Selasa, 08 September 2015

Kejar Target, Pengembang Tambah Pekerja

Kejar Target, Pengembang Tambah Pekerja


Kejar Target, Pengembang Tambah Pekerja

Posted: 07 Sep 2015 09:52 PM PDT

Pembangunan Fly Over Jl. Kimaja–Jl. Ratu Dibalau
BANDARLAMPUNG – Pembangunan fly over Jl. Kimaja–Jl. Ratu Dibalau ditarget rampung Desember mendatang. Namun hingga kemarin (7/9), pembangunan fly over keempat di Bandarlampung ini baru terealisasi 35,76 persen. Karenanya untuk mengejar target pembangunan, pengembang menambah pekerja. Sehingga saat ini total yang mengerjakan fly over tersebut 80 orang.

Kepala pembangunan fly over Jl. Kimaja–Jl. Ratu Dibalau Rosidin membenarkan jika pihaknya telah menambah pekerja. Menurutnya, penambahan pekerja juga lantaran pekan ini pihaknya menargetkan enam girder (penyangga lantai) di Jl. Kimaja sudah terpasang.

    Sementara, untuk Jl. Ratu Dibalau, pengeboran tiang pancang pertama telah dilakukan. Sehingga dapat dilanjutkan untuk pengeboran tiang pancang kedua. Jadi secara total telah ada enam titik pengeboran tiang pancang.

    Dia melanjutkan, nantinya akan ada enam bentangan di sepanjang fly over itu. Masing-masing bentangan terdapat enam girder. "Jadi totalnya ada 36 girder yang akan dipasang. Karenanya kami optimis jika nanti bisa selesai sesuai target pada Desember," ujarnya kemarin.

    Dia memaparkan, saat ini pihaknya juga tengah merampungkan pelebaran jalan sepanjang 3 meter, baik untuk Jl. Kimaja dan Jl. Ratudibalau sehingga mobil tronton pun dapat melewatinya.

    "Memang orientasi utamanya bukan mobil tronton, tapi intinya harus bisa dilalui mobil," imbuhnya.

    Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan, pemkot saat ini juga mulai mempersiapkan pembangunan fly over Jl. Pangeran Antasari- JL. Gajah Mada dan fly over Jl. Teuku Cik Ditiro.

    "Segera sosialisasikan untuk pembebasan lahan di Jl. Gajah Mada. Jangan sampai ke depannya malah ada masalah," intruksi Herman H.N. kepada stafnya saat inspeksi mendadak di lokasi pembangunan fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau.

    Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, anggaran untuk pembangunan kedua fly over itu memang telah dialokasikan pada RAPBD 2016.

    "Iya memang sudah ada anggarannya, keduanya dialokasikan Rp90 miliar," sebutnya.

    Sayangnya, ia mengaku belum mengetahui nilai anggaran untuk masing-masing fly over tersebut, sebab tidak dirinci dalam RAPBD tersebut. (yay/p5/c1/whk)

Mengundurkan Diri Itu PHK!

Posted: 07 Sep 2015 09:51 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai salah satu dampak dari krisis rupiah bisa terlihat dari jumlah masyarakat yang mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan. Data yang dihimpun Radar Lampung, hingga kemarin (7/9), BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan JHT sebesar Rp4,18 miliar. Jumlah itu hanya untuk pencairan di bulan September.

    Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Robi Awaludin mengatakan, pencairan itu terbagi untuk beberapa klasifikasi. Yakni pencairan karena telah mencapai usia pensiun, pencairan 10 persen untuk kepesertaan 10 tahun, pengunduran diri, dan PHK.

    Rinciannya usia pensiun sebanyak 12 orang dengan pencairan Rp794 juta; pencairan 10 persen (124 orang, Rp419 juta); mengundurkan diri (310 orang, Rp2,29 miliar), dan PHK (140 orang, Rp676 juta).

    ''Memang data kami yang mengundurkan diri lebih banyak. Namun, saya menduga itu tidak semuanya murni mengundurkan diri," katanya di ruang kerjanya kemarin.

    Dia menjelaskan, kebanyakan klaim pengunduran diri disebabkan tenaga kerja yang mengalami pemutusan kerja sepihak, namun pihak perusahaan tidak membuat laporan ke Dinas Tenaga Kerja.

    Sehingga masyarakat tidak dapat membuat klaim dengan klasifikasi PHK. Sebab, tidak adanya laporan keterangan PHK dari pihak perusahaan.     ''Logikanya memang minoritas perusahaan yang mau melaporkan PHK yang mereka lakukan, karena takut dituntut. Tetapi jika yang memang murni mendaftarkan karena PHK, itu karena dapat diselesaikan dengan baik. Jadi, mereka yang mengundurkan diri sama saja dengan PHK," jelasnya.

    Dia melanjutkan, adanya peningkatan jumlah klaim JHT justru akan lebih meningkat pada September-Oktober. Sebab yang masuk kemarin merupakan hasil masa tunggu dari awal Agustus, setelah melewati masa tunggu satu bulan.

    "Nah, kondisi krisis dan dampaknya terjadi PHK ini kan terlihatnya akhir Agustus dan September ini, kita bisa lihat nanti satu bulan kemudian," jelasnya.

    Masalah PHK ini juga diakui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung. Sejak Januari- Agustus pihaknya telah menerima 116 laporan PHK. Itu pun yang mengalami kendala seperti tidak mendapatkan pesangon dan hak lainnya.

    Koordinator Pengawas Fungsional Disnaker Bandarlampung Yuda Sofian Hasan mengatakan, jumlah tersebut memang tidak bisa menjadikan patokan. Sebab ada pula yang tenaga kerja yang tidak melapor.

    ''Mereka yang melapor itu kan yang ada masalah, tapi kan ada juga yang terkena PHK tapi tidak ada masalah dan mereka juga dapat mencairkan hak mereka," pungkasnya. (yay/p5/c1/whk)


Ini Perhitungan Dana JHT

HINGGA kemarin (7/9), masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui berapa jumlah dana jaminan hari tua (JHT) yang diterima bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terkait hal ini, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Robi Awaludin menjelaskan, semakin singkat masa kerja, maka semakin kecil pula dana yang diterima karena akumulasi iurannya juga singkat.    ''Perhitungan jumlah JHT yang diterima itu berdasarkan iuran yang dibayarkan dikali dengan lamanya masa kerja," ujarnya.

    Setiap tenaga kerja yang mengikuti kepersertaan dikenakan iuran 5,7 persen dari gaji yang dilaporkan. Pembagiannya 3,7 persen dibayar perusahaan dan 2 persen dibayarkan tenaga kerja itu sendiri.

''Nah, yang menjadi masalah, ada perusahaan yang tidak melaporkan gaji yang sebenarnya. Gaji Rp6 juta, tetapi dilaporkannya Rp2 juta. Supaya perusahaan juga membayar iuran kecil," jelasnya.

    Dia mengatakan, dengan adanya perhitungan dasar tersebut, jumlah yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja tidak sama. Terlebih, menurut dia, pembayaran gaji pasti terus mengalami peningkatan.

"Bahkan barusan ada yang mengajukan dana JHT sebesar Rp101juta, karena dia juga melaporkan gajinya Rp30 juta," ungkapnya.

    Dia melanjutkan, setiap tenaga kerja juga dapat melihat berapa jumlah saldo JHT mereka. Dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagkerjaan terdekat atau mengecek melalui website resmi.

    Perhitungan itu juga berlaku untuk pencairan dana JHT 10 persen setelah mengikuti kepersertaan 10 tahun atau pencairan 30 persen untuk subsidi rumah.

"Ya, itu semua dihitung dari iuran yang dibayar setiap bulannnya. Pengambilan dana 10 atau 30 persen diambil dari akumulasi saldo," katanya.

    Sementara, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Nugroho mengatakan, hingga kemarin (7/9), baru ada 2.379 perusahaan yang mendaftarkan menjadi anggota kepersertaan.

    Jumlah itu masih jauh jika dibandingkan dengan ratusan ribu perusahaan yang ada di Bandarlampung. "Ya kita lihat saja ada berapa jumlah ruko, toko, dan tempat usaha lainnya. Jadi itu bukannya hanya untuk perusahaan besar saja. Di setiap tempat yang ada tenaga kerjanya, itu sudah wajib BPJS Ketenagakerjaan," lanjutnya.

    Dia mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyosialiasikan BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun, ia mengakui memang tidak mudah.

    Beberapa alasan perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya untuk BPJS Ketenagakerjaan lantaran kurangnya kesadaran untuk menyiapkan jaminan sosial.

    "Sebagian yang kami jumpai karena alasan ketidaktahuan, karena kami terus melakukan pembinaan," katanya.

    Apabila ada perusahaan yang tidak juga menggunakan BPJS Ketenagakerjaan meski telah dilakukan pembinaan berkali-kali, akan ada sanksi yang dijatuhkan. "Tapi memang bukan kami, sanksi dijatuhkan pihak ketiga," ungkapnya.

    Karena itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) yang tidak akan memberikan izin bagi perusahaan yang bandel. (yay/p5/c1/whk)

Kera di THK dan Gunung Banten Dimandulkan

Posted: 07 Sep 2015 09:50 PM PDT

DP3K Siapkan Suntik Vasektomi
BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung berencana mengurangi populasi kera yang ada di Taman Hutan Kera (THK) Tirtosari di Jl. Ir. Hi. Juanda, Sumurbatu, Telukbetung Utara, dan Gunung Banten, Sidodadi, Kedaton. Alasannya, populasi kera di dua tempat tersebut saat ini sudah terlalu banyak. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan ekor.

Cara yang bakal ditempuh untuk menekan populasi kera di dua tempat itu dengan memandulkan paksa. Sehingga kera tersebut tidak dapat menghasilkan anak.

    Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustini membenarkan pihaknya bakal melakukan suntik vasektomi untuk ratusan kera.

    ''Saat ini populasi kera di THK dan Gunung Banten sudah sangat banyak sehingga mengganggu warga sekitar. Karena itu, kami akan menyuntik kera untuk memandulkannya," ujarnya kemarin (7/9).

Menurut dia, program pemandulan dilakukan tahun depan. "Itu merupakan program tahun 2016, namun sudah kami persiapkan dari sekarang," paparnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Wiwik Anggraini mengatakan, dalam pembahasan RAPBD 2016 memang terdapat anggaran untuk suntik mandul kera di THK dan Gunung Banten. ''Jumlah anggarannya Rp60 juta," katanya.

    Pihaknya juga mendukung adanya rencana program tersebut. Sebab dengan mengurangi populasi kera, akan membuat masyarakat menjadi lebih nyaman.

    ''Ya, selama ini kan kera sudah overkapasitas di sana. Sehingga dengan disuntik, maka populasi kera berkurang," ujar Wiwik.

    Namun, ia mengimbau, jangan sampai dengan penyuntikan tersebut, membuat kera di dua tempat tersebut habis. "Jangan sampai populasi kera habis, karena nantinya masyarakat tidak bisa lagi melihat kera di lokasi tersebut, cukup setengah populasi kera saja yang disuntik," tandasnya. (yay/p5/c1/whk)

Dewan Sorot Pasar BK

Posted: 07 Sep 2015 09:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemadaman mesin pendingin ruangan atau air conditioner (AC) di lantai dasar Pasar Bambu Kuning (BK) menuai sorotan dari DPRD Bandarlampung. Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesah mengatakan, pengadaan AC di Pasar BK memang sudah diatur dalam perjanjian. Sebab, itu merupakan permintaan pemilik toko.

    ''Ya, itu memang sudah ada dalam perjanjian. Pengembang memasangkan AC dan para pedagang membayar sesuai ketentuan," jelasnya kepada Radar Lampung kemarin (7/9).

    Grafieldy melanjutkan, pemadaman AC itu harus dikaji masalahnya. Apabila pengembang sengaja mematikan sementara para pedagang terus membayar iuran, maka pihak pengembang dapat dituntut karena telah melanggar perjanjian.

    Sebaliknya, apabila dalam kasus ini, ternyata para pedagang yang tidak membayar iuran sehingga pengembang tidak dapat menghidupkan AC, maka dia pun setuju untuk adanya tindakan tegas.

    "Kalau memang keduanya tidak mau saling disalahkan, ya berarti harus duduk bersama. Nanti akan kami panggil," katanya.

    Dia berharap masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut, sebab akan berpengaruh terhadap kenyaman pembeli. Sehingga secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan di pasar BK.

    Terpisah, Manajer Umum PT Senjaya Rejeki Mas selaku pengembang pasar BK Budi mengatakan, pemadaman memang sengaja dilakukan. Sebab menurutnya dia, pedagang tidak membayar iuran, sehingga tidak mungkin pihaknya yang akan terus menanggung biayanya.

    "Ya memang susah bayarnya. Padahal cuma Rp4 ribu per hari, terus dikurangi jadi Rp3 ribu, masih juga nggak mau bayar. Ya sudah!" katanya melalui sambungan telepon kemarin.

Sebelumnya, pedagang Pasar BK mengeluh kepanasan. Sebab sudah tiga hari, mesin pendingin udara atau air conditioner (AC) di lantai dasar tidak berfungsi.

    Salah seorang pedagang yang enggan namanya dikorankan mengatakan, saat ini dia dan pedagang lainnya merasa tidak nyaman. Sebab, keadaan jadi lebih pengap dan panas.

    ''Kami sendiri saja merasa nggak betah, gimana nanti pembelinya? Bisa-bisa nanti pada nggak mau ke sini," katanya kemarin (6/9).

    Dia berharap agar pihak pengelola pasar dapat mengatasi masalah ini. Sebab apabila dibiarkan, akan berpengaruh dengan penghasilan mereka.

    Saat dikonformasi, Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pasar BK M. Fauzi membenarkan jika saat ini AC memang tidak difungsikan sebagian. Dia menyebutkan ada 16 AC yang terpasang di lantai dasar Pasar Bambu Kuning tersebut. "Sebelumnya memang tidak pernah dihidupkan semua, soalnya gak kuat travonya," ungkapnya.

    Dia menjelaskan AC dihidupkan secara bergiliran. Setiap harinya hanya dihidupkan empat buah AC. Begitu seterusnya.

    Namun, dia belum mengetahui jika saat ini AC tidak berfungsi semua. Sebab untuk pengelolaan AC diserahkan oleh pengembang pasar. "Kalau itu saya belum tau coba dikonfirmasi saja dengan perwakilan developernya. Karena kalau urusan itu mereka yang mengurus," katanya.

    Menurutnya, terputusnya aliran AC juga disebabkan oleh pedagang yang belum mau membayar tagihan AC. Sehingga saat ini pihak pengembang tidak lagi bisa membayar pihak PLN untuk menambah aliran listrik. (yay/p6/c1/whk)

Evaluasi JTTS Kembali Dibahas

Posted: 07 Sep 2015 09:50 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tim percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel)–Terbanggibesar, Lampung Tengah (Lamteng), kembali melakukan pertemuan di Jakarta. Pembahasan evaluasi kelanjutan pembangunan megaproyek yang dilakukan di Kementerian BUMN ini dipimpin oleh para deputi. Yakni deputi BUMN, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan direktur pengadaaan tanah agraria. Lalu diikuti oleh lima perusahaan BUMN yang terlibat dalam pengerjaan tol.

Hasilnya, sesuai yang disampaikan Ketua Tim I Persiapan Pembangunan JTTS Adeham saat dihubungi semalam bahwa evaluasi pada pertemuan yang lalu terkait pengecekan ruas 1 km tol Bakauheni masuk ketahap pengkajian.

Kedua, tahap pembangunan tol yang berada di Sabah Balau, Lampung Selatan. Dilokasi tersebut akan dilakukan pengecekan terhadap ruas 1,15 km.

Karena pada lokasi tersebut sudah dapat diumumkan kepada masyarakat dan sudah dilakukan validasi data-data luas tanah dan ganti rugi yang akan diserahkan ke tim apresial untuk dinilai.

"Jadi tinggal kita serahkan ke tim apresia. Termasuk tanah PTPN 7 di 0,975 km. Masyarakat juga sudah kita sampaikan atas hal ini. Jadi, pengumuman apresial nanti secara kesemuanya disampaikan setelah semuanya dinyatakan tuntas," kata dia.

karena, yang akan disampaikan oleh tim apresial bukan hanya bangunan dan tanah. Juga termasuk tanaman tumbuh yang dilakukan pembebasan.

Kemudian, kata dia, di Lampung Tengah pemindahan kuburan, di Pesawaran pemindahan sekolah, dan masjid sedang dilakukan percepatan untuk menyediakan tanah pengganti.

"Ini kan tugas Ketua Tim II Tauhidi, tapi beliau saat ini sudah menjadi Pj Bupati, jadi dirangkap oleh saya. Nanti akan dikoordinasikan dengan lurah dan camat setempat untuk segera mungkin mencari tanah pengganti. Jadi kalau yang lama 8 ribu meter, ya harus segitu nggak boleh kurang," katanya.

Ditambahkanya, pertemuan kemarin tersebut akan dilanjutkan pada pekan depan untuk mengevaluasi sejauh mana intruksi yang dievaluasi kemarin dijalankan oleh tim.

"Karena kementrian PU sudah siap melakukan ganti rugi tanah dan lahan perkebunan milik masyarakat yang dibebaskan," pungkasnya.

    Terpisah, Adhi Beyond Construction yang mendapatkan ruas pembangunan di 80-110 STA atau di wilayah Lampung Tengah dan Pesawaran masih menunggu lahan tersebut dibebaskan.

    "Kami disini sudah siap bekerja. Ini masih penlok, jadi kami tunggu pembebasan lahanya agar dapat dikerjakan. Kalau sepakat sepertinya sudah, tapi kan tinggal pembayaran dan pencarian lahanya. Seperti sekolahan, kuburan dan rumah-rumah warga," kata staf kontraktor Soni Wijayanto. (goy/p2/c1/ary)

Dua Nama Diusulkan BKD

Posted: 07 Sep 2015 09:48 PM PDT

Plt. Asisten I dan Kadiskominfo
BANDARLAMPUNG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung mengajukan dua nama ke Gubernur M. Ridho Ficardo terkait pelaksana tugas (Plt.) di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung.

    Kepala BKD Lampung Sudarno Eddi membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengajukan Zaini Nurman yang saat ini sebagai staf ahli bidang pembangunan menjadi Plt. asisten I yang ditinggalkan Tauhidi menjadi penjabat (Pj.) bupati Lamtim.

    Lalu, Plt. Kadiskominfo yang ditinggalkan Crisna Putra menjadi Pj. wali Kota Metro akan diberikan kepada Sumarju Saeni yang kini menjabat kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

    "Untuk jabatan itu sudah kita usulkan. Ini supaya birokrasi di lingkungan pemprov bisa berjalan dengan baik," ujarnya kemarin usai melantik pejabat eselon IV di Balai Keratun

    Ketika disinggung apakah nama-nama Plt tersebut juga yang nantinya akan menjadi pejabat definitive, Sudarno enggan berspekulasi. Ia hanya menunggu perintah dan persetujuan dari gubernur.

    "Ini kan baru Plt. Kalau definitive nanti kebijakan gubernur. Jadwal penetapan Plt-nya juga kan belum dipastikan kapan. Ini baru usulan ke gubernur," kata dia.


Eselon IV Dilantik

Kemarin, sesuai dengan SK Gubernur Lampung Nomor 821.23/1164/II.10/2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan struktur Eselon IV di Lingkungan Pemprov Lampung.

    Menurut Sudarno Eddi pelantikan tersebut dikarenakan ada beberapa dinas yang mengalami perubahan nomenklatur. Seperti, dinas pendidikan dan kebudayaan, Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), dan Dinas Perindustrian yang terpisah dari Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UMKM.

    Ketika disinggung apakah pelantikan tersebut juga sudah melalui persetujuan Baperjakat, Sudarno memastikan sudah. Sebab, nomor SK Gubernur pun telah ditandatangani. "Saya tidak mungkin membacakan SK, kalau belum melalui baperjakat toh mas," kata dia.

    Selain itu, saat kembali ditanyakan kenapa tidak diagendakan pelantikan tersebut. Sudarno menjawabnya singkat. "Mungkin terlupa ditulis," tandasnya.

    Sementara, Kepala Biro Humas dan Protokol Sumarju Saeni menjelaskan, penataan dan mutasi jabatan struktural ini dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang.

"Jadi bukan karena unsur like and dislike atau

persoalan-persoalan keberpihakan kepada para pejabat lama atau pun

pejabat baru dengan hasil keputusan rapat Baperjakat Pemprov Lampung yang dilakukan sebelumnya. Tujuannya tidak lain, yaitu untuk mengisi jabatan yang kosong, meningkatkan kinerja dan menyegarkan suasana bekerja," tegasnya.

    Sementara, ketika disinggung atas usulan menjadi Plt Kadiskominfo, Sumarju mengaku siap untuk ditempatkan sebagai Plt. "Ya, sesaui dengan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN), tentunya kita siap ditempatkan dimana saja. Lagian ini kan baru Plt, untuk kedepannya siapapun yang dilantik jadi Kadis tentu kita dukung," ujarnya kepada awak media.

Namun, ia juga menilai, penambahan jabatan (rangkap jabatan) tidak akan berpengaruh terhadap tunjangan Plt. Sebab, untuk tunjangan masih diterima dari jabatan lama. Sementara untuk jabatan Plt tidak ada tunjangan.

"Ya, kalau kita dipilih untuk menjabat sebagai Plt tentunya karena kita dipandang mampu oleh pimpinan. Tentunya ktia akan lakukan yang terbaik meski pun tidak ada tunjangan yang didapat dati Plt itu," pungkasnya. (goy/p2/c1/ary)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar