Targetkan UMK Rp2,5–3 Juta

Targetkan UMK Rp2,5–3 Juta
Terlambat, Kepala PRI Waykandis Diganti
Banpol PP dan Komisi A Sambangi Polresta
PT Askes Tambah Karyawan untuk BPJS
Terduga Pemotong Dana Anggap Fitnah

Posted: 24 Oct 2013 11:31 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Angin segar bagi para pekerja di Kota Bandarlampung. Sebab, komitmen yang ditunjukkan pemkot terkait kesejahteraan pekerja cukup tinggi. Buktinya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung menargetkan upah minimum kota (UMK) setara besaran kebutuhan hidup layak (KHL) pada 2014.

''Ya, sesuai instruksi wali kota, besaran UMK akan diusahakan setara KHL," kata Kadisnaker Bandarlampung Dhomiril Hakim Yohansyah kemarin.

Dia menjelaskan, saat ini empat tim dari tiga unsur sudah mulai survei ke delapan pasar tradisional untuk menetapkan KHL. Dengan dasar survei yang dilakukan hingga akhir Oktober, akan dilihat berapa angka KHL Bandarlampung.

Untuk UMK 2014, ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandarlampung ini menargetkan sebesar Rp2,5–3 juta. Sementara saat ini, UMK Bandarlampung hanya Rp1,165 juta dari KHL sebesar Rp1,195 juta.

''Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Kalau bisa Rp2,5-3 juta. Tetapi semua tergantung kebijakan wali kota, dan saya akan laporkan ini ke beliau," ungkap Panglima –sapaan akrab Dhomiril.

Untuk penetapan KHL 2014, pihaknya akan mengupayakan pada awal November. Sebab, pihaknya masih melakukan survei tahap kedua pada awal November tersebut.

Selain itu, pihaknya juga sedang mengantisipasi agar tidak terjadi demonstrasi. Sebab belakangan ini beredar desas-desus akan terjadi demonstrasi besar-besaran untuk penetapan UMK.

''Kami kan sudah dipanggil polresta juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi demonstrasi. Makanya dalam menetapkan KHL dan UMK ini, kami sangat berhati-hati," ungkap Panglima.

Sayang, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar mengaku tidak bisa menjanjikan upah minimum provinsi (UMP) setara KHL. Menurutnya, hal tersebut terlalu dini bila survei KHL belum selesai dilakukan.

Namun, kata Yusuf, pihaknya sepakat bicara dalam koridor aturan perundang-undangan. ''KHL yang sekarang diatur oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi dihitung berdasarkan 60 item. Sepanjang berpikir seperti itu dan memang wajar, saya kira kita bisa mengikuti. Tetapi, saya tidak bisa pastikan UMK setara KHL," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin.

Namun, Yusuf berharap penetapan UMP berdasarkan survei KHL tidak semata-mata diambil karena pemprov mendapatkan tekanan dari pihak ketiga. Seperti serikat-serikat dan asosiasi-asosiasi buruh atau pihak lainnya.

''Enggak fair kalau KHL atau UMP diambil lantaran desakan pihak ketiga. Semisal pemprov didemo besar-besaran. Semua tetap harus berdasar rapat tripartit," tegasnya.

Selain itu, kata dia, untuk mengukur upah pegawai, selain dengan KHL, bisa ditentukan dengan produktivitas tiap karyawan. ''Sederhananya, kalau ingin upah besar, pekerja harus mampu melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan begitu, perusahaan akan beromzet besar hingga mampu menggaji karyawannya sesuai kebutuhan sehari-hari," pungkasnya. (red/p4/c1/whk)

Terlambat, Kepala PRI Waykandis Diganti

Posted: 24 Oct 2013 11:31 AM PDT

''Saya Ikhlas Dicopot''
BANDARLAMPUNG – Ketegasan Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. dalam penegakan disiplin PNS kembali ''menelan" korban. Sebelumnya, pada Mei lalu, Herman mencopot dr. Novita Fitriani dari jabatannya sebagai kepala Puskesmas Rawat Inap (PRI) Kedaton lantaran PRI tersebut diduga menolak pasien yang hendak berobat.

Kemarin, giliran dr. Pritha yang dicopot dari jabatannya selaku kepala PRI Waykandis lantaran tidak ada di kantornya saat wali kota menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sana sekitar pukul 08.00 WIB.

Saat dikonfirmasi, dr. Pritha mengaku tidak menyangka akan dicopot dari jabatannya hanya karena terlambat datang ke kantor.

Dia juga mengaku tidak mengetahui jika wali kota akan menggelar sidak ke PRI yang dipimpinnya. Pritha mengungkapkan, penyebab ia terlambat datang ke kantor lantaran saat itu tengah mengurus laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

''Jadi tadi (kemarin, Red) saya dari rumah langsung ke kantor BPKAD. Setelah selesai, baru saya ke puskesmas," akunya kemarin.

Pritha menegaskan, jika memang karena permasalahan tersebut jabatannya dicopot, ia ikhlas. Terlebih, keputusan itu memang kewenangan wali kota selaku kepala daerah.

''Tetapi, saya sebenarnya belum tahu pencopotan itu. Karena Pak Amran (sekretaris Dinas Kesehatan Bandarlampung, Red) cuma bilang ke saya, ke depannya saya harus lebih baik lagi. Namun kalau memang dicopot, saya siap. Terserah Pak Wali saja," tuturnya.

Pritha melanjutkan, ia kemarin juga sudah berupaya menyampaikan alasannya tidak berada di kantor saat wali kota sidak. Namun, niat tersebut belum tercapai lantaran wali kota sedang mengikuti paripurna di DPRD Bandarlampung.

''Ya, saya belum sempat ketemu Pak Wali, karena beliau lagi hadir di sidang paripurna DPRD. Tetapi tadi saya sudah sampaikan ke dinas (Diskes) kalau saya ke BPKAD mengurus laporan keuangan," paparnya.

Sementara, pencopotan Pritha dari jabatannya selaku kepala PRI Waykandis menuai respons dari warga sekitar PRI tersebut. Sebab, Pritha dianggap sebagai sosok yang baik dan selalu siap melayani warga sekitar yang berobat ke sana.

Seperti dituturkan Ana (38), warga Perum Waykandis. ''Kalau memang ada kesalahan yang fatal sih enggak apa-apa. Tetapi kalau karena tadi saat ada Pak Wali, bu dokter (dr. Pritha, Red) enggak ada di tempat, sepertinya enggak pas saja. Sebab, beliau orangnya baik," ujarnya saat ditemui di PRI Waykandis kemarin.

Diketahui, Wali Kota Herman H.N. kemarin menggelar sidak ke beberapa PRI yang ada di kota ini. Selain PRI Waykandis, mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung itu juga menyambangi PRI Wayhalim, Gedongair, Kedaton, dan Simpur.

Herman mengatakan, puskesmas sebagai lembaga yang melayani masyarakat harus selalu siap sedia. ''Bagaimana mau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarkat kalau kepala puskesmasnya saja terlambat," tukasnya.

Menurut dia, pencopotan kepala PRI Waykandis dilakukan lantaran tidak ada di kantornya saat ia sidak. Sementara saat ditanya ke staf yang ada di PRI tersebut, tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaannya.

''Sekarang ini sudah siang, kenapa kepala PRI-nya belum datang? Saya berhentikan sekarang juga. Kalau saya bilang copot, ya copot! Enggak ada toleransi. Kalau untuk penggantinya, nantilah kita lihat lagi. Makanya harus datang tepat waktu," tegasnya. (red/p4/c1/whk)

Banpol PP dan Komisi A Sambangi Polresta

Posted: 24 Oct 2013 11:28 AM PDT

Pemkot Bergeming
BANDARLAMPUNG – Program car free night yang digulirkan Pemkot Bandarlampung di Jl. Ahmad Yani, Tanjungkarang Pusat, terus berpolemik. Kemarin, Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan Komisi A DPRD Bandarlampung menyambangi mapolresta dalam waktu yang berbeda.

Pantauan Radar Lampung sekitar pukul 10.30 WIB kemarin, Kepala Banpol PP Cik Raden terlihat keluar dari ruang Kapolresta Bandarlampung Kombespol Dwi Irianto.

Sayang, Cik Raden yang biasanya terbuka dengan media, kemarin enggan memberikan komentar terkait kedatangannya ke markas korps Bhayangkara tersebut. ''Tanya langsung ke Kapolresta saja. Saya sedang buru-buru," ujarnya sambil bergegas menuju mobilnya.

Tak lama berselang, sekitar pukul 13.00, giliran rombongan komisi A yang menyambangi mapolresta. Mereka terdiri Plt. Ketua Komisi A Benson Wertha serta dua anggotanya: Romi Husin dan Nur Syamsi.

Kedatangan tiga wakil rakyat itu disambut tiga pimpinan di mapolresta. Yakni Kombes Dwi Irianto, Wakapolresta AKBP Budi Wibowo, dan Kabag Operasional Kompol Eko Mei. Selanjutnya, mereka menggelar rapat di ruang Kabag Ops.

Usai rapat, Romi Husin menegaskan, kegiatan car free night tidak perlu lagi dievaluasi. Dia meminta acara itu dibatalkan karena mengganggu aktivitas lalu lintas di Kota Bandarlampung.

''Kami datang ke sini karena ingin berkoordinasi dengan polresta untuk membangun Bandarlampung. Pak Kapolresta kan beberapa waktu lalu mengajak koordinasi untuk bersama-sama membangun Bandarlampung, makanya kami ke sini untuk berkoordinasi menyangkut acara itu. Sebab, saya miris melihat pemkot tak berkoordinasi dengan polresta. Kalau tidak ada polisi, bagaimana mengamankan Bandarlampung," tandasnya.

Menurut dia, acara tersebut tidak ada manfaatnya, karena mengganggu aktivitas di jalan raya. Dia menyarankan car free night diadakan di tempat lain yang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.

''Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolresta. Jadi, Kapolresta tidak jadi memanggil Dinas Perhubungan dan Badan Pol. PP. Tetapi, kami yang memanggil mereka untuk evaluasi. Kapolresta juga kami undang. Makanya kami ke sini untuk meminta Kapolresta langsung yang hadir dalam hearing yang akan kami gelar di DPRD Bandarlampung pada Selasa (29/10)," jelasnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Kombes Dwi Irianto mengaku kedatangan Banpol PP dan DPRD Bandarlampung ke polresta untuk berkoordinasi menyangkut beberapa kegiatan yang akan dilakukan pemkot.

Pada kesempatan itu, mantan Kapolres Tulangbawang ini mengaku tidak jadi memanggil satuan kerja di Pemkot Bandarlampung yang berhubungan dengan acara car free night. Alasannya, DPRD yang akan menggelar pertemuan dalam bentuk hearing.

''Kami juga dapat undangan dari DPRD Bandarlampung. Daripada dua-dua yang memanggil, lebih baik kami yang datang ke DPRD saja. Sehingga kami tidak jadi memanggil mereka," paparnya.

Apakah pihaknya mengizinkan car free night digelar di tempat tersebut? Perwira menengah polisi itu belum dapat memastikan. Dia hanya menyatakan masih mengevaluasinya.

Menurut dia, jika car free night tetap digelar di jalan itu, akan menyebabkan kemacetan. Sehingga bisa jadi, pihaknya menawarkan solusi tempat lain yang tidak mengganggu aktivitas jalan raya.

''Kan ada tempat lain yang lebih cocok yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Seperti di Telukbetung dan Pasar Seni Enggal," pungkasnya.

Terpisah, Pemkot Bandarlampung bersikukuh akan menggelar car free night di Jl. Ahmad Yani. Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Tamam mengatakan, pihaknya belum ada rencana menghentikan atau memindahkan lokasi car free night. Kendati demikian, ia berjanji mengevaluasi program tersebut agar berjalan lebih baik.

''Apanya yang mau diganti? Kan kita baru mulai, jadi dilihat dahulu saja pelaksanaannya nanti," ucap dia.

Badri mengungkapkan, usulan tempat yang disampaikan anggota DPRD Lampung Hartarto Lojaya, yakni di Pasar Seni Enggal, Pasar Tengah, dan kawasan Telukbetung, akan dibicarakan dahulu.

Sebab, lanjut dia, car free night tidak mungkin dilaksanakan di daerah yang sepi. Sementara, tiga daerah yang diusulkan adalah daerah yang pada malam hari sepi pengunjung.

''Seperti yang tadi saya katakan. Kami juga memilih Jl. Ahmad Yani untuk melaksanakan program ini selain buat menghidupkan potensi ekonomi masyarakat, juga untuk memberikan ruang kepada warga agar dapat menikmati jalanan tanpa asap," paparnya.

Dilanjutkan, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan Polresta Bandarlampung, Banpol PP, maupun Dishub dalam pengaturan lalu lintas saat car free night. Sehingga kemacetan bisa dihindari.

''Walau ada banyak keluhan dalam pelaksanaan car free night pertama pada pekan lalu, kami akan tetap melaksanakan car free night selanjutnya pada Sabtu (26/10) malam dengan lokasi yang sama. Program ini akan kami lanjutkan dan lokasinya tetap di Tugu Adipura serta Jalan Ahmad Yani," tegasnya. (red/p4/c1/whk)

PT Askes Tambah Karyawan untuk BPJS

Posted: 24 Oct 2013 11:27 AM PDT

BANDARLAMPUNG – PT Askes (Persero) tengah menyongsong era perubahan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari tahun depan. Perubahan sistem ini tentu menambah beban kerja yang harus ditanggung perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga untuk bisa meng-cover lingkup kerja BPJS, PT Askes membutuhkan penambahan pegawai.

''Ya, dengan beralih ke BPJS, beban kerja kita makin bertambah. Karenanya, otomatis kita membutuhkan penambahan pegawai," ujar Kepala Bagian Pemasaran PT Askes Bandarlampung Imam Subekti, S.E., A.A.A.K. saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin.

Dia menerangkan, saat ini jumlah karyawan PT Askes sekitar 130 orang. Menurutnya, untuk mem-backup program BPJS, setidaknya perusahaannya membutuhkan pemambahan pegawai 100-150 orang.

''Nah untuk jumlah pastinya berapa, nanti yang memberi porsi pemerintah pusat. Tetapi angkanya tetap mengacu pengusulan berdasarkan evaluasi beban kerja yang telah kita lakukan," paparnya.

Dalam informasi yang dikatakan, penambahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, PT Askes telah membuka penerimaan pegawai pada tahap pertama. Prioritasnya adalah karyawan bidang verifikator independen yang ditempatkan di berbagai rumah sakit. ''Keputusan berapa orang yang diterima akhir Oktober atau awal November," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya mengatakan tidak ada penurunan gaji pekerja setelah PT Askes berubah status dari karyawan BUMN menjadi BPJS Kesehatan. Di mana, gaji tetap disesuaikan peraturan yang ada.

''Amanah UU mengatakan demikian. Notulen pansus pada 16 Juli 2011 mengatakan hak-hak normatif karyawan tidak berubah," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Askes mengaku masih menunggu berbagai ketentuan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan BPJS. Sebab hingga kini belum ada pengesahannya.

''Untuk regulasi, pemerintah akan merumuskan mengenai tata cara pengelolaan dan pengembangan dana BPJS. Kami berharap seluruhnya bisa selesai dalam waktu dekat," kata Imam Subekti, Rabu (24/10).

Di sisi internal, kata dia, PT Askes menyatakan tidak akan melakukan proses likuidasi atau pembubaran (pemecatan karyawan). Namun tetap dilakukan perencanaan dan pengembangan strategis, perubahan organisasi, penambahan SDM, dan sarana. Hingga upaya memperkuat operasional dan meningkatkan teknologi informasi.

Terkait peserta yang wajib dilayani terdiri lima kategori. Yaitu peserta Askes sosial, jamkesmas, Jamsostek, TNI, serta Polri berikut anggota keluarga. Di mana penggabungan dari tiga kantor cabang, yaitu Bandarlampung, Kotabumi, dan Metro, peserta Askes sosial yang terdaftar sebanyak 416.489. Kemudian jamkesmas (2.927.629), Jamsostek (78.097), TNI (9.911), dan Polri (39.316).

Diterangkan, secara umum pemerintah membentuk BPJS guna memperluas jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab selama ini, sektor jaminan kesehatan masih didominasi sektor swasta. ''Dengan BPJS, kita berupaya merangkul semaksimal mungkin kebutuhan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Kendati demikian, meski nantinya menjadi sebuah badan negara, BPJS akan tetap dikelola secara profesional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. ''Premi pun meningkat. Semula premi jamkesmas Rp6.500, dengan BPJS ini berubah menjadi sekitar Rp9.500 per jiwa per bulan," terangnya. (red/p4/c1/whk)

Terduga Pemotong Dana Anggap Fitnah

Posted: 24 Oct 2013 11:26 AM PDT

BANDARLAMPUNG – Dugaan adanya pemotongan dana bantuan terhadap korban longsor di Jl. Gatot Subroto Gg. Djarum Super RT 014/Lk. 2, Kelurahan Bumiraya, Kecamatan Bumiwaras, hingga kini tidak terbukti. Diketahui, pada Jumat (18/10), Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. memberikan bantuan secara simbolis kepada beberapa warga setempat yang kediamannya hancur akibat bencana tanah longsor yang terjadi Minggu (13/10).

Kala itu, Herman memberikan bantuan kepada enam warga setempat. Masing-masing Said, Dayat, Rahmat, Minah, Jujum, dan Udin. Mereka mendapatkan bantuan masing-masing Rp50 juta lantaran kediamannya rusak berat akibat bencana tersebut.

Selain itu, Herman juga memberikan bantuan masing-masing Rp25 juta kepada sembilan warga yang rumahnya rusak ringan akibat terkena longsor itu.

Namun, isu yang berkembang, bantuan tersebut dipotong oleh salah satu pamong di keluarahan setempat bernama Yahya (40). Dia diisukan memotong dana bantuan dengan jumlah bervariasi hingga terkumpul Rp14 juta.

Namun saat dikonfirmasi, sejumlah warga yang mendapat bantuan membantah isu tersebut. Seperti yang diutarakan Indah (35), istri Jumadi yang mendapatkan bantuan Rp25 juta.

Dia mengaku tidak merasa ada pemotongan atas dana bantuan yang diterimanya. Secara tegas, ia menyatakan isu tersebut fitnah yang sengaja disampaikan oleh orang yang tidak suka terhadap Yahya.

''Enggak ada mas, saya tidak pernah merasa dipotong. Karena dana itu diserahkan langsung oleh Pak Wali," ujar dia saat ditemui di kediamannya kemarin.

Indah mengatakan, jika memang dana bantuan itu dipotong, ia dan warga lainnya pasti langsung melaporkannya kepada wali kota. ''Kalau ada pemotongan, saya tidak mungkin lapor sama wartawan. Saya akan sampaikan sama Pak Wali, biar cepat ditindaklanjuti," tandasnya.

Senada disampaikan Jujum. Wanita yang masih kerabat dekat Yahya ini membantah kalau dana bantuan tersebut dipotong. Jujum mendapatkan dana sebesar Rp50 juta karena rumahnya juga habis diterjang longsor. ''Enggak ada pemotongan. Saya menerima langsung dari Pak Wali," tandasnya.

Sementara, Yahya juga saat dikonfirmasi membantah keras tuduhan terhadapnya tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan di beberapa media terkait informasi adanya pemotongan dana bantuan itu adalah kebohongan.

''Kalau benar ada pemotongan, siapa yang bilang? Itu fitnah, saya siap diperiksa. Dana bantuan itu diserahkan langsung kepada korban, bukan kepada saya, jadi kapan saya memotongnya," tegas dia.

Yahya membenarkan jika ada uang yang diberikan warga yang menjadi korban longsor kepadanya. Namun itu tanpa meminta, apalagi memotong bantuan.

Dia menjelaskan, dana tersebut sengaja dikumpulkan para korban untuk membantunya dan korban lain yang tidak mendapat bantuan. Terlebih, hampir seluruh korban bencana itu adalah kelurga besarnya.

''Ada sepupu, keponakan, dan adik kandung saya. Dan mereka memercayakannya kepada saya karena menganggap saya yang paling tua sebagai ucapan terima kasih sudah ikut membantu," akunya.

Dana itu, lanjut dia, juga dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk warga yang setiap malam berjaga dan membantu membereskan material longsoran.

''Coba kalau keluarga Mas yang kena musibah, apa tega mau dipotong? Saya ini manusia juga, dan saya tidak terima difitnah seperti ini," tandasnya.

Dia menjelaskan, tiga korban longsor di kelurahan tersebut masing-masing Dayat, M. Said, dan Minah kini sudah tidak tinggal lagi di sana karena rumah mereka sudah rata tanah. ''Uang bantuan itu memang dipergunakan warga. Buktinya, mereka sudah ada tempat tinggal baru dan tidak tinggal di sini lagi," tukasnya.

Sementara Lurah Bumiraya Nasrullah mengatakan, pihaknya sudah mendatangi penerima bantuan dan hasilnya tidak ada yang mengatakan adanya pemotongan.

Nasrullah menerangkan, uang bantuan itu langsung diserahkan Wali Kota Herman H.N. kepada korban tanpa melalui pihak ketiga. ''Saya sudah cek dan tidak ada pemotongan yang dilakukan!" tegasnya. (cw9/red/p4/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Jumat, 25 Oktober 2013