Selasa, 01 September 2015

Meski Krisis, Target Harus Tercapai

Meski Krisis, Target Harus Tercapai


Meski Krisis, Target Harus Tercapai

Posted: 31 Aug 2015 09:13 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Krisis ekonomi yang melanda negeri ini tak membuat Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. patah arang dalam mengejar target pendapatan daerah. Dia menegaskan, aparaturnya akan berusaha maksimal mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Diketahui, pada APBD perubahan 2015, pendapatan daerah ditetapkan Rp2,325 triliun. Sedangkan pendapatan daerah untuk RAPBD 2016 diproyeksikan Rp2,458 triliun.

    ''Ya, kami akan upayakan bersama. Biarpun saat ini sedang krisis, target pendapatan harus tetap tercapai," ujarnya usai sidang paripurna DPRD Bandarlampung tentang penetapan rancangan perubahan APBD 2015 kemarin (31/8).

    Sementara pada sidang paripurna kemarin, anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Bandarlampung Agusman Arif menjelaskan, pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp156,682 miliar. Ditargetkan kenaikan ini didapatkan dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp769,108 miliar.

"Selain itu juga ditarget dari PAD yang sah sebesar Rp465,98 miliar," katanya.

    Dia melanjutkan, dibandingkan belanja daerah sebesar Rp2,275 triliun, maka akan terjadi surplus sebesar Rp49,345 miliar. Sementara untuk pembiayaan daerah, dihitung dari pembiayaan netto mengalami defisit sebesar Rp49 miliar

    Dia juga mengatakan, beberapa alasan Pemkot Bandarlampung melakukan perubahan antara lain adanya peningkatan belanja pegawai dan peningkatan  belanja hibah.

''Kemudian adanya penambahan alokasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan karena adanya penggeseran dana untuk pengadaan seragam guru PNS yang semula diperuntukkan pengadaan tanah SMKN 6 Bandarlampung," paparnya.

Selain itu, karena adanya penambahan alokasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan.

Kemudian juga adanya penambahan alokasi anggaran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik, pembayaran penerangan jalan umum (PJU), serta penambahan anggaran BBM untuk operasional kendaraan pengangkut sampah.

    Ada juga penambahan alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan.

''Rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan kami rekomendasikan untuk dapat disetujui dan ditetapkan sebagai perda," pungkasnya. (yay/p4/c1/whk)

Dampak Eksploitasi Air Diabaikan

Posted: 31 Aug 2015 09:11 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Regulasi pembatasan penggunaan sumur bor dapat dibentuk. Sebab, pengambilan air yang tidak terkendali dapat mengganggu konservasi air. Namun, harus dikaji terlebih dahulu. Kepala Seksi Geologi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung Dian I Syaukat mengatakan, memang seharusnya pengambilan air baik skala besar maupun kecil harus memiliki izin.

    ''Ya harusnya memang ada izin," katanya saat ditemui Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin (31/8).

    Dian menjelaskan, setiap perizinan terkait pertambangan memang sudah diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Namun, pihaknya hanya memberikan rekomendasi, sedangkan yang mengeluarkan izinnya adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Lampung.

    "Hanya saja fenomena pembuatan sumur bor di masyarakat ini terjadi secara sporadis dan tidak terpantau," lanjutnya.

    Karena itu, pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak. Alasannya dilihat dari struktur antar rumah yang terlampau dekat, peluang pembuatan sumur bor sudah dipastikan akan melanggar aturan.

    "Seharusnya jarak antar sumur bor satu dan lainnya itu dua kali jari-jari air. Apalagi melihat kerapatan jarak rumah," katanya.

    Maksudnya jari-jari air, setiap penyedotan air nantinya akan membuat satu cekungan. Nah, jarak cekungan itu yang seharusnya menjadi dasar untuk membuat jarak antar sumur bor.

    Selain itu, kesulitan lainnya adalah masyarakat akan cenderung mengambil air apabila pasokan air dari pemerintah tidak dapat tercukupi. Kemudian pengeboran sumur juga melihat potensi air. "Jika tidak ada potensi air, masyarakat pasti tidak akan membuat sumur kan," lanjutnya.

    Namun, yang mereka perhatikan adalah nilai urgensi dari pengambilan air tersebut untuk saat ini. Apabila belum ada kerugian yang ditimbulkan maka keberadaan regulasi belum terlalu dibutuhkan.

    "Apalagi itu kan kebutuhan masyakarat kalau ditahan-tahan dipersulit, bisa-bisa malah ramai," imbuhnya.

    Terpisah, Sekretaris Komisi III Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, ada beberapa langkah yang dapat diambil mengatasi ancaman dampak akibat ekploitasi air secara berlebihan.

    "Di antaranya dengan membentuk biopori, supaya air tanah yang tadi terambil dapat diisi melalui rongga-rongga," kata dia.

    Dia melanjutkan, hal itu merupakan suatu langkah substitusi dan pencegahan untuk dampak krisis air di kemudian hari. Upaya lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sumur resapan. Mengingat keberadaan air tanah bukan berasal dari resapan hujan, maka diperlukan satu media untuk menampung air hujan.

    "Jadi di gali satu dua meter, untuk menampung air hujan. Nah, itu baiknya dibangun di sekitaran titik pengambilan sumur bor," pungkasnya. (yay/p2/c1/whk)

Tak Ada Ventilasi, Pedagang Pasar Tugu Kegerahan

Posted: 31 Aug 2015 09:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pembangunan Pasar Tugu telah dirampungkan. Namun, bukan berarti masalah selesai. Saat ini, pedagang kembali mengeluh lantaran kondisi yang pengap hingga adanya tindakan pilih kasih. Romli (55), salah seorang pedagang ayam di los daging Pasar Tugu, mengatakan, kondisi di tempatnya berjualan saat ini sangat panas dan pengap. Penyebabnya, tidak adanya ventilasi udara. Sementara, blower yang terpasang tak berfungsi maksimal.

    ''Pengap di sini. Kalau kami saja tidak nyaman, bagaimana nanti para pembeli bisa nyaman," tandasnya kemarin (31/8).

    Selain Romli, Juartini (35), pedagang lainnya juga merasa kecewa. Menurutnya pemerintah tidak konsisten dalam menertibkan pedagang.

    "Kami kan sudah bayar puluhan juta rupiah, disuruh pindah ke dalam, tapi kok masih ada pedagang yang jualan di tempat yang dulu. Kenapa nggak ditertibkan, dibiarkan saja. Itu kan tidak adil!," keluhnya.

    Dia mengatakan, pedagang itu biasanya datang saat pagi hari. Yakni pukul 04.30 hingga 07.00 WIB. Para pedagang itu menempati lokasi yang sebelumnya telah dibersihkan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Bandaralampung. "Nanti mau kami adukan ke dewan," tandasnya.

    Terpisah, Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden membantah jika pihaknya pilih kasih dalam penertiban pedagang. "Memang saat ini kita beri keringanan saja bagi pedagang untuk menurunkan barangnya, tapi hanya sampai pukul 07.00 WIB saja. Lewat dari jam itu, pasti kami bersihkan," akunya.

    Sementara, Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang mengatakan, pihaknya baru mengetahui kondisi. Menurutnya, apabila kondisi memang sudah mendesak, dia memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

    "Benar seperti itu keadaannya seperti itu, kalau memang benar nanti kami akan disidak," katanya.

    Selanjutnya, pihaknya akan meminta supaya masalah ini segera diselesaikan oleh pihak pengembang PT Prabu Artha serta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung.

    Poltak juga memastikan masalah ini tidak akan berpengaruh terhadap jadwal pembangunan Pasar Smep yang akan kembali molor lantaran urusan Pasar Tugu belum diselesaikan.

    "Maksudnya selesai itu kan patokannya sampai masyarakatnya pindah ke lokasi baru. Nah, untuk pembangunan Pasar Smep sudah disepakati tanggal 3 September," pungkasnya. (yay/p4/c1/whk)

Bahas Ganti Rugi Mes Dishub

Posted: 31 Aug 2015 09:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Tim pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung membahas ganti rugi mes Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung yang terkena dampak. Kemarin (31/8), tim pembebasan lahan menggelar rapat di ruang rapat Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Lampung Adeham yang juga sebagai ketua tim I pembebasan lahan.

Rapat membahas ganti rugi mes yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggibesar yang berada di daerah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni.

Usai rapat, Adeham mengatakan tengah membahas wilayah mana yang akan dibeli oleh pemprov untuk kembali membangun mes petugas Dishub tersebut.

Selain itu, juga membahas ketentuan dalam penyelesaian jalur tol yang harus segera diselesaikan oleh masing-masing penanggungjawab.

"Salah satunya ya ini, mes yang terdampak untuk digunakan pembangunan jalur tol. Jadi kita harus cari tanah penggantinya. Tanahnya kan tanah ASDP, tapi bangunan kita. Jadi kita tidak boleh terima duitnya. Kami hanya mencarikan tanah, lalu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat membangun bangunan sesuai harga bangunan yang dirobohkan untuk pembangunan tol," katanya.

Sehingga, ketika sudah ada tanah pengganti, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat akan membangun mes yang sama. "Jadi tak terlalu jauh juga tanahnya dari Menara Siger. Ini kita sedang cari tanah masyarakat yang siap dibeli," katanya.

Terkait anggaran, Adeham belum mengetahuinya. "Karena ini kan dicek dulu oleh tim appraisal dan yang akan bangun Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Jadi kita hanya fasilitasi proses ini," tandasnya.

Diberitakan, tim pembangunan JTTS Lampung sudah menyelesaikan tahapan pertama, yakni konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya dilintasi pembangunan tersebut. Konsultasi publik dilaksanakan di 59 desa pada 11 kecamatan di Lampung Selatan (Lamsel).

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Pemkab Lamsel Firman Muntako mengatakan, tim 1 pembangunan jalan tol (Pemprov Lampung dan Pemkab Lamsel) baru menyelesaikan tahap pertama. ''Tim II akan melanjutkan tahapan berikutnya. Yakni pendataan lahan, tanam tumbuh, dan rumah warga yang terkena proyek," kata Firman.

Dari sini, tim 1 melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik di Kecamatan Kalianda. "Pendataan lahan, tanam tumbuh dan rumah warga sebagai bahan untuk ganti rugi ini melibatkan BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas PU. Setelah data didapat, dilanjutkan dengan pembayaran," sebut dia.

Sementara Projek Officer Kementerian PU Imanullah mengungkapkan, konsultasi publik diselesaikan pertengahan Agustus lalu. Saat ini masih menunggu data validasi Badan Pertanahan Negara (BPN) dan tim Satuan Tugas Lamsel.

Menurut dia, konsultasi setiap desa di Lamsel berjalan lancar. Masyarakat yang dilintasi pembangunan jalan tol sepanjang 104 kilometer (KM) itu menerima dan mendukung pembangunan JTTS Bakauheni-Terbanggibesar. (goy/c1/dna)

 

Belum Semua Dana Desa Cair

Posted: 31 Aug 2015 09:04 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan program pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sebesar Rp684,727 miliar untuk Lampung sudah disebar ke 13 kabupaten/kota sejak Mei lalu. Namun, masih ada desa yang belum dicairkan karena tersangkut masalah.

Seperti di Pringsewu yang kepala desanya tersangkut masalah hukum. ''Jadi desanya tidak ditransfer sama kabupatennya. Kepala desanya kan masih tersangkut masalah hukum. Jadi, kami juga sedang konsultasikan ke pusat kelanjutanya seperti apa. Apakah pelaksana tugas kepala desa bisa mencairkan?" kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Lampung Yuda Setiawan kemarin.

    Dana desa untuk seluruh kabupaten ini pun ditransfer melalui rekening desanya masing-masing. "Insyallah semua sudah dapat dan tahap pertama pun sudah selesai dengan disertakan laporan pertanggungjawabanya," katanya.

    Ia tak memungkiri masih ada yang belum memberikan laporan. Karena, sampai saat ini BPMPD belum mendapat tembusan laporan dari kabupaten mana saja yang sudah selesai tahap pertama ini. Akan tetapi, , ADD sebesar Rp684,727 miliar itu diperuntukkan bagi 2.435 desa di 13 kabupaten se-Lampung.

"Dana desa setiap kabupaten itu dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi lainnya," lanjut Yudi.

Yudi juga berharap agar pelaksanaan dan penggunaan dana desa di Lampung dapat digunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku sehingga dapat tepat sasaran.

Ia merindnci, dana desa diberikan kepada Lampung Barat Rp36,292 miliar, Lampung Selatan Rp73,656 miliar, Lampung Tengah Rp84,419 miliar, Lampung Utara Rp65,563 miliar, Lampung Timur Rp76,156 miliar, Tanggamus Rp81,744 miliar, Tulangbawang Rp41,463 miliar, dan Waykanan Rp61,098 miliar.

Lalu Pesawaran Rp41,542 miliar, Pringsewu Rp34,831 miliar, Mesuji Rp29,397 miliar, Tulangbawang Barat Rp26,394 miliar, dan Pesisir Barat Rp32,175 miliar.

Harus Kelola Potensi     

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, akan mengoptimalkan balai pelatihan pemberdayaan masyarakat di beberapa kota di Indonesia. Sehingga dana desa yang sudah dikucurkan, benar-benar bisa dimanfaatkan secara prioritas untuk meningkatkan ekonomi desa.

    "Jangan sampai tujuan besar memperkuat ekonomi desa melalui program dana desa, menjadi sia-sia. Karena masyarakatnya tidak tahu memanfaatkannya. Seharusnya dana desa, justru menjadi pemicu bagi masyarakat untuk‎ menjajaki dan mengelola potensinya," ujar Marwan.

    Nantinya, kata Marwan, sebelum melakukan pelatihan pemerintah akan menyurvei terlebih dahulu potensi yang dimiliki sebuah desa. Dengan demikian pelatihan selanjutnya disesuaikan dengan potensi tersebut.

Selain itu, balai pelatihan nantinya juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga tidak hanya sekadar untuk pelatihan masyarakat desa, namun juga untuk pelatihan bagi transmigrasi.

    "Pelatihan transmigran sebelum diberangkatkan, itu juga sangat penting. Agar para transmigran mampu mengelola kawasan barunya," ujar Marwan.

    Menurut Marwan, potensi desa yang luar biasa tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk menggarap. Penyebabnya, masyarakat belum tahu apa yang harus dilakukan. "Misalnya ada potensi pohon bambu. Bisa dijadikan banyak kerajinan kreatif yang dimanfaatkan, seperti ukiran, alat musik, anyaman, dan lainnya," ujarnya.

    Kreativitas kerajinan itu, kata menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini, sangat terbuka peluang pasarnya. Apalagi di Bali yang merupakan kawasan wisata terlaris di Indonesia yang banyak dikunjungi dari mancanegara.

"Orang asing ternyata suka dengan sesuatu hal yang unik-unik. Nah, ini yang harus dikembangkan dan terus dipasarkan," ujar Marwan. (goy/jpg/c1/dna)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar