Rabu, 13 November 2013

’’Hanya Tuhan yang Membalas’’

’’Hanya Tuhan yang Membalas’’


’’Hanya Tuhan yang Membalas’’

Posted: 13 Nov 2013 05:24 AM PST

BANDARLAMPUNG – Indah Wahyuni, alumnus SMAN 11 Bandarlampung, akhirnya bisa tersenyum bahagia. Sebab, ijazahnya yang sebelumnya ditahan lantaran menunggak pembayaran uang komite selama enam bulan sebesar Rp1,2 juta, diberikan sekolahnya kemarin.

Ijazah Indah diberikan langsung Kepala SMAN 11 Bandarlampung Milizal di sekolahnya. Itu setelah sebelumnya Milizal bersama tiga gurunya berkunjung ke kediaman Indah di Jl. Dr. Setiabudi Gg. Masjid, Negeriolok Gading, Telukbetung Barat.

Bambang, ayah Indah, mengaku hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kondisinya. ''Jika tak ada pemberitaan dari koran Radar Lampung, tidak mungkin juga ijazah anak saya bisa diambil. Sebab dari mana kami bisa mencari uang Rp1,2 juta itu? Karena itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya yang membantu kami. Hanya Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan ini," ujar Bambang di kediamannya kemarin.

Sayang, Indah kemarin tidak berada di kediamannya. Sebab, ia tengah pergi ke Lampung Timur untuk mencari kerja di sana. ''Ya, saya diajak paman kerja di sini," ujarnya.

Indah juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga ijazahnya bisa diberikan oleh pihak sekolah. ''Terima kasih Kak sudah membantu Indah," ungkapnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi, Milizal membenarkan jika pihaknya sudah tidak lagi menahan ijazah Indah. Menurut dia, jika dari awal orang tua Indah datang dan menceritakan apa yang terjadi, pihaknya pasti mengerti dan memberikan ijazah tersebut. ''Tetapi jika hanya dia (Indah), kami tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya," aku Milizal.

Dengan peristiwa itu, dirinya berharap kepada siswa dan wali murid untuk menemui pihak sekolah jika ada permasalahan sekecil apa pun sehingga dapat dimusyawarahkan. ''Kalau sudah musyawarah kan nanti ketemu solusinya," kata Milizal.

Sementara, peristiwa penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah kembali disesalkan DPRD Bandarlampung. Ketua Komisi D Nandang Hendrawan mengatakan, seharusnya Dinas Pendidikan (Disdik) lebih peka melihat kondisi seperti ini.

''Ditahannya ijazah itu kan melalui proses. Harusnya Disdik bisa mencegah agar ijazah tidak ditahan," ujarnya kemarin.

Nandang melanjutkan, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua murid. Tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Mirisnya, kata dia, penahanan ijazah tersebut hanya dikarenakan siswa menunggak pembayaran uang komite.

''Percuma saja kalau anaknya sekolah, tetapi ijazahnya ditahan. Hal ini sangat kami sayangkan. Kami harap hal seperti ini tidak terjadi lagi," tandasnya.

Sebelumnya, masih adanya sekolah di Bandarlampung yang menahan ijazah siswa lantaran menunggak pembayaran uang komite juga menuai kekecewaan Wali Kota Herman H.N.

Saat ditemui usai rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah pada Senin (11/11), orang nomor satu di Bandarlampung itu langsung memerintahkan Disdik untuk mengeceknya.

Herman menegaskan, seluruh ijazah harus sudah diserahkan kepada siswa. ''Jangan sampai hanya karena tunggakan yang belum dibayar, ijazah mereka (siswa, Red) ditahan!" tandasnya.

Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Lampung itu juga meminta Disdik memanggil orang tua siswa yang ijazahnya ditahan karena menunggak pembayaran uang komite.

''Harus diselesaikan itu. Kalau perlu menghadap saya, berapa tunggakan yang belum dibayar? Karena itu menghambat siswa untuk melanjutkan pendidikan," tukasnya.

    Sementara, Kadisdik Bandarlampung Sukarma Wijaya membenarkan masih ada ijazah milik siswa yang ditahan. Dia meminta kepada orang tua yang bersangkutan untuk segera menghadap ke sekolah dan menyelesaikannya.

    ''Jika memang tidak selesai dengan pihak sekolah, silakan langsung menghadap saya. Nanti saya yang membayar tunggakannya," janji dia kemarin.

    Sukarma mengatakan, sebelumnya Wali Kota Herman H.N. memang sudah memerintahkan seluruh ijazah yang ditahan agar dapat dikembalikan kepada siswa, khususnya yang masuk dalam program bina lingkungan.

''Kalau ini bukan program bina lingkungan, tetapi tetap akan kami bantu, asal orang tuanya datang ke sekolah dahulu untuk memberikan penjelasan," ujarnya.

Diketahui, salah satu sekolah yang masih menahan ijazah siswanya adalah SMAN 11 Bandarlampung. Siswa tersebut bernama Indah yang merupakan lulusan tahun 2013.

Dia tidak bisa melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan karena kebijakan sekolahnya yang menahan ijazahnya lantaran menunggak pembayaran uang komite selama enam bulan sebesar Rp1,2 juta.

Penahanan tersebut dibenarkan pihak sekolah dengan alasan untuk memperbaiki sifat beberapa siswa yang sering berbohong dan tidak membayarkan uang yang sudah diberikan orang tuanya untuk disetorkan ke sekolah.

''Kami tidak ingin menyulitkan siswa. Tetapi karena banyak siswa yang tidak membayarkan uang yang diberikan oleh orang tuanya, maka untuk yang masih memiliki tunggakan kami minta orang tuanya datang ke sekolah. Setelah itu, ijazahnya kami berikan," kata Kepala SMAN 11 Bandarlampung Milizal, Minggu (10/11). (feb/gyp/p5/c1/whk)

Pemprov Bantu Nelayan Teluk Lampung

Posted: 13 Nov 2013 05:23 AM PST

BANDARLAMPUNG –  Cuaca buruk yang belakangan melanda perairan Teluk Lampung membuat sebagian nelayan mangkir melaut. Mereka takut menjadi korban terjangan ombak. Kondisi ini membuat pendapatan para nelayan juga menurun drastis.

Guna mengurangi beban para nelayan, Pemprov Lampung memberikan bantuan paket sembako serta paket unit penangkapan ikan berupa perahu fiber, mesin kapal, dan jaring. Khusus paket unit penangkapan ikan dibagikan kepada enam unit untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) Perikanan Tangkap di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Tidak hanya itu. Pemprov juga membagikan makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS).

"Walau tidak banyak, tapi mudah-mudahan dapat membantu masyarakat nelayan," ujar Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mewakili pemprov ketika penyerahan bantuan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, Telukbetung Barat, Bandarlampung, kemarin.

Menurut Berlian, bantuan yang dibagikan itu murni dari anggaran Pemprov Lampung dan bukan dari kocek pribadinya. "Jadi, jangan artikan ini sebuah kampanye politik," katanya tanpa merinci jumlah paket sembako yang dibagikan.

Pejabat karir nomor satu di Pemprov Lampung ini berharap agar para nelayan di Lampung dapat memiliki keterampilan lain. Sehingga ketika mereka tidak bisa melaut, keterampilan tadi menjadi jalan untuk menafkahi keluarga. Sebab, lanjut Berlian, selama ini ketika cuaca buruk terjadi, para nelayan cenderung tidak memiliki penghasilan sama sekali.

"Dinas Sosial sepertinya sudah memberikan keterampilan untuk hal ini. Jadi kan kalau tidak melaut bisa mencari nafkah lain. Seperti menenun atau mungkin membuat makanan ringan untuk dijual," ungkapnya. (sur/c2/fik)

Sinergi dengan Media

Posted: 13 Nov 2013 05:22 AM PST

DI era teknologi serba canggih seperti sekarang, semua informasi bisa berkembang cepat. Sehingga, diperlukan fungsi humas (hubungan  masyarakat) di sebuah institusi maupun lembaga untuk membentuk pencitraan instansi terakit. Khusus di lembaga kepolisian, peran aktif anggotanya sangat dibutuhkan dalam hal keterbukaan informasi kepada awak media.

    Menghadapi kemajuan teknologi tersebut, Polda Lampung mengadakan pelatihan kehumasan. Sebanyak 212 personel di jajaran polres dan polsek se-Lampung mengikuti pelatihan ini di Gedung Pusiban Pemprov Lampung kemarin (12/11).

    Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko mengatakan, kehadiran Kadivhumas Mabes Polri Irjen (Pol) Ronny F. Sompie diharapkan bisa menyatukan visi, misi, serta persepsi dalam upaya meningkatkan koordinasi dan senergitas antara Polri, jajaran pemerintah provinsi, juga media.

    ''Kegiatan ini seharusnya bisa dijadikan ajang menyatukan persepsi dan sinergitas antara kepolisian dengan media,'' katanya.

    Hadir pula dalam pelatihan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung Junaidi Djohan dan Ketua Komisi Informasi Publik Lampung Juniardi.

    Diketahui, di tengah derasnya arus tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik (KIP) bisa memainkan peranannya. Ini selaras dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih dengan pemberitaan yang terkadang menyudutkan Polri.  Sehingga, diperlukan koordinasi dan sinergitas yang solid antara polri dan media.

    Ronny F. Sompie mengakui, Polri memang masih banyak kekurangan. ''Saya apresiasi dengan kegiatan yang diadakan Polda Lampung dalam meningkatkan kemampuan fungsi humas ini,'' ujarnya.(why/p2/c3/wan)  

Januari 2014, Fly Over Gadjah Mada Rampung

Posted: 13 Nov 2013 05:13 AM PST

BANDARLAMPUNG – Kabar gembira bagi warga Bandarlampung. Sebab, pembangunan fly over Jl. Gadjah Mada–Hi. Djuanda diperkirakan rampung awal tahun depan. Informasi itu disampaikan Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut kemarin. ''Ya, fly over (Jl. Gadjah Mada-Hi. Djuanda) ini pada awal Januari mungkin sudah bisa digunakan. Rencananya, tahun baru nanti kita buka, agar bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secepatnya," ujar dia.

Menurut Herman, dari sidak yang dilakukannya itu, diketahui progres pembangunan fly over Jl. Gadjah Mada-Hi. Djuanda sudah lebih dari 80 persen. Karenanya, ia memprediksi pada 20 Desember, jalan di fly over itu sudah diaspal. ''Ya, jadi Desember diaspal, kemudian Januari sudah dibuka," terangnya.

Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini melanjutkan, rencananya di fly over itu juga akan diberi polisi tidur agar pengemudi kendaraan bermotor tidak kebut-kebutan saat melintas.

Langkah itu, lanjut dia, dilakukan untuk memberikan keamanan kepada pengguna jalan. ''Itu kan di tengahnya ada jalan yang zig-zag. Jadi agar tidak ada yang kebut-kebutan, kami akan pasang polisi tidur sebelum jalan zig-zag itu," jelasnya.

Lebih jauh mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung itu memaparkan, pemasangan balok saat ini tinggal satu lubang dan segera diselesaikan.

''Kalau perlu diselesaikan hari ini (kemarin, Red), bahkan sampai malam, agar semua balok bisa terpasang dan dilakukan pengecoran," ucapnya.

Yang jelas, imbuh Herman, pihaknya meminta pembangunan fly over dipercepat, dengan tetap memperhatikan kualitasnya. Karena yang merasakan fly over adalah masyarakat. (gyp/p5/c1/whk)

Jumlah Damkar Tidak Ideal

Posted: 13 Nov 2013 05:13 AM PST

BANDARLAMPUNG – Tingginya kasus kebakaran beberapa pekan terakhir membuat Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung terus siaga. Kepala BPBD Bandarlampung Edy Haryanto melalui sekretarisnya Erwin mengatakan, pihaknya memang selalu bersiaga selama 24 jam. Sedikitnya ada 40 petugas yang selalu siaga.

''Total unit damkar memiliki 80 personel yang selalu siap dan 12 unit mobil pemadam juga dalam kondisi baik," ujarnya kemarin.

Erwin menjelaskan, dari 12 unit mobil tersebut, enam di antaranya disiagakan di pusat unit damkar dan sisanya tersebar di lima kecamatan yang ada di Bandarlampung. Yaitu Kedaton, Kemiling, Tanjungkarang Timur, Bumiwaras, dan Telukbetung Utara.

Menurut Erwin, untuk Bandarlampung yang memiliki wilayah pemukiman yang cukup padat, jumlah itu memang belum ideal. Namun dengan kondisi saat ini, pihaknya masih bisa mengantisipasinya.

''Idealnya jumlah saat ini masih kurang, tetapi masih bisa kita atasi. Kita kesulitan kalau kebakarannya serentak. Kalau masih satu sampai dua titik, bisa kita handle. Idealnya ada tambahan dua atau tiga unit mobil pemadam," terangnya.

Selain mobil, infrastruktur yang tidak kalah penting untuk mengantisipasi kebakaran adalah ground tank (bak penyimpanan air, Red). Saat ini di Bandarlampung sedikitnya memiliki 10 ground tank.

''Ground tank ini kapasitasnya menampung air hingga 8 ribu liter, jadi kita tidak sulit untuk mengambil air. Yang tersebar di Pasar Tugu, Panjang, Bambu Kuning, kemudian Universitas Bandar Lampung, Kedaton, Terminal Sukaraja, dan di beberapa tempat lain," jelasnya.

Selain ground tank, Bandarlampung juga sudah memiliki beberapa hydran. Namun, sudah tidak berfungsi lagi. Sebab selain biaya perawatannya yang lebih besar, ground tank dinilai lebih efektif dibandingkan hydran. (gyp/p5/c1/whk)

Hadirkan Cak Nun dalam Sekala Selampung

Posted: 13 Nov 2013 05:13 AM PST

BANDARLAMPUNG – PT Central Pertiwi Bahari (CPB) bekerja sama dengan Dewan Kesenian Lampung (DKL) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung berencana menggelar acara budaya bertajuk Sekala Selampung.

Acara yang rencananya digelar Sabtu (16/11) pukul 19.00 WIB di Lapangan Korpri Pemprov Lampung itu akan menghadirkan budayawan ternama Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Head of Site PT CPB Arman Diah mengatakan, tujuan digelarnya Sekala Selampung untuk memajukan budaya, kesenian, dan mempersatukan masyarakat Lampung dalam suatu wadah.

Menurutnya, acara Sekala Selampung mengusung tema Lampung Rumah Sesama. ''Kita punya tanggung jawab memajukan kesenian budaya Lampung dan membangkitkan semangat berdialog. Serta menampilkan sentuhan-sentuhan Melayu yang diharapkan tidak semakin ditinggalkan," ujarnya saat menjelaskan acara Sekala Lampung di Begadang Resto kemarin.

Arman mengungkapkan, tanah Lampung kaya secara ekonomi dan dinamis secara sosial budaya. Lampung juga merupakan miniatur Indonesia. ''Di tengah gencarnya pembangunan ekonomi, sudah seharusnya pembangunan aspek sosial budaya juga ditingkatkan. Sehingga aspek spiritual dan kekayaan budaya lokal tidak tergerus," ungkapnya.

Terpisah, Dosen FISIP Unila Ikram Baadilla mengatakan, di Lampung akan muncul ruang-ruang alternatif untuk dialog. ''Sejauh ini di Provinsi Lampung belum ada kegiatan seperti itu. Sehingga kami bentuklah Sekala Selampung.  Dengan berkesenian, berbudaya, dan berkreativitas mewujudkan harmonisasi di Provinsi Lampung.  Harapannya dengan keberagaman yang ada, kita masih bisa saling menghormati," ujarnya. (cw9/p5/c1/whk)

Kredit Bank Lampung Klir

Posted: 13 Nov 2013 05:12 AM PST

BANDARLAMPUNG – PT Bank Lampung mengklaim tidak ada penyimpangan dalam penyaluran kredit. Hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya. Hal ini ditegaskan Humas PT Bank Lampung Karim kepada Radar Lampung kemarin. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK itu pun tidak memakan waktu lama. BPK sebelumnya mengharap rekomendasi dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah audit dilaksanakan.

''Hasil temuan BPK itu tertanggal 23 September 2013. Kita telah layangkan surat pernyataan dan penjelasan tindak lanjut ke BPK pada 8 Oktober 2013. Keseluruhan dari perbaikan rekomendasi sudah diterima dari BPK. Makanya kan nggak ada update, karena memang sudah ada tindak lanjut," tegasnya.

Dijelaskan, semua temuan BPK muncul bukan atas kesalahan fatal. Namun, lebih bersifat administrasi yang tidak sampai menimbulkan kesalahan fatal di dalamnya. "Tingkat kredit macet yang teraudit oleh BPK hanya berkisar 0.74 persen. Sementara batasan yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan dari Bank Indonesia adalah 5 persen. Itu masih jauh," katanya.

Karena itu, lanjut dia, rekomendasi yang diberikan BPK pun tidak bersifat keras. Ya, dalam rekomendasi yang diberikan BPK, hanya tertera keterangan agar Bank Lampung dapat lebih cermat dan teliti dalam penyaluran kredit. "Terbukti kredit-kredit masih lancar. Kalau BPK lihat ada kredit macet yang krusial, pasti dilaporkan ke penegak hukum. Kan gitu prinsipnya," ucapnya.

Mengenai penyaluran kredit usaha mikro, dirinya menyatakan tingkat pengembalian dilakukan dengan baik oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Waktu pemeriksaan BPK jumlah kreditnya Rp19 miliar. Sekarang sudah berkurang menjadi Rp14 miliar. Lancar semua kreditnya. Kita optimistis enam bulan telah selesai semua," bebernya.

Untuk memahami hasil pemeriksaan BPK, lanjutnya, tidaklah mudah. Karena tidak semua pihak dapat mengartikan tanpa ada pendampingan khusus dari orang yang khusus membidanginya. "Hasil pemeriksaan BPK itu tebal lho. Kalau tidak dibaca sampai habis, sulit untuk orang tertentu menyimpulkan," katanya.

Karim menegaskan, semua keterangan yang disampaikan pihaknya bukan sebatas bualan. Semua telah berdasarkan hasil penilaian ulang BPK yang telah menerima laporan penyelesaian. "Tidak hanya BPK, DPRD Lampung pun telah membentuk pansus untuk menindaklanjuti temuan BPK. Seperti yang telah terekspos beberapa waktu lalu, pansus sama sekali tidak mempermasalahkan dan sebatas memberi beberapa saran kepada kami," ungkapnya.

Diketahui, beberapa hari belakangan sebuah media lokal di provinsi ini menganggap ada permasalahan pada penyaluran kredit oleh Bank Lampung berdasarkan hasil rekomendasi audit oleh BPK Perwakilan Lampung. (red/p2/c2/fik)

DBM Warning Pemilik Baliho

Posted: 13 Nov 2013 05:12 AM PST

DINAS Bina Marga (DBM) Lampung terus mengebut perbaikan dan pelebaran Jl. Soekarno–Hatta (bypass). DBM optimistis pengerjaannya bakal rampung pada awal Desember 2013. Namun, pembangunan sekarang ini masih terganjal masalah banyaknya tiang-tiang reklame di sekitar lokasi. Hingga kemarin, sebagian pemilik tiang reklame itu masih enggan memindahkannya. Bahkan, pemilik juga tak mengindahkan surat resmi dari DBM.

Kepala DBM Lampung Ali Rahman menyatakan akan mengambil tindakan tegas bila imbauan ini tidak juga digubris. Dalam hitungan hari, Ali mengancam akan menebang baliho bila tidak segera dipindah. "Kita sudah buat surat agar baliho itu dicabut. Tapi, surat nggak ada balasan. Ya, kita tebang paksa saja. Waktunya kapan lihat saja," tegasnya.

Di sisi lain, warning pun diberikan kepada rekanan bypass itu. Mereka harus bersedia tidak mendapat bayaran penuh bila pengerjaan tidak selesai tepat waktu. Bahkan, DBM juga akan mengenakan denda sesuai perhitungan persentase dari jalan yang belum selesai dimuluskan.

Dari hasil koordinasi dengan pihak rekanan, hal yang dirasa sulit diselesaikan adalah persimpangan jalan karena wajib dibeton. Namun, dalam hal ini pihaknya masih memakluminya. ''Sebenarnya kalau sesuai perundang-undangan jalan, tidak ada  yang namanya jalan bypass itu ada persimpangan. Tapi,  namanya sudah terjadi, ya tetap harus kita baguskan," ungkapnya. (red/c2/fik)

 

Bus Terbakar Bakal Diperbaiki Rekanan

Posted: 13 Nov 2013 05:11 AM PST

SEMPAT bungkam, akhirnya Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Reihana angkat bicara terkait musibah terbakarnya bus pengangkut tenaga medis milik instansinya, Jumat (8/11). Menurutnya, insiden itu murni musibah yang tidak diduga sebelumnya.

"Bersih tanpa ada unsur kesengajaan dong. Tiba-tiba terjadi korsleting hubungan pendek ketika perbaikan," ujarnya usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Lapangan Korpri, Pemprov Lampung, kemarin.

Kabar baiknya, pihak rekanan bersedia memperbaiki bus itu seperti sedia kala. Pasalnya, pasca serah terima dari pihak rekanan, bus itu sama sekali belum sempat dipakai. "Mesin, roda, dan AC masih bisa dipakai. Jadi rekanan hanya memperbaiki bodi dan interiornya," katanya.

Kapan proses perbaikan dilakukan? Reihana mengaku belum mendapat kepastian. "Mudah-mudahan saja segera. Ya, pasti kita cukup bersyukur rekanan bertanggung jawab untuk memperbaiki. Kita akan upayakan agar perbaikan dapat dilakukan secepatnya," ujarnya.

Reihana menerangkan, pengadaan bus itu berasal dari APBD Murni 2013. Dengan nilai kontrak Rp600 juta. "Kalau bus ini nilai kontraknya jauh lebih rendah dibanding pengadaan armada pendamping bus rumah sakit keliling lainnya yang bisa mencapai Rp2 miliar," tuturnya.

Reihana mengaku menyesal tidak dapat me-launching bus itu pada peringatan HKN kemarin. Namun, dirinya memastikan pelayanan mobile yang tengah digarap Diskes tidak akan terganggu. Sebab, bus itu murni sebatas armada mobilitas tenaga medis saat memberi pelayanan. Tanpa ada kelengkapan alat medis lainnya. "Sementara, kita bisa pakai armada lain dahulu. Intinya, tidak terlalu krusial," ungkapnya. (red/c2/fik)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar