Posted: 05 Feb 2016 10:43 PM PST

BANDARLAMPUNG – Upaya demi upaya mengurai kemacetan di Bandarlampung terus berjalan. Setelah sukses melebarkan dan memuluskan jalan serta membangun sejumlah fly over, pemerintah kota (pemkot) kini mewacanakan pembangunan outer ring road atau jalan lingkar.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Bandarlampung Pola Pardede dalam pemaparan program prioritas pembangunan kemarin (5/2).

''Ini beberapa rencana pengembangan prioritas ke depan. Pertama, pembangunan outer ring road atau jalan lingkar sebagai antisipasi mengurai kemacetan di pusat kota. Lokasinya di pusat Kota Bandarlampung dan masih kami gagas," ujar Pola.

Merespons hal ini, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung Iskandar mengatakan mendukungnya, dengan melihat kondisi kota dengan tingkat kemacetan tinggi saat ini.

Dia menyebut, ada sejumlah titik yang menjadi lokasi kemacetan terparah dalam beberapa tahun belakangan. Di antaranya area Mal Boemi Kedaton (MBK), persimpangan Pasar Tugu, dan depan kantor PTPN 7.

''Program ini sudah sempat dibicarakan sejak beberapa tahun lalu dan jelas kita dukung. Karena tujuan pemkot untuk mengurangi kemacetan di wilayah Bandarlampung. Saya nggak kebayang bagaimana kalau program ini nggak ada dalam lima tahun ke depan. Bakal lebih macet lagi," terangnya.

Dia mengatakan, sejauh ini sudah terlihat upaya pemkot mengurangi kemacetan. Seperti pelebaran jalan dan pembuatan fly over di sejumlah lokasi. Dengan siap bergulirnya program ini, Iskandar mengimbau agar masyarakat tidak protes.

"Tiap program itu kan bakal ada pro-kontranya. Kalau mau membangun ini, pasti bakal ada yang digusur rumah-rumah warga. Ya meskipun demikian, harus diterima, namanya juga kebijakan," ucapnya.

Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan titik lokasi yang bakal menjadi target pembangunan outer ring road atau jalan lingkar. Ini lantaran pemkot belum memberikan draf program tersebut. "Kalau lokasi kita belum tahu karena belum ada bahasan lebih lanjut dengan pemkot. Intinya kita menunggu hal ini," pungkasnya. (nan/p5/c1/dna)

Capek Deh, Blackout Lagi!

Posted: 05 Feb 2016 10:42 PM PST

BANDARLAMPUNG - Blackout lagi! Mungkin pemadaman listrik total sudah menjadi hal biasa untuk masyarakat Lampung. Seperti yang terjadi pada Kamis (5/2). Pemadaman total yang terjadi karena gangguan transmisi Baturaja-Bukitkemuning pada pukul 17.16 WIB menyebabkan padam total Lampung sebesar 414 megawatt (MW).

Akibat blackout, pemadaman terjadi di sekitar wilayah Bandarlampung. Seperti di Jl. Purnawirawan 4, Kecamatan Gunungterang, yang padam sekitar dua jam mulai pukul 17.00–19.00. Kemudian di Jl. Sultan Agung yang terjadi mati-hidup bergantian dari pukul 18.00–21.00.

''Ini sudah mulai mati lampu lagi. Sudah dua jam mati belum nyala-nyala. Nggak tahu sebabnya ada apa PLN ini? Sudah tarif listrik naik, tetapi kok makin sering mati lampu?" tandas Sudewi Laksanani, salah satu warga Gunungterang.

Asisten Manajer Operasional PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Lampung Agus Alhasewi pun meminta maaf. ''Mohon maaf sebelumnya untuk masyarakat Lampung atas pemadaman yang terjadi. Hal tersebut karena gangguan transmisi Baturaja," ujarnya saat dihubungi Radar Lampung, Jumat (5/2).

Data terakhir, pemadaman masih sekitar 200 mw dan penyulang padam bertahap masuk. Proses transmisi sudah mulai masuk sehingga Agus berharap, tidak akan berlangsung lama.

Dia mengatakan, black out transmisi sudah pulih. Akan tetapi pemadaman akibat pemeliharaan pembangkit Tarahan 4 dan Sebalang 1 masih berlangsung. "Rata-rata padam setiap malam sekitar 70 MW, mudah-mudahan dalam minggu ini berakhir seiring dengan masuknya Tarahan 4," paparnya.

Agus mengklaim, terjadinya pemadaman total ini bukan karena PLN tidak mengantisipasi. Kendala utamanya, Lampung yang hanya memiliki satu jalur transmisi. Ini yang membuat tidak ada cadangan listrik untuk Lampung jika terjadi blackout.

Dan, tahap rencana pembangunan jalur transmisi lintas timur sampai saat ini juga masih terus terkendala karena masalah lahan.

Sementara, Anggota DPRD Bandarlampung Muchlas E. Bastari mengatakan, PLN harus secepatnya menanggulangi masalah mati lampu ini. Kemudian, Muchlas yang sempat ikut beraudiensi dengan PLN Lampung memaparkan, kendala besar yang terjadi yakni karena masalah jalur transmisi.

"Karena Lampung ini hanya punya satu jalur transmisi, ya kalau ada gangguan ya langsung black out dan nggak ada cadangan lain," ujarnya.

Saat ditanya ke PLN, Muchlas menjelaskan, ternyata kendalanya masih karena izin lahan yang tak kunjung dapat.

"Lampung ini luar biasa sulitnya kalau untuk soal izin jika mau bangun gardu induk. Hal ini berarti butuh penanganan serius dari pemerintah, khususnya dari pemerintah provinsi yang punya wewenang. Dan ternyata, masalah kelistrikan Lampung bukan hanya dari PLN saja," paparnya. (ynk/p5/c1/dna)

Soal Tembok KA, Ini Janji Dirjen

Posted: 05 Feb 2016 10:31 PM PST

BANDARLAMPUNG – Persoalan tembok pembatas rel kereta api (KA) yang diprotes warga Kotabaru, Enggal, dan Kebonjahe masih menggantung. Sampai saat ini, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian belum memberi solusi terkait protes warga itu.

Kepala Divisi Pengembangan Perkeretaapian Lampung Ditjen Perkeretaapian Kemenhub M. Lokot Nasution menyatakan belum bisa mengambil keputusan. Namun, dia berjanji menyampaikan aspirasi warga kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan. Dia juga mengaku mengupayakan win-win solution atas permasalahan tembok di bantaran rel tersebut.

"Jadi kita juga kan punya SOP (Standard Operating Prosedure). Kita punya aturan dan raport kepada pimpinan. Nah, kami juga kan punya kontrak dengan kontraktor ini, dan tidak bisa dilanggar. Jadi kami harap kerjasamanya dari masyarakat," kata dia usai mengadakan pertemuan bersama DPD RI dan masyarakat yang terkena dampak pembanguan Pagar Beton di Kantor Dinas Perhubungan Lampung, kemarin (5/2).

Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan, berpegang teguh atas azas Pancasila yang jika Pemerintah mengeluarkan kebijakan seharusnya berdasarkan atas kepentingan rakyat.

Dijelaskan dia, jangan sampai proyek pemagaran ini malah tidak menjadi fungsi apa-apa bagi masyarakat dimana menurutnya pengerjaan itu juga berasal dari uang rakyat.

"Menggunakan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat seharusnya. Jadi jangan membuat gaduh dan mengganggu kebutuhan hajat hidup rakyat,"ungkap nya usai rapat.

Dia juga menganggap sudah tidak perlu ada lagi penjagaan dengan personel TNI AD maupun Marinir. Dimana hal tersebut malah ditakutkan akan mengganggu stabilitas sosial di tempat tersebut.

"Karena masalah sipil, kita harapkan personil TNI AD tidak ada lagi, karena ini bukan masalah objek vital,"tegasnya.

Dia juga mengatakan, tim akuntabilitas publik akan mengadakan pembicaraan lanjutan langsung dengan Kemenhub agar permasalahan ini tidak memojokkan salah satu pihak.

"Kemudian dari DPD RI melalui tim akuntabilitas publik melalui Kemenhub, Pemda, DPRD provinsi dan Kota, kita akan bicarakan lagi supaya tidak terganggunya kepentingan rakyat dan pemerintah ini,"kata dia.

Terpisah, Humas Forum Komunikasi Masyarakat Bersatu (FKMB) Kotabaru-Rawalaut Hendro mengatakan sangat berharap pembangunan pagar tersebut tidak dilanjutkan dimana sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Dia juga menaruh harapan besar kepada DPD RI dalam hal ini Andi Surya untuk tetap terus memperjuangkan hack-hak mnasyarakat sesuai dengan apa yang tercantum dalam pancasila dan UUD.

Diberitakan sebelumnya, warga yang tinggal di bantaran rel kereta api merasa resah. Diantaranya, warga Kotabaru kecamatan Enggal. Penyebabnya, pihak kereta api membangun tembok pembatas rel. Hal ini menyebabkan warga yang tinggal di sisi rel menjadi terpisah. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kebonjahe. Pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) subdivre III.2 Tanjungkarang menyatakan pembangunan tembok tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. (abd/c1/wdi)

Dewan Pantau Bus Bantuan

Posted: 05 Feb 2016 10:29 PM PST

BANDARLAMPUNG - Rencana pemberian bus bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapat tanggapan kalangan DPRD Lampung. Dewan memastikan bakal mengawasi penggunaan bus bantuan tersebut. Menurut anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Noerdin, bus bantuan dari Kemenhub itu memang dibutuhkan oleh Provinsi Lampung.

''Ya memang pada dasarnya itu memang dibutuhkan. Tetapi, penggunaannya harus benar-benar bermanfaat, jangan sampai salah fungsi nantinya," kata dia.

Dijelaskan Politisi PDI Perjuangan ini, banyak terjadi penyalahgunaan bantuan pemerintah. Untuk itu, lanjut dia, Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung yang diserahi tanggungjawab bus tersebut juga harus paham.

Menurut Watoni, dasar pengelolaan bus tersebut sudah jelas. Yakni merujuk pada peraturan pemerintah (PP) 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 75 ayat 1 sampai 4.

"Di ayat satu dijelaskan, pengguna barang melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya. Kemudian, ini juga bisa menjadi audit pengawas fungsional jika pengggunaannya tidak sesuai," kata dia.

Senada diungkapkan anggota Komisi I Zamzani Yasin yang menjelaskan tentang penggunaan fungsi aset pemerintah.

"Ya ini kan aset pemerintah. Jika memang sudah sampai disini kan artinya menjadi aset Pemprov dan menjadi tanggungjawab Pemprov dalam hal ini Dishub. Untuk itu, perawatan dan sebagainya Dishub harus bisa menjamin," kata dia.

Jangan sampai, lanjut politisi Partai NasDem ini, bus yang seharusnya bisa beroperasi 10 tahun ternyata hanya bisa lima tahun saja sebab tak terawat.

Diberitakan sebelumnya, Dishub Lampung menunggu 20 bus bantuan Kemenhub. Rencananya, puluhan bus tersebut dioperasikan di daerah perbatasan.

Menurut Kepala Dishub Lampung Idrus Effendi, pihaknya sudah mendatangi Kemenhub terkait rencana pemberian bantuan bus tersebut. Dan, menurutnya, bus bantuan Kemenhub itu diperkirakan tiba di Lampung pekan depan.

Lalu, di mana saja trayek yang akan dilalui ke 20 bus tersebut? Idrus menjelaskan, ke 20 bus itu akan tersebar di berbagai titik di Lampung. Di antaranya ke Bandara Radin Inten II Lampung Selatan, Metro, Lampung Tengah, dan Institut Teknologi Sumatera (Itera). (abd/c1/wdi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Sabtu, 06 Februari 2016

Upaya Urai Kemacetan, Pemkot Wacanakan Ring Road

Upaya Urai Kemacetan, Pemkot Wacanakan Ring Road

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BELI DI SHOPEE

Populer

New