Selasa, 18 Agustus 2015

’’Jangan Copot Lampu Jalan Kami’’

’’Jangan Copot Lampu Jalan Kami’’


’’Jangan Copot Lampu Jalan Kami’’

Posted: 17 Aug 2015 09:34 PM PDT

BANDARLAMPUNG – Sejak sepekan lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Tanjungkarang menertibkan ratusan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dipasang warga. Target PLN ada 2 ribu PJU di Bandarlampung yang dibongkar. Perusahaan pelat merah ini menilai PJU tersebut ilegal. Selain itu, PLN mengklaim PJU ilegal berbahaya bagi warga karena bisa menimbulkan kebakaran. Ditambah lagi, bisa membuat daya pada tempat terpasangnya PJU itu menurun.

Kebijakan PLN ini menimbulkan kekhawatiran warga. Sebab, pembongkaran PJU itu dinilai berdampak pada maraknya aksi kriminalitas di kota ini.

    Ketua RT 16/Lingkungan III, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kuswarak mengatakan, pemasangan PJU itu dilakukan karena penerangan di wilayahnya sangat kurang sehingga bisa memicu tindak kriminalitas seperti begal dan pencurian.

    ''Soalnya kami menunggu tidak dipasang-pasang, makanya kami mengambil inisiatif sendiri," katanya kepada Radar Lampung kemarin (17/8).

Bahkan, pemasangan PJU itu sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Ada empat titik PJU yang dipasang warganya. Sedangkan PLN sendiri baru memasang penerangan sebulan yang lalu, itu pun hanya dua titik.

    "Selama ini juga kan kami selalu membayar pajak penerangan jalan. Kalau nggak salah 10 persen. Nah, itu ke mana?" tanyanya.

Karenanya, ia berharap Wali Kota Herman H.N. dapat memperhatikan masalah ini dan memberikan solusi untuk mereka.

Sementara, Ketua RT 8 Lingkungan III, Kelurahan Sepangjaya, Kedaton juga membenarkan ada beberapa warganya yang terpaksa memasang PJU sendiri. "Soalnya kami sudah pernah mengajukan untuk pemasangan resmi, tapi tidak ada jawaban," ujarnya.

    Terkait adanya dampak pada pemasangan PJU itu, dia mengatakan jika warganya sudah menggunakan konektor pemasangan yang benar . Sehingga resiko yang akan ditimbulkan dapat dicegah.

Terpisah, Wagiman salah satu warga RT 3, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame mengaku memang belum mendapat peringatan tentang adanya pembongkaran PJU.

"Kami pasang karena memang kami membutuhkan penerangan jalan, tapi sebaiknya sebelum dibongkar harus ada sosialisasi dulu. Jangan langsung main bongka-bongkar saja!" tandasnya. (yay/p5/c1/whk)


Wali Kota Protes PLN

WALI Kota Bandarlampung Herman H.N. geram dengan tindakan PT PLN area Tanjungkarang yang membongkar ratusan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai perusahaan pelat merah tersebut ilegal.

Dia menilai tindakan PLN tersebut meresahkan warganya. Selain itu, momentumnya juga tidak tepat karena kota ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurutnya, warga hanya ingin mendapatkan penerangan, merasa aman dan tenteram di lingkungan tempat tinggalnya. ''Tolonglah untuk PT PLN, jangan meresahkan masyarakat, apalagi ini suasana mau pilkada," katanya usai mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Lapangan Korpri kompleks Pemprov Lampung kemarin (17/8).

    Dia mengungkapkan, pemkot juga sudah membayar 6 ribu titik PJU kepada PLN di luar lampu yang ada. ''Tetapi kan kita nggak tahu 6 ribu di mana saja. PLN yang tahu dan yang ngitung," tutupnya.

    Terpisah, Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) Bandarlampung Basyuni Ahyar mengakui jika di instansinya tidak ada lagi penambahan anggaran untuk pembayaran listrik PJU.

"Saat ini, jumlah tagihan listrik jalan yang dibebankan hampir Rp2 miliar," ungkapnya.

    Dia menjelaskan, berdasarkan data per April 2015 saja, jumlah PJU yang ada di Bandarlampung berjumlah 14.723 buah. PJU resmi sebanyak 9.463 buah sedangkan PJU tidak resmi berjumlah 5.260 buah.

    "Jadi warga yang memang dipasangkan lampunya, usulkan saja ke pemkot, supaya tagihan listrik tidak semakin membengkak. Karena tagihan itu juga dibebankan kepada kami," ucapnya.

    Sementara pengamat kebijakan publik asal Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan mengatakan, adanya protes dari warga merupakan tindakan reaktif akibat sikap pemkot yang kurang merespons.

    Bila ditarik akar permasalahan, warga merasa khawatir karena lingkungannya tidak aman. Karena mereka mengambil insiatif dengan cara memasang PJU.

    "Mungkin di satu sisi ada juga warga yang kurang paham tentang alur pengajuan lampu jalan secara resmi. Namun karena kondisi mendesak dan tidak ada tanggapan dari pemerintah. Wajar jika warga mengambil langkah sendiri," katanya.

    Solusinya adalah, pemkot maupun PT PLN dapat mendatangi masyarakat dan mendeteksi daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Kemudian setelah itu dilakukan kesepakatan pihak mana yang akan membayar tagihan listrik tersebut.

    "Bisa pemkot yang bayar, bisa juga jika sumber listriknya berasal dari pekarangan warga itu sendiri," ujarnya,

    Menurutnya dalam hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan , sebab mereka juga melakukan hal itu untuk kepentingan publik. Kecuali jika warga memasang penerangan untuk kepentingannya sendiri. (yay/p5/c1/whk)


PLN Klaim Merugi

DEPUTI Manajer Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Distribusi Lampung I Ketut Dharpa memastikan pihaknya terus menertibkan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai mereka ilegal.

    Sebab jika itu tidak dilakukan, perusahaan pelat merah ini diklaim terus merugi. ''Apalagi kalau pemasangan itu langsung mengambil dari tiang listrik, pastinya menambah beban listrik," ujarnya kemarin (17/8).

    Dia mencontohkan jika satu lampu 500 watt PJU terpasang, kemudian dikalikan 100 titik, artinya PLN menderita kerugian 50 ribu watt setiap harinya.

    Kemudian apabila pemasangan tidak dilakukan dengan tepat, imbuh dia, maka dampak terburuknya terjadi hubungan arus pendek. Bahkan bisa menyebabkan kebakaran.

''Karena itu, kami mengantisipasinya dengan penertiban PJU tidak resmi tersebut," terangnya.

    Untuk itu, ia mengimbau warga untuk memutuskan PJU itu sementara waktu. Setelah itu, warga mengajukan pemasangan PJU kepada pemda. Selanjutnya, PT PLN mengalirkan listrik dan pemda yang akan membayarnya.

Jalan lainnya, warga dapat mengajukan secara pribadi kepada PT PLN. Namun pembiayaannya ditanggung warga itu sendiri. "Itu solusinya apabila pemda memang tidak memiliki anggaran. PJU menyala secara resmi, negara pun tidak menderita kerugian," paparnya.

    Terpisah, Akademisi Teknik Eletro asal Universitas Lampung M. Komarudin mengatakan, kebarakan tidak akan terjadi jika pemasangan PJU dilakukan secara benar dan berdasarkan standarisasi.

    "Jadi pemasangannya benar dan menggunakan konektor yang tepat, bahaya kebakaran mungkin bisa dihindari," ungkapnya.

    Namun, ia membenarkan jika pemasangan PJU yang tidak resmi akan berdampak pada penurunan tegangan listrik. Dia menjelaskan dalam suatu daerah pasti sudah ada beban listriknya masing-masing.

    ''Nah jika ada pemakaian listrik di luar itu pasti akan berpengaruh pada tegangan listrik. Akibatnya daerah itu akan sering mati lampu, atau terparahnya terjadi kerusakan travo listrik," pungkasnya. (yay/p5/c1/whk)

SK Kota Baru Jadi Kado Hut RI

Posted: 17 Aug 2015 09:27 PM PDT

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menerima surat keputusan (SK) penyerahan lahan Kota Baru, Lampung Selatan, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Balai Keratun kompleks Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung usai upacara kemerdekaan, Senin (17/8).

    Sebelumnya, dari 1.500 hektare (ha) lahan yang akan digunakan untuk Kota Baru, hanya 10 persen yang mendapat izin dispensasi dari kementerian tersebut.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK San Afri Awang yang menyerahkan SK penyerahan lahan Kota Baru tersebut mengatakan, ini adalah salah satu kado untuk Lampung di Hari Kemerdekaan RI.

''Saya harap dengan turunnya SK dari Kementerian LHK ini bisa membantu jalannya pembangunan di Provinsi Lampung," kata San Afri Awang yang juga merupakan putra Lampung ini.

    Ia juga mengapresiasi tim Pemprov Lampung yang rutin menghadap Kementerian LHK dan bermediasi untuk membahas permasalahan tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya lahan Kota Baru.

    ''Kita kebut prosesnya. Akhirnya bertepatan Hari Kemerdekaan, kado untuk Lampung dan Pak Gubernur yang giat kirim tim menghadap. Apalagi saya juga kelahiran Talangpadang dan ibu menteri juga masih keturunan Lampung," ujar Afri Awang.

    Dengan diserahkannya SK ini, Pemprov sudah mengantongi lampu hijau dari Kementrian LHK atas penggunaan lahan di Kota Baru.

    Diberitakan, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Provinsi Lampung Adeham mengatakan, izin pelepasan hak (IPH) lahan pembangunan Kota Baru menjadi dasar legal bagi pemprov membangun kawasan hutan produksi Register 40 Gedongwani tersebut.

    ''Setelah keluar IPH kan kita harus mengurus sertifikatnya dulu," ujar Adeham pekan lalu.

    Anggota Sekretariat Badan Pengelola Kawasan Kota Baru, Meydiandra, mengatakan IPH tersebut merupakan kado HUT RI ke-70 untuk Lampung. "Itu kan sudah kita perjuangkan lama, lebih dari setahun, jadi kalau IPH itu selesai, ya kami sangat senang," katanya.

    Diketahui, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Kota Baru sekitar 1.500 ha. Proses penggantian lahan yang disediakan Pemprov Lampung di Tulangbawang Barat telah selesai dan sudah menjadi kawasan hutan lindung.

    Pemprov Lampung sejauh ini baru mendapat izin dispensasi 10 persen dari total lahan untuk melakukan pembangunan. Yang telah dibangun adalah kantor gubernur, kantor DPRD, masjid agung, rumah sakit daerah, balai adat, serta akses jalan. Dalam perencanaannya, Pemprov akan menggunakan lahan untuk perkantoran 450 ha.

    Kota Baru memang merupakan aset pemprov yang nilainya cukup fantastis. Sejak 2012, untuk pembangunan telah menelan dana sedikitnya Rp240 miliar. Sementara untuk pembangunan jalan pun telah digunakan dana puluhan miliar.

    Pada 2014 digelontorkan Rp35 miliar untuk kelanjutan pembangunan kantor gubernur. Sementara untuk kelanjutan pembangunan gedung DPRD dialokasikan dana sekitar Rp20 miliar.

Berdasarkan rincian alokasi dana total per gedung Rp72 miliar untuk pembangunan Kantor Gubernur, lalu gedung DPRD sebesar Rp46 miliar, Masjid Agung sebesar Rp20 miliar, dan balai adat Rp1,5 miliar. (rls/c1/dna)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar