BBPOM Uji Es Balok di IPB

BBPOM Uji Es Balok di IPB
Lelang Mesti Transparan dan Kapabel
Uji Publik, Penlok, Pembayaran
HET Elpiji Tergantung Gubernur
Lima Tahun, Pemkot Berangkatkan 1.650 Warga

Posted: 30 Mar 2015 11:08 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Kinerja Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung dalam menyelidiki kandungan bahan berbahaya pada es balok yang beredar di provinsi ini patut diapresiasi. Ya, kinerja BBPOM selangkah lebih maju dari Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung yang hanya menunggu laporan terkait fenomena es balok berbahaya yang beredar di kota ini.

Diam-diam, BBPOM Bandarlampung ternyata tengah menguji es balok yang didapat dari berbagai tempat di provinsi ini ke Laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kepala Seksi Pelayanan Informasi BBPOM Bandarlampung Hotna Panjaitan mengatakan, meski belum ada instruksi penanganan dan pengawasan secara intensif oleh pemerintah pusat, BBPOM saat ini tengah menyurvei keberadaan mikroba di dalam es balok yang tersebar di Lampung.

''Data ini sedang diolah dan diuji di Lab. IPB. Dan dalam hal ini, kami bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk mendata dan menguji sampel yang dilakukan di IPB tersebut," terangnya.

Dia menambahkan, dalam uji sampel tersebut, es balok yang digunakan berasal dari berbagai tempat. "Jadi, ada yang dari pabrik, pedagang es balok eceran, dan dari tukang es. Karena, es balok ini diperuntukkan pengawetan ikan dan daging, bukan untuk konsumsi langsung," katanya.

Sebab, pencemaran yang terjadi pada es balok juga dapat mencemari ikan yang diawetkan. "Namun, hal tersebut tidak terlalu dikhawatirkan karena ikan-ikan tersebut masih dilakukan pengolahan sebelum dimakan. Sedangkan, jika digunakan untuk bahan minuman, kan bakteri tersebut langsung bersentuhan ketika diminum," paparnya.

Dia memastikan, BBPOM tidak akan menutup mata terkait fenomena ini. "Dan sepertinya peraturan yang mengatur perdagangan akan peredaran makanan dan minuman tersebut pun akan di ambil alih oleh pemerintah pusat. Maka, hal ini akan di bicarakan dari beberapa intansi yakni, perdagangan, kesehatan, dan BBPOM dalam pemberlakuan SNI terhadap es balok yang beredar. Tapi, ini masih dalam tahap wacana," tukasnya.

Sementara, Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum mendapatkan laporan terkait hal ini. "Karena tidak ada laporan, jadinya kita nggak tahu. Kalau memang mau dilakukan sweeping ya akan dikoordinasikan dengan BBPOM," katanya. (goy/p5/c1/whk)

Lelang Mesti Transparan dan Kapabel

Posted: 30 Mar 2015 11:07 PM PDT

HATI-HATI: Pengendara harus berhati-hati agar tidak terperosok di Jalan Soekarno-Hatta, Bypas, Kedaton, Bandarlampung, yang rusak. FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG

BANDARLAMPUNG - Hingga saat ini, Dinas Bina Marga Lampung masih belum melakukan tender pengerjaan 72 ruas jalan provinsi yang ada. Alasannya, ada perubahan aturan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang membuat salah satu satker gemuk tersebut tersendat. Padahal, kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi banyak yang sudah memprihatinkan.

Dari pantauan Radar Lampung di Jl. Ir. Sutami, dari pertigaan Jl. Soekarno-Hatta sudah terlihat kondisi yang cukup memprihatinkan.

Kondisi aspal yang tidak rata, terlebih banyak yang telah mengelupas dikarenakan kerap dilintasi mobil berat. Terlebih jika hujan, kondisi jalan tersebut semakin parah dan menyulitkan pengendara.

Pengamat Kebijakan Publik Dr Ahmad Soeharyo mengatakan, seharusnya dengan dana segar yang disediakan oleh Pemprov Lampung untuk perbaikan infrastruktur jalan.

Sudah seharusnya perangkat kerja yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Bina Marga melakukan upaya yang seoptimal mungkin sesuai dengan harapan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo.

"Tentunya tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Infrastruktur jalan ini. Untuk itu, sudah seharusnya Perangkat Kerja yang bersangkutan, benar-benar memaksimalkan hal ini," kata dia.

Mengenai proses tender yang hingga saat ini belum juga terlaksana, dikatakan Akademisi Universitas Bandar Lampung ini terlepas dari perubahan dan aturan, sudah seharusnya proses lelang tersebut dilakukan harus dengan cepat, tepat dan transparan.

"Kalau memang alasannya itu, ya bisa saja. Namun, tetap nantinya proses lelang harus dilakukan dengan cara setransparan mungkin dan kapabel," ucapnya.

Pasalnya, meskipun saat ini sudah dilakukan dengan cara e-procruetment dan dimasukkan dalam LPSE, tidak menutup kemungkinan masih ada celah untuk berbuat curang dalam proses pemenangan tender. "Sekecil apapun, peluang itu pasti ada. Tinggal bagaimana ketegasan dari pemerintahnya saja," terang dia.

Sementara itu, Kadis PU Bina Marga Lampung Budi Dharmawan mengatakan, berharap memang pelaksanaan lelang tender ini, bisa cepat dilakukan.

"Harapan saya, bisa sekaligus langsung diadakan lelangnya. Ya tapi kan pastinya akan ada tahapan terlebih dahulu," kata dia.

Ditanya, mana ruas yang akan diutamakan untuk dilakukan pelelangan, dia belum bisa memastikan terkait mana saja yang akan ditenderkan dan masuk LPSE terlebih dahulu. Pasalnya, nantinya berdasarkan Unit Layanan Pengadaan. "Tentunya yang menjadi prioritas adalah jalan-jalan yang memang kondisinya parah seperti Ir Sutami," kata dia.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini fokus pada infrastruktur jalan. Namun demikian, pengerjaan fisik belum juga dilakukan, meski sudah bulan ketiga di 2015 ini.

Kepala Dinas Bina Marga Lampung Budi Dharmawan mengatakan, keterlambatan ini lantaran berbagai faktor. Menurutnya, saat ini sedang dijalankan lelang konsultan pengawas yang sudah mulai dilakukan beberapa waktu lalu. ''Karena kan proses lelang konsultan ini lebih lama prosesnya dibandingkan lelang fisik itu sendiri. Nah, sekarang pun masih berjalan," kata dia. (abd/c1/adi)

Uji Publik, Penlok, Pembayaran

Posted: 30 Mar 2015 11:07 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Proses persiapan pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus dilakukan Pemprov Lampung guna mengejar target groundbreaking yang ditetapkan pemerintah pusat. Seperti kemarin (30/3) telah dilakukan untuk tim I, konsultasi publik di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, tepatnya di sekitaran Menar Siger.

Asisten II Pemprov Lampung Adeham mengatakan, untuk konsultasi publik pertama ini tidak mengalami permasalahan. Pasalnya, semua pihak setuju jika desa tersebut dijadikan ruas JTTS.

''Alhamdulillah, hari ini sudah kita lakukan konsultasi publik dengan lancar. Nah, secara umum masyarakat sini setuju dengan adanya ruas tol," ujarnya melalui sambungan telpon.

Dipaparkan dia, dalam Konsultasi Publik tersebut adalah selain menanyakan kepada masyarakat tentang persetujuan ruas tol, juga dilakukan pengecekan pendataan terhadap masyarakat yang terkena ruas tol.

"Artinya, kita berdialog langsung dengan masyarakat. Dan melakukan pengecekan administrasi kepemilikan lahan," kata dia.

Setelah itu, nantinya baru akan dilakukan penentuan lokasi dan dilakukan perhitungan kemudian pembayaran.

"Mengenai ROW, saat ini sudah mencapai Km 7 masih seputaran Kecamatan Bakauheni," kata dia.

Sementara untuk tim II hingga saat ini belum melakukan Konsultasi Publik dimana Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Tauhidi mengatakan Konsultasi Publik sekaligus uji Publik baru bisa dilakukan satu atau dua hari kedepan.

"Paling tidak dalam minggu ini baru bisa dilakukan Uji Publik. Saya sudah konsultasikan ke PPK nya. Kalau, centerline sudah selesai dilaksanakan kok," kata dia.

Lantas, dimana akan dilakkan uji publik terlebih dahulu untuk kawasan tim II, Tauhidi megatakan kemungkinan besar kan dilkukan di Kecamatan Tegineneng.

Dilanjutkan mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung ini, nantinya setelah uji publik baru dilakukan penentuan lokasi (penlok) jika 75 persen dari masyarakat sudah menyetujui.

"Waktu dari Uji Publik ini kurang dari 30 hari. Nah, uji publik ini sangat penting dilakukan untuk penentuan lokasi. Jika sudah 75 persen disetujui oleh masyarakat, baru data yang kita peroleh kita laporkan ke Gubernur untuk di SK kan," kata dia.

Setelah di SK kan, berdasarkan Penlok tersebut, baru nanti tim Aprasialnya akan menghitung berapa hitungan besaran yang sesuai dengan harga pasaran tanah dan ditetapkan olh aturan yang ada.

"Kalau itu nanti bukan kapasitas kami lagi. Akan tetapi tim Aprasial yang terdiri dari BPN wilayah masing-masing kabupaten kota. Kalau masalah pembayaran ya nantinya dari Kementrian," kata dia.

Lantas, bagaimana nantinya jika m,emang ada yang ytidak setuju dengan ketetapan harga yang diberikan pemerintah, dikatakan dia nantinya masyarakat diberikan kuasa untuk menggugat keberatan. Apabila Pemerintah menang, maka uang tetap diberikan melalui transfer.

"Secara hukum kan harusnya apa yang ada di tanah air kembali ke Pemerintah, tapi kan pemerintah juga tidak mau sembrono dan arogan. Saya kira, tidak akan merugikan masyarakat yang ada," kata dia.

Disinggung mengenai tepatnya pelaksanaan Groundbreaking tauhidi mengaku belum mendapatkan informasi secara pasti mengenai hal ini. Sebab, baik Kementrian, Gubernur dan Presiden belum ada kisi-kisi mengenai hal tersebut. (abd/c1/adi)

HET Elpiji Tergantung Gubernur

Posted: 30 Mar 2015 11:06 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung memastikan bakal mengkaji usulan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram yang diajukan Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Lampung. Terlebih, kenaikan itu dianggap memberatkan masyarakat. Di mana kenaikan yang diajukan dari Rp15 ribu menjadi Rp17.500 dianggap sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian warga Lampung.

Kepala Biro Perekonomian Lampung Farizal B.Z. mengatakan, timnya akan mengkaji sesuai hasil tim yang ada di lapangan terkait gejolak yang ada di masyarakat mengenai banyaknya pihak yang kontra oleh pengajuan kenaikan HET elpiji 3 kg ini.

''Kalau itu kan nanti ada prosedurnya. Kan sudah dibilang. Tidak ujug-ujug langsung disetujui. Karena kita juga butuh data sebagai dasar acuan kenaikan harga ini," kata dia.

Dia melanjutkan, nantinya hasil yang didapatkan tim juga bukan Biro Perekonomian yang memutuskan, tetapi Gubernur Lampung M. Ridho Fiacardo.

"Nah, pastinya nanti dipelajari dulu oleh Pak Gubernur masing-masing pengajuan beserta argumentasi. Jika memang disetujui, ya langsung di teken dubernur. Apabila tidak, ya nantinya ada pertimbangan," jelasnya.

Sementara, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo belum dapat dikonfirmasi hingga tadi malam. Informasinya, alumnus Universitas Padjadjaran ini tengah berada di Jakarta. Sementara pesan yang dikirimkan melalui BlackBerry Messenger-nya belum dibacanya lantaran telepon selularnya dalam kondisi tidak aktif.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan menyarankan kepada pemprov agar tidak gegabah untuk mengambil kebijakan kenaikan HET Elpiji 3 kg tersebut.

"Intinya, harus dilakukan dengan pengkajian yang matang. Seperti melakukan survei ke lapangan gar HET itu sesuai dengan kondisi masyarakat," saran dia.

Sebab, di tengah-tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak domino terhadap perekonomian Lampung, masyarakat akan semakin menjerit dengan naiknya HET elpiji ini.

"Oke lah kalau BBM itu kebijakan pusat dan untuk menghapus subsidi orang kaya. Tapi kan elpiji 3 kg ini untuk masyarakat kecil," tandasnya.

Dia melanjutkan, jika memang nantinya pemprov menaikkan HET tersebut, yang jelas akan melabilkan perekonomian Lampung. Sebab, menurut dia sebagian besar UKM di Lampung menggunakan gas elpiji 3 kg.

"Bisa dilihat, banyak UKM yang akhirnya malah terjepit dengan kenaikan ini. Contohnya, penjual gorengan atau bakso mereka menggunakan elpiji 3 kg. kalau HET naik, ya mau tidak mau pastinya akan menaikkan harga, asumsi masyarakat kan enggan jika memang membeli dengan harga naik. Ini kan bikin susah namanya," kata dia. (abd/p5/c1/whk)

Lima Tahun, Pemkot Berangkatkan 1.650 Warga

Posted: 30 Mar 2015 11:03 PM PDT

Laksanakan Umrah Gratis
BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. melepas 400 jamaah umrah bantuan hibah dari pemkot pada 2015 ke tanah suci melalui APBD Bandarlampung di Masjid Agung Al-Furqon kemarin (30/3). Keberangkatan jamaah sendiri dilakukan dua tahap. Yang pertama pada 3 April 2015 sebanyak 233 orang. Kemudian pada 6 April sebanyak 177 orang.

Herman H.N. mengatakan, program umrah dikucurkan setiap tahun atas perjanjian hibah daerah antara pemkot dengan Kementerian Agama Bandarlampung dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

''Pelepasan jamaah umrah saat ini untuk memberikan waktu dan kesempatan calon jamaah mempersiapkan diri baik fisik maupun mental yang sangat diperlukan nanti," kata dia kemarin.

Mantan Kadispenda Lampung ini mengungkapkan, program umrah Pemkot Bandarlampung ini diutamakan bagi masyarakat yang kurang mampu, setelah melalui persyaratan dan verifikasi oleh tim verifikasi.

"Sehingga, nggak bisa sembarangan memberangkatkan umrah ini. Semua harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, agar terhindar dari jeratan hukum karena kekeliruan penggunaan anggaran," jelasnya.

Dia mengharapkan, seluruh jamaah umrah benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat singkat di tanah suci. Agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.

"Selain itu saya harapkan tetap menjaga nama baik bangsa. Semoga semua jamaah mendapatkan predikat umrah yang mabrur dan kembali ke Bandarlampung dalam keadaan sehat," pungkasnya.

Senada disampaikan Kepala Kemenag Bandarlampung Seraden Nihan. Dia memaparkan, jumlah peserta umrah tahun ini dengan 2014 sama tidak ada peningkatan. Yakni, 400 orang dengan rincian 201 wanita, dan laki-laki 199.

''Total selama lima tahun, 1.650 jamaah yang telah diberangkatkan umrah dengan program pemkot melalui APBD," tukasnya.

Adapun pesertanya, kata dia, berasal dari seluruh elemen masyarakat. ''Ya jadinya ada yang petani, pedagang, petugas kebersihan, marbot, majelis taklim, pegawai pemkot berprestasi, dan pemenang MTQ yang mewakili Bandarlampung di provinsi," pungkasnya. (goy/p5/c1/whk)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Selasa, 31 Maret 2015