Jumat, 24 Juli 2015

Terminal Rajabasa Makin Ramai

Terminal Rajabasa Makin Ramai


Terminal Rajabasa Makin Ramai

Posted: 24 Jul 2015 01:12 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Memasuki H+6 kemarin (23/7), kondisi Terminal Induk Rajabasa terus dibanjiri pemudik. Bahkan, kondisinya makin ramai jika dibandingkan pada H+5. Informasi yang dihimpun Radar Lampung dari Laporan Online Arus Mudik Terminal Tipe A, hingga kemarin tercatat pemudik yang berangkat dari Terminal Rajabasa mencapai 173.480 orang. Sementara, untuk jumlah pemudik yang tiba sebanyak 157.331 orang.

Kepala UPT Terminal Induk Rajabasa Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung A. Zulkifli membenarkan jumlah pemudik di arus balik kian meningkat hari demi hari.

Menurut dia, berdasarkan data rekapitulasi petugasnya, pemudik yang berangkat dari Terminal Induk Rajabasa pada H+6 mendapai 12.512 orang, sedangkan di hari sebelumnya 11.433 orang.

''Artinya, jumlah pemudik untuk keberangkatan terus meningkat dari hari sebelumnya. Jika ditotalkan, jumlahnya 173.480 orang," jelasnya.

Begitupun sebaliknya, jumlah penumpang yang tiba di Bandarlampung juga terus bertambah. Sebelumnya jumlahnya hanya 9.327 orang, namun kemarin jumlahnya meningkat yakni 10.605 orang. "Jika ditotalkan keseluruhan mencapai 157.331 orang," katanya.

Dia melanjutkan, jika melihat data per harinya, pemudik memang terus bertambah setiap hari, baik keberangkatan maupun yang tiba. Hal ini karena penumpang banyak yang pergi ke Pulau Jawa dari pada pulang ke Lampung.

Sementara, Kepala Terminal Induk Rajabasa Antoni Makki mengatakan,  berdasarkan data yang telah dihitung petugas Dishub Bandarlampung, pemudik arah keberangkatan jumlahnya 173.480 orang dengan menggunakan 7.006  bus.

Sedangkan, untuk pemudik yang tiba di bandarlampung  berjumlah 157.331 dengan mengggunakan 6.772 bus.

Terpisah. Kapolsek Kedaton Kompol Handak Prakasa Qalbi mengatakan, situasi kemaanan dan ketertiban di Terminal Induk Rajabasa masih berjalan kondusif.

"Informasi yang diterima, pos polisi pelayanan mudik diterminal akan berakhir pada Sabtu (25/7) malam pukul 00.00 WIB. Petugas yang dinas di pos polisi terminal tetap. Namun, petugas yang dikhususkan untuk memberi pelayanan penumpang arus balik akan berakir di hari tersebut," pungkasnya. (mhz/c1/whk)

Arus Balik, Tol Laut Beroperasi Lagi

Posted: 24 Jul 2015 01:12 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Terhitung sejak hari ini (24/7) atau H+7, tol laut yang melayani rute pelayaran Pelabuhan Internasional Panjang, Bandarlampung, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kembali dioperasikan. Diketahui, tol laut sempat tidak beroperasi lebih dari sepekan lantaran insiden mati mesin Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Persada III yang menjadi satu-satunya armada untuk menunjang pengoperasian tol tersebut.

Hingga kemarin (23/7), KMP ini belum selesai menjalani perawatan. Namun untuk mendukung arus balik, informasinya PT APL (Atosim Pelayaran Lampung) telah menambah satu armada, yakni KMP Mutiara Sentosa I.

Petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang Herman Effendi membenarkan informasi tersebut. "Perizinan pelayaran untuk KMP Mutiara Sentosa I sudah diurus oleh agen APL sekitar satu atau dua hari yang lalu. Besok (hari ini, Red) kapal tersebut sandar di Pelabuhan Panjang sekitar pukul 10.00 WIB," jelasnya kemarin.

Dia menerangkan, untuk KMP Mutiara Persada III hingga kini masih belum beroperasi karena masih harus menjalani serangkai perawataan serta masih menunggu suku cadang yang kabarnya dipesan di Singapura.

Beberapa waktu lalu, Herman juga memang sempat menyinggung soal rencana APL yang sejak sebelum Lebaran lalu hendak mengurus perizinan KMP Mutiara Sentosa I. Namun, saat itu kapal tersebut memang belum rampung di perbaiki. Herman menyebutkan, KMP Mutiara Sentosa I itu telah dijadwalkan untuk sandar di Pelabuhan Panjang, hari ini pukul 10.00 WIB.

"Kapal akan sandar terlebih dahulu, biasanya selang lima atau enam jam baru berangkat berlayar setelah muat barang," katanya lagi.

Sementara, Staf Operasional PT APL Ronald Feriando juga membenarkan perihal KMP Mutiara Sentosa I yang akan sandar hari ini di Pelabuhan Panjang. Meski belum mendapat info tentang berapa jumlah penumpang serta muatan kapal, Ronald memastikan kapal tersebut akan berlayar menuju Surabaya dengan mengangkut muatan dan segera beroperasi dengan normal.

"Penjualan tiket sudah pasti ada, hanya saja saya belum tahu jumlahnya. Karena yang mengurus hal seperti itu adalah bagian ticketing. Untuk waktunya, yang saya tahu sekitar pukul 10.00 atau 11.00 sudah stand by di pelabuhan," paparnya.

Sedangkan untuk KMP Mutiara Persada III, Ronald memperkirakan akan siap berlayar kembali sekitar tanggal 26 Juli 2015. Dia mengaku tidak mengetahui perawatan yang sedang dijalani KMP Mutiara Persada III, hanya saja sepengetahuannya kapal itu saat ini sedang di bersihkan dan dilakukan pengecekan mesin.

Ronald juga menyebutkan, untuk fasilitas dari kedua kapal tersebut tidak memiliki perbedaan, hanya saja untuk KMP Mutiara Sentosa memiliki jumlah kamar penumpang yang lebih banyak dari KMP Mutiara Persada III.

Senada dengan Ronald, Perwira Kapal KMP Mutiara Perasada III Richard atau yang kerap disebut dengan istilah Markonis Kapal juga membenarkan tentang fasilitas yang dimiliki oleh kedua kapal tersebut.

"Setahu saya, jumlah kamar penumpangnya (KMP Mutiara Sentosa I) lebih banyak, tapi untuk kapasitas muatan truk dan kendaraan masih besar milik KMP Mutiara Persada III," ujarnya. (cw3/c1/whk)

Jumlah Penumpang di Bandara Menurun

Posted: 24 Jul 2015 01:11 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Jika moda transportasi darat masih ramai digunakan pemudik arus balik hingga H+6 kemarin (23/7), lain halnya dengan moda transportasi udara. Untuk pemudik yang menggunakan fasilitas pesawat mengalami penurunan. Itu terlihat dari data yang ada di posko Kementerian Perhubungan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Airnav yang berlokasi di Bandara Radin Inten II (Branti) Lampung Selatan kemarin (23/7).

Jika pada Selasa (21/7) atau H+4 tercatat untuk keberangkatan penumpang dari Bandara Radin Inten II sebanyak 2.608 orang, pada Rabu (22/7) atau H+5 hanya mencapai 2.552 orang.

Sedangkan untuk data sementara yang didapat hingga pukul 16.40 WIB kemarin (23/7) atau H+6, tercatat untuk kedatangan sebanyak 769 penumpang dan keberangkatannya 1.262 penumpang.

Sementara, untuk data maskapai yang delay adalah maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 072 tujuan Jakarta – Lampung dengan tipe 737-800 yang dijadwalkan berangkat pada 12.54 menjadi 13.45 atau delay sekitar satu jam dengan alasan operasional.

Petugas Posko Kementrian Perhubungan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Airnav Trie Emerdo Rio mengatakan, puncak arus balik tahun ini untuk di Bandara Raden Inten II Lamsel adalah pada H+4.

"Itu bisa dilihat dari jumlah penumpang yang mencapai 2.608 orang," katanya.

Sementara, Kanit Lakalantas Polsek Natar mengatakan, data laka lantas sejak H-7 sampai dengan H+6, hanya terdapat satu kecelakaan yang terjadi, yakni pada Sabtu (11/7) sekitar pukul 06.30 WIB di jalan lintas Sumatera Km. 25-26, Desa Candimas, Natar, Lamsel.

"Kasus lakalantas tersebut telah ditangani Polres Lamsel," ucapnya. (cw10/p3/c1/whk)

DPRD Warning DPP

Posted: 24 Jul 2015 01:10 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Sikap Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandarlampung yang bakal memakai lagi PT Prabu Artha untuk melanjutkan pemebangunan Pasar Smep terus menuai sorotan. Kali ini datang dari kalangan anggota dewan. Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafieldy Mamesa bahkan menyatakan tidak setuju jika PT Prabu Artha yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

''Kami yang merekomendasikan agar pemkot memutus kontrak dengan Alay (Fery Sulistyo, direktur PT Prabu Artha, Red) karena kami lihat tidak ada iktikad baik dari dia. Nah, sekarang kok malah mau dipakai lagi," herannya kemarin (23/7).

Dia juga mengaku heran kenapa DPP kesulitan mencari pengembang baru untuk membangun Pasar Smep. Sebab dari segi bisnis, mustahil tidak ada yang tergiur dengan keuntungan yang didapat.

''Tidak sulit kok, asal ada keterbukaan. Tinggal masalahnya proses awalnya itu bagaimana? Kok ini pemkot masih tak mau memutuskan kontrak dan menggelar lelang terbuka untuk mencari pengembang baru?" tanyanya.

Terlebih, terus dia, tindakan Alay yang tidak pernah keterbukaan mengenai progress pekerjaannya, buruknya komunikasi dengan masyarakat dan pihak pemkot, seharusnya bisa menjadi pertimbangan kembali.

Namun. Grafieldy menilai saat ini yang dibutuhkan adalah kondisi pasar yang dapat segera diselesaikan pembangunannya. Supaya nasib pedagang yang telah menyewa dan berinvestasi menjadi jelas.

"Kalau pun DPP berbalik arah mau meneruskan dengan Alay, ya harus straight. Misal, kalau dalam jangka waktu tiga bulan tidak selesai, ada sanksinya," tandasnya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur sikap DPP tersebut menimbulkan beberapa spekulasi.

"Dengan kembalinya PT Prabu Artha yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep akan menimbulkan spekulasi, tapi kami berfikir positif saja dulu," katanya Rabu (22/7).

Dugaan pertama, Pemkot Bandarlampung memang tidak memiliki alternatif lain. Karena tidak ada pengembang lain yang sanggup untuk melanjutkan proyek tersebut.

Kemudian dugaan kedua, bisa saja PT Prabu Artha telah memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep, mengingat sebelumnya perusahaan itu bermasalah karena pihak bank menolak untuk membiayai. Atau juga bisa jadi PT Prabu Artha berkerjasama dengan pengembang lain.

"Tapi yang lebih penting saat ini adalah kepentingan masyarakat atau pedagang. Mereka kan pasti maunya cepat selesai. Apalagi sudah ada yang digali hingga jadi kolam limbah, itu kan cukup mengganggu," ujarnya.

Apabila memang pemkot kembali bekerjasama dengan PT Prabu Artha, harus ada kontrak secara jelas dan transparan. Sebab sebelumnya, pihak dewan tidak pernah mendapatkan tembusan perjanjian (MoA).

"Alay harus membuat kontrak secara jelas, konsisten dan transparan. Supaya kami juga mengetahui sampai sejauh mana progress-nya dan kami juga bisa menjalankan peran sebagai pengawas. Selain itu pemkot juga harus tegas," imbuhnya.

Senada, anggota komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, fokus pekerjaan saat ini adalah segera diselesaikan. Supaya para pedagang tidak terlalu lama terkatung-katung nasibnya.

Menurutnya, cukup dibangun mencapai dua atau tiga lantai saja. Tidak perlu muluk-muluk hingga delapan lantai, jika pada akhirnya malah akan menghambat pembangunan.

"Coba lihat saja beberapa pasar-pasar lain, dibangun tiga lantai saja tidak semuanya terisi, apalagi mau dibangun delapan lantai. Mau diisi apa?" tanyanya.

Diketahui, sikap membangkang ditunjukkan DPP Bandarlampung dalam mencari pengembang baru untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

Sebab, DPP sepertinya tetap memakai pengembang sebelumnya, yakni PT Prabu Artha. Padahal pada awal tahun lalu, tepatnya Rabu (7/1), Wali Kota Herman H.N. menginstruksikan pemutusan kontrak PT Prabu Artha. Bahkan, perusahaan ini diminta mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan pedagang.

Pernyataan wali kota itu kembali ditegaskan Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam besoknya (8/1). Kala itu, ia menegaskan telah terjadi rapat pemutusan kontrak kerja sama oleh DPP. Dengan alasan, pembangunan Pasar Smep tidak ada kejelasan dan perkembangan berarti dari pengembang. Dan saat itu dinyatakan pemkot tengah mencari pengembang baru.

Kemudian pada Jumat (30/1), Kepala DPP Bandarlampung Khasrian Anwar kembali menyatakan ada pengembang baru yang akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep. Dia menginformasikan ada dua pengembang asal Jakarta yang melirik pasar yang pembangunanya sudah telantar bertahun-tahun tersebut.

Bahkan saat dihubungi kala itu, Khasrian sedang berada di Jakarta untuk melaksanakan tugas kantor di Kementerian Dalam Negeri  sekaligus melihat dua calon pengembang baru yang rencanaya akan melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

Tidak sampai disitu, pada waktu yang sama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandarlampung Pola Pardede membenarkan Khasrian sedang melihat langsung dua calon pengembang yang telah memasukan profil ke Pemkot Bandarlampung untuk melanjutkan pembangunan Pasar Smep.

Bahkan, saat itu Pola menegaskan PT Prabu Artha telah masuk daftar blacklist dari daftar kontraktor yang mengerjakan pembangunan di Bandarlampung.

Namun, pada Kamis (2/7) DPP belum juga menentukan siapa pengembang Pasar Smep. Padahal saat itu pengakuan Khasrian beberapa pengembang telah mengajukan diri untuk melanjutkan pembangunan tersebut, tapi sampai saat ini belum ada penandatangan kontrak.

Bahkan, diakuinya sudah ada empat pengembang yang datang kepadanya menawarkan diri untuk melanjutkan pembangunan. Dia pun mengungkapkan sepekan sebelum Lebaran pihaknya akan kembali berunding dan kemungkinan baru akan diputuskan pengembang yang baru dengan alasan pembangunan harus segera dilanjutkan pasca lebaran.

Alhasil, bukan pengembang baru yang ditawarkan DPP untuk melanjutkan Pasar Smep. Seolah pasrah, Khasrian mengatakan masih menunggu janji Fery Sulistyo alias Alay selaku Direktur PT Prabu Artha untuk menuntaskan pembangunan Pasar Smep dalam waktu dekat ini.

Khasrian pun masih malu-malu mengatakan, yang melanjutkan pembangunan Pasar Smep adalah PT Prabu Artha. Tapi saat ditanya Radar Lampung, Selasa (21/7), Khasrian menyatakan ada donatur yang akan membantu Alay melanjutkan pembangunan.

''Memang rencananya, atas informasi yang saya dapat, 8 Agustus tahun ini mulai dikerjakan. Katanya ada donatur yang mau membantu Alay. Tetapi saya juga nggak tahu. Jangan ditulis dulu. Nggak enak juga nyampein janji-janji Alay terus, tetapi belum tentu ditepati," katanya. (yay/p3/c1/whk)

Fly Over Tak Selesai, Sanksi Menunggu

Posted: 24 Jul 2015 01:01 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung optimistis pembangunan fly over Jl. Kimaja–Jl. Ratu Dibalau selesai tepat pada waktunya. Kendati memang, dalam beberapa hari terakhir, pembangunannya sempat terhenti. Sebab, pengembang yang mengerjakan fly over keempat di Kota Tapis Berseri itu akan terkena sanksi jika tak merampungkan pekerjaannya yang ditarget selesai Desember tahun ini.    

    ''Sanksinya berupa denda sebesar seper seribu dari nilai kontrak per satu harinya. Jadi saat ini kami optimistis saja dulu," ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung Azwar kemarin (23/7).

Dia mengklaim, saat ini pengerjaan fly over yang menghabiskan anggaran Rp35 milliar itu telah mencapai hampir 30 persen. Meliputi pemasangan dua tiang pancang, pemasangan abdoment, pemasangan wing wall, pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan.

    Diketahui, fly over Jl. Kimaja-Jl. Ratu Dibalau memiliki panjang total sekitar 278,7 meter. Rinciannya, 158,7 meter di Jl. Kimaja dan 120 meter di Jl. Ratu Dibalau. Sedangkan lebar jembatan sekitar 10 meter, sembilan meter lebar jalan, dan satu meter untuk badan jalan.

Sementara, Asisten I Pemkot Bandarlampung Dedi Amarullah mengatakan, pada tahun depan, bakal ada tiga fly over yang akan dibangun. Di antaranya di daerah Kelurahan Waykandis, traffic light Pasar Tugu dan Jalan Imam Bonjol, Kemiling.

 "Itu baru rencana, tapi mudah-mudahan bisa terealisasi," singkatnya melalui sambungan telepon kemarin.(yay/p3/c1/whk)

 

THR Pemprov Bermasalah

Posted: 24 Jul 2015 01:01 AM PDT

Boroskan Keuangan Daerah Rp11 Miliar
BANDARLAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung menyatakan belanja tunjangan hari raya (THR) PNS dan pegawai tenaga harian lepas (PTHL) tahun 2013 tidak sesuai ketentuan. Lembaga ini telah meminta gubernur Lampung untuk memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lebih cermat dan menghentikan pemberian tunjangan.

    Namun faktanya, hal itu terulang di tahun anggaran 2014. Pada tahun lalu telah direalisasikan pembayaran tunjangan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan PNS dan PTHL sebesar Rp6,368 miliar dan Rp4,881 miliar kepada 10.600 dan 16.271 pegawai pada 40 satker.

    ''Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, buku pembantu belanja gaji, rincian LRA, dan register SP2D, diketahui terdapat pemberian THR pada Juni 2014 dalam bentuk tunjangan kesejahteraan," terang Kepala BPK RI perwakilan Lampung Ambar Wahyuni.

    Tunjangan tersebut dianggarkan pada objek belanja gaji dan tunjangan dengan dasar SK Gubernur No. G/247/B.IX/HK/2014 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dan PTHL di Lingkungan Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2014. THR juga diberikan pada Juli 2014.

    Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/526/B.IX/HK/2014, jumlah pegawai yang diberikan hak tambahan peningkatan kesejahteraan pegawai sebanyak 3 ribu orang. Terdiri atas pegawai yang bertugas di lingkungan setprov dan nonpegawai, antara lain Koperasi Saptawa, Persatuan Perintis Kemerdekaan RI, wartawan Kominfo, dan Kwarda Pramuka Provinsi Lampung.

    Berdasarkan tanda terima, tunjangan diberikan kepada 753 PNS dan 224 PTHL sebesar Rp293,1 juta; 998 orang non pegawai sebesar Rp299,4 juta; dan sebesar Rp1,382 miliar tidak terdapat rincian penerima.

     "Kami telah melakukan pemeriksaan, pemprov Lampung menyatakan tidak merealisasikan tunjangan kesejahteraan pegawai dan akan di tata kembali. Namun dikarenakan ada mutasi pegawai, kebijakan pun tidak menjadi perhatian," ujarnya.

    Akibat permasalahan ini, terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp11.249.206.250. Kemudian juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dalam Permendagri No. 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ''Kembali penyusunan anggaran tidak cermat dan lalai dalam melengkapi pertanggungjawaban atas bukti pengeluaran THR," tegasnya.

    Bahkan BPK RI Perwakilan Lampung pun meminta penghentian penganggaran THR bagi pegawai dan non pegawai. Namun pada lebaran 2015 ini berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Lampung, selain pencairan gaji ke-13, juga ada pemberian THR yang dinamakan tunjangan kesejahteraan.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi, menyatakan tambahan peningkatan kesejahteraan pegawai ini hanya diberikan satu kali dalam setahun. Yakni saat ada momen-momen yang menurut perkiraan memerlukan biaya tinggi, seperti tahun ajaran baru, peringatan hari raya dan lainnya.

    "Maksudnya untuk membantu meringankan beban pegawai dan pejabat lainnya. Tambahan peningkatan kesejahteraan pegawai ini wajar untuk diberikan, dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada serta anggaran yang telah tersedia," katanya.

    Untuk selanjutnya terkait bukti pertanggungjawaban atas bukti pengeluaran, ia pun akan menginstruksikan jajaran terkait memperbaikinya. Lalu akan menjadi catatan dan menata kembali penyusunan belanja pegawai. (eka/c1/ary)

Ada Penimbunan Elpiji 3 Kilogram

Posted: 24 Jul 2015 01:00 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Kenaikan harga elpiji 3 kilogram (kg) yang terjadi karena kelangkaan stok di beberapa daerah menimbulkan berbagai spekulasi. Dimulai dari masalah distribusi hingga dugaan adanya penimbunan. Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan mengatakan, jika terjadi kelangkaan di masyarakat, sedangkan stok elpiji masih tersedia, kemungkinan adanya penimbunan oleh beberapa pengusaha harus diwaspadai.

    ''Kalau di kalangan pedagang eceran, rasanya tidak mungkin. Karena penimbunan harus partai besar. Hal-hal seperti ini harus diawasi," katanya kemarin (23/7).

    Apabila para pengusaha besar tidak mengakui menahan stok elpiji, bisa jadi para pengusaha di bawahnya. Maka itu harus ada pengawasan dan penertiban dari Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hismawamigas).

    ''Kenaikan harga ini juga akibat pemerintah yang labil, menyebarkan isu-isu kenaikan harga. Sehingga masyarakat termakan isu, lalu latah menaikkan harga," terusnya.

    Bila perlu, lanjutnya, dari pihak PT Pertamina (Persero) harus turun tangan langsung. Misalnya mengadakan operasi pasar, pengadaan pasar murah, dan membawa elpiji langsung di beberapa titik wilayah yang kekurangan stok.

    "Kayak model mobil SIM keliling, Bank keliling. Bisa saja dibuat elpiji keliling. Langsung dari pertaminanya. Biar yang nahan-nahan elpiji itu kapok," katanya.

    Sementara anggota komisi II DPRD Ahmadi Sumaryadi, kelangkaan elpiji 3 kg terjadi karena masalah distribusi pasca lebaran. Penyebab utamanya karena padatnya arus lalu lintas sehingga menghambat proses distribusi elpiji.

    "Bisa jadi karena para sopirnya juga masih mudik. Soalnya di sekitar rumah saya juga ada pangkalan, stok elpiji memang utuh. Tapi yang nganternya itu nggak ada," ungkapnya.

    Menurutnya meski keadaan ini akan kembali bertahan normal, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata. Mengingat gas elpiji saat ini merupakan bahan pokok masyarakat dan tidak tergantikan.

    "Apalagi saat ini orang-orang baru pulang mudik, pasti banyak yang mulai nyari elpiji untuk masak. Kalau dulu kan masih bisa pakai kayu atau minyak tanah, nah kalau sekarang susah kalau nggak ada gas," ucapnya.

    Ahmadi menambahkan pemerintah seharisnya dapat mempresdiksi keadaan seperti ini dan mengambil solusi atau alternatif lain supaya masyarakat tidak resah.

    Pengamat ekonomi asal Universitas Lampung Asrian Hendi Cahya juga menyetujui jika pemerintah harus segera mengambil langkah alternatif untuk mengatasi masalah kelangkaan ini.

    Disamping itu perlu adanya aturan tegas terkait tindakan para pengusaha yang berupaya menimbun elpiji supaya dapat meraih keuntungan. "Meski belum terbukti tetap harus mulai diselidiki dan ditindak. Sebab tindakan itu sangat merugikan masyarakat," tandasnya.

    Diketahui kelangkaan sempat terjadi di beberapa daerah seperti Pringsewu, Metro, Lampung Tengah dan Kota Agung. Akibatnya warga setempat harus membeli elpiji dengan harga mencapai Rp 25 ribu.

    Bahkan, warga Pringsewu menitipkan tabung elpiji 3 kilogram (kg) ke warung dan pengecer. Poniem (60), warga Pekon Tambahrejo Barat, Kecamatan Gadingrejo, memilih menitipkan tabung agar mendapat elpiji 3 kg setelah pasokannya tiba. ''Kalau nggak titip tabung, saya bisa nggak kebagian elpiji," akunya. Mau tak  mau, ia harus membeli elpiji 3 kg karena sudah sangat tergantung pada bahan bakar kompor gas itu.‬

‪Pemilik pangkalan gas elpiji  di Tambahrejo, Situmorang (50), mengatakan, setiap hari dia disetori gas elpiji 3 kg. Namun sudah beberapa hari ini pasokannya terlambat. Banyak masyarakat yang ingin membeli namun stoknya tidak ada. Sementara, gas elpiji 12 kg masih banyak.  

"Sekarang menjual elpiji tabung besar sangat sulit karena harganya mahal. Sekarang kalau ada yang lebih murah pasti lebih laris," ujarnya.‬

Di Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, menurut Purwati, pengelola pangkalan elpiji 3 kg, ia selalu kehabisan gas elpiji 3 kg begitu pasokan dari agen tiba.‬ "Permintaan tinggi setelah lebaran. Begitu pasokan tiba langsung habis dibeli warga," akunya.

Sementara, setelah sempat mengalami kelangkaan selama beberapa hari, Rabu (22/7), sejumlah pengecer mulai kembali menjual gas elpiji 3 kg di Kotaagung, Tanggamus. Harganya pun mulai turun, yakni Rp25 ribu per tabung dari sebelumnya mencapai Rp35 ribu.

Joni, warga Kotaagung, mengatakan, kemarin ia membeli gas elpiji 3 kg di salah satu kios pengecer dan stok cukup banyak. Menurut pedagang, pasokan gas elpiji baru tiba di kios tersebut. "Alhamdulilah, harga gas tiga kilogram mulai stabil," tuturnya.       

Senada disampaikan Dwi, warga Kelurahan Pasar Madang. Menurutnya, ketersediaan elpiji di sejumlah pengecer mulai banyak, namun harganya masih cukup tinggi, yakni Rp25 ribu per tabung. Untuk itu, ia mengharapkan Pertamina dapat kembali menstabilkan harga gas seperti semula, yaitu Rp20 ribu.

    ''Salah satunya dengan melakukan pengawasan harga di tingkat pengecer agar tidak terus naik," ujarnya. (yay/c1/ary)    

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar