Sabtu, 08 Agustus 2015

Masalah Macet, Minta Pemkot Turun Tangan

Masalah Macet, Minta Pemkot Turun Tangan


Masalah Macet, Minta Pemkot Turun Tangan

Posted: 07 Aug 2015 09:56 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Masalah kemacetan yang terjadi di Jl. Raden Intan dan Jl. Brigjen Katamso terus mendapat sorotan. Terlebih karena penyebabnya adalah sirkulasi pintu masuk Simpur Center. Ekonom Universitas Lampung Asrian Hendi Caya menilai kemacetan adalah indikator aktivitas perekonomian di kota mengalami peningkatan. Kendati demikian, harus ada peran dari pemerintah kota (pemkot) agar masalah tersebut tidak menuai keluahan dari masyarakat.

    ''Memang harus ada penanganan dari pemkot, dicari akar masalahnya dan segera diselesaikan," katanya kepada Radar Lampung kemarin (7/8).

    Asrian menambahkan, munculnya mal atau pusat perbelanjaan lantaran pola masyarakat kota yang cenderung konsumtif.

    ''Dengan demikian akan banyak menarik masyarakat untuk datang dan memenuhi arus lalu lintas, terutama pada jam-jam produktif. Di samping itu, para pemilik pusat perbelanjaan juga harus memperhatikan dampak yang terjadi setelah pembangunan," katanya. Salah satunya, lanjut dia, adalah kemacetan.

    Terpisah, sosiolog Unila Bartoven Vivit Nurdin juga angkat bicara soal hal ini.

''Semakin banyak tempatnya, maka semakin banyak pula pilihan mereka. Nggak jarang mereka menghabiskan waktu dari satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya memenuhi jalan. Macet," paparnya.

    Dia juga menilai manajemen harus membantu mengurai kemacetan. Caranya dengan mengatur ulang jalur masuknya. Manajemen, lanjut dia, tak bisa menafikan bahwa kemacetan terjadi akibat keberadaan Simpur Center.

    Terlebih dengan adanya parkir liar di bahu jalan, yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. ''Jika memang urusannya dengan oknum masyarakat, ya ditindak atau direkrut sebagi pegawai resmi. Jadi kesannya tidak semrawut," katanya.

    Diberitakan sebelumnya, desakan agar manajemen Simpur Center membenahi pengelolaan pintu masuk dan keluar pusat perbelanjaan itu terus bergulir.

Selain Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung dan Dinas Perhubungan, Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Taman juga ikut mendesak manajemen Simpur Center membenahi sirkulasi kendaraan dan kesemrawutan lokasi parkirnya.

    Bahkan, mantan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung ini meminta permasalahan itu segera dituntaskan. ''Kalau memang sifatnya mengganggu lalu lintas, segera selesaikan! Karena itu kan untuk kepentingan umum," ujarnya di kompleks perkantoran Pemkot Bandarlampung, Kamis (6/8) lalu.

      Salah satu caranya dengan menata sedemikian rupa tata bangunan Simpur Center. Sehingga tidak membuat sirkulasi kendaraan padat di beberapa titik dan menyebabkan kemacetan. (yay/p3/c1/wdi)

PT GPI Bergeming

Posted: 07 Aug 2015 09:55 PM PDT

Kukuh Tolak PHK, Pilih Serahkan ke Disnaker
BANDARLAMPUNG - Manajemen PT Greeencofe Premium Indonesia (GPI) bergeming. Perusahaan packaging kayu ini terus mengelak tudingan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, pihak manajemen juga berharap semua pihak melihat dari semua sisi terkait persoalan ini.

    Hal tersebut diungkapkan Manajer PT GPI Hermawan kepada Radar Lampung kemarin. Dia menilai wajar jika pemkot atau DPRD Bandarlampung mengecam segala bentuk ketidakadilan. Tetapi di sisi lain, lanjut dia, juga harus ada kejelasan lebih lanjut.

    ''Jangan malah seolah-olah menyudutkan salah satu pihak," kecamnya kepada Radar Lampung kemarin.

    Dia kembali menegaskan, PT GPI tengah mengalami penurunan job order. Karenanya, sejumlah karyawan diistirahatkan. ''Sebab sejak awal tidak pernah melakukan pengangkatan pegawai. Kalau memang di-PHK kan ada buktinya. Sekarang buktinya ada tidak?" tandasnya.

    Dia berjanji jika job order naik, maka para karyawan yang diistirahatkan itu akan dipanggil lagi. ''Itu juga tidak semua yang kami istirahatkan. Dari 70 karyawan, hanya 15 orang," katanya.

    Namun, pihaknya memilih menyerahkan masalah itu diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung saja. ''Mereka kan perwakilan pemerintah. Kami juga maunya tuntas," ujarnya.

    Terpisah, Koordinator Fungsional Pengawas Disnaker Yudha Sofian Hasan angkat bicara soal hal tersebut. Dia membantah pihaknya menyudutkan pihak PT GPI. Sebaliknya, sebagai aparat pemerintahan justru bersikap netral. ''Kalau kami melakukan eksekusi, baru dikatakan menyudutkan," katanya.

    Apalagi pihaknya baru mau memanggil PT GPI pada Kamis (13/8) untuk mediasi. Mencari permasalahan perusahaan itu karena tidak dapat membayar THR. Rencana itu, lanjutnya, masih terus berlanjut dan belum ada perubahan jadwal.     Diketahui, puluhan orang menggeruduk kantor Disnaker Bandarlampung Senin (3/8). Kedatangan mereka ke kantor itu adalah yang kedua. Sebelumnya, pada H-3 Lebaran, karyawan PT GPI ini juga mendatangi Disnaker lantaran persoalan THR. Saat itu, perusahaan yang bergerak di bidang produksi kayu manis ini dilaporkan tidak membayarkan THR karyawannya.

Wali Kota Herman HN juga telah merespon masalah ini. Bahkan, ia menginstruksikan Disnaker untuk bekerja cepat menyelidiki permasalahan tersebut.

''Tidak bisa seperti itu! Masak karyawan cuma lapor mengenai permasalahan THR (tunjangan hari raya), perusahaan langsung di-PHK. Harus ditindak itu. Disnaker harus usut tuntas!" tegasnya kemarin (6/8).

    Apalagi, kata dia, perusahaan packaging kayu manis itu juga diduga  tersandung masalah perizinan bangunan. ''Apalagi kalau masalahnya banyak. Jika memang terbukti benar, harus disanksi. Cabut izin usahanya!" tandasnya. (yay/p2/c1/wdi)

Pengelolaan Parkir RSUDAM Amburadul

Posted: 07 Aug 2015 09:55 PM PDT

Banyak Mobil Keluar Tak Diperiksa Karcis
BANDARLAMPUNG - Ini bisa jadi bukti amburadulnya pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Raibnya mobil Suzuki Carry hijau BE 2837 GB dari parkiran RSUDAM tidak membuat pihak CV Arena Niaga selaku pengelola parkir di rumah sakit itu berbenah.

    Dari pantauan Radar Lampung kemarin (7/8), tak banyak yang berubah pada sistem dan petugas keamanan parkir. Hanya dua CCTV pada pintu keluar loket parkir.

    Namun, ada hal yang patut disayangkan. Petugas di loket pintu masuk terlihat lebih ketat saat ada kendaraan masuk. Sayangnya, kondisi terbalik terjadi di loket pintu keluar. Sebab, tak sedikit kendaraan yang keluar tanpa menunjukkan karcis.

    Salah seorang petugas, Jon Sarwono, yang saat itu sedang berjaga di sekitar kompleks RSUDAM mengaku memang semakin memperketat pengamanan. ''Pengamanan lebih kami tertibkan lagi," ucap pria itu singkat.

    Tetapi saat di loket keluarnya kendaraan, justru terjadi kelonggaran. Terlihat salah seorang petugas yang saat itu berjaga membiarkan beberapa kendaraan keluar tanpa menunjukkan karcis. Ia beralasan tidak meminta karcis karena yang keluar itu pegawai RSUDAM.

    ''Yang keluar tanpa karcis itu kebanyakan pegawai, memang kadang mereka tidak mengambil karcis. Ya bisa tahu itu pegawai karena tiap hari kan terlihat di tempat ini," ujarnya.

    Terpisah, Kapolsekta Kedaton Kompol Handak Prakasa mengatakan, sejauh ini masih dalam proses penyidikan. Polisi juga sudah memeriksa dua orang saksi pihak satpam dan keluarga.

    ''Kami pun akan memeriksa pihak parkir karena ini kelalaian mereka karena kunci mobil dan karcisnya ada," jelasnya saat ditemui kemarin.

    Diketahui, Tarmizi, seorang pengunjung RSUDAM, harus merelakan mobil Suzuki Carry hijau BE 2837 GB miliknya hilang. Dari informasi yang dihimpun Radar Lampung, Tarmizi tiba di RSUDAM Selasa (4/8).

    Dia hendak menjenguk keluarganya yang sakit di ruang VIP C Sudha Nirmala. Warga Terusannunyai, Lampung Tengah, ini berencana menginap di RSUDAM. Mobil lalu diparkir dekat pohon, depan Masjid Al Mulk RSUDAM.

    Berdasarkan hasil rekaman kamera pengintai, mobil Tarmizi dibawa keluar kompleks RSUDAM Selasa pukul 20.00. Dalam rekaman, terlihat satu orang tak dikenal membuka kaca mobil saat tiba di loket penyerahan karcis. Mobil berhasil lolos meskipun karcis parkir mobil masih dipegang Tarmizi.

    Dia baru mengetahui mobilnya raib rabu (5/8) pagi saat hendak pulang. Tarmizi kontan berteriak begitu mengetahui mobilnya tak ada lagi di parkiran RSUDAM.  Pihak keamanan RSUDAM sempat ikut mencari mobil Tarmizi di parkiran. Tapi hasilnya sia-sia.

    ''Iya benar. Menurut keterangan korban mobilnya hilang. Kami sudah berusaha mencari keseluruh area rumah sakit tapi tetap tidak ada, di CCTV (kamera pengintai,red)  terlihat mobil itu ada yang membawa keluar. Kasus ini sudah ditangani pihak berwajib." kata Linovsky Adam, Kasubbag Umum RSUDAM. (cw6/c1/adi)

Jalan Dakwah Banyak Sampah

Posted: 07 Aug 2015 09:46 PM PDT

Bandarlampung – Tumpukan sampah di lahan kosong Jalan Dakwah Gang Sepakat, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Bandarlampung, mengganggu kenyamanan warga. Mereka mengeluhkan bau yang sangat menyengat di sekitar tempat itu kemarin (7/8).

    Rifka Amelia (28), warga Gang Sepakat, adalah salah satu warga yang sangat terganggu dengan tumpukan sampah tersebut. Meskipun, kata dia, kondisi seperti ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Karena menumpuk dan bau, warga membersihkan secara swadaya.

    ''Dulu lebih parah daripada sekarang. Sampah menumpuk, baunya sangat menyengat. Ini baru saja kami bersihkan dan dipasang tulisan 'Dilarang Membuang Sampah'. Tetapi sepertinya tetap saja," ujar pemilik warung kelontong ini.

Salah satu alasan membersihkan secara swadaya juga karena ada warga yang akan membangun rumah kos. Jadi, bahan bangunan berupa pasir dan kayu sengaja diletakkan di lokasi tanah kosong tersebut.

"Lumayan nutupin bau sampah dan buat warga berpikir tidak buang sampah di situ lagi karena mau dibangun. Sampah tidak pernah diambil petugas kebersihan karena itu bukan TPS (tempat pembuangan sampah) umum. Jadi kami yang membersihkannya sendiri," tambahnya.

Karsini, warga Jalan Dakwah, Gang Dempo, juga merasa terganggu bila melewati jalan tersebut. "Saya harus tahan nafas bila ingin lewat karena baunya luar biasa. Tapi belakangan ini tidak seberapa bau mungkin karna dari lebaran orang banyak yang mudik," ujarnya.

    Sementara itu, Lurah Labuhanratu Mardani mengatakan, sampah sudah mulai berkurang di TPS tersebut. Terkadang sampah menumpuk karena warga tidak ikut mendaftar Satuan Operasioanal Kebersihan Lingkungan (Sokli). Banyak juga anak kos yang membuang sampah sembarangan.

''Kami akan memberikan imbauan kepada warga sekitar agar membuang sampah pada TPS di Jalan Nusantara atau ikut sokli karena manfaatnya juga untuk warga sekitar," pungkasnya. (cw7/c1/dna)

Menko Maritim Kunjungi PT DRU

Posted: 07 Aug 2015 09:46 PM PDT

Lampung Minta Dukungan Pusat
BANDARLAMPUNG – Peran penting PT Daya Radar Utama (DRU) mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ini dibuktikan dari kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo ke perusahaan ini kemarin. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Lampung Adeham menyatakan, keberadaan perusahaan pembuat kapal ini cukup berperan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Sejauh ini, PT DRU sudah cukup banyak memberikan kesempatan kerja bagi putra daerah Lampung.

Pada kesempatan kunker itu, mewakili Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Adeham mengharapkan program kerja di pusat dapat dilaksanakan juga di Sai Bumi Ruwa Jurai.

"Kami mengharapkan dukungan Bapak Menteri agar kiranya berbagai agenda dan program kerja pemerintah pusat dapat dilaksanakan demi kemajuan pembangunan di bidang kemaritiman di Provinsi Lampung," ujarnya.

Adeham menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang panjang 1.105 km dengan 3 bukaan laut. Provinsi ini juga memiliki luas perairan laut  sekitar 24.820 km dengan 132 pulau-pulau besar dan kecil. "Ini sangat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia," tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia sudah selayaknya dapat memberikan perhatian lebih dalam pembangunan kemaritiman di provinsi ini. Ia menegaskan, Provinsi Lampung yang mempunyai letak sangat strategis siap mendukung upaya Indonesia yang kini sedang berusaha menjadi poros maritim dunia di bawah visi besar Presiden Joko Widodo.

Keberadaan PT DRU juga menurutnya, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lampung karena industri ini sangat penting dan strategis untuk kemajuan dunia maritim Indonesia.

Sementara itu Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengapresiasi kebijakan Pemprov Lampung yang terus mendukung program pusat. "Harus saling dukung, kita harus mengimplementasikan visi pak presiden, menjadikan Indonesia poros maritim dunia," pesannya.

Untuk mewujudkan hal ini, kata dia, harus dimulai dengan mendukung industri kapal dalam negeri. Salah satu yang sedang digodok adalah penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN), bagi industri kapal dalam negeri. Selain itu ditambah kebijakan fiskal dan nonfiskal. "Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, semaksimal mungkin kebutuhan kapal harus dibangun di galangan kapal dalam negeri, seperti apa yang sudah dilakukan oleh PT DRU Lampung," tandasnya. (eka/c1/fik)

BPK Sorot OTD 2014

Posted: 07 Aug 2015 09:45 PM PDT

Dana Rp5,265 M Tidak Jelas Statusnya
BANDARLAMPUNG – Niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membantu para calon jamaah haji (CJH) pada tahun lalu ternyata menemui sandungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Tahun 2014, Pemprov Lampung diminta bertanggung jawab terhadap pemberangkatam jamaah asal provinsi ini.

    Karena biaya penyelenggaraan haji tidak mencakup biaya transit, Pemprov Lampung diminta mengeluarkan ongkos transit daerah (OTD) pulang-pergi dari Bandarlampung ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Untuk keperluan ini, gubernur lalu menerbitkan SK No. G/533/B.VII/HK/2014 tentang OTD Haji Provinsi Lampung 2014. SK itu menetapkan biaya OTD Rp3,628 juta. Dana ini terdiri dari subsidi pemerintah sebesar Rp1,39 juta, pemkab/pemkot Rp750 ribu, dan sisanya Rp1,488 juta dibebankan kepada CJH.

Pemprov Lampung kemudian menyetorkan subsidi OTD sebesar Rp7,062 miliar melalui belanja barang jasa pihak ketiga dan setoran kabupaten/kota sebagai belanja hibah. Penyetoran OTD haji dilakukan mulai Juli 2014 melalui rekening di Bank Lampung Cabang Utama dibawah kendali Biro Bina Mental.

    Namun berdasarkan pemeriksaan, BPK RI perwakilan Lampung menemukan beberapa permasalahan. Pertama biaya transportasi jamaah haji dari daerah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun pada prakteknya, biaya ini masih dibebankam kepada CJH sebesar 41 persen.

Masalah kedua, pembentukan rekening pengelola OTD haji tidak berdasarkan SK resmi. Pemebntukan rekening hanya melalui surat gubernur ke direktur Bank Lampung untuk menerbitkan rekening giro dinas pengelolaan biaya OTD.

    Masalah lainnya, jasa giro dan saldo per 31 Desember 2014 tidak dilaporkan dan ditetapkan statusnya dalam laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2014. Sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp5,265 miliar yang kini tidak jelas statusnya.

Tidak itu saja, BPK juga menemukan kelebihan perhitungan atas jumlah jamaah haji dan petugas haji dalam kontrak transportasi udara dan darat serta pengadaan konsumsi sebesar Rp128,768 juta. Dalam kontrak tertulis jumlah jamaah 5.081 sementara jumlah riil hanya 5.026 jamaah.

Atas permasalahan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi, menjelaskan pihaknya terpaksa masih membebankan OTD kepada para jamaah karena APBD 2014 Pemprov Lampung tidak mencukupi.

"Untuk 2015 tidak dibebankan lagi ke jamaah, ini telah ditetapkan di Perda No. 26 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang biaya penyelenggaraan haji derah," katanya.

Lalu untuk pembukaan rekening di 2015 juga akan dibuatkan SK gubernurnya. Sementara untuk dana yang masih ada di rekening akan ditelusuri kejelasannya. "Kami akan lebih memperketat pengawasan dalam pelaksanan ibadah haji tahun ini," tandasnya. (eka/c1/fik)

LBH Tunggu Penjelasan PLN Secara Formal

Posted: 07 Aug 2015 09:45 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung masih menunggu respons atas somasi yang dilayangkan ke PT PLN Distribusi Lampung. Hal ini terkait Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) yang gelap gulita lantaran lampu jalan mati.

    ''Kami menunggu tanggapan atas somasi yang dilayangkan. Meski setelah konferensi pers, pihak PLN langsung mengambil tindakan menghidupkan lampu jalan," kata Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya LBH Bandarlampung Chandra Muliawan kemarin.

    Sebanyak 160 titik lampu jalan dari Panjang– Rajabasa, kata Chandra, masih ada yang belum menyala. ''Pihak PLN harus bisa menjelaskan hal ini supaya jelas permasalahannya. Makanya secara formil, kami memberi waktu tujuh hari kepada pihak PLN untuk merespons permasalahan ini,'' ungkapnya.  

    Diketahui, LBH Bandarlampung bereaksi terkait lampu Jalan Soekarno–Hatta (Bypass) banyak yang mati. ''Somasi dilayangkan ke PT PLN Distribusi Lampung, Dinas Bina Marga Lampung, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Wilayah Lampung.  Ketiga instansi itu kami minta menjelaskan kepada publik," kata Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Sillahi.

    Wahrul mengatakan bahwa ketiga instansi itu dinilai bertanggung jawab atas penerangan jalan di Bypass. '' LBH juga meminta agar instansi terkait menegur dan memintakan pertanggungjawaban perusahaan rekanan agar merealisasikan penerangan lampu di jalan,'' ujarnya. 

    Terkait somasi ini, pihak PT PLN Distribusi Lampung memilih bersikap hati-hati. Namun, pihak PLN menyatakan sudah menjalankan mekanisme sesuai prosedur.  Hal ini dikatakan Deputi Humas Manajer PT PLN Distribusi Lampung I Ketut Darpa. "Kami hanya menjalankan saja sesuai permintaan pemohon. Kalau mau somasi silakan. tapi jangan langsung somasi saja," ucapnya.

    Menurut dia, berdasarkan permintaan pemohon lampu jalan bypass, para rekanan sudah merealisasikan 20 nomor kontrak atau 20 ID pelanggan.

     "Kami sudah pasang itu, namun 4 ID pelanggan belum terpasang, dikarenakan pihak pemohon belum siap. Sehingga yang dipasang sudah 16 ID pelanggan," ujarnya.

    Lantas, berapakah jumlah lampu jalan yang telah dipasang? Ketut menyatakan perkara menghidupkan lampu jalan tak berpatukan kepada jumlah. ''Yang jelas kami memasang sesuai nomor kontrak atau ID pelanggan," ujarnya.

    Dari 20 ID pelanggan yang sudah di pasang, lanjut Ketut, dia ntaranya di Subrayon Wayhalim dan Telukbetung Selatan. "Akan tetapi 4 ID pelanggan di TbS belum terpasang, dikarenakan pihak pemohon belum siap. Kami, pada dasarnya selalu siap kapan saja. Tinggal kesiapan dari pemohonnya saja," tegasnyanya. (sya/p1/c1/adi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar