Selasa, 13 Oktober 2015

Dugaan Bakso Boraks Menguat

Dugaan Bakso Boraks Menguat


Dugaan Bakso Boraks Menguat

Posted: 12 Oct 2015 11:24 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Isu pemakaian boraks pada bakso oleh pedagang di kota ini membuat penasaran Radar Lampung. Kemarin (12/10), tim Radar Lampung menguji secara sederhana sampel bakso yang dibeli dari lima warung bakso di Kota Tapis Berseri. Kelima sampel tersebut kemudian dinamai dengan sampel A, B, C, D dan E.
Sementara untuk perlakuannya digunakan dua metode pengujian sederhana. Yakni uji organoleptik dan reagen borakset.

    Pada organoleptik, ada empat indikator yang diujikan. Yaitu tekstur, warna, aroma, dan pantulan. Untuk pengujian tekstur diketahui ciri bakso yang mengandung boraks ada terasa kenyal, namun keras.

    Setelah diberi perlakuan, sampel B rupanya terbukti lebih keras dan kenyal dibandingkan sampel lain.

Selanjutnya pengujian dari warna. Diketahui bakso yang menggunakan boraks berwarna lebih putih. Dari perlakuan itu, sampel E menunjukan ciri demikian. Dibandingkan dengan sampel lainnya, sampel bakso E berwarna lebih putih dibanding dengan yang lainnya.

    Pengujian ketiga, dengan mencium aromanya. Hasil pengujian itu mengarah ke sampel B. Sebab dalam bakso yang mengandung boraks, diketahui memiliki aroma berbeda dengan bakso biasa. Jika pada bakso biasa tercium aroma khas daging, tidak demikian dengan bakso boraks tersebut.

    Pengujian selanjutnya yakni dengan mencoba melemparkan sampel. Karena jika bakso yang mengandung boraks akan kembali memantul apabila dilempar. Mengejutkan! Dari perlakuan itu, seluruh sampel terbukti memantul.

    Pengujian terakhir yakni dengan menggunakan reagen yang didapatkan dari salah satu toko alat kesehatan di Bandalampung. Sebelum pengujian, Radar Lampung terlebih dulu mengekstraksi seluruh sampel. Ekstrak tersebut lalu ditambahkan cairan HCL atau asam sulfat, lalu ditambahkan reagen.

Hasil perlakuan itu dapat dilihat dari kertas uji yang telah dibenamkan larutan. Apabila terlihat perubahan menjadi merah bata, artinya sampel tersebut positif memakai bahan tambahan boraks.

Dari seluruh sampel, tidak ada yang penunjukan perubahan warna menjadi merah bata. Namun di antara sampel lainnya, sampel D menunjukkan perubahan bercak coklat. Perubahan itu terus terjadi meski perlakuan diulang sebanyak tiga kali.

Diketahui, adanya dugaan ini bermula dari beredarnya broadcast Blackberry Messenger (BBM) di kalangan terbatas. Isinya menyatakan ada pemakaian boraks pada bakso yang dijual di kota ini.

    Pada BBM itu dijelaskan juga, bakso yang berasal dari salah satu warung bakso di Bandarlampung positif mengandung boraks. Bahkan sampel itu telah melalui tiga metode pengujian berbeda.

Dalam pesan tersebut diketahui juga jika pengujian dilakukan di Laboratorium Poltekes Tanjungkarang. Namun dengan alasan tidak berkompeten untuk memublikasikan, maka pesan tersebut hanya disebarkan melalui kalangan terbatas.

    Dari broadcast BBM itu, Radar lantas mengonfirmasi langsung ke Poltekes. Rupanya, informasi tersebut merupakan hasil praktikum yang dilakukan mahasiswa perguruan tinggi tersebut.

    Kepala Laboratorium Analis Kesehatan Nuraini membenarkan jika pengujian bakso memang dilakukan mahasiswanya dalam sebuah praktikum mata kuliah analisis pangan.

    "Benar memang ada pengujian bakso di sini dan ada yang terindikasi memakai boraks," jelasnya.

    Namun, dia menegaskan, penggunaan sampel selalu dilakukan secara acak karena dibawa langsung mahasiswa, kemudian hanya diberi label kode. Sehingga pada saat muncul hasilnya, tidak diketahui sumbernya dari mana.

    "Kalaupun tahu, ini hanya untuk konsumsi di sini saja, Karena kami tidak berhak memublikasikan. Sebab, ini hanya praktikum, peralatan yang digunakan juga sederhana. Takutnya tidak bisa dipertangungjawabkan," tandasnya. (yay/p5/c1/whk)
    

Resah, Warga Desak Informasi Resmi

Adanya isu pemakaian boraks pada bakso yang dijual di Bandarlampung membuat resah sebagian warga.

Di antaranya Yudi Ardiansyah, warga Kelurahan Rajabasaraya, Kecamatan Rajabasa. Dia mengaku sangat menggemari bakso. Namun sejak isu penggunaan boraks pada bakso, akhirnya ia lebih waspada ketika akan memakan bakso.

''Dibilang khawatir, pasti iya, karena boraks itu kan berbahaya. Itu kan bukan bahan makanan," katanya.

Meski isu ini sudah beredar sejak lama, terkadang ia sering mengabaikan. Namun, apabila isu ini berkembang kembali, tentu dirinya juga akan merasa waspada.

"Saya salah satu penikmat bakso. Kalau memang isu itu benar, kami berharap ada infomasi resmi dari pihak berwenang terhadap masyarakat awam agar lebih paham," lanjutnya.

Senada disampaikan Hakim Putra, warga Perumahan Griya Sejahtera, Gunungterang, Tanjungkarang Barat. Dia juga mengaku khawatir dengan beredarnya isu bakso boraks.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan lamban menyikapi isu tersebut. "Padahal kalau dilihat di daerah lain, sepertinya selalu ada temuan. Di sini sepertinya belum ada, entah memang tidak ada, atau karena pemerintahnya tidak turun?" tanyanya.

Menurutnya, kemungkinan pemerintah akan mulai turun tangan apabila memang sudah terlihat dampak dari makanan berbahaya tersebut. "Maka itu sebelum berdampak lebih luas, beri kepastian kepada masyarakat jika makanan itu memang aman dan layak dikonsumsi," lanjutnya.

Sebelumnya, informasi adanya pemakaian boraks pada bakso yang dijual di kota ini juga direspons DPRD Bandarlampung.

    Anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafeldy Mamesah mengatakan, hal itu seharusnya menjadi informasi awal bagi satuan kerja terkait agar lebih tanggap.

    ''Jika memang sekadar hasil dari praktikum, mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kan ini bisa jadi informasi awal," ujarnya, Minggu (11/10).

    Karenanya, ia meminta kepada pemerintah, khususnya pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung untuk segera mengawasi dan menindak produsen bakso yang terbukti menggunakan boraks untuk olahan baksonya.

    "Tidak hanya boraks ya, semua zat-zat berbahaya lainnya jika memang tebukti dipakai dalam makanan. Maka harus segera ditindak," pintanya.

    Selain itu, dia juga meminta upaya pengawasan tersebut seharusnya dilakukan secara rutin. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang cenderung menurun.

    "Evaluasi harus terus dilakukan, mengingat kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Memungkinkan masyarakat melakukan segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Ini yang harus dievalusi supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," jelasnya.

    Dia menilai, jika selama ini pengawasan BBPOM terkendala karena keterbatasan anggaran, hal itu masih dapat diatasi. "Memang masalah anggaran sangat krusial, tapi pasti ada jalan apabila dikomunikasikan," tandasnya.

    Salah satunya, BBPOM harus lebih terbuka dengan operasional yang mereka butuhkan kepada Pemprov Lampung supaya pemerintah juga dapat mengambil kebijakan sesuai dengan skala prioritas.

    "Kalau dari pemkot mungkin sekadar bantuan, intinya pasti akan ada jalan keluarnya. Terlebih ini masalah keselamatan masyarakat," pungkasnya.

    Sementara, Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang menyarankan kepada satker terkait untuk dicek ulang supaya mendapatkan data yang lebih valid.

    "Ada baiknya dicek ulang dulu. Sebab kalau datanya belum valid, saya rasa masih terlalu riskan," katanya.

Menurutnya, jika memang sudah ada penyataan resmi, pihaknya tentu juga mendukung adanya tindakan untuk memberikan efek jera kepada produsen bakso nakal tersebut. (yay/p5/c1/whk)


Satker, Bergeraklah!

BANDARLAMPUNG – Makanan yang terkontaminasi memang sedang marak beredar. Baik yang terkontaminasi dengan sengaja maupun tidak sengaja. Salah satunya penggunaan boraks pada bakso.

Meski pada info awalnya berasal dari hasil praktikum oleh beberapa mahasiswa, hal itu dapat dijadikan informasi awal yang dapat ditelusuri.

Demikian disampaikan pengamat kesehatan masyarakat asal Perguruan Tinggi STIKes Mitra Lampung Zamahsjahri Sahli kepada Radar Lampung kemarin (12/10).

Dia mengatakan, kendala tersebut seharusnya tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kesehatan masyarakat. "Pihak yang berwenang kan tidak hanya satu. Ada BBPOM, YLKI, Diskoperindag dan Dikskes juga," sebutnya.

    Karena itu, dengan banyaknya elemen pemerintah tersebut seharusnya dapat menjadi kekuatan. Asalkan ada kemauan dan upaya untuk duduk bersama.

Sehingga beban pemeriksaan itu tidak ditujukan ke salah satu pihak saja. Sebab masalah isu keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama.

    "Jika semuanya bersama-sama saling gotong royong, saya rasa tidak ada masalah jika ingin melakukan sidak dengan rutin," ungkapnya.

    Zamahsjahri sendiri yakin jika penggunakan makanan dengan bahan berbahaya masih beredar bebas di Bandarlampung. Sebab, dia sendiri telah membuktikannya secara langung.

    "Saya sendiri pun dalam waktu dekat rencananya akan memvalidasi sebuah penelitian tetang makanan yang terkandung zat yellow metanyl," ujarnya.

    Tidak menutup kemungkinan, jika penggunaan bahan berbahaya lainnya seperti boraks juga masih beredar. Namun menurutnya masih ada faktor ketidaktahuan produsen. Karenanya memang diperlukan penyelidikan lebih lanjut,

Sebelumnya, Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Lampung Bani Isprianto mengakui pemeriksaan terhadap pemakaian boraks di makanan jarang dilakukan instansinya.

Hal itu lantaran instansinya terkendala sumber daya manusia dan anggaran. Kendati demikian, Bani mengaku sempat melakukan uji coba terhadap bakso yang mengandung boraks. Namun, pengambilan sampel terbatas pada pedagang kecil, dan itu pun belum merata.

    "Itu tadi kendalanya, untuk melakukan suatu pengujian kami membutuhkan reagen (cairan penguji) tentunya yang berkualitas. Sementara, anggaran kami terbatas," kilahnya.

    Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah tercantum sanksi bagi oknum yang dengan sengaja menambahkan bahan yang dilarang dalam pangan sehingga dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan.

    Menurutnya, jika bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Dia menjelaskan, pemakaian boraks dipastikan bukan dari penjual daging, sehingga dapat dipastikan jika produsen bakso yang menjadi oknum pemakai boraks tersebut.

    "Sebab boraks itu dipakai pada saat mengadon bakso bersamaan dengan tepung lainnya. Jadi tidak mungkin jika boraks berasal dari daging yang dijual di pasar," katanya.

    Terpisah Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung Ramadhan mengaku belum mendapatkan informasi adanya bakso di kota ini yang terindikasi menggunakan boraks.

''Kalau di saya belum sampai, tetapi mungkin sudah sampai di bagian pengaduan," katanya, Minggu (11/10). (yay/c1/whk)

Tak Tahu Sudah Dipecat, Siswa Gelar Demo

Posted: 12 Oct 2015 11:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Isu demonstrasi siswa SMAN 16 Bandarlampung terbukti kemarin (12/10). Sebanyak 700-an siswa sekolah tersebut menggelar aksi mogok belajar sejak pukul 07.30 WIB. Mereka berkumpul dan duduk di depan gerbang sekolah menyampaikan beberapa alasan terjadinya aksi mogok tersebut.

Pertama, keberatan mereka atas penutupan terhadap gerbang belakang masjid SMAN 16 Bandarlampung. Kedua, adanya intervensi kepada siswa yang menolak penutupan gerbang masjid dengan ancaman tidak naik kelas atau tidak lulus oleh pihak sekolah.

    Salah satu orator, M. Zudi Awaldi, melanjutkan, mereka juga tidak terima Asep Buldani selaku guru pendidikan agama Islam dituding sebagai provokator.

    Siswa lainnya, Rinda Oktarini, juga menyebutkan adanya perilaku semena-mena Kepala SMAN 16 Bandarlampung Sri Karmila terhadap beberapa guru.

"Yang paling memberatkan kami adanya iuran kelas X dan XI sebesar Rp1,8 juta per siswa, hanya untuk pembangunan dua ruang kelas baru," jelasnya.

    Kemudian, adanya pungutan uang asuransi kepada siswa sebesar Rp20 ribu. Iuran itu sempat dijanjikan akan dikembalikan, namun faktanya hingga saat ini belum dikembalikan.

    ''Lalu iuran gerbang baru Rp200 ribu per siswa dan Rp300 ribu per siswa untuk pengadaan alat drum band," lanjutnya.

    Selanjutnya adanya indikasi praktek nepotisme dengan mempekerjakan sanak saudaranya sebagai karyawan dan guru di sekolah tersebut.

Karenanya, mereka mengajukan enam tuntuntan. Yakni, agar sekolah membongkar tembok yang menghalangi gerbang masjid. Lalu mengklarifikasi guru mereka Asep dan menolak pemutasiannya.

    Kemudian meniadakan iuran yang memberatkan siswa, lalu adakan audit serta copot Sri Karmila dari Kepala SMAN 16 Bandarlampung.

    Mereka juga mengusung gerakan 70 (tujuh puluh), yakni datang jam 07.00 Wib dan pulang 10.00 WIB. Itu pun hanya untuk berorasi. Gerakan itu akan terus mereka lakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Selain itu, mereka juga membuat petisi yang akan segera dikirimkan ke Pj. Wali Kota Sulpakar.

Sementara, Waka Kesiswaan SMAN 16 Bandarlampung Asmarita Ginting langsung turun memberikan penjelasan kepada siswa.

    "Saya selaku guru hanya memohon agar anak tetap sekolah dan belajar. Tapi jika memang tidak mau, saya mohon agar anak-anak tidak melakukan aksi anarkis atau konvoi. Nanti silakan serahkan fotokopi kertas tuntutan tadi," pungkasnya. (yay/c1/whk)


Ternyata, Sri Karmila Sudah Dicopot

TERLEPAS dari demonstrasi siswa SMAN 16 Bandarlampung kemarin, ada fakta menarik yang terungkap.

Ternyata, Kepala SMAN 16 Bandarlampung Sri Karmila sudah resmi dicopot sejak Kamis (8/10) bersamaan dengan pemberhentian kepala SMPN 24 Bandarlampung.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Bandarlampung Sukarma Wijaya usai menggelar rapat dengan guru setelah adanya demonstrasi siswa.

    ''Perlu diketahui, Kepala SMAN 16 Sri Karmila telah resmi dicopot dari jabatannya sejak Kamis (8/10). Sementara ini diambil alih Kabid Pendidikan Menengah Disdik Bapak Ryuzen," ujar Sukarma kemarin (12/10).

    Dia menyatakan, SK pemberhentian atas nama Sri Karmila resmi dibuat. Selanjutnya Sri Karmila ditarik ke Disdik sebagai guru fungsional.

    "Dia tetap menjadi guru hanya penempatannya nanti akan ditentukan sesuai regulasi," lanjutnya.

    Namun, Sukarma membantah jika pencopotan itu lantaran adanya masalah yang tengah berkembang saat ini. Dia menegaskan, kebijakan itu merupakan keputusan Pemkot Bandarlampung atas beberapa alasan lainnya.

    Terkait demonstrasi siswa, Sukarma menginstruksikan kepada seluruh guru akan segera mengomunikasikan masalah ini dengan orang tua siswa. Sebab, bagaimana pun aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung.

    "Mereka kan bilang besok (hari ini) masih akan demo lagi. Kita lihat, kalau masih ada orang tuanya mereka tetep mogok belajar, itu kelewatan! Kalau sudah kelewatan begitu, berarti ada sesuatu," terangnya.

    Terkait tuntutan siswa, pihaknya akan mengkajinya lebih lanjut. Apabila memang bersifat normatif kemungkinan akan dikabulkan. Terlebih jika memang membawa banyak manfaat dibanding mudaratnya.

    "Contohnya seperti isu pemutasian Asep itu, tidak ada SK mutasinya. Dia masih guru di sini. Karena dia nggak pernah muncul, siswa berfikirnya sudah dimutasi," jelasnya.

    Namun, ia mengakui untuk poin lainnya masih akan dibahas lebih lanjut. Sehingga belum dapat membeberkan poin yang akan dikabulkan.

    Saat dikonfirmasi, Plt Inspektur Bandarlampung Dedi Amarullah membenarkan jika Sri Karmila tidak lagi menjabat menjadi Kepala SMAN 16 Bandarlampung.

"Iya betul sudah tidak lagi menjabat, sejak Kamis (8/10)," ujarnya.

    Saat ditanya alasan pencopotan, Dedi mengatakan keputusan itu berdasarkan dari beberapa investigasi sejak dua bulan lalu. Sebab mereka mendapatkan laporan tentang adanya pungutan liar di sekolah tersebut.

    "Ini berdasarkan penelitian kami dan ada indikasi bahwa yang bersangkutan beriktikad tidak baik," jelasnya.

    Karena itu, pihaknya mengambil keputusan untuk membina terlebih dahulu terhadap Sri Karmila. Dengan melakukan pencopotan jabatan dan ditarik ke Disdik.

    Penyataan itu juga diperkuat Pj. Wali Kota Sulpakar. Dia menyayangkan adanya demonstrasi yang dilakuakan siswa. "Kan, sudah dicopot, kenapa harus ada demo lagi?" sesalnya.

    Sulpakar mengimbau siswa tidak perlu resah, dan melanjutkan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa. Karena tugas pembinaan dan pengawasan internal sudah dilakukan.

"Saya minta siswa tidak perlu demo, semuanya sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Belajar saja dengan baik, kejar prestasi itu yang terpenting!" tandasnya. (yay/c1/whk)

Fokus Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa

Posted: 12 Oct 2015 11:22 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Lampung terpilih sebagai wilayah yang pertama dikunjungi oleh Imam Masjid Al-Aqsa, Palestina, Syeikh Aly Al Abbasy. Alasannya, muslim di Lampung yang paling aktif dan siap menyambut kedatangannya. Sampai sejauh ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sangat perhatian terhadap perjuangan Al-Aqsa. Hal tersebut terungkap saat acara silaturahmi umara dan ulama Lampung dengan Syeikh Aly Al Abbasy di gedung Pusiban, kompleks kantor gubernur, Senin (12/10).

Ketua Umum Aqsa Working Group (AWG) Agus Sudarmaji mengatakan bahwa kunjungan imam Masjid Al-Aqsa ke Indonesia merupakan bagian dari safarinya ke beberapa negara ASEAN. AWG merupakan lembaga internasional yang fokus pada perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Israel.

AWG menjadi pihak yang akan mendampingi Syeikh Aly Al Abbasy selama berada di Indonesia sekitar satu pekan.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi (Setprov) Elya Muchtar menjelaskan, saat ini banyak paham atau aliran yang mengatasnamakan agama Islam. Salah satunya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Paham ini mengajarkan tentang radikalisme yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pemprov Lampung terus berupaya agar penyebaran ISIS dapat diantisipasi sedini mungkin," kata Elya dalam rilisnya kepada Radar Lampung, kemarin.

Antisipasi di antaranya melalui Rapat Koordinasi Pencegahan Terorisme dan penyebaran paham radikal ISIS antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Lampung. Unsur lain yaitu Komite Intelijen Daerah (Kominda) Lampung serta melakukan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat.

Pemprov juga bekerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh ulama. Yakni untuk melakukan pencerahan dan penyadaran publik terhadap pengaruh-pengaruh negatif keberadaan paham ISIS dan kelompok radikal lainnya. Selain itu, melalui dinas/instasi terkait, dilakukan blokade atau blokir terhadap upaya-upaya penyebaran paham ISIS dan aliran lainnya melalui media sosial.

Elya menghimbau kepada para ulama Lampung dan umaro untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif. Sekaligus menjaga kerukunan umat beragama di lingkungannya masing-masing. Apalagi, ke depan delapan kabupaten/kota di Lampung akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.

"Kami meminta peran aktif dan dukungan seluruh masyarakat, khususnya para ulama dan umaro agar pesta demokrasi berjalan dengan sukses," ujar Elya.

Sementara, acara kemarin juga dihadiri Kepala Biro Mental Setprov Lampung Ratna Dewi, Pembina Utama Shuffah Alquran Abdullah Bin Masud Online Ariffien H. Bratawinata, serta perwakilan ulama dan umaroh di Lampung. (rls/c1/dna)

Sinyal Rolling Pemkot Menguat

Posted: 12 Oct 2015 11:18 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Penjabat (Pj.) Wali Kota Bandarlampung Sulpakar sepertinya akan melaksanakan perombakan pejabat. Meski belum ada pernyataan resmi, dia tidak menampik akan adanya rolling tersebut. ''Ya sekarang belum, masih dilihat dulu," katanya kepada Radar Lampung kemarin.

    Untuk itu, Sulpakar meminta agar seluruh pegawai tidak risau terhadap adanya isu mutasi pegawai yang mulai marak ini. Karena sebagai seorang abdi negara, PNS harus siap dipindahtugaskan ke mana saja.

    ''Tetap bekerjalah dengan nyaman.  Jangan gentar terhadap isu mutasi di kalangan PNS Bandarlampung. Saya saja siap," katanya.

    Mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan ini menambahkan, peluang rolling pegawai Pemkot Bandarlampung memang masih terbuka lebar. Terlebih saat ini di sejumlah SKPD terjadi kekosongan pejabat eselon II.

    ''Bila memang dilakukan rolling, kenapa mesti takut? Apalagi tujuannya untuk menjaga lancarnya roda pemerintahan," jelasnya.

    Rencana rolling ini rupanya turut mendapat dukungan dari kalangan DPRD Bandarlampung. Ketua DPRD Wiyadi menyatakan, rolling bisa saja dilakukan asalkan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Terlebih saat ini memang tengah terjadi kekosongan pejabat. ''Sah-sah saja, itu kan kewenangan pimpinan daerah," terangnya.

    Terpenting, rolling harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas pejabat. Bukan dari pandangan subjektif yang didasarkan oleh perasaan suka atau tidak suka. ''Pejabat yang dipilih itu harus benar-benar bisa mendukung program-program positif di Bandarlampung," pesannya.

    Diketahui, beberapa jabatan di lingkup Pemkot Bandarlampung saat ini memang masih lowong. Di antaranya jabatan kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), inspektur, kepala Dinas Sosial (Dissos), kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam).

    Selain itu, ada dua SKPD yang juga akan mengalami kekosongan lantaran pejabat eselon II-nya bakal memasuki usia pensiun. Yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). (yay/p4/c1/fik)

Hari Ini, Reno Diboyong ke RS Imanuel

Posted: 12 Oct 2015 11:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Setelah dikabarkan sempat memburuk, kondisi Muhammad Reno, bayi delapan bulan yang mengidap hydrochepalus, berangsur membaik. Suhu tubuhnya sudah kembali normal dan terlihat lincah. Hal itu disampaikan Hendra Eman, pendamping Reno. Rencananya jika kondisinya masih sehat, hari ini (13/10) Reno diboyong ke Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung guna melakukan pemeriksaan sebelum tindakan operasi.

''Ya, mau dibawa ke RS Imanuel besok (hari ini), mau diperiksa dulu. Katanya Rabu (14/10) mau dioperasi," katanya.

Senada, pemilik Klinik Mitra Anda Sukirman juga membenarkan jika kondisi Reno telah membaik.

"Tadi sudah diuji laboratorium juga, eritrositnya bagus. Lainnya juga bagus, saat dipanggil juga responnya cepat, dia menengok," ujarnya.

 Hari ini, lanjut dia, akan dilakukan pemeriksaan oleh RS Immanuel. Jika memang kondisinya memungkinkan, maka akan segera dilakukan tindakan operasi.

"Alatnya juga kabarnya sudah ada jadi tinggal tindakan operasinya saja," lanjutnya.

Diketahui kemarin kondisi Muhammad Reno, bayi berusia delapan bulan yang mengidap hydrocephalus, memburuk. Kemarin malam (11/10), suhu badan Reno meningkat drastis. Sehingga terpaksa dilarikan ke Klinik Mitra Anda di Rajabasa.

Hendra Eman, pendamping keluarga Reno, mengatakan, pihak keluarga sempat merasa khawatir. ''Soalnya kemarin baik-baik saja. Nah, malam ini (tadi malam, Red) badannya panas lagi. Takut lebih parah, makanya kami bawa ke klinik," katanya kepada Radar Lampung.

Informasi ini dibenarkan pemilik Klinik Mitra Anda Sukirman. Dia mengatakan, saat dibawa, suhu tubuh Reno meningkat drastis, selain bola matanya memerah dan berair karena terlalu menahan panas dari kepalanya.

"Saat tiba disini, rupanya panasnya mulai menurun. Tapi saat diperiksa masih 37,5 celcius, itu masih cukup tinggi," katanya.

Karenanya, Reno diberikan obat penurun panas yang aman untuknya dan akan tinggal di klinik sampai waktu operasi tiba. "Sebenarnya setelah check up kemarin, kami memang menyarankan Reno dirawat di sini supaya lebih terjamin," ungkapnya.

Terutama, untuk pembesuk Reno yang sedang terkena flu atau sakit lainnya. Sebab sekalinya Reno tertular, maka akan berdampak serius terhadap kondisi kesehatannya.

"Makanya kondisinya harus tetap dijaga sampai dia operasi nanti pada Rabu (14/10)," terangnya. (yay/p4/c1/whk)

 

Lambar dan Pesbar Belum Terbitkan SPA Raskin

Posted: 12 Oct 2015 11:16 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Divisi Regional (Divre) Lampung meminta pemerintah kabupaten segera menerbitkan surat perintah alokasi (SPA). SPA inilah yang menjadi landasan mengeluarkan delivery order (DO) beras untuk masyarakat miskin (raskin) kuota Oktober dan November 2015.

Humas Bulog Divre Lampung Suzana mengatakan, dua kabupaten yang belum menerbitkan SPA yakni Lampung Barat (Lambar) dan Pesisir Barat (Pesbar). Sementara kabupaten lainnya seperti Lampung Selatan (Lamsel), Tulangbawang (Tuba), dan Mesuji sudah menerbitkan SPA.

''Lamsel dan Tuba termasuk daerah yang baik untuk pendistribusian raskin,'' kata Suzana kepada Radar Lampung kemarin.

Untuk kelurahan dan desa, dia mengimbau untuk segera menebus raskin ke-13. Sedangkan raskin ke-14 bisa ditebus pada November. Dengan adanya raskin 13 dan 14 ini, dia berharap masyarakat bisa lebih terbantu. Apalagi saat ini harga beras di pasar cukup tinggi.

"Mudah-mudahan pagu raskin 13 dan 14 bisa terealisasi 100 persen," ujarnya.

Dia menyatakan, dasar pelaksanaan program raskin 2015 yakni Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra RI Nomor B-195/Menko/Kesra/X/2014 tanggal 17 Oktober tentang Pagu Raskin Provinsi Lampung.  

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Perum Bulog Divre Lampung mendstribusikan Raskin 13 pada Oktober dan Raskin 14 pada November 2015.

    Diberitakan, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung Fahrizal mengatakan, dari hasil evaluasi secara umum, tidak ada masalah penyaluran raskin yang terjadi di lapangan. Artinya, secara utuh sudah sesuai dengan serapan. Meskipun demikian, permasalahan tetaplah ada. Dia mempertanyakan harga yang terjual dari raskin Rp1.600 per kg mengalami perubahan atau tidak di lapangan.

Dan ketika mengalami perubahan, apakah sudah menjadi kesepakatan atau belum? Sebab kalau tidak terjadi kesepakatan, itu bermasalah. "Kondisi ini juga yang kita langsung sampaikan ke kabupaten/kota dan berikan surat teguran kepada yang belum menyerahkan SPA," kata dia pekan lalu.

Langkah tersebut didorong untuk penyerapan raskin agar dapat mencapai 100 persen. "Nah mereka (kabupaten/kota) sudah siap. Jadi kita menunggu dan terus mengingatkan, ini sudah Oktober. Jadi raskin ini diharapkan dapat terserap," katanya. Terlebih, ada perbedaan data penerima antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dissos).

"Solusinya saat ini untuk dibagi rata. Ini realita yang terjadi di lapangan. Ternyata data BPS lebih besar dari Dissos, dan kita harus gunakan data yang ada di BPS. Nah, kalau memang sudah ada SPA-nya akan kami salurkan raskin ini ke setiap kabupaten/kota untuk diserahkan kepada yang berhak," ujarnya.

Sementara, Kepala BI Perwakilan Lampung M. Emil Akbar mengatakan, ketersediaan Bulog akan beras diharapkan mampu mengendalikan inflasi yang terjadi di provinsi ini.

"Program ini sangat bagus. Jadi kalau memang diperlukan beras, Bulog sudah siap. Karena kami datang kemari melihat inflasi yang terjadi di Lampung di sekitar angka 5 persenan. Guna disegerakan pendistibusian raskin agar daya beli masyarakat juga dapat meningkat dan harga beras dapat dikendalikan," katanya.

Tetapi, yang masih ia sayangkan adalah penyaluran di level bawah yang masih menemui hambatan. "Jadi harus kita benahi dari sisi pendataan dan penyelewengan, bahkan masih ditemui dana raskin yang terkumpul belum disetor ke Bulog. Ini kan salah, karena Bulog juga butuh perputaran modal untuk mendapatkan beras," tuturnya.

Maka dari itu, melihat sistem tanam padi yang mulai bergeser hingga tiga bulan ke depan, ia khawatir stok beras di Lampung berkurang. Untuk itu Bulog perlu meyakinkan masyarakat stok beras Lampung aman. ''Alhamdulillah, Bulog di sini juga sudah memastikan stok yang dimilikinya aman," tandasnya. (nui/c1/dna)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar