Jumat, 02 Oktober 2015

Pasar Seni dan Lapangan Merah Dikelola Pemprov Tanpa Rencana

Pasar Seni dan Lapangan Merah Dikelola Pemprov Tanpa Rencana


Pasar Seni dan Lapangan Merah Dikelola Pemprov Tanpa Rencana

Posted: 01 Oct 2015 11:40 PM PDT

BANDARLAMPUNG- Biro Aset dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung rupanya tak punya rencana pemberdayaan lahan Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal. Kedua aset Pemprov itu belum benar-benar dimaksimalkan oleh Pemprov.

Kepala Bagian Pemanfaatan Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov, Saprul Al Hadi berkilah, rencana pengembangan dan pemberdayaan dua aset itu tidak berada di wilayah Biro Aset Pemprov. "Kalau untuk gambaran untuk melaksanakan apa. Bukan kami. Kami hanya mengelola aset yang sudah ada," katanya kepada Radar Lampung via ponselnya kemarin.

Karenanya, lanjut Saprul, pihaknya tak memaksimalkan dua aset pemprov itu. Sementara, terkait nilai dua aset itu, Saprul mengaku lupa. "Saya lupa datanya, " ucap dia.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung membeber nilai aset bangunan di lahan Pasar Seni. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung Trisno Andreas mengatakan ada 11 aset pemkot di lahan milik Pemprov itu. Seluruh aset itu berupa bangunan.

"Iya kalau di Pasar Seni memang ada bangunan kami. Kalau di lapangan merah kan hanya tanah saja," katanya.

Berdasarkan data kartu inventaris barang (KIB), gedung dan bangunan pasar seni, total luas bangunan adalah 2.359,83 m2. Dengan taksiran nilai Rp 1.321.990.000. (selengkapnya lihat grafis,red).

Trisno mengatakan, hingga saat ini tak ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibebankan atas keberadaan aset pemkot tersebut. "Tapi lebih jelasnya lebih baik ke Dinas Pariwisata saja," pintanya.

    Namun diketahui, beberapa waktu lalu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandarlampung pernah berencana menjadikan Pasar Seni pusat penjualan batu akik di Lampung.

    Sebelumnya, persoalan hibah aset Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal, telah memantik reaksi kalangan DPRD Bandarlampung.

    Di antaranya anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi. Politikus asal Partai Golkar ini meminta kearifan pemprov untuk menghibahkan dua aset tersebut kepada pemkot.

    ''Yakin dan percaya saja dengan kami. Jalan-jalan provinsi yang rusak saja kami perbaiki, apalagi Pasar Seni dan Lapangan Merah," ujarnya kepada Radar Lampung kemarin (30/9).

Sebab, menurut dia, Bandarlampung adalah ibu kota Provinsi Lampung sehingga menjadi keharusan untuk membuat lebih asri, rapi, dan menarik.

    Yuhadi memastikan, pemkot pasti akan menjaga dan merawat dua aset tersebut. Karena, dalam prosesnya nanti, dua satuan kerja masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwasata (Disbudpar) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bandarlampung yang akan ikut bertanggung jawab dalam perawatannya.

Bahkan, untuk anggarannya, pemkot akan benar-benar menyiapkannya ketika dua aset tersebut dihibahkan pemprov ke pemkot.

    "Saya rasa hanya persoalan waktu saja, saya yakin Pak Gubernur akan menyerahkannya kepada pemkot untuk mengelola dan memanfaatkan seluas-luasnya. Ini kan aset budaya dan olahraga, bukan aset komersil," yakinnya.

    Senada disampaikan anggota komisi III DPRD Bandarlampung lainnya Fandi Tjandra. Dia mengatakan, pemprov tidak memiliki hak untuk mengatakan pemkot tidak mampu mengelolanya. Sebab, dengan keadaannya yang kumuh saat ini, juga membuktikan pemprov bersikap acuh terhadap dua aset tersebut. Karena, lahan kedua aset itu masih milik pemprov.

"Jadi, sudahlah serahkan saja ke pemkot seutuhnya. Nanti kan bisa dilihat perkembangannya seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil Ibrahim pada Senin (28/9) juga mengaku tidak keberatan menghibahkan Pasar Seni dan Lapangan Merah kepada Pemkot Bandarlampung.

''Pada prinsipnya, kami tidak pernah menghalangi setiap pengalihan aset. Asalkan memang kepentingan publik, kami pasti menyetujui," ujarnya, Senin.

    Senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing. Ia bahkan meminta Biro Aset dan Perlengkapan untuk segera merampungkan proses pembahasan penghibahan dua aset itu.

    "Ya., kalau memang ada kendala, segera diselesaikan. Yang jelas, kalau sampai terhambat, itu bukan karena terganjal di dewan," tandasnya.

Diketahui, teka-teki mengapa Pemprov Lampung belum menyetujui penghibahan aset Pasar Seni dan Lapangan Merah, Enggal, kepada Pemkot Bandarlampung akhirnya terjawab.

Ternyata, alasannya selama ini karena pemprov belum percaya kepada pemkot bisa mengelola Pasar Seni dan Lapangan Merah dengan baik.

    Itu terungkap saat Radar Lampung mewawancarai Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Lampung Lukmansyah di ruang kerjanya, Selasa (29/9).(yay/wdi)

Gerbang Tol dan Elektrikal Dibangun Februari–Maret

Posted: 01 Oct 2015 11:39 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Sabah Balau 2,9 kilometer (km), ruas Bakauheni Lampung Selatan (Lamsel)–Terbanggibesar I Lampung Tengah (Lamteng), dipastikan selesai dan dapat dilalui pada Februari-Maret 2016. Artinya, selesai untuk di rigid pavement dan selanjutnya pembangunan gerbang tol dan elektrikal.

Hal tersebut disampaikan oleh Engineer Manager PT Waskita Karya selaku pengembang titik 39+400 sampai 80+000 ruas Sabah Balau, Marsesa Edward, kemarin. Menurutnya, total yang mereka kerjakan sepanjang 40,6 km. Kini pembangunan di Sabah Balau dari 2.900 meter tersebut, telah masuk masa pengecoran sepanjang 350 meter.

Sedangkan 800 meter dalam tahap lean concrete (LC). Untuk lahan baru dibuka sepanjang 975 meter sudah dalam tahap land clearing, ini di luar 2,9 km di Sabah Balau.

"Selanjutnya ini masih ada yang belum bebas antara yang 2,9 km dan 0,975 km, lahan yang milik warga sepanjang 1,150 km. Insyallah 15 Oktober 2015 ini lahan tersebut sudah bebas, jadi bisa kita kerjakan juga," kata dia.

Untuk tahap pengecoran, kata dia, dapat diselesaikan dalam waktu cepat. "Perhitungan kami jika per hari 100 meter per line dapat dikerjakan, artinya dalam 3 km dapat tembus dalam waktu 30-45 hari, apalagi untuk saat ini cuaca mendukung karena belum musim penghujan, total ada 4 line," katanya.

Maka itu, jika ditarget pada Februari atau Maret 2016, ruas Sabah Balau sudah tembus rigid pavemen sepanjang 2,9 km. "Ini kita kerjakan sistem shift siang dana malam. Terlebih untuk mengecor median jalan juga harus dikerjakan malam hari. Yakni dimulai pukul 18.00-19.00 WIB sampai pukul 04.00–05.00 dini hari setiap harinya," akunya.

Setelah Sabah Balau dikerjakan, akan dilanjutkan ke daerah sekitar Lematang, tanah milik PTPN 7 sepanjang 975 meter. "Mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena sampai saat ini memang belum ditemui. Terlebih cuaca masih mendukung dengan baik," kata Edward.

Yang terpenting, lahan cepat tersedia. "Ketika sudah bebas, pasti kita kebut pengerjaannya. Karena kendala hanya terletak di lahan yang belum bebas. Lahan ada kita serbu alat untuk bisa dikebut," tandasnya. (goy/dna)

 

PDAM Berlakukan Jam Alir

Posted: 01 Oct 2015 11:39 PM PDT

Debit Turun, Air Dijatah
BANDARLAMPUNG –Dampak kemarau panjang berimbas ke Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau. Perusahaan pelat merah ini mengaku kesulitan dengan kondisi kemarau seperti sekarang. Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Humas PDAM Way Rilau, Rozi Amri bahkan menyatakan, saat ini debit air di Way Rilau terus turun hingga 8 persen. Dari kondisi normal 560 liter per detik menjadi 515,2 liter perdetik.

     "Penurunan ini dilihat permukaan mata air dan sumber mata air," ujarnya saat dihubungi, Kamis (1/10).

    Karenanya lanjut dia, PDAM Way Rilau terpaksa mengambil langkah penghematan. Langkah yang ditempuh itu dengan memberlakukan sistem jam alir ke pelanggan. Dalam kondisi normal, aliran air dari PDAM dapat mengucur kapan saja. Namun, dengan pemberlakuan sistem jam alir, tak setiap waktu pelanggan PDAM menikmati air. "Ada yang mengalir dari pagi hingga siang. Kemudian sore sampai malam," jelasnya.

    Bahkan, untuk kecamatan Kedaton, Way Halim, dan Kemiling baru bisa dialiri air sekitar dua  hari kemudian "Biasanya untuk daerah dataran tinggi yang begitu," lanjutnya.

    Rozi mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa memprediksi kapan aliran air ke pelanggan akan kembali normal."Pada awal musim hujan pun belum tentu airnya terserap semua. Yang jelas kita tunggu debit airnya naik lagi," pungkasnya.

     Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung, dampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2015 masih belum melampaui tahun sebelumnya.

    "Dari bulan Juli sampai September 2015, tercatat ada 15 titik yang kami kirimkan sesuai permintaan warga,"ujar Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Wisnu.

    Diantaranya Telukbetung Timur (TbT), Kedamaian, Enggal, Tanjungkarang Pusat, dan Sukabumi. Kemudian Tanjung Senang, serta Way Halim.

    Dirinya menjelaskan, jika musim kemarau terus berlanjut hingga bulan Oktober ini, kemungkinan akan terjadi kelonjakan permintaan air bersih dari warga melebihi tahun kemarin.

    "Diperkirakan sampai Oktober ini akan tetap ada permintaan pembagian air ya. Tapi untuk pasokan air kita juga masih banyak. Tiap hari juga kita masih keliling membagikan air bersih ini," terangnya.

    Wisnu menyatakan, hujan yang sempat mengguyur kota sejak Minggu (27/9) bukan indikator musim kemarau berakhir. Hal ini dibenarkan Menurut Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Lampung Sugiono. Menurut dia, hujan di kota masih bersifat lokal.

    ''Memang benar ada hujan yang turun di musim kemarau ini, tetapi jangan sebut mulai musim hujan ya! Karena itu hanya hujan lokal," ujarnya kepada Radar Lampung.

    Dia menjelaskan, tidak ada jaminan akan turun hujan pada beberapa hari ke depan. Meskipun diakuinya, masih ada beberapa peluang hujan di beberapa tempat.

    Hujan yang turun kali ini pun tidak rata. Artinya hanya terjadi beberapa tempat saja. Seperti yang terjadi pada Sabtu (26/9), hujan rintik terjadi di Kecamatan Panjang. Kemudian keesokkan harinya terjadi di Bandarlampung, Telukbetung dan Pesisir Barat.

    Hujan lokal yang dimaksud disebabkan karena beberapa daerah yang letaknya dekat dengan pantai. Karena penguapan yang terjadi cukup baik, maka hujan dapat turun di daerah tersebut.

    Sementara, untuk daerah yang lebih ke tengah seperti Bandarlampung, dia mengatakan kemungkinan hal itu karena massa udara yang cukup baik sehingga menghasilkan hujan.

    Kendati demikian, pihaknya masih memperkirakan jika musim hujan akan mulai datang pada November. Sebab, hingga kemarin pun ia masih menerima laporan ada 21 titik hot spot di Lampung.

    "Apalagi didaerah Lampung Utara dan Mesuji itu masih dilanda kekeringan," katanya.

    Pertimbangan lainnya, ada informasi ini juga akan menjadi perhitungan bagi para petani untuk memulai masa tanam. Jangan sampai petani terkecoh dengan adanya fenomena hujan di bulan kemarau ini. "Kan kasihan karena hujan sebentar, mereka lantas mulai menanam. Padahal kan masih kemarau," pungkasnya. (yay/wdi)

Disdikbud Surati PLN

Posted: 01 Oct 2015 11:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung angkat bicara musibah kebakara di Musium Lampung. Kepala Disdikbud Hery Suliyanto mengatakan, telah berkirim surat ke PT. PLN (Persero). Isinya meminta PLN melakukan perbaikan instalasi listrik yang rusak.

    "Saya sendiri sudah cek ke lapangan dan tadi saya sudah kirimkan surat ke PLN, supaya cepat di perbaiki," kata Hery saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (1/10).

    Hery juga mengatakan, pagar yang roboh beberapa waktu lalu juga akan langsung diperbaiki. Anggaran dana perbaikan diambil dari pos pemeliharaan. "Itu kan roboh karena ditabrak mobil bus, sekarang sudah kembali normal kok," lanjutnya.

    Kepala Museum Lampung Zuraida Kherustika mengungkapkan sejak peralihan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Disdikbud, pihak museum memiliki anggaran pemeliharaan sekitar Rp 1 miliar.

    "Itu dari APBD murni 2015 ini, kalau untuk 2016 kan belum diputuskan," ujarnya.

    Dana pemeliharaan itu, lanjutnya digunakan untuk pemelihraan  gedung, taman, perubahan papan nama dari Disbudpar ke Disdikbud. Namun pembiayaan tersebut tidak termasuk untuk biaya listrik.

    "Kalau untuk urusan pembayaran listrik kan sudah dilakukan setiap bulannya. Jadi didalam dana pemeliharaan itu tidak ada lagi alokasi untuk listrik" jelasnya.

    Zuraida mengaku tak tahu mekanisme pembayaran perbaikan kerusakan instalasi listrik pasca kebakaran. "Nah kalau sekarang kurang tahu, lagi pula kebakarannya kan terjadi didalam. Kalau yang tiga tahun itu kan ada diteras," ungkapnya.

    Seperti diberitakan, pada Selasa (29/9) sekitar pukul 09.30 WIB, Museum Lampung hampir ludes terbakar lantaran terjadi hubungan arus pendek di panel boks sekring gedung tersebut.

I Made Giri Gunadi (47), salah satu pegawai Museum Lampung, mengatakan, kejadian berlangsung cepat. Api bermula dari dalam ruangan. Saat itu terjadi hubungan arus pendek di dalam panel boks sekring.(yay/wdi)

Dicari, Plt. Kepala DPP

Posted: 01 Oct 2015 11:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG –Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Bandarlampung, Khasrian Anwar resmi meletakkan jabatan kemarin. Terhitung kemarin, Khasrian sudah masuk masa pensiun. Pasca ditinggal Khasrian, posisi Kepala DPP Kota kosong. Pasalnya, Pemkot masih belum menentukan siapa pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut. Pemkot sendiri memberi sinyal pengisi jabatan tersebut dari kalangan internal DPP Kota.

    Yaitu, Weka Tri Rachmat yang kini menjabat sebagai sekretaris DPP Kota. Prihal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota, M. Umar.

    "Ya sejak hari ini (kemarin, red) pak Khasrian sudah tidak lagi menjabat Kadis. Tapi belum ada penunjukkan siapa Plt-nya," kata dia.

    Umar mengaku, BKD telah mengusulkan satu nama. Yaitu Weka. "Tinggal menunggu persetujuan saja," lanjutnya.

    Umar menjelaskan, posisi Plt. Kepala DPP sudah tak mungkin lagi dirangkap oleh para asisten. Sebab, beban kerja yang ditanggung para asisten  sudah terlalu banyak. Hampir seluruh Asisten sudah rangkap jabatan.

    Asisten 1 Pemkot, Dedi Amrullah merangkap jabatan Plt Inspektur Kota. Sementara Asisten III Saad Asnawi merangkap jabatan sebagai Plt Dinas Sosial (Dissos). Dan, Asisten IV Edy Santoso menjadi Plt. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Khasrian Anwar juga menyatakan telah mengusulkan agar jabatan Plt. DPP Kota dijabat oleh internal DPP. Alasannya, kalangan internal lebih banyak tahu persoalan pasar di kota.

    "Kalau yang ganti saya, belum tahu, itu wewenang wali kota, tapi saya sudah usulkan sekretaris, karena dia banyak menguasai masalah pasar, jadi tidak perlu lagi adaptasi," tutup Khasrian.

Khasrian mengaku masih ada pekerjaan di DPP yang sempat menuai polemik. Yakni pasar Tugu dan pembangunan Pasar Smep. Karenanya, dia berharap, siapapun yang akan menggantikan dirinya mampu merampungkan persoalan yang masih ditangani oleh DPP Kota.

Terkait pasar Tugu, diketahui, Rabu (30/9) lalu beberapa pedagang sempat kisruh. Penyebabnya pihak pengembang PT Prabu Artha tidak menyediakan genset pada saat terjadi pemadaman listrik.

    Kemudian beberapa pedangang juga mengeluh karena beberapa meja hamparan tempat mereka berdagang ditutup dengan palang besi. Padahal mereka mengaku sudah membayar uang muka.

    Namun Direktur PT Prabu Artha, Fery Sulistyo alias Alay mengatakan pihaknya bukannya tidak mau membelikan genset. Hanya saja, dia meminta agar para pedagang urunan membeli genset. "Kami akan bantu separuhnya. Itu supaya mereka juga punya rasa memiliki," jelasnya.

    Untuk meja hamparan yang ditutup palang besi, Alay mengatakan tindakan itu sengaja dilakukan. Penyebabnya, karena para pemiliknya sudah terhutang selama dua tahun. "Ada tujuh pedagang. Mereka hanya bayar DP saja tahun 2013. Setelah itu tidak pernah mencicil, ya sudah kami beri tindakan tegas," pungkasnya. (yay/wdi)     

 

Kota Bebas Kaki Gajah

Posted: 01 Oct 2015 11:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG-Terhitung 1 Oktober kemarin, pemerintah mencanangkan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga). Tapi, warga kota bisa bernafas lega. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota menyatakan tak ada penyakit kaki gajah (filariasis) ditemukan di kota.

    Hal ini dikatakan oleh Kepala Diskes Kota dr. Amran kepada wartawan kemarin. Total se Indonesia pemerintah menetapkan 195 kabupaten/kota jadi sasaran program Belkaga. Dalam program Belkaga, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikut sertakan penduduknya.

    Caranya dengan meminum obat pencegahan penyakit kaki gajah selama lima tahun kedepan. "Tapi sejak tiga tahun terakhir, tidak ditemukan lagi penderita kaki gajah di Bandarlampung," katanya kemarin.

    Dia mengakui pada 2011, sempat ditemukan penyakit kaki gajah di Bandarlampung. Setelah diidentifikasi, penderitanya berasal dari luar kota Bandarlampung. "Atas dasar tersebut, maka Bandarlampung tidak diikutsertakan dalam program Belkaga ini," jelasnya.

    Untuk diketahui, penyakit ini menggerogoti jaringan sistem lympa. Jika tidak mendapat pengobatan maka akan menimbulkan cacat menetap, berupa pembesaran pada kaki, lengan, dan alat kelamin.

    Meski bebas penyakit kaki gajah, tapi kota tidak bebas penyakit Demam Berdarah Dangue (DBD). Pada 2014 saja, terdapat 134 kasus DBD. Empat di antaranya diketahui meninggal dunia. Sementara hingga Januari 2015, warga yang terjangkit DBD ada 74 kasus.

    Di antaranya di Panjang (8), Telukbetung Selatan (9), Langkapura (8), Rajabasa (6), Kedaton (6), Wayhalim (6), Tanjungkarang Barat (6), Tanjungkarang Pusat (5), dan Bumiwaras (4). Dari jumlah ini, tiga di antaranya meninggal dunia.

    Saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua penderita DBD setelah Brazil. Bahkan menurut data Kementrian Kesehatan tahun 2009-2011 jumlah kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 1.125 kasus. Data tersebut sekaligus menempatkan Indonesia di Asia Tenggara sebagai negara tertinggi dalam kasus penyakit DBD. (yay/wdi)

 

 

 

Pemeriksaan Laik Jalan, Sepuluh Ditilang

Posted: 01 Oct 2015 11:31 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung melakukan pemeriksaan laik jalan dan surat kendaraan angkutan yang keluar masuk Terimal Induk Rajabasa, Kamis (1/10). Ini dilakukan atas dasar koordinasi antar-Dishub kabupaten/kota dan provinsi dalam menjamin kenyamanan dan kemanan penumpang berpergian menggunakan transportasi bus serta travel.

Pada dua hari pemeriksaan, hingga kemarin, sedikitnya ada sepuluh kendaraan ditegur dan diberikan bukti tilang (tilang) agar surat-surat kendaraan yang mati untuk diperpanjang.

Firdaus. A, PPNS pemeriksaan laik jalan dan surat kendaraan angkutan Terminal Induk Rajabasa, mengatakan, pemeriksaan tersebut menggandeng kepolisian. Yakni dari pos kepolisian yang ada di dalam terminal, Bripda Najmi.

"Kami cek kartu pengawasan karena ini administrasi yang harus dimiliki sebagai sopir. Lalu izin trayek kendaraan, buku KIR, dan fisik kendaraan dengan melihat lampu, ban, kaca," katanya.

Ketika dari segi fisik ban dan kaca sedikit ada masalah, maka pihaknya akan menegur keras untuk segera diganti. "Hari berikutnya jika masih ditemukan akan kami koordinasikan dengan pimpinan untuk tindakan lebih tegas," janjinya.

Sementara ini, langkah yang digunakan adalah ditilang. "Rata-rata pelanggaran terjadi di surat pengawasan yang tidak aktif lagi. Itu ditemukan oleh bus Jawa-Sumatera dan Sumatera-Jawa," tukasnya bersama 13 petugas lainya.

Sementara, sopir-sopir menyambut positif langkah Dishub yang ada di Terminal Induk Rajabasa. Seperti yang disampaikan Agus Sarwono, supir PO Ramayana jurusan Jambi.

    "Sip. Harus begini, harapanya tidak pandang bulu. Sikat yang melanggar, kasihan penumpang ketika di jalan terjadi apa-apa. Pajak mati, ntar klaim asuransi ke mana? Untuk itu harus ditertibkan," tandasnya. (goy/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar