Kamis, 27 Agustus 2015

Besok, Pedagang Tempati Kios Baru

Besok, Pedagang Tempati Kios Baru


Besok, Pedagang Tempati Kios Baru

Posted: 26 Aug 2015 08:40 PM PDT

Hari Ini, Emperan Harus Bersih
BANDARLAMPUNG – Asa pedagang Pasar Tugu untuk bisa berjualan di tempat yang layak akhirnya terwujud. Sebab, renovasi salah satu pasar tradisional di Bandarlampung ini dipastikan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) sudah rampung. Kepastian itu disampaikan DPP dengan mengedarkan surat pemberitahuan kepada pedagang bahwa pembangunan pasar telah selesai dan pedagang diminta pindah secara mandiri.

Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar mengatakan, pihaknya telah memberikan waktu hingga Kamis (27/8) agar pedagang dapat merapikan barang dagangan lebih awal.

''Jadi Jumat (28/8), bangunan baru pasar sudah terisi. Tidak ada lagi kios-kios di emperan itu. Akan kami rapikan pada Jumat itu," katanya.

Dia menjelaskan, persiapan terakhir untuk pembangunan Pasar Tugu berupa listrik untuk blower juga telah terpasang. Secara total, pemasangan travo untuk Pasar Tugu sebesar 100 kilovolt ampere (kVa) dengan masing-masing kios dijatah 1.300 watt.

"Jumlahnya untuk basement ada 31 kios, lantai satu 320 kios dan lantai dua 130 kios," paparnya.

Dia melanjutkan, sesuai dengan permintaan Direktur PT Prabu Artha Fery Sulistyo alias alay yang akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep setelah pembangunan Pasar Tugu selesai.

Atas pernyataan tersebut dan setelah berkoordinasi dengan pihak pengembang, maka pembangunan akan dimulai, Selasa (1/9). "Jika pembangunan Pasar Tugu selesai, langsung tanggal 1 September akan segera dimulai," katanya.

    Khasrian juga telah meminta kepada Alay untuk segera membersihkan kolam di lokasi pengerukan Pasar Smep. Sebab, sebelumnya pihaknya juga telah meminta bantuan dari BPBD Bandarlampung untuk melakukan penyedotan. Namun rupanya tidak dapat dikerjakan lantaran kolam tersebut telah tercampur lumpur.

    "Ya ini juga instruksinya Pak Wali (Herman H.N.), mumpung masih musim kemarau. Sebab kalau nunggu nanti keburu hujan lagi nambah sulit membersihkannya," ujarnya.

    Terpisah, Wali Kota Herman H.N. meminta supaya pembangunan pasar tersebut dapat segera diselesaikan. Supaya tidak ada lagi keluhan dari pedangang.

    ''Ya segeralah diselesaikan, buat apa ditunda-tunda," ucapnya usai sidang paripurna di DPRD Bandarlampung. (yay/p1/c1/whk)

Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Tahu dan Tempe Kena Imbas

Posted: 26 Aug 2015 08:40 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berimbas ke tempe dan tahu. Sebab, harga kedelai sebagai bahan baku pembuat tempe mulai naik sepekan belakangan ini.    Parmuji, salah seorang pembuat tempe di Jl. Padjajaran Gang Sari Delai 1, Gunungsulah, Bandarlampung, mengatakan, sepekan yang lalu harga tempe masih Rp7 ribu per kilogramnya. ''Sekarang sudah naik sampai Rp7.700 per kilogramnya," ujar dia.

Dilanjutkan, jika nantinya harga kedelai terus melesat, ia akan melakukan beberapa antisipasi agar tidak merugi. ''Salah satunya mengurangi takaran kedelai yang akan dijadikan tempe. Sebab, untuk harga tempe tidak mungkin dinaikkan," tuturnya.

Senada diungkapkan Jasman, salah satu pembuat tahu di Kelurahan Gunungsulah, Tanjungkarang Timur. Dia membenarkan jika harga kedelai sudah naik.

Menurutnya, jika terus naik, antisipasi yang dilakukan adalah dengan merubah ukuran tahu. "Kalau harga dinaikkan, nanti tak ada pelanggan," tandasnya.

Diketahui, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berimbas terhadap bahan baku pembuatan obat, termasuk obat generik.

Informasinya, produsen obat di Jakarta sudah mengajukan kenaikan harga obat sebesar 20 persen ke Kementerian Kesehatan.

Terkait hal ini, komisi V DPRD Lampung meminta kepada produsen obat agar menunda usulan kenaikan obat terkait melonjaknya rupiah.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo mengatakan, seharusnya ini menjadi pertimbangan matang terlebih dahulu. Jangan sampai efeknya, mencekik kepada masyarakat yang ada.

"Harusnya sabar dulu lah. Terus terang ini sangat memberatkan. Nilai tukar itu kan fluktuatif. Siapa tahu, besok atau lusa turun lagi," kata dia.

Apabila memang tidak ada langkah lain mengenai produsen obat selain menaikkan harga ini, ia berharap pemerintah memiliki sikap yang pro rakyat. Artinya, ada bantun semacam subsidi tambahan kepada masyarakat yang memang kurang mampu.

"Pemerintah, harus ada sikap yang tegas. Subsidi, mungkin itu jalannya. Jangan sampai, masyarakat mati karena tidak bisa membeli obat," tandasnya.

Sementara, anggota komisi V DPRD Lampung Ahmad Mufti Salim juga berharap ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan pemerintah. Sebab, kondisi ekonomi saat ini sudah sangat mencekik masyarakat terutama di kelas menengah ke bawah.

"Saya rasa tidak patut ya, pemerintah harus benar-benar memikirkannya secara matang, agar terjepitnya masyarakat karena lemahnya rupiah tidak semakin menyesakkan," kata dia.

Konsekuensinya adalah jika memang mendesak, dan harus menaikkan harus ada perbedaan harga antara yang dijual bebas dan umum. "Memang sudah ada generiknya, tentunya ini seharusnya juga tidak naik. Sekarang seperti ini, apa iya semua sudah mengikuti JKN (jaminan kesehatan nasional)? Tolok ukurnya itu!" kata dia.

"Dari pendataan saja kita belum maksimal, untuk itu memang butuh perbaikan nyata, tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi juga pendidikan dan kesejahteraan hidup," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung mengimbau masyarakat tidak gelisah. Sebab, pengajuan kenaikan harga obat belum tentu disetujui. Kalaupun disetujui, harus melalui proses dan mekanisme yang panjang.

''Pengajuan tersebut harus ditetapkan dahulu oleh peraturan yang dikeluarkan menteri kesehatan. Jadi, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir dalam waktu dekat ini. Toh kalaupun disetujui, bisa-bisa tahun depan diberlakukannya," ujar Kepala Seksi Humas Diskes Lampung dr. Asih Hendrastuti, Selasa (25/8).(cw8/abd/p3/c1/whk)

Ini Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi

Posted: 26 Aug 2015 08:37 PM PDT

Tegaskan Sesuai Potensi
BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung menggelar dua paripurna di ruang sidang gedung DPRD setempat kemarin (26/8). Yakni paripurna penyampaian jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi terkait raperda perubahan APBD 2015 serta paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2016.

Kali pertama, paripurna yang digelar adalah jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi. Diketahui, dalam paripurna Rabu (25/8), beberapa fraksi menyorot tentang sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan APBD perubahan 2015.

Dalam jawabannya, Wali Kota Herman H.N. mengatakan, upaya dalam peningkatan pendapatan daerah lewat sektor pajak telah melalui pertimbangan potensi yang ada. Serta realisasi penerimaan sampai semester pertama, yang rata-rata telah mencapai target semestinya.

    ''Ini untuk menjawab pandangan umum dari Fraksi PDIP dan PAN," katanya.

Dilanjutkan, pihaknya juga sependapat untuk meningkatkan pengawasan terhadap laporan omzet dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak restoran.

Mantan Kadispenda Lampung ini juga mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

    "Penyampaian SPPT, pendataan, dan penagihan PBB telah diserahkan pada camat, lurah, serta melibatkan RT untuk memaksimalkan kinerja pemungutan PBB," paparnya.

    Pada kesempatan kemarin, Herman H.N. juga menanggapi pertanyaan tentang penurunan pos pendapatan dari dana perimbangan. Menurutnya, hal ini disebabkan penyesuaian atas Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP RI) Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Perubahan.

"Hal itu berdampak pada terhadap penurunan alokasi dan transfer ke daerah. Selain itu untuk diketahui, pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sangat tergantung dari realisasi penerimaan APBN," ungkapnya.

    Setelah sidang paripurna penyampaian jawaban wali kota terhadap pendangan umum fraksi DPRD untuk rancangan APBD perubahan 2015, sidang kemudian dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBD 2016.

    Anggota Badan Anggaran DPRD Bandarlampung Agusman Arif mengatakan, pihaknya sepakat dengan penetapan target pendapatan daerah sebesar Rp2, 461 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp689, 276 miliar; Dana perimbangan sebesar Rp1, 27 triliun.

    "Ditambah dengan pedapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 501, 867 miliar," katanya.

    Sementara, untuk anggaran belanja daerah disepakati sebesar Rp2,346 triliun. Terdiri anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1,201 triliun dan anggaran belanja langsung sebesar Rp1,145 triliun.

    "Untuk penerimaan pembiayaan daeah daerah yang bersumber dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2015 sebesar Rp 22, 138 miliar," lanjutnya.

    Pimpinan sidang paripurna sekaligus ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan, untuk Rancangan Perubahan APBD 2015 akan dilanjutkan dengan pembahasan RKA di komisi dan Badan Anggaran. Kemudian akan diparipurnakan kembali untuk pengambilan keputusan, Senin (31/8).

"Sementara kami juga akan menunggu untuk penyampaian RAPBD 2016," tutupnya.

Diketahui, sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan APBD perubahan 2015 menuai sorotan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Bandarlampung, Rabu (25/8).

Di antaranya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Abdul Salim. Dia mengatakan, dalam raperda APBDP 2015, proyeksi pendapatan dari sektor pajak meningkat Rp443 miliar, dari sebelumnya Rp351 miliar.

Dilanjutkan, fraksinya mempertanyakan apakah adanya peningkatan tersebut sudah mempertimbangkan potensi pajak dan kondisi realisasi pendapatan pajak dalam semester pertama.

Selain itu, fraksinya juga meminta penjelasan atas penurunan yang terjadi pada dana perimbangan. Sebab pada APBD, dana perimbangan sebesar Rp1,144 triliun, namun pada rancangan APBDP 2015 menurun hingga Rp1,090 triliun.

Beberapa saran juga disampaikan terkait inovasi dalam penarikan pajak dengan menggunakan sistem mobile pajak. Yakni semacam kendaraan pelayanan yang jemput bola saat melayani wajib pajak.

''Juga mohon ada perbaikan dalam sistem database pajak daerah. Supaya potensi dan realisasinya dapat diproyeksikan dengan lebih baik," katanya.

Permasalahan terkait bagi hasil pajak daerah juga disampaikan Fraksi Restorasi Nurani Rakyat dengan juru bicaranya Nani Masyani. "Mohon jadi perhatian khusus atas pengurangan bagi hasil pajak sebesar Rp78 miliar seperti yang tertera pada nota keuangan halalam 10 poin 23," ucapnya. (yay/p3/c1/whk)

Anggota DPR Bela PT BNIL

Posted: 26 Aug 2015 08:37 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Dukungan terhadap PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) terus muncul. Kali ini dukungan datang dari anggota DPR RI asal Lampung Frans Agung Mula Putra. Secara tegas, dia mengatakan, pencabutan izin PT BNIL melanggar hak asasi manusia (HAM).

Frans pun kini kembali menyatakan langkah Pemerintah Kabupaten Tulangbawang terhadap perusahaan tersebut memang terburu-buru. Seharusnya melakukan pengecekan sebelum menentukan langkah. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan memberikan dukungan kepada PT BNIL jika perusahaan tersebut memang menyalahi aturan.

"Kan saya juga sudah katakan pencabutan izin ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi 2.500 pekerja dan 800 pegawai yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut ditambah sekitar 1600 warga yang juga bekerja di perusahaan itu," urainya.

Dia menjelaskan tindakan yang dilakukan Bupati Hanan A. Razak menyalahi Peraturan Menteri No : 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang dalam Pasal 27 ayat 1menyatakan perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Tidak ada klausul yang mengharuskan perusahaan yang ingin melakukan perubahan jenis tanaman harus memiliki Amdal.

    Terpisah, Pemprov Lampung mengaku telah melakukan teguran seperti ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Tulang Bawang juga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Dua dinas ini dinyatakan telah mempersulit izin usaha perkebunan perusahaan swasta. Seharusnya izin perkebunan berlaku seumur hidup selama tanamannya dan kapasitas produksi tidak diganti, namun dibuat oleh mereka hanya berlaku lima tahun.

    Kepala BPMPPT Lampung, Budiharto, mengatakan memang ada kabupaten yang nakal seperti itu, namun tidak semuanya. "Kita sudah melakukan pembinaan, mengedukasi mereka agar welcome dengan investor yang datang ke daerahnya. Tidak perlu memperbesar pungutan serta mempersulit izin," katanya via ponsel kemarin.

    Sebelumnya, Komisi I DPRD Lampung menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dan Pemerintah Provinsi Lampung Selasa (25/8).

Hearing tersebut membahas mengenai sah atau tidaknya pencabutan izin PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) untuk penggunaan lahan garap tanaman tebu.

Anggota Komisi I Bambang Suryadi mengatakan, berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 352/3819/SJ tentang surat balasan mengenai perizinan perkebunan tanggal 14 Juli lalu, maka bupati/pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dan atau mencabut izin usaha perkebunan.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang saat ini tengah menunggu hasil pengadilan tata usaha negera (PTUN) terkait perlu tidaknya klarifikasi atau pengiriman surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, saat ini permasalahan tersebut tengah diproses di PTUN Tanjungkarang.

Asisten II Pemkab Tuba Hi. Doni Agung Wibawanto MM mengatakan, sikap menunggu hasil PTUN tersebut menurutnya lantaran pihaknya sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu telah memberikan penjelasan secara mendetail ke Kementrian Dalam Negeri terkait pencabutan izin peralihan komoditas tanaman PT. BNIL.

    Selain itu, pihaknya pun akan melihat apakah surat kemendagri yang dikirim ke Komisi I DPRD Lampung tersebut dijadikan dasar hasil PTUN. Maka pihaknya akan memberikan penjelasan kembali. "Sebab Pemkab Tuba tidak pernah mencabut HGU BNIL yang merupakan perkebunan sawit, tapi yang dicabut kemarin hanya persetujuan peralihan komoditas dari sawit ke tebu,"tegasnya.

Kedatangan dirinya ketika itu bersama Sekda Tuba Rimir Mirhadi, Kepala Bappeda Ir. Anthoni, dan Kabag Hukum Saut Sinurat. (eka/c1/wdi)

Wow, Tagihan PJU Capai Rp19 M

Posted: 26 Aug 2015 08:35 PM PDT

Belum Termasuk yang Liar
BANDARLAMPUNG – Jumlah tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) di kota ini cukup tinggi. Selama empat bulan, jumlahnya sudah mencapai Rp19 miliar. Kepala Bidang PJU Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandarlampung Basyuni Ahyar mengatakan, jumlah tersebut hanya dihitung dari jumlah PJU yang memang terdaftar resmi. Sehingga belum termasuk PJU liar yang selama ini dipasang warga dan dijanjikan dibayarkan pemkot.

    ''Kami sudah mendapat laporan dari PT PLN. Estimasi biaya yang harus kami bayar untuk September–Desember Rp19 miliar. Kalau dihitung dengan PJU liar, jumlahnya bisa lebih," kata dia di ruang kerjanya kemarin (26/8).

    Dia menjelaskan, PJU liar adalah PJU yang dipasang perumahan. Bukan PJU yang dipasang di jalan lingkungan. Hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui jumlah PJU yang ada di perumahan, karena belum selesai didata PT PLN.

"Nah, kalau pemasangan warga di perumahan itu kan nggak bisa kami kontrol, bisa saja malah bertambah terus setiap harinya," jelasnya.

    Dia menjabarkan, untuk jumlah PJU di Bandarlampung adalah sekitar 15 ribuan. Jumlah itu sudah termasuk dengan penambahan PJU liar di perumahan. Mengingat jumlah PJU pada 2014 hanya 14.747.

    Jumlah itu terbagi dari tiga rayon yakni Tanjungkarang, Wayhalim, dan Telukbetung. Untuk PJU resmi berjumlah 10.264, rinciannya Tanjungkarang sebanyak 3.670; Way Halim (3.963) ; Teluk Betung (2.631).

    Sementara untuk PJU tidak resmi tercatat di rayon Tanjungkarang sebanyak 1.094; Way Halim (2,938) dan Telukbetung (451). "Itu data dari 2014, jumlah itu yang telah dibayarkan termasuk yang liar itu, jadi jumlah PJU terdaftar ya 14.747 itu," jelasnya.

    Oleh sebab itu, untuk memudahkan pengalokasian anggaran, pihaknya meminta masyarakat khususnya yang memasang PJU di perumahan untuk melaporkan keberadaan PJU tersebut.

    "Kalau sudah terdata kan enak, kami juga bisa menganggarkan biayanya," jelasnya.

    Dia juga mengharapkan agar masyarakat jangan salah memahami terkait penarikan pajak penerangan sebesar 10 persen. Penggunaan pajak tersebut, selain untuk menerangi jalan lingkungan yang menerangi pemukiman warga yang bersangkutan, juga untuk penerangan di jalan protokol.

    "Masyarakat juga kan lewat di jalan protokol, itu kan terang benderang. Asalnya dari pajak itu," jelasnya.

    Terpisah, Manajer Bidang Distribusi dan Tenaga Listrik PT PLN Persero Distribusi Lampung Alam Awaludin pihaknya masih mendata titik PJU yang tidak resmi.

    Menurut dia, dari pendataan yang dilakukan perusahaannya, ada 1800 PJU yang tidak termasuk dalam daftar yang dibayarkan pemkot. "Nah, jumlah itu yang nantinya akan dibayarkan," ucapnya.

    Namun, terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan pemkot, ia mengaku masih belum selesai melakukan pendataan. "Masih diproses pendataan, nanti di-publish kalau memang sudah selesai," ucapnya. (yay/c1/whk)

Dewan Sarankan Bentuk Badan Kelistrikan

DPRD Bandarlampung menyarankan kepada pemkot membentuk badan pemerintahan yang mengurus khusus tentang kelistrikan.  

Tujuan pendirian badan tersebut untuk mengatasi permasalahan pembayaran lampu penerangan jalan umum (PJU) yang membengkak.

    Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, permasalahan PJU itu menjadi dasar pemikiran usulan tersebut. Sebab, tagihan yang dibebankan ke satuan kerja cukup besar.

    "Jika masing-masing instansi harus membayarkan tagihan atau urusan listrik tentu akan membebankan pengeluaran mereka yang semakin besar," katanya.

    Karenanya, butuh suatu badan atau lembaga pembentukan pemerintah untuk mendata jumlah penggunaan listrik di setiap instansi pemerintahan. Terlebih bagi penggunaan yang dibayarkan pemkot.

    "Dengan begitu kan akan diketahui satker mana yang melakukan pemborosan. Pendataan dan jumlahnya juga jelas. Sehingga bisa ditekan dan dilakukan efisiensi serta penghematan," jelasnya.

    Selain melakukan pendataan tentang penggunaan listrik, badan tersebut juga bisa dilakukan dan pengkajian terkait metode-metode penghematan penggunaan listrik. Misalnya dengan pengolahan sampah-sampah yang bisa menghasilkan listrik.

    "Bisa juga dilakukan inovasi dan ujicoba, tujuan untuk penghematan penggunaan listrik," katanya.

    Sehingganya tugas-tugas yang berkaitan dengan kelistrikan tidak lagi dibebankan satker, makanya satker pun dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk hal-hal yang diprioritaskan sesuainya bidang kerjanya.

    Usulan itu rupanya disambut baik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam). Mengingat anggaran mereka sebagian besar tersedot untuk membayar tagihan listrik penerangan jalan.

    "Saya setuju, lagi pula semua pendapatan kami sudah langsung masuk ke Dispenda. Nah, itu bisa langsung diurus pembayarannya. Kalau sekarang kan kami akui pengeluaran lebih besar daripada pendapatan," pungkasnya. (yay/p1/c1/whk)

Aura Kasih Buka LF 2015

Posted: 26 Aug 2015 08:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Sejumlah artis telah diagendakan meramaikan gelaran Lampung Fair (LF) 2015 yang berlangsung 5 hingga 20 September mendatang di PKOR Wayhalim. Di malam pembukaan, panitia akan mendatangkan penyanyi ibu kota Aura Kasih.

Selain Aura, menurut Project Manager Lampung Fair Maya Hidayati, beberapa artis dangdut juga akan menghibur para pengunjung. Menurutnya, dengan mengusung tema The Innovation of Lampung, hajatan besar Pemprov Lampung ini akan sangat meriah. Selain pengisi acara, satu unit mobil yang akan dibagikan sebagai hadiah utama pun diyakini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung.

Diketahui, artis papan atas yang akan dihadirkan seperti Al Ghazali, Dewi-Dewi, Payung Teduh, DJ Myra, DJ Moski love, Dj Diana Rush, dan Elektrik Cadilac.

Kemudian bila dibandingkan tahun lalu, perhelatan Lampung Fair tahun ini memberikan sedikit perbedaan dari bentuk, tampilan, serta penempatan bagi para perusahaan swasta, BUMN, Pemerintah maupun lainnya. "Setiap stand akan dimasukan ke dalam ruang besar agar dapat lebih tertata dan masyarakat tidak kesulitan untuk mencari tempat-tempatnya," kata.

Selain itu tahun ini pengunjung yang hadir akan diberikan edukasi. "Jadi ada MC disetiap hall. Pengunjung yang tidak tahu tempat produk yang dicari bisa diarahkan," katanya.

Menurutnya ada lima pengelompokan sesuai tema dan institusi. "Yakni Hall A akan diisi PKK, Workshop, dan pameran industri dan melaksanakan lomba designer muda Lampung, lomba memasak makanan khas Lampung. Hall B, SKPD Lampung, perusahaan non retail, dan melaksanakan job fair pada tanggal 9 - 11 September 2015, dan lomba karaoke lagu Lampung. Untuk Hall C digunakan BUMN-BUMD-UKM  dan melaksanakan lomba UKM kreatif Lampung," paparnya.

Sementara itu tiket masuk Lampung Fair untuk hari biasa dikenakan Rp10 ribu per orang sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya Rp15 ribu. Diperkirakan setiap harinya terdapat 20 ribu pengunjung, jadi selama perhelatan ditargetkan menarik 300 ribu pengunjung. (eka/c1/wdi)

 

Taman Budaya Digelontor Rp4 Miliar

Posted: 26 Aug 2015 08:33 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kondisi mengenaskan Taman Budaya Lampung akan teratasi. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk revitalisasi. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, gedung Teater Taman Budaya Lampung akan diperbaiki dengan dana Rp4.152.654.000.

    Saat ini tengah memasuki proses lelang tahap pengumuman pascakualifikasi download dokumen pengadaan. Sebanyak 15 perusahaan berpartisipasi dalam proses pelelangan.

    Pemerintah pusat sebelumnya memang telah mengumumkan akan merevitalisasi 25 taman budaya di seluruh Indonesia yang kondisinya kurang terurus sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Namun untuk tahun 2015 hanya enam taman budaya, yakni Taman Budaya Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Revitalisasi ini diharapkan akan menambah fungsi taman budaya, tak hanya sebagai tempat pertunjukan seni tradisional, tapi juga sebagai tempat berekspresi kesenian pada umumnya.

Sebagai regulator pemerintah saat ini masih membahas draft RUU Kebudayaan. Selain itu, sebelumnya telah lahir pula UU Cagar Budaya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010, dan UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009.

Upaya untuk mendapatkan dana revitalisasi Taman Budaya ini telah dilakukan sejak 2013. Pemprov Lampung memang mengaku berat jika melakukan perbaikan dengan menggunakan APBD Lampung, mengingat anggaran yang terbatas. Sehingga mengandalkan dana APBN.

Master plan perencanaan pembangunan telah diajukan sejak 2014 lalu. Selama ini Pemprov Lampung hanya melakukan perawatan ringan. Menurut Asisten Bidang Administrasi Umum, Hamartoni Ahadis, Taman Budaya merupakan salah satu asset yang harus dijaga dan cukup penting untuk pelestarian kebudayaan. Adanya bantuan dana APBN untuk perbaikan merupakan angin segar.

    Berdasarkan pantauan Radar Lampung kondisinya memang agak memprihatinkan. Tempat ini banyak dijadikan tempat bermain anak-anak sekitar. Gedung teater yang ada pun tak berstandar nasional, padahal tempat ini seringkali dijadikan acara-acara kesenian berskala nasional.

    Berbagai pagelaran budaya mulai seni tari, teater, pameran kebudayaan sering dilakukan di sini. Kemudian sekolah-sekolah pun sering menyewa gedung teater ini untuk melaksanakan pagelaran tahunan sekolah.

    Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadhil Ibrahim, mengatakan memang banyak asset Pemprov Lampung yang tidak terawat karena terkendala dana. Diperlukan inovasi untuk mencari dana dalam perbaikan juga perawatan. Instansi terkait harus aktif mencari pendanaan. Langkah yang dilakukan UPTD di Taman Budaya Lampung cukup baik, membuahkan hasil untuk perbaikan aset yang ada. (eka/c1/wdi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar