Warga Belum Terima Ganti Rugi |
- Warga Belum Terima Ganti Rugi
- ’’Saya Hanya Mau Sumur Bersih’’
- Jalan Rusak kok Malah Untung?
- ’’Tolong Kami, Pak Wali!’’
- BPKP: Alkes RSUDDT Rugikan Negara Rp7 M
- Antusiasme Pendaftar Tinggi
| Posted: 04 Apr 2014 06:53 PM PDT  BANDARLAMPUNG – Janji Effendi Taslim, pemilik lahan di RT 17, Lingkungan II, Kelurahan Gedongair, Tanjungkarang Barat, untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang kediamannya tertimpa longsor tanahnya tersebut saat dilakukan pematangan lahan, hingga kemarin belum direalisasikan.Alasan yang dikemukakan anggota Komisi A DPRD Bandarlampung itu, proses ganti rugi belum dilakukan lantaran pihaknya masih menginventarisasi warga yang terkena longsoran tanahnya. ''Ya, memang belum. Kami masih memverifikasi dahulu. Kan tidak semua warga RT 17 yang terkena longsor. Dan tidak semuanya juga yang terkena longsor itu parah. Makanya kami data dahulu,'' kata Effendi kemarin (4/4). Dia mengklaim, penyebab tanahnya longsor bukan disebabkan hujan deras yang hanya berlangsung 30 menit. Tetapi, pipa PDAM yang berada di bawah tanahnya itu bocor. Sehingga, air bersama tanah masuk ke rumah warga. ''Pipa itu kan besar. Nah, sebelum kami membongkar tanah itu, kami mendapat kabar di dalam tanah ada pipa yang jaraknya sekitar 2 meter. Tapi, saat kami gerus dengan menggunakan alat berat, ternyata jarak pipa cuma setengah meter. Makanya, pipa itu bocor dan mengalir ke rumah warga,'' akunya. Saat ini, sambung Effendi, pipa yang bocor tersebut sudah disambung kembali, sehingga tidak ada lagi air yang mengalir dan jatuh ke rumah warga. ''Memang tanah di situ bergelombang dan basah. Kami pakai alat berat itu untuk meratakan tanah supaya bisa terpakai,'' paparnya. Effendi menambahkan, pihaknya berharap pipa air yang mengaliri rumah warga tidak lagi berada di dalam tanah miliknya. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi lagi kebocoran pipa yang membuat tanah longsor masuk rumah warga. ''Kami sih berharap pipanya jangan ada di bawah tanah kami lagi. Kan bisa digeser. Saya sudah komunikasikan ke PDAM, tapi belum ada tanggapan,'' ucapnya. Pada kesempatan kemarin, Effendi menyatakan, pihaknya juga masih memproses perizinan pematangan lahan di Pemkot Bandarlampung. ''Tapi kami sudah memiliki izin lingkungan dari warga sekitar untuk pematangan lahan tersebut,'' tukasnya. (yud/p5/c3/whk) |
| ’’Saya Hanya Mau Sumur Bersih’’ Posted: 04 Apr 2014 06:52 PM PDT BANDARLAMPUNG – Hayati (68), warga yang sumurnya diduga tercemar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandarlampung, meminta manajemen rumah sakit tersebut tetap menyalurkan air bersih ke kediamannya. Sebab, hingga kemarin, sumurnya masih berbau obat dan berwarna merah. Terlebih, belum ada kepastian IPAL RSUDDT mencemari sumurnya atau tidak, lantaran hasil pengecekan laboratorium Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung belum keluar hasilnya. ''Karena itu, sebelum RSUDDT dipastikan mencemari sumur saya atau tidak, rumah sakit harus tetap menyuplai air bersih ke rumah saya. Jangan dihentikan, sebelum ada kepastian dari hasil pengecekan tersebut,'' ujarnya di kediamannya kemarin (4/4). Dia menegaskan, yang diinginkan hanya sumurnya bersih seperti dulu. ''Kalau saya nggak mau ambil pusing terkait ada yang mengecek air sumur saya di laboratorium atau tidak. Sebab, yang saya mau, sumur saya bersih!'' jelasnya. Pada kesempatan itu, Hayati juga meminta kepada RSUDDT mempertahankan kebijakan yang ditempuh rumah sakit tersebut saat ini. Yakni, dengan menghentikan proses pembakaran sampah medis. ''Alhamdulillah, Nak. Pihak rumah sakit sudah nggak bakar-bakar sampah lagi. Kalau dulu, seminggu dua kali pasti membakar sampah medis hingga bau menyebar ke mana-mana,'' katanya. Sementara, pantauan Radar Lampung kemarin, kondisi IPAL RSUDDT berbeda dari sebelumnya. Kendati pembangunan drainase belum dilakukan, lokasi IPAL sudah terlihat bersih. Tidak ada lagi rumput tinggi yang mengelilingi IPAL rumah sakit itu. Sampah-sampah plastik yang tadinya berserakan di sekitar IPAL, juga sudah tidak lagi terlihat. Sementara, pada lokasi insinerator, terlihat banyak tumpukan karung yang berisi botol infus dan jarum suntik, kain kassa, serta peralatan medis lainnya. Diketahui, informasi dugaan IPAL RSUDDT Bandarlampung mencemari sumur warga sekitar belum dapat dipastikan. Sebab, Kepala BPPLH Rejab menyatakan, hasil uji laboratorium (lab) untuk IPAL RSUDDT dan sumur warga belum keluar hasilnya. Pernyataannya itu bertolak belakang dengan perkataan Wakil Wali Kota Bandarlampung Tobroni Harun pada Selasa (1/4). Kala itu, Tobroni menyatakan, penyebab pencemaran bukan berasal dari IPAL. Sebab, hasil uji laboratorium yang dilakukan BPPLH negatif. Saat ditanya mengenai perbedaan itu, Rejab berkilah hasil uji yang dilakukan wakil wali kota berbeda dengan yang dilakukan BPPLH. ''Nah, kalau uji yang kami lakukan belum keluar, karena memang pengujian itu dilakukan dua kali. Kami menguji, dan Pak Wakil juga menguji, kalau Pak Wakil katanya hasilnya sudah keluar, sementara kami belum,'' ucap Rejab, Kamis (3/4). Namun, pihaknya belum dapat memastikan kapan hasil uji lab. air yang diujikan akan ke luar. Sebab, ia juga masih menunggu dari laboratorium pengujian. ''Katanya kan lima hari kerja, mungkin pekan depan bisa dilihat hasilnya,'' jelasnya. Terkait pernyataan anggota DPRD Bandarlampung yang meminta BPPLH memantau tiga bulan sekali proses pembuangan IPAL yang ada di rumah sakit, Rejab mengaku sudah melakukan proses tersebut. Kendati memang, hasil pengecekan itu tidak dilaporkannya ke DPRD. ''Itu (pengecekan rutin, Red) sudah kami lakukan. Bahkan waktu berita itu keluar di koran, saya langsung perintahkan anggota untuk mengambil sampel. Dan saat ini kami masih menunggu hasilnya,'' ungkapnya. Rejab menambahkan, tidak hanya 14 rumah sakit di Bandarlampung saja yang dicek limbahnya. Pihaknya juga mengecek seluruh perusahaan yang masuk ke dalam wilayah Bandarlampung. Hal ini dilakukan agar tidak ada pencemaran yang dilakukan perusahaan terhadap warga sekitar. ''Di BPPLH kan ada timnya masing-masing. Nah, timnya ini yang bergerak memantau proses pengolahan limbah di tiap perusahaan, karena tim ini yang bertugas mengeceknya,'' pungkasnya. (fbi/p5/c3/whk) |
| Posted: 04 Apr 2014 06:52 PM PDT BANDARLAMPUNG – Tak selamanya jalan rusak berdampak negatif. Banyaknya jalan rusak di Lampung ini juga memiliki sisi positif, bahkan keuntungan. Terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Begitu penilaian Plt. Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Junaidi. Menurutnya, 30 persen dari kuota premium dan solar Lampung digunakan oleh mereka yang hanya melintas. Bukan pengendara yang benar-benar berdomisili di Lampung. "Kita kan memang berada di jalur perlintasan," katanya. Data inilah yang kemudian dimasukkan dan untuk penentuan kuota perimbangan. "Jadi dilihat seberapa besar pembelian sehari-harinya. Hal ini tidak bisa diterapkan di Lampung. Karena yang beli ini, seperti saya katakan tadi, bukan dari Lampung saja," tegasnya. Menurut Arinal, untung saja sekarang ini infrastruktur jalan di Lampung masih banyak yang rusak. Karena itu, masih banyak orang yang lebih memilih menggunakan pesawat untuk berkunjung ke Sumatera. "Kalau jalan kita ini sudah bagus, ketersediaan BBM ini makin bermasalah. Karena yang membeli BBM di Lampung akan semakin banyak dengan semakin tingginya kendaraan yang melintas dari Pulau Jawa ke Sumatera," ujarnya. Orang-orang di Jawa jika ingin ke Sumatera Barat, Medan, Bengkulu, dan daerah Sumatera lainnya, dimungkinkan akan memilih jalan darat bila jalan di sini mulus. "Mereka kan ingin melihat pemandangan. Ingin juga mampir ke kota-kota yang mereka lewati," katanya. Arinal mengatakan, pemprov telah mengajukan penambahan kuota 13 persen ke pemerintah pusat. Namun, keputusan apakah disetujui atau tidak belum ada. "Tapi, kita akan ajukan terus penambahan kuota ini sampai ketersediaan BBM di sini benar-benar aman dan tidak krisis pada waktu-waktu tertentu," tegasnya. Operation Head Pertamina Depot Panjang Verie Lumintang mengatakan, kini Lampung memiliki 140 SPBU. Menurutnya, penyediaan stok sekarang ini selalu aman hingga tujuh hari ke depan. Menurut Verie, sekarang ini permintaan premium per harinya mencapai 2.250 kiloliter (KL) dan solar 1.800 KL. Untuk industri, permintaan solar mencapai 600 KL. Kemudian untuk nelayan, permintaan solar kurang dari 100 KL. Lalu, permintaan elpiji 3 kg rata-rata per hari 270 ton dan elpiji 12 kg rata-rata 50 ton. "Kalau masalah penambahan kuota, itu bukan kewenangan kami. Tapi, kewenangan pemerintah pusat. Kami di sini hanya melaksanakan keputusan yang ada. Sebisa mungkin, kami dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kami pun terus berupaya agar permintaan penambahan kuota pada 2014 ini dapat disetujui," ungkapnya. (eka/p3/c2/adi)
|
| Posted: 04 Apr 2014 06:51 PM PDT TPS Dua Pasar Belum Diperbaiki BANDARLAMPUNG – Pedagang Pasar Tugu dan Smep menjerit. Penyebabnya, tempat penampungan sementara (TPS) di dua pasar itu hingga kemarin belum juga diperbaiki oleh PT Prabu Artha selaku pengembang. Muji, salah satu pedagang Pasar Tugu, mengatakan, kondisi TPS yang ditempatinya saat ini rusak parah. Selain atapnya yang sudah berlubang, banyak juga seng yang lepas. Saat hujan datang, bagian lantai TPS yang ditempatinya semakin kumuh dan becek. ''Sampai sekarang belum ada perbaikan Mas. Saya nggak tahu kapan diperbaiki. Sampai sekarang saja kami belum ketemu Alay (sapaan akrab Direktur PT Prabu Artha, Fery Sulistyo, Red). Coba Mas lihat sendiri, atapnya sudah bolong-bolong kan," kata Muji saat ditemui di Pasar Tugu kemarin (4/4). Pedagang ayam potong ini melanjutkan, dengan kondisi TPS tersebut, ia merasa tak nyaman untuk berdagang. Bahkan, menurutnya, ada beberapa pedagang yang memperbaiki sendiri atap TPS. ''Ini kan musim hujan Mas. Kalau turun hujan, pasti kami kena air karena atapnya bolong. Makanya kami tidak nyaman dan kami memperbaiki sendiri atapnya," ungkap dia. Sedangkan Mbok Marni, salah satu pedagang di Pasar Smep, mengatakan, selain masalah TPS, basement gedung pasar juga kini masih digenangi air dan mengeluarkan bau busuk. ''Bau Mas airnya, karena itu pembeli jarang datang ke pasar ini. Makanya kadang-kadang yang beli sayuran saya sepi. Kalau seperti ini, kami semakin rugi. Karenanya, kami minta tolong Pak Wali Kota untuk cepat menyelesaikan pembangunan pasar ini," ujarnya kemarin. Terpisah, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemkot Bandarlampung memastikan akan menggelar rapat evaluasi terhadap PT Prabu Artha pada H+2 pemilu 9 April mendatang. Hal ini berkaitan dengan mangkraknya pembangunan Pasar Smep dan Pasar Tugu yang selama ini dikeluhkan pedagang. Menurut Asisten I Sekretariat Pemkot Bandarlampung Dedi Amrullah, saat ini pemkot masih concern terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan legislatif. Karenanya, rapat evaluasi TKKSD dengan agenda membahas permasalahan Pasar Smep dan Pasar Tugu terpaksa ditunda. ''Tetapi paling lambat H+2 setelah pemilu, kami menggelar rapat evaluasi. Intinya, kami ingin meminta komitmen PT Prabu Artha," katanya kemarin. Dalam rapat nanti, sambung Dedi, TKKSD akan meminta komitmen yang jelas dari PT Prabu Artha terkait kelangsungan renovasi Pasar Smep dan Pasar Tugu. Apakah dilanjutkan atau sebaliknya, dihentikan sementara, seraya mencari rekanan pengganti. ''Kami minta ketegasan dari PT Prabu Artha apakah masih sanggup melanjutkan dengan komitmen yang jelas tentunya. Apakah memang PT Prabu Artha lempar handuk? Harus jelas, karena pedagang menjadi sangat dirugikan atas permasalahan ini," ucapnya. Dia melanjutkan, jika PT Prabu Artha benar-benar lempar handuk, pemkot dituntut mencari langkah alternatif sesegera mungkin. Opsi paling rasional adalah mencari rekanan pengganti. ''Karena tidak bisa kita serta-merta main putus. Harus melalui tahapan. Karenanya harus ada kejelasan dari PT Prabu Artha agar permasalahan Pasar Smep dan Pasar Tugu tidak terkatung-katung," pungkasnya. (yud/p5/c1/whk) |
| BPKP: Alkes RSUDDT Rugikan Negara Rp7 M Posted: 04 Apr 2014 06:51 PM PDT BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus mendalami penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo (RSUDDT) Bandarlampung senilai Rp15,5 miliar. Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung, kerugian negara ditaksir mencapai kisaran hingga Rp 7 miliar. Plh. Kasipenkum Kejati Lampung Ali Rasab Lubis mengatakan, perkara itu dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang. Sekarang ini penyidik kejati sedang dalam inventarisasi fakta-fakta yang ada dan pemberkasan perkara. ''Penyidik sudah mendapatkan laporan resmi kerugian negara dari pihak BPKP Perwakilan Lampung. Pemeriksaan saksi ahli juga sudah dilakukan," ujarnya kemarin (4/4). Sekarang ini, sambung dia, penyidik sedang melakukan pemberkasan. ''Karena kerugian negara sudah ada hasil auditnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Kita tak tahu jadwal pastinya akan dilimpahkan. Pasti dalam waktu dekat ini," janjinya. Penyidik kejati telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Ada tiga orang. Yakni PNS Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung sekaligus ketua panitia pengadaan, M. Noor; kuasa direktur PT Terala Inter Nusa, Lukman, selaku rekanan; dan pejabat pembuat komitmen (PPK), Suwondo. Tim penyidik, Rustandi Gustawirya, menegaskan, ketiga tersangka itu sudah ditahan pada Senin (3/2). M. Noor dan Lukman ditahan atas surat perintah penahanan yang ditandatangani langsung Kajati Lampung Momock Bambang S., Print-81/RT.1/KJT/02/2014 dan Print-82/RT.1/KJT/02/2014. "Kalau ditanya modus korupsinya, sebenarnya klasik. Salah satunya ya markup harga alkes," ungkapnya. Sekadar diketahui, berdasarkan penghitungan penyidik sendiri, dari nilai anggaran Rp15,5 miliar, kerugian negara sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar. Anggaran Rp15,5 miliar yang digelontorkan Kementerian Kesehatan pada 2012 itu digunakan untuk membeli 43 item alkes. Kini seluruh item alkes yang berada di RSUDDT itu telah disita penyidik. (why/p3/c2/adi)
|
| Posted: 04 Apr 2014 06:50 PM PDT SEJAK dibukanya penerimaan anggota Brigadir Polisi 2014, Polda Lampung terus melakukan sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi. Hasilnya, antusiasme para pendaftar terbilang tinggi. "Kita lakukan sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi. Seperti hari ini (kemarin), saya mendatangi SMK 2 Mei Bandarlampung dan Unila. Dari SMK 2 Mei sebanyak 53 siswa. Terdiri atas 50 orang mendaftar brigadir dan 10 polwan. Kemudian dari Unila 10 orang," ujar Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih. Dia menambahkan, bagi warga yang berminat menjadi anggota Polri dari lulusan SMA sederajat, bisa mendaftar ke polres se-Lampung. Pendaftaran itu dimulai pada 26 Maret–15 April 2014. Untuk Lampung dibutuhkan 202 polwan. Sementara untuk bintara dibutuhkan 300 personel. Dia menjamin penerimaan itu akan transparan dan gratis. ''Jadi, bila ada yang mengatakan bisa memasukkan menjadi anggota Polri dengan nominal tertentu, dipastikan itu bohong. Silakan laporkan ke Polda Lampung," tegas Sulistyaningsih. Terpisah, Karo SDM Polda Lampung Kombes Agung Julianto mengatakan, potensi sogok-menyogok tetap ada. Ia sendiri mengaku pernah mengalaminya. Kala itu, namanya dicatut. ''Berbagai macam modus seperti yang ditemui di Polda Lampung. Salah satu korban menerima surat panggilan lolos seleksi. Lalu, meminta sejumlah uang atas nama saya. Si korban kita suruh telepon nomor itu, ternyata pelaku berada di Sulawesi," ungkapnya. (why/p3/c2/adi)
|
| You are subscribed to email updates from Bandarlampung To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar