BELI DI SHOPEE

Sabtu, 25 April 2015

PAD Lampung Baru 19 Persen

PAD Lampung Baru 19 Persen

PAD Lampung Baru 19 Persen

Posted: 24 Apr 2015 09:43 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun anggaran 2015 ditargetkan Rp2.341.611.590.151,68. Namun, hingga triwulan pertama tahun ini baru mencapai Rp448.362.639.227,98 atau sekitar 19,14 persen. Untuk target per tahun pajak daerah yakni Rp2.122.600.000.000, hingga Maret 2015 baru tercapai Rp389.174.895.734 atau sekitar 18 persen. Kemudian untuk retribusi daerah, total target per tahunnya Rp8.014.155.820, baru tercapai Rp1.553.006.970 atau sekitar 19,37 persen.

Lalu lain-lain pendapatan yang sah, dari target Rp185.158.531.260, hanya tercapai Rp57.634.736.623,98 atau sekitar 31 persen.

Tentunya, kondisi keuangan di Lampung perlu peningkatan. Namun proses tata kelola keuangan di beberapa sektor belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Seperti di sektor pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara keseluruhan, target pendapatan per tahun Rp154.093.531.260, namun hingga triwulan pertama ini hanya Rp45.875.751.814, 41 atau sekitar 29 persen.  

Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Rozali memaparkan, BLUD yang masuk ke data Dispenda yang bisa dikatakan mandiri ada lima.

Yakni, retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr H Abdul Moeloek (RSUDAM), perkuatan permodalan koperasi dan UKM, sekretariat badan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, UPTD perkuatan modal usaha bidang pertanian, serta pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD RS Jiwa Daerah.

"Kalau yang memang sudah bisa mandiri dan punya permodalan kuat, ya baru lima ini saja. Kalau yang lain seperti Lampung Jasa Utama, itu BUMD. Dan mereka juga tidak ada kontribusinya sama sekali. Karena permodalannya saja masih dari pemerintah kok," kata Rozali.

Berdasarkan data Dispenda, untuk retribusi pelayanan kesehatan RSUDAM, dari total Rp143 miliar baru mencapai Rp45.574.062.429. Untuk sekretariat badan perwakilan Pemprov Lampung, dari target per tahun Rp2,2 miliar baru tercapai Rp107.763.785,41.

Kemudian perkuatan permodalan kooperasi dan UMKM hanya tercapai Rp37,5 juta. UPTD perkuatan modal usaha bidang pertanian dari target  Rp300 juta per tahun, masih belum ada capaian.

Lalu, untuk pendapatan jasa layanan kesehatan BLUD RS Jiwa Daerah juga tidak tercapai sempurna. Yakni dari target Rp7.993.531.260 hanya tercapai Rp56.425.600.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing mengatakan, seharusnya ada upaya lebih terhadap peningkatan pendapatan daerah di semua sektor. Apabila hal ini didiamkan, akan berdampak kepada PAD Lampung secara keseluruhan. Dimana hal ini juga penting bagi keadaan fiskal pemprov ke depannya.

"Intinya, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang memiliki potensi retribusi daerah harus serius dalam mengelola pendapatannya agar bisa mendukung keadaan fiskal pemprov," kata Nover—sapaan akrabnya—kemarin.

Dia mengatakan, gubernur Lampung harusnya bisa menekan seluruh SKPD. Jika tidak, ia menduga, dalam penarikan retribusi ada kebocoran yang menyebabkan tidak berbanding lurus dengan target.

"Kalau memang seperti itu, artinya ya indikasi ada kebocoran dan harus dipertanggngjawabkan. Di akhir nanti harus mengacu kepada target induk per tahunnya. Mau tidak mau harus digenjot, terlebih untuk RSUDAM yag notabene baru-baru ini," kata mantan wakil bupati Lampung Timur ini.

Terpisah, Kepala Bagian Humas RSJ Lampung David mewakilo direktur, dr Ansori, memaklumi belum mencapai target pada triwulan pertama. Salah satunya karena masih ada laporan piutang klaim yang belum terealisasi. Akan tetapi, David meyakini triwulan berikutnya akan mencapai target.

"Karena saat ini kami ada berbagai langkah untuk mencapai hal tersebut," kata David.

Menurut dia, RSJ berencana menambah tempat tidur dari 105 menjadi 200. "Ini bertahap, diusahakan paling lambat akhir 2015 terealisasi. Dengan tambah tempat tidur, maka ada pasien yang ingin dirawat di RSJ Lampung akan mendapatkan tambahan pendapatan," jelasnya.

Tidak hanya itu, sirkulasi pasien didukung penambahan sumber daya manusia (SDM) seperti perawat juga sebagai langkah pencapaian target. David mengatakan, saat ini RSJ sudah memiliki pelayanan rawat inap narkoba. Yakni ada 10 tempat tidur sejak Februari 2015.

"Pasien narkoba memang tidak ter-cover program JKN BPJS. Akan tetapi keluarga pasien bisa memanfaatkan fasilitas rawat inap narkoba. Karena pasien tersebut dapat kami klaim ke Kementerian Kesehatan maupun BNN," ujar David. (abd/gie/c1/dna)

Puluhan Warga Jl. Kimaja Nglurug DPRD

Posted: 24 Apr 2015 09:42 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau masih menyisakan persoalan. Kemarin (24/4), 20 warga Jl. Kimaja, Wayhalim, nglurug DPRD Bandarlampung. Puluhan warga ini adalah yang terkena dampak pembangunan fly over keempat di Bandarlampung tersebut. Mulai pemilik tanah hingga penyewa ruko.

Kedatangan puluhan warga itu diterima Komisi III DPRD Bandarlampung. Juru bicara warga, Iswan Hasan, mengatakan, kedatangan mereka untuk mencari solusi terbaik bagi warga yang terkena dampak pembangunan fly over tersebut.

"Kenapa belum ada solusi untuk warga dan belum terselesaikannya semua proses administrasi, pembangunan fly over jalan terus? Kan, mematikan usaha rakyat ini!" ujarnya.

Senada disampaikan Fauzi Rahman suami Nurhayati yang saat pertemuan pemkot dengan warga di Kelurahan Perumnas Way Halim menolak besaran ganti rugi yang diberikan ketua tim pembangunan fly over yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Dedi Amarullah pekan lalu.

Pemilik dua ruko yang digunakan Way Halim Elektro dan Bimbingan Belajar Nurul Fikri ini mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mencoba mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) maupun Pemkot Bandarlampung untuk menanyakan kejelasan pembangunan fly over.

"Berulang kali ke sana, tidak ada tanggapan baik untuk kami. Padahal kami hanya ingin bertanya kenapa harus fly over sedangkan pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pelebaran jalan," keluhnya.

Menurutnya, hadirnya 20 warga ke DPRD Bandarlampung sebagai bentuk tanggapan dan perasaan yang sama akan ketidak jelasan nasib warga sekitar pembangunan fly over. "Jadi kami ini dibuatnya resah," tandasnya.

Sementara Endrinawati, pemilik Bengkel Buyung Otomotive juga menyatakan keberatan atas sikap Pemkot Bandarlampung. "Kami tanpa diberi tahu untuk ditutup, tiba-tiba di depan bengkel langsung main tutup begitu saja tanpa ada basa-basi. Nah, karyawan saya ini banyak, jika ditutup bagaiamana nasib karyawan saya?" ucapnya dengan mata berkaca-kaca .

Sementara, Jani Sijabat, salah satu penyewa ruko di Jl. Kimaja mengatakan, selama dua pekan belakangan pasca pentutupan akses jalan omzet pengusaha di wilayah tersebut hilang.

"Bagaimana omzet kami tidak hilang, bypass ditutup total, parkir kendaraan pun tidak ada, lalu bagaimana konsumen mau belanja. Bahkan, kami saja masih bingung bagaimana membayar gaji pegawai, makan, bayar listrik, uang sampah hingga jatah preman," katanya.

Sedangkan, lanjutnya, usaha tersebut merupakan gantungan hidup dari mereka. "Kami galau mau ke mana?" pungkasnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Agusman Arief mengatakan, pembangunan fly over tidak mungkin dibatalkan.

Sebab, pembangunan tersebut sudah ditender dan keluar nama kontraktornya. Selain itu, pembangunan tersebut anggarannya sudah dimasukkan pada pembahasan APBD pada tahun sebelumnya untuk dibangun di tahun ini.

Namun, terus dia, komisi III akan mencarikan solusi agar saat ini para pemilik ruko dapat menjalankan usahanya dengan baik, dan setelah pembangunan ada solusi bagi kendaraan agar tetap bisa mampir ke tempat usahanya tersebut.

"Ya, mungkin salah satu solusinya bagi kendaraan angkot dan motor dilarang lewat fly over. Jadi, dengan begitu angkot-angkot akan tetap melaju di jalur bawah fly over dan menurunkan penumpang di lokasi seperti biasanya," kata dia.

Masih kata Agusman, yang terpenting pemkot mencarikan jalan keluar atas dampak pembangunan fly tersebut. "Jadi memang pekerjaan yang satu paket ini, dipastikan akan berbarengan untuk dapat diakses dan dilalui kendaraan," terangnya.

Yakni, kata dia, jika fly over sudah jadi, jalan di bawahnya juga akan jadi. Tidak sepotong-potong seperti pembangunan fly over Jl. Antasari-Jl. Gajah Mada, yang paket pengerjaannya berbeda. Selain itu, di bawah fly over akan dibangun taman untuk lokasi parkir kendaraan.

Di akhir pertemuan, Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Heriyadi Payacoen berjani akan memfasilitasi pertemuan warga dengan pemkot yang dijadwalkan pada Selasa (28/4).

"Jadi, biar pemkot juga menjelaskan, dan dapat menerima masukan solusi dari DPRD. Bahkan, bisa membuka akses jalannya," tutupnya.

Terpisah, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam saat ditemui di depan ruangannya juga berjanji akan mempelajari permohonan warga atas solusi apa yang akan pemkot lakukan.

"Tapi kalau akses jalan dibuka saya belum tahu. Mau dibuka, kalau ada warga atau pejalan kaki yang lewat tertimpa bangunan bagaimana? Siapa yang mau menanggung resikonya," ujarnya.

Karenanya, imbuh dia, pembukaan akses jalan tidak bisa dilakukan sepanjang pembangunan masih berlangsung. "Kalau solusi pedagang di sana akan kami lihat dulu bagaimana," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Wali Kota Datang, Monyet Menghilang

Posted: 24 Apr 2015 09:38 PM PDT

Bakal Dijadikan Cagar Wisata
BANDARLAMPUNG – Serangan ratusan monyet yang mendiami Gunung Banten ke permukiman warga Jl. Kancil RT 09/Lk. 02, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, pada Kamis (23/4) lalu, menuai perhatian Wali Kota Herman H.N.

Kemarin (24/4) sekitar pukul 10.00 WIB, orang nomor satu di Pemkot Bandarlampung ini menyambangi Gunung Banten untuk melihat langsung populasi monyet di sana. Dia juga sempat berdialog dengan beberapa warga setempat.

Kedatangan Herman H.N ke sana ditemani Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Saad Asnawi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Yus Amri Agus, Kepala Badan Polisi Pamong Praja Cik Raden, serta beberapa pejabat pemkot lainnya.

Anehnya, kedatangan wali kota kemarin seperti membuat takut monyet-monyet yang bermukim di Gunung Banten. Ya, keberadaan monyet di gunung yang berlokasi di tengah Kota Bandarlampung itu seakan menghilang. Tidak seperti sehari sebelumnya yang sempat menyerang permukiman warga di bawah kaki Gunung Banten.

Karenanya saat berada di kaki Gunung Banten, Herman H.N. sempat  menanyakan kebenaran ratusan monyet yang menyerang ke permukiman warga kepada Camat Kedaton Emrin Riyadi dan warga setempat.

Setelah mendapat jawaban dari camat dan warga, Herman H.N. lantas naik ke atas Gunung Banten untuk melihat keberadaan monyet. Namun saat itu, ia hanya melihat dua anak monyet. ''Mana ini monyetnya? Ada nggak? Katanya ratusan?" tanyanya.

Setelah melihat-lihat kondisi gunung, kepada wartawan Herman H.N. merencanakan Gunung Banten menjadi lokasi wisata hutan kera seperti di Taman Hutan Kera Sarijo, Pahoman, Enggal, Bandarlampung.

Mantan Kadispenda Lampung ini juga meminta warga untuk menanam pohon buah. "Saya juga mau menanam pohon nangka di sini, bisa tidak? Minimal sebulan dirawat untuk disiram. Selain itu, nggak boleh ditebang-tebang. Nanti tolong sampaikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam)!" instruksinya kemarin.

Dia mengungkapkan, jika populasi monyet di Gunung Banten sudah ratusan ekor, pemkot akan menganggarkan biaya makan monyet di pagi dan sore hari. "Tapi, kalau jumlahnya benar ratusan, kalau cuma satu, dua ekor ya bagaimana, warga saja cukup memberi makannya!" pungkasnya.

Sementara, kepada Herman H.N., Camat Kedaton Emrin Riyadi mengatakan, turunnya ratusan monyet di Gunung Banten karena sudah tidak ada lagi makanan di pegunungan.

"Mungkin bisa dibuatkan satu tempat dan ada gantungan untuk pemberian makanan monyet agar tidak ke mana-mana dan paham titik lokasi makanannya berada," usulnya kepada wali kota.

Sedangkan Erik Irawan, warga yang tinggal di kaki Gunung Banten membenarkan jika ada ratusan ekor monyet di gunung tersebut. "Dari ratusan monyet, yang sering ke permukiman warga sekitar 50-an ekor, kebanyakan masih anakan. Kalau pagi pukul 08.00 WIB dan kalau sore tapi tidak menentu. Kalau turun gunung, monyet-monyet itu cari makan sampai ke dalam rumah warga," ungkapnya.

Diketahui, ratusan monyet turun gunung menyerang warga Jl. Kancil RT 09/Lk. 02, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, Kamis (23/4).

Monyet-monyet yang berasal dari Gunung Banten tersebut mencari makan di pekarangan rumah warga yang terdapat tanaman buah seperti pohon belimbing dan jambu biji.

Kejadian ini membuat takut warga. Sebab selain merusak tanaman, monyet-monyet itu dikhawatirkan melukai mereka. Beruntung, tak satu pun warga terluka kemarin.

Ita Mahkota (65), salah satu warga setempat, mengaku mengetahui ada banyak monyet di depan rumahnya pukul 08.00 WIB saat suaminya hendak berangkat kerja.

''Memang sempat terdengar suara cit.. cit.. cit.., seperti suara burung. Tetapi pas dilihat keluar, ternyata monyet. Kami kaget dan takut. Bapak pergi kerja, langsung saya tutup pintu rumah dan jendela," katanya.

Ketika diamati dari dalam rumah, kata dia, monyet-monyet tersebut memakan buah jambu biji dan belimbing yang ada di halaman rumahnya.

Selain rumahnya, beberapa rumah tetangganya juga dipenuhi monyet. "Monyetnya dari yang anakan sampai berbadan besar," terangnya.

Dia mengaku heran, kenapa monyet sampai masuk ke daerahnya. Padahal, selama 65 tahun tinggal di wilayah tersebut, monyet di Gunung Banten tak pernah masuk ke permukiman. "Ini pertama kalinya. Jadi saya takutlah mas," tandasnya.

 Senada disampaikan warga lainnya. Yakni, Ahiko (42). Menurutnya, dugaan sementara para warga ratusan monyet tersebut turun hingga kerumah warga dikarenakan kelaparan.

"Buktinya saja, mereka mengambil buah-buahan yang ada di pohon warga. Padahal seingat saya ada warga di sana yang diminta untuk mengurusi monyet oleh pemkot melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," kata dia. (goy/p5/c1/whk)

Rp125 Ribu untuk Kader Posyandu

Posted: 24 Apr 2015 09:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung memberikan dana penunjang operasional bagi 3.225 kader posyandu dari 675 posyandu yang ada pada 20 kecamatan se-Bandarlampung. Masing-masing kader mendapatkan Rp125 ribu per bulannya.

Kemarin (24/4), penyerahan dana penunjang tersebut diberikan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. secara simbolis di beberapa lokasi. Yakni Kecamatan Rajabasa, Labuhanratu, Wayhalim, Kedaton, Tanjungsenang, dan Sukarame.

''Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan kinerja kader posyandu sebagai dana penunjang yang diterima sampai empat bulan. Yakni mulai Januari hingga April. Jadi total yang diberikan Rp500 ribu," kata Herman H.N. di kantor camat Wayhalim.

Mantan Kadispenda Lampung ini melanjutkan, posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKMB), yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk, masyarakat.

"Ini kan berguna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dan pelayanan lebih maksimal. Bagaimana dalam melayani ibu hamil, lansia, dan balita lebih baik lagi," harapnya.

Ia mengimbau agar kader Posyandu melayani masyarakat dengan ramah dan senyum. "Program ini mulai 2011 sudah berjalan. Makanya, saya juga minta untuk mereka mengajukan surat permohonan kepada pemkot, karena mereka tidak mempunyai meja, kursi, dan timbangan," kata dia.

Maka dari itu, dikataknya, hal ini masih dalam bentuk usulan. "Ibu-ibu hamil, dan lansia ini kan harus duduk. Jadi agar pelayanan lebih maksimal ke depannya," tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung dr. Amran mengatakan, setiap posyandu ada lima orang kader, dan dana penunjang yang diberikan tersebut sebagai motivasi kerja para kader Posyandu yang ada di Bandarlampung.

"Per kadernya diberikan oleh pak wali sebesar Rp125 ribu, dan ini diberikan langsung selama empat bulan. Sehingga, kader menerima Rp500 ribu," kata dia.

Evaluasi Poskeskel!

Sementara, pos kesehatan kelurahan (poskeskel) yang ada di Bandarlampung dinilai tidak efektif keberadaannya oleh sebagian warga. Terlebih, lokasi berdirinya poskeskel berdekatan dengan puskesmas induk.

Seperti disampaikan Hendriansyah dan Samsul, warga Palapa 10/H, Kelurahan Gunungterang, Langkapura.

Menurut Hendriansyah, ia tidak mengetahui adanya Poskeskel Gunungterang yang berdiri di dekat kediamannya. ''Saya di sini sudah dua tahun, tetapi belum tahu kalau ada poskeskel di sekitar sini," ujarnya kemarin.

Dilanjutkan, biasanya jika ia atau keluarganya sakit, langsung berobat ke Puskesmas Induk Segalamider, Tanjungkarang Barat, yang posisinya juga tidak jauh dari rumahnya.

''Ya, kalau sakit lebih memilih langsung ke puskesmas induk. Apalagi Puskesmas Segalamider dekat dari rumah saya. Nggak jauh-jauh amat," katanya.

Senada disampaikan Samsul.  Pengusaha elpiji ini mengaku jika sakit lebih memilih berobat ke Puskesmas Induk daripada ke Poskeskel yang berjarak 20 meter dari rumahnya.

Sebab, di Puskesmas Induk, obat yang dimiliki lebih lengkap dari pada Poskeskel dan lokasi Puskesmas Induk juga lebih dekat dari rumahnya. "Iya mas, kondisi Poskeskel juga sepi, ramai ketika ada program Posyandu saja. Jadi, saya lebih memilih langsung ke puskesmas," tukasnya.

Selain Poskeskel Gunung Terang, terlihat juga Poskeskel Rajabasa Pemuka yang terlihat sepi aktifitas.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, sepinya pengunjung Poskeskel untuk berobat tidak secara menyeluruh terjadi pada Poskeskel yang tersebar di 126 kelurahan Bandarlampung.

Jika memang ada Poskeskel yang sepi, kata dia, karena pegawai Poskeskel setempat kurang gencar sosialisasi kepada warga sekitar. "Coba turun ke masyarakat petugasnya, beri imbauan ataupun sosialisasi terkait kesehatan. Jadi masyarakat tahu dan bisa memanfaatkan Poskeskel dan tidak harus ke Puskesmas Induk," sarannya.

Politisi Gerinda ini melanjutkan, Poskeskel juga jarang dikunjungi karena lokasinya berdekatan dengan Puskesmas. "Nah, dalam hal ini eksekutif harus mengevaluasi dan mencari lokasi lain yang tidak berdekatan," imbaunya.

Selain itu, kata dia, pihak kelurahan juga dapat membantu dalam menyosialisasikan Poskeskel,  sehingga ada satu kesatuan antara pihak kelurahan dengan tenaga kesehatan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Bandarlampung dr. Amran mengatakan, di dirikannya satu Poskeskel di setiap kelurahan yang menyebar di 126 kelurahan untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari pusat keramaian dan sudah berdiri Puskesmas.

Untuk itu, kata dia, dari 126 Poskeskel ada 83 bangunan yang lokasinya menyewa di rumah milik warga. "Memang bagusnya Poskeskel itu didirikan di dekat kantor kelurahan. Tapi, mencari bangunan untuk disewakan itu saat ini sulit," kata dia.

Namun, Amran menjamin pelayanan kesehatan dari Poskeskel dengan Puskesmas Induk sama saja. "Obatnya sama kok, pelayananya juga sama. Yang beda hanya peredaran obat jenis antibiotik saja. Kan, ada obat golongan keras yang tidak serta merta untuk dijual dan butuh pengawasan," kata Amran.

Saat ini, terus dia, pihaknya belum terfikirkan untuk memindahkan Poskeskel yang ada di Bandarlampung. "Jadi, memang butuh disosialisasikan saja ketika sakit untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah di lokasi terdekat. Baik itu Poskeskel maupun Puskesmas Induk. Kalau soal berdekatan itu akan dievaluasi," janjinya. (goy/c1/whk)

BPN Tak Bisa Bergerak

Posted: 24 Apr 2015 09:35 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Hingga saat ini, tidak ada kejelasan pasti mengenai pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Segala pengerjaan terhambat dengan alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sedang mengalami nomenklatur.

Kepala Seksi Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subardi mengaku belum menerima data penentuan lokasi (penlok) groundbreaking dari Kemenpupera. ''Belum dapat. Jadi, kami belum bisa bergerak. Sebab, kami bekerja berdasarkan data penlok itu," katanya kemarin.

Dengan terpaksa pula, kata dia, masyarakat yang terkena ruas lahan JTTS masih harus menunggu kepastian masa ganti rugi. "Alasan kementerian karena nomenklatur. Jadi tidak bisa membentuk tim appraisal (penaksir harga) dan mencairkan uangnya," jelas Subardi.

Dia juga mengatakan, hal mustahil jika groundbreaking dilaksanakan pada April ini. Pasalnya, pembayaran belum dilakukan. Sementara, pelaksanaan groundbreaking harus sudah melakukan pelunasan ganti rugi terhadap masyarakat.

"Jadi ya harusnya kalau mau nguber cepat ya itu judulnya launching pengerjaan. Kalau untuk groundbreaking kan harus terus dikerjakan dan status tanahnya benar-benar sudah terbayarkan," kata dia.

Meski demikian, Pemprov Lampung tetap melakukan pengerjaan. Saat ini tim masih mengurusi lahan yang ada di PTPN VI. Di struktur tempat tersebut, harus ditambah dua kali lipat besarnya. "Kalau dulu kan hanya 1,5 hektare. Nah, ini ditambah lagi 1,5 hektare. Makanya kita lakukan penambahan clearing lokasi," ujarnya.

Sementara, anggota PPK Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS, Imannullah, mengatakan, terus melakukan pengukuran Right of Way (ROW). Saat ini ROW dilakukan di Kilometer 10 Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Tim juga sedang menunggu material untuk kelanjutannya.

''Paling kalau untuk saat ini kesulitan kami hanya ada di medan yang bergolak dikarenakan di hutan," kata dia. (abd/p5/c1/dna)

Aduh, Gedung Bundar ’’Dicueki”

Posted: 24 Apr 2015 09:34 PM PDT

Perkara Pencemaran Teluk Lampung
BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memerintahkan agar perkara pencemaran Teluk Lampung dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi sampai kemarin, perintah dari Gedung Bundar (kantor Kejagung, Red) tak kunjung dilaksanakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

    Kejati juga terkesan cuek dengan keberadaan tersangka Yoga Suryadharma (YS). Korps Adhyaksa itu yakin betul YS tak akan kabur. Padahal saat ini, tersangka diketahui sudah tak ada lagi di Lampung.

    Namun, Kepala Kejati Lampung Suyadi mengatakan, tak ditahannya YS sudah lewat pertimbangan matang. ''Seorang jaksa harus cermat menilai sebuah perkara. Apalagi kalau sudah ada tersangka. Kalau mengkhawatirkan kabur, ya ditahan. Kalau tidak perlu ditahan, ya silakan asal bisa dipertanggungjawabkan," katanya kemarin.

    Lantas, bagaimana kalau tersangka ternyata malah kabur? ''Kalau tetap kabur, ya kecele. Semoga ini tidak terjadi pada YS,'' katanya.

    Terpisah, pengamat hukum Unila Boediono menyatakan, kejati seharusnya tak menganggap remeh perkara dugaan pencemaran Teluk Lampung. Lambatnya pelimpahan ke pengadilan dan tak ditahannya tersangka membuat publik menduga kejati setengah hati menangani perkara ini.

    ''Kejati sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman kaburnya Satono dan Sugiarto Wiharjo alias Alay. Sudah perkara ini berlarut-larut pula. Hingga bertahun-tahun tidak terselesaikan,'' sesalnya.

    Terlebih, Kejati juga tak berani menjamin bahwa tersangka tak bakal kabur. Hal ini, menurut Boediono justru menerbitkan kecurigaan bahwa sesungguhnya tersangka sudah kabur.

    ''Apa karena ini BUMN. Seharusnya tidak ada pembedaan. Kalau sudah jadi tersangka, ya harus ditahan. Jangan dibiarkan melenggang. Apa jangan-jangan kejati tidak segera melimpahkan karena tersangka sudah kabur? Kalau ini yang terjadi, ini kembali menjadi catatan buruk Kejati Lampung,'' ungkapnya.  

    Sebelumnya diberitakan, Kejati Lampung menyatakan telah menerima petunjuk Kejagung perihal kasus itu. Sayangnya, pihak kejati enggan memaparkan poin-poin apa saja yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti perkara yang melibatkan PT Pelindo II Panjang.

    Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Lampung Susanto mengatakan, surat itu sudah diterima kejati. ''Ya, surat petunjuk Kejagung sudah kami terima. Kami akan tindak lanjuti,'' katanya beberapa waktu lalu.

    Menurut Susanto, kejati hanya memerintahkan agar tersangka dilimpahkan ke pengadilan. ''Tidak ada perintah yang lainnya. Intinya, kami akan segera melimpahkan tersangka. Hanya itu perintah Kejagung,'' ujarnya.

    Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat menambahkan, administrasi terkait pelimpahan tengah disiapkan. ''Kemudian akan menyempurnakan surat dakwaannya," ujarnya.

    Sebelumnya kepada Radar Lampung, Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejagung Amri Satata menegaskan, hasil telaah itu dikirimkan. Hasil telaah perkara pencemaran itu, kata Amri, Kejagung memerintahkan Kejati Lampung segera melimpahkan tersangka ke pengadilan.

    Tersangka dalam kasus itu adalah YS. yang pernah menjabat sebagai manajer teknik PT Pelindo II Panjang. Namun, selama ini YS tak pernah ditahan. Bahkan, YS diketahui sudah pindah tugas ke Jakarta.

    Pindahnya YS itu dibenarkan Humas PT Pelindo IIl Panjang Deny Sondjaya. Deny menyatakan YS tak lagi menjadi urusan PT Pelindo II Panjang. Melainkan sudah diambil alih kantor PT Pelindo II Pusat. ''Sudah jadi urusan pusat. YS juga sudah pindah tugas ke pusat,'' ungkapnya. (sya/p1/c1/wdi)


Fokkel: Segera Limpahkan!

    MENGENAI perkara pencemaran Teluk Lampung yang hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan, kuasa hukum Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) Sopian Sitepu berharap tersangka segera dilimpahkan.

Menurut Sopian, petunjuk Kejagung sudah jelas agar tersangka segera dilimpahkan ke pengadilan. ''Kami yakin kejati segera melimpahkannya,'' ujar dia.

Apabila belum juga dilimpahkan, kata Sopian, pihaknya akan mengajukan permohonan kepada kejati agar segera melimpahkan. ''Jangan sampai kejati tidak melimpahkan perkara ini. Jika tidak juga dilimpahkan, ini akan semakin menjadi catatan buruk kejati. Apalagi persoalan ini sudah lama,'' ungkapnya.

    Sebelumnya, Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) menyatakan dugaan pencemaran lingkungan itu mengakibatkan 70 persen petambak tidak bisa berbudi daya ikan lagi.

    ''Bagaimana mau berbudi daya ikan, laut sudah tercemar? Karena itu, kami minta keadilan ditegakkan. Sudah hampir satu tahun setengah perkara ini berjalan. Tapi, tersangka tidak juga dilimpahkan ke pengadilan,'' ungkap Ketua I Fokkel Ali Allhadar. (sya/p1/c1/wdi)

Diserang Hacker, Tender Molor (Lagi)

Posted: 24 Apr 2015 09:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Setelah mangkir dalam pemanggilan pertama pada Kamis (22/4) lalu, Dinas Bina Marga (DBM) akhirnya menghadiri hearing yang digelar Komisi IV DPRD Lampung kemarin (24/4). Rapat dengar pendapat terkait belum terdeteksinya progres pelaksanaan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

Kepala DBM Lampung Budi Dharmawan mengatakan, belum dimulainya tender dikarenakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkena serangan hacker. ''Ini server-nya lagi rusak. Memang server-nya ada dua, namun yang utama rusak. Kami sedang menunggu perbaikan dari pusatnya," dalihnya.

Dia berjanji segera memperbaiki jalan dan jembatan sesuai tahapan yang ditargetkan. "Pertengahan tahun ini kami target sudah mulai berjalan pembangunannya. Untuk lelang UPS-nya sudah kami umumkan," terang Budi.

Mengenai konstruksi pengerjaan yang buruk, kata dia, memang kondisi jalan berstatus provinsi yang ada di Lampung 99 persen merupakan kelas III. "Bisa dibaca di peraturan menterinya. Yang kondisi jalan kelas II itu hanya Jl. Soekarno Hatta. Lainnya kelas II," kata dia.

Tentunya, peningkatan status jalan diharapkan juga semakin banyak. Hal tersebut agar APBD yang ada tidak selalu mengucur ke jalan provinsi yang status jalannya rendah dan memiliki spesifiaksi terbatas.

"Seperti di Jalan Ir. Sutami itu sudah diajukan peningkatan status jalannya. Kalau sudah ditingkatkan, ditambahlagi menjadi kewenangan pusat kan tentunya fasilitasnya juga akan naik. Ya dari ketebalan, lebar jalan, dan sebagainya. Jadi, kita juga bisa mempersiapkan margin anggaran untuk jalan provinsi yang lain," ungkapnya.

Diketahui, ruas jalan provinsi yang rencana diperbaiki pada 2015 sebanyak 76 ruas dan memiliki panjang 1.702 km. Yang paling parah diantaranya Jl. Ir Sutami sepanjang 58 km.

Sekretaris Komisi IV Prio Budi Utomo mengatakan, pemanggilan ini terkait belum terdeteksinya progres pelaksanaan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

"Ini sudah bulan April. Sementara sampai saat ini kita belum mendapatkan tembusan resminya, apa saja pelaksanaan infrastruktur yang sudah dilelang. Sebelumnya kan ditenggat Mei," kata Prio usai hearing.

Ia mengungkapkan, Komisi IV mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan janji kampanye gubernur. "Kami ingin yang menjadi janji kampanye pak gubernur bisa segera direalisasikan. Untuk itu kita akan bahas kendalanya sehingga dapat dicarikan solusi," tambah politisi PKS itu.

Wakil Ketua Komisi IV Kadek Suwartika menambahkan, pemanggilan ini atas dasar permasalahan pembangunan infrastruktur, tertutama jalan provinsi yang dinilai saat ini masih amburadul.

"Berdasarkan hasil reses temen-temen di beberapa dapil (daerah pemilihan) kemarin, keluhan terbanyak yakni infrastruktur jalan. Ya makanya kita panggil untuk kejelasan. Karena sampai saat ini kok belum ada progress sama sekali," kata Kadek.

Mengenai solusi permasalahan jalan ini, dia menyarankan agar semua jalan provinsi bisa ditingkatkan kelasnya. "Saya kira seperti ini, harusnya untuk jalan provinsi itu dibeton semua. Supaya, anggaran yang terparkir untuk perbaikan jalan sebanyak Rp800-an miliar tersebut tidak sia-sia," kata dia.

Seharusnya, DBM jangan terpaku dengan perbaikan hotmix saja. Menurut dia, lebih baik perbaikan sedikit namun permanent ketimbang banyak namun pendek umurnya. "Lebih baik kita pebaiki sepuluh meter yang rusak tapi permanenkan, ketimbang 100 meter tapi satu dua hari sudah mengelupas lagi itu hotmix," kata dia.

Kadek mengatakan, permasalahan infrastruktur jalan ini juga terkait operasional jembatan timbang. Peran jembatan timbang ini juga sangat penting demi umur dan kondisi jalan provinsi yang ada. "Saya kira nggak di action-nya saja ya. Kalau masalah pungli (pungutan liar) mah, masa iya pemprov tidak bisa menangani?" kata dia.

Dia menganggap, pengaktifan jembatan timbang tidak melanggar aturan karena sesuai perda 5/2011 tentang pengawasan dan pengendalian muatan lebih. "Ini juga mendukung kelancaran roda perekonomian di Lampung. Bila perlu ya sempurnakan perdanya agar aturan yang keluar bisa mendetil dan bisa ditaati," kata dia.

Untuk itu, pekan depan pihaknya segera memanggil Dinas Perhubungan untuk membahas dan menindaklanjuti hasil reses Komisi IV. "Sudah kita kirim undangan untuk Dishub juga kok," kata dia. (abd/c1/dna)

at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...