Hati-Hati, Makanan Tak Layak Konsumsi Dijual Bebas

Hati-Hati, Makanan Tak Layak Konsumsi Dijual Bebas
Selamat Bertugas, Komandan!
RSUDDT Miskin Koordinasi!
Soal Menara Al-Furqon, Warga Bakal Temui Wali Kota
Pemprov Bentuk Tim Pembebasan JTTS
Aliran Air Mati, Pasien Gagal Operasi
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melambat
PHRI Yakin TPK Kembali Naik
Warga Minta Pembangunan Menara Dipindah
Sosialisasikan Poskeskel!

Posted: 06 May 2015 09:17 PM PDT

Ditemukan di Supermarket hingga Pasar Tradisional
BANDARLAMPUNG – Warga Lampung, khususnya Bandarlampung, harus berhati-hati dalam membeli makanan, baik di pasar tradisional maupun modern. Sebab pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim Pemprov Lampung yang terdiri Badan Ketahanan Pangan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura; Dinas Kesehatan (Diskes); serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung kemarin (6/5) menemukan makanan tak layak konsumsi dijual bebas.

Sidak kemarin dilakukan pada delapan tempat sekaligus, yang terdiri pasar tradisional dan modern di Bandarlampung.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Lampung Kusnardi mengatakan, dalam agenda sidak kemarin, dibagi secara jelas antara pangan segar, olahan, kemasan, dan siap saji.

Yang mana, penanganan keamanan pangan olahan dan pangan kemasan merupakan tanggung jawab BBPOM. Untuk pangan siap saji menjadi tanggung jawab Diskes dan Dinas Pertanian berwenang menangani keamanan pangan segar, seperti beras, telur, sayuran segar dan beku.

Menurutnya, berdasarkan Surat Edaran Badan POM No. PO 01.02.51.235, pihaknya menemukan buah Anggur Australia mengandung formalin yang dijual di salah satu toko buah di Pasar Bambu Kuning.

Kemudian pada salah satu pasar modern di Kecamatan Labuhanratu, pihaknya menemukan emping kedaluwarsa, kemudian sosis farmhouse dan kol serta kembang kol dan buah stroberry yang sudah menjamur masih di pajang di etalase. Pihaknya juga menemukan, minuman alkohol yang di jual berdekatan dengan perguruan tinggi sepanjang Jl. Z. A. Pagar Alam.

Selanjutnya, pada supermarket di kawasan Tanjungkarang Pusat, pihaknya juga menemukan makanan kue kacang dan ikan asin yang sudah kedaluwarsa dan beramur. Kemudian minuman berakohol yang dijual bebas namun tidak mempunyai surat izin dari menteri perdagangan.

Kusnardi menambahkan, untuk buah yang ditemukan mengandung zat formalin dan zat berbahaya lainya, pihaknya akan melakukan teguran dan pembinaan kepada penjualnya.

"Kita lihat dari segi kesalahannya nanti akan ada teguran tertulis dan arahan agar tidak melakukannya lagi," pungkasnya.

Dia menambahkan, tim akan melaporkan hasil sidak kepada Pemkot Bandarlampung untuk mengusulkan perbaikan sanitasi pasar, khususnya di los daging dan ikan pada pasar-pasar tradisional di kota ini.

"Kalau ada sanitasinya ikan dan daging-daging di pasar sehingga lebih sehat dan terhindar dari penyebaran penyakit dan lain-lain," pungkasnya. (ynk/c1/whk)

Selamat Bertugas, Komandan!

Posted: 06 May 2015 09:16 PM PDT

Kolonel Laut (P) Yana Jabat Danlanal Lampung
PESAWARAN - Gerbong rotasi komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung bergerak. Kolonel Laut (P) Yana Hardiyana resmi menjabat Danlanal menggantikan Kolonel Laut (P) Suharto. Serah-terima jabatan (sertijab) keduanya digelar di Lanal Lampung, Piabung, Pesawaran, kemarin.

Suharto nantinya bertugas sebagai perwira pendidikan dan latihan (padiklat) di Mabes AL. Dia juga akan merangkap jabatan sebagai wakil komandan Satuan Tugas Pembangunan Kapal Latih di Spanyol. Sementara, Yana sebelumnya menjabat komandan Satuan Kapal Ranjau di Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).

Sertijab tersebut dipimpin Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlamtamal) III Jakarta Laksamana Pertama TNI Aguk Dwi Wahyu. Sejumlah pejabat Pemerintah Daerah tampak terlihat hadir. Diantaranya Asisten I Pemerintahan Pemprov Lampung Tauhidi, Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra, Perwakilan Korem 043 Garuda Hitam dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Usai prosesi sartijab, Aguk mengatakan Lanal Lampung harus dapat menciptakan suasana yang kondusif, aspiratif dan komunikatif. Selain itu, Danlanal juga harus meningkatkan kegiatan operasi keamanan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran di laut.

"Lanal Lampung untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif, aspiratif dan komunikatif. Tak hanya itu, juga harus meningkatkan kegiatan operasi militer. Ini untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran," tuturnya.

Sementara itu, Yana mengaku siap melanjutkan setiap program dan visi yang telah berjalan. Yana juga mengatakan akan menjalin kerjasama yang baik dan profesional di setiap unsur pemerintahan di Lampung

"Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas Lanal yang bertaraf internasional. Dengan meningkatkan fungsi Lanal dalam langkah-langkah penyelamatan dilaut, serta meningkatkan pelayanan terhadap unsur TNI AL, dan menyinergitaskan pihak terkait lainnya seperti AU, AD, Polri dan provinsi Lampung," katanya.

Selain itu, Yana juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan Komando Armada Bagian Barat (Koarmabar). Menurutnya, koarmabar memiliki unsur yang besar dalam pengamanan Maritim. "Kita akan menjalin kerjasama yang baik dengan Koarmabar dalam membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan Lampung di laut," tandasnya. (yun/c1/wdi)

RSUDDT Miskin Koordinasi!

Posted: 06 May 2015 09:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Matinya aliran air di Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) sejak Sabtu hingga Selasa pagi (2-5/5) membuat kalangan dewan geram. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Albert Alam mengatakan, adanya kejadian tersebut menunjukkan manajemen RSUDDT miskin koordinasi. Sebab, permasalahan itu sebenarnya bisa segera teratasi jika manajemennya tanggap.

''Adanya kejadian ini sama saja menunjukkan manajemen RSUDDT tidak tanggap. Kalau segera berkoordinasi dengan satuan kerja lain, saya yakin permasalahan seperti itu bisa langsung selesai," sesalnya kepada Radar Lampung kemarin (6/5).

Albert melanjutkan, jika manajemen RSUDDT berkoordinasi, tentu akan mendapat bantuan supply air baik dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

''Ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang, saya berharap manajemen RSUDDT menyiapkan solusi sejak dini. Mungkin bisa dengan menambah tangki air atau lainnya. Sebab, permasalahan ini pasti merugikan pasien di RS tersebut," pintanya.

Senada disampaikan anggota komisi IV lainnya Imam Santoso. Dia juga menuding jika manajemen RSUDDT tidak tanggap. "Selain tidak tanggap, juga nggak kreatif! Harusnya segera cari solusi, masak segala sesuatu harus menunggu instruksi pimpinan untuk memecahkan masalah. Air itu hajat hidup orang banyak, kita saja mau beli rumah, melihat dulu cadangan airnya bagus atau tidak," sesalnya.

Dia berharap, kreatifitas kerja tidak hanya di level pimpinan RSUDDT saja, tetapi juga hingga level bawah, terlebih RSUDDT adalah badan publik yang tugasnya melayani masyarakat.

"Jadi, harus kerja cepat. Sekecil apapun permasalahan pasti menjadi keluhan, sebab RSUDDT itu tugasnya melayani masyarakat. Masak untuk permasalahan air mati saja, Bapak Wali Kota yang harus sampai menegur," geramnya.

Imam berjanji akan menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat kepada manajemen RSUDDT dalam kesempatan hearing ke depannya. "Pada hearing sebelumnya, kami juga sudah tekankan itu. Terpenting pelayanan! Contohlah SPG (sales promotion girl) saat melayani konsumennya, jadi pasien itu disapa dengan ramah, pasang muka senyum. Jangan pasang muka cemberut, tambah sakit orang yang berobat itu," pungkasnya.

Sebelumnya, pasien di RSUDDT Bandarlampung menjerit. Penyebabnya, aliran air di rumah sakit tipe C itu mati sejak Sabtu-Selasa pagi (2-5/5).

Informasi ini disampaikan salah satu keluarga pasien, Nylawati. Menurut dia, salah satu keluarganya ada yang akan melakukan operasi namun ditunda pihak RSUDDT dengan alasan aliran air sedang mati.

''Keluarga saya sudah puasa karena mau operasi. Eh malah nggak jadi. Katanya aliran airnya mati. Memang air di RSUDDT ini sudah mati sejak Sabtu (2/5) sore dan baru tadi (kemarin, Red) pagi hidup. Itu pun kecil," ungkapnya, Selasa (5/5).

Nyla melanjutkan, keluarganya itu kini dijanjikan operasi pagi ini. ''Konfirmasi dari RSUDDT besok (hari ini, Red) operasi. Kita tunggu saja benar atau tidaknya," geram dia.

Pantauan Radar Lampung pada Selasa di RSUDDT sekitar pukul 12.55 WIB, air sudah kembali menyala meski keluarnya sedikit. Itu dibuktikan wartawan koran ini ketika membuka keran air pada salah satu kamar mandi di rumah sakit tersebut.

Matinya aliran air di RS ini juga dibenarkan salah satu pemilik kantin di RSUDDT. ''Iya, air mati sudah tiga hari mas. Kami cuci piring pakai air galon. Banyak keluarga pasien juga yang sampai beli-beli galon untuk sekadar MCK atau cuci piring seperti saya," ujar wanita yang tidak menyebutkan namanya ini.

Wanita itu juga sempat menunjukkan ke wartawan kecilnya air yang mengalir dari kran di tempat cucian piringnya.

Sementara, Dirut RSUDDT dr. Indrasari Aulia tidak menampik adanya gangguan aliran air di rumah sakitnya. Menurutnya, ada permasalahan yang terjadi di tower air RSUDDT. "Masalah di tower. Sudah bagus, sudah lancar," ujarnya melalui sambungan telepon.

Indrasari juga meminta maaf kepada sejumlah pasien dan keluarga yang terganggu dengan masalah yang terjadi. "Udah jalan airnya mas. Sudah diperbaiki. Kami mohon maaf, pukul 11.00 tadi airnya sudah lancar," katanya.

Permasalahan ini juga sempat membuat Wali Kota Herman H.N geram. Radar Lampung yang mengonfirmasi langsung Herman H.N. di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa (5/5) terlihat kesal saat ditanyakan mengenai permasalahan di RSUDDT.

Saat itu, ia langsung meminta ajudannya menghubungi Direktur Utama (Dirut) RSUDDT dr. Indrasari Aulia. Kemudian setelah tersambung, Herman H.N. langsung mengambil telepon seluler (ponsel) yang dipegang ajudannya, lantas berbicara dengan Indrasari.

Melalui ponselnya, ia mendapat laporan dari Indrasari jika mesin pompa air jebol. Mendengar laporan tersebut, Herman H.N. langsung menegur Indrasari agar ketika terjadi permasalahan seperti itu langsung menghubunginya.

Dengan demikian, ia bisa mencarikan solusi dengan memerintahkan PDAM Way Rilau untuk mendistribusikan air ke RSUDDT selama mesin pompa air rusak.

''Jangan lama-lama! Masak sampai tiga hari? Cepat selesaikan!" instruksinya kepada Indrasari melalui ponsel di hadapan Radar Lampung yang ikut dalam kunkernya di Ambon, Maluku. (whk/p3/c1/whk)

Soal Menara Al-Furqon, Warga Bakal Temui Wali Kota

Posted: 06 May 2015 09:14 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Rencana pembangunan menara setinggi 100 meter di Masjid Al-Furqon terus menuai penolakan dari warga sekitar yang menempati tanah wakaf di kawasan masjid yang berlokasi di Jl. Diponegoro, Kelurahan Gulakgalik, Kecamatan Telukbetung Utara, tersebut.

Kemarin (6/5), warga RT 14, 22, dan 23 yang menempati tanah wakaf berkumpul di kediaman Ketua RT 23 Richard. Mereka membahas solusi terkait adanya rencana pendirian menara di atas tanah yang mereka tempati sekarang. Richard mengatakan, hasil dari kesepakatan mereka, warga dari tiga RT tersebut akan menemui langsung Wali Kota Herman H.N.

''Ya, kami ini orang miskin bang. Kalau punya uang, enggak mungkin kami tinggal di tanah wakaf. Untuk itu, kami ingin bertemu Pak Wali, guna menyampaikan aspirasi kami," ujarnya.

Pada kesempatan kemarin, ia mengungkapkan keheranannya terkait undangan kepada warga oleh pihak Yayasan Masjid Al-Furqon pada Senin (4/5). Sebab kala itu, perihal undangan adalah silaturahmi. Namun ternyata malah mendata warga.

"Terus terang kami sedikit shock saat itu. Karena undangannya silaturrahmi, tapi tahu-tahunya kok mendata," ungkapnya.

Sementara, pertemuan warga kemarin dihadiri Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Pemkot Bandarlampung Rahmat Husein D.C. dan Lurah Gulakalik Eeng Zamhir.

Husein- sapaan akrab Rahmat Husein D.C. mengatakan, pihaknya akan menampung segala keluhan warga yang kemudian akan diteruskan kepada Wali Kota Herman H.N.

"Saya juga sudah mendapatkan poin-poin penting yang diungkapkan. Namun, kalau untuk sekarang kan belum bisa, karena Pak Wali sedang di Provinsi Maluku. Nah, jika sudah di Bandarlampung akan langsung saya sampaikan," janjinya.

Sebelumnya, pada Senin (4/5), perwakilan warga RT 14, 22, dan 23 berkumpul di sekretariat Yayasan Masjid Al-Furqon yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro, Telukbetung Utara.

Mereka diundang pihak yayasan untuk mendata masyarakat yang menempati tanah wakaf Masjid Al-Furqon seluas 34.355 meter persegi tersebut. Pendataan dilakukan dalam rangka rencana Pemkot Bandarlampung membangun tower setinggi 100 meter di kawasan masjid yang berlokasi di pusat kota tersebut.

''Ya, beberapa waktu lalu, ada konsultan menghadap saya. Mereka menjelaskan bakal membangun tower setinggi 100 meter. Nah, untuk itu saya mohon kesediaannya kepada bapak/ibu dan saudara berkenan mengisi formulir yang ada," ujar Sekretaris Yayasan Al-Furqon Adenan Nawawi. (abd/p5/c1/whk)

Pemprov Bentuk Tim Pembebasan JTTS

Posted: 06 May 2015 09:12 PM PDT

GROUNDBREAKING Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sudah dilakukan. Dan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pekerjaan harus dikebut. Targetnya, maksimal pengerjaan fisik dilakukan tiga tahun. Untuk mengejar hal tersebut, Pemprov Lampung sudah membentuk tim pembebasan lahan. Yakni tim kedua setelah fase persiapan pembebasan.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Adeham mengatakan, pembentukan tim ini agar bisa mengakses jalan ke pusat tentang pencairan dana untuk penggantirugian lahan warga yang terkena ruas tol.

Dijelaskan dia, saat ini dikarenakan Lampung Selatan memiliki lahan yang cukup luas dan pertama di tiga desa yakni Bakau, Hatta, Klawi yang memiliki luas 100 hektar.

Dijelaskan dia, nantinya yang menjadi penanggungjawab pembebasan dan pembayaran lahan bukan timnya lagi. Melainkan tim pembebasan yang di ketuai kepala Badan Pertanahan Nasional di masing-masing Kabupaten yang terkena ruas.

"Saat ini kalau yang di Lampung Selatan, SK nya sudah turun dan diteken pak Gubernur sudah ada di saya," kata dia.

Anggaran dari Kementerian baru bisa dicairkan dalam bulan juni 2015 mendatang. Menurutnya, dengan dibentuknya tim ini diharapkan BPN di masing-masing daerah bisa mendesak kementerian untuk meminta data penentuan lokasi (penlok) dari kementerian sebagai acuan dasar melakukan penaksiran. (abd/c1/wdi)

Aliran Air Mati, Pasien Gagal Operasi

Posted: 05 May 2015 09:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Para pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo ( RSUDDT

) Bandarlampung menjerit. Penyebabnya, aliran air di rumah sakit tipe C itu mati selama tiga hari, yakni sejak Sabtu-Selasa (2-5/5). Informasi ini disampaikan salah satu keluarga pasien, Nylawati. Menurut dia, salah satu keluarganya ada yang akan melakukan operasi namun ditunda pihak RSUDDT dengan alasan aliran air sedang mati.

Nyla melanjutkan, keluarganya itu kini dijanjikan operasi pagi ini. ''Konfirmasi dari RSUDDT besok (hari ini, Red) operasi. Kita tunggu saja benar atau tidaknya," geram dia.

Pantauan Radar Lampung di RSUDDT sekitar pukul 12.55 WIB kemarin, air sudah kembali menyala meski keluarnya sedikit. Itu dibuktikan wartawan koran ini ketika membuka keran air pada salah satu kamar mandi di rumah sakit tersebut.

Wanita itu juga sempat menunjukkan ke wartawan kecilnya air yang mengalir dari kran di tempat cucian piringnya.

Sayangnya saat dikonfirmasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUDDT Yunizer Hasan tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan wartawan ke ponselnya.

Wali Kota Tegur Dirut

KELUHAN pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. A Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandarlampung langsung direspons Wali Kota Herman H.N.

Radar Lampung yang mengonfirmasi langsung Herman H.N. di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Ambon, Provinsi Maluku, kemarin (5/5) terlihat sedikit kesal saat ditanyakan mengenai permasalahan di RSUDDT.

Dengan demikian, ia bisa mencarikan solusi dengan memerintahkan PDAM Way Rilau untuk mendistribusikan air ke RSUDDT selama mesin pompa air rusak.

''Jangan lama-lama! Masak sampai tiga hari? Cepat selesaikan!" instruksinya kepada Indrasari melalui ponsel di hadapan wartawan yang ikut dalam kunkernya di Ambon. (goy/p5/c1/whk)

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Melambat

Posted: 05 May 2015 09:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pada triwulan I 2015, angka pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung melambat 4,91 persen. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Adhi Wiriana dalam berita resmi statistik kemarin (5/5).

''Ini masih sedikit menggembirakan jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional yang beda tipis, yakni 4,71 persen," katanya.

Dijelaskan, berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) sekitar Rp48,62 triliun. Sedangkan PDRB nasional di angka Rp46,34 triliun. Untuk faktor paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah sektor jasa transportasi dan pergudangan dengan 16,01 persen. Kemudian diikuti jasa pendidikan 12,38 persen. Ketiga tertinggi adalah jasa informasi dan komunikasi yang naik 12,18 persen. "Untuk yang ketiga ini disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang tergantung aktivitasnya pada telepon seluler," tambahnya.

Selanjutnya dari segi lapangan usaha, ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai angka 35,13 persen. "Di satu sisi pertanian sifatnya musiman sehingga tidak panen setiap hari. Jadi ada waktu dimana pekerja pertanian bisa menganggur. Kemudian pertanian juga bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Lampung punya areal pertanian yang luas, tapi di lain hal, Lampung masih betah memegang peringkat 3 Provinsi termiskin di Pulau Sumatera," urainya.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali usaha pertambangan dan penggalian. "Ini dipengaruhi dengan sudah habisnya potensi suatu pertambangan karena sudah dikeruk dalam waktu lama. Sedangkan untuk temukan sumber baru penggalian banyak hal yang menghalangi," tambahnya.

Perekonomian dunia juga sedikit banyak ikut andil. "Dunia kompak melemah perekonomiannya. Baik yang disengaja untuk memperlambat pertumbuhan ekonominya seperti China dan Singapura," tandasnya. (ynk/c1/fik)

PHRI Yakin TPK Kembali Naik

Posted: 05 May 2015 09:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bandarlampung selama Maret 2015 diyakini Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung tidak terjadi lagi ke depannya. Sebab, aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang melarang instansi pemerintah menggelar acara di hotel telah dikaji ulang per Maret lalu.

Sekretaris PHRI Lampung Friandi mengatakan, meski dari persentase pada posisi saat ini baru mencapai 40,26 persen dibandingkan Februari 2015 yang mencapai 48, 11 persen, PHRI optimistis TPK naik 30-40 persen pada akhir semester tahun ini karena ada perubahan aturan Kemenpan-RB tersebut.

''Karena pangsa pasar untuk bisnis perhotelan Lampung masih dominan dari kegiatan yang digelar pemerintah. Kontribusinya bisa sampai 40 persen. Sisanya baru corporate, even politik, travel agent, dan disusul lainnya," ujar dia kemarin (5/5).

Mengapa demikian, Didi begitu pria disapa menjelaskan, karena untuk Lampung saat ini belum menjadi kota berbasis pariwisata. Beda seperti Bali atau Lombok yang sudah menjadi destinasi utama para wisatawan bukan untuk kegiatan pemerintahan.

"Artinya wisatawan domestik dan mancanegara yang menginap di hotel masih sedikit, artinya pendapatan yang bersumber dari turis tidak dapat diandalkan," paparnya.

Maka untuk Lampung, menjadi langkah yang baik dengan penghapusan aturan untuk memperbaiki TPK Lampung yang sejak Januari 2015 sudah mengalami penurunan. Ditambah lagi, Groudbreaking Tol Sumatera sudah dilakukan Presiden RI Joko Widodo, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemajuan bisnis hotel dan peningkatan destinasi Lampung.

PHRI mencatat saat ini bisnis industri hotel dan restoran yang berada di Lampung sudah mencapai 46 yang terdaftar dan terdiri dari hotel bintang 1 hingga 4. "Masih ada beberapa hotel baru yang belum terdaftar sebagai anggota PHRI," pungkasnya.

Diketahui, selain merilis angka inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada Senin (4/5) juga mengumumkan hasil pengamatannya mengenai TPK hotel berbintang di Bandarlampung.

Dari rilis yang disampaikan Kepala BPS Lampung Adhi Wiriana, TPK hotel berbintang di Bandarlampung selama Maret 2015 turun 7,85% dengan persentase pada posisi 40,26 persen dibandingkan Februari 2015 yang mencapai 48,11 persen.

Dengan menurunnya TPK, otomatis berdampak pada tamu hotel berbintang yang menurun 5.348 orang atau setara 31,64 persen dibanding Februari 2015 yang mencapai 16.905 orang.

''Penurunan tersebut memang tidak dapat dipungkiri dikarenakan kebijakan larangan penggunaan hotel oleh pemerintah untuk menghemat anggaran," ujarnya. (ynk/p5/c1/whk)

Warga Minta Pembangunan Menara Dipindah

Posted: 05 May 2015 09:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan menara setinggi 100 meter di Masjid Al-Furqon belum jelas kapan dilaksanakan Pemkot Bandarlampung. Namun, rencana itu sudah menuai penolakan. Salah satu yang menolak adalah Wiliyus Prayietno. Pria yang mengaku sebagai perwakilan warga Kelurahan Gulakgalik, Kecamatan Telukbetung Timur, ini menyatakan menolak pembangunan menara tersebut jika memakai lahan warga.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat sudah menempati lahan tersebut selama puluhan tahun. ''Sudah ada yang dari tahun 1980-an Mas. Seyogianya kami sangat mendukung dengan adanya program Pemkot Bandarlampung, dalam hal ini Bapak Wali Kota Herman H.N. Namun, alangkah baiknya jika memang koordinat menara tidak mengenai lahan yang ditempati warga," kata dia.

Menurutnya, masih ada beberapa pilihan koordinat selain lahan yang ditempati warga. Misalnya di lahan rumah makan yang berada masih di kawasan masjid.

"Ya kami sangat berharap besar jika memang nanti ada pembangunan itu, di sekitaran bangunan rumah makan yang ada di bawah masjid, kan bisa," ucapnya.

Pada kesempatan kemarin, pria yang berprofesi sebagai advokat ini juga menyatakan tanah yang ditempati warga bukan tanah milik Yayasan Masjid Al-Furqon. Menurutnya, tanah tersebut merupakan wakaf dari almarhum Magdad keturunan Arab pada saat itu.

Sebelumnya, pada Senin (4/5), puluhan warga perwakilan RT 14, 22, dan 23 berkumpul di sekretariat Yayasan Masjid Al-Furqon yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro, Telukbetung Utara.

Puluhan warga itu diundang pihak yayasan untuk mendata masyarakat yang menempati tanah wakaf Masjid Al-Furqon seluas 34.355 meter persegi tersebut.

Pendataan dilakukan dalam rangka rencana Pemkot Bandarlampung membangun tower setinggi 100 meter di kawasan masjid yang berlokasi di pusat kota tersebut.

Sosialisasikan Poskeskel!

Posted: 05 May 2015 09:10 PM PDT

AMBON – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. akhirnya angkat bicara terkait kurang efektifnya keberadaan pos kesehatan kelurahan (poskeskel) di tengah masyarakat. Saat dikonfirmasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Herman H.N. mengaku sudah membicarakan kepada seluruh lurah yang ada di Bandarlampung.

''Ya, lurah sudah saya sampaikan terus untuk sosialisasikan kepada masyarakat. Ini kan ada beberapa lurah yang memang kurang proaktif dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang keberadaan poskeskel," ujarnya kemarin (5/5).

Untuk itu, kata dia, lurah dapat mengimbau ketua RT dan lingkungan saja. ''Nah, nanti yang menyampaikan ke warga kan tinggal ketua RT dan lingkungan," tuturnya.

Mantan Kadispenda Lampung ini juga berencana membangun poskeskel secara permanen. ''Ya, mudah-mudahan kalau terpilih lagi, poskeskel akan saya permanenkan serta carikan lokasi yang strategis dan tepat," janjinya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Bandarlampung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) selektif dalam memilih tempat yang akan dijadikan poskeskel. Sehingga, keberadaan poskeskel di setiap kelurahan yang ada di kota ini tidak sia-sia.

Anggota Komisi IV Imam Santoso mengatakan, poskeskel adalah pusat pelayanan kesehatan yang juga dibutuhkan warga. Sebab, keberadaan poskeskel memang dipioritaskan diletakkan di lokasi yang jauh dari pusat kota dan pusat pelayanan kesehatan lainnya agar pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat merata.

''Itu yang diharapkan sebenarnya dengan adanya poskeskel. Namun memang, sebagian poskeskel di Bandarlampung tempatnya tidak pas sehingga sepi aktivitas," katanya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Albert Alam. Menurut dia, harus ada penatan ulang dalam penempatan lokasi Poskeskel. Di mana harusnya Diskes bisa menilai di mana lokasi yang strategis dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Harusnya kan dilihat dulu. Jangan berdekatan dengan Puskesmas. Harus ada penataan ulang kembali, terlebih untuk tempat-tempat yang masih menyewa," sarannya.

Diketahui, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Bandarlampung menyediakan poskeskel di seluruh kelurahan yang ada di kota ini.

Sayangnya, keberadaan Poskeskel di tengah masyarakat seakan tak dilirik warga dengan beragam alasan. Mulai tidak lengkapnya obat yang disediakan hingga lokasi poskeskel yang berdekatan dengan pusat kesehatan lainnya seperti puskesmas dan rumah sakit.

Padahal, di kota ini ada 126 poskeskel yang tersebar di seluruh kelurahan. Dari jumlah itu, 77 di antaranya masih menyewa tempat. Untuk biaya sewa tersebut, pemkot menganggarkan Rp7 juta per poskeskel. Sehingga dalam setahun, pemkot harus merogoh kocek sebesar Rp539 juta. (goy/p5/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Kamis, 07 Mei 2015