Kamis, 15 Oktober 2015

Jadwal Operasi Reno Mundur

Jadwal Operasi Reno Mundur


Jadwal Operasi Reno Mundur

Posted: 15 Oct 2015 01:14 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Muhammad Reno (8 bulan), penderita hydrocephalus (pembesaran kepala), rencananya dioperasi pukul 19.00 WIB kemarin. Namun oleh pihak Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung, jadwal operasi dimundurkan. Operasi pemasangan alat Vp Shunt itu rencananya dimundurkan hingga dini hari tadi. Menurut Ketua Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera (FKTAS) Bandarlampung Firmansyah, pemunduran itu terkait persiapan operasi.

    Menurut dia, Reno sudah diharuskan puasa sejak pukul 14.00 kemarin. ''Operasi itu memasang alat Vp Shunt. Tujuannya mengeluarkan cairan yang ada di kepala Reno. Nanti pascaoperasi kita lihat perkembangannya, apakah cairannya bisa keluar lewat alat tersebut," ungkapnya kemarin.

    Apabila nantinya di kepala Reno mulai terlihat lekukan, artinya cairan dikepalanya mulai dikeluarkan. Karenanya dia berharap agar semua pihak dapat terus mengontrol penyembuhan Reno.

    "Kita disini berharap yang terbaik untuk Reno, segera diberi kesembuhan supaya dia dapat tumbuh seperti anak-anak sebayanya," lanjutnya.

    Diketahui, putrapertama pasangan Heri (23) dan Melyanah (21) ini sebenarnya terlahir normal dan sehat, dengan berat 2,8 kg dan panjang 47 cm. Sabtu,  7 Februari lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Tjokrodipo (RSUDDT). Meski dalam keadaan sehat, Reno tidak menangis. Keluarganya pun tidak curiga karena petugas RS tidak mengatakan hal yang mengkhawatirkan.

    Namun keadaan mulai berubah tiga minggu kemudian. Reno menjadi sering rewel setiap malam. Kepalanya sering terasa panas. Karena disangka hanya penyakit demam, orangtuanya lantas membawanya ke Puskesmas dan mendapatkan obat penurun panas.

    Umur tiga bulan kepalanya mulai kelihatan aneh. Makin besar setiap harinya, urat-urat di kepalanya juga mulai kelihatan. Matanya mulai membesar seperti mau keluar.

    Keadaan itu semakin diperparah, karena keluarganya tidak mengetahui penyakit sebenarnya yang diderita Reno. Mereka sempat meminta hingga pihak kelurahan. Namun pihak kelurahan hanya menengok dan memberikan bantuan ala kadarnya.

    "Kami tidak tau Reno sakit apa, mau di bawa ke Dokter, kami gak punya uang," ujar Endang, nenek Reno.

    Kondisi Reno akhirnya menarik perhatian berbagai pihaknya. Salah satunya Pj Wali Kota Sulpakar.Dia mengatakan dirinya turut merasa prihatin dengan musibah yang dialami oleh Reno. Terlebih saat mengetahui kondisi perekonomian keluarga Reno dan kondisi ibunya, Melyanah yang ternyata memiliki keterbelakangan mental.

    "Semua penyakit yang didatangkan dari-Nya pasti ada obatnya. Baik yang diketahui ataupun tidak. Jadi sabarlah menghadapi ini," pesannya saat menengok Reno di Klinik Mitra Anda beberapa waktu lalu.

    Sulpakar juga memberikan santunan pribadinya dengan harapan dapat membantu meringankan beban pengobatan Reno. Dia juga memastikan jika pemkot akan menanggung pengobatan Reno dengan program yang mereka miliki.

    Sementara Kepala Dinas Kesehatan, dr Amran membenarkan jika pengobatan Reno nantinya akan ditanggung lewat Jaminan Kesehatan Kota (Jamkeskot).

    Dari hasil pemeriksaan CT-Scan di Rumah Sakit Immanuel Bandarlampung, Sabtu (10/10) diketahui 60 persen jaringan syarafnya telah rusak.  Karenanya, Reno memang harus mendapatkan tindakan supaya keadaanya tidak bertambah parah. (yay/p2/c1/wdi)

’’BBPOM, Kami Resah!’’

Posted: 15 Oct 2015 01:13 AM PDT

BANDARLAMPUNG - Beredarnya isu bakso boraks membuat warga dari semua kalangan khawatir. Tak terkecuali keluarga pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung. Ida Farida, istri dari salah satu apoteker di BBPOM Bandarlampung, mengaku dirinya sangat khawatir dengan beredarnya bakso boraks.

    ''Sebagai seorang ibu, wajarlah saya merasa khawatir. Apalagi jika itu dikonsumsi oleh keluarga saya," katanya via ponsel kepada Radar Lampung kemarin (14/10).

    Dilanjutkan, selama ini dirinya hanya melihat dari ciri-ciri umumnya. Misalnya dari warna atau teksturnya.

    ''Seperti makanan anak-anak tuh, kalau warnanya merah ngejreng, pasti pakai pewarna rodhamin. Sama dengan bahan lainnya, kayak boraks, pasti ada ciri-cirinya kan," ujarnya.

    Karenanya, tidak ada salahnya jika masyarakat juga berperan aktif dan mencari tahu ciri-ciri makanan yang mengndung bahan berbahaya tersebut.

    Meski BBPOM masih belum ada gerakan turun ke lapangan, namun, dia mengklaim BBPOM Bandarlampung kerap menggelar sosialisasi. "Lagi pula kan dari BBPOM juga kalau tidak salah sering mengadakan sosialiasasi ya tentang masalah itu. Jadi masyarakat juga bisa tau," katanya.

    Kekhawatiran serupa juga sempat dirasakan oleh warga lainnya. Di antaranya Yudi Ardiansyah, warga Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa. Dia mengaku sangat menggemari bakso. Namun sejak isu penggunaan boraks pada bakso, akhirnya ia lebih waspada ketika akan memakan bakso.

    ''Dibilang khawatir, pasti iya, karena boraks itu kan berbahaya. Itu kan bukan bahan makanan," katanya.

    Meski isu ini sudah beredar sejak lama, terkadang ia sering mengabaikan. Namun, apabila isu ini berkembang kembali, tentu dirinya juga akan merasa waspada. Dia juga berharap instansi terkait dan pemerintah bertindak proaktif.

    "Saya salah satu penikmat bakso. Kalau memang isu itu benar, kami berharap ada infomasi resmi dari pihak berwenang terhadap masyarakat awam agar lebih paham," lanjutnya.

    Senada disampaikan Hakim Putra, warga Perumahan Griya Sejahtera, Gunungterang, Tanjungkarang Barat. Dia juga mengaku khawatir dengan beredarnya isu bakso boraks.

    Hakim menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan lamban menyikapi isu tersebut. "Padahal kalau dilihat di daerah lain, sepertinya selalu ada temuan. Di sini sepertinya belum ada, entah memang tidak ada, atau karena pemerintahnya tidak turun?" tanyanya.

    Menurutnya, kemungkinan pemerintah akan mulai turun tangan apabila memang sudah terlihat dampak dari makanan berbahaya tersebut. "Maka itu sebelum berdampak lebih luas, beri kepastian kepada masyarakat jika makanan itu memang aman dan layak dikonsumsi," lanjutnya.

    Isu boraks tersebut pertama kali beredar lewat broadcast Blackberry Messenger (BBM) di kalangan terbatas. Isinya menyatakan ada pemakaian boraks pada bakso yang dijual di kota ini.

    Pada BBM itu dijelaskan juga, bakso yang berasal dari salah satu warung bakso di Bandarlampung positif mengandung boraks. Bahkan sampel itu telah melalui tiga metode pengujian berbeda.

    Dalam pesan tersebut diketahui juga jika pengujian dilakukan di Laboratorium Poltekes Tanjungkarang. Namun dengan alasan tidak berkompeten untuk memublikasikan, maka pesan tersebut hanya disebarkan melalui kalangan terbatas.

    Dari broadcast BBM itu, Radar lantas mengonfirmasi langsung ke Poltekes. Rupanya, informasi tersebut merupakan hasil praktikum yang dilakukan mahasiswa perguruan tinggi tersebut.

    Kepala Laboratorium Analis Kesehatan Nuraini membenarkan jika pengujian bakso memang dilakukan mahasiswanya dalam sebuah praktikum mata kuliah analisis pangan.

    "Benar memang ada pengujian bakso di sini dan ada yang terindikasi memakai boraks," jelasnya.

    Pada senin (12/10) lalu, tim Radar Lampung menguji secara sederhana sampel bakso yang dibeli dari lima warung bakso di Kota Tapis Berseri. Kelima sampel tersebut kemudian dinamai dengan sampel A, B, C, D dan E.

    Sementara untuk perlakuannya digunakan dua metode pengujian sederhana. Yakni uji organoleptik dan reagen borakset.

    Pada organoleptik, ada empat indikator yang diujikan. Yaitu tekstur, warna, aroma, dan pantulan. Untuk pengujian tekstur diketahui ciri bakso yang mengandung boraks ada terasa kenyal, namun keras.

    Setelah diberi perlakuan, sampel B rupanya terbukti lebih keras dan kenyal dibandingkan sampel lain.

Selanjutnya pengujian dari warna. Diketahui bakso yang menggunakan boraks berwarna lebih putih. Dari perlakuan itu, sampel E menunjukan ciri demikian. Dibandingkan dengan sampel lainnya, sampel bakso E berwarna lebih putih dibanding dengan yang lainnya.

    Pengujian ketiga, dengan mencium aromanya. Hasil pengujian itu mengarah ke sampel B. Sebab dalam bakso yang mengandung boraks, diketahui memiliki aroma berbeda dengan bakso biasa. Jika pada bakso biasa tercium aroma khas daging, tidak demikian dengan bakso boraks tersebut.

    Pengujian selanjutnya yakni dengan mencoba melemparkan sampel. Karena jika bakso yang mengandung boraks akan kembali memantul apabila dilempar. Mengejutkan! Dari perlakuan itu, seluruh sampel terbukti memantul. (yay/p2/c1/wdi)


Sarankan Ambil Sampel Acak

Isu bakso boraks kembali membuat DPRD Bandarlampung angkat suara. Dewan meminta satker pemkot untuk turun langsung.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menegaskan, upaya yang dilakukan oleh satker hanya terkesan formalitas. Karenanya perlu ada peningkatan pengawasan.

    ''Lakukan sampel secara acak di lapangan, kemudian diuji dan dilihat hasilnya. Apa pun hasilnya harus dikomunikasikan kepada masyarakat," katanya kepada Radar Lampung kemarin (14/10).

    Selain itu, kata dia, pemeriksaan juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya bukan hanya sekedar pemeriksaan untuk menyambut moment besar saja. Seperti saat bulan Ramadan atau Idul Fitri. "Namanya pemeriksaan seperti harus dilakukan secara kontinu,"tandasnya.

    Anggota komisi II DPRD Bandarlampung Grafeldy Mamesah mengatakan, jika informasi itu seharusnya dapat informasi awal bagi aparat pemerintah untuk lebih tanggap.

    "Jika memang hanya sekedar hasil dari pratikum mungkin memang belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan ini bisa jadi informasi awal," katanya.

    Karenanya dia meminta kepada pihak pemerintah, khususnya pihak BPOM untuk segera mengawasi dan menindak para produsen bakso yang terbukti menggunakan boraks untuk olahan baksonya.

    Selain itu, dia juga meminta upaya pengawasan tersebut seharusnya dilakukan secara rutin. Terlebih ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melemah.

    "Evaluasi harus terus dilakukan, mengingat kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Memungkinkan masyarakat melakukan segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang harus dievalusi supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," jelasnya.

    Semenatara Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung dr Amran mengatakan pengujian kandungan boraks juga dapat dilakukan oleh masyarakat awam. Sebab alat pengujinya beredar dipasaran.

    "Ada kok alatnya, kami juga punya. Saya lupa berapa harganya tapi itu bisa diperoleh oleh warga. Jadi warga juga bisa memeriksanya. Pokoknya kalau bakso itu sudah kenyal-kenyal keras seperti karet, sudah pasti pakai boraks," kata dia.

    Dia mengatakan pihaknya selama ini hanya melakukan pemeriksaan bersamaan dengan pihak BPOM Lampung. Biasanya pihak BPOM berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan wilayah Diskes Bandarlampung.

    "Karena mereka yang lebih berwenang untuk melakukan pengawasan makanan dan obat. Saat pemerikasaan biasanya kami diikut sertakan," jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung Ramadhan mengaku belum mendapatkan informasi adanya bakso di kota ini yang terindikasi menggunakan boraks.

    ''Kalau di saya belum sampai, tetapi mungkin sudah sampai di bagian pengaduan," katanya. (yay/p2/c1/wdi)

Rolling Tunggu Sinyal Gubernur

Posted: 15 Oct 2015 01:12 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Isu rolling pejabat Pemkot Bandarlampung sebentar lagi jadi kenyataan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M. Umar mengonfirmasi rencana rolling tersebut. Dia membenarkan jika tidak lama lagi ada rolling pejabat. ''Belum ditentukan kapan. Semuanya masih dalam proses," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

    Namun informasi yang dihimpun, rolling akan dilakukan awal atau akhir November. Selain mengisi kekosongan jabatan eselon, mutasi juga dalam rangka penyegaran terhadap pejabat yang ada di pemkot. Termasuk mendefinitifkan sejumlah pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt.).

    "Tujuannya memberikan penyegaran terhadap PNS yang ada disetiap instansi, dan diharapkan terciptanya pelayanan guna memuaskan terhadap masyarakat," jelasnya.

    Umar menambahkan, rolling akan dilakukan setelah melalui mekanisme serta mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

    ''Kan mau dilaporkan dahulu, jadi harus ada persetujuan dari Pak Gubernur. Soalnya saat ini Pak Wali kan tidak definitif. Pembahasan internal sudah dilakukan," lanjutnya.

    Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj.) Wali Kota Bandarlampung Sulpakar sepertinya memang akan melaksanakan perombakan pejabat.

    Untuk itu, Sulpakar meminta agar seluruh pegawai tidak risau terhadap adanya isu mutasi pegawai yang mulai marak ini. Karena sebagai seorang abdi negara, PNS harus siap dipindahtugaskan ke mana saja.

    ''Tetap bekerjalah dengan nyaman.  Jangan gentar terhadap isu mutasi di kalangan PNS Bandarlampung. Saya saja siap," katanya.

    Diketahui, beberapa jabatan di lingkup Pemkot Bandarlampung saat ini memang masih lowong. Di antaranya jabatan kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), inspektur, kepala Dinas Sosial (Dissos), kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam).

    Selain itu, ada dua SKPD yang juga akan mengalami kekosongan lantaran pejabat eselon II-nya bakal memasuki usia pensiun. Yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). (yay/p2/c1/wdi)

 

KA Seminung Belum Bisa Beroperasi

Posted: 15 Oct 2015 01:12 AM PDT

Tujuh Gerbong Babaranjang Anjlok
KOTABUMI – Kereta api (KA) Seminung dari Kotabumi menuju Tanjungkarang belum bisa beroperasi hingga kemarin (14/10). Ini merupakan salah satu dampak anjloknya KA batu bara rangkaian panjang (babaranjang) 3007 di Kilometer 22 Stasiun Gedungratu, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan (Lamsel), Selasa (13/10).

Wakil Kepala Stasiun KA cabang Kotabumi Wahidin mengatakan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih memperbaiki bahu jalan kereta yang anjlok. ''Sementara, kereta yang masih beroperasi yakni jurusan Kotabumi-Kertapati.  Terus berjalan, tidak ada halangan," kata Wahidin.

Sebelumnya ada 159 penumpang KA Seminung yang batal berangkat akibat insiden ini. PT. KAI juga sudah melakukan evakuasi. Sementara, tiket kereta penumpang sudah dikembalikan lagi uangnya karena batal berangkat. "Kami batal berangkat dengan kereta Seminung. Kabarnya ada kereta babaranjang yang anjlok," ujar Indra, salah satu penumpang KA Kotabumi, Selasa (13/10).

    Mendengar hal itu, Indra langsung menukarkan tiket kereta yang sudah dibeli. Kemudian, melanjutkan perjalanan menggunakan bus bersama penumpang lainnya. "Tiket yang sudah kami beli tersebut kemudian kami kembalikan lagi kepada pihak stasiun. Dan uang pembelian tiket dikembalikan lagi," ucapnya.

Terpisah, Manager Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang Muhaimin mengatakan, pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang pasca anjloknya KA Babaranjang jurusan Palembang, Sumatera Selatan menuju Bukit Asam, Panjang, Bandarlampung. Pihaknya juga telah mengusahakan agar jalur perlintasan KA tersebut dapat digunakan kembali.

PT KAI sedang melakukan perbaikan dan pemasangan bantalan rel kereta api. "Hari ini (kemarin)  untuk jalur perlintasan, diperkirakan pukul 12.00 Wib sudah dapat normal dan bisa dilewati kembali. Saat ini sedang dilakukan pemasangan bantalan rel," kata Muhaimin.

Evakuasi tujuh gerbong yang anjlok segera dilakukan setelah pemasangan bantalan rel selesai dilakukan. "Karena saat ini fokus memperbaiki pemasangan rel agar jalur bisa normal untuk dilalui kembali," lanjutnya.

Setelah pemasangan bantalan rel tersebut, jalur akan dibuka dengan satu jalur terlebih dahulu. Sedangkan jalur lain akan digunakan untuk keperluan evakuasi KA Babaranjang yang anjlok. "Sementara akan dibuka satu dulu untuk dilalui kereta komersil. Sementara yang satunya lagi akan digunakan untuk evakuasi gerbong yang anjlok," kata dia.

Sementara, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanitreskrim) Polsek Natar Ipda Setio Budi Howo mengatakan, sebanyak 7 dari 60 gerbong anjlok keluar lintasan rel kereta api, Selasa (13/10) sekitar pukul 8.38 Wib. "Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Tujuh dari rangkaian gerbong tersebut anjlok dan terbalik," terangnya.

Berdasar hasil penyelidikan sementara, Setio mengatakan, kecelakaan diduga lantaran ada kesalahan pelayanan yang dilakukan oleh Stasiun Gedungratu. Hingga kemarin, proses evakuasi masih dilakukan, sementara rel mengalami rusak parah karena mengalami patah pada sisinya.

"Evakuasi masih dilakukan, saat ini rel mengalami rusak parah. Sementara penanganan diambilalih oleh Polisi Khusus Kereta Api (Polsiska)," pungkasnya. (ria/rnn/ega/c1/dna)

 

Tim Appraisal Lahan JTTS Tinjau Ulang Nilai Ganti Rugi

Posted: 15 Oct 2015 01:10 AM PDT

GUNUNGSUGIH – Harapan warga Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggibesar, Lampung Tengah (Lamteng), yang menolak ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk bertemu tim appraisal tercapai, Selasa (13/10).

Hasilnya, tim penaksir harga ini meninjau ulang nilai ganti rugi lahan di Bandarjaya Timur dan Indraputrasubing.

Appraiser dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan, Shaeful Radian Natapermana, mengatakan bakal meninjau ulang nilai ganti rugi lahan pembangunan JTTS. "Khususnya zona kebun dan tanah kosong. Besok kita lihat langsung,'' katanya.

Radian menyatakan akan melihat data pembanding yang diajukan masyarakat terlebih dahulu untuk melakukan perubahan harga setelah peninjauan ulang.

''Apakah sebanding dengan zona yang akan kita nilai besok? Ini karena ada dua zona, yakni tanah pekarangan dan perkebunan. Tanah pekarangan memang lebih mahal karena ada bangunan dan lain-lain. Kita akan lihat data yang diajukan masyarakat. Kita cek data-data transaksinya. Betul atau sebanding nggak dengan lokasi yang akan kita nilai? Kalau nggak sesuai, ya sudah. Kalau sesuai, mungkin ada sedikit perubahan,'' ujarnya.

Radian juga membantah ada kesalahan data terkait penaksiran harga. ''Bukan ada kesalahan data. Artinya, masyarakat minta perubahan harga. Mereka punya data transaksi. Data itu akan kita lihat besok. Apakah sesuai dengan lokasi yang kita nilai atau tidak?'' katanya.

Masalah ada harga tanah di pinggir jalan lebih murah dibanding di dalam, Radian mengatakan, itu masalah bidangnya dan akan dicek.

''Data yang kita terima, mungkin sempurna atau tidak sempurna. Data didapat dari BPN (Badan Pertanahan Negara). Saya tidak mengatakan kesalahan BPN. Mungkin fotokopiannya kurang jelas dan tak terang. Kemungkinan mereka juga dapat datanya dari fotokopi sertifikat tanah,'' ungkapnya.

Terkait tudingan tak transparan dalam penilaian harga karena masyarakat hanya menerima amplop dan diminta setuju atau tidak setuju tanpa ada musyawarah, Radian menyatakan model musyawarah sekarang berbeda dengan Peraturan Presiden No. 36/2005 dan No. 65/2006 serta Peraturan Kepala BPN No. 3/2007 pasal 28 tentang variabel menentukan harga tanah.

''Sekarang ini model musyawarah  berdasarkan UU No. 2/2012,  dimana warga diberikan batas waktu selama 14 hari. Apabila tidak puas, warga boleh menuntut tim appraisal-nya bahwa nilainya tidak benar. Kalau warga diam, toh pengguna lahan akan memasukkan itu ke pengadilan sebagai bentuk konjugasi. Kalau musyawarah lagi kemungkinan tidak ada,'' ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Lamteng Sumarsono meminta tim appraisal bertindak profesional dan transparan menentukan harga ganti rugi.

''Kami minta tim appraisal bertindak profesional masalah harga ganti rugi lahan pembangunan JTTS. Jangan sakiti rakyat dengan harga yang tak sesuai! Kepada warga, saya minta tunjukkan data yang benar. Baik itu data transaksi jual-beli maupun sertifikat. Jangan berbohong agar permasalahan ini cepat selesai! Kalau berbohong, kami tidak akan bantu. Mudah-mudahan selama tiga hari ini, setelah tim appraisal meninjau ulang akan ada perubahan,'' harapnya.

Dalam tinjauan, kata Sumarsono, tim apprasial akan mereviu. Bahkan hasil tinjauan, tim appraisal melihat banyak lahan berimpitan dengan rumah. "Hasilnya memang harga pasaran di sana Rp100 ribu–Rp200 ribu per meter. Pada Senin (19/10), tim appraisal akan kita undang lagi ke DPRD untuk memaparakan hasil tinjauan lapangan,'' ujarnya

 Sebelumnya, dua kali sudah tim appraisal berhalangan hadir untuk mengklarifikasi masalah ganti rugi lahan pembangunan JTTS di hadapan warga Bandarjaya Timur. Pada Senin (12/10), tim appraisal berhalangan hadir karena sakit. Bahkan, DPRD mengancam akan membekukan panitia pejabat komitmen (PPK) jika tim appraisal tak hadir kemarin.

Ketua BPN Lamteng Mujahidin juga menilai, seharusnya nilai tanah dalam dan luar beda. "Kalau tim appraisal datang, Insya Allah ada perubahan. Karena ada harga dasar. Kami menyarankan harga disesuaikan melihat harga pasar di sana," ujarnya.

Bahkan, perwakilan warga Kelurahan Karangendah meminta hal ini tidak terjadi pada tanah mereka. "Meski kami belum menerima kepastian nilai ganti ruginya, kami juga minta diganti dengan layak. Kami minta dewan mengawasi tim appraisal," harapnya.

Yusrizal (55), salah satu perwakilan warga, menyatakan menolak ganti rugi lahan pembangunan JTTS yang tak sesuai. Dia meminta harga ganti rugi dievaluasi. ''Ganti ruginya tidak wajar. Masak tanah kami dihargai Rp35.000 per meter. Kami minta referensi harganya seperti apa?" ujarnya.

Tidak hanya itu. Yusrizal juga meminta warga dapat dipertemukan dengan tim appraisal. ''Kami ingin tahu masalah perbedaan tanah dan tenggat waktu pembayaran. Jangan sampai waktu dibangun belum dibayar dan  menyakiti hati kami," ungkapnya..

Permasalahan ganti rugi lahan JTTS terungkap setelah sejumlah warga pada Senin (5/10) sekitar pukul 09.00 WIB mengadu ke DPRD Lamteng. Dalam orasinya di depan Gedung DPRD Lamteng, sekitar  30 warga Bandarjaya Timur yang lahannya terkena dampak pembangunan JTTS menolak ganti rugi.

Pasalnya, ganti rugi lahan  hanya dihargai  Rp35.000 per meter. "Rp35.000 per meter tidak wajar! Pak Jokowi, tolong bantu kami," pekik  sejumlah warga. (sya/c1/dna)


Hari Ini Evaluasi JTTS di Kementerian BUMN

Pemerintah pusat terus menggelar pertemuan terkait percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel)–Terbanggibesar I, Lampung Tengah (Lamteng).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengutus ketua tim I pembebasan lahan Adeham dan ketua tim II Rifki Wirawan untuk menghadiri rapat pertemuan di ruang rapat lantai 19 gedung Kementerian Negara BUMN, Jakarta, pukul 17.00 WIB hari ini (15/10).

Adeham, yang mengetuai Tim I JTTS ruas Bakauheni-Tegineneng, mengatakan, pertemuan hari ini beragendakan evaluasi dari pertemuan sebelumnya.

"Jadi masih terkait progres pengerjaan tol hingga pembebasan lahan. Masih sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita tunggu saja hasilnya. Mungkin ini terkait yang sudah dibayarkan, validasi lahan. dan sebagainya," tandasnya.

Senada, Rifki mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait ruas yang menjadi wilayah pengawasanya, yaitu Tegineneng-Terbanggibesar. Ia akan memaparkan kendala-kendala yang masih ditemui di Lampung Tengah (Lamteng).

"Jadi kita ingin supaya pembayaran segera dituntaskan. Kan di beberapa titik di Lampung Tengah dan Pesawaran sudah ada kesepakatan, tinggal finalisasinya yang menyangkut pembayaran," tuturnya.

Selain itu, ada penolakan warga di Bandarjaya Timur soal penetapan harga oleh tim aprraisal. Saat ini posisinya sedang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamteng bersama DPRD-nya. "Keputusan ini kan independen dari tim aprraisal, jadi tidak ada yang berhak mengintervensinya," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung tersebut.

Di Jakarta, kata dia, akan diminta juga pemaparan terkait percepatan pembayaran ganti rugi lahan. "Mereka kan sudah ada mekanismenya. Dananya juga sudah siap dan kami harapnya bisa disegerakan," ujarnya.

Selain itu, ia membenarkan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau progres 5 kilometer (km) yang sudah selesai dikerjakan. "Tapi kami belum mengetahui kapan beliau tiba," tukasnya. "Kita masih tunggu jadwal pastinya dari Pemerintah Pusat," timpal Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Bayana. (goy/c1/dna)

 

Pembangunan Landasan Pacu Bandara Dikebut

Posted: 15 Oct 2015 01:08 AM PDT

Yang Tidak Setuju, Tinjau di Pengadilan!
BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengebut pembangunan perpanjangan landasan pacu Bandara Radin Inten II Lampung Selatan (Lamsel). Salah satunya dengan mengadakan konsultasi publik pengadaan tanah untuk pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara di aula kantor Kecamatan Natar, Lamsel, Selasa (13/10).

M. Irdan, kepala Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Lampung mengatakan, tahap pertama 2015 akan dilakukan ganti rugi pada warga yang berada di 5-6 desa dengan luas lahan 36 hektare (ha). Nama-nama warga yang memiliki lahan sudah didata. Warga mendukung penuh dan siap lahannya diganti rugi untuk pembangunan bandara.

Maka dari itu, panitia dari Kementerian Perhubungan akan menujuk tim penaksir harga. "Jadi November ini diharapkan semua warga sudah menyerahkan nomor rekening banknya. Uang ganti ruginya akan dikirim via rekening," jelas Irdan dalam konsultasi publik tersebut.

Ia bersyukur, dari lahan yang akan dibebaskan seluas 36 ha terdiri dari 265 kepala keluarga (kk), tidak ada yang mengeluh perihal ganti rugi lahan. "Justru mereka setuju semua lahan mereka akan dibangun landasan pacu bandara. Tetapi apabila ada salah satu masyarakat yang tidak ingin melepas lahannya, akan ditinjau melalui pengadilan!" tandasnya.

Dalam acara konsultasi publik tersebut seluruh masyarakat yang hadir terdiri dari warga Desa Candi Mas sebanyak 176 KK. Desa Way Sari 9 KK, Desa Tanjung Sari 38 KK, dan Desa Bumi Sari 42 KK.

Asisten I Sekretariat Provinsi (Setprov) Lampung Rifki Wirawan mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan, pembangunan yang dilakukan harus dapat memenuhi program pemerintah. "Jadi, apakah perluasan lahan bandara sudah sesuai dengan prosedur? Dan dalam penetapan lokasi sudah berdasarkan data-data dari pihak BPN?" kata dia.  

Mantan Inspektur Lampung ini melanjutkan, pemprov akan menujuk tim aprraisal untuk menilai harga tanah secara profesional dan independen. "Ini dimaksud agar masyarakat juga diuntungkan," ujarnya. Maka dari itu, percepatan hingga konsultasi publik adalah wujud komitmen dalam melakukan pengembangan dan pembangunan Bandara.

"Upaya ini juga sebagai tahapan dan harapan bandara terbesar di Lampung dapat digunakan sebagai embarkasi haji dan bandara internasional pada tahun 2017-2018," harapnya. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan. Diantaranya pembebasan lahan untuk lokasi terminal baru dan perpanjangan landas pacu.

Senada, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi menjelaskan, pembebasan lahan perpanjangan landasan pacu menggunakan anggaran Rp45 miliar untuk tahap pertama pada 2015 dengan 36 hektare (ha) tanah warga. Penentuan lokasi (penlok) sudah didata. Dan tahap kedua untuk anggaran 2016 sekitar 42 ha lahan warga pun sedang dipersiapkan.

"Untuk anggarannya belum kita ketahui. Akan tetapi, ditargetkan 2017 sudah mulai dibangun dan selesai," janjinya.

Untuk itu, pengembangan lahan bandara telah mulai dilakukan sejak 2011 seluas 12,8 ha, lalu 2012 67,8 ha, 2013 44,8 ha, dan 2015 direncanakan 36 ha. Sedangkan pada 2016 akan dibebaskan 42 ha. Sedangkan pada tahun-tahun mendatang masih dilakukan pengembangan sampai dengan luas total lahan bandara menjadi 500 ha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bandara Radin Inten II Moch. Yamin menambahkan, persyaratan perpanjangan landasan pacu sejauh ini untuk menjadi bandara embarkasi penuh (internasional) telah terpenuhi. Yakni dari syarat administrasi, kuota haji, dan fasilitas asrama haji. Syarat kesiapan keimigrasian juga telah memenuhi dan kesiapan teknis lainnya telah terpenuhi.

Namun, masih ada kendala dalam pemenuhan persyaratan teknis. Yaitu masalah panjang landas pacu. "Saat ini landasan belum dapat dipakai pesawat berbadan besar. Sehingga perlu adanya penambahan panjang landas pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter dan peningkatan teknkis daya dukung landas pacu lainnya," ujar Yamin. (goy/c1/dna)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar