Target Periksa Seribu Mobil

Target Periksa Seribu Mobil
Waspada, Badai Selat Sunda
’’Tarif Parkir yang Benar Rp1.500’’
Realisasi PAD Pemprov 84 Persen
Pasang CCTV di Fly Over
Siap-Siap, Pemprov Jual Sembako Murah

Posted: 19 Nov 2014 07:35 PM PST

Cek Kualitas Udara Kota
BANDARLAMPUNG – Uji emisi untuk mengetahui kadar pencemaran udara Kota Bandarlampung berakhir hari ini. Rencananya, uji emisi terakhir digelar di kompleks Bambu Kuning Square (BKS). Program yang dihelat Dinas Perhubungan Bandarlampung serta Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Lampung ini sudah digelar sejak Senin (17/11) lalu. Saat itu, uji emisi digelar di Terminal Rajabasa. Kemudian dilanjutkan pada Selasa (18/11) di Terminal Kemiling dan Terminal Sukaraja, Telukbetung Selatan.

''Kami menargetkan 350 kendaraan roda empat di Terminal Sukaraja. Target keseluruhan seribu mobil. Saat ini sudah sampai 900 mobil. Kegiatan ini dikhususkan kendaraan pribadi jenis bensin dan solar,'' kata Marwan, koordinator lapangan kegiatan, di Terminal Sukaraja kemarin.

Menurut dia, setiap mobil yang kena uji emisi akan diambil sampel kadar emisinya. Setelah itu baru dikirim ke laboratorium. Menurut dia, kegiatan yang bertajuk Kurangi Emisi untuk Langit Biru ini diharapkan bisa meminimalisasi polusi udara di kota.

''Kegiatan ini untuk mengetahui berapa persen polusi yang dihasilkan kendaraan. Selain itu juga bisa diketahui seberapa sering kendaraan mendapat perawatan," kata dia. Lantas, apa sanksinya jika ada kendaraan yang tak mau uji emisi? ''Tidak ada. Mungkin ke depan ada sanksinya,'' ucap Marwan.

Menurutnya, kesehatan masyarakat bisa terancam akibat adanya polusi udara. Penyakit yang paling berpotensi menyerang warga adalah penyakit paru-paru hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). (tih/c1/wdi)

Waspada, Badai Selat Sunda

Posted: 19 Nov 2014 07:35 PM PST

BANDARLAMPUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Lampung memprediksi hari ini (20/11) badai guntur muncul di Selat Sunda. Diperkirakan, badai guntur datang pukul 07.00 WIB. Peringatan ini berlaku 24 jam. Prakirawan Stasiun Meteorologi Lampung Agustinus Setya Nugroho mengatakan, badai guntur ini memicu gelombang setinggi 2.5 hingga 3 meter.

''Cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah pelayanan perairan Lampung. Kecuali di wilayah pelayanan Samudera Hindia Barat Lampung,'' ujarnya.

Masih menurut Setya, angin di atas wilayah perairan Indonesia, di utara khatulistiwa umumnya bertiup dari timur laut sampai selatan dan di selatan khatulistiwa umumnya bertiup dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan angin berkisar 3 sampai 16 knot.

Kondisi tersebut, imbuh dia, memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai badai guntur di Selat Sunda. Bahkan, sebagian sampai berawan dan terjadi hujan dengan intensitas sedang kadang-kadang disertai badai guntur dapat terjadi di perairan utara Aceh, Laut China Selatan, Selat Sunda, perairan selatan Jawa Barat, perairan Kendari, perairan Seram, Teluk Cendrawasih, perairan Agats-Amamapare, dan perairan Kaimana. (cw12/c1/ary)

’’Tarif Parkir yang Benar Rp1.500’’

Posted: 19 Nov 2014 07:31 PM PST

BANDARLAMPUNG – Polemik tarif parkir dobel membuat Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung Yurni Thaib angkat bicara. Yurni memastikan, jika ada personelnya yang nekat melakukan pungutan liar, akan diambil tindakan tegas. Kepada Radar Lampung di Graha Pena kemarin, Yurni menegaskan hanya petugas Dishub yang berhak meminta uang parkir. Selain itu adalah parkir liar.

Yurni menyatakan, tarif parkir yang ditulis tangan sebesar Rp2 ribu adalah salah. Sebab, lanjut dia, tarif yang benar adalah Rp1.500. Tetapi, ia memaklumi jika ada anak buahnya yang mengganti tarif. Instansinya mempunyai alasan mengapa mengubah tarif resmi.

''Urusan di lapangan kita serahkan ke koordinator lapangan. Seperti preman segala macam, kita tidak mau tahu. Kita sudah serahkan ke Korlap. Saat sudah diangkat, Korlap harus bertanggung jawab di lokasi. Mereka harus jaga dan letakkan petugas. Minimal juru parkir. Jangan sampai ada pedagang yang masuk," jelasnya didampingi Korlap Juru Parkir Jl. Pangkal Pinang Idaham dan staf parkir A. Syafriansyah.

Di sisi lain, Yurni juga mengklarifikasi bahwa saat dikonfirmasi Radar pada Rabu (19/11), dirinya memang tengah sakit. Dan sedang menuju tempat bekam. ''Makna pijat ini kan luas, maka saya hadir di sini meluruskan perihal itu," ujarnya.

Idaham menambahkan, inisiatif penulisan Rp2 ribu di atas tarif resmi Rp1.500 tersebut lantaran keterbatasan karyawan. ''Saya khawatir dan merasa dirugikan karena banyak yang lewat dari dua jam tidak terhitung kelipatan harga jam berikutnya," ujar dia.

Apalagi, pihaknya dibebani target Rp2.550.000. ''Jadi, langkah yang diambil hal yang wajar karena tidak dipaksa juga kami melakukan itu. Dan, kami mohon maaf jika ada masyarakat dirugikan," tuturnya.

Terpisah, anggota DPRD Bandarlampung me-warning Dishub. Sekretaris Komisi III DPRD Muchlas E. Bastari mengatakan, persoalan parkir sudah berkali-kali terjadi.

Dikatakan, pihak UPTD harus mulai membuat imbauan bahwa tak ada pembayaran parkir lain selain di tempat parkir. ''Tulis dong pakai plang besi itu. Tak diperkenankan memberikan uang parkir selain di pintu masuk yang terdapat petugas Dishub," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Radar Lampung, ada petugas Dishub yang memberikan karcis parkir dan meminta Rp2 ribu. Namun, tulisan angka dua telah dicoret dengan pena dari tarif awal Rp1.000.

Karcis parkir resmi tersebut dikeluarkan langsung oleh Dishub Bandarlampung via Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran.

Padahal hingga saat ini berdasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011, parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp1.000 untuk sekali parkir.

Tepat pukul 10.25 WIB, wartawan koran ini mencoba memarkirkan motor di kawasan tersebut untuk membuktikan keluhan warga. Selang tiga menit kemudian, Radar Lampung keluar. Ternyata oleh penjaga parkir berseragam bebas, dengan motif loreng kuning hitam dan putih, kembali diminta uang parkir.

Saat dijelaskan sudah membayar di pintu parkir Jl. Suprapto, petugas berpakaian bebas itu bersikeras meminta bayaran lagi. ''Iya, sekarang bayar lagi untuk mengamankan helm, motor, dan lainnya," kata pria tersebut. (cw12/p3/c1/wdi)

Realisasi PAD Pemprov 84 Persen

Posted: 19 Nov 2014 07:31 PM PST

Sekkot Bela Satker
BANDARLAMPUNG – Penyerapan anggaran 2014 yang baru 52 persen menuai reaksi dari Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam. Eks sekretaris KPU Lampung ini kaget dengan kondisi itu. Ia menilai aneh jika penyerapan pemkot baru 52 persen. Padahal saat ini sudah masuk triwulan keempat. Sementara, menurut dia, pembangunan di kota terlihat pesat.

Dalam laporan yang diterimanya, penyerapan anggaran sudah mencapai 80 persen. ''Semua satker (satuan kerja) sudah banyak yang melaporkan hingga tiga triwulan. Dan sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kini yang masih berjalan dan belum bisa dilihat sepenuhnya di proyek-proyek besar yang sedang berjalan," bela Badri di ruang kerjanya kemarin.

Dia mengakui memang ada tiga satker yang belum melaporkan hasil penyerapan itu. Yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Diskes), dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Untuk Dinas PU, lanjut dia, program fisik masih berjalan. Sementara untuk Diskes, ada program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang juga masih berlangsung. Sementara untuk Disdik, program bina lingkungan (biling) belum selesai. ''Ketiga satker tersebut penerimaannya lebih besar. Dengan program besarnya yang sedang berjalan," katanya.

Badri mengaku tiap triwulan meminta satker melaporkan kondisi keuangannya. Hal itu untuk mengontrol penyerapan pemkot. Ia juga men-deadline pada 19 Desember mendatang batas akhir pelaporan triwulan keempat.

Terpisah, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung M. Nur Ramdhan mengakui adanya serapan rendah pemkot. Tetapi, ia berkilah penyerapan 52,03 persen itu hanya penyerapan anggaran belanja.

Sedangkan untuk total penyerapan sesuai struktur APBD yang mencakup sektor pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan, dan pengeluaran sudah mencapai 75 persen ke atas.

''Kita total saja 54 satker ditambah 30 puskesmas. Jadi total 84 satker dan total APBD Rp1,9 triliun, dan saat ini baru terserap Rp1,1 triliun, sehingga masih Rp800 miliar yang belum kami terima laporannya," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Bandarlampung Aryawan mengatakan, realisasi peyerapan bisa dilihat di lapangan..

''Kalau saya nilai hanya proses administrasi keuangannya yang lambat. Karena banyak satker yang enggan memberikan laporan penyerapan anggarannya secara rutin,'' aku Aryawan.

Karenanya secara administratif, meski realisasi fisik sudah 100 persen, belum tercatat dalam data penyerapan anggaran.

''Nah kalau belum direalisasikan pencairan keuangannya, ya belum tercatat dalam penyerapan anggaran. Ini juga yang sering jadi kelemahan di pencatatan penyerapan anggaran,'' jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, tahun mendatang dioptimalkan sistem elektronik monitoring evaluasi (e-monev). Karena dengan sistem pelaporan terintegrasi secara online tersebut, mempermudah satuan kerja melaporkan realisasi keuangannya.

Realisasi Pemprov 84 Persen

Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Lampung baru mencapai 84 persen dari target Rp2,26 triliun. Di sisa waktu yang ada, pemprov harus menggenjot sisa PAD yang belum terealisasi sekitar Rp338 miliar.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung tetap optimistis target PAD 2014 tercapai. Meskipun di 2013 lalu target tersebut tak tercapai. Diketahui, pada 2013 Pemprov Lampung menargetkan PAD sebesar Rp2,18 triliun dan hanya tercapai Rp1,782 triliun atau 81,62 persen.

Menurut Kepala Bidang Nonpajak Atwin Kurnia, secara umum realisasi PAD di sektor ini sudah baik. Untuk retribusi misalnya, dari target Rp7,78 miliar telah terealisasi 91,24 persen.

"Kalau total PAD dari non pajak yang targetnya Rp230 miliar justru realisasinya sudah overtarget, hingga Rp248 miliar. Penyumbang terbesar PAD untuk sector ini hingga overtarget adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," paparnya.

Sektor BLUD menurut Atwin ditarget memberikan sumbangan PAD Rp156 miliar ternyata realisasinya Rp176 miliar. Sumbangan terbesar dari RSUD Abdoel Moeloek, yang realisasinya mencapai Rp168 miliar. "Targetnya hanya Rp168 miliar, 25 persen dari realisasi mereka masuk ke kas daerah. Sementara dana lainnya kembali dikelola mereka," urainya.

Sementara untuk dana perimbangan yang targetnya Rp1,5 triliun, telah terealisasi 83 persen. "kalau dana perimbangan kan dari pusat yang berikan. Rata-rata realisasi kita sudah 90 persen. ada beberapa sector memang yang harus digenjot lagi," lanjutnya.

Untuk PAD dari bidang pajak dari target Rp2,039 triliun telah terealisasi 85,52 persen atau Rp1,682 triliun-nya. "Rata-rata realisasi di bidang pajak sudah 80 persen, kecuali pajak rokok, dari target Rp315 miliar baru terealisasi Rp194 miliar atau 61 persennya. Kalau pajak rokok kan pusat yang berikan," terang kepala Bidang Pajak Dispenda Lampung, Endang Sudharma. Ia menegaskan pihaknya optimis di sisa waktu yang ada dapat mencapai target PAD yang telah ditetapkan. (cw12/eka/p3/c1/wdi)

Pasang CCTV di Fly Over

Posted: 19 Nov 2014 07:29 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pembenahan terus dilakukan pemerintah kota (pemkot). Pada 2015 mendatang, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. berencana memasang closed-circuit television (CCTV) di seluruh fly over kota. Herman kesal lantaran truk bermuatan besar kerap lewat fly over. Karenanya, pemasangan CCTV dinilai sebagai langkah pengawasan. ''Memang seharusnya truk bermuatan besar tidak bisa melewati jalan layang. Jika sering lewat, bisa hancur jalan fly over kita," kata dia kemarin (19/11).

Sementara, petugas Dinas Perhubungan (Dishub) tak mungkin harus berjaga setiap saat. Di sisi lain, menurut dia, opsi pemasangan palang pintu di fly over tidak tepat. ''Jika dibuatkan palang pintu, bagaimana masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi melewati jalan itu," katanya.

Pemkot nantinya menggandeng pihak Samsat terkait pemasangan CCTV di fly over. Sehingga, pemkot bisa memantau kendaraan yang lewat fly over melalui monitor Samsat.

Tetapi sebelum merealisasikan program itu, pemkot terlebih dahulu memasang pengumuman larangan melintas fly over bagi truk bermuatan besar. Jika tak digubris, barulah CCTV dipasang. ''Fly over ini punya rakyat. Dan jika terus dilewati truk besar, jelas bisa rusak, dan rakyat bisa marah," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dishub Bandarlampung Rifa'i menyambut baik rencana itu. Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat langsung terpantau dan bisa diberi sanksi.

''Saat ini, kami hanya mengimbau agar pengusaha melarang sopirnya melintas di jalur kota dan jalan layang. Terlebih saat ini dipasang rambu batas maksimal berat kendaraan, yaitu lima ton," papar dia.

Rifa'i juga mengimbau para pengemudi menaati aturan yang berlaku. Terlebih, mobil yang melebihi kapasitas jalan sangat berpotensi merusak jalan tersebut. ''Dan akhirnya jalan cepat rusak," ujarnya. (cw12/c1/wdi)

Siap-Siap, Pemprov Jual Sembako Murah

Posted: 19 Nov 2014 07:27 PM PST

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok dengan menggelar operasi pasar (OP) di sejumlah pasar tradisional. Namun demikian, item yang ada dalam OP tersebut baru sebatas beras. Untuk kebutuhan pokok lainnya seperti telur dan cabai masih dibicarakan dalam rapat lanjutan yang rencananya dilakukan lusa.

''Untuk saat ini hanya beras yang kami distribusikan dalam operasi pasar. Untuk kebutuhan lain seperti telur, minyak goreng, itu belum. Mungkin lusa kami rapatkan," kata Kabiro Perekonomian Pemprov Lampung Fahrizal.

Ia melanjutkan, OP tersebut akan dilakukan di berbagai kabupaten/kota di Lampung. Untuk di Bandarlampung sudah digelar sejak 8 November lalu di empat pasar tradisional. Yakni di Pasar Panjang, Pasar Tugu, Pasar Kangkung, dan Pasar Sukarame.

''Untuk selanjutnya dilakukan bertahap di Metro, Kotabumi, dan Menggala. Untuk Metro kami lakukan besok. Sementara kabupaten/kota lainnya masih dalam penjadwalan waktu dan tempatnya," tukas dia.

Menurutnya, untuk beras pemprov memiliki stok yang cukup hingga Maret 2015. Yakni sebanyak 36.500 ton. ''Pendistribusiannya nanti setiap OP itu disediakan lima ton beras. Dan jika memang habis, itu nanti ditambah," terangnya.

Untuk harga, dia mengatakan pastinya lebih murah dari harga yang ada di pasaran. ''Kalau untuk di pasaran rata-rata naik Rp200. Dan untuk kuota per KK (kepala keluarga) juga dibatasi. Tentunya kan untuk pemerataan. Nah tanya ke Bulog jelasnya," kata dia. (abd/c1/ary)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Kamis, 20 November 2014