BELI DI SHOPEE

Sabtu, 25 Juli 2015

Besok Diprediksi Melonjak Lagi

Besok Diprediksi Melonjak Lagi

Besok Diprediksi Melonjak Lagi

Posted: 25 Jul 2015 12:30 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Jumlah pemudik arus balik pada H+7 mulai menurun. Pantauan Radar Lampung di Terminal Induk Rajabasa kemarin (24/7), kondisinya sudah mulai lengang. Diketahui, pada Kamis (23/7), jumlah penumpang di Terminal Induk Rajabasa mencapai 14.081 orang. Sedangkan Rabu (23/7) berjumlah 12.512 orang.

''Nah, untuk hari ini (kemarin, Red) sudah normal seperti hari biasa. Hanya, datanya belum dikalkulasikan. Karena perhitungannya sampai dini hari nanti (dini hari tadi, Red)," ujar Kepala UPT Terminal Induk Rajabasa Dinas Perhubungan Bandarlampung A. Zulkifli kemarin.

Tetapi, dia menilai puncak arus balik terjadi pada Kamis (23/7). Meskipun, ia memprediksi pemudik kembali meningkat pada Minggu (26/7) malam, mengingat siswa mulai masuk sekolah pada Senin (27/7).

Sementara Kepala Terminal Induk Rajabasa Antoni Makki mengatakan, berdasarkan data sementara yang ada, untuk pemudik yang berangkat dari Terminal Induk Rajabasa berjumlah 187.561 orang dengan menggunakan 7.462 bus. Sedangkan, pemudik yang  datang ke Bandarlampung  berjumlah 170.022 orang dengan mengggunakan 7.191 bus.

Sementara, pantauan Radar Lampung di Bandara Radin Inten II (Branti) Lampung Selatan kemarin juga sudah mulai berkurang. Itu terlihat dari data yang ada di Posko Kementerian Perhubungan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Airnav.

Tercatat, pada H+5 untuk jumlah keberangkatan hanya mencapai 2.552 orang dan pada H+6 juga mengalami penurunan dengan jumlah keberangkatan hanya mencapai 2.379 orang.

Total keseluruhan arus balik pada tahun ini di Bandara Radin Inten II  terhitung dari H+1 sampai H+6 mencapai 14.674 orang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 11.338 orang.

Korlap Posko Kementrian Perhubungan UPBU Radin Inten II Airnav Rorry Maruba F. mengatakan, untuk arus balik tahun ini diperkirakan kembali normal pada Rabu (29/7) sebab hari libur anak sekolah sudah berakhir.

"Hari ini (kemarin) juga tidak ada maskapai yang delay, semua penerbangan on time," ujarnya.

Pemandangan penurunan jumlah pemudik juga terlihat di Stasiun Kereta Api Tanjungkarang . Dari H+4 sampai H+6 juga mengalami penurunan. Dengan rincian pada H+4 sebanyak 3.097 penumpang, H+5 (2.990 orang) dan pada H+6 sebanyak 1.309  orang.

Sementara puncak arus balik di Stasiun Kereta Api Tanjungkarang terlihat pada Minggu (19/7) atau H+2 yakni sebanyak 3.198 penumpang.

"Kemungkinan pemudik arus balik kembali melonjak pada Minggu malam (26/7)," ujar Kepala Stasiun Kereta Api Tanjungkarang Ahmad Bayumi kemarin.

Sedangkan, di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, pemudik yang menyeberang di malam hari didominasi kendaraan roda empat.

Pantauan Radar Lampung, baik di Dermaga 1 sampai 6, kendaraan roda empat yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak sampai mengantri. Namun, untuk pejalan kaki hanya sedikit yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak.

Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni Lamsel pada H+6, pemudik arus balik banyak yang menggunakan kendaraan roda empat dibandingkan pejalan kaki, terutama pada malam hari.

Di mana, dari jumlah penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa sebanyak 31.040 orang yang berada di dalam kendaraan lebih banyak yakni 22.025 orang, sedangkan penumpang pejalan kaki 9.015 orang.

Untuk kendaraan yang melintas dari Bakauheni menuju Merak, jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 6.399 unit. Di mana, untuk roda dua 3.325 unit, roda empat 2.693 unit, bus 74 unit dan truk sebanyak 307 unit.

Secara keseluruhan, penumpang yang belum melaksnakan arus balik hingga H+6 kemarin mencapai 128.862 orang, roda dua yang belum kembali 13.452 unit, roda empat 16.875 unit, sehingga total kendaraan yang belum kembali sebanyak 30.327 unit.

Manager Operasional ASDP Bakauheni Lamsel Heru Purwanto membenarkan rata-rata pemudik yang akan menyeberang pada malam hari paling banyak kendaraan roda empat. Sebab, mereka yang menyeberang pada malam hari diyakinkan lebih aman saat berjalan di malam hari.

"Saya juga belum tahu kenapa mereka yang menggunakan kendaraan roda empat lebih senang berjalan di malam hari, mungkin untuk menghindari panas atau yang lainnya," katanya kemarin.

Dia melanjutkan, seluruh dermaga dari satu sampai enam stand by untuk mengangkut penumpang, sehingga kendaraan yang mengantri harus bersabar untuk menaiki kapal yang sudah siap angkut.

''Semua dermaga penuh. jadi kalau mau berangkat menggunakan kendaraan roda empat agar tidak penuh, sebaiknya siang hari," sarannya. (cw10/mhz/yud/p3/c1/whk)


Didominasi Kendaraan Ekspedisi

Setelah sempat terhenti beberapa pekan, akhirnya tol laut yang melayani rute Pelabuhan Internasional Panjang, Bandarlampung–Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kembali beroperasi.

Dijadwalkan, pukul 00.00 WIB tadi malam, Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa I berlayar dengan mengangkut 156 penumpang dan 78 kendaraan ekspedisi.

Informasi ini disampaikan staff ticketing PT Atosim Pelayaran Lampung (APL) Ella Astuti kemarin (24/7). Dia mengatakan, untuk penjualan tiket sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

''Saat ini penumpang kapal (tol laut) memang masih didominasi kendaraan ekspedisi," ujarnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena masih banyak masyarakat umum yang belum tahu tentang adanya akses jalur cepat yang telah diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada Mei lalu.

Ella menerangkan, KMP Mutiara Sentosa I menggantikan KMP Mutiara Persada III yang mengalami mati mesin. Saat ini, kapal tersebut masih belum selesai perbaikannya.

"Kalau kapal itu kan masih dalam perawatan. Mungkin sekitar tanggal 30 Juli paling lambat," tuturnya.

Dia menambahkan, sementara waktu ini tol laut akan beroperasi dengan jadwal keberangkat empat hari sekali. Namun, jika KMP Mutiara Persada III telah dapat beroperasi lagi, jadwal keberangkatan akan dipercepat menjadi dua hari sekali dengan waktu tempuh sekitar 40 jam.

Dengan kembalinya akses jalur cepat tol laut tersebut, juga diharapkan dapat membantu memperlancar transportasi kendaraan ekspedisi, tak terkecuali truk-truk pengangkut sembilan bahan pokok (sembako) yang akan masuk ke wilayah Lampung maupun Surabaya.

"Ini juga masih dalam suasana Lebaran, kami juga berharap bisa melayani arus balik penumpang dari Lampung menuju Surabaya, maupun sebaliknya," imbuhnya.

Petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang Herman Effendi yang turut mengurus perizinan pelayaran KMP Mutiara Sentosa I mengaku telah menerima laporan terkait KMP Mutiara Sentosa I yang telah bersandar di Pelabuhan Internasional Panjang sekitar pukul 18.00 WIB kemarin.

"Kapal telah sandar di Pelabuhan Panjang, dan rencananya memang akan berlayar malam mini (tadi malam, Red)," terangnya.

Setelah sandar, lanjut Herman, kapal baru berangkat sekitar lima hingga enam jam setelah melewati pengecekan mesin, serta muatan yang akan dibawa menuju Surabaya. (cw3/c1/whk)

Lampung Antisipasi Konflik SARA

Posted: 25 Jul 2015 12:30 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), serta tokoh agama dan masyarakat menggelar pertemuan di gedung Pusiban kemarin. Selain mengeluarkan sikap terkait perkembangan kerukunan beragama di Tolikara, Papua, pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi untuk mengantisipasi konflik serupa terjadi di Lampung.

    Seluruh yang hadir sepakat menyatakan penyesalan dan mengutuk keras insiden penyerangan terhadap umat Islam di Tolikara.  Kemudian mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas masalah tersebut. selain itu mengimbau kepada seluruh tokoh dan umat beragama di Lampung tetap tenang, menjaga suasana yang kondusif, dan tidak terprovokasi melakukan kekerasan.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua FKUB, pewakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wilayah Lampung, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Lampung, Keuskupan Tanjungkarang, dan umat Budhha Indonesia wilayah Lampung.

Komandan Korem Garuda Hitam, Kolonel Arm. Winarto mengatakan, kegiatan ini dapat membawa manfaaat dan  memupuk persaudaraan. Sampai saat ini peran TNI di masyarakat dapat diterima baik. Masyarakat juga jangan terpancing atau mudah terpengaruh pemberitaan atau tampilan yang berkembang di media sosial.

"Karena saat ini disinyalir media sosial dapat dijadikan wahana mengembuskan isu propaganda bagi kepentingan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, mengatakan, forum kegiatan yang melibatkan lintas agama ini dapat menjaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan di Provinsi Lampung. "Sampai kini peran lintas agama  dirasa sudah baik mengatasi masalah yang mengarah SARA," ujarnya.

Ia berharap sekecil apapun gejala yang mengarah SARA segera disikapi dan diselesaikan secara bijak, sehingga tidak sampai meluas.

Sementara itu Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Brigjend Pol. Edward Syah Pernong, berharap pernyataan sikap yang telah disepakati dan ditandatangani itu  dapat dilaksanakan dengan sikap yang tulus. Sehingga apa yang dicita-citakan pada kegiatan ini dapat terwujud.

Pertemuan ini juga menurutnya bagian dari anjau silau. Namun ini dalam lingkup yang lebih besar.

Ketua FKUB Propinsi Lampung, Dr. Baharudin, M. A., juga mengajak seluruh umat beragama di Lampung untuk hidup rukun dan daman serta tidak terprovokasi dengan insiden-insiden yang terjadi di daerah lain.  (mhz/c1/eka)

 

Semalam, Empat Pemudik Kehilangan Barang

Posted: 25 Jul 2015 12:28 AM PDT

BAKAUHENI – Empat pemudik yang menginap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menjadi korban pencurian. Mereka kehilangan barang-barang berharga dini hari kemarin (24/7). Informasi yang dihimpun Radar Lampung, peristiwa itu diketahui sekitar pukul 04.00 WIB. Namun, mereka tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dan langsung melanjutkan perjalanan.

    Menurut Sohri, salah seorang petugas Syahbandar Pelabuhan Bakauheni, korban kehilangan uang dan barang saat menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan. ''Iya, tadi subuh (kemarin, Red) banyak yang kehilangan barang-barang. Mereka lagi tidur di ruang istirahat dermaga dua. Saat bangun, sejumlah barang hilang," kata Sohri kemarin.

    Salah seorang korban adalah ibu yang membawa dua anak. Wanita yang belakangan diketahui bernama Yati (45), warga Desa Banjarsari, Talangpadang, Tanggamus itu histeris dan menangis ketika mengetahui barang-barangnya hilang.

    Bahkan, hal tersebut diduga menyebabkan dirinya terkena serangan jantung dan harus dibawa ke posko kesehatan. Ia kemudian dirujuk ke RSUD Bob Bazar Kalianda.

    Kepala KSOP Pelabuhan Bakauheni Joshua Anthoni menuturkan, pihaknya mendengar ada keributan lantaran sejumlah penumpang kehilangan barang. Namun ia belum mengetahui jumlah pasti korban.

    "Saya belum tahu jumlah korbannya berapa. Yang pasti, tadi subuh itu ada keributan di tempat peristirahatan," kata Joshua.  

    Terpisah, Kapolres Lamsel AKBP Hengki mengaku belum mengetahui peristiwa itu. Pasalnya belum ada laporan terkait hilangnya barang-barang penumpang. "Laporannya belum ada. Kalau memang ada, pasti akan saya kejar dan tangkap," ujarnya.

    Menurut Hengki, pihaknya sudah menerjunkan 246 personel untuk pengamanan di Pelabuhan Bakauheni. "Kami mengawal 1x24 jam untuk memantau seluruh tempat yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Tapi belum ada laporan kecopetan atau pencurian," sebut Hengki. (yud/p5/c1/ais)

Pembangunan Pasar Smep, DPP Bergeming

Posted: 25 Jul 2015 12:27 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kendati menuai sorotan berbagai pihak, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung bergeming dengan keputusannya. Satuan kerja ini tetap memakai PT Prabu Artha untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep. ''Ya, tetap mereka (PT Prabu Artha, Red) yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep. Mereka sudah menjanjikan memulai pembangunan tanggal 8 Agustus," ujar Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar kemarin (24/7).

Khasrian mengatakan, alasan DPP tetap memakai jasa PT Prabu Artha  karena ingin pembangunan Pasar Smep cepat selesai.

"Mereka (PT Prabu Artha) mendatangi kami lagi dan menyanggupi melanjutkan pembangunan karena mereka telah mendapatkan dana dari donatur. Sementara pengembang baru yang lain mundur. Prinsipnya kan sebenarnya siapa saja yang siap duluan. Nah, kebetulan pihak Alay (Fery Sulistyo, Direktur PT Prabu Artha, Red) yang siap," akunya.

Terkait rancangan bangunan pasar yang rencananya awalnya akan dibangun delapan lantai, Khasrian menyerahkan urusan tersebut kepada Alay.

"Pembangunannya disesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki, biar mereka membangun dulu. Yang penting bisa segera dimulai secepatnya," kata dia.

Dia juga mengaku belum membahas terkait perubahan kontrak apabila terjadi perubahan rencana pembangunan.

Sebelumnya, sikap DPP Bandarlampung yang bakal memakai lagi PT Prabu Artha untuk melanjutkan pemebangunan Pasar Smep menuai sorotan berbagai pihak. Di antaranya datang dari kalangan anggota dewan.

Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesa menyatakan tidak setuju jika PT Prabu Artha yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

''Kami yang merekomendasikan agar pemkot memutus kontrak dengan Alay karena kami lihat tidak ada iktikad baik dari dia. Nah, sekarang kok malah mau dipakai lagi," herannya kemarin (23/7).

Dia juga mengaku heran kenapa DPP kesulitan mencari pengembang baru untuk membangun Pasar Smep. Sebab dari segi bisnis, mustahil tidak ada yang tergiur dengan keuntungan yang didapat.

''Tidak sulit kok, asal ada keterbukaan. Tinggal masalahnya proses awalnya itu bagaimana? Kok ini pemkot masih tak mau memutuskan kontrak dan menggelar lelang terbuka untuk mencari pengembang baru?" tanyanya.

Terlebih, terus dia, tindakan Alay yang tidak pernah keterbukaan mengenai progress pekerjaannya, buruknya komunikasi dengan masyarakat dan pihak pemkot, seharusnya bisa menjadi pertimbangan kembali.

Namun. Grafieldy menilai saat ini yang dibutuhkan adalah kondisi pasar yang dapat segera diselesaikan pembangunannya. Supaya nasib pedagang yang telah menyewa dan berinvestasi menjadi jelas.

"Kalau pun DPP berbalik arah mau meneruskan dengan Alay, ya harus straight. Misal, kalau dalam jangka waktu tiga bulan tidak selesai, ada sanksinya," tandasnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur sikap DPP tersebut menimbulkan beberapa spekulasi.

"Dengan kembalinya PT Prabu Artha yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep akan menimbulkan spekulasi, tapi kami berfikir positif saja dulu," katanya Rabu (22/7).

Dugaan pertama, Pemkot Bandarlampung memang tidak memiliki alternatif lain. Karena tidak ada pengembang lain yang sanggup untuk melanjutkan proyek tersebut.

Kemudian dugaan kedua, bisa saja PT Prabu Artha telah memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep, mengingat sebelumnya perusahaan itu bermasalah karena pihak bank menolak untuk membiayai. Atau juga bisa jadi PT Prabu Artha berkerjasama dengan pengembang lain.

"Tapi yang lebih penting saat ini adalah kepentingan masyarakat atau pedagang. Mereka kan pasti maunya cepat selesai. Apalagi sudah ada yang digali hingga jadi kolam limbah, itu kan cukup mengganggu," ujarnya.

Apabila memang pemkot kembali bekerjasama dengan PT Prabu Artha, harus ada kontrak secara jelas dan transparan. Sebab sebelumnya, pihak dewan tidak pernah mendapatkan tembusan perjanjian (MoA).

"Alay harus membuat kontrak secara jelas, konsisten dan transparan. Supaya kami juga mengetahui sampai sejauh mana progress-nya dan kami juga bisa menjalankan peran sebagai pengawas. Selain itu pemkot juga harus tegas," imbuhnya. (yay/p5/c1/whk)

Delapan Jabatan Kepala SKPD Bakal Kosong

Posted: 25 Jul 2015 12:27 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Tahun ini, delapan jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Bandarlampung dipastikan kosong. Dari data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung, kekosongan itu disebabkan beberapa kepala SKPD pensiun, promosi jabatan di pemerintah daerah lain, hingga mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Kepala BKD Bandarlampung M. Umar mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera, batas usia pensiun (BUP) bagi PNS adalah 58 tahun.

    Sementara, beberapa kepala SKPD yang memasuki BUP adalah Inspektur Bandarlampung Rahman Mustafa; Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Khasrian Anwar; Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Yusran Effendi; serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mansyur Sinaga.

    ''Selain itu, ada beberapa yang akan maju di pemilihan kepala daerah (pilkada). Maka secara otomatis diberhentikan dari jabatannya," ungkap dia.

    Mereka yang akan maju pada pilkada antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung Loekman Djoyosumarto yang mengikuti pilkada di Kabupaten Lampung Tengah.

    Kemudian Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan (DP3K) Bandarlampung Agustin yang menjadi kandidat kepala daerah di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

    ''Tetapi untuk mereka, kami menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) terkait penetapan mereka sebagai calon pada 24 Agustus mendatang. Jadi saat ini mereka masih menjabat kepala SKPD," katanya.

    Setelah tanggal tersebut, otomatis jabatan mereka akan berhenti. Untuk Loekman, terus dia, juga telah memasuki batas usia pensiun, yakni pada 1 September 2015.

    "Demikian dengan ibu Agustin penetapannya di tanggal yang sama, namun terhitung pensiun dini karena belum memasuki batas usia pensiun," jelasnya.

    Selanjutnya, kekosongan jabatan kepala SKPD juga terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung. Sebab, kepala SKPD sebelumnya Budiman telah dipromosikan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pringsewu.

Terakhir, adalan Dinas Sosial Bandarlampung. Namun Umar mengatakan hingga saat ini masih menunggu keputusan hukum tetap terhadap Kadissos Akuan Effendi.

Diketahui, Akuan Effendi telah divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Senin (15/6) selama 1,2 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan manipulasi dana bantuan kematian. Hingga kemarin, belum didapatkan informasi apakah dia menempuh langkah kasasi atau tidak.

"Jadi ada tujuh yang kami proyeksikan bakal kosong, ditambah Dinas Sosial. Tapi kami masih menunggu," imbuhnya.

    Nantinya, kata dia, kekosongan jabatan tersebut akan diatasi dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari pejabat eselon dua atau tiga. Selanjutnya penetapan akan menunggu instruksi dari Wali Kota Herman H.N.

    Terpisah, Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar membenarkan jika dalam kurun waktu dua bulan ia akan pensiun. "Ya, sebentar lagi akan pensiun, Makanya saat ini menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai," katanya.

    Sementara, Inspektur Bandarlampung Rahman Mustafa berharap kepada siapa pun penggantinya dapat menjalan tugas dengan lebih baik.

    "Mudah-mudahan apa yang telah saya kerjakan dapat memberikan manfaat dan ke depannya bisa lebih baik lagi," singkatnya.(yay/p5/c1/whk)

Dokter Fokus Obati TB

Posted: 25 Jul 2015 12:26 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Muhammad Reyfan (7), bocah asal Gedung Ketapang, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), yang divonis menderita gizi buruk, terus dirawat intensif di ruang Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Tim dokter RSUDAM saat ini fokus mengobati penyakit tuberkulosis (TB) sebagai penyakit penyerta yang menjangkiti buah hati pasangan suami-istri Gunadi (35) dan Herlina (29) tersebut.

Dokter Ayu Cahya Handayani, Sp.A. mengatakan, yang menyebabkan Reyfan terkena gizi buruk adalah penyakit TB yang diidapnya. Sebab, setiap nutrisi makanan yang diasupnya tidak menyebar ke seluruh tubuh karena kuman-kuman yang menyerang paru-parunya.

''Jadi, untuk penanganannya harus terlebih dahulu kita sembuhkan penyakit TB-nya. Diharapkan orang tua kooperatif dalam pengobatan. Selain itu harus melindungi anaknya dengan menjauhkan dari orang yang sedang batuk serta selalu menjaga kebersihan sanitasinya," jelas dr. Ayu kemarin.

Dia melanjutkan, pengobatan TB merupakan program WHO, jadi gratis dan tidak ada biaya tambahan. ''Sampai saat ini, kami pun terus memberikan penanganan maksimal dalam proses penyembuhan pasien ini," ucapnya.

Sementara, simpati mulai berdatangan kepada Reyfan. Salah satunya datang dari Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara. Kemarin (24/7) sekitar pukul 09.00 WIB, ia mengutus Sekretaris Kabupaten Lampura Samsir untuk membesuk Reyfan.

Melalui Samsir, Agung juga memberikan bantuan berupa uang kepada Gunadi. ''Saya datang kemari sengaja untuk membesuk karena diperintah Pak Bupati terkait adanya pemberitaan warga kami yang terkena gizi buruk, sekaligus untuk memberikan santunan sebesar Rp5 juta. Kedatangan saya juga untuk menjamin biaya pengobatan agar dapat digratiskan," kata Samsir.

Gunadi mengaku terharu sekaligus bangga atas perhatian yang telah diberikan kepada anaknya. ''Kami merasa terbantu dengan bantuan ini. Semoga perhatian seperti ini terus diberikan kepada seluruh warga Lampura," ungkapnya. (cw6/p5/c1/whk)

Predikat WTP Dipertanyakan

Posted: 25 Jul 2015 12:26 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemprov tahun anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung patut dipertanyakan. Sebab, banyak catatan yang masih didapatkan pemprov.

    Tak hanya itu, catatan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013 juga kembali diberikan. Ini menunjukkan Pemprov tidak mengindahkan catatan tersebut, rekomendasi BPK diabaikan, dan pengelolaan keuangan masih buruk. Karena itu cukup aneh jika predikat WTP diberikan.

    ''Meskipun, predikat WTP, WDP, dan lainnya merupakan kewenangan BPK RI Lampung sebagai pihak yang melakukan audit dan analisis," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyikapi masih menjadi masalahnya pembagian tunjangan hari raya (THR) oleh Pemprov.

    Terlebih hingga memboroskan anggaran hingga Rp11 miliar. Menurut Uchok itu dana yang tidak sedikit. Dengan dana itu, belasan kilometer jalan rusak di Lampung dapat diperbaiki. "Infrastruktur buruk di Lampung kan tengah menjadi sorotan, terlebih saat musim mudik lebaran kemarin. Televisi nasional pun menyoroti permasalahan ini," ujarnya.

    Beberapa waktu lalu, Pemprov pun pernah menyatakan tengah mencari pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp1 trilyun. "Daripada mengandalkan peminjaman dana, kan pemprov Lampung bisa melakukan penghematan anggaran di berbagai pos. apalagi saat ini dinyatakan tengah defisit," lanjutnya.

    Ia menambahkan pada lebaran 2015, Pemprov diinformasikan membagikan THR kembali. Artinya ini akan kembali menjadi catatan untuk laporan keuangan di tahun ini. "Manajemen pemerintahannya dimana jika kesalahan terus kembali berulang. Harusnya rekomendasi dan catatan BPK itu menjadi hal penting yang ditindaklanjuti," tegasnya.

    Diketahui sebelumnya belanja THR PNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) dinyatakan BPK RI Lampung tidak sesuai ketentuan. Hal ini terjadi di 2013 juga 2014. BPK RI Perwakilan Lampung pun telah meminta gubernur Lampung untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dan menghentikan pemberian tunjangan.

    Namun faktanya hal ini kembali terulang di tahun anggaran 2014. belanja pegawai. Pada tahun 2014 telah direalisasikan pembayaran tunjangan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan PNS dan PTHL sebesar Rp6,368 miliar dan Rp4,881 miliar kepada 10.600 dan 16.271 pegawai pada 40 satker.

    "Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, buku pembantu belanja gaji, rincian LRA, dan register SP2D, diketahui terdapat pemberian THR pada Juni 2014 dalam bentuk tunjangan kesejahteraan," terang Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Ambar Wahyuni.

    Tunjangan tersebut dianggarkan pada obyek belanja gaji dan tunjangan dengan dasar SK Gubernur No. G/247/B.IX/HK/2014 tentang pemberian tunjangan kesejahteraan kepada PNS dan PTHL di lingkungan Pemprov Lampung tahun anggaran 2014. THR juga diberikan pada Juli 2014.

    Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/526/B.IX/HK/2014 jumlah pegawai yang diberikan hak tambahan peningkatan eksejahteraan pegawai sebanyak 3 ribu orang, terdiri atas pegawai yang bertugas di lingkungan Setda dan non pegawai, antara lain koperasi Saptawa, Persatuan Perintis Kemerdekaan RI, wartawan Kominfo, dan Kwarda Pramuka Provinsi Lampung.

    Berdasarkan tanda terima, tunjangan diberikan kepada 753 PNS dan 224 PTHL sebesar Rp293,1 juta; 998 orang non pegawai sebesar Rp299,4 juta; dan sebesar Rp1,382 miliar tidak terdapat rincian penerima.

     "Kami telah melakukan pemeriksaan, pemprov Lampung menyatakan tidak merealisasikan tunjangan kesejahteraan pegawai dan akan di tata kembali. Namun dikarenakan ada mutasi pegawai, kebijakan pun tidak menjadi perhatian," ujarnya. Akibat permasalahan ini terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp11.249.206.250. (eka/p3/c1/eka)

Minim Identitas, PTA Canangkan Pelayanan Terpadu

Posted: 25 Jul 2015 12:25 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Saat ini, 62,5 persen anak tidak memiliki akta kelahiran dan 40 persennya berasal dari keluarga tak mampu, termasuk di Lampung. Selain itu dari 30 persen rumah tangga kategori miskin, 55 persen tidak memiliki buku nikah. Sedangkan rumah tangga miskin yang telah bercerai sebanyak 67 persen tidak memiliki akta cerai.

Hal ini dipaparkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  (PTA) Bandarlampung Mujtahidin saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri kemarin. Untuk itu, PTA Bandarlampung akan memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat miskin. Sehingga mereka dapat memiliki identitas hukum berupa kutipan akta nikah, akta kelahiran anak, termasuk salinan putusan atau penetapan hakim atas status perkawinan keluarga miskin.

"Melalui pelayanan terpadu ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya memiliki identitas hukum dan mewujudkan pemahaman bersama terhadap pentingnya pelayanan terpadu," katanya didampingi Wakil Ketua PTA Bandarlampung, Endang Ali Maksum, dan Panitera A. Jakin Kasim.

Menurutnya sebelum kegiatan akan diadakan orientasi dan pertimbangan tentang pelayanan terpadu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PTA Bandarlampung dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. MoU ini akan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama kota/kabupaten, Pemerintah kota/kabupaten juga oleh Kementerian Agama kota/kabupaten.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan menyambut baik rencana pencanangan Pelayanan Terpadu Identitas Hukum bagi masyarakat miskin di Lampung ini. Menurut Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, melalui upaya ini diharapkan masyarakat mendapat legalisasi identitas hukum berupa pelayanan persidangan keliling dan persidangan isbat nikah.

Bachtiar yang didampingi Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung Zulfikar, meminta Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dan mendukung Pelayanan Terpadu Identitas Hukum bagi masyarakat miskin ini.

"Pemerintah Provinsi akan mendukung penuh Pelayanan Terpadu ini. Untuk itu Pemprov akan memberikan bantuan berupa mobil operasional agar pelaksanaan pelayanan lebih optimal," ujarnya. (eka/p3/c1/eka)
at

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

BELI DI SHOPEE

New

Memuat...