Tarif Baru RSUDAM Menunggu Waktu |
- Tarif Baru RSUDAM Menunggu Waktu
- Wajib Bersikap Profesional!
- Mahasiswa-Rektorat Islah
- Pendataan Desa Pertama Selesai
- Diskes Masih Pulbaket
- Banyak Rencana, yang Penting Hasil!
Tarif Baru RSUDAM Menunggu Waktu Posted: 13 Mar 2015 08:52 PM PDT Tarif RSJ Juga Bakal Naik BANDARLAMPUNG – Tarif rawat inap di kelas II, I, dan VIP Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung resmi naik dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, tarif di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lampung juga diwacanakan naik. Direktur Utama RSUDAM Lampung Hery Djoko Subandriyo melalui Kepala Bagian Humas Esti Comalaria mengatakan, RSUDAM tinggal menunggu waktu kenaikan tarif. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah menandatangani surat keputusannya. Menurut dia, dokumennya kenaikan tairf tersebut masih ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan belum kembali ke RSUDAM. "Setelah selesai di sekretariat provinsi, baru kembali RSUDAM. Kita sosialisasikan terlebih dahulu, baru ada pelaksanaannya," jelas Esti, Jumat (13/3). Terpisah, kenaikan tarif RSJ menyusul rencana kenaikan status rumah sakit yang berlokasi di Desa Kurungannyawa, Gedongtataan, Pesawaran tersebut. Kepala Bagian Humas Rsj Lampung David mengatakan, saat ini RSJ merupakan tipe B dengan fasilitas tipe C. Sehingga, RSJ sering disebut rumah sakit khusus. Untuk itu, dia berharap RSJ bisa naik status menjadi tipe A dengan fasilitas meningkat menjadi tipe B. Untuk mencapai hal tersebut, tentu mempersiapkan beberapa hal seperti penambahan fasilitas, serta dokter spesialis syaraf dan anestesi. Beberapa hal ini akan dilakukan secara bertahap. Penambahan-penambahan fasilitas dan tenaga medis ini tentunya berimplikasi terhadap kenaikan tarif. "Kecenderungannya, kalau naik tipe memang akan merombak pola tarif. Akan tetapi semua ini akan meminta persetujuan berbagai pihak," tambah David. Diberitakan, Direktur RSJ Lampung Ansyori mengatakan, standar rumah sakit tipe B bisa dilihat dari jumlah dokter dan perawat, tempat tidur pasien, dan lainnya. Dalam waktu dekat, ia berkonsultasi ke Kemenkes RI untuk dapat difasilitasi tentang tipe kelas RSJ. "Jika saya amati, standar RSJ ini tipe C. Tapi setahu saya, RSJ ini harus tipe B. Ini yang segera saya benahi untuk menjadikan RSJ tipe B yang sesungguhnya," kata dia. Jika berstatus tipe B, lanjut Ansyori, maka dana bantuan untuk RSJ juga akan meningkat. Dengan meningkatnya status, maka RSJ ini akan mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengutamakan layanan sesuai standar. Menurut dia, untuk membenahi RSJ sehingga bisa naik kelas butuh waktu sekitar dua tahun. (gie/p6/c1/dna) |
Posted: 13 Mar 2015 08:52 PM PDT BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung diminta transparan dan profesional dalam penanganan kasus korupsi. Termasuk penyelidikan terhadap dugaan korupsi baju siswa di tubuh Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung. Terlebih, informasi yang beredar di kalangan wartawan surat perintah penyelidikan terkait hal itu telah diterbitkan. Surat itu bernomor Print-02/N.8.10Fd.I/02/2015 dan dikeluarkan pada 16 Februari 2015. Akademisi Universitas Lampung Yusdianto menyatakan, kejari wajib mengedepankan profesionalitas dalam penanganan perkara. ''Kejari harus bersikap profesional dan transparan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian ini," katanya kepada Radar Lampung kemarin. Apalagi, lanjut Yusdianto, surat perintah penyelidikan sudah ada. Jangan sampai, lanjut dia, masyarakat nanti berasumsi lain terhadap kejari. Koordinator Komisi Yudisial (KY) Lampung Alian Setiadi juga menyatakan hal senada. ''Kan sudah jelas perintah itu. Kejari jangan mendalilkan tidak ada perintah penyelidikan,'' katanya. Berdasarkan surat perintah penyelidikan itu, kata Alian, kejari harus memeriksa perkara tersebut. ''Selesaikan penyelidikan itu! Ada atau tidak ada kerugian keuangan negara dari proyek pengadaan itu?'' ujarnya. Alian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung juga harus turun untuk memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian itu. ''Hal ini agar jelas ada atau tidak kerugian negaranya,'' harapnya. Sementara Kajari Bandarlampung Widiyantoro menyatakan masih belum ada pemeriksaan dalam perkara itu. Dia juga membantah kalau Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bandarlampung Sukarma Wijaya telah diperiksa penyidik. ''Saya tidak pernah mengeluarkan surat perintah untuk menyelidiki dugaan korupsi pengadaan pakaian di Disdik. Apalagi pemeriksaan terhadap Kadisdik,'' katanya. Disinggung pertemuan dengan Kadisdik Bandarlampung Sukarma Jaya pada Senin (9/3), Widiyantoro bersikukuh hanya silaturahmi. ''Apa saya tidak boleh berteman? Sepanjang bisa dipilah antara saya punya perkara atau tidak,'' ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, silaturahmi Kadisdik Bandarlampung Sukarma Wijaya ke kejari menuai sorotan. Pasalnya, kejari masih menyelidiki dugaan korupsi pengadaan baju siswa 2014. Namun, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Agus Salim punya penilaian berbeda terhadap pertemuan itu. Menurutnya, sah-sah saja ada pejabat datang ke kejari meskipun ada perkara yang tengah diselidiki. ''Sah-sah saja pejabat datang ke Kejari Bandarlampung, meskipun ada perkara yang sedang dilidik," katanya. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan koran ini, penyidik kejari bahkan sudah menerbitkan surat untuk meminta keterangan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan. Pemanggilan terhadap PPK itu dilakukan pada 3 Maret 2015. Pemanggilan terhadap PPK ditegaskan dalam surat bernomor B.03/N.8.10/fd.i/02/2015. Surat itu dikirimkan pada 25 Februari 2015. PPK kegiatan dimintai keterangannya dengan membawa seluruh dokumen terkait. Kala itu, jaksa yang ditugaskan untuk memeriksa adalah jaksa penyelidik Tri Wahyu. (sya/c2/wdi)
|
Posted: 13 Mar 2015 08:52 PM PDT BANDARLAMPUNG – Permasalahan antara mahasiswa dan pihak rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung akhirnya memperlihatkan titik terang. Diketahui, pada Rabu (12/3), ratusan mahasiswa salah satu perguruan tinggi Islam di Bandarlampung itu berunjuk rasa yang berakhir dengan kekisruhan. Sementara kemarin (13/3) telah dilakukan proses islah atau perdamaian antara mahasiswa dan rektorat serta beberapa staf yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut. Bentuk islah dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak. Hadi Maladi, perwakilan mahasiswa mengatakan, pihaknya telah meminta maaf atas tindakan anarkis yang mereka lakukan. Mereka mengakui tindakan tersebut tidak sepantasnya dilakukan. "Kami mengaku bersalah dan menyesal, bagaimana pun mereka adalah orang tua kami. Kami khilaf pada saat itu, sehingga bisa berlaku di luar kontrol. Intinya untuk masalah keributan, itu sudah selesai. Ada perjanjiannya resminya," ujarnya kemarin. Hadi melanjutkan, Idhaman Warga salah seorang staf rektorat yang juga terlibat aksi pemukulan juga telah meminta maaf kepada mereka. Demikian juga dengan Efa Rodiah Nur juga telah meminta maaf sesuai dengan tuntutan mahasiswa pada saat aksi tersebut. Kendati sudah islah, Hadi mengaku tetap akan melanjutkan tuntutan untuk menghapuskan nominal infaq yang ditujukan untuk mahasiswa yang akan wisuda. "Saat rapat tadi kami telah singgung, tapi sepertinya mereka belum mau terbuka. Tetap akan kami lanjutkan. Nominalnya saja yang kami minta dihapus, infaqnya tetap kami mau," lanjutnya. Terpisah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Saiful Anwar kembali menegaskan, infaq masih akan tetap diberlakukan. "Sekali lagi itu bentuknya sumbangan. Kenapa diberi standarisasi, agar para karyawan, dosen juga mahasiswa dapat terpacu berinfaq. Tapi yang harus digarisbawahi, bagi yang keberatan, standar itu tidak berlaku," kata dia. Mengenai adanya tuntutan untuk dikeluarkan kebijakan baru selanjutnya, dia mengatakan jika pihaknya masih dalam proses membahas masalah tersebut. Diketahui, Rabu (11/3), ratusan mahasiswa secara brutal menyerbu ke dalam gedung. Melempar kaca dengan batu, merusak beberapa ruangan. Tujuannya mencari Idhaman Warga, salah seorang staf rektorat, yang membuat amarah mereka memuncak. Kejadian bermula saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dekanat Fakultas Syariah pukul 12.00 WIB. Dalam aksi itu, mereka mengajukan protes terhadap penurunan banner yang kedua kalinya oleh salah seorang dosen bernama Efa Rodiyah Nur. Aksi mereka diwarnai dengan pembakaran ban. Banner berukuran 1 x 10 meter itu sengaja dipasang karena mahasiswa keberatan dengan adanya peraturan yang mewajibkan iuran berkedok sedekah untuk pembangunan Masjid Baitul Ulum di Kompleks IAIN Raden Intan Lampung. Nilainya beragam, dari Rp250 ribu, Rp500 ribu, dan Rp1 juta. Dari mahasiswa baru hingga menjadi persyaratan kelulusan. Terlebih, mereka juga sering diancam oleh dosen yang bersangkutan jika tidak membayar iuran tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ruang kerja rektor dan wakil rektor II mengalami kerusakan cukup parah. Tiga mobil rusak, yakni Kijang Innova abu-abu milik Zulaini mengalami pecah kaca bagian depan. Pintu kanan Toyota Vios milik Efa Rodiah Nur penyok. Begitu juga dengan sedan Honda City. Sementara, lima mahasiswa mengalami lebam di punggung, tangan, dan leher. (yay/p3/c1/whk) |
Pendataan Desa Pertama Selesai Posted: 13 Mar 2015 08:52 PM PDT Sinyal Kuat Groundbreaking Tol di Bakauheni BANDARLAMPUNG - Pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kian dikebut. Pendataan sudah dilakukan. Perkembangannya, tim II persiapan pembebasan lahan JTTS sudah mendata desa kedua. Untuk desa pertama, Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, sudah selesai. ''Ini sebagai percepatan kita. Nah begitu selesai satu desa, langsung kita lakukan pendataan," ujar ketua tim II persiapan pembebasan lahan Tauhidi, Jumat (13/3). Soal kejelasan groundbreaking atau peletakan batu pertama JTTS, menurut dia, ada sinyal kuat akan dilakukan di Bakauheni Lampung Selatan. Hal tersebut sudah dibicarakan dengan pihak ketiga yang mengerjakan jalan tol, PT Hutama Karya, dan Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Itu sudah kita bicarakan dari segi aspek kemudahan dan kesulitannya. Diketahui bahwa memang di Bakauheni memang lebih mudah untuk dilaksakan groundbreaking," kata dia. Terkait penyelesaian pendataan pemilik lahan dan penetapan lokasi, dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Lampung ini, target tersebut dijadikan sebagai pemicu motivasi untuk bekerja semaksimal mungkin. "Tidak akan saya jadikan beban. Yang jelas ini saya jadikan untuk motivasi untuk bagaimana penyelesaiannya," lanjut mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung ini Untuk penyelesaiannya, kata dia, meskipun saat ini dalam peremajaan pengukuran centerline dari 25 kilometer (km) menjadi 25 meter, tidak akan menunggu secara keseluruhan. Akan tetapi, langsung didata di setiap desa yang dilintasi. "Ya kita sudah koordiansikan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) di masing-masing kabupaten/kota yang terkena ruas jalan tersebut untuk penlok (penetapan lokasi) sementaranya. Baru nanti kemudian diadakan uji kelayakan," kata dia. Diberitakan, tim I dan II persiapan pembebasan lahan megaproyek ini ditenggat Rabu (25/3). Permasalahannya, hingga saat ini belum dipastikan groundbreaking-nya. Pascarapat yang dilakukan beberapa waktu lalu, pemerintah pusat menginginkan di Gunungsugih, Lampung Tengah. Namun, Pemprov Lampung mengaku lebih siap jika dilakukan di 500 meter sampai satu kilometer dari Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo berharap groundbreaking di lahan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Karena lahan tersebut sudah mendapatan persetujuan dari ASDP. Serta akan mempercepat target Pemerintah Pusat untuk pada groundbreaking April mendatang. "Saya kira ini lebih tepat. Selain permasalahan lahannya, juga merupakan titik nol dari pengerjaan JTTS. Dan merupakan pintu masuk tol itu," kata Ridho. Untuk pengerjaan konstruksinya, kata dia, sudah dalam proses perancangan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui PT Hutama Karya. "Groundbreaking sudah dirancang di tingkat pusat. Hutama Karya yang tangani konstruksinya," imbuh gubernur termuda se-Indonesia ini. Untuk saat ini, konsultan PT Hutama Karya dan tim persiapan pembebasan lahan tol sedang melakukan tahapan. Bahkan, tim sudah melakukan pendataan kepemilikan lahan yang akan dilalui jalur tol. (abd/c1/dna) |
Posted: 13 Mar 2015 08:51 PM PDT Pertemuan Berlangsung Tertutup BANDARLAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung membuktikan janjinya. Ya, satuan kerja (satker) ini menurunkan timnya yang berjumlah tiga orang ke Rumah Sakit (RS) Imanuel kemarin (13/3). Pantauan Radar Lampung, tim Diskes menyambangi RS yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta, Wayhalim, itu pada pukul 09.20 WIB. Tiga orang tersebut terdiri Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Meilia Mardiana, Kepala Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan drg. Rosmini Sipayung, serta pegawai pemegang program RS di Diskes Bandarlampung Holia. Saat datang mereka langsung menuju Ruang Komite Rekam Medik RS Imanuel. Kedatangan tim Diskes diterima Kabaghumas RS Imanuel Alquirina Supriyati dan stafnya. Sayang, tim Diskes melarang Radar untuk meliput pertemuan tim dengan RS Imanuel. Saat itu, Radar tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan. "Biarkan kami fokus dulu bekerja," kata drg. Rosmini Sipayung kepada Radar. Setelah dua jam melakukan pertemuan dalam ruangan tertutup, tim Diskes kemudian keluar. Sayang, meski didesak, ketiganya enggan berkomentar terlalu jauh mengenai pertemuan mereka. "Kami perwakilan Diskes bertindak sebagai pembina RS, tujuan ke sini ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya," ujar drg. Rosmini. Dia mengaku, selama ini RS Imanuel Bandarlampung rutin berkonsultasi ke Diskes. "Jadi, pertemuan ini juga sekaligus menjalankan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya," kilahnya. Saat didesak apa hasil dari pertemuan tersebut? Drg. Rosmini mengaku belum dapat menyimpulkan lantaran permasalahannya berhubungan dengan berbagai pihak. "Tentunya kami juga berencana mengunjungi dan mengecek pihak lain untuk mengetahui duduk permasalahannya. Di sini (RS Imanuel, Red), kami mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket), termasuk data-data," ucapnya. Sementara, Kabaghumas RS Imanuel Bandarlampung Alquirina Supriyati enggan terbuka mengenai hasil pertemuan dengan Diskes. "Ya kita tunggu saja hasil dari Diskes. Ada beberapa data yang diambil. Tapi apa saja datanya tidak bisa saya jelaskan," tuturnya. Terpisah, Kadiskes Bandarlampung dr. Amran mengatakan, kedatangan timnya ke RS Imanuel untuk mengetahui seperti apa kronologi pemutusan kontrak yang diberikan BPJS kepada RS Imanuel. "Jadi ini juga termasuk dalam melengkapi data-data dari yang sudah terkumpulkan di Diskes. Kan, kita juga sudah bertemu dengan pihak RS Imanuel, nah kedatangan hari ini (kemarin, Red) biar lebih detail lagi data-data yang dikumpulkan," singkatnya. (gie/goy/p3/c1/whk) |
Banyak Rencana, yang Penting Hasil! Posted: 13 Mar 2015 08:46 PM PDT Pengentasan Kemiskinan Lampung BANDARLAMPUNG – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan provinsi ini di urutan ketiga dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu menjadi cambuk bagi Pemprov Lampung. Beberapa rencana pengentasan kemiskinan pun mulai disusun. Meskipun yang terpenting dari deretan rencana itu adalah hasil yang dirasakan masyarakat. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung Farizal B.Z. mengatakan, upaya mengatasi kemiskinan bisa dilihat dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang melakukan program swasembada pangan sesuai instruksi pemerintah pusat. Dinas Pertanian dan Hortikultura menambah 5.000 hektar lahan sawah tahun depan. Selain itu, perubahan pengelolaan pendistribusian pupuk. Pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin) pun sudah ada evaluasi dari pemerintah. Yakni agar meningkatkan koordinasi antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pemerintah desa yang memiliki Rumah Tangga Sasaran (RTS). Farizal memprediksi beberapa tahun ke depan kondisinya akan berangsur lebih baik. Dimana ada beberapa faktor yang mendukung sektor perekonomian di Lampung. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). "Secara otomatis, nantinya juga hal ini akan mendorong sektor perekonomian kita dari segi pengiriman logistik dan sebagainya," terang dia. (abd/c1/dna) |
You are subscribed to email updates from Bandarlampung To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar