Jumat, 28 Agustus 2015

Terus Merangkak Naik

Terus Merangkak Naik


Terus Merangkak Naik

Posted: 27 Aug 2015 09:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Selain kedelai, harga bahan pangan lainnya juga terus terkerek naik. Kenaikan itu di antaranya terjadi pada cabai, bawang, dan ayam. Pantauan Radar Lampung di Pasar Wayhalim kemarin (27/8), harga cabai merah mencapai Rp70 ribu per kilogram. Padahal pekan lalu baru menyentuh harga Rp60 ribu.

Minah, salah seorang pedagang sayur, mengatakan, kenaikan harga ini terpengaruh dari isu menguatnya dolar AS terhadap nilai tukar rupiah.

''Ya katanya sih karena dolar naik, tetapi ya nggak paham juga. Kita mah orang kecil ngikut aja," katanya.

Selain itu, harga bawang merah juga ikut naik. Saat ini, harganya mencapai Rp20 ribu per kilogram. Padahal, harga sebelumnya Rp19 ribu.

Begitu juga dengan harga ayam. Amin, pedagang ayam di Pasar Pasirgintung, mengatakan, harga untuk ukuran satu ekor ayam kecil Rp 25 ribu. Sedangkan untuk per kilogramnya dihargai Rp33 ribu.

Sebelumnya, harga kedelai yang naik juga membuat pengusaha tahu-tempe pusing. Parmuji, salah seorang pembuat tempe di Jl. Padjajaran Gang Sari Delai 1, Gunungsulah, Bandarlampung, mengatakan, sepekan yang lalu harga tempe masih Rp7 ribu per kilogramnya. ''Sekarang sudah naik sampai Rp7.700 per kilogramnya," ujar dia.

Dilanjutkan, jika nantinya harga kedelai terus melesat, ia akan melakukan beberapa antisipasi agar tidak merugi. ''Salah satunya mengurangi takaran kedelai yang akan dijadikan tempe. Sebab, untuk harga tempe tidak mungkin dinaikkan," tuturnya.

    Data dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung menyatakan jika harga daging ayam bervariasi di tiga pasar Bandaralmapung. Untuk pasar Pasir Gintung harganya Rp 33 ribu, Pasar Panjang dan Pasar Kangkung mencapai Rp 35 ribu.

    Terpisah Pengamat Ekonomi asal Universitas Lampung Ayi Ahadiyat mengatakan kenaikan harga barang-barang akibat melemahnya rupiah terhadap dollar AS memang tidak bisa terelakkan.

    Maka dari itu sikap paling bijak yang harus dilakukan adalah menghindari konsumsi bahan atau produk yang terkandung nilai dollar. Misalnya barang-barang luar negeri atau impor.

    "Jika memang tidak dibutuhkan atau bisa disubstitusikan, lebih baik saat ini hindari pembelian barang yang ada nilai impornya," katanya.

    Akan lebih baik jika konsumsi digantikan dengan produk yang memiliki konten lokal. Artinya dalam bahan bakunya masih berasal dari bahan baku dalam negeri.

    Terlebih jika melihat harga sembako yang tidak stabil. Para pedagang sembako dan petani yang akan terkena dampaknya. Namun menurutnya hal itu masih dapat disiasati.

    "Caranya jangan menjual bahan baku secara langsung, karena secara harga pasti bakal jatuh dan merugi. Lebih baik diolah terlebih dahulu sehingga memiliki nilai tambah saat dijual," jelasnya.

    Dia juga berpesan dengan keadaan seperti ini, lebih bijak jika mengambil pelajaran untuk lebih kreatif dalam memproses bahan baku. Ketimbang harus memperdebatkan isu dan tidak mengubah kebiasaan konsumtif.

Senada diungkapkan Jasman, salah satu pembuat tahu di Kelurahan Gunungsulah. Dia membenarkan jika harga kedelai sudah naik.

Menurutnya, jika terus naik, antisipasi yang dilakukan adalah dengan mengubah ukuran tahu. ''Kalau harga dinaikkan, nanti tak ada pelanggan," tandasnya. (yay/p5/c1/wdi)

Pemasangan PJU Kembali Dilakukan

Posted: 27 Aug 2015 09:11 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota Bandarlampung harus benar-benar menyiapkan anggaran untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum (PJU). Sebab hingga kemarin (27/8), pemasangan PJU terus dilakukan. Ketua RT 16/Lingkungan III, Kelurahan Kemiling Permai, Kuswarak mengatakan, pihaknya telah memasang kembali PJU untuk lingkungannya. ''Baru saja kami memasangnya. Ada sekitar enam-delapan lampu," ungkapnya.

    Untuk setiap PJU, pihaknya memasang bohlam berdaya 250-500 watt. Menurutnya, pemasangan tersebut sengaja dilakukan karena memang kebutuhan. Sementara lampu kabel yang sempat disita PT PLN sudah mulai dikembalikan. Sebab, beberapa lokasi yang sempat diputus sudah memasang kembali PJU-nya.     ''Saat diputus, tidak semuanya diambil PLN. Ada yang hanya dipotong kabelnya. Tetapi sekarang sudah mulai dipasang lagi lampunya," kata dia.

    Terpisah Kepala Bidang PJU Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung Basyuni Ahyar mengatakan, pemasangan lampu memang sah. Namun harus tetap dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihaknya untuk kepentingan pendataan.

    ''Pada akhirnya memang kami yang akan membayar, tapi kan perlu datanya juga berapa titik yang terpasang, supaya kami bisa menyiapkan anggarannya," ujar Basyuni.

    Dia juga menghimbau agar masyarakat yang berada diperumahan bijak saat akan memasang PJU, yakni dengan mengambil listrik dari tiang listrik.''Sebab, dalam satu perumahan biasanya sudah dijatah sekian Kilo Volt (Kva). Jadi jika pemakaiannya ternyata melebihi jatah, maka daya yang digunakan di masing-masing rumah akan diputus, karena tidak kuat," jelasnya.

    Untuk itu, akan lebih bijak jika masyakat juga dapat membayar secara mandiri, bisa dengan cara urunan tiap rumah, kemudian membayarkannya kepada PT PLN langsung.

Sebelumnya jumlah tagihan PJU di kota ini cukup tinggi. Selama empat bulan, jumlahnya mencapai Rp19 miliar. Jumlah PJU di Bandarlampung sekitar 15 ribuan, itu sudah termasuk dengan penambahan PJU liar di perumahan.

Tahun 2014 PJU di kota Tapis Berseri hanya 14.747. Jumlah itu terbagi dari tiga rayon yakni Tanjungkarang, Wayhalim, dan Telukbetung. Untuk PJU resmi berjumlah 10.264, rinciannya Tanjungkarang sebanyak 3.670; Way Halim 3.963 ; dan Telukbetung 2.631.     Sementara untuk PJU tidak resmi tercatat di rayon Tanjungkarang sebanyak 1.094; Way Halim (2,938); dan Telukbetung (451). (yay/c1/nui)

Ini Kecamatan Prioritas Wali Kota

Posted: 27 Aug 2015 09:01 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. terus menata permukiman di kota ini. Ada empat kecamatan yang menjadi perhatian utamanya. Yakni Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Kemiling; Kelurahan Sukamenanti, Sukarame; Kelurahan Negeri Olokgading, Telukbetung Barat; dan Kelurahan Waylunik, Panjang.

    Keempat lokasi itu memperoleh dana bantuan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Masing-masing mendapatkan Rp1 miliar.     

Selain dana bantuan itu, Herman H.N. juga menambah bantuan Rp50 juta untuk masing-masing kecamatan. ''Penataan kawasan perkotaan terus dilakukan secara bertahap. Ada beberapa daerah yang dinilai belum layak, pelan-pelan kami tata,'' katanya.

    Sementara Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dan Kelurahan (BPMPK) Kota Bandarlampung, Ramlan Amor menyebutkan, PLPBK adalah program peningkatan pembangunan fisik lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh Tim Teknis Pemda. ''Tahun ini totalnya ada 4 miliar yang digelontorkan, tahun depan akan ada lagi untuk lokasi berbeda,'' jelasnya.

    Namun dia menjelaskan, dari Rp 1 miliar itu, dana yang terpakai sebesar Rp 850 juta. Sedangkan sisanya sebesar 15 persen untuk prapencairan bantuan. ''Rinciannya dua tenaga ahli Rp50 juta, persiapan dan perencanaan Rp90 juta dan operasional pelaksanaan Rp10 juta," ungkapnya. .    DIketahui BPMK memang sedang menargetkan program target 100-0-100. Artinya, 100 persen akses air bersih, 0 persen luas kawasan kumuh, dan 100 persen sanitasi yang layak.

program yang tersebar di 120 kelurahan ini untuk menata kawasan menjadi permukiman yang ideal dengan membuat database (data awal) dengan turun ke lapangan, agar pembangunan ke depan bisa berjalan baik. (yay/c1/nui)

Pemkab Tuba Tunggu Hasil PTUN

Posted: 27 Aug 2015 09:00 PM PDT

TULANGBAWANG - Pemerintah Kabupaten Tulangbawang (Tuba) saat ini tengah menunggu putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) terkait perlu tidaknya klarifikasi atau pengiriman surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, permasalahan tersebut kini tengah diproses di PTUN Tanjungkarang.

Asisten II Pemkab Tuba Hi. Doni Agung Wibawanto, M.M. mengatakan, sikap menunggu hasil PTUN tersebut lantaran pihaknya sebelum hari raya Idul Fitri lalu telah memberikan penjelasan secara mendetail ke Kemendagri terkait pencabutan persetujuan izin peralihan komoditas tanaman yang dilakukan Pemkab Tuba.

Selain itu, pihaknya pun akan melihat apakah surat Kemendagri yang dikirim ke Komisi I DPRD Lampung tersebut dijadikan dasar hasil PTUN, maka pihaknya akan memberikan penjelasan kembali.    

''Sebab, Pemkab Tuba tidak pernah mencabut HGU (hak guna usaha) PT BNIL yang merupakan perkebunan sawit. Tetapi yang dicabut kemarin hanya persetujuan peralihan komoditas dari sawit ke tebu," tegasnya.

    Kedatangan dirinya ketika itu bersama Sekkab Tuba Rimir Mirhadi, Kepala Bappeda Ir. Anthoni, dan Kabag Hukum Saut Sinurat. ''Saat itu kami bersama Pak Sekkab langsung bertemu kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri," katanya.   

    Diakui Doni memang terjadi perbedaan persepsi antara pihaknya dengan Komisi I DPRD Lampung. Namun, pihaknya akan menjelaskan kembali jika memang diperlukan.

    ''Kami tetap berpendapat bahwa BNIL itu masih ada izin yakni IUP-B tentang pengelolaan sawit, jadi dia kembali lagi ke sawit," katanya tadi malam. (fei/c1/ary)

Potensi Laut Besar, Kapal Minim

Posted: 27 Aug 2015 09:00 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sangat menyadari potensi kemaritiman Lampung. Ia pun dalam berbagai kesempatan terus menggaungkan target untuk memaksimalkan potensinya mulai dari pariwisata serta kelautannya.    Saat ini, ia tengah merencanakan dan mengusahakan untuk diadakannya Sail Krakatau. Menurutnya, Lampung memiliki 3 bukaan laut yang harus dimaksimalkan sumber dayanya dan dijaga kelestarian alamnya untuk jangka panjang, termasuk pula optimalisasi pariwisata.

Ridho juga mengungkapkan Lampung adalah provinsi pertama yang mengembangkan UPTD Pengawasan Perikanan Laut. Melalui upaya ini diharapkan sektor perikanan dan maritim di Lampung dapat berkembang optimal.

''Saat ini kita juga sedang mengajukan bantuan kapal dengan panjang 28 meter ke Kementerian Kemaritiman untuk menjaga potensi laut Lampung. Dengan pendekatan bantuan ini, semoga dapat segera terealisasi," katanya.

Ridho juga meminta TNI Angkatan Laut ikut membantu menjaga laut dan membantu membina Saka Bahari Pramuka dan penggiat bahari lainnya demi keberlangsungan alam laut Lampung.

Sebelumnya, Pemprov Lampung juga telah meminta kementerian agar program kerja pusat dapat dilaksanakan juga di bumi Lampung. Menurut Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Lampung Adeham, provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang dengan 3 bukaan laut, dengan luas perairan laut  sekitar 24.820 km, dan panjang garis pantai sekitar 1.105 km, memiliki 132 pulau-pulau besar dan kecil.

''Ini sangat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia," tegasnya. Oleh sebab itu menurutnya pemerintah Indonesia dapat memberikan perhatian lebih dalam pembangunan kemaritiman di provinsi ini.     

Ia mengatakan Indonesia yang kini sedang berusaha menjadi poros maritim dunia di bawah visi besar Presiden Joko Widodo akan didukung penuh oleh Provinsi Lampung yang mempunyai letak sangat strategis. Keberadaan PT Daya Radar Utama, perusahaan galangan kapal di Bandarlampung, juga menurutnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lampung. Sebab, industri ini sangat penting dan strategis untuk dunia maritim Indonesia. (eka/c1/ary)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar