Duh, Ribetnya Dapat Darah di PMI

Duh, Ribetnya Dapat Darah di PMI
IPKM Rendah, Menkes Warning Lampung
Pemkot Pastikan Sembako Aman
Pemprov Intens Konsultasi Publik

Posted: 14 Jun 2015 09:28 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kemarin (14/6) diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia (HDDS). Sejak ditetapkan tahun 2005 lalu, peringatan HDDS diadakan sebagai bentuk penghargaan kepada setiap pendonor yang rutin mendonorkan darahnya tiga bulan sekali.

Sayangnya, semangat mendonorkan darah berbanding terbalik dengan mekanisme memperoleh darah di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Palang Merah Indonesia (PMI) Bandarlampung.

Pelayanan UTDC PMI Bandarlampung masih banyak menuai keluhan dari warga yang membutuhkan darah. Seperti disampaikan Heriansyah, warga Jl. Ratu Dibalau, Tanjungsenang, Bandarlampung.

Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta ini mengaku sekitar tiga pekan lalu membutuhkan tiga kantung darah golongan O untuk adiknya yang dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS) Bandarlampung.

Meski adiknya sudah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Heriansyah tetap harus membayar uang jaminan sebesar Rp360 ribu per kantong yang dibayarkan pada kasir di UTDC PMI Bandarlampung.

Dia mengatakan, uang jaminan tersebut memang bisa diambil kembali, namun proses pengambilannya ribet sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Cara pengambilannya dimulai dari mengurus surat-suratnya di BPJS Centre RSUS. Lalu mengambil surat pengantar dari RSUS di PMI. Selanjutnya surat pengantar itu diserahkan kembali ke BPJS Centre. Setelah diverifikasi BPJS Centre, ia kembali lagi ke PMI untuk mengambil uang jaminan yang sudah dibayarkan di kasir PMI.

''Bayangkan, ribet sekali kan seperti itu? Sampai-sampai saya saat itu mengucap istigfar," ujarnya kemarin.

Untungnya, kata dia, keluarganya saat itu memiliki uang untuk membayar uang jaminan yang jumlahnya untuk 3 kantong darah itu sebesar Rp1.080.000.

''Nah, bagaimana bagi yang tidak memiliki uang? Kan kasihan sekali warga yang tidak punya uang, lalu harus membayar uang jaminan Rp360 ribu setiap mengambil darah," katanya.

Seharusnya, kata dia, pihak PMI tidak memberlakukan uang jaminan tersebut bagi peserta yang sudah menjadi peserta BPJS. "Kenapa sih tidak cukup dengan menunjukkan kartu BPJS saja untuk mendapatkan darah? Kan nama peserta BPJS terekam di kantor BPJS. Jika diterapkan seperti itu, warga tak mampu tidak kesulitan mencari pinjaman uang dahulu untuk membayar uang jaminan tersebut," sesalnya.

Heriansyah juga mengeluhkan pelayanan loket pelayanan pengambilan darah di PMI yang hanya ada satu. Sementara, hampir setiap hari orang berkunjung ke PMI untuk mendapatkan darah.

"Memang iya tidak selalu ramai, tapi ada masa-masa ramainya juga. Nah, saat ramai seperti itu, seharusnya tambah petugasnya," katanya.

Sebaiknya, kata dia, UTDC PMI Bandarlampung membuka empat loket sesuai jumlah golongan darah. "Jadi, ada loket golongan darah A, B, AB, dan O. Dengan begitu kan memudahkan warga yang membutuhkan darah," ucapnya.

Heriansyah juga mengaku mengeluhkan sulitnya mendapatkan informasi tentang stok darah. Menurut dia, untuk mengetahui ketersedian darah, ia harus datang ke UTDC PMI Bandarlampung karena sulit untuk menghubungi PMI melalui telepon.

"Itu pun harus bertanya ke petugas PMI untuk mengetahui ketersediaan darah. Seharusnya PMI kan memakai cara bank yang menempelkan papan digital ketika mengumumkan kurs mata uang," sarannya.

Dia juga menyarankan kepada UTDC PMI Bandarlampung untuk kembali menata ruang tunggunya. "Minimal kursinya ditambah lah, selain itu halaman parkirnya juga diperhatikan," pungkasnya.

Senada disampaikan Roni, warga Kecamatan Kedaton. Saat ditemui di UTDC PMI Bandarlampung kemarin, ia mengaku membutuhkan dua kantung darah untuk ibunya yang tengah dirawat di RSUS.

Menurut dia, meski menggunakan fasilitas BPJS, ia diharuskan membayarkan uang jaminan sebesar Rp360 ribu per kantong. "Karena saya butuh dua kantong, jadi saya harus cari uang Rp720 ribu dulu," ucapnya lemah.

Lain halnya dengan Hendra, warga Jl. Pangeran Antasari, Sukarame. Dia yang mengaku baru kali itu mengurus darah di UTDC PMI ini membutuhkan dua kantong darah O untuk persiapan operasi pamannya.

''Tapi kata petugas yang cocok hanya satu kantong. Saya juga kurang paham sebenarnya, apalagi persediaan darah di PMI tidak dapat dipantau melalui telepon," pungkasnya. (whk/yay/p5/c1/whk)

DPRD Janji Cek

Kebijakan UTDC PMI Bandarlampung yang memberlakukan uang jaminan kepada peserta BPJS dalam mendapatkan darah menuai sorotan DPRD Lampung.

Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko mengatakan, kendati uang jaminan itu bisa diambil lagi, kebijakan itu hanya mempersulit masyarakat.

''Tidak usahlah pakai uang jaminan itu, apalagi untuk warga yang kurang mampu dan kondisinya darurat. Emang ada peraturannya seperti itu ya?" tanya dia.

Toto berharap, mengenai urusan sakit seharusnya tidak perlu lagi ada sistem ribet yang diterapkan. Apalagi untuk peserta BPJS yang sebagian besar merupakan warga tidak mampu.

''Ya nanti kami diskusikan dengan Komisi V DPRD Lampung terkait hal ini. Akan kami cek kebenarannya dan panggil mereka," janjinya.

Senada disampaikan anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo. Bahkan, politikus asal PDIP ini meminta UTDC PMI Bandarlampung lebih transparan dalam menginformasikan ketersediaan darah.

''Setiap harinya atau kalau perlu setiap jam harus ada update terkait ketersediaan darah. Sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui ada tidak stok darah yang dicari," ujarnya.

Pengamat pelayanan publik asal Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan menyebut UTDC PMI Lampung harus mendapatkan perhatian secara menyeluruh. Sebab kepentingannya menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Jika melihat banyaknya keluhan, artinya mereka belum menerapkan UU pelayanan publik," sebutnya.

Seharusnya, imbuh dia, peringatan Hari Donor Darah Sedunia dijadikan momentum UTDC PMI Bandarlampung untuk perubahan lebih baik. Sebab, dengan adanya keluhan terkait sarana prasana, ruang tunggu, mekanisme, serta pelayanan dari petugas menunjukkan UTDC PMI masih jauh dari dari kata baik.

''Harus segera dibenahi sebelum berlarut-larut. Sebab jika dibiarkan, masyarakat yang akan menjadi korban," sarannya. (yay/p5/c1/whk)

''Pembayaran Diatur BPJS''

KENDATI banyak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengeluhkan pembayaran uang jaminan Rp360 ribu setiap akan mendapatkan darah, Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Bandarlampung menampik informasi tersebut.

Kepala UTDC PMI Bandarlampung dr. Aditya M.Biomed mengatakan, pembayaran Rp360 ribu untuk setiap kantong darah hanya diperuntukkan peserta yang belum ter-cover BPJS.

Dikatakan, pihaknya hanya berperan sebagai mitra BPJS. Sehingga untuk seluruh pembayaran sudah diatur BPJS. ''Kalaupun ada penyerahan itu mungkin yang bersangkutan belum ter-cover pembiayaan BPJS. Tetapi kalau dari kami, satu rupiah pun tidak ada yang masuk. Jadi tolong jangan fitnah," tegasnya.

Kendati demikian, Aditya tidak menampik jika ada kesan ribet yang ditangkap masyarakat. Menurutnya adalah suatu kewajaran, karena tidak semua masyarakat memahami tata cara pengambilan darah. Sedangkan pihaknya juga memiliki aturan yang harus dipenuhi.

"Misalnya kami menerima sampel darah, namun tidak diberi label nama oleh pihak rumah sakit. Itu mohon maaf sekali, tolak dan minta untuk pihak rumah sakit yang memberikan nama pada sampel darah itu," jelasnya.

Sebab, kesalahan pada saat pemeriksaan golongan darah dengan data pasien akan berakibat fatal. Sedangkan yang mengetahui kepemilikan sampel darah yang sebenarnya adalah pihak rumah sakit.

Kemudian, seringkali pihaknya mendapati berkas permintaan tanpa adanya tanda tangan dokter. Padahal hanya dokter yang memiliki kewenangan untuk menentukan pasien membutuhkan darah atau tidak.

"Tandatangan perawat yang mengurus sampel juga sering diabaikan. Kami harus teliti pada bagian tersebut. Karena kurang kerjasama teman-teman di rumah sakit jadi kesannya kami yang mempersulit," tukasnya.

Sementara untuk pengadaan transparansi ketersediaan darah, Aditya mengaku juga telah mempersiapkan hal itu. Bahkan pihaknya sempat menyampaikan pemberitahuan melalui surat kabar.

Namun karena ketersediaan bersifat dinamis dan selalu berubah, maka upaya tersebut dihentikan. Namun proses pembaharuan data tetap dilakukan melalui website. "Kami juga sudah memiliki tim IT, jika memang kondisi memungkinkan kami akan segera merilisnya.Kami sudah memikirkan hal tersebut," lanjutnya.

Namun Aditya pesimis untuk penambahan loket. Sebab pihaknya masih kekurangan SDM. Saat ini UTDC PMI Lampung hanya memiliki sekitar 50 petugas.

Jumlah itu sudah termasuk penjaga loket, petugas donor, petugas laboratorium hingga petugas parkir. Seluruh dibagi tiga shift dalam satu hari selama satu minggu.

"Kami juga ingin menambah loket, bahkan jika perlu dibagi per golongan darah, Tapi SDM-nya tidak ada," ungkapnya. (yay/p5/c1/whk)

IPKM Rendah, Menkes Warning Lampung

Posted: 14 Jun 2015 09:21 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek me-warning Lampung agar meningkatkan kesehatan masyarakat. Faktanya, lanjut Nila, saat ini Lampung berada di peringkat 11 dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM).

IPKM merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan.

''Dinas Kesehatan harus aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat," tandasnya saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung kemarin (14/6).

Nila menilai kekayaan alam Lampung berlimpah. Namun, masih ada masyarakat yang kekurangan nutrisi.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memperhatikan usulan untuk penambahan rumah sakit dengan tipe B di Lampung.

''Penambahan RS ini, selain melihat dari IPKM, juga melihat banyaknya pasien dengan rujukan luar daerah terutama Jakarta. Untuk itu, seyogianya memang harus ada penambahan RS tipe B di Lampung. Namun ini akan dikaji dahulu, biasanya di rakor," katanya.

Dia menambahkan, syarat mutlak hal ini harus seiring dengan sumber daya manusia yang bagus.

Menanggapinya, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana mengaku untuk meningkatkan IPKM akan melakukan beberapa perbaikan di RSUDAM.

''Ada beberapa perbaikan rumah sakit umum. Di antaranya nanti dibangun gedung administrasi dan kebidanan yang direncanakan terealisasi pada 2016-2017," kata dia. (abd/gie/cw6/c1/wdi)

Pemkot Pastikan Sembako Aman

Posted: 14 Jun 2015 09:17 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung memastikan warga tidak akan kekurangan bahan-bahan sembako, termasuk sayuran, saat bulan Ramadan. Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Taman meminta masyarakat tak perlu khawatir. Karena selain pengadaan pasar murah, rencananya Wali Kota Herman H.N. juga memberikan berbagai bantuan pangan.

''Penambahan pasar murah akan disesuaikan kondisinya nanti. Tetapi tidak perlu khawatir, nanti juga ada bantuan-bantuan lain," ujarnya di sela-sela Jalan Sehat Luar Biasa kemarin (14/6).

Badri juga mengaku pemkot sudah menyiapkan 50-100 ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat. Namun secara umum dia melihat kebutuhan warga Kota Tapis Berseri akan tercukupi selama Ramadan.

Sementara untuk pasokan sayuran, dia mengatakan akan sedikit kesulitan karena kebanyakan produk sayuran berasal dari berbagai daerah. Namun jika ternyata di lapangan pihaknya menemukan keterbatasan persediaan, ia memastikan akan langsung mengambil tindakan.

"Kami akan langsung melakukan pendekatan dengan para pedagang dan distributor," janjinya.

Sebelumnya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) terkesan angkat tangan saat dikonfirmasi mengenai solusi apa yang akan ditempuh untuk mengatasi kenaikan harga sayuran seperti jengkol yang melambung hingga Rp60 ribu per kilogramnya.

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Bandarlampung Firmansyah Akib mengatakan, pengadaan sayuran dalam pasar murah yang akan digelar pemkot pada 20 kecamatan dalam waktu dekat ini belum bisa dipastikan. Sebab, pasar murah hanya terfokus pada pengadaan bahan pokok seperti telur, minyak goreng, beras, bawang, dan cabai.

''Komoditas itu yang diprioritaskan karena memang kenaikannya sangat signifikan. Selain itu, kebutuhannya sangat tinggi di masyarakat. Tetapi kalau untuk sayuran, sepertinya belum," ujarnya. (yay/whk)

Pemprov Intens Konsultasi Publik

Posted: 14 Jun 2015 09:15 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung semakin intens melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hal ini terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta ada pekerjaan nyata setelah dilaksanakannya groundbreaking beberapa waktu lalu.

Sekretaris Tim I Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Zainal Abidin mengatakan, hingga saat ini, dari keseluruhan desa, sudah 30 yang dilakukan konsultasi publik. Ke-30 desa tersebut terbagi di Kecamatan Penengahan (11 desa), Bakauheni (3 desa), Jatiagung/Tanjungbintang (2 desa), dan Natar (9 desa), Lampung Selatan.

''Jumat (12/6) lalu, kami sudah coba konsultasi publik di Penengahan. Alhamdulillah, keseluruhan masyarakat sudah sepakat arealnya digunakan sebagai ruas JTTS. Untuk data desanya, saya tidak ingat karena ada di kantor," kata dia.

Dilanjutkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan ini, dari keseluruhan wilayah yang termasuk dalam tim I, tinggal Natar dan Tanjung Bintang yang belum diajukan SK Penloknya ke Gubernur.

"Bakauheni dan Jati Agung Penlok sudah, kemudian untuk Penengahan, sudah dinaikkan ke Gubernur SK Penloknya tinggal menunggu waktu. Nah, rencananya dalam waktu dekat untuk Natar dan Tanjung Bintang menyusul," jelasnya.

Tahap selanjutnya setelah Penetapan Lokasi, kemudian data Penlok akan diserahkan ke Kementrian PU, lalu kembali diserahkan ke Pemprov melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung. "Nah, disini BPN bertugas untuk melakukan pengukuran, "kata dia.

Setelah melakukan pengukuran bidang tanah dan aset pemilik lahan, kemudian data tersebut kembali diserahkan ke Kementrian PU Pera untuk ditaksir. "Yang ditaksir ini tidak hanya tanah saja. Apabila terkena bangunan ya dihitung juga. Kemudian tanam tumbuh. Termasuk Potensi tanah apabila mengandung logam emas dan sebagainya. Juga, misalnya yang terkena adalah tempat usaha. Tentunya itu dihitung juga perkiraan kerugiannya jadi masyarakat tidak perlu khawatiir," imbaunya.

Lantas kapan pengukuran itu selesai? Dirinya mengaku nantinya akan dilakukan pertahap. Untuk saat ini memang tim penaksir belum di SK kan oleh Kementrian. Namun demikian, bukan tidakberarti tim tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai tupoksi.

"Kita tetap jalan terus kok. Beda seperti dulu. Kalau dulu kan harus menunggu beberapa tahap baru bisa melakukan tahapan selanjutnya. Kalau sekarang tidak. Sesuai dengan instruksi presiden. Jadi bisa multi pekerjaan yang dilakukan," pungkasnya.

Sementara untuk tim II masih melakukan Ketua Tim I Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Tauhidi mengatakan saat ini baru saja menyelesaikan dua penetapan lokasi (penlok) di Pesawaran dan Tegineneng. ''Namun masih dalam proses. Sementara 9,2 km yang terselesaikan," katanya. (abd/c1/adi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Senin, 15 Juni 2015