Sabtu, 09 November 2013

Sekkot: Itu Pungli!

Sekkot: Itu Pungli!


Sekkot: Itu Pungli!

Posted: 08 Nov 2013 11:49 PM PST

BANDARLAMPUNG – Banyaknya sorotan dari berbagai pihak atas tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung yang tanpa payung hukum menarik retribusi Rp1.000 bagi sepeda motor yang masuk Terminal Induk Rajabasa akhirnya direspons Pemkot Bandarlampung.

Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam memastikan akan menginstruksikan Inspektorat untuk turun tangan menyelidiki kasus tersebut.

Tidak hanya itu, pejabat karir nomor satu di Pemkot Bandarlampung ini juga menegaskan akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan Rifa'i untuk menjelaskan permasalahan tersebut. ''Ya, itu pungli (pungutan liar, Red)! Kami segera tindak jika memang seperti itu," tegasnya kemarin.

Mantan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung itu menerangkan, setiap retribusi yang dipungut sudah memiliki aturan yang jelas. Karenanya jika ada pungutan yang dilakukan tanpa memiliki dasar yang jelas, maka merupakan pungli.

Terkait alasan yang diungkapkan Dishub bahwa pungutan itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota ini juga disanggahnya.

Badri mengungkapkan, dengan adanya pungli yang dilakukan Dishub, memunculkan indikasi adanya kebocoran PAD dari sektor tersebut yang tidak masuk dalam kas daerah.

''Ini (kebocoran PAD, Red) juga akan menjadi catatan penting dan itu yang perlu diproses. Jangan sekali-sekali aparatur melakukan tindakan yang melanggar. Kami akan turunkan Inspektorat dan melakukan pemeriksaan secara internal dahulu," tandasnya.

Badri berjanji akan memperbaiki jika memang masih ada yang melakukan pungli bukan hanya di terminal, tetapi di semua fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

''Kalau memang masih ada yang berani melakukan tindakan itu (pungli), maka sanksi yang paling berat adalah pemecatan!" pungkasnya.

Sebelumnya, praktik pungli yang dilakukan oknum Dishub Bandarlampung terhadap pengendara sepeda motor di Terminal Induk Rajabasa juga menyita perhatian Polresta Bandarlampung dan Ombudsman perwakilan Lampung.

Polresta berencana melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dengan turun ke lapangan untuk mencari bukti terkait adanya pungli tersebut.

Sementara, Ombudsman perwakilan Lampung berencana melayangkan surat klarifikasi kepada Dishub untuk menjelaskan terkait permasalahan itu.

Sebab, Dishub dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jika memungut retribusi terhadap sepeda motor yang masuk Terminal Induk Rajabasa tanpa adanya aturan. (gyp/p4/c1/whk)

Tiga Kabupaten/Kota Belum Kirimkan KHL

Posted: 08 Nov 2013 11:47 PM PST

Di-deadline hingga Pekan Depan
BANDARLAMPUNG – Kinerja Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Lampung kalah jauh dengan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandarlampung. Di saat DPK telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK), DPP masih berkutat pada penetapan besaran angka kebutuhan hidup layak (KHL).

    ''Hari ini (kemarin, Red), kami baru selesai survei KHL ketiga untuk kemudian dirapatkan dari penggabungan hasil survei pertama hingga terakhir," ujar Ketua DPP Lampung Heri Munzaili kepada Radar Lampung kemarin.

    Tidak seperti survei pertama dan kedua, kali ini DPP enggan mengeksposnya. ''Langsung tanya ke Pak Kadis saja ya. Saya takut kesalahan," elaknya.

    Heri membeberkan, dari empat kabupaten/kota yang masih ditunggu besaran KHL-nya, masih ada tiga pemda yang belum mengirimkannya. Yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Bandarlampung.

    ''Untuk Waykanan hari ini (kemarin, Red) sudah menyerahkan besaran KHL. Sementara Lamteng, Lamsel, dan Bandarlampung belum," bebernya.

    Pernyataan tersebut sekaligus membantah pernyataan Pemkot Bandarlampung yang hendak mengirim usulan UMK kepada DPP kemarin. ''Jangankan UMK, KHL saja belum kami terima kok," tandas Heri.

    Terkait belum terkumpulnya KHL tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung memberi deadline kepada tiga pemda tersebut untuk mengirimkannya paling lambat pekan depan.

''Jumat depan (15/11), kami tekankan agar Lamteng, Lamsel, dan Bandarlampung sudah mengirimkan hasi penetapan KHL-nya. Kami akan surati pemda setempat kalau tidak kunjung mengirimnya. Ini serius!" tukasnya.

    Penekanan tersebut diberikan agar dapat mengejar target penetapan KHL paling lambat pertengahan November. Sebab, meski DPP telah melakukan survei KHL terakhir, masih harus menunggu pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki DPK untuk juga menyerahkan besaran KHL versi mereka. ''Kami juga pengin kerja cepat lho," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandarlampung Dhomiril Hakim mengakui jika UMK Bandarlampung belum dikirimkan ke Pemprov Lampung.

''Ya memang belum dikirimkan. Saat ini tinggal menunggu tanda tangan Pak Wali. Beliau sedang tidak ada di tempat, jadi belum ditandatangani. Kemungkinan Senin (11/11) kami kirimkan," singkatnya. (red/gyp/p4/c1/whk)

Jalan Tol Tunggu SP2LP

Posted: 08 Nov 2013 11:47 PM PST

BANDARLAMPUNG – Realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Lampung terus dikebut pemprov. Kini, Pemprov Lampung tengah memproses pengadaan lahan secara keseluruhan untuk pembangunan jalan tol tersebut seraya menunggu keputusan presiden (keppres) yang belum kunjung turun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Toni Onma Lumban Tobing menuturkan, saat ini pemprov sedang memproses surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) yang belum diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

''Kami sedang bolak-balik Jakarta untuk memproses SP2LP. Sesuai instruksi Pak Gubernur, kami bekerja jemput bola," ujar Toni kepada Radar Lampung kemarin.

Toni menjelaskan, SP2LP tersebut dibutuhkan untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang dilintasi ruas jalan tol Trans Sumatera. Sebagaimana yang ditargetkan, pembebasan lahan dapat dimulai pada Januari 2014. ''Kepastian dana sudah ada. Jadi kita kejar SP2LP-nya biar bisa segera mencairkan dana yang ada untuk merealisasikan pembebasan lahan," katanya.

Dia mengatakan, jika SP2LP tersebut terbit, pihaknya segera menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyosialisasikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena proses pembebasan lahan. Selanjutnya dilakukan pembebasan lahan sesuai kesepakatan antara tim pengadaan tanah (TPT) dan warga berdasarkan harga yang ditentukan oleh tim penilai tanah.

''Harapannya, pembebasan lahan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mudah-mudahan saja pertengahan 2014 semua lahan sudah selesai dibebaskan," pungkasnya.

Diketahu, terkait ganti rugi pembebasan lahan, pemerintah pusat memperkirakan memerlukan dana sebesar Rp1,19 triliun. Rinciannya, Rp784 miliar untuk ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggibesar dan Rp450 miliar untuk ruas jalan tol Terbanggibesar–Pematangpanggang.

Keran pendanaan yang sempat ''disumbat'' Komisi VI DPR RI telah dibuka. Pemprov Lampung pun gembira. Apalagi kabar itu didapat dari PT Hutama Karya saat menggelar pertemuan dengan Pemprov Lampung belum lama ini.

Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang membenarkan, DPR RI telah membuka keran pendanaan untuk pembangunan tol tahap pertama meliputi wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau.

Dia memaparkan, dana pembangunan tol Trans–Sumatera tahap awal untuk empat provinsi itu disetujui DPR RI melalui APBNP 2013 dan APBN 2014. Dengan rincian, sebesar Rp2 triliun didanai dari APBNP 2013 dan Rp5,1 triliun dari APBN Murni 2014.  ''Untuk Lampung berapa, kita belum mengetahui angka pastinya,'' kata dia.

Menurut Berlian, Pemprov Lampung juga telah menyiapkan Rp3 miliar untuk modal awal yang nantinya dikelola PT Lampung Jasa Utama.  ''Dana itu pada dasarnya akan kembali lagi ke pemprov. Yaitu melalui dana bagi hasil yang diberikan kepada kita ke depannya,'' paparnya.

Permasalahan sekarang ini adalah tentang pembebasan lahan yang memerlukan pendekatan dengan masyarakat dan kepres yang belum turun. Dia menyebutkan, jika kepres belum turun, pembangunan belum bisa dikerjakan.

 ''Yang pasti, terkait informasi pembangunan jalan tol batal dilaksanakan terhapus sudah. Sebab, DPR RI telah menyetujui pembangunannya. Terkait mulai pembebasan lahan dan konstruksi perlu kepres-nya, diharapkan ketika pertemuan gubernur se-Sumatera para gubernur bisa meyakinkan dan mendesak pusat untuk segera menerbitkannya," ucap dia. (red/p4/c1/whk)

Tegur Hotel Tak Berizin Lokasi!

Posted: 08 Nov 2013 11:46 PM PST

BANDARLAMPUNG – DPRD Bandarlampung meminta pemkot tegas dalam menyikapi masih banyaknya hotel di kota ini yang belum mengurus izin lokasi. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengatakan, ketegasan itu bisa dilakukan dengan melayangkan surat teguran maupun peringatan terhadap hotel yang belum memiliki izin lokasi.

''Ya memang harus seperti itu. Harus tegas. Tidak bisa didiamkan. Karena kita kan menegakkan peraturan," ujarnya kepada Radar Lampung kemarin.

Menurut dia, jika pemkot hanya berdiam diri, maka dipastikan retribusi dari sektor izin lokasi berkurang dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). ''Ini kan berpengaruh langsung dengan PAD, jadi harus ada kesadaran dari pengusaha juga," tegasnya.

Benson memaparkan, pihak eksekutif pun harus terus menyosialisasikan peraturan-peraturan tentang kepastian pembuatan izin lokasi kepada pengusaha hotel. Sehingga ke depan tidak terjadi kesalahpahaman antara pengusaha hotel dan pemerintah setempat.

Menurutnya, ketidaktahuan pengusaha mengenai pengurusan izin tersebut membuktikan lemahnya sosialisasi yang dilakukan pemkot kepada investor.

''Kalau pengusaha banyak bilang enggak tahu, berarti sosialisasi mengenai perizinan sangat lemah. Harus terus disosialisasikan biar pada tahu semua. Ini agar iklim investasi di Bandarlampung makin berkembang," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam membantah penilaian tersebut. Dia mengatakan, pemkot sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Mantan sekretaris KPU Lampung itu menuding ketidaktahuan tentang peraturan hanyalah alasan pengusaha yang bandel.

''Sosialisasi kita sudah maksimal. Kalau ada yang bilang enggak tahu, hanya jadi alasan karena belum mengurus izin," tandasnya.

Dia melanjutkan, pengurusan izin lokasi memang bukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), tetapi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandarlampung. BPN yang memberikan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan serta pemanfaatan tanah.

Hal ini sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

''Sudah sesuai peraturan yang ada di BPN. Dan nanti bagian pemerintahan pemkot yang akan menerbitkannya, bukan melalui BPMP. Semua pengusaha tahu itu, bukan sekadar IMB, HO, dan izin lainnya," jelas dia.

Ke depan, imbuh Badri, pihaknya akan menegur dan melayangkan surat bagi sejumlah hotel berbintang maupun melati yang belum ada izin lokasi, terutama bagi hotel yang sedang dalam tahap pembangunan. (gyp/p4/c1/whk)

Jumlah Dokter Spesialis Tercukupi pada 2016

Posted: 08 Nov 2013 11:44 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung menargetkan pada tahun 2016, provinsi ini tidak lagi mengalami kekurangan dokter spesialis. Sebab saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Pemprov Lampung sedang menyekolahkan 100 calon dokter spesialis yang akan ditempatkan di provinsi ini.

Jumlah tersebut akan disebar di sejumlah rumah sakit dan beberapa lembaga kesehatan lain untuk melayani kesehatan masyarakat Lampung. Di mana saat ini, jumlah dokter spesialis masih sangat terbatas, yakni baru berkisar 80 orang.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung drg. Rosalinda mengatakan, 100 calon dokter spesialis tersebut merupakan kalkulasi dari 2009. Dimaksudkan agar tenaga dokter spesialis di provinsi ini dapat terpenuhi.

Sebab selama ini, tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berobat ke rumah sakit sangat sulit ditemukan karena adanya pekerjaan di tempat  lain.

''Tiga tahun ke depan, tidak akan terjadi kelangkaan dokter spesialis di Lampung," ujarnya pada workshop kehumasan di aula Diskes Lampung kemarin.

Para calon dokter itu, kata dia, disekolahkan untuk menempuh berbagai jenis dokter spesialis. Mulai spesialis anak, mata, hingga bedah yang diakui masih minim di Lampung. ''Semua dokter yang disekolahkan ini dibiayai Kemenkes RI," pungkasnya.

Diketahui, minimnya dokter spesialis di Lampung dikeluhkan oleh beberapa rumah sakit di provinsi ini. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM).

Direktur Utama RSUDAM drg. Torry Duet Irianto mengatakan, pasien yang hendak operasi harus menunggu jadwal yang cukup lama. Dia beralasan, lamanya jadwal operasi pasien dikarenakan terbatasnya dokter spesialis di rumah sakit pelat merah tersebut.

    ''Kami telah berupaya mengusulkan adanya dokter spesialis bedah tumor dan tulang ke Kemenkes. Dan, usulan itu ditanggapi positif. Tapi harus menunggu terlebih dahulu,'' kata Torry, Kamis (7/11).

    Ia juga mengaku, telah berupaya untuk membenahi pelayanan agar pasien yang akan melakukan operasi tidak antre lama.

    ''Kami tunggu dahulu. Mudah-mudahan dengan tambahan dokter yang diusulkan, tidak akan terjadi lagi pasien antrean yang akan menjalani operasi,'' ujarnya.

    Sayangnya, Torry tidak mengetahui persis berapa jumlah pasien yang menunggu untuk dioperasi. ''Untuk lebih pasti berapa jumlahnya, datanya  besok saya beri tahu,'' janjinya.

    Dibeberkan, dalam sehari pihak rumah sakit mampu mengoperasi empat pasien. Namun, itu akan ditingkatkan jika usulan dokter dari Kementerian Kesehatan  telah ditanggapi.

    ''Sementara untuk jumlah dokter ortopedi di RSUDAM ada dua. Dan dengan hari operasi bergantian dengan hari poliklinik. Kendala lain tidak ada di bagian operasi selain kekurangan dokter spesialis bedah tumor dan tulang,'' pungkasnya. (red/p4/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar