Kamis, 31 Oktober 2013

UMK Ditetapkan 11 November

UMK Ditetapkan 11 November


UMK Ditetapkan 11 November

Posted: 30 Oct 2013 10:34 PM PDT

Ribuan Buruh Kembali Turun ke Jalan
BANDARLAMPUNG – Teka-teki kapan upah minimum kota (UMK) ditetapkan akhirnya terjawab. Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandarlampung berencana menetapkannya pada 11 November. Informasi itu disampaikan Sekretaris DPK Bandarlampung Dharmawan Setia Budi kemarin. Menurut dia, DPK sudah melakukan survei pertama pada delapan pasar di kota ini. Yakni Pasar Panjang, Cimeng, Wayhalim, Tugu, Kangkung, Koga, Smep, dan Pasar Bawah Ramayana. Survei dilakukan untuk menentukan angka kebutuhan hidup layak (KHL).

''Tetapi, DPK baru menetapkan KHL setelah survei kedua yang akan dilaksanakan 6 November," ujarnya.

Menurut Dharmawan, ada kenaikan beberapa item dalam survei. Namun, pihaknya baru bisa menggelar ekspose setelah hasil survei tersebut ditabulasi dan dirapatkan pada Rabu (6/11).

Penetapan KHL, lanjut dia, dilaksanakan dengan menggabungkan hasil survei pertama dan kedua. Dia memperkirakan dari hasil survei pertama, KHL Bandarlampung ada di angka Rp1,4 juta.

''Jadi pada pertengahan November itu, kami akan menetapkan KHL sekaligus UMK (upah minimum kota). Kemudian menyerahkannya kepada wali kota. Kalau angkanya, saya belum bisa pastikan. Kemungkinan sekitar Rp1,4 juta," jelasnya.

Dia meneruskan, UMK hanyalah jaring pengaman yang disediakan pemerintah agar perusahaan memiliki batasan untuk memberikan upah. Terlebih, KHL ataupun UMK bukan menjadi faktor utama pemberian upah. Sebab ada hal lain seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan perusahaan membayar upah.

''Perusahaan juga harus menyediakan sarana kesehatan. Karena percuma kalau upah besar, tetapi sekali sakit langsung habis," pungkasnya.

Sementara, Gerakan Rakyat Lampung (GRL) hari ini (31/10) rencananya kembali menggelar aksi demonstrasi. Sebelumnya, mereka melaksanakan unjuk rasa pada Senin (28/10).

Target demonstrasi kali ini adalah kompleks perkantoran Pemprov Lampung. Mereka yang tergabung dalam Komite Nasional Gerakan Buruh (KNGB) ini bertekad tetap melaksanakan aksi mogok nasional pada hari ini dan besok (1/11).

''Aksi Senin (28/10) lalu adalah pemanasan yang kami lakukan di hampir seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda," ujar Koordinator Umum GRL Deni Kurniawan kepada Radar Lampung kemarin.

Deni menerangkan, GRL akan bergerak dari Tugu Adipura tepat jam 10.00. Aksi longmars dan konvoi ini akan berhenti di beberapa titik. Seperti kantor PLN cabang Tanjungkarang, Dinas Tenaga Kerja Bandarlampung, dan langsung menuju Pemprov Lampung.

Menurut dia, massa yang akan mengikuti aksi berjumlah 1.200 orang. Di mana GRL tetap menuntut upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,7 juta sebagaimana tuntutan upah layak nasional. ''GRL sendiri terdiri elemen serikat buruh, pemuda, mahasiswa, serikat tani, dan dari pekerja pers," paparnya.

GRL berharap penetapan upah tahun 2014 mencerminkan pemerintah yang berpihak pada kaum buruh miskin. Di mana, menurutnya, kaum buruh selama ini terus diabaikan pemerintah dan pengusaha rakus.

''Perhatikan nasib buruh. Jangan justru perhatikan pengusaha yang seribu kali lebih sejahtera dibanding buruh!" tandasnya.

Dia mengungkapkan, desakan terhadap pemberlakuan sistem upah layak nasional masih menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah pusat dan daerah. Padahal dalam penetapan UMK atau UMP secara nasional, pada akhirnya pemerintah kabupaten/kota juga yang menjadi sasaran pemberlakuan upah murah.

''Praktik seperti inilah yang dipertahankan rezim upah murah SBY-Boediono. Pemprov harus sadar dan keluar dari lingkaran ini," tegasnya.

Terkait buruh atau tenaga kerja yang fleksibel atau dikenal tenaga kerja outsourcing, menjadi jualan SBY ke investor asing untuk menanamkan investasinya.

''Pada 31 Oktober 2013 adalah pembuktian bagi kaum buruh kepada penguasa dan pengusaha di republik ini untuk lebih menghargai tenaga dan keringat buruh," pungkasnya. (gyp/red/p4/c1/whk)

Banyak Hotel Tak Punya Izin Lokasi

Posted: 30 Oct 2013 10:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Program Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. yang ingin menjadikan kota ini sebagai salah satu tujuan wisata membuat banyak investor berlomba-lomba membangun hotel. Sayangnya, tidak semua hotel yang sedang dibangun di Bandarlampung memiliki izin lokasi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha kemarin.

Dia mengatakan, izin lokasi harusnya sudah dimiliki perusahaan sebelum pembangunan dilaksanakan. Walaupun tanah itu milik perusahaan atau pemilik hotel dan bersertifikat, izin lokasi harus ada dan dimiliki.

''Ya, izin lokasi harus ada. Meski tanah untuk membangun hotel tersebut punya pengusaha itu," ujar Benson kemarin.

Politisi asal Partai Golkar ini membeberkan, berdasarkan hasil penulusuran pihaknya ke sejumlah hotel, sebagian besar tidak memiliki izin lokasi.

''Dari 10 hotel yang kami pantau, hanya ada dua yang memiliki izin lokasi. Peruntukan izin lokasi ini untuk semua hotel, baik kelas melati maupun berbintang," paparnya.

Benson menjelaskan, pengurusan atau pembuatan izin lokasi sesuai Peraturan Wali Kota Bandarlampung Nomor 118/2011 tentang Izin Lokasi. ''Nah, izin lokasi ini ada retribusinya. Kalau asal bangun saja nggak pakai izin, jelas menghilangkan retribusi Kota Bandarlampung dong," sesalnya.

Karena itu, Benson mengharapkan satuan kerja terkait mengimbau pemilik hotel untuk mengurus izin lokasi. Selain itu, sejumlah hotel yang sedang dibangun di kota ini juga harus diberhentikan sementara sebelum pemiliknya mengurus izin lokasi.

''Izin lokasi harus dibuat sebelum pemilik hotel mengurus izin lainnya seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO). Pengusaha jangan mengabaikan izin-izin yang harus dimiliki dan satker terkait juga harus tegas," pungkasnya.

Sayang, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandarlampung Nizom Ansyori belum berhasil dikonfirmasi. Meski telepon selulernya aktif, ia tidak mengangkat ketika dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalasnya. (gyp/p4/c1/whk)

Peserta Presenter Hunt Radar TV Membeludak

Posted: 30 Oct 2013 10:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Perayaan Milad Ke-5 Radar TV (grup Radar Lampung) dipastikan berlangsung semarak. Itu terbukti dari animo masyarakat untuk menjadi peserta pada kegiatan yang digelar. Diketahui, dalam merayakan miladnya, Radar TV menghelat banyak kegiatan. Mulai perlombaan dan kegiatan lainnya seperti Presenter Hunt 2013.

Khusus untuk Presenter Hunt, pendaftaran pesertanya dibuka pada 17-29 Oktober 2013. Sementara kemarin telah digelar technical meeting untuk kegiatan tesebut.

Panitia Penyelenggara Presenter Hunt Radar TV Reki Navajo mengatakan, tujuan digelarnya technical meeting untuk pembekalan bagi para peserta dan pembagian nomor urut.

''Untuk jumlah peserta yang mengikuti technical meeting tadi (kemarin, Red) ada 122 orang. Ada juga peserta yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Lampung Timur untuk mengikuti perlombaan ini," ungkap Reki.

Menurut dia, sebelum panitia memberikan nomor urut, peserta Presenter Hunt harus maju ke depan dengan menyebutkan nama, asal, dan motivasi mereka mengikuti perlombaan ini.

''Rata-rata mereka mengatakan ingin menjadi bagian dari keluarga besar Radar TV. Ada juga yang bilang sejak kecil ingin menjadi presenter terkenal dan broadcaster andal serta motivasi-motivasi lainnya," kata dia.

Reki menjelaskan, untuk technical meeting kemarin digelar sejak pukul 09.00-13.00 WIB. ''Untuk besok (hari ini) kami adakan audisi. Sedangkan final digelar pada 3 November," jelasnya. (cw5/p4/c1/whk)

Lampung Peringkat Kedua Nasional

Posted: 30 Oct 2013 10:33 PM PDT

Sebagai Peserta KB Terbanyak
BANDARLAMPUNG – Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung patut diapresiasi. Sebab pada tahun ini, Lampung menduduki peringkat kedua peserta KB secara nasional. Kendati demikian, berdasarkan pendataan yang dilakukan, jumlah pertumbuhan anak di Lampung masih menunjukkan angka yang tinggi per tahunnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Ipin Z.A. Husni, M.P.A. mengatakan, saat ini sebanyak 1,3 juta wanita usia subur di Lampung telah mengikuti program KB. Bila dipersentasekan, angka ini menunjukkan keterbukaan wanita Lampung untuk menjadi peserta KB mencapai 66,3 persen.

''Ya, kita nomor dua di Indonesia," ujarnya dalam acara sosialisasi program kependudukan dan keluarga berencana bagi jurnalis di Hotel Marcopolo kemarin.

Persoalannya, meski jumlah peserta KB banyak, jumlah pertumbuhan anak juga banyak. Padahal logikanya, kata dia, semakin banyak peserta KB, maka jumlah anak makin sedikit.

''Ternyata setelah dianalisis, penyebab utamanya dikarenakan ketika menjadi peserta KB kali pertama, rata-rata si ibu telah memiliki anak empat, lima, hingga enam. Jadi jumlah pertumbuhan anak tetap banyak," kata dia.

Karena itu, lanjut Ipin, untuk mengantisipasinya BKKBN akan menggeser sasaran sosialisasi program KB yakni di kalangan umur yang lebih rendah. Di mana, sekolah-sekolah pun menjadi target sosialisasi dari program KB.

''Kita sosialisasi ke usia produktif 20-35 tahun. Dengan anak satu dan dua. Tetapi, mereka yang telah beranak empat ke atas juga tetap kami layani. Kalau tidak, angkanya bisa makin banyak lagi karena mereka terus melahirkan," paparnya.

Di sisi lain, Ipin mengingatkan, metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) paling efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun sejauh ini, alat kontrasepsi jangka panjang masih kurang diminati.

''Kami akan lebih fokus menyosialisasikan dan mengadvokasi masyarakat terkait MKJP. Seperti IUD, sterilisasi, dan implan," tukasnya.

Pihaknya juga mencatat minat kaum laki-laki untuk menjadi akseptor (pelaku) KB selama ini minim. Kemungkinan, terus dia, rendahnya minat pria untuk ber-KB disebabkan benturan budaya yang ada pada masyarakat. Mengingat program KB pria masih terbilang baru.

Atas berbagai persoalan tersebut, guna menyukseskan program KB, BKKBN membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Baik pusat maupun daerah, termasuk media massa. ''Karenanya, kita berupaya membangun sinergitas dengan kawan jurnalis dengan menggelar pelatihan ini," pungkasnya. (red/p4/c1/whk)

Tahun Depan, Jatah Prona Berkurang

Posted: 30 Oct 2013 10:32 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung pada tahun ini telah menerbitkan 1.300 sertifikat yang masuk dalam program nasional (prona) pembuatan sertifikat tanah gratis. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Bandarlampung Badaruddin Umar mengatakan, meski telah diterbitkan, tidak semua sertifikat sudah didistribusikan langsung kepada masyarakat.

Sebab ketika pembagian sertifikat prona, tidak semua warga yang masuk program tersebut menerima langsung sertifikat dimaksud. Bahkan, kata dia, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa prona sertifikat untuk 2013 telah rampung.

''Sudah seratus persen. Tetapi masih ada yang belum dapat (sertifikat, Red). Karena saat pembagian langsung di masing-masing wilayah, ada warga yang saat itu nggak ada di tempat, dan masih banyak juga yang belum tahu kalau prona sudah selesai," ujarnya kemarin.

Meski begitu, kata dia, bagi warga yang belum menerima sertifikat yang masuk dalam prona, bisa mengambil langsung ke kantor BPN dengan menemui Refi Tarisia selaku koordinator prona.

''Memang pada waktu pembagian ada beberapa warga yang ingin mengambil melalui perwakilan, tetapi tidak kami kasih. Karena harus diambil langsung oleh orang yang bersangkutan, sesuai nama yang ada di sertifikat," terangnya.

Dia meneruskan, untuk wilayah Bandarlampung terdapat 10 kelurahan yang mendapatkan jatah prona pada 2013. Yaitu Kelurahan Segalamider sebanyak 150 bidang, Gunungagung (85 bidang), Campangraya (65 bidang), Sumberagung (180 bidang), serta Wayhalim Permai (100 bidang).

Kemudian,  lanjut Badaruddin, Kelurahan Sukabumi sebanyak 100 bidang, Batuputu (230 bidang), Gunungagung (100 bidang), Langkapura (165 bidang), dan Rajabasaraya (125 bidang).

Badaruddin menerangkan, pada tahun depan, kuota untuk prona lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, yakni hanya 500 bidang. Penyebab menurunnya kuota prona tersebut dikarenakan pada 2014, BPN fokus untuk program sektor UKM. ''Makanya jatah tahun depan berkurang, karena akan diperbanyak untuk sektor UKM," tandasnya.

Badaruddin mengingatkan, bagi masyarakat yang akan mengajukan sertifikat untuk prona di tahun depan harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antaranya bukti peralihan, pembayaran pajak, bukti identitas pemilik, dan keterangan hibah atau jual-beli. (gyp/p4/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar