi perubahan iklim global, air antara pertanian dan nonpertanian, serta degradasi lingkungan.

Dari segi produksi, masih dihadapi  masalah klasik. Seperti, sumberdaya manusia yang rendah. Serta infrastruktur  di pedesaan untuk petani yang buruk yakni jalan desa dan irigasi rusak.

Di sistem distribusi, bahan baku langka dan segi kemampuan akses pangan terbatas. "Tantangan ke depan yang dihadapi adalah perubahan harga dari tingkat dunia, nasional dan regional. Lalu, tidak stabilnya hasil panen, dari panen ke tidak panen. Bahkan, pendapatan masyarakat rendah menyebabkan daya beli melemah," tuturnya.

Selain itu, ada pelaksanaan UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur ketimpangan kewenangan energi. "Tapi ketahanan pangan belum diatur, perikanan peternakan,pertanian pun demikian. Sehingga arah kebijakan nasional meningkatkan padi, jagung kedelai, stabilisasi, penanggulangan harga pangan harus segera dilakukan," simpulnya.

Dalam kesimpulan akhirnya disebutkan, perlu penguatan dewan ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Lalu, perlu ada intergarasi dengan stakeholder.

"Sosialisasi program ketahanan pangan dan terakhir dukungan semua pihak pengendalian gabah keluar Provinsi Lampung," pungkasnya. (goy/p5/c1/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar