Jumat, 27 Desember 2013

Pengerjaan Sudah 100 Persen

Pengerjaan Sudah 100 Persen


Pengerjaan Sudah 100 Persen

Posted: 27 Dec 2013 05:39 AM PST

BANDARLAMPUNG – Rencana Pemkot Bandarlampung meresmikan fly over Jl. Gajah Mada-Ir. Juanda pada malam pergantian tahun (31/12) sepertinya akan terwujud. Sebab, pengerjaan fly over terpanjang di Kota Bandarlampung itu sudah selesai 100 persen. Informasi ini disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bandarlampung Yatmi Handayani kemarin.

''Ya sudah, progres pembangunannya telah 100 persen. Bisa lihat sendiri di lapangan. Jalanannya sudah diaspal semua, baik dari sisi Jl. Gajah Mada maupun Jl. Ir. Juanda. Kalau mau diresmikan malam 31 Desember atau 1 Januari 2014 sudah siap," ujarnya melalui sambungan telepon.

Pada kesempatan itu, Yatmi juga memastikan konstruksi bangunan fly over tersebut kuat untuk menampung ribuan warga yang rencananya mengadakan pesta kembang api bersama Pemkot Bandarlampung saat perayaan tahun baru.

''Meski banyak warga yang datang pada peresmiaannya nanti, bangunan fly over itu insya Allah kuat dan bisa dipakai sebagai tempat perayaan malam pergantian tahun warga Bandarlampung," yakinnya.

Sementara Humas PT Waskita Karya Sudarya selaku rekanan fly over Jl. Gajah Mada-Ir. Juanda mengatakan, pengerjaan fly over tersebut tinggal memperhalus jalannya.

Dia menegaskan, sebelum fly over itu diresmikan, warga dilarang melintas. Sebab, pihaknya kini masih membenahi dan merapikan fly over itu. ''Kan belum diresmikan. Nanti kalau sudah diresmikan wali kota, baru bisa dilewati," ujarnya.

Selain membenahi fly over, kata Sudarya, pihaknya juga sedang membenahi jalan yang berada di bawah fly over. Itu dilakukan agar warga tidak terganggu akibat jalan yang rusak.

''Jadi, jalan pada fly over maupun di bawahnya sedang diperbaiki. Pastinya di malam tahun baru saat peresmian, kondisinya sudah rapi dan bisa dilalui kendaraan," pungkasnya. (yud/p4/c1/whk)

Kemenhut Bahas Jalur Alternatif TNBBS

Posted: 27 Dec 2013 05:38 AM PST

Pasca Amblasnya Jalan Liwa-Krui
BANDARLAMPUNG – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI hari ini (27/12) membahas pembangunan jalur alternatif pasca putusnya jalan di Liwa-Krui, Lampung Barat (Lambar), 7 November 2013. Jalur alternatif yang dibuat yaitu dengan membelah kembali lahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) selebar 12 meter dengan panjang 300 meter.

    ''Besok (hari ini, Red) saya memaparkan masalah jalan Liwa-Krui, hutan lindung, dan TNBBS di Kemenhut. Saya tidak tahu Menhut hadir atau tidak. Yang mengundang kami Dirjen," kata Bupati Lambar Mukhlis Basri kepada Radar Lampung kemarin.

    Meski pembahasan dilakukan hari ini, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengaku belum mendapatkan laporan dari bupati Lambar terkait rencana pembuatan jalur alternatif tersebut. Tetapi pada prinsipnya, dia menyetujui asal jalan alternatif tidak memasuki zona inti TNBBS.

    ''Laporannya belum pernah ke saya, bagaimana saya bisa lihat rencana jalurnya? Kalau ada laporannya, saya bahas langsung. Asal tidak masuk zona inti, bisa saja. Ini kan untuk kepentingan umum," ungkap Zulkifli kepada wartawan di atas kapal patroli Kemenhut RI ketika meninjau gugusan pulau di Pesawaran dan Tanggamus kemarin.

    Untuk itu, ia juga menunggu pemaparan dari bupati Lambar. ''Sampaikan dong. Ada caranya, mohon, kirim peta, dan kirim. Nanti kami lihat. Lagi pula, laporan kepada saya bisa melalui telepon dan SMS, langsung saya respons. Daripada jauh-jauh ke kantor Kemenhut, buang-buang waktu," tegas pria asal Kalianda, Lampung Selatan, ini.

    Zulkifli juga mengatakan bahwa longsornya jalan tersebut merupakan akibat dari hulu TNBBS yang rusak. Jika nantinya jalan itu kembali dibangun, dia yakin akan kembali amblas. Zulkifli menyebut, perusakan hulu TNBBS saat ini karena sudah diperuntukkan perumahan dan kebun sayur.

    ''Kenapa itu longsor? Karena hulunya rusak. Nanti amblas lagi kalau hulu TNBBS tetap dirusak. Karena itulah harus ada pengertian semua pihak. Enggak mudah menjelaskan soal ini. Tapi ini harus dibahas cepat, apalagi untuk kepentingan umum," ujarnya.

    Pada bagian lain, rombongan Kemenhut RI didampingi Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan mengunjungi Teluk Kiluan dan Pantai Kelumbayan. Menurut Zulkifli, dua tempat ini memiliki potensi pariwisata bahari yang luar biasa. Di Kiluan, ia melihat ada ratusan wisatawan yang ingin melihat lumba-lumba.

    ''Teluk Kiluan memberikan rekreasi edukasi bagi turis dan memiliki pemandangan yang indah. Tetapi sayang, jalan daratnya belum bagus sehingga wisatawan masih sulit menjangkau daerah ini," tutur Zulkifli.

    Sementara di Pantai Kelumbayan, ia meminta pemerintah daerah mengembangkan potensi wisatanya. Selain itu juga menata wilayah pertanian dan perkebunannya. Sehingga masyarakat bisa diberdayakan untuk pengembangan pariwisata, pertanian, dan perkebunan.

    Di bidang pariwisata, salah satunya dengan membuat homestay bagi turis di rumah-rumah nelayan. (dna/c1/wan)

Ada Indikasi Permainan!

Posted: 27 Dec 2013 05:38 AM PST

BANDARLAMPUNG – Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung kembali menuai sorotan. Sebelumnya, satuan kerja ini disorot karena molornya penetapan upah minimum provinsi (UMP) Lampung. Sehingga beberapa pihak akhirnya menuntut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bermain di belakang ketidakpastian penetapan UMP. Kini, sorotan diberikan karena menggantungnya pengesahan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila) Dr. Dedy Hermawan menilai kondisi ini memperlihatkan adanya kemungkinan permainan pihak tertentu untuk mengulur penetapan UMK. Menurutnya, bukan tidak mungkin beberapa pihak terkait berada dalam lingkaran kongkalikong besar yang merugikan buruh itu.

''Kalau sudah begini, ada indikasi permainan di balik semua ini. Gubernur harus mengambil sikap. Apalagi belum lama ini gubernur sudah meminta langsung kepada DPP (dewan pengupahan provinsi) untuk segera membahas UMK," ujarnya kepada Radar Lampung kemarin.

 Menurut Dedy, mestinya apa yang menjadi pesan gubernur dapat menjadi amanah yang benar-benar dipegang jajarannya. Bukan justru mengesampingkannya dengan alasan apa pun. ''Ironisnya, kenapa alasannya hanya karena mau menyambung libur. Jangan rugikan jutaan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi dong," tandasnya.

Dedy melanjutkan, dalam setiap hal, pejabat publik wajib mengabdi untuk masyarakat. Bukan justru menyengsarakan warga. Terlebih melakukan aksi mencari keuntungan untuk dirinya dari jabatan yang diembannya.

''Pejabat publik dilarang memperkaya diri dari kedinasannya. Itu hal yang haram sekaligus sangat memalukan. Bila terbukti ada pejabat yang melakukan hal ini, tidak ada pilihan selain mencabut SK (surat keputusan) dari jabatannya saat ini!" pungkasnya.

    Diketahui, seharusnya DPP menggelar rapat hari ini (27/12). Namun, sebagian unsur yang tergabung dalam DPP buru-buru menyatakan tak bisa hadir karena ingin menyambung libur. Akibatnya, rapat pengesahan ditunda hingga Senin (30/12) depan.

    ''Rata-rata dari kawan DPP masih libur Natal. Karena tidak kuorum, jadi rapat ditunda Senin (30/12)," ujar Sekretaris Disnakertrans Lampung Heri Munzaili saat dikonfirmasi Radar Lampung, Rabu (25/12).

    Dengan adanya penundaan, ia tak menampik pemberlakuan UMK juga bisa molor lantaran belum disahkan. ''Iya, waktunya sudah terlalu mepet. Tetapi kalaupun ada penundaan, maka perusahaan wajib merapelnya pada Februari," tegas dia.

    Heri mengakui salah satu penyebab molornya pengesahan UMK adalah usulan UMK Lampung Tengah yang belum masuk. Namun, usulan itu akhirnya sudah diserahkan pada Selasa (24/12) lalu. Dengan demikian, seluruh usulan UMK sudah terkumpul. ''Untuk Lamteng, usulan UMK yang mereka berikan Rp1.400.000," paparnya.

    Molornya pembahasan UMK ini tak sejalan dengan keinginan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Dia mewanti-wanti agar tak terjadi penangguhan upah per Januari 2014.

    Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.– telah meminta agar DPP segera membahasnya untuk kemudian melaporkan kepada dirinya. Meski usulan UMK baru dimasukkan oleh beberapa daerah, ia tetap meminta agar pembahasan dapat dilakukan.

    ''Ia dong. Nggak perlu ditunda-tunda. Satu-satu atau bahas yang ada dulu saja," ujarnya usai menjadi narasumber dalam acara Bincang Bersama Bang Aca yang disiarkan secara lamgsung oleh Radar Lampung TV, Senin (23/12).

    Menurut Oedin, persoalan upah adalah persoalan rakyat. Karena itu, satker harus bergerak cepat dan tak menunda-nunda. ''Bicara rakyat, kita harus cepat. Jangan pakai nanti dulu-nanti dulu," sergah mantan deputi operasional Mabes Polri itu. (sur/p4/c1/whk)

Tiga Daerah Jadi Target Penertiban

Posted: 27 Dec 2013 05:35 AM PST

BANDARLAMPUNG – Dinas Tata Kota (Distako) Bandarlampung terus menyisir dan menebang reklame melanggar serta tidak berizin di sepanjang jalan protokol yang ada di kota ini. Kali ini yang menjadi target penertiban berada di tiga tempat.

Yaitu di kawasan Kecamatan Panjang, Kelurahan Pasirgintung, dan sepanjang Jl. Teuku Umar. Sementara, untuk daerah lain masih dalam tahap penyisiran agar seluruh lokasi yang melanggar pemasangan reklame segera ditertibkan.

Kadistako Bandarlampung Effendi Yunus mengatakan, pihaknya masih menelusuri tempat-tempat yang diduga berdiri reklame tak berizin. ''Pada tiga tempat itu, kami terus menebang reklame yang tidak berizin. Mengenai lokasi penebangan, kami belum bisa menentukan, karena dilihat dari posisi reklame tersebut berdiri. Mana yang mudah, itu yang kami tebang lebih dahulu," ujarnya kemarin.

Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengimbau kepada para pemilik reklame tak berizin untuk segera mengurus izinnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Bandarlampung.

''Itu kan untuk kepentingan Bandarlampung, ya harus punya izin dong. Kalau tidak punya izin, itu namanya illegal, dan harus dibongkar paksa. Masak mereka dapat keuntungan dari pemasangan, sedangkan untuk PAD saja tidak mau bayar. Ini kan lucu!" tukasnya. (yud/p4/c1/whk)

Pengganti Sekprov Idealnya Asisten

Posted: 27 Dec 2013 05:30 AM PST

BANDARLAMPUNG – Teka-teki siapa pengganti Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang sedikit terkuak. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengungkap kriteria lebih spesifik bakal pengganti Berlian Tihang yang hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur 2014.

    ''Nama pasti penggantinya (Berlian Tihang, Red) belum disiapkan. Tetapi idealnya seorang Sekprov berasal dari kalangan asisten. Dengan pertimbangan, asisten memberikan andil besar dalam mengoordinasikan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Oedin –sapaan akrabnya– usai menjadi narasumber di acara Bincang Bareng Bang Aca yang disiarkan live di Radar Lampung TV Senin pagi (23/12).

    Misalnya, lanjut Oedin, untuk asisten bidang pemerintahan membawahi 6 SKPD. ''Jadi koordinasi dengan SKPD cepat," ujarnya.

    Dalam penilaiannya, seorang asisten sudah memahami bagaimana kerja dari seorang Sekprov. Pasalnya, merekalah yang bertugas langsung di bawah Sekprov.

    ''Jadi ya idealnya Sekprov diambil dari asisten. Kalau sudah mengerti tugas kan tidak perlu lagi dilakukan pembinaan. Karena namanya pembinaan itu makan waktu," cetusnya.

    Kendati demikian, nama lain di luar asisten Setprov Lampung masih berpeluang mengisi jabatan PNS tertinggi tersebut. ''Ini kan idealnya. Kalau di luar ada yang lebih bagus, kenapa tidak?"  ujar Oedin.

    Sayang, empat pejabat yang mengisi jabatan asisten di Setprov Lampung belum mau berkomentar terkait penuturan gebernur tersebut. Seperti Asisten I Bidang Pemerintahan Fitter Sjachboedin. ''Nanti dulu ya. Sepertinya masih terlalu dini," ucapnya.

    Sementara tiga nama lainnya, masing-masing Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Arinal Djunaidi; Asisten III Bidang Kesejahteraan Umum Elya Muchtar; dan Asisten IV Bidang Umum Adeham belum bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, telepon dan pesan singkat yang dikirim tidak dibalas. (sur/c1/wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar