Jumat, 31 Juli 2015

Haram karena Ada Bunga dan Denda

Haram karena Ada Bunga dan Denda


Haram karena Ada Bunga dan Denda

Posted: 30 Jul 2015 11:52 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram kembali ditegaskan MUI Bandarlampung. Ketua MUI Bandarlampung Suryani menyatakan, fatwa itu memang demikian adanya dan dikeluarkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. Karenanya, MUI Bandarlampung memastikan mengikuti fatwa tersebut.

    Dia mengatakan, permasalahan utama yang disoal oleh MUI adalah pengelolaan dana dalam BPJS. Pertama, adanya pemberian bunga. ''Kita juga paham jika pemberian bunga merupakan sistem konvensional. Dan perhitungannya termasuk riba. Itu jelas haram!" tegasnya.

Kedua, lanjut dia, karena adanya penerapan denda bagi peserta BPJS yang telat membayara iuran tiap bulannya. Menurut dia, hal itu harus diatur dalam akad terlebih dahulu, sesuai sistem syariah.

''Selanjutnya, kami terus menyuarakan perihal ini sambil menunggu instruksi dari pusat. Kami akan terus coba membangun perekonomian yang syar'i," tandasnya.

    Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Lampung Sofyeni mengatakan, pihaknya saat ini belum melakukan langkah untuk menanggapi fatwa MUI tersebut.

Dia menilai, informasi tersebut masih simpang siur. "Yang ada adalah  hasil rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa. Jadi, sifatnya masih rekomendasi, bukan fatwa!" tandasnya.

Rekomendasi itu sendiri terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. "Adanya informasi itu juga belum memengaruhi pelayanan kami terhadap masyarakat. Masih banyak warga yang mengurus BPJS," katanya.

Diketahui, Ketua Bidang Fatwa MUI K.H. Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang dikeluarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah terkait BPJS Kesehatan.

    ''Ya, BPJS yang ada sekarang itu belum ada yang syariah, masih konvensional semua. Jadi memang harus ada BPJS yang diloloskan secara syariah," kata Ma'ruf.

    Fatwa itu, menurutnya telah dikeluarkan dan menjadi keputusan Ijtima Ulama. Sehingga, MUI mendorong supaya pemerintah segera mengubah sistem BPJS Kesehatan syariah. Bahkan, dia menggolongkan kondisi BPJS Kesehatan dalam kondisi darurat.

    ''Ya betul. Sesegera mungkin (bentuk yang syariah). Ya itulah, itu yang jadi darurat, karena wajib BPJS tapi sistemnya belum ada yang syariah," ucapnya.

    Dijelaskan, unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga. "Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga," kata dia.

Saat ditanya apakah BPJS Kesehatan yang sekarang ini dijalankan harus dihentikan, Kiai Ma'ruf menjawab solusinya harus segera dibuat BPJS Kesehatan yang syariah. "Harus dibuat yang syariah. Harus ada BPJS yang syariah, yang diloloskan (syarat-syaratnya) secara syariah," jelasnya.

Dalam posisi ini, lanjutnya, MUI akan ikut menjalankan perannya membantu pemerintah menelurkan BPJS Kesehatan beserta produk-produknya yang sesuai dengan syariah. "Ya nanti kan dibuat bersama dengan produknya yang syariahnya, sesuai fatwa MUI," tegasnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat MUI Amirsyah Tambunan menambahkan, fatwa Ijtima ulama tentang BPJS Kesehatan yang belum sesuai syariah bukan untuk dipolemikkan, tapi diimplementasikan segera mungkin.

    Menurut Amirsyah, melalui fatwa ini, MUI menginginkan supaya masyarakat diberikan pilihan dalam menggunakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan BPJS Kesehatan. Sebagai contoh adalah keberadaan perbankan konvensional dan syariah.

"Saya kira ada baiknya masyarakat diberikan pilihan, sebagaimana perbankan konvensional dan perbankan yang syariah. Usulan kami konkritnya seperti itu lah. Ini semua kami serahkan pada pemerintah," kata Amirsyah di kantornya, Rabu (29/7).

Dalam posisinya, melalui fatwa tersebut MUI ingin mendorong pemerintah segera merealisasikan terbentuknya sistem BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga bertujuan supaya program tersebut mendapat dukungan lebih besar dari calon peserta yang mayoritasnya muslim.

"Kami berharap segera direalisasikan, dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat bagi penyelenggaraan BJPS Kesehatan," jelasnya.

Mengenai program BPJS Kesehatan yang sekarang terlanjur berjalan dan diikuti masyarakat, Amirsyah mengapresiasi apapun upaya BPJS Kesehatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hanya saja, lembaga yang kini dipimpin Din Syamsuddin ini berharap semua produk BPJS Kesehatan, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, jaminan hari tua dan asuransi bagi mereka yang meninggal dunia bisa disempurnakan sistemnya.

"Itu kan sudah berjalan, tinggal disempurnakan. Sehingga usaha-usaha ini sejalan dengan semangat agama Islam," tambahnya. (yay/p3/c1/whk)

RM Padang Tak Jual Rendang

Posted: 30 Jul 2015 11:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Terhitung sampai kemarin (30/7), aksi mogok berjualan pedagang daging sapi telah memasuki hari kelima. Akibat aksi mogok ini, banyak yang terkena dampaknya. Setelah para pedagang bakso yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan daging, kali ini giliran rumah makan (RM) Padang yang terkena imbasnya.

Dari pantauan Radar Lampung di beberapa RM Padang di Bandarlampung, kebanyakan mereka tidak menyediakan menu yang memakai bahan baku daging. Salah satunya rendang.

    Seperti diungkapkan Ajo (45), pemilik Rumah Makan Ampera di Jl. Kimaja, Wayhalim. Dia mengaku beberapa hari ini tidak menjual rendang. ''Ya, saya tidak jual. Di pasarnya nggak ada daging," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

    Senada disampaikan Ari Ardabilly (30). Karyawan Rumah Makan Puti Minang, Kelurahan Gedongmeneng, Kecamatan Rajabasa, ini juga mengaku tidak dapat menyediakan rendang dalam menunya.

''Ya, kami tak menyediakan rendang. Soalnya supplier-nya mogok berdagang," ungkapnya.

    Tidak jauh beda, Rumah Makan Salero Bersamo di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, juga tidak menyediakan rendang sebagai menunya. ''Sulit dapat dagingnya," ucap karyawan pria yang enggan namanya dikorankan.

    Kendati sudah banyak yang mengeluhkan kosongnya ketersediaan daging di kota ini, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustini tetap menilai permasalahan tersebut tidak terlalu penting. Menurut dia, tak masalah jika masyarakat tidak memakan daging untuk beberapa saat ini.

    ''Sumber protein kan tidak hanya daging sapi. Bisa telur, tempe, dan daging ayam," tandasnya.

    Agustini tetap bertahan jika potensi sapi lokal di Lampung dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat. "Di Bandarlampung saja kita ada 500-an ekor sapi tiap bulannya," klaimnya.

    Terpisah, Ketua Forum feedloter Lampung Didik Purwanto mengakui jika pihaknya memang menghadiri pertemuan dengan Dirjen Peternakan. Rupanya pertemuan tersebut juga tidak akan merubah keputusan permerintah.

    "Sejak awal kami sudah merekomendasikan 250 ekor sapi, tapi yang dikabulkan hanya 18 persen saja," kata dia.

    Selain itu untuk sapi yang diberikan di kuartal tiga, yakni Juli-Oktober akan dijual di kuartal keempat. Nah, sementara kebijakan ini diambil karena menurut pendapat pemerintah, kondisi sapi lokal cukup.

    "Ya sudah sekarang kita lihat saja bagaimana cara pemerintah memobilisasi sapi lokal yang katanya cukup itu," tantangnya.

    Sebelumnya, pedagang daging sapi melanjutkan mogok berjualan hingga harga daging sapi turun ke level normal.

    Ini akibat pertemuan antara Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung dengan para pedagang daging sapi di kantor DP3K pada Rabu (29/7) berakhir deadlock. Pihak dinas mengaku tak bisa berbuat banyak dengan keterbatasan jumlah sapi impor.

    Kepala DP3K Bandarlampung Agustini hanya bisa menyarankan agar para pedagang mengambil langkah alternatif. Yaitu memberdayakan potensi sapi lokal. ''Solusinya sementara ini ya harus berdayakan sapi lokal," kata dia usai rapat.

    Lampung, lanjut dia, punya potensi sapi lokal. Dan, menurutnya, inilah momentum untuk meningkatkan kualitas sapi lokal. ''Karena itu butuh kerja sama dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga peran peneliti dan penyuluh. Kemudian perhatikan kualitas pakannya," jelasnya.

    Menurutnya, mengembangkan sapi lokal bisa dilakukan. Dia mencontohkan, saat DP3K mendapat 42 ekor sapi dari Wali Kota Herman HN. 2013 lalu. Saat ini, bantuan sapi itu sudah berkembang menjadi 130 ekor. "Artinya peternak sapi di kota pun memiliki kemampuan membudidayakan sapi," katanya.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Lampung Tampan Sudjarwadi mengatakan, pedagang tetap mengambil sikap bertahan untuk tidak berjualan. Aksi itu dilakukan hingga ada penurunan harga.

    "Kami masih menunggu keputusan dari pusat dan berharap ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Bisa saja menggunakan sapi lokal, tapi untuk membuatnya menjadi kualitas pasti membutuhkan waktu. Sedangkan kami butuhnya cepat," tandasnya.

    Tampan melanjutkan selain pertemuan para pedagang daging sapi dengan pemkot dan pemprov, para feedloter juga tengah berusaha bermediasi ke Dirjen Peternakan. ''Saya dapat info kalau dirjen pusat memanggil feedloter seluruh Indonesia. Kami juga masih menunggu hasilnya," jelasnya.

    Diketahui, hampir seluruh pedagang daging di Lampung yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) menggelar aksi mogok berjualan sejak Senin (27/7).

    Imbasnya sejumlah sektor yang memerlukan daging sapi sebagai bahan baku jadi terpengaruh. Beberapa warung bakso di Kota Bandarlampung harus tutup lantaran tidak mendapatkan daging sapi.  

    Selasa (28/7) giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung ikut mengeluh.

    Sekretaris PHRI Lampung Friyandi Indrawan mengatakan, dengan adanya aksi mogok pedagang sapi juga membawa dampak pada usaha hotel dan restoran. Sebab, makanan olahan daging adalah salah satu menu yang disajikan kepada tamu hotel maupun restoran. "Untuk satu dua hari ini kami memang masih punya stok. Tapi jika mogoknya berlanjut, pasti kami ikut susah juga nanti," risaunya.

Diketahui, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kuota impor sapi membuat feedloter dan penjual daging di seluruh Indonesia menjerit. Tidak terkecuali di Provinsi Lampung.

Sebab, pembatasan impor sapi ini menyebabkan harga sapi naik Rp2 juta per ekor. Kenaikan itu berlangsung sepekan sebelum Lebaran. Sementara pada Jumat (24/7), harga sapi kembali naik Rp1 juta per ekor. Dalam kurun waktu dua pekan ini, harga sapi naik Rp3 juta per ekor.

Kebutuhan sapi secara nasional pada kuartal tiga atau pada Juli–September mencapai 200 ribu ekor. Sehingga asosiasi feedloter se-Indonesia mengusulkan impor sebanyak 200 ribu ekor kepada pemerintah.

Namun, usulan itu dimentahkan, pemerintah hanya menyetujui impor sapi sebanyak 50 ribu ekor pada kuartal tiga. Otomatis, kebijakan pemerintah itu membuat penjual daging menjerit sehingga berencana menggelar aksi mogok untuk menjual daging. (yay/p3/c1/whk)

Puluhan Hektare Sawah di Tanjungsenang Terancam Puso

Posted: 30 Jul 2015 11:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tidak hanya di desa, dampak dari kekeringan tahun ini juga mulai dirasakan para petani di Kota Bandarlampung. Sebab, sebagian lahan mereka mengering dan terpaksa ditanami sayuran dengan air seadanya. Muljono (47), warga Jl. Damai, Kecamatan Tanjungsenang, mengatakan, seharusnya tahun ini ia dapat memanen padi dua kali. Namun, musim kemarau kali ini benar-benar membuat persediaan air habis.

    ''Sawah kami kan menggunakan lahan tadah hujan, bukan irigasi. Jadi sangat bergantung turunnya hujan," kata dia saat ditemui Radar Lampung kemarin (30/7).

    Ditambah lagi lahan yang letaknya jauh dari kali (sungai kecil), dipastikan sulit mendapatkan air. Bahkan, dirinya menanam sayuran dengan menggunakan aliran siring dari perumahan warga.

    ''Ya kalau untuk mengairi sawah tidak cukup," tuturnya.

    Senada, Amiran (60), warga Jl. Mahkota Dewa, Waykandis, Tanjungsenang, mengatakan, saat ini ia hanya bisa mengandalkan air kali untuk mengairi sawahnya. Setidaknya tak merugi, meski tidak mendapatkan untung.

    "Minimal balik modal saja sudah syukur, kalau lahannya dibiarkan malah tambah merugi makanya dipaksakan untuk cari air sampai dapat," ujarnya.

    Dia menjelaskan, modal yang dikeluarkan petani Rp2,5 juta per hektarenya. Ditambah lagi setiap menyedot air, para petani harus mengeluarkan biaya Rp250 ribu. ''Apalagi kalau musim kayak gini, bisa 4-5 kali menyedot air," keluhnya.

    Dampak kekeringan ini diakui Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustini. Menurut dia, berdasarkan hasil monitoring sementara, sekitar 40 hektare (ha) sawah di Kecamatan Tanjungsenang terancam puso.

    Namun, ia meminta warga tidak khawatir dengan berkurangnya produksi beras. Mengingat daerah tersebut bukan sentra produksi padi. ''Kan masih ada ketahanan pangan, pasti mereka melakukan antisipasi," tandasnya. (yay/p3/c1/whk)

Akhirnya, Pemprov Lampung Bangun Rumah Singgah

Posted: 30 Jul 2015 11:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi penyumbang pasien rujukan terbanyak ketiga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Bahkan, membeludaknya pasien ini pun dikeluhkan pihak RSCM sehingga meminta Pemprov Lampung memberikan bantuan biaya hidup untuk pasien.

    Maklum, saking banyaknya, mereka terpaksa dirawat di selasar RSCM. Bahkan, RSCM mengirimkan surat ke Pemprov Lampung pada 16 Oktober 2014 yang diteken Direktur Pengembangan dan Pemasaran RSCM dr. Ayi Djembarsari.

    Mereka meminta pemprov memberikan bantuan biaya hidup berupa biaya sewa rumah dan kebutuhan sehari-hari kepada pasien. Sebab, pasien terpaksa dirawat di selasar lantaran terkendala keuangannya untuk menyewa rumah di sekitar RS.

    Hampir setahun dari surat tersebut, Pemprov Lampung pun bereaksi. Saat ini, pemprov tengah berupaya membangun rumah singgah tersebut.

    Lokasinya berada di belakang RSCM, di Jalan Kenari II Nomor 22 RT 10/RW 04, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat.

    "Iya, rumah singgah ini untuk menanggapi keluhan masyarakat miskin asal Lampung yang menjalani pengobatan di Jakarta. Mereka tidak mampu membayar biaya menginap di hotel selama menemani pasien. Sementara daya tampung mes Pemprov Lampung di ibu kota pun terbatas," ujar Kepala Dinas Sosial Lampung, Satria Alam.

    Menurutnya selama berada di rumah singgah keluarga pasien tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Mereka boleh tinggal selama anggota keluarganya menjalani pengobatan di RSCM.

    Diketahui berdasarkan informasi dari RSCM, pasien rujukan rawat jalan periode Januari–September 2014 berjumlah 387 orang atau 3.604 kunjungan.

    Adapun pasien rawat jalan yang menginap di selasar RSCM  berjumlah 22 orang. Rata-rata lamanya pasien yang menginap di selasar RSCM 1-5 hari.  

    Tidak hanya di RSCM, pasien rujukan yang banyak juga ada di RS Kanker Darmais dan RS Jantung Harapan Kita. (eka/c1/adi)

 

Dewan Dukung Pemprov Beli Saham PT BA

Posted: 30 Jul 2015 11:49 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung mendukung jika Pemerintah Provinsi Lampung berencana membeli saham PT Bukit Asam (Persero). Ini merupakan salah satu inovasi untuk mencari tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, PT BA juga memiliki rekam jejak perusahaan yang cukup baik. Setiap tahun mampu mengantongi laba bersih triliunan dan membagikan dividen ratusan miliar. Pemprov Sumatera Selatan yang telah membeli saham di PT BA, yang kini kepemilikannya baru 0,93 persen saja, per tahunnya bisa mengantongi dividen Rp10 miliar hingga Rp11 miliar. Oleh sebab itu, Pemprov Sumsel pun berencana menambah jumlah kepemilikannya.

    ''Pemprov Lampung bisa mengikuti jejak Pemprov Sumsel. Ini salah satu inovasi untuk menambah PAD kita. Bisa juga mengikuti saran direktur PT BA, menggunakan dana hibah dari mereka untuk membeli saham," kata Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim.

    Menurutnya deviden yang dibagikan setiap tahun yang jumlahnya cukup besar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan provinsi ini. jadi PAD-nya tidak hanya mengandalkan di sektor itu-itu saja.

    Diketahui sebelumnya PT BA menyarankan Pemerintah Provinsi Lampung membeli saham mereka. Seperti yang dilakukan Sumatera Selatan dan beberapa provinsi serta kabupaten/kota lainnya.

    "Dengan pembelian saham, Pemprov bisa menambah Pendapatan Asli Daerah dengan deviden yang didapatkan. Kemudian juga bisa menghadiri rapat pemegang saham serta penggantian manajemen. Banyak keuntungan lainnya juga yang bisa didapatkan," terang  Direktur Utama PT Bukit Asam (BA), Milawarma, kemarin dalam acara penandatangan MoU hibah di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung.

    Tercatat pada tahun buku 2014 PT BA meraih laba bersih Rp2,02 triliun dan 35 persennya atau Rp705,7 miliar dibagikan sebagai deviden tunai. Selain Pemprov Sumsel, Pemkab Muara Enim pun memiliki sejumlah saham di sini. (eka/c1/adi)

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar