Rabu, 05 Maret 2014

Pemkot Harus Bentuk Tim

Pemkot Harus Bentuk Tim


Pemkot Harus Bentuk Tim

Posted: 05 Mar 2014 06:28 AM PST

BANDARLAMPUNG – Posko Pengaduan Penggusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre 3.2 Tanjungkarang yang terdiri 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM) melayangkan surat ke Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. dan Ketua DPRD Budiman A.S.

Surat tersebut berisikan desakan agar Pemkot Bandarlampung membentuk tim penyelesaian masalah (TPM) pembongkaran bangunan warga oleh PT KAI.

Mereka memandang tim harus segera dibentuk untuk mengantisipasi keresahan dan anarkisme warga ketika terjadi penggusuran yang rencananya dijadwalkan beberapa waktu yang akan datang.

Surat bernomor 004/B/P3-PT.KAI/TJK/III/2014 yang ditandatangani Koordinator Presidium Tim Advokasi Ansori ini ditembuskan mulai lurah hingga presiden.

Ansori mengatakan, ribuan warga tak tenang hidupnya. Mereka dihantui rencana penggusuran tersebut. Terlebih hingga saat ini belum ada solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

''Pemkot harus turun tangan. Ini kan menyangkut warganya juga. Segera cari solusi dari masalah yang ada. Jangan didiamkan saja. Dikhawatirkan konflik pecah dan sulit dikendalikan nantinya," ujarnya kemarin.

Menurut dia, perjuangan warga yang terancam digusur PT KAI akan berlanjut hingga titik darah penghabisan. ''Yang menjadi persoalan inti hingga saat ini PT KAI belum menunjukkan yang menjadi alasan hak bahwa tanah enam meter dari kanan-kiri rel merupakan milik mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pada pasal 46  ayat 1 mengisyaratkan tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah sekarang apakah mereka sudah punya sertifikatnya?" tanya dia.

Kemudian, terus Ansori, apakah membuat sertifikat tanah, sementara di atasnya ada bangunan milik orang lain, dapat dibenarkan secara hukum? Apabila PT KAI belum memiliki sertifikat atas objek itu, maka perlawanan masyarakat akan semakin meluas.

''Selama ini kan PT KAI terkesan menguasai hajat hidup rakyat banyak tanpa mengindahkan dan memandang keberadaan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi rel kereta api. Karena selama ini mereka menebar surat sosialisasi dan peringatan pembongkaran bangunan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat," tandasnya.

Terlebih, imbuh dia, belakangan diketahui penggusuran yang dilakukan guna mendukung kepentingan suatu perusahaan. Selama ini PT KAI tidak pernah membahas untuk apa bangunan warga digusur. Hanya dijelaskan karena bangunan tersebut mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

''Kami mendapat informasi penggusuran itu untuk membangun rel ganda sepanjang 283 kilometer dari Tanjungenim menuju pelabuhan baru di Srengsem, Panjang, Bandarlampung," tukasnya.

Jika memang benar, artinya selama ini PT KAI tidak jujur dengan masyarakat bahwa ada investor yang akan membangun double track yang melintasi pemukiman penduduk.

''Seharusnya PT KAI menganalisis dampak penggusuran dan sebagai perbandingan bahwa beberapa tahun yang lalu di kawasan Srengsem dibebaskan dengan ganti rugi terhadap masyarakat," tandasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengaku sepakat dengan usulan posko pengaduan penggusuran tersebut.

''Memang sebagai pengayom warganya, pemkot harus turun tangan. Meski ini kebijakan pemerintah pusat, setidaknya pemkot memberikan perlindungan," singkatnya. (eka/p5/c1/whk)

Arinal Isi Kursi Plt. Sekprov

Posted: 05 Mar 2014 06:27 AM PST

BANDARLAMPUNG – Kepastian sosok pengisi kursi pelaksana tugas (Plt.) Sekprov Lampung akhirnya terjawab. Adalah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Arinal Djunaidi yang ditunjuk Gubernur Sjachroedin Z.P. untuk mengisi kekosongan posisi Sekprov setelah mundurnya Berlian Tihang yang hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung.

"Karena teman-teman wartawan terus mendesak, siang ini saya langsung menandatangani SK Plt. Sekprov. Saya menunjuk asisten II menjabat Plt. Sekprov untuk sementara ini," kata Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– saat melakukan konferensi pers di ruang kerjanya kemarin.

Tak tanggung-tanggung, Oedin langsung menandatangani SK tersebut di hadapan belasan awak media yang hadir kala itu. "Ini sejarah. Baru kali ini ada SK Plt. Sekprov ditandatangani di depan wartawan langsung," ujarnya berseloroh.

Dijelaskan, penunjukan Arinal sebagai Plt. Sekprov lantaran dianggap sudah cukup lama menjabat sebagai asisten. Oedin menganggap pengalaman yang dimiliki Arinal sudah cukup mampu untuk mengemban tugas sebagai Plt. Sekprov. "Jadi bukan semata karena dia senior. Tapi, memang dia cukup berpengalaman," ungkapnya.

Oedin mengaku cukup kelabakan setelah posisi Sekprov ditinggalkan Berlian. "Sudah beberapa hari ini tangan saya serasa pegal sekali. Ya, saya harus menandatangani berkas yang semestinya ditandatangani Sekprov," keluhnya.

Kendati telah menunjuk Plt. Sekprov, Oedin menegaskan bahwa kebijakan sepenuhnya tetap berada di tangan gubernur. "Jadi kalau Sekprov itu kan sifatnya sebatas pengoordinasi saja. Tidak lebih dari itu kok. Makanya, kemarin-kemarin saya berani katakan kalau sebenarnya posisi Plt. Sekprov tidak begitu mendesak untuk segera diisi," ungkapnya.

Diketahui, rencana awal rapat pengisian jabatan Plt. Sekprov digelar pada Senin (3/3). Namun, rapat terpaksa ditunda. Oedin lebih memilih melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung di ruang kerjanya.

Belakangan, terdapat tiga nama santer yang diisukan bakal menggantikan Berlian Tihang. Menurut informasi yang diterima Radar Lampung, ketiganya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan Fitter Syahboedin, Arinal Djunaidi, dan Kepala Badan Diklat Lampung Zaini Nurman. (sur/p2/c2/fik)

PMI Bersyukur, RSUDAM Gigit Jari

Posted: 05 Mar 2014 06:27 AM PST

BANDARLAMPUNG – Palang Merah Indonesia (PMI) Bandarlampung akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Sebab, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) menepati janjinya membayarkan sebagian utang mereka ke PMI Bandarlampung kemarin.

    ''Syukur, pagi tadi (kemarin pagi, Red) pihak RSUDAM telah membayarkan sebagian klaim yang kami masukkan kepada mereka. Meski tidak sepenuhnya, kami sudah cukup bersyukur karena bisa sedikit menutupi beberapa biaya operasional kami," ujar Kepala Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Bandarlampung dr. Aditya M. Biomed kepada Radar Lampung kemarin.

    Berapa nilai tepatnya, Aditya enggan mengungkapkan. ''Yang pasti seperti yang dikabarkan teman Radar Lampung, kami dapat pembayaran 50 persen dari klaim bulan Januari lalu," katanya.

Kalau benar demikian, berarti dana yang akhirnya didapat PMI dari RSUDAM sebesar Rp153 juta. Di mana untuk Januari lalu, PMI menyatakan memasukkan klaim pada RSUDAM sebesar Rp306 juta.

Namun, uang itu dipastikan tidak lama berada di tangan PMI. Hari ini (5/3), pihaknya berencana menggunakan uang itu untuk membayar biaya tagihan kantong darah plus reagen.

''Kami hampir diputus kontrak oleh semua rekanan kantong darah yang selama ini bekerja sama dengan kami. Jadi, kami tidak mau satu-satunya rekanan yang masih bertahan pergi. Karena kami diberi deadline awal bulan ini, maka besok (hari ini) uang yang kami dapat dari RSUDAM kami bayarkan pada rekanan kantong darah. Sisanya untuk membeli reagen," jelasnya.

Sementara, klaim RSUDAM kepada BPJS pada Januari yang rencananya dibayarkan kemarin, gagal terlaksana. Sampai kemarin, RSUDAM baru mendapat pembayaran 50 persen, yaitu sebesar Rp4 miliar dari total klaim Rp8 miliar.

Hal tersebut lantaran RSUDAM ternyata belum selesai mengurus finalisasi administrasi kepada BPJS. ''Jadi dari hasil verifikasi kami, ada sebagian yang belum dilaporkan tindak lanjutnya. Total klaim yang sementara ini telah beres berjumlah Rp7,1 miliar. Sisanya RSUDAM harus menyelesaikan persoalan yang ada dahulu agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan," ujar Kepala Kantor BPJS Bandarlampung dr. Johana kepada Radar Lampung kemarin.

Kendati demikian, bukan berarti RSUDAM belum bisa kembali menerima pembayaran klaim dari BPJS. Dikatakan Johana, pasca dipotong Rp4 miliar dari klaim yang terbayarkan sebelumnya, sisa sebesar Rp3,1 miliar klaim yang telah terselesaikan bisa dicairkan kapan saja.

Menurut dia, pihaknya tinggal menunggu surat pengajuan dari RSUDAM itu sendiri. Apakah mereka ingin mencairkan sebagian klaim yang telah beres dahulu atau menunggu sepenuhnya beres. Tergantung dari surat usulan RSUDAM sendiri. ''Jadi intinya kapan pun kami bisa bayarkan klaim yang memang sudah beres secara administrasi, bila itu sudah diusulkan RSUDAM," tukasnya. (sur/p5/c1/whk)

Disbudpar Tegur The Coffee

Posted: 05 Mar 2014 06:22 AM PST

Karena Tak Putar Lagu Lampung
BANDARLAMPUNG – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bandarlampung melayangkan surat peringatan pertama kepada manajemen kafe The Coffee.
Kafe yang berlokasi di Jl. Way Sungkai, Bandarlampung, tersebut dinilai mengacuhkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelestarian Kebudayaan Lampung.

Yakni belum memutar lagu Lampung di jam-jam tertentu yang telah diatur perwali. Kafe tersebut justru memutar lagu-lagu mancanegara. Sesuai Perwali No. 19/2011, restoran, rumah makan, kafetaria, rumah biliar, gelanggang boling, galeri seni, bioskop, dan spa diwajibkan memutar lagu Lampung setiap hari pada pukul 11.00 hingga 13.00 dan pukul 18.00-20.00 WIB.

Pihak The Coffee menyatakan belum dapat menjalankan perwali karena lagu-lagu yang diputar sudah terprogram dari pagi hingga malam. ''Lagu-lagu yang diputar telah terprogram. Kita langganan di radio lewat internet. Enggak ada waktu buat ngurus atau gonta-ganti lagu. Nggak mungkin kita putar lagu Lampung  jam 11 sampai 1 terus putar lagu-lagu lain lagi," kata Fifin, manajemen The Coffee.

Menurutnya, jika hanya imbauan tidak apa-apa. Namun bukan dipaksakan. ''Ya enggak boleh ada paksaan. Atau kalau dari pemkot mau menyiapkan perangkat khusus dan ada orang yang mau ngurusin gonta-ganti lagu di jam-jam khusus, silakan saja, nanti diputar. Lagi pula enggak semua pengunjung di sini bisa menerima lagu-lagu Lampung," tuturnya.

Kadisbudpar Bandarlampung M. Harun mengatakan akan melayangkan surat peringatan kedua kepada pihak The Coffee bila sampai pekan depan belum juga mengindahkan perwali tersebut.

''Sampai surat peringatan ketiga belum juga putar lagu Lampung, maka akan kami rekomendasikan supaya tempat usaha ini ditutup. Karena berani mengacuhkan perwali. Mereka ini kan mengais rezeki di sini, di tanah Lampung, berarti harus menjunjung tinggi kebudayaan Lampung. Enggak bisa seenaknya bertindak dan berbuat," katanya.

Terpisah, Divisi Dunia Usaha Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Bandarlampung Fajar Ramadhan Muchtar mengaku menyayangkan pernyataan pihak The Coffee. Selain telah mengacuhkan Perwali Nomor 19 Tahun 2011, juga telah bersikap tidak menjunjung tinggi kebudayaan Lampung.

''Putar lagu Lampung ini kan ada perwalinya. Itu artinya jelas ada aturan yang mengikat. Sebagai pengusaha yang mencari peruntungan di Bandarlampung ini ya harus menjunjung tinggi peraturan dan kebudayaan, baik itu pribumi atau pendatang," ucapnya. (eka/p5/c1/whk)

Pemkot Bangun 15 Talut

Posted: 05 Mar 2014 06:22 AM PST

BANDARLAMPUNG – Kabar gembira bagi warga Bandarlampung, khususnya yang tinggal di bantaran sungai. Sebab, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung berencana membangun 15  talut pada tahun ini. Alokasi dana yang telah disiapkan sebesar Rp9 miliar. Pembangunan itu untuk mencegah banjir di daerah pinggiran sungai saat musim hujan mendatang.

Kabid Pengairan dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Bandarlampung Iwan Gunawan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 15 paket pekerjaan talut. Pembangunannya tersebar di beberapa titik. Seperti di Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Barat, Telukbetung Timur, Kemiling, Tanjungsenang,  dan Rajabasa. Lalu di Kedamaian, Bumiwaras, dan Telukbetung Selatan.

''Saat ini sedang dalam proses lelang. Dimungkinkan membutuhkan waktu dua bulan. Pengerjaan diperkirakan Mei sudah bisa dilakukan," katanya.

Untuk perbaikan talut yang roboh di Kalibalau, Kedamaian, menurut Iwan membutuhkan biaya hingga Rp500 juta. Karena itu harus melalui proses tender terlebih dahulu.

Menurutnya, untuk talut di wilayah tersebut akan ditinggikan dari yang sebelumnya. Sehingga air meluap tidak ke rumah warga, namun ke pinggiran sungai yang merupakan lahan kosong.

Sebelumnya, Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung Wisnu mengatakan, akibat hujan Sabtu (1/3) malam lalu yang cukup deras, talut di RT 03/Lk. I, Kelurahan Kalibalau Kencana, jebol. Sehingga menyebabkan banjir yang cukup parah. Talut yang roboh sekitar 20 meter, akibat tidak bisa menampung derasnya air sungai.

    Rusaknya talut ini menambah kekhawatiran warga setempat. Dengan talut yang cukup kokoh pun mereka tetap kebanjiran. Apalagi jika talut roboh. Kemungkinan banjir bandang kembali terjadi pun cukup besar, mengingat saat ini hujan masih sering terjadi, bahkan cukup tiba-tiba.

    Seperti yang diungkapkan Pak Lilik (59), warga setempat. Ia mengharapkan pemerintah segera memperbaiki talut yang rusak dan membuatnya lebih kokoh serta tinggi. Sehingga talut tersebut dapat melindungi warga di pinggiran sungai.

    Pantauan Radar Lampung, terlihat talut yang roboh. Kemudian sekitar empat meter talut amblas, tanah yang menopang talut terbawa air sungai saat banjir terjadi. Talut ini padahal telah dibangun cukup tinggi, lebih dari tiga meter. Namun karena aliran sungai yang cukup deras dari arah Wayhalim, membuat talut tak mampu bertahan. (eka/p5/c1/whk)

Pemasangan Jembatan Bailey Batal

Posted: 05 Mar 2014 06:21 AM PST

Diganti Pemasangan Rangka Jembatan Baru
BANDARLAMPUNG – Skenario perbaikan amblasnya jembatan Terbanggibesar, Lampung Tengah, berubah. Dinas Bina Marga (DBM) Lampung tidak jadi memasang jembatan bailey seperti yang direncanakan semula. DBM kini memilih untuk memasang rangka jembatan baru. Pernyataan ini diutarakan Kepala DBM Lampung Ali Rahman saat ditemui di lingkungan Kantor Gubernur kemarin.

Alasannya, perbaikan jembatan itu tidak bisa dilakukan dengan alternatif pemasangan jembatan bailey. "Ternyata setelah kita ukur ulang, solusi untuk memasang jembatan bailey itu tidak bisa. Panjang jembatan bailey yang kita miliki hanya 30 meter. Sementara yang kita butuhkan untuk perbaikan mencapai 40 meter," katanya.

    Dikatakan, pemasangan rangka yang baru ini dipastikan tidak akan meraup kocek APBD. Lantaran sifatnya merupakan jalan nasional, maka biaya pemasangan itu sepenuhnya ditanggung APBN.

    Sekarang ini, lanjut dia, DBM tengah menunggu rangka jembatan itu datang. "Untuk memasangnya tidak lama. Kalau rangka jembatan itu sudah datang, pemasangannya tidak sampai sebulan," ungkapnya.

Di sisi lain, rencana pembangunan duplikasi jembatan itu tetap dilangsungkan. ''Kami tetap buat duplikasi dari jembatan Terbanggibesar itu. Jadi nanti ada dua jembatan berdampingan di situ. Anggarannya bakal kami masukkan APBD 2015," ujar Ali.

Sebagai bentuk keseriusan, dalam waktu dekat DBM melakukan pembebasan lahan di wilayah itu. Dengan anggaran yang disokong APBN, DBM merencanakan pembebasan lahan dilakukan sekitar April 2014.

''Untuk biaya pembebasan lahannya dianggarkan sekitar Rp3 miliar dari APBN. Semoga saja cukup," harapnya.

Sekarang ini, sambung dia, tim tengah turun untuk mengevaluasi harga tanah di daerah itu. Dengan harapan, masyarakat setempat mau bekerja sama dengan tidak mematok harga yang terlalu tinggi.

''Kita mau masalah ini segera kelar. Kalau pembebasan lahan bisa selesai sebelum akhir tahun ini, upaya untuk membangun duplikasi jembatan Terbanggibesar tidak akan mundur pada 2015," ungkapnya. (sur/p4/c2/fik)

Tetapkan Tiga Alternatif PAD

Posted: 05 Mar 2014 06:21 AM PST

Target 2015 Pendapatan Naik hingga 14,79 Persen
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat dalam penetapan target pendapatan daerah. Kemarin, bertempat di Gedung Pusiban, Pemprov Lampung, sejumlah SKPD berikut perwakilan 15 pemerintah kabupaten/kota berkumpul guna membahas kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) 2015.

    Terungkap dalam acara itu, pemprov menetapkan tiga alternatif sekaligus dalam penetapan target PAD pada tahun depan. Dibanding tahun ini, proyeksi pendapatan TA 2015 naik sekitar 5,71 persen hingga 14,79 persen.

     Untuk alternatif pertama, pemprov menetapkan pendapatan 2015 naik menjadi Rp4,5 triliun dari target tahun ini Rp4,2 triliun. Sementara untuk alternatif kedua pendapatan tahun depan dipatok Rp4,73 triliun, naik 10,07 persen dari target tahun ini. Sementara alternatif ketiga pendapatan daerah 2015 diperkirakan dapat mencapai Rp4,9 triliun (selengkapnya lihat grafis).

    "Ketiga alternatif yang ada akan kami bahas kembali sesuai perkembangan ke depan," ungkap Sekretaris Dispenda Lampung Wan Ruslan Abdul Gani saat memberi pemaparan dalam acara itu kemarin.

Diterangkan, alternatif satu dapat disebut sebagai penargetan pesimistis. Dengan asumsi total pendapatan tumbuh 5,71 persen. Dengan kondisi PAD yang tumbuh hanya 12,8 persen. Sementara penerimaan dana perimbangan tetap sama dengan tahun lalu. Juga lain-lain pendapatan yang sah tumbuh -1,35 persen dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi berkisar 4–5 persen.

Alternatif kedua merupakan target moderat. Asumsinya, total pendapatan bisa tumbuh 10,07 persen. Dengan PAD diperkirakan tumbuh 18,28 persen. Untuk penerimaan dana perimbangan berbeda dengan alternatif pertama yang stagnan. Pasalnya, pada alternatif kedua ini diperkirakan mulai merangkak tumbuh 4,43 persen. Sementara lain-lain pendapatan yang sah tumbuh 0,16 persen.

Sementara alternatif ketiga merupakan penggambaran optimistis dengan asumsi total pendapatan tumbuh mencapai 14,79 persen. Didukung dengan penerimaan dana perimbangan yang dapat naik menjadi 8,86 persen. Juga lain-lain pendapatan yang sah tumbuh 0,22 persen.

"Target pendapatan ini merupakan tugas kita bersama dalam merealisasikannya sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. Karena itu, marilah membulatkan komitmen kita untuk meningkatkan kinerja dan target pendapatan TA 2014 dan TA 2015!" ajaknya kepada para peserta rapat yang hadir dalam kesempatan itu. (sur/p4/c2/fik)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar