Diskop Harus Bekukan Koperasi Tak Aktif

Diskop Harus Bekukan Koperasi Tak Aktif
ATCS Dua Bulan Tak Berfungsi
Pendapatan APBD 2016 Diproyeksikan Rp2,458 T
Gawat, Stok Air PDAM Menurun
Baru Hasilkan Tiga Perda
APBDP Bertambah Rp289,52 M
Setuju Tata Pusat Batu Akik

Posted: 24 Aug 2015 08:26 PM PDT

Koperasi Aktif Miliki NIK
BANDARLAMPUNG– Setelah mengungkapkan beberapa fakta tentang koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) RI Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga menginstruksikan agar Dinas Koperasi dan UMKM provinsi hingga kabupaten/kota untuk melakukan langkah yang dilakukan kementerian ini.

Yakni, Diskop-UKM harus membekukan koperasi berbadan hukum yang sudah tidak aktif lagi. Selain itu, menteri asal Bali ini juga meminta koperasi yang tak aktif untuk tidak dicantumkan ke database terbaru di akhir tahun 2015. Instruksi itu disampaikan pada peringatan Hari Koperasi (Harkop) Ke-68 Provinsi Lampung kemarin (24/8).

Koperasi di Lampung yang terdaftar sebanyak 4.673. Dari jumlah itu, sebanyak 3.283 unit koperasi aktif. Sehingga, 1.390 unit koperasi tidak aktif dan harus dibekukan agar tidak tercantum dalam data base koperasi Kemenkop UKM RI.

"Secara nasional kan kita punya sebanyak 209.488 unit koperasi. Tapi 62.239 unit diantaranya tidak aktif dan yang aktif hanya 147.249 unit koperasi. Nah, yang 147.249 unit ini lah yang kita masukan ke data base untuk mempermudah laju koperasi kedepan," katanya.

Hal ini menurut Puspayoga, -sapaan akrabnya, sebagai langkah antisipasi membedakan koperasi aktif dan tidak aktif. Sebab kini Kemenkop UKM memberikan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). "Sehingga, koperasi-koperasi yang mendapatkan NIK tersebut merupakan koperasi aktif secara kelembagaan, badan hukum, dan badan usahanya," jelasnya.

Sebab, disampaikanya NIK tersebut nantinya secara online akan terpantau langsung bagaimana perkembangan kinerja koperasi disetiap daerah oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

"Yang punya NIK juga nantinya akan dipioritaskan sebagai target sasaran dalam pelaksanaan program kementrian. Seperti, peningkatan daya saing dan penguatan kelembagaan," kata dia.

Sementara Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyatakan komitmen Pemda dalam memajukan Koperasi melalui program strategis pemberdayaan. "Kita akan mempermudah layanan pengesahan badan hukum koperasi dan meningkatkan pelatihan bagi pengelola koperasi. Lalu, kita juga akan bantu perkuatan modal bagi koperasi dan UMKM di setiap daerah," katanya.

Selain itu juga, Bachtiar menyambut baik program Pemerintah Pusat dalam memberikan kemudahan pemberian izin usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui Camat yakni Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Sementara Kadiskop dan UMKM Lampung Prihartono menyetujui instruksi menteri. "Ya kami memang sudah tidak mengakui koperasi yang tidak aktif dan yang tidak aktif ini sudah dibekukan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut Menkop UKM menyerahkan Penghargaan Bakti Koperasi Kepada Wali Kota Bandarlampung Herman H.N, serta Penghargaan Koperasi Tingkat Nasional pada 3 koperasi. Yakni KJKS BTM Amanah, KPRI Ragom Gawi dan KPRI Serba Usaha Bandara Udara Radin Intan II Lampung.

Peringatan Hari Koperasi juga diisi dengan penyerahan Bantuan Perkuatan Permodalan pada 79 UMKM se Provinsi Lampung senilai 2,1 Milyar. (goy/c1/adi)

ATCS Dua Bulan Tak Berfungsi

Posted: 24 Aug 2015 08:26 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung akhirnya buka suara terkait belum maksimalnya Area Traffic Control System (ATCS) dalam mengatasi kemacetan di kota ini. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Bandarlampung Iskandar membeberkan, ATCS memang sudah tidak dioperasikan selama dua bulan terakhir.

Menurutnya, penghentian pengoperasian ATCS hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya sedang memasang jaringan di lima lokasi baru. Antara lain di simpang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM); simpang pintu Terminal Induk Rajabasa; simpang Jl. Teuku Umar–Jl. Raden Intan (Tugu Juang); dan simpang Jl. Basuki Rahmat (Dinas Sosial Lampung).

Sedangkan sebelumnya, jaringan ATCS baru terpasang di empat titik, yakni simpang Jl. Pramuka, simpang Unila, simpang Jl. Teuku Umar depan Mal Boemi Kedaton, dan simpang Makorem 043/Gatam arah ke RSUDAM.

''Jadi itu memang sengaja dimatikan dulu sementara. Karena kami sedang memasang jaringan untuk lima lokasi baru," jelas Iskandar di ruang kerjanya kemarin (24/8).

Selain itu, jumlah monitor juga akan ditambah lima buah. Sehingga jika tadinya hanya ada empat monitor akan menjadi sembilan monitor. Pembenahan itu juga meliputi penambahan frame monitor yang akan bertambah lebar. Serta pemasangan kabel dan server.

"Pembenahan itu kan itu bukan kami yang melakukan tapi dari pemerintah pusat dan provinsi. Nanti, kalau barangnya sudah jadi, baru kami yang mengoperasikan," lanjutnya.

Dia melanjutkan, karena tidak difungsikannya perangkat ATCS, jumlah pengelolanya turut dipangkas menjadi empat orang per hari. Pengelola itu pun hanya ditugaskan untuk menjaga dan memantau pekerja yang sedang melakukan pembenahan.

"Jadi sekarang ini hanya sebatas piket saja, dibagi tiga shift yakni pagi dari pukul 06.00-14.00 WIB itu ada empat orang, siang pukul 14.00-22.00 juga empat orang. Sedangkan malam pukul 22.00-06.00 itu dijaga dua orang," lanjutnya.

Terpisah, Wali Kota Herman H.N. meminta pembenaham dilakukan segera agar masyarakat terlepas dari permasalahan kemacetan. "Ya cepatlah dibenahi, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat juga nantinya kena macet," pintanya usai menghadiri rapat paripurna di ruang sidang DPRD Bandarlampung kemarin.

Diketahui, pada Minggu, (23/8), Radar Lampung menyempatkan berkunjung ke gedung ATCS sebanyak dua kali. Kali pertama sekitar pukul 12.30. Saat itu, terlihat hanya ada dua operator sedang mengoperasikan peralatan ATCS. Sementara, ada enam monitor yang hidup.

Kemudian, Radar kembali berkunjung ke gedung tersebut pukul 14.00. Namun, tidak satu pun operator terlihat. Pintu masuk pun telah dikunci dari luar.

Menurut Ngatino, petugas Dishub Bandarlampung yang bertugas di Terminal Induk Rajabasa, operator ATCS sudah pergi. ''Tadi ada, tetapi sudah pergi," katanya.

Dia melanjutkan, biasanya pada hari libur, keadaan gedung ATCS di Terminal Induk Rajabasa memang sepi. Bahkan, menurutnya, petugas ATCS yang beroperasi hanya terlihat 4 orang.

Padahal pada Selasa (24/11–2014) silam, Kadishub Bandarlampung Rifa'i kepada Radar Lampung menyatakan bakal menempatkan 18 operator yang semuanya merupakan staf Dishub. Mereka bertugas menjalankan sistem ATCS ini agar berjalan baik. ''Operator kita ambil dari Dishub, tidak akan merekrut lagi. Tetapi sebelumnya kita adakan pelatihan agar mengerti tentang IT (information and technology)," paparnya kala itu.

Diketahui, fungsi gedung kendali ATCS adalah untuk mengontrol lalu lintas dari jarak jauh yang terkomputerisasi melalui server induk. Dari gedung ini petugas Dishub bisa memantau kemacetan pada beberapa titik traffic light yang telah dipasang CCTV (closed circuit television).

Kemudian, operator Dishub tersebut bisa mengatur waktu traffic light. Ketika terjadi kemacetan, maka waktu untuk lampu merah menyala dipercepat. Begitu juga sebaliknya, jika arus lalu lintas lancar, maka traffic light dinormalkan dengan waktu yang sudah diatur sebelumnya.

Gedung kendali tersebut diresmikan pada 6 Januari 2015. Pembangunannya menelan dana sampai Rp1 miliar. (yay/p5/c1/whk)

Pendapatan APBD 2016 Diproyeksikan Rp2,458 T

Posted: 24 Aug 2015 08:25 PM PDT

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar dua rapat paripurna di ruang sidang DPRD kemarin (24/8). Yakni rapat paripurna tentang penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2016 serta penyampaian nota keuangan atas raperda tentang perubahan APBD 2015.

Pada rapat paripurna itu, terungkap pendapatan pada APBD 2016 diproyeksikan sebesar Rp2,458 triliun. Jumlah itu meningkat jika dibanding rancangan perubahan APBD 2015, yakni Rp2,325 triliun.

"Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp133 miliar atau 5,75 persen," ujar Wali Kota Herman H.N. saat menyampaikan KUA-PPAS 2016 kemarin.

Sementara, alokasi belanja APBD 2016 mencapai Rp2,344 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Rancangan Perubahan APBD 2015 sebesar Rp2,275 triliun. Artinya, mengalami peningkatan sebesar Rp69 miliar.

Belanja daerah akan diutamakan untuk sektor pendidikan sebesar Rp869 miliar, sektor kesehatan sebesar Rp247 miliar dan sektor infrastruktur sebesar Rp405 miliar.

"Hal yang mendasar dalan kebijakan pembangunan yang disusun dalam KUA-PPAS ini terkait dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Alokasi belanja itu terbagi atas anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan plafon sebesar Rp1,2 triliun. Jumlah itu diperuntukkan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS, tunjangan hari raya PNS dan lainnya.

Sementara, anggaran tidak langsung dialokasikan sebesar Rp1,143 triliun . "Sehingga, komposisi struktur belanja daerah adalah 51,22 persen untuk belanja tidak langsung dan 48,78 persen untuk belanja langsung," terangnya.

Semenatara, dalam paripurna penyampaian pengantar nota keuangan atas APBD Perubahan 2015, Herman menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp37,734 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

"Silpa didapat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dadi Tjokrodipo, puskesmas dan dana retensi," lanjutnya.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD direncanakan sebesar Rp87,081 miliar.

Sementara, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan pihaknya menerima draft KUA-PPAS tersebut. Selanjutnya akan dibahas di Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung.

"Setelah DPRD menerima KUA-PPAS ini, Banang segera membahasnya secara komprehensif dan seksama," ujarnya seraya menutup sidang paripurna. (yay/p5/c1/whk)

Gawat, Stok Air PDAM Menurun

Posted: 24 Aug 2015 08:25 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Warga Bandarlampung, khususnya pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, harus lebih menghemat pemakaian air. Sebab, persediaan air yang dimiliki PDAM menurun. Informasi ini disampaikan Kabag Hukum dan Humas PDAM Way Rilau Rozi Amri kemarin (24/8).

''Ya, saat ini volume air PDAM menurun. Itu disebabkan turunnya air permukaan karena musim kemarau," ujar Rozi.

Dia melanjutkan, saat ini debit air PDAM mencapai 526 liter per detik. Sementara, normalnya 560 liter per detik. Karenanya, penurunan debit mencapai 5 persen.

Karena penurunan ini, lanjut dia, PDAM mengubah sistem jam alir. "Saat ini kita terapkan jam waktu yang bergantian, seperti dari pukul 00.00 WIB sampai pukul 06.00," katanya.

Selama ini, kata dia, ada juga permasalahan teknis yang sering terjadi, seperti kebocoran pipa induk yang belum lama ini terjadi di Jl. Sultan Agung, sehingga menyebabkan aliran air sempat berhenti dan kapasitas volumenya kecil.

"Tim kami saat ini setiap hari selalu mengontrol pipa-pipa PDAM, karena dikhawatirkan bocor ," ungkapnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan kepada PDAM jika di sekitar tempat tinggalnya kekurangan air bersih. Sehingga bisa dikirimkan air bersih gratis.

Sementara, Sekretaris Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) Bandarlampung Erwin mengungkapkan, hampir semua wilayah dan kecamatan di Bandarlampung sudah meminta bantuan air bersih gratis dari BPBD.

"Sehari kami bisa mengirimkan tiga sampai empat tangki," katanya.

Permintaan terbanyak ada di Kecamatan Telukbetung Utara (TbU), Tanjungkarang Pusat (TkP), Kemiling, Telukbetung Selatan (TbS) dan Panjang.

"Ya, kalau data yang diterima oleh saya, beberapa kecamatan tersebut yang perwakilan warganya sering meminta air bersih," tukasnya.

Erwin juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melapor ke BPBD wilayahnya kekurangan air bersih. "Namun yang melapor ke BPBD hanya perwakilannya, seperti RT atau lurahnya," pungkas dia. (yay/c1/whk)

Baru Hasilkan Tiga Perda

Posted: 24 Aug 2015 08:24 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja DPRD Bandarlampung, khususnya badan legislasi (banleg), harus lebih ditingkatkan. Sebab menjelang satu tahun menjabat, para wakil rakyat ini baru menghasilkan tiga peraturan daerah (perda). Ketiga perda itu adalah tentang pembangunan gedung; APBD perubahan 2014; dan APBD 2015.

Ketua Banleg DPRD Bandarlampung Imam Santoso membenarkan baru tiga perda yang disahkan. ''Tetapi pada September akan disahkan lagi tiga perda," ujarnya kemarin (24/8).

Ketiga perda itu adalah tentang penanggulangan bencana kebakaran; kewajiban pengelolaan sampah; dan tentang perizinan bangunan. Pengesahan tiga perda itu bakal dilakukan sebelum masa jabatan Wali Kota Herman H.N. berakhir.

Menurutnya, selain ketiga perda yang akan disahkan, ada beberapa perda yang sedang dirampungkan. Yakni, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Imta) dari Komisi IV, lalu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dari Banleg.

"Dari Komisi II rencananya juga akan mengusulkan perda retribusi pengelolaan ikan, namun nampaknya masih dibahas dan dikonsultasikan kembali," jelasnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan mengatakan, kuantitas perda yang dihasilkan bakal membuat kinerja legislatif meningkat. Namun tetap harus memiliki dasar dari persoalan nyata yang memang membutuhkan regulasi.

"Memang bergantung pada kemampuan dewan itu sendiri, karena secara ukuran bisa bervariatif," katanya.

Tinggal dikembalikan pada DPRD Bandarlampung sendiri, menganut kuantitas perda, kualitas atau keduanya. Terpenting adalah setiap perda yang dikeluarkan tidak minim eksekusinya dan memang menyentuh kepentingan masyarakat. ''Kerja mereka kan memang dibuktikan oleh inisiatif, raperda dan perda," pungkasnya.(yay/c1/whk)

APBDP Bertambah Rp289,52 M

Posted: 24 Aug 2015 08:24 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2015 bertambah. Semula Rp4.697.690.697.837,68, kini bertambah Rp289.525.444.757,32 sehingga menjadi Rp4.987.226.142.595. Pertambahan anggaran dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda) ini pun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung dan menjadi perda perubahan APBD Lampung kemarin di ruang sidang DPRD.

Tahap selanjutnya, akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

Laporan Badan Anggaran DPRD Lampung hasil pembahasan Raperda APBDP dalam pembacaan yang disampaikan I Nyoman Suryana.

Dalam laporannya, rincian perubahan terjadi pada belanja daerah yang semula Rp4.723.190.697.837,68 kini bertambah menjadi Rp359.396.974.804,75. sehingga jumlah belanja setelah perubahan Rp5.082.587.672.642,43. dengan selisi pendapatan dikurang belanja Rp95.361.530.047,43.

Lalu, pembiayan daerah yang awalnya memiliki penerimaan Rp26 miliar, kini bertambah Rp84.931.077.547,43 dengan jumlah pnerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp110.931.077.547,43.

Dengan pengeluaran semua Rp500 juta, dan kini bertambah Rp15.069.547.500. dengan jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp15.569.547.500. sehingga pembiayaan netto setelah perubahan Rp95.361.530.047,43.

"Adapun satker yang mendapat pembahasan khusus antara badan anggaran DPRD Provinsi Lampung diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, yakni di pemantauan perkembangan politik di daerah dengan pagu anggaran Rp184.005.000 ditiadakan," kata dia.

Kenapa ditiadakan? Dijelaskannya karena ada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1982/OTDA tanggal 23 Juli 2015 tentang perintah setiap daerah kabupaten/kota atau provinsi yang melaksanakan Pilkada harus melaksanakan DESK Pilkada.

"Usulan Presiden dan mentri saat itu RP2.477.000.000 yang didalamnya dianggarkan juga perjalanan dinas tim yang berasal dari DPRD Provinsi Lampung," kata dia.

Sekretaris DPRD Sutoto mengatakan, pembahasan atas Raperda Perubahan APBD tahun ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan bertambah Rp289.535.444.757,32, belanja bertambah Rp359.396.974.804,75 dengan selisih bertambah antara pendapatan dan belanja Rp69.861.530.047,43 dengan pembiayan neto setelah perubahan bertambah Rp69.861.530.047,43.

Lalu, berdasarkan hasil pembhasan tersebut Badan Anggaran DPRD Lampung merekomendasikan sesuai kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Lampung TA 2015 tetap dan tidak ada perubahan.

"Yakni, pendapatan Rp4.987.226.142.595, belanja Rp5.082.587.672.642,43, selisih dari pendapatan dikurang belanja Rp95.361.530.047,43 dengan pembiayaan Rp95.361.530.047,43," kata dia.

Sementara, Wakil Gubernur Bachtiar Basri mengatakan, perubahan anggaran ini dikarenakan kembali dilakukanya penataan. "Jadi ada yang kelebihan program baik jalan atau tidaknya jadi kembali ditata. Jadi, ada kebijkan yang sudah mendapatkan APBN juga ditata dan dialihkan ke sektor lainya," tukasnya. (goy/c1/adi)

Setuju Tata Pusat Batu Akik

Posted: 24 Aug 2015 08:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Usaha kecil dan menengah (UKM) batu akik di Lampung dinilai mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah gempuran produk Tiongkok dan Amerika dengan pelemahannya melalui dolar dan pasar bebasnya. Hal itulah yang mendorong Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) RI Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga sangat serius untuk menata pusat penjualan batu akik di provinsi ini.

Pada acara peringatan Hari Koperasi (Harkop) kemarin, ia langsung menyatakan kepada Wakil Gubernur Bachtiar Basri dan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. untuk membantu menata agar tampak rapi dan indah.

"Saya kan sebelum kesini melihat-lihat pusat batu akik yang berada di sekitar Stadion Sumpah Pemuda, nah disana saya melihat perlu dibantu untuk dilakukan penataan agar lebih indah, bersih, dan menarik," kata dia.

Terlebih, lanjutnya, dalam situasi pelemahan ekonomi batu akik masih membantu. "Ya itu tadi dari dia gosok batu, jual batu, permata, cangkang dan lainya menjadi nilai tambah perekonomian. Jadi sangat luar biasa. Nanti dari deputi 3 akan bantu pencairanya untuk lapak-lapak tersebut," janjinya.

Permintaan Puspayoga untuk menata pusat jual beli batu akik pun disambut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. "Batu akik kan memang kita mintanya jangan hanya musiman. Bila perlu untuk pendapatan jangka panjang," kata dia.

Bahkan, lanjutnya, para pengrajin batu akik tersebut sudah tergabung dalam koeprasi yang sama. "Jadi tinggal tempatnya diperbaiki dan ditata. Sektor UKM ini haruslah bagus, dan Lampung harus punya unggulan. Terlebih di setiap kabupaten/kota di provinsi ini memiliki tiga koperasi unggulan," tukasnya.

Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N pun menyambut positif permintaan Menteri. Denagn sontak kepada awak media ia menyatakan kesepakatanya.

"Cocok. Kasih banyak-banyak, nanti dibantu promosi, dan dibantu dengan baik terlebih menggunakan baja ringan agar lebih bagus lagi," singkatnya. (goy/c1/adi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Selasa, 25 Agustus 2015