Pemprov Tebar Janji |
| Posted: 01 Nov 2013 02:38 AM PDT  Pastikan Berupaya Penuhi Tuntutan BuruhBANDARLAMPUNG – Angin segar diembuskan Pemprov Lampung saat menghadapi aksi ratusan buruh di halaman perkantoran pemprov kemarin. Ya, pemprov berjanji mengupayakan upah minimum provinsi (UMP) sesuai tuntutan buruh secara nasional. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Lampung Heri Suliyanto kepada buruh. Heri berjanji menyampaikan aspirasi pendemo dengan butir-butir tuntutannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Penyampaian aspirasi tersebut terlebih dahulu dengan membuat surat keputusan yang ditandatangani gubernur. Karenanya dalam kesempatan itu, Heri meminta salinan secara resmi dari kalangan buruh untuk disampaikan ke gubernur. ''Kalau sebatas orasi di sini, itu tidak ada dampaknya. Karenanya, Disnakertrans akan berkirim surat ke kementerian untuk menyampaikan aspirasi buruh. Kita harus optimistis," ujarnya di hadapan buruh kemarin. Dalam kesempatan itu, mantan kepala Dinas Pendidikan Lampung ini turut mengimbau kepada buruh untuk memilih perwakilan yang benar-benar mewakili mereka buat duduk di dewan pengupahan. ''Perwakilan dalam rapat tripartit yang tergabung dalam dewan pengupahan, buruh yang memilih. Makanya pilih wakil buruh yang bisa memperjuangkan aspirasi," imbaunya. Dia menerangkan, saat ini unsur dewan pengupahan provinsi (DPP) masih mematangkan hasil survei angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi acuan penentuan UMP. Awal November ini, ia menjanjikan survei selesai untuk segera dirapatkan unsur tripartit. ''Sementara ini, angka KHL terendah Rp1,4 juta dan tertinggi Rp1,7 juta," tandasnya. Sayang, berbeda dengan DPK Bandarlampung yang telah berani menetapkan target UMK, dalam hal ini Heri belum berani mematoknya. Dengan alasan rapat pembahasan UMP selalu berjalan alot. ''Angka UMP kan yang melahirkan bukan Disnakertras. Tetapi harus melalui rapat demi rapat yang diikuti Apindo, serikat buruh, dan perwakilan dari pemprov," katanya. Sementara untuk jalannya aksi demonstrasi buruh kemarin berlangsung aman. Ratusan polisi beserta petugas Satpol PP bersiap menyambut kedatangan pendemo. Ya, dalam aksi kemarin, Gerakan Rakyat Lampung (GRL) nglurug ke kantor gubernur Lampung dengan membawa ratusan massanya. Tuntutan mereka sama dengan aksi demo yang terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia. ''Pemprov wajib menetapkan upah minimum buruh pada 2014 sebesar Rp3,7 juta," pekik Koordinator Lapangan GRL Dedi Kurniawan dalam aksi tersebut. Di mana, lanjut dia, angka tersebut dianggap sebagai upah layak berdasarkan hasil riset guru honorer, dosen, dan mahasiswa. ''Selama ini, upah yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari kebutuhan. Makanya kami minta agar pemprov bisa memperjuangkan agar upah kami sesuai. Apalagi dengan adanya kenaikan inflasi dan harga BBM (bahan bakar minyak), tentu ini menjadi bahan pertimbangan," paparnya. Selama ini, imbuh dia, keputusan dewan pengupahan justru tidak berpihak pada buruh. Salah satunya memang dikarenakan wakil buruh yang duduk sebagai serikat pekerja tak memperjuangkan nasib mereka. Selain UMP, pendemo juga meminta dihapuskannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013. Inpres tersebut menerangkan kenaikan upah maksimal 20 persen. ''Ini sangat tidak logis karena kenaikan inflasi saja sudah 30 persen. Kami juga mengharapkan survei KHL dilakukan dengan mengubah jumlah sasaran survei dari 60 menjadi 84 item," tegasnya. (red/p4/c1/whk) |
| Posted: 01 Nov 2013 02:37 AM PDT BANDARLAMPUNG – Teka-teki siapa pengganti dr. Prita dari jabatannya selaku kepala Puskesmas Rawat Inap (PRI) Waykandis akhirnya terjawab. Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. ternyata telah menunjuk dr. Intan Kusuma Dewi untuk menggantikannya. Pergantian itu juga berbarengan rolling dua pejabat eselon III lainnya. Yaitu Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung Girendra yang di-rolling menjadi sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Sedangkan Arwan yang sebelumnya sekretaris Dispora, kini menjabat sekretaris Dishub. Pada rolling itu juga terungkap, Herman H.N. menon-job-kan Hujatullah dari jabatannya selaku kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Bandarlampung. Hujatullah ditempatkan di sekretariat Dewan Korpri. Untuk posisi yang ditinggalkannya, wali kota telah menunjuk Nengah Sukayat yang sebelumnya menjabat kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Plt. (pelaksana tugas). ''Ya kalau Hujatullah ini memang non-job. Tetapi kalau untuk jabatan sekretaris Dishub dan Dispora hanya bertukar posisi," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung M. Umar kemarin. Sayang, Umar tidak membeberkan apa kesalahan Hujatullah sampai wali kota menon-job-kannya. ''Yang jelas, pelantikannya belum pasti. Karena kami juga masih menunggu. Namun, mereka yang baru saat ini sudah menduduki jabatannya," tandas dia. Sementara, Wali Kota Herman H.N. membenarkan jika telah terjadi rolling jabatan di pemkot. Di mana ada beberapa pejabat yang telah digantinya. ''Ya ada lah. Kalau Hujatullah memang sudah saya berhentikan. Coba saja lihat, sekarang sudah tidak ada lagi kan," singkatnya saat ditemui di ruang rapat wali kota kemarin. (red/p4/c1/whk) |
| You are subscribed to email updates from Bandarlampung To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar