Rabu, 20 November 2013

Soal Perbaikan Jl. Tirtayasa, Kembali Saling Lempar

Soal Perbaikan Jl. Tirtayasa, Kembali Saling Lempar


Soal Perbaikan Jl. Tirtayasa, Kembali Saling Lempar

Posted: 20 Nov 2013 05:05 AM PST

BANDARLAMPUNG – Perbaikan Jl. Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, semakin tidak jelas. Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung kembali saling lempar mengenai status jalan tersebut. Padahal beberapa waktu lalu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menyarankan Dinas Bina Marga (DBM) Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung duduk bersama untuk membahas perbaikan jalan tersebut. Namun hingga kini, kedua belah pihak ternyata belum bertemu.

    Malah yang terjadi kemarin, DBM menyindir keras Pemkot Bandarlampung terkait kerusakan jalan tersebut. Menurut Kepala DBM Lampung Ali Rahman, mestinya sejak lama pemkot sadar diri untuk memperbaiki jalan itu. Sebab, statusnya sejak lama telah beralih menjadi jalan kota.

    Ali menuturkan, saat ini tanggungan perbaikan jalan Pemkot Bandarlampung tidaklah banyak. Dalam anggapannya, semula jalan primer atau jalan protokol di Bandarlampng tidak ada yang berstatus jalan kota.

''Jl. Z.A. Pagar Alam, Jl. Kartini, Jl. Raden Intan, hingga Jl. Yos Sudarso, semua jalan nasional. Jadi jalan kota itu yang mana?" sindirnya.

Karena itu, lanjut dia, pemprov menurunkan status Jl. Tirtayasa menjadi jalan kota seharusnya bukan merupakan beban bagi pemkot. ''Coba jabarkan, mana jalan kota. Gang yang dua meter-dua meter itu saja yang jalan kota. Baru sebatas diserahkan Jl. Tirtayasa saja sudah rebutan, apalagi kalau jalan nasional lainnya diserahkan juga ke kota," tandasnya.

Bahkan, sambung Ali, dari jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemkot, banyak yang telah mendapat bantuan dari Pemprov Lampung. ''Ya, dari Dinas Pemukiman juga memberi sumbangsih untuk jalan kota. Kalau saya tidak salah ingat ada 52 paket. Itu tidak sedikit lho. Jadi sekarang kurangnya apa," tukas Ali yang juga mengatakan bantuan pembangunan jalan Bandarlampung diberikan pada Jl. Pramuka yang memang berstatus jalan provinsi.

    Kendati demikian, pihaknya mengaku masih berbaik hati memikirkan perbaikan Jl. Tirtayasa. Namun, DBM tidak ingin menjanjikannya. Di mana dalam hal ini, ia memperkirakan perbaikan Jl. Tirtayasa akan menghabiskan dana Rp30 miliar.

''Dana pemprov minim di 2014 karena banyak agenda. Tidak tahu kalau hasil pembahasan-pembahasan di dewan ada dana lebih yang cukup besar. Kita akan arahkan ke Jl. Tirtayasa. Tidak perlu kami mempermasalahkan status taanggung jawab perawatan," pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. juga menyatakan secara tegas jika perbaikan Jl. Tirtayasa bukan kewenangan pemkot.

''Itu (Jl. Tirtayasa, Red) jalan provinsi! Kalau memang sudah punya kota, mana berita acara penyerahannya? Tunjukkan! Orang nikah saja ada serah-serahan, apalagi jalan!" tandasnya kepada Radar Lampung usai menghadiri dialog di studio Radar TV (grup Radar Lampung) dalam program Wali Kota Menyapa tadi malam. (sur/red/p5/c1/whk)

Revitalisasi Taman Budaya!

Posted: 20 Nov 2013 05:02 AM PST

BANDARLAMPUNG – Krisis penurunan kualitas dan kuantitas kegiatan pada taman budaya di seluruh Indonesia menuai sorotan khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ke depan, untuk meningkatkan citra taman budaya dan minimnya apresiasi masyarakat terhadap seni, Kemendikbud bersama Forum Temu Karya Kepala Taman Budaya se-Indonesia berencana merevitalisasi fungsi taman budaya secara bertahap. Di antaranya dengan memasukkan kebudayaan dalam unsur pendidikan.

Demikian disampaikan Kasi Seni Rupa Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Kemendikbud Maeva Salmah saat membuka acara pagelaran, pameran, bazar, dan dialog seni bertemakan Sai Bumi Khuwa Jukhai di Taman Budaya Lampung kemarin.

''Dalam proses pelaksanaan kegiatan penyusunan model revitalisasi, sebelumnya pada 2012 kami memetakan 25 taman budaya yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu, 10 taman budaya pada tahun ini menerima bantuan revitalisasi. Salah satunya Taman Budaya Lampung," ujarnya kemarin.

Maeva menjelaskan, bantuan revitalisasi berupa nonfisik seperti kegiatan kebudayaan dan kegiatan fisik. ''Nantinya, Kemendikbud membuat masterplan taman budaya seperti apa, termasuk di dalamnya pengembangan sarana dan prasarana yang diinginkan sehingga mampu menjawab permasalahan pelestarian, perlindungan, dan pengembangan kebudayaan," paparnya.

Menurut dia, adanya revitalisasi tersebut merupakan wadah untuk menghidupkan kembali dalam menggalakkan kesenian yang memfasilitasi seluruh kesenian dalam negeri.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Gatot Hudi Utomo mengatakan bahwa revitalisasi yang dilakukan memang cukup penting sebagai wadah dalam memfasilitasi dan memotivasi seniman, segala aspek pagelaran, serta menghidupkan lagi gairah seniman se-Lampung.

''Taman budaya merupakan salah satu bentuk upaya yang komperehensif dalam melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya. Keberadaannya dianggap perlu, mengingat arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi yang pesat, serta interaksi antarbangsa di dunia yang dapat memicu bergesernya nilai-nilai luhur budaya bangsa," katanya.

Harapannya, lanjut Maeva, revitalisasi itu dapat menambah gairah dan apresiasi masyarakat terhadap seni demi kemajuan perkembangan seni budaya di masa yang akan datang.

Diketahui, dalam acara yang rencananya berlangsung hingga Rabu (21/11) itu digelar seni tari, musik, dan teater. Lalu pameran lukisan, bazar seni, dan dialog seni rupa yang diikuti 15 kabupaten/kota se-Lampung. Acara itu juga dimeriahkan pagelaran seni dari Provinsi Bangka Belitung dan hiburan terbuka seperti music country, cetik on the street, dan musik jalanan. (pms2/p5/c1/whk)

’’Tidak Mungkin Belum Lengkap!’’

Posted: 20 Nov 2013 04:58 AM PST

BANDARLAMPUNG – Pengakuan Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Lampung terkait belum diterimanya besaran kebutuhan hidup layak (KHL) Bandarlampung memantik reaksi dari Wali Kota Herman H.N. Secara tegas, orang nomor satu di Kota Bandarlampung itu membantah pernyataan DPP Lampung. Menurut dia, pemkot sudah menyerahkan keseluruhan berkas yang berkaitan upah minimum kota (UMK) maupun KHL kepada DPP.

    ''Masak iya, daerah lain saja sudah lengkap, sementara Bandarlampung belum. Tidak mungkin! Kami telah memenuhi apa saja yang diminta DPP," tegasnya kepada Radar Lampung usai menghadiri dialog di studio Radar TV (grup Radar Lampung) tadi malam.

    Menurut Herman, persyaratan yang diajukan DPP semuanya telah dilengkapi dan tidak ada satu pun yang kurang. ''UMK ini untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi pasti kami dahulukan," tandasnya.

    Diketahui, Ketua DPP Lampung Heri Munzaili pada Selasa (19/11) mengatakan, ada dua daerah yang belum melengkapi persyaratan penyerahan KHL meski telah jauh hari menyerahkannya. Yaitu Bandarlampung dan Lampung Selatan.

Untuk Lamsel, ternyata hingga kemarin KHL yang diserahkan belum disetujui oleh unsur tripartit. ''Tidak ada tanda tangan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dari penetapan KHL yang diserahkan. Kita belum tahu angka tersebut apakah sudah disepakati oleh Apindo setempat," kata Heri.

Hal lebih parah dilakukan Pemkot Bandarlampung. Meski menjadi satu-satunya daerah yang telah menetapkan UMK, DPP belum menerima KHL setempat.

''Pemkot Bandarlampung sebatas memberi surat pernyataan penetapan UMK. Dengan kalimat, UMK setara KHL. Namun yang jadi permasalahan, mereka tidak melampirkan berita acara penetapan KHL. Jadi, kami juga belum tahu apakah KHL sudah disetujui unsur tripartit atau belum," beber Heri.

Akibat permasalahan tersebut, DPP pun mengundur rapat UMP kedua pada Jumat (22/11). Padahal sebelumnya, DPP merencanakan rapat dapat digelar Rabu (20/11).

''Rabu (20/11) rasanya tidak bisa karena terlalu mepet. Soalnya, kita masih menunggu Bandarlampung dan Lamsel melengkapi persyaratan usulan KHL," terangnya.

Sementara kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Heri Sulianto mengaku tetap optimistis mencapai target penetapan UMP pada 27 November. ''Kami yakin bisa. Insya Allah bisa. Bagaimanapun, kami harus tetap yakin tidak melewati batasan waktu yang diberikan," ujarnya.

Bahkan bila diperlukan, rapat tripartit tidak hanya dilakukan satu kali dalam seminggu. ''Waktu memang sudah mendekati penghujung November. Jadi kalau kondisinya mengharuskan rapat yang cukup banyak, kenapa tidak kita lakukan beberapa kali rapat pembahasan dalam satu minggunya," kata dia.

Dilanjutkan, pihaknya memang menyesali banyaknya permasalahan yang terjadi. Padahal, rata-rata permasalahan klasik. Seperti halnya beberapa kabupaten yang memang tiap tahunnya menjadi langganan penghambat penetapan KHL.

''Dalam rapat evaluasi nanti, permasalahan-permasalahan yang masih saja muncul tahun ini akan menjadi fokus pembicaran. Kita wajib ketahui permasalahannya untuk kemudian merumuskan penyelesaiai agar tidak terulang," pungkasnya. (sur/red/p5/c1/whk)

Rolling Tiga Pejabat Eselon III

Posted: 20 Nov 2013 04:56 AM PST

BANDARLAMPUNG – Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. me-rolling tiga pejabat eselon III di pemkot setempat kemarin. Rolling tersebut dibarengi dengan mutasi puluhan pejabat eselon IV. Tidak hanya itu, wali kota juga me-rolling delapan lurah dan 86 kepala seksi, serta 17 kepala sekolah yang terdiri kepala SMA (2 orang), kepala SMP (2 orang), dan kepala SD (13 orang) serta pengawas sekolah (13 orang).

Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam dalam sambutannya mewakili wali kota mengatakan, mutasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) adalah hal yang wajar.

Karena dengan mutasi akan memberikan penyegaran dan juga sebagai bentuk pembinaan pada satuan kerja terkait. Karenanya, ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik di tempat yang baru.

''Dengan mutasi ini, kita berharap ada peningkatan kinerja ke depannya. Hal ini sekaligus upaya mengefektifkan tugas dan fungsi organisasi sehingga hasil yang akan terwujud lebih efisien," katanya di ruang Tapis Berseri Pemkot Bandarlampung, Selasa (19/11).

Dia berharap para pejabat yang diberikan amanah dan kepercayaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta meningkatkan disiplin dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

''Namanya amanah harus dipertanggungjawabkan. Sekecil apa pun amanah itu diberikan, jangan sampai mengecewakan," tandasnya. (gyp/p5/c1/whk)

Pejabat Eselon III yang Di-rolling

Nama                                   Jabatan Baru
I Putu Nurjana              Sekretaris Dinas PU
Lis Dwi Cahyono             Kabid Cipta Karya Dinas PU
Veni Devialesti              Kabid Pertamanan Disbertam

Eselon IV

Supriyadi                                 Lurah Sumurputri
Raden Mega                       Lurah Keteguhan
Donny Diaz Rizaldy Praja     Kasi Pemberdayaan Masyarakat TbB
Diolah Berbagai Sumber

Perbaikan Jalan Didanai CSR

Posted: 19 Nov 2013 07:56 PM PST

BANDARLAMPUNG – Perbaikan jalan provinsi di sejumlah wilayah diupayakan menggunakan dana CSR (corporate social responsibility) yang dilintasi jalan itu. Langkah ini ditempuh karena anggaran perbaikan dan pemeliharaan di Dinas Bina Marga (DBM) Lampung pada 2014 belum disetujui DPRD setempat.

"Nantinya anggaran dikucurkan melalui sistem padat karya. Masyarakat yang akan mengelolanya. Dari pengucuran, pengerjaan, hingga pengawasannya," kata Kepala DBM Lampung Ali Rahman ditemui di kantor DPRD setempat kemarin.

    Dilanjutkan, perbaikan jalan provinsi menggunakan dana CSR dilakukan di beberapa titik. Anggaran yang disiapkan Rp2 miliar untuk perbaikan ruas jalan Sukoharjo–Pringsewu, Kedondong–Pardasuka, dan Sutami–Simpang Pugung.

    "Nantinya sistem yang dipakai memberdayakan 100 orang setiap hari. Setiap orang mendapat gaji Rp70 ribu per hari," papar Ali.

    Material juga disiapkan oleh masyarakat yang menyusunnya. DBM sebatas mengucurkan dana dan langsung diterima masyarakat yang mengelolanya dalam bentuk pokmas. "Setelah lapisan awal berupa batu disusun, baru proses hot mix dikerjakan oleh DBM tahun depan," ujarnya.

    Terpisah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pringsewu telah mengambil langkah meminimalisasi kerusakan jalan di Kecamatan Pardasuka. Salah satunya dengan mengirimkan 40 truk sabes untuk ditimbun pada ruas jalan yang rusak.

Kabid Bina Marga Dinas PU Pringsewu Andi mengatakan, jalan di Kecamatan Pardasuka sebelumnya milik provinsi serta baru Mei dan Juni 2013 diserahkan ke pemkab.

"Tahun ini sebenarnya Pemprov Lampung masih menganggarkan perbaikan jalan rusak sebesar Rp1 miliar. Hanya perbaikannya  di Pekon Kresnomulyo ke arah Kecamatan Ambarawa dan tidak sampai di jalan yang didemo warga itu," kata Andi.

    Andi mengungkapkan, perbaikan jalan di Kecamatan Pardasuka telah dianggarkan dalam usulan APBD 2014. "Sudah  diusulkan masuk APBD 2014. Namun, belum bisa dipastikan pengerjaannya. Sebab, APBD 2014 belum disahkan," ucapnya.

    Diketahui, warga Pekon Pujodadi, Sidodadi, Wargomulyo, dan Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, memblokir jalan dengan memarkirkan  truk maupun kendaraan lainnya, Senin (18/11).

    Jalan provinsi ini pernah diperbaiki hanya dengan  sistem tambal-sulam sekitar 5 bulan lalu. Namun, kini rusak lagi. Dalam aksi itu, massa juga meminta pengelolaan perbaikan jalan dilakukan dan dikontrol langsung oleh masyarakat.

    Terpisah, mulai Kamis (21/11) kendaraan roda empat diperkirakan sudah bisa melintas di jalur Liwa–Krui yang terputus selama dua pekan terakhir. Sedikitnya dua unit ekskavator diturunkan untuk membenahi jalan amblas di Km 20 area TNBBS yang putus sepanjang 50 meter. Selanjutnya, longsor yang terjadi Km 18, 16, dan 14.

    Kasatlantas Polres Lampung Barat AKP Jafril mengatakan, untuk kendaraan roda dua sudah bisa melintas sejak beberapa hari terakhir. "Jika tidak hujan, mungkin Kamis (21/11) sudah bisa dilintasi kendaraan roda empat. Namun, kalau hujan dikhawatirkan akan kembali longsor," ungkap Jafril mewakili Kapolres Lambar AKBP Eko  Widianto kemarin.  (mul/nop/rnn/sag/sur/p1/c2/ais)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar