Rabu, 23 Oktober 2013

Penetapan UMP Terancam Molor

Penetapan UMP Terancam Molor


Penetapan UMP Terancam Molor

Posted: 23 Oct 2013 12:32 AM PDT

Pemerintah Minta UMP Diumumkan November
BANDARLAMPUNG – Penetapan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung terancam molor. Padahal, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang UMP sudah menetapkan deadline. Dalam inpres itu, pemerintah meminta seluruh daerah mengumumkan UMP serentak 1 November mendatang.

Namun yang terjadi saat ini, Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Lampung justru masih berkutat pada survei angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2014. DPP telah menggelar survei dua kali. Yakni bulan September dan pertengahan Oktober.

Karena itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Heri Munzaili memperkirakan akhir November angka KHL baru keluar.

''Instruksi presiden memang demikian. Tetapi, untuk menentukan UMP itu kan tidak mudah. Harus atas persetujuan antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dengan serikat pekerja. Rapat antardewan pengupahan saja bisa memakan waktu yang lama, untuk bisa menentukan angka kesepakatan," ujar Heri di ruang kerjanya kemarin.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap menghargai instruksi tersebut. Dalam hal ini, pihaknya tetap berusaha mematuhi inpres itu. ''Bukan hanya kita yang terlambat, tetapi daerah lain juga banyak. Bahkan, DKI Jakarta saja informasinya baru menetapkan UMP di awal Desember," kilahnya.

    Heri menjelaskan mekanisme penentuan UMP. Nantinya, seluruh kabupaten/kota melakukan survei lewat dewan pengupahan masing-masing. Dari situ akan diketahui angka terkecil KHL. Nah, angka terkecil KHL inilah yang jadi pertimbangan untuk menetapkan UMP.

    Mengenai UMP, dewan pengupahan pun berupaya agar angkanya di atas KHL yang didapat atas kesepakatan bersama yang diambil rata-rata. Dengan harapan tidak memberatkan perusahaan, tetapi juga tidak merugikan pekerjanya.

    Tahun 2013 ini, angka UMP sebesar Rp1.150.000. Angka itu lebih besar dari KHL yang ditetapkan sebesar Rp1.060.082. ''Kalau melihat kebutuhan ya memang meningkat. Makanya kita pun berupaya UMP 2014 harus meningkat dari tahun ini. Tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang benar-benar matang," pungkasnya. (red/p5/c1/wdi)

Warga Enggan Kembali

Posted: 23 Oct 2013 12:31 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Longsor di Jl. Gatot Subroto Gang Djarum Super RT 014/Lk. 2, Kelurahan Bumiraya, Kecamatan Bumiwaras, Bandarlampung, Minggu (13/10), masih menyisakan kesedihan. Demi menghilangkan pengalaman buruk tersebut, warga korban longsor memilih pindah ke tempat yang lebih aman. ''Saat ini tidak ada lagi warga yang tinggal di daerah tersebut, mengingat kondisi tanahnya. Sudah sulit membangun rumah kembali di atasnya," ujar Lurah Bumiraya Nasrullah kemarin.

Kondisi tanah yang tak stabil menyulitkan warga untuk kembali membangun di lokasi tersebut. ''Warga mengadukan kepada kami bahwa mereka akan mencari tempat tinggal yang baru. Apalagi Pak Wali Kota telah menyerahkan bantuan yang diperlukan. Jadi banyak warga yang pindah dari area tersebut," terangnya.

Nasrullah mengakui sebagian warga juga ingin menuntut PT Bukit Alam Surya (BAS) yang dinilai bertanggung jawab. Terlebih, sampai kemarin belum ada bantuan dari PT BAS.

Namun, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. mengatakan sudah sejak dahulu mengingatkan warga. Daerah perbukitan di Bandarlampung sudah banyak rusak. Sehingga saat curah hujan tinggi, longsor bisa terjadi.

    Karena itu, lanjut dia, bencana longsor di Bumiwaras bukanlah disengaja oleh pihak-pihak tertentu. ''Ini karena alam. Dari dahulu juga sudah begitu (Bukit Camang, Red). Malahan saya lihat mereka (PT BAS, Red) sudah menanam pepohonan di atasnya," ungkap dia.

    Herman mengakui ada dilema dalam persoalan kerusakan bukit. Dia tak menutup mata banyak masyarakat kecil menggantungkan hidup dari bukit. Karena itu, meski bisa menyetop penggerusan bukit, dia masih pikir-pikir.

    ''Saya tidak mau membuat polemik. Saya setop bisa. Tetapi, saya tidak ingin. Karena warga sekitar banyak menggantungkan hidupnya di lereng bukit tersebut. Dan saya pun tidak mau hal ini menjadi polemik hidup mereka. Mereka di sana cari makan. Kalau kita berhentikan mereka agar jangan menggerus bukit, mereka dapat makan dari mana? Kita harus pikirkan itu juga," tukasnya.

    Diberitakan, Minggu (13/10) lalu terjadi longsor akibat hujan deras yang mengguyur Bandarlampung sejak pukul 03.00. Kendati tidak ada korban jiwa, sedikitnya 16 rumah rusak. Dari jumlah itu, enam rumah hancur dan sepuluh rumah rusak ringan.

    Pemkot Bandarlampung langsung memberikan bantuan untuk korban tanah longsor yang rumahnya rusak berat masing-masing Rp50 juta dan rusak ringan Rp25 juta per kepala keluarga (KK).

    Selain banjir dan tanah longsor, hujan deras yang menguyur Bandarlampung juga menyebabkan pohon tumbang di Jalan Pangeran Emir M. Noer, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Utara. Di lokasi ini terdapat tiga pohon tumbang hingga menutup akses jalan. Selain itu, satu pohon di Jalan Soekarno-Hatta, di samping Polmas Karangmaritim, Panjang, juga tumbang. (red/p5/c1/wdi)

Polemik Car Free Night, Polresta Kirim Undangan

Posted: 23 Oct 2013 12:30 AM PDT

Wali Kota: Ini Kewenangan Saya
BANDARLAMPUNG – Polresta Bandarlampung membuktikan janjinya untuk mengevaluasi acara car free night. Hari ini, polresta berencana mengirimkan surat undangan ke Dinas Perhubungan, Badan Polisi Pamong Praja, dan DPRD Bandarlampung.

    Dalam surat itu, polresta meminta instansi terkait ikut rapat evaluasi. Ditegaskan Kapolresta Bandarlampung Kombes Dwi Irianto, dasar pengiriman undangan tersebut lantaran adanya komplain dari warga terkait penutupan Jl. Ahmad Yani selama car free night.  

    ''Besok (hari ini, Red) kami kirimkan surat kepada Dishub dan Badan Pol. PP untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Rencananya, kami rapat dengan mereka hari Jumat pagi (25/10) di sini (mapolresta). Kami akan bergerak cepat, mengingat banyak masyarakat yang komplain atas acara itu," ujarnya kemarin.

    Dwi menjelaskan, sikap polisi sudah jelas. Acara tersebut harus dievaluasi. Sebab jika terjadi kemacetan, lanjutnya, tentu akan merugikan pemakai jalan. ''Acara ini harus dievaluasi. Enggak bisa kalau enggak dievaluasi. Karena saya mendapatkan kritikan dari warga atas kemacetan saat menjelang acara car free night," tegas dia.

    Di sisi lain, imbuh Dwi, polisi juga meminta masukan dari DPRD dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. ''DPRD kita undang. Tokoh masyarakat kita undang. Yang pasti, mereka yang berhubungan dengan kemacetan lalu lintas yang berhubungan dengan acara itu akan kami undang," ucapnya.

    Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. ikut buka suara soal program car free night. Menurut dia, program tersebut bermanfaat bagi warga. Karenanya, pemkot mempertahankan car free night di Jl. Ahmad Yani. Program setiap Sabtu itu tetap dimulai pukul 17.00 sampai 04.00 WIB.

    ''Masak cuma sekali. Setiap Sabtu kami laksanakan, karena manfaatnya banyak untuk masyakarat," tukas dia usai paripurna di DPRD kemarin.

    Lantas, bagaimana dengan rencana evaluasi Polresta Bandarlampung? Mantan Kadispenda Lampung ini bergeming. Menurut dia, ada atau tidak izin polresta, program itu tetap jalan. ''Masalahnya di mana? Ini kan kewenangan wali kota," tandas dia.

    Herman H.N. juga membantah program tersebut menyumbang kemacetan di Jl. Kartini dan Jl. Raden Intan. Menurutnya, secara bertahap program car free night diperbaiki. Sehingga nantinya program tersebut bisa berjalan maksimal.

    Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Bandarlampung Romi Husin menilai program penutupan Jl. Jend. Ahmad Yani itu justru membuat kemacetan di ruas Jl. Raden Intan. Atas dasar itu, dia meminta agar satuan kerja menghentikan program tersebut.

    ''Coba lihat, pas jalan itu ditutup dari pukul 16.30 WIB, jalanan sudah macet. Seharusnya program yang dilakukan Pemkot Bandarlampung itu bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah membuat masyarakat resah akibat penutupan jalan itu," ungkap Romi.

    Semestinya, lanjut dia, sebelum program berjalan, pemkot bisa memprediksi dampak yang akan terjadi. Salah satunya memprediksi tingkat kemacetan jalan. ''Yang sangat saya sayangkan, kenapa setiap program yang dilakukan dapat mengganggu aktivitas jalan," ucapnya. (red/p5/c1/wdi)

Wah, Ada Bayi ’’Jumbo’’ Lahir Normal!

Posted: 23 Oct 2013 12:27 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Febty Sofia Wulandari (28) harus bertaruh dengan maut, Sabtu (19/10) lalu. Ibu muda warga Campang, Sukabumi, Bandarlampung, ini tergolong perempuan yang kuat. Betapa tidak, bayi yang di kandungnya mencapai bobot 4,9 kilogram!

Hebatnya lagi, Febty melahirkan bayinya secara normal di ruang Kebidanan Obstetri V Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek. Kelahiran bayi ''jumbo'' ini kontan mengundang perhatian pasien dan pengunjung rumah sakit. Sebab, kelahiran bayi dengan bobot seberat itu tergolong langka di RSUDAM.

Sebenarnya, kondisi bayi tersebut sudah diketahui saat Febty hendak melahirkan di bidan desa setempat. Namun karena bidan desa tempatnya tak berani, maka diputuskan untuk dirujuk ke RSUDAM. Tepat pukul 15.00 Wib, dibantu bidan, Febty melahirkan bayinya lewat persalinan normal.

Sebenarnya, Febty sendiri mengaku khawatir dengan proses persalinannya. Pasalnya, bobot bayi yang tak normal itu bisa membahayakan nyawanya. Tetapi, dia hanya bisa pasrah. ''Ya gimana ya Mas. Biarkan saja. Lagian saya dan anak selamat," ujar Febty kepada Radar Lampung kemarin.

Ia sendiri cenderung lebih merasa aman jika persalinannya lewat operasi caesar. Namun, bidan RSUDAM justru memilih persalinan normal dengan dibantu alat vakum.

Saat ini, kondisi Febty dan bayinya masih dalam pantauan dokter. Di tubuh Febty masih terpasang selang kateter. Sementara untuk kepulangan, menurutnya, masih menunggu izin dokter. (cw6/p5/c1/wdi)

Pomal - Brimob Gelar Kegiatan Bersama

Posted: 23 Oct 2013 12:26 AM PDT

POLDA Lampung dan pomal sepakat menjaga keharmonisan antara kedua korps. Salah satunya diwujudkan dengan mengadakan kegiatan bersama. ''Kami siap untuk bersinergi dengan satuan mana pun. Terlepas dari hal apa pun, kami tetap menjaga harmonisasi,'' tegas Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih kemarin (22/10).

Pernyataan tersebut terkait dengan keributan antara anggota Brimob Polda Lampung Brigadir Sugiadi dengan anggota Pomal Koptu M. Nur saat berlangsungnya Indonesian Motocross Championship putaran ke-4 di Site Springhill, Jl. Imam Bonjol, Bukit Kemiling Permai.

Perselisihan tersebut akhirnya didamaikan kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lobi Mapolda Lampung itu disaksikan sejumlah pejabat polda dan pomal.

    Sulistyaningsih mengungkapkan, dengan perdamaian ini diharapkan tidak terjadi lagi perselisihan. ''Ke depan akan diadakan kegiatan bersama untuk lebih mempererat hubungan pomal dan brimob,'' ujarnya.

Terpisah, Komandan Pomal Mayor Laut M. Firdaus menyatakan, perselisihan tersebut hanya kesalahpahaman. ''Peristiwa itu sudah selesai di lokasi kejadian. Kami siap untuk bersinergi dengan satuan mana pun dan tetap menjaga harmonisasi antar korps,'' katanya. (cw11/p1/c3/ais)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar