Selasa, 22 Desember 2015

Lurah: Pembagian Insentif Ketua RT Sesuai Aturan

Lurah: Pembagian Insentif Ketua RT Sesuai Aturan


Lurah: Pembagian Insentif Ketua RT Sesuai Aturan

Posted: 21 Dec 2015 09:16 PM PST

BANDARLAMPUNG – Merebaknya dugaan menguapnya dana insentif ketua RT langsung menuai reaksi. Lurah Kotasepang Hartoyo mengklaim pemberian dana insentif ketua RT di wilayah kerjanya sudah sesuai aturan yang berlaku. ''Jadi tidak ada dana yang tak sampai kepada ketua RT. Yang berhak mendapat dana insentif itu terhitung sebagai ketua RT yang telah di SK-kan," kata Hartoyo di Graha Pena Lampung semalam (21/12).

Dijelaskan, Kelurahan Sepangjaya sebelumnya hanya memiliki 9 RT. Namun karena ada pemekaran wilayah Sepangjaya menjadi Kotasepang, terjadi peningkatan jumlah menjadi 13 RT.

Menurutnya, untuk insentif tahun 2013 dan 2014 yang berhak mendapatkannya hanya 9 RT. Sementara untuk 4 RT lainnya belum menerima karena tidak terhitung sebagai ketua RT definitif. ''Sebab untuk penerima dana insentif itu, penerima harus memiliki SK yang tercatat di pemeritah kota (pemkot). Mungkin, ada ketua RT yang melapor tidak terima insentif pada tahun 2013-2014 dikarenakan belum di-SK-kan atau belum resmi menjadi ketua RT. Buktinya, ketika tercantum menjadi RT, dana tersebut terealisasi," paparnya.

Sepanjang 2015 ini, lanjut dia, Kotasepang memiliki 13 RT yang keseluruhannya telah di SK-kan sebagai penerima dana insentif. "Sementara di lingkungan I itu ada satu RT yakni di RT 06 mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan. Dia telah menerima insentif periode Januari-April sebesar Rp3 juta," jelasnya.

Sedangkan, tambahnya, untuk periode Mei-Juli sebesar Rp2.250.000 dan Agustus-Oktober (Rp2.250.000) atau total sebesar Rp4,5 juta keseluruhanya telah diterima oleh ketua RT 06. Namun oleh ketua RT06, dana tersebut dihibahkan kepada ketua lingkungan (Kaling) untuk sejumlah kegiatan di tingkat lingkungan. "Seluruh insentif sudah sampai kepada ketua RT 06. Namun dana itu dihibahkan guna keperluan kegiatan lingkungan," ujar Hartoyo, diamini Kaling I, Nurdin.

Diberitakan sebelumnya, pada tahun ini Pemkot Bandarlampung menggelontorkan Rp8,2 miliar untuk insentif bagi aparat pemerintah terbawah. Salah satunya ketua RT.

Dari dana itu, setiap bulannya ketua RT mendapatkan insentif Rp750 ribu. Pembayaran dilakukan empat bulan sekali. Jumlah itu selalu meningkat setiap tahunnya.

Sayangnya, fakta di lapangan justru menunjukkan jika dana tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terungkap dari pengakuan sumber Radar Lampung.

Dia menceritakan, awal 2013 lalu, dirinya ditunjuk menjadi ketua RT. Saat itu memang sedang terjadi pemekaran dua kelurahan di Kecamatan Labuhanratu. Namun, menurutnya, kala itu tidak ada pengesahan hitam di atas putih terkait penunjukannya sebagai ketua RT.

Meski demikian, dalam perjalanannya dia mengaku mendapat insentif Ketua RT pada 2015 ini sebesar Rp 3 juta. Namun karena masalah kesehatan, pada awal Juni 2015, dia mengaku mengundurkan diri. Sehingga saat ini terjadi kekosongan posisi Ketua RT. Dengan kekosongan RT ini artinya semua hak kewajiban menjadi kewenangan kepala lingkungan (kaling). (ozy/c1/fik)

Ciptakan SDM Berkualitas, Kawasan Industri, dan Energi

Posted: 21 Dec 2015 03:06 PM PST

radarlampung.co.id- Hal lain yang menjadi tantangan dalam penggerakan industrial, menurut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yaitu kemampuan SDM lokal yang masih minim. Ridho khawatirkan lapangan kerja yang seharusnya menekan pengangguran di Lampung, justru diambil oleh masyarkat luar Lampung.

Sebagai solusinya, Ridho menetapkan langkahnya yaitu mengembangkan 4 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Lampung. BLK Dikembangkan dan ditargetkan menjadi BLK terbaik se-Indonesia dalam waktu dekat.

Ridho menyebutkan ada beberapa daerah yang ideal untuk wilayah industri namun dimiliki pihak ketiga salah satunya Bakrie Grup. yang memiliki lahan 4000 hektar dan berjarak hanya 10 menit dari trase jalan tol.

"Beberapa waktu lalu saya sudah temui Bakrie Grup, mereka punya tanah 4000 hektar dekat tol, dari pada untuk pertanian terhitung kecil, lebih baik untuk industri. Dan bisa menjadi daerah industri kelas internasional karena lebih dari 2000 hektar," terang Ridho saat menjadi Keynote Speaker pada Seminar Lampung Economic Outlook 2016 yang bertempat di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Senin (21/12).

Permasalahan yang dihadapi Lampung saat ini dan merupakan pendukung dalam penggerakan ekonomi yaitu energi. Ini juga menjadi beban pikiran untuk pemprov.

"Walau ini bukan wewenang pemprov namun kita tidak berpangku tangan. Dan masalah ini sudah kita rapatkan baik ke pusat dan ke investor," ujar Ridho.

Beberapa waktu lalu bahkan tim Pemprov sudah melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk melihat bahan bakar batu bara ramah lingkungan. Namun butuh 3,5 tahun untuk pembangunannya.

Yang yang bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat adalah pembangkit listrik tenaga gas dan bisa secara cepat dibangun, bisa dalam 1,5 tahun walau menurut Ridho agak rumit dimasalah birokrasi karena tetap harus laporan kepada Kementerian.

Ia mencontohkan salah satunya PGN yang sudah siap membantu. Namun belum kunjung ketemu perjanjian dan harga yang cocok dengan PLN yang walau berbeda BUMN namun sejatinya satu arahan di Birokrasi Kementerian BUMN.

"Jika semua program-program tersebut berjalan, maka pertumbuhan Lampung akan naik secara signifikan!" tegas Ridho. (adi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar