Posted: 03 Aug 2015 01:54 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Tudingan bahwa penyebab kemacetan di persimpangan Jl. Raden Intan dan Jl. Brigjen Katamso lantaran sirkulasi kendaraan dan lokasi parkir Simpur Center yang tidak benar berlanjut. Setelah beberapa anggota Komisi III DPRD Bandarlampung yang menyuarakannya, kali ini giliran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung.

Kasatlantas Polresta Kompol M. Budhi Setiadi mengatakan, kebanyakan kendaraan yang melaju ke arah Jl. Brigjen Katamso melalui Jl. Raden Intan bertujuan untuk berbelanja ke Simpur Center. Sehingga banyak kendaraan lain di belakangnya menjadi terhalang.

Karena itu, pihaknya sering mengambil alternatif untuk menutup Jl. Brigjen Katamso saat arus kendaraan mulai meningkat. Ini supaya kendaraan dapat teralihkan dengan memutar menggunakan jalur melalui Jl. Kartini.

''Memang tindakan kami ini kerap mendapat protes, namun hal itu kami lakukan untuk memperlancar, bukan menghambat. Salah satunya dengan rekayasa lalu lintas. Ya, kalau dibiarkan, bisa-bisa macet sampai RSUDAM," ujarnya.

Budhi menambahkan, kemacetan bisa saja dikurangi asal manajemen Simpur Center mau mengatur ulang jalur pintu masuk mereka. Bila perlu perombakan bentuk bangunan dilakukan untuk mendapat jalur pintu masuk yang tidak menimbulkan kemacetan.

''Bagaimana bentuk barunya, tanya mereka (manajemen Simpur Center, Red) baiknya bagaimana. Pastinya kami hanya berusaha memperlancar arus lalu lintas," tegasnya.

Sebelumnya, kondisi macet yang sering terjadi di persimpangan Jl. Raden Intan dan Jl. Brigjen Katamso, Tanjungkarang Pusat, menuai sorotan dari anggota komisi III.

Lembaga legislatif ini menilai kemacetan yang selalu terjadi di jalan tersebut salah satunya lantaran padatnya volume kendaraan yang akan parkir atau masuk Simpur Center.

Anggota Komisi III Muchlas E. Bastari menilai pengelolaan sirkulasi kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tapis Berseri itu tidak dilakukan dengan baik.

''Ya, itu salah satunya. Kemudian pengelolaan lokasi parkir di Simpur Center juga kurang ditata," ujarnya, Jumat (31/7).

Sementara pada Sabtu (1/8), Executive Marketing Simpur Center Syech Hud Ismail mengatakan, penyebab kemacetan di Jl. Brigjen Katamso bukan karena sirkulasi kendaraan dan lokasi parkir di malnya yang salah, tetapi adanya kendaraan yang parkir dan bongkar-muat di bahu jalan.

Bahkan apabila terjadi kemacetan, pihaknya yang mengalami kerugian paling besar. ''Kalau macet kan orang-orang jadi malas ke sini. Kami juga yang akhirnya rugi," kata dia di ruang kerjanya. (yay/p2/c1/whk)

Duh, Susahnya Cari PRT

Posted: 03 Aug 2015 01:53 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Pascahari raya Idul Fitri, biasanya permasalahan yang dihadapi suatu keluarga adalah kesulitan mendapatkan pembantu rumah tangga (PRT) yang baru.

Sebab, kebanyakan PRT yang dimiliki sebelumnya tidak kembali karena memilih bekerja di tempat lain setelah pulang kampung saat menjelang Lebaran.

Kondisi tersebut dibenarkan Putri (35). Warga Jl. Purnawirawan, Langkapura, Bandarlampung, ini mengaku kesulitan mencari PRT baru setelah PRT lamanya pulang.

''Ini sudah lebih dua pekan dari Lebaran, tetapi saya tidak dapat-dapat PRT. Susah sekali mencarinya. Padahal jika minta digaji sesuai UMK (upah minimum kota)-pun tidak apa-apa," ujarnya kemarin (2/8).

Kondisi sama dialami Maria (45). PNS Pemkot Bandarlampung ini juga mengaku kesulitan mendapatkan PRT baru. ''Ini memang jadi masalah tahunan saya, PRT lama tidak kembali karena diajak bekerja di luar negeri. Nah, mencari PRT baru susahnya minta ampun kalau habis Lebaran seperti ini," keluhnya.

Sementara, kata dia, untuk mendapatkan PRT melalui jasa penyalur PRT menurutnya sangat mahal. "Karena ada uang tebusan (uang jasa," Red) itu, jadinya mahal," ucapnya.

Sedangkan Yunika (24), warga Jl. Pangeran Antasari, Sukabumi mengaku menyesal menggunakan jasa PRT dari jasa penyalur. Sebab PRT yang didapat dari penyalur belum genap tiga bulan bekerja, sudah meminta izin pulang kampung dan tidak kembali lagi.

"Saya dan suami kan juga bekerja, anak juga sudah mulai masuk sekolah. Jadi ya memang butuh jasa PRT," ujar ibu satu anak ini.

Terpisah, salah satu penyalur jasa PRT perseorangan Mustofa (33) mengatakan, ia memang kerap kali mendapatkan permintaan. Namun dia mengaku hanya sebatas mencarikan tenaga kerja.

"Ya kalau bisa saya yang turun. Kalau nggak saya carikan teman-teman saya atau orang lain yang mau," ungkapnya.

Menurutnya, untuk gaji dibayar sesuai kesepakatan per bulan, maka tarifnya setara dengan UMR. Namun apabila secara harian, maka dikenakan tarif Rp150 ribu per hari.

"Nah, kalau untuk dipakai acara hajatan, sedikit lebih besar bisa Rp250 ribu per hari. Kan kerjaannya banyak," ujar pria asal Tanjungbintang, Lampung Selatan.

Kemudian untuk masalah kedisiplinan, Mustofa tidak menjamin hal tersebut. Sebab ia hanya merekemomendasikan. "Ya kalau sampai ada PRT yang izin pulang lalu tidak kembali, mungkin ada hubungan yang tidak baik, Makanya jadi tidak betah," tandasnya.

Terpisah, pemiliki agen penyalur PRT dan Baby Sitter Yayasan Budi Makmur Sentosa Ahmad Budi mengatakan, pihaknya menerapkan sistem kerja kontrak. Selain itu setiap tenaga kerja di yayasannya juga telah diberikan pelatihan.

"Si calon penyewa dapat langsung menghubungi kami kemudian setelah setuju beberapa persyaratannya kami rekomendasikan langsung PRT atau baby sitter yang dibutuhkan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya memberikan garansi atas ketidakcocokan si penyewa dan pekerja. Yakni tiga pergantiaan. Kemudian selama masa kontrak belum habis maka si pekerja tidak boleh meninggalkan pekerjaan.

''Bila sudah habis, pekerja tersebut juga tidak diperkenankan untuk dijemput selain dari petugas kami," pungkasnya. (yay/p2/c1/whk)

Harus Ada Kontrak Resmi

KEBERADAAN PRT dan baby sitter memang sudah menjadi kebutuhan sendiri bagi masyarakat perkotaan. Namun, profesi ini juga membutuhkan konsistensi, baik dari pekerjanya maupun agen penyalurnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat mengatakan, untuk mengantisipasi tindakan PRT atau baby sitter yang tidak disiplin dalam bekerja, diperlukan kesepakatan kontrak resmi. ''Karena kebanyakan sekarang sebatas kesepakatan lisan," katanya kemarin (2/8).

Dalam surat kontrak itu harus mengandung beberapa item yang mengatur tentang kedisiplinan. Serta sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi sebuah pelanggaran.

Namun, terus dia, kontrak itu berlaku bagi kedua belah pihak. Misalnya bagi para pengguna jasa tidak diperkenankan berlaku kasar atau bertindak tak senonoh. Sehingga dapat meminimalisasi tingkat kriminalitas.

"Jika permasalahannya adalah kesulitan mencari tenaga PRT dan baby sitter, menurut saya di daerah-daerah pasti banyak juga yang sedang mencari pekerjaan," kataya.

Sayangnya, peluang tersebut rupanya kurang ditangkap pemerintah setempat. Padahal untuk menjadi tenaga PRT tidak harus memiliki keahlian khusus, karena hanya melakukan pekerjaan rumah.

Kecuali untuk baby sitter, mungkin diperlukan sedikit keahlian dan pelatihan. Bahkan bila dikembangkan, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat juga membutuhkan jasa old man sister untuk membantu mengurus orang yang sudah lanjut usia (lansia).

"Ketimbang dikirim ke panti jompo, jauh dari keluarga. Lebih baik diurus di rumah, namun dibantu," imbuhnya.

Nah, di sinilah pemerintah harus mulai peka. Pengelolaan PRT dan baby sitter oleh pemerintah dirasa lebih efisien dan efektif. Masyarakat tidak perlu merasa kesulitan dan merasa khawatir lagi.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Albert Alam mengatakan, tingkat kedisiplinan PRT adalah masalah personal. Di samping itu juga membutuhkan kesepakatan yang jelas. "Sebab biasanya ibu rumah tangga hanya mencari lewat relasi yang ada di kampung," kata dia.

Kendati demikian, pemerintah juga dapat mengambil peran. Misalnya dengan membuat peraturan ketenagakerjaan yang di dalamnya terdapat poin-poin yang mengatur tentang PRT. ''Memang tidak mudah karena harus dimonitor juga," pungkasnya. (yay/p2/c1/whk)

Diskoperindag Dukung Adanya Pasar Murah

Posted: 03 Aug 2015 01:47 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Adanya pasar penyeimbang atau pasar murah khusus daging sapi dirasa menjadi solusi baik untuk menormalkan harga. Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan) Bandarlampung Firmansyah Akib mengatakan, untuk hal ini memang diperlukan peranan Badan Urusan Logistik (Bulog). ''Dan memang peran Bulog untuk menyediakan barang logistik," katanya kemarin.

Menurutnya, selain beras, daging juga termasuk barang logistik. Karena saat ini konsumsi daging sapi pada masyarakat cukup tinggi, terutama pada produsen makanan olahan. Maka sudah seharusnya prediksi kenaikan harga daging sapi ini diantisipasi lebih awal.

''Namun sebelumnya harus dipastikan ketersediaan daging yang mereka miliki," imbuhnya.

Bahkan tidak menutup kemungkinan jika pihaknya juga ikut menggelar pasar murah. Asalkan ada perusahaan swasta yang berniat memberikan bantuan subsidi.

Artinya pemerintah berusaha bernego dengan perusahaan-perusahaan besar di Lampung, yang bersedia menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat kecil. "Jika hitungannya sampai akhir tahun, sepuluh perusahaan besar ada yang berbaik hati, saya rasa bisa sedikit membantu," kata dia. (yay/p2/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Senin, 03 Agustus 2015

Giliran Satlantas Soal Sirkulasi Kendaraan di Simpur Center

Giliran Satlantas Soal Sirkulasi Kendaraan di Simpur Center

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BELI DI SHOPEE

Populer

New