Bencana di Sabtu Malam

Bencana di Sabtu Malam
P3ABL Sambangi Pemkot
DPRD Sorot Rangkap Jabatan
Kaji Komprehensif Kenaikan Tarif RSUDAM

Posted: 01 Mar 2015 08:25 PM PST

Ratusan Rumah Terendam Satu Meter
JARUM jam menunjukkan pukul 19.30 WIB. Sabtu malam (1/3) itu, mimik muka Suryadi terlihat sangat gelisah. Penyebabnya, hujan deras tengah menerpa Bandarlampung, termasuk daerah tempat tinggalnya di RT 3/Lk. 1, Kalibalau Kencana, Kedamaian.

''Alamat ini mah. Pasti nggak bisa tidur lagi malam ini (Sabtu malam, Red)," gumam pria berusia 37 tahun itu dalam hati.

Naluri sebagai kepala keluarga (KK) mendorong langkah kakinya pergi ke belakang rumah. Tujuannya melihat ketinggian air Kali Balok yang berjarak hanya lima meter dari kediamannya.

Selama sepuluh menit, sorot matanya terus memandang debit air sungai yang mengalir deras. Hatinya tambah risau melihat ketinggian air yang terus meninggi.

Akhirnya, ia berbalik menuju ruang tengah tempat keluarganya berkumpul. ''Kalian harus mengungsi ke masjid sekarang. Pasti malam ini rumah kita kebanjiran lagi. Saya tetap di sini menjaga rumah," kata dia kepada keluarganya.

Saat mengantar keluarganya ke luar rumah, terlihat para tetangganya juga akan mengungsi ke masjid yang lokasinya berjarak sekitar 400 meter dari kediamannya. Setelah anggota keluarganya pergi mengungsi, Suryadi dibantu mertuanya Seno membereskan barang-barang elektronik.

Tepat pukul 22.00 WIB, perkiraan Suryadi menjadi kenyataan. Kali Balok meluap dan merendam rumahnya beserta ratusan lainnya. Ketinggiannya bahkan mencapai satu meter.

''Ya, untungnya kami sudah antisipasi Mas. Karena ini selalu terjadi saat hujan lebat datang," katanya kepada Radar Lampung yang pukul 01.30 dini hari itu sedang duduk di tembok depan rumahnya.

Menurut dia, penyebab banjir yang terjadi di kediamannya karena banjir kiriman dari Kecamatan Kemiling dan luasan Kali Balok yang kecil.

"Pasti Mas, setiap Kemiling hujan deras, pasti wilayah kami kebanjiran. Ini sudah terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun," keluhnya.

Senada disampaikan Mbah Seno. Dia mengatakan, biasanya ketika banjir terjadi di malam hari, air baru surut di paginya. "Makanya, warga yang menunggui rumahnya pasti tidak akan bisa tidur," ucapnya malam itu.

Sementara pantauan Radar Lampung kemarin sore, warga tengah bersih-bersih. "Jam 05.00 subuh air baru surut mas, dan jam segitu juga warga baru bisa tidur dengan tenang," kata Masfi (42), warga yang tinggal di bantaran Kali Balok.

Dia juga menyatakan pendapat yang sama dengan Suryadi. Menurutnya, banjir yang terjadi karena kiriman air dari Kecamatan Kemiling.

"Apalagi sungai berbelok-belok, jadi saling beradu. Diperparah lokasi perkampungan siringya kecil. Sehingga, tidak tertampung dan air meluap jadilah banjir dan bisa mencapai 2 meter lebih," kata dia.

Maka dari itu, kata dia, banjir yang terjadi sudah dihapal warga. "Saat terlihat hujan lebat, warga sudah antisipasi dengan mengalihkan barang-barangnya ketempat yang lebih tinggi, dan kemarin banjir penutup di bulan Februari," ujarnya.

Dia mengaku dahulu pernah menyarankan agar talud dibangun lebih tinggi. Namun, kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan dan banjir tetap terjadi meskipun tidak begitu parah.

"Maka dari itu, jika memang ada rencana untuk ditinggikan, maka ketinggiannya bisa kurang lebihnya satu meter lagi, dan jika memang bisa dilebarkan sungai tersebut dan dinormalisasikan lagi. Karena di seberang sana ada tanah kosong yang bisa digunakan pemkot untuk dibeli dan diperluas sungainya," saran dia. (goy/p5/c1/whk)

Segera Berikan Solusi!

Pemkot Bandarlampung diminta segera memberi solusi konkret terhadap bencana banjir yang kerap terjadi di RT 01, 02, dan 03/Lk. 1, Kalibalau Kencana, Kedamaian.

Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Fandri Tjandra mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) harus segera menindaklanjuti dan jangan hanya terkonsen pada satu pekerjaan.

''Nah, berhubung ini akan memasuki musim kemarau, maka segera pikirkan dan sampaikan solusi konkret yang bisa ditawarkan kepada masyarakat," kata dia.

Untuk saat ini, kata dia, intansi terkait dapat menggunakan dana yang ada baik itu bencana dan dana rutin yang memang sudah teranggarkan. "Atau saat ini mereka buat rumusan untuk ditawarkan ke komisi III untuk dibahas apa langkah terbaik yang dapat dilakukan. Apakah itu, normalisasi sungai, pelebaran, atau membuat aliran baru," sarannya.

Saat ini, menurutnya yang harus dilakukan adalah mendengarkan keluhan warga yang ingin terbebas dari banjir. "Coba dengar saran mereka, dan dirumuskan dengan akademisi dan DPRD bagaimana mengatasi banjir di Bandarlampung. Terlebih, di Kedamaian sebagai hilir yang terimbas. Nah, hulunya bisa dicarikan solusi agar tidak semuanya tumpah di Kedamaian," sarannya.

Senada disampaikan Yuhadi, anggota Komisi III lainnya. Politisi Golkar ini mengatakan, harus ada pemerataan perbaikan dari hulu dan hilir. Lalu, masyarakat juga membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa membuat mampet aliran sungai.

"Pemkot juga segear melakukan normalisasi linier dan tidak sepotong-potong, jadi harus menyeluruh," pintanya.

Sebab, kata dia, sangat sulit untuk membuat aliran sungai baru di Bandarlampung. "Wilayahnya yang perkotaan dan padat sehingga tidak ada lahan, dan biaya yang dikeluarkan pun tinggi. Nah, uang bisa dilakukan adalah normalisasi sungai, peninggian talud, pemantapan dari talud tersebut agar tidak roboh," tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Bandarlampung Wisnu mengatakan, pada pertengahan bulan ini pihaknya bersama Dinas PU akan memperbaiki talud di Sungai Kali Balok.

"Kami masih menunggu perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memulai pembangunannya," ungkapnya.

Karena jika cuaca masih hujan, maka perbaikan dan pembangunan yang diharapkan tidak kembali terjadi banjir malah akan merusak bangunan yang didirkan karena seringnya hujan.

"Kami sudah melakukan pengukuran, dan dua titik talud yang jebol juga akan segera diperbaiki. Banjir terjadi juga, karena aliran satu arah dan posos sungai berbelok-belok, sehingga debit dan arusnya kencang membuat air meluap," tandasnya.

Hal tersebut dibenarkan Kabid Bina Marga Dinas PU Azwar. Dia membenarkan, lokasi banjir di Kedamaian tersebut sedang dalam pembahasan.

"Iya benar, ini masih dijadwalkan untuk dilakukan penanganan," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Butuh Ruang Terbuka Hijau

KALANGAN akademisi ikut menyumbangkan saran kepada Pemkot Bandarlampung dalam menangani banjir yang kerap terjadi di kota ini. Di antaranya pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan dan Universitas Bandar Lampung Dr. Ahmad Suharyo.

Menurut Dedi, banjir yang kerap terjadi di Bandarlampung, bahkan di lokasi yang sama seperti di RT 01, 02, dan 03/Lk. 1, Kalibalau Kencana, imbas dari banyaknya pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.

''Banyaknya pendiaman terhadap mereka yang melanggar tata ruang. Seperti yang dilakukan kebanyakan industri dan sebagainya," kata dia.

Menurutnya hal ini mengindikasikan adanya pengabaian sisi lingkungan dan kepentingan masyarakat banyak dalam mewujudkan pembangunan.

"Yang menerima getahnya juga generasi yang akan datang. Maka itu, pemkot harus bertanggung jawab atas permasalahan ini dengan mengevaluasi pengajuan pembangunan seperti perumahan dan industri untuk memiliki langkah antisipasi di masa yang akan datang," tandasnya.

Sebentar lagi, terus dia, musim hujan akan berakhir. Maka, pemkot dapat mengevaluasi perbaikan infrastruktur sisi perkotaan yang sangat rentan terjadi.

"Jadi, dari hulu ke hilir harus ada pembenahan. Atau jika pemkot punya kekuatan anggaran dapat membuat daerah strategis agar tidak menjadi pemicu banjir dengan melakukan pembebasan lahan untuk memperluas sungai atau membuat aliran sungai baru sebagai pemecahan aliran sungai," sarannya lagi.

Karena bagamanapun yang namanya banjir jika tidak segera dilakukan tindakan kongkrit untuk mengantisipasi akan terus mengancam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, pemkot perlu menyelamatkan dan menopang ekosistem yang ada di Bandarlampung. "Maka, saya berpikir, pemkot memang harus memiliki kebijakan yang bisa dimulai untuk disusun dan diterapkan hari ini dan seterusnya untuk meminimalisir banjir yang terjadi," tukasnya.

Senada, disampaikan Ahmad Suharyo. Menurut kacamatanya, salah satu solusi mengatasi banjir adalah dengan melebarkan sungai. "Hal ini agar air bisa lancar, lalu dilakukan penertiban rumah-rumah yang ada di bantaran sungai yang mengalami penyempitan, dan mampu mengingatkan kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah sembarang di sungai," sarannya.

Lalu, pemkot juga seharusnya membatasi izin pendirian bangunan di ruang-ruang yang berpotensi dijadikan ruang terbuka hijau. ''Karena selama ini, di setiap lokasi ruang terbuka hijau pasti dijadikan penimbunan dan pembangunan," kata Ahmad. (goy/p5/c1/whk)

P3ABL Sambangi Pemkot

Posted: 01 Mar 2015 08:24 PM PST

BANDARLAMPUNG – Belum adanya kejelasan nasib angkutan kota (angkot) yang habis masa berlakunya membuat resah Persatuan Pengusaha dan Pengemudi Angkot Bandarlampung (P3ABL). Hingga kemarin, P3ABL tetap meminta pemkot tidak menertibkan ratusan angkot yang dibuat pada 2002 dan 2003 tersebut.

Untuk mewujudkan permintaannya itu, P3ABL berencana menyambangi pemkot hari ini (2/3). Tujuannya mengawal revisi Perda Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum di Bandarlampung, yang menurut mereka draf revisinya masih berada di Bagian Hukum Pemkot Bandarlampung.

Humas P3ABL Nusirwan mengatakan. revisi perda tersebut harus sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

"Makanya, besok (hari ini. Red) kami akan menghadap Kabaghukum Wan Abdurahman untuk menanyakan perkembangan revisi perda tersebut. Mungkin sekitar pukul 10.00 WIB," katanya kemarin.

Selain itu, tujuan kedatangan mereka juga untuk meminta agar draft revisi segera dikirim ke DPRD Bandarlampung. ''Kami akan terus berjuang. Angkot itu hidup matinya kami!" tegasnya. (goy/p5/c1/whk)

DPRD Sorot Rangkap Jabatan

Posted: 01 Mar 2015 08:24 PM PST

BANDARLAMPUNG - Meski sudah beberapa kali terjadi rolling pejabat di Pemprov Lampung, posisi kepala biro keuangan masih saja belum definitif. Sampai saat ini masih diisi Plt. Indra Budiman yang merupakan Kabag akuntansi biro keuangan.

Rangkap jabatan ini menuai sorotan dari DPRD Lampung. Pasalnya hingga saat ini, pelaksanaan program kegiatan belum bisa terlaksana di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikarenakan daftar penggunaan anggaran (DPA) belum diteken.

Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadil menyatakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus segera menentukan pejabat eselon yang sesuai dan memiliki kompetensi mumpuni.

''Ini kan tugasnya Baperjakat. Harus segera ditentukan yang benar-benar berkompeten agar tidak ada bongkar-pasang jabatan lagi. Artinya kan harus benar-benar jeli memilih orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang itu," kata dia.

Dia juga menganggap, posisi Kepala Biro Keuangan tersebut merupakan posisi yang sangat berpegaruh bagi kondisi keuangan SKPD Pemprov. Dimana, pelaksanaan kegiatan untuk Program kegiatan di TA 2015 ini jugabergantung kepada posisi tersebut.

"Nah, padahal kan, APBD Lampung TA 2015 ini sudah di sahkan pada pertengahan tahun 2014 lalu. Namun hingga saat ini sebagian besar belum bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan belum terteken oleh Kabiro Keuangan," kata dia.

Sorotan juga keluar dari Anggota Komisi IV BIdang Pembangunan Watoni Noerdin. Dia menganggap, memanga da beberapa SKPD yang amsih belum bisa melaksanakan kegiatan dikarenakan DPA belum di tandatangani. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh kepada tertundanya program.

"Nah, sementara, masyarakat ini menunggu dimana juga ada juga Program yang menyentuh kepada masyarakat seperti infrastruktur, investasi dan sebagainya yang memang ini sudah ditunggu," kata dia

Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Chrisna Putra mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatinya, nantinya Pemprov menyegerakan hal tersebut.

Kalau informasi yang saya dapatkan, ya semuanya sedang dipersiapkan. tentunya kan tiodak sembarangan dan hal ini membutuhkan orang yang benar bnar bverkompeten.," kata dia. (abd/p2/c1/adi)

Kaji Komprehensif Kenaikan Tarif RSUDAM

Posted: 01 Mar 2015 08:19 PM PST

BANDARLAMPUNG - Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) menjadi sorotan kalangan legislatif. Meski sebagian masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS, DPRD meminta Pemprov Lampung benar-benar mengkaji secara komprehensif.

Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura mengatakan, pemprov harusnya benar-benar mengkaji secara komprehensif kenaikan tarif RS pelat merah ini.

Dia menyatakan harusnya bisa memanggil pihak RSUDAM dan menanyakan langsung sebenarnya pantas atau tidak kenaikan tersebut.

Untuk hal ini, imbuhnya, secara teknis mestinya ada tim yang benar-benar bisa memastikan kajian tersebut. ''Ya, kalau gubernur kan hanya mempertimbangkan di final. Kalau perumusannya, biasanya ada tim yang membahas. Nah, tim itulah yang harus benar-benar jeli. Jangan sampai kebijakan yang diambil merugikan berbagai pihk," tandas dia.

Kemudian lanjut dia, jika memang nantinya tarif tersebut harus benar-benar naik, dikatakan dia pihak RS harusnya benar-benar berbenah. Tidak hanya pelayanan yang wajib ditingkatkan. Tetapi, mengenai permasalahan lingkungan yang bersih pun harus diperhatikan.

"Tak hanya masalah pelayanan yang belum maksimal. Tetapi mengenai lingkungannya. Kita juga tau kan, mengenali pengelolaan Lingkungan baik limbah dan sebagainya, RS ini masih belum ada di kategori bagus," kata dia.

Menurutnya, jika hal trsebut juga diperhatikan, maka hal ini uga akan meningkatkan kenyamanan pasien. Dimana, seseoirang yang sakit sangat membutuhkan kondisi lingkungan yang aman nyaman dan tentunya memiliki lingkungan yang bersih.

"Psikologi juga kan dapat membantu untuk kesembuhan. Siapa yang mau juga berlama-lama di rumah sakit. Kalau memang ini semua terlaksana, kan tempat itu sendiri yang mndapatkan anggapan positif dari masyarakat. Jangan hanya naiknya, saja tapi pelayanan dan kenyamanan kepada pasien idak diperharikan," pungkasnya

Sebelumnya RSUDAM Lampung masih menunggu kepastian naiknya tarif yang belum disahkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. RSUDAM berjanji akan menyosialisasikan kenaikan tarif kelas I, II, dan VIP kepada masyarakat jika benar tarif dinaikkan.

Kabag Humas RSUDAM Esti Comalaria mengatakan, gubernur belum menandatangani seluruh draf kenaikan tarif RSUDAM. ''Kami belum tahu kepastiannya. Sebelum dokumen disahkan gubernur, kami masih memakai tarif lama," jelasnya kemarin.

Terkait besaran kenaikan tarif, Esti belum mau berkomentar dengan alasan belum disetujui oleh gubernur. Hanya, ia mengakui tarif khusus kelas I, II, dan VIP ini dipastikan lebih rendah dibandingkan tarif dari RS swasta.

''Pasien RSUDAM umumnya memakai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jadinya tidak terlalu memengaruhi kenaikan tarif ini. Jadi hanya berlaku pada pasien umum. ''Kecuali kalau pasien itu pindah kelas, tentunya dikenakan biaya konselernya," bebernya.

Kabag Keuangan RSUDAM Nany Ricardini membenarkan bahwa dengan berkerja sama dengan BPJS, memang ada peningkatan pemasukan pasien RSUDAM hingga 80 persen dari BPJS dan 20 persennya dari pasien umum. (abd/p2/c1/adi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Senin, 02 Maret 2015