Kamis, 07 November 2013

UMK Bandarlampung Rp1,550 Juta

UMK Bandarlampung Rp1,550 Juta


UMK Bandarlampung Rp1,550 Juta

Posted: 07 Nov 2013 12:01 AM PST

BANDARLAMPUNG – Teka-teki berapa besaran upah minimum kota (UMK) Bandarlampung tahun 2014 terjawab. Wali Kota Bandarlampung Drs. Hi. Herman H.N., M.M. akhirnya memutuskan UMK sebesar Rp1,550 juta. Herman H.N. mengatakan, angka itu didapat berdasarkan hasil survei di delapan pasar tradisional yang ada di Bandarlampung. Menurut dia, untuk penetapan itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan tiga unsur yang terlibat dalam penetapan UMK, yakni pemerintah, buruh, dan pengusaha.

''Besaran UMK yang ditetapkan ini setara dengan besarnya KHL (kebutuhan hidup layak), dan mereka sudah turun ke lapangan untuk mengecek berapa kebutuhan hidup warga Bandarlampung. Makanya setelah turun lapangan ini, disepakati kalau UMK Rp1,5 juta," ujarnya usai mengikuti rapat tertutup bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bandarlampung di ruang rapat wali kota kemarin.

Dari hasil kesepakatan tersebut, pihaknya segera menandatangani dan mengirimkannya kepada DPK agar secepatnya menyampaikan hasil itu ke Pemprov Lampung untuk disahkan.

''Yang mempunyai kewenangan menetapkan besaran riil UMK itu kan pemprov. Secepatnya kami mengirimkan hasil ini ke Pemprov Lampung. Mudah-mudahan pemprov bisa menetapkan apa yang sudah kami tetapkan," paparnya.

Herman menegaskan, jika pemprov tidak menyepakati apa keputusan yang telah ditetapkan pemkot seperti pada 2013, pihaknya tetap mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemprov. Sebab, penetapan UMK di tiap kabupaten merupakan kewenangan pemprov, dan pemkot sekadar mengajukan.

''Tugas pemkot kan hanya mengajukan standar yang layak untuk ditetapkan oleh pemprov. Kalau pemprov tidak sepakat dengan apa yang telah kami tetapkan, ya mau bagaimana lagi? Itu kan kewenangan pemprov. Ya mudah-mudahan pemprov menyepakati apa yang menjadi keputusan kami," harapnya.

Orang nomor satu di Bandarlampung ini menilai kenaikan UMK dari yang sebelumnya pada 2013 sebesar Rp1,165 juta menjadi Rp1,550 juta di 2014 dinilai wajar mengingat semua harga kebutuhan pokok saat ini naik.

''Coba lihat, sekarang ini kan harga BBM (bahan bakar minyak) naik. Pasti semua kebutuhan pokok juga naik. Makanya wajar kalau UMK naik. Jadi saya rasa kenaikan ini wajar," tandasnya.

Dengan adanya kenaikan UMK itu, Herman meminta kepada buruh yang ada di Bandarlampung agar lebih baik lagi dalam bekerja, agar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih banyak. ''Kalau keuntungan perusahaan bertambah, upah buruh juga akan semakin naik," imbaunya.

Sementara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung gagal mempercepat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2014.

Ya, sebelumnya satker ini mengumbar pernyataan akan memulai pembahasan UMP kemarin. Di mana dalam rapat perdana ini, pembahasan belum dihadiri unsur tripartit utuh. Disnakertrans Lampung sebatas menghadirkan perwakilan serikat buruh untuk berdiskusi bersama perwakilan pemerintah.

''Ya, belum jadi digelar," ujar Kadisnakertrans Lampung Hery Sulianto saat dikonfirmasi Radar Lampung kemarin.

Alasannya,  pihaknya akan menunggu survei terakhir KHL selesai dilakukan dahulu. Untuk kemudian ditetapkan sebagai angka KHL 2014. Sedangkan rapat UMK dijadwalkan digelar pertengahan bulan ini.

''Kesepakatan bersama menyatakan KHL sangat perlu dijadikan landasan awal dalam penetapan UMK. Baik serikat buruh maupun Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dengan menggelar rapat UMK tanpa didahului penetapan angka KHL," paparnya.

Sebelumnya, Hery menuturkan, rapat UMK terlebih dahulu akan mengundang serikat buruh, kemudian Apindo. Langkah itu diambil guna memangkas waktu yang ada sambil menunggu survei KHL ketiga. Rencananya, hasil survei KHL ketiga atau survei terakhir baru diputus Jumat (8/11).

Selain itu, kata dia, upaya ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang berlarut ketika unsur tripartit duduk satu meja. ''Jadi saat pembahasan tripartit, kita tinggal satukan usulan kedua pihak untuk dibahas bersama. Harapannya, tidak akan deadlock hingga beberapa kali," pungkasnya. (red/p5/c1/whk)

Wacanakan Perda Tata Niaga Pertanian

Posted: 07 Nov 2013 12:00 AM PST

BANDARLAMPUNG – Tata niaga pertanian di Lampung dinilai masih carut-marut. Banyak petani masih merelakan hasil panennya busuk daripada menjualnya dengan harga yang sangat murah. Pemasaran pertanian yang terjadi di antara usaha tani dan konsumen belum menguntungkan petani.

Kondisi ini dipaparkan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung ketika bersilaturahmi ke Graha Pena Lampung (markas Radar Lampung) kemarin.

Rombongan HKTI diterima langsung Direktur Radar Lampung Grup Hi. Ardiansyah, General Manager Hi. Purna Wirawan, dan sejumlah unsur pimpinan koran terbesar di Provinsi Lampung ini.

''Banyak masalah petani yang mendesak untuk diperbaiki. Salah satunya mengenai carut-marutnya tata niaga. Di lapangan, kami menemukan petani membiarkan tomatnya busuk daripada dijual sangat murah," kata Ketua HKTI Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dia membeberkan, tomat dapat dipanen setelah masa tanam 80 hari. Dalam masa tersebut, petani membutuhkan pinjaman modal Rp8 juta. Kemudian untuk modal panen, petani kembali mengeluarkan uang Rp2 juta. Sementara di tingkat petani, harga tomat hanya laku Rp500 per kilogram (kg). Tetapi, di pasaran mencapai Rp3.000 per kg

''Yang di pasar itu pun barang dari Jawa Barat dan Pagaralam (Sumatera Selatan). Pemasarannya masih buruk. Selalu petani yang dirugikan. Jadi, petani harus dilindungi," kata Mirzani.

Karena itulah, lanjut dia, lantaran banyak petani miskin, banyak anak petani yang enggan meneruskan bekerja di sawah. Tetapi justru memilih menjadi buruh.

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung itu melanjutkan, provinsi ini mestinya mencontoh manajemen pemasaran pertanian di Jawa Timur (Jatim). Di mana selain kiwi, buah lain dilarang masuk. Sebab, Jatim telah memproduksi semua jenis buah. Di bidang peternakan pun serupa. Sapi tak bisa masuk Jatim.

''Jadi ada keinginan, political will yang baik dari semua stakeholder pertanian di sana," terang dia.

Untuk itulah, HKTI Lampung saat ini berencana mengusulkan peraturan daerah (perda) tentang tata niaga pemasaran. Salah satu tujuannya adalah memproteksi komoditas pertanian lokal supaya harga bisa stabil. Petani pun memiliki semangat menanam yang akan diikuti kualitas hasil pertanian.

Terkait rencana ini, HKTI Lampung juga akan menyurati HKTI Pusat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Salah satu yang akan diminta adalah soal masa tanam. ''Jadi jangan sampai misalnya Jawa Barat panen tomat, Lampung juga panen tomat. Itu menyebabkan penumpukan barang dan harga anjlok. Harus diatur," urainya.

Menurut dia, upaya penyelamatan petani harus terus dilakukan karena masih banyak permasalahan di lapangan. Belum lagi dampak globalisasi bagi petani. Di mana secara geografis dan demografis, Lampung adalah daerah strategis bagi pengusaha.

Sementara, Bang Aca –sapaan Ardiansyah– juga menyampaikan perlunya perlindungan bagi petani. Terutama persoalan utama petani dalam praktik ijon. Seluruh pemangku kebijakan tak boleh lepas tangan terhadap pembayaran hasil panen berdasarkan harga jual yang rendah.

''Petani terjepit, tidak ada pilihan cara untuk mencari uang yang benar. Mereka kan memikirkan kebutuhan, enggak peduli lagi yang lain. Yang penting, persoalan mereka teratasi. Jadi, semua betul-betul harus punya perhatian," ucapnya. (dna/p5/c1/whk)

Targetkan Lampung Jadi Kiblat Musik Jazz Nasional

Posted: 07 Nov 2013 12:00 AM PST

BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung bermimpi menjadi kiblat musik jazz nasional. Melalui Dewan Kesenian Lampung (DKL) yang menggandeng para musisi jazz, provinsi ini mulai menggarap even untuk menggaet para pencinta musik jazz di Sai Bumi Ruwa Jurai.  

Pada even perdana ini, sebanyak 15 grup lokal dan 8 band level nasional siap meramaikan acara bertajuk Lampung Jazz Festival yang bakal digelar di Lapangan Korpri, Pemprov Lampung, Sabtu (9/11).

Staf Ahli  Gubernur Bidang Kesmas dan SDM Pemprov Lampung Masri Yahya mengatakan, sebelum even ini diselenggarakan, pihaknya terlebih dahulu melakukan roadshow Jazz on The Street and Shopping Jazz ke beberapa sekolah dan kampus. Dari kegiatan itu, pihaknya berhasil menggaet musisi-musisi jazz yang bakal tampil dalam pergelaran tersebut.

"Sebagai acara puncak akan disuguhkan gelaran jazz mulai pukul 09.00–23.00 WIB. Berdasarkan data, kita akan menampilkan 15 musisi jazz  lokal dan 8 dari grup jazz nasional," ujarnya saat menggelar ekspos di ruang rapat Diskominfo Lampung kemarin.

Masri menjelaskan, tujuan pelaksanaan Lampung Jazz Festival adalah mengenalkan lebih jauh musik jazz kepada masyarakat Lampung.  Selama ini, menurutnya, musik jazz sudah lama ada, namun banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Sehingga perlu langkah strategis agar aliran musik ini dapat lebih dikenal di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat luas.

Melalui ajang ini, Lampung memasang target menjadi kiblat jazz nasional. "Mimpi ini bukanlah hal yang mustahil. Mengingat bakat musisi kita saya rasa tidak kalah dengan musisi tingkat nasional. Terlebih keinginan untuk memajukan musik jazz ada dalam pribadi mereka," katanya.  

Di tempat yang sama, Ketua DKL Hari Jayaningrat berharap ke depan ikon Krakatau yang dimiliki provinsi ini bisa lebih mengenalkan Lampung dalam festival jazz. "Ke depannya, kita akan mencoba menyelenggarakan Krakatau Lampung Jazz Festival agar mampu menelurkan musisi jazz asal Lampung yang lebih mendunia," ungkapnya. (sur/p2/c2/fik)

Dishub Bergeming

Posted: 06 Nov 2013 11:59 PM PST

BANDARLAMPUNG – Rencana polisi menyelidiki pungutan liar (pungli) yang terjadi di Terminal Induk Rajabasa ternyata tak membuat ciut nyali Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung. Sebab, Dishub mengklaim pungutan retribusi terhadap sepeda motor yang masuk terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kendati memang, instansi itu mengakui bahwa penarikan retribusi tersebut tidak diatur dalam peraturan daerah (perda).

''Ya, kalau sudah masuk areal terminal itu memang ditarik. Kami memberlakukan ini karena mencontoh yang terjadi di bandara dan stasiun kereta api. Kalau kendaraan masuk ke sana kan ditarik tarif walaupun cuma mengantar. Kecuali kalau mengantarnya di luar areal, baru tidak dikenakan retribusi," ujar Kepala UPTD Terminal Dishub Bandarlampung Zulkifli kemarin.

Meski demikian, imbuh dia, ke depannya Dishub tidak menarik lagi retribusi sepeda motor yang melintas di Terminal Induk Rajabasa. Kecuali kendaraan tersebut telah parkir di areal terminal sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Kendaraan.

''Kami memberlakukan penarikan itu sejak Maret 2013. Dana tersebut kami kumpulkan dan serahkan ke bagian keuangan sebagai PAD Bandarlampung," akunya.

Untuk anggota yang bertugas di terminal, lanjut Zulkifli, pihaknya sudah mengumpulkan seluruhnya untuk diberikan pengarahan agar kejadian tersebut tidak terulang. ''Mereka telah kami kumpulkan dan kami akan evaluasi lagi terkait masalah ini," ucapnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Derry Agung mengaku masih mempelajari dasar hukum dan aturan-aturan yang ada di Pemkot Bandarlampung sebagai acuan dalam proses penyelidikan.

''Kami masih mempelajari dahulu aturannya. Katanya kan mereka melanggar perda. Nah, saya mau pelajari dahulu perdanya seperti apa. Jika memang melanggar atau ada unsur melawan hukum, kami akan proses," janjinya. (red/p5/c1/whk)

Welcome Suharto, Thanks Fery Sidjaja

Posted: 06 Nov 2013 11:56 PM PST

BANDARLAMPUNG – Tongkat komando Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Lampung akhirnya diserahterimakan kepada pejabat baru hari ini. Dalam acara serah terima jabatan (sertijab) yang dihelat di Lapangan Korpri pukul 08.30 WIB hari ini, Laksamana Pertama Ir. Fery Sidjaja akan digantikan oleh Kolonel Laut (P) Suharto, S.H.

Suharto sebelumnya merupakan staf pengajar di Taruna Angkatan Laut Komando Armada Barat (Koarmabar). Sedangkan Fery memperoleh jabatan baru sebagai kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku Utara.

Perwira Penerangan Lanal Lampung Letda Laut (P) Suprapto mengatakan, sertijab akan dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal III Brigjen Marinir Ikin Sodikin. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung beserta enam Danlanal di wilayah Lantamal III. ''Kegiatan sertijab juga akan dimeriahkan atraksi para prajurit Lanal Lampung dan Brigif 3 Marinir Piabung," ujarnya saat mengunjungi Graha Pena Lampung kemarin.

Sementara itu, Fery mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung yang selama ini telah banyak membantu. ''Saya hari ini akan memberikan tongkat pimpinan kepada pejabat baru Kolonel Laut (P) Suharto. Prajurit Lanal Lampung harus tetap menjaga kekompakan dan harus mematuhi aturan," katanya kemarin.

Dia juga berpesan agar para prajurit tetap semangat menjaga daerah teritorial laut di Lampung sebagai bagian dari tugas dan fungsi lanal. ''Bagi pejabat baru, jaga wilayah laut Lampung agar lebih aman dan dukung pembangunan kemaritiman di Provinsi Lampung," ucapnya.

Terpisah, Suharto mengatakan, tugas baru yang akan diembannya cukup spesial. ''Mengapa berbeda? Karena ini tugas kali pertama saya di luar Pulau Jawa," ungkapnya kepada Radar Lampung melalui sambungan ponselnya tadi malam.

Meski baru kali pertama bertugas di Lampung, mantan Komandan Kapal Dewa Ruci ini mengaku serasa pulang ke kampung halaman. ''Ya, karena memang istri saya asli orang Sumatera, yakni dari Sumatera Barat. Apalagi pilihan kulinernya di sini sangat banyak," ujarnya.

Suharto berjanji akan menjalankan tugas menjaga wilayah teritorial Lampung sebagai tugas pokok dan fungsi angkatan laut dengan sebaik-baiknya. "Selain itu, saya juga akan melakukan pembinaan personel agar tidak melakukan pelanggaran aturan. Bila terdapat anggota yang melanggar aturan, saya akan tindak tegas sesuai kesalahannya," ungkapnya. (asy/p2/c2/fik)

Sekprov Tak Setuju Terapkan Lelang Jabatan

Posted: 06 Nov 2013 11:55 PM PST

BANDARLAMPUNG – Belakangan ini, penerapan sistem lelang jabatan untuk pengisian jabatan struktural eselon II sedang booming. Itu setelah Gubernur DKI Jakarta Jokowi menerapkannya di pemprov setempat. Bahkan terbaru, Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil ikut menerapkannya.

    Bagaimana dengan Pemprov Lampung? Mengenai hal itu, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang ikut angkat bicara. Ia mengaku cenderung kontra dengan sistem tersebut. Sebab, dirinya beranggapan setiap pengisian jabatan wajib melalui jenjang karir agar memiliki cukup pengalaman untuk memimpin.

''Lelang jabatan dalam struktur kepemerintahan kurang pas. Karena jabatan itu tentunya perlu pengalaman. Ya, pengalaman lebih utama dibanding segalanya," ujar dia saat dikonfirmasi di lingkungan kantor gubernur Lampung kemarin.

Tentunya, imbuh Berlian, pengisian jabatan wajib sesuai golongan. ''Enggak bisa semena-mena, tunjuk terus jadi. Akan sangat kebingungan tanpa pengalaman. Bukan soal ilmunya, pengalaman paling menentukan," tukasnya.

Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Lampung itu menuturkan, selama ini pemprov menerapkan pengisian jabatan sesuai jenjang karir.

''Di mana pun tempatnya, jabatan dilelang itu kurang pas. Karena karir dasarnya dari nol. Dari eselon V naik eselon IV, III, II, hingga I. Kalau tak berdasarkan ini, tidak akan sesuai," tegasnya.

Dari kacamatanya, lelang jabatan cenderung pada sebuah delegitimasi terhadap sistem kepegawaian. Jabatan, lanjut dia, adalah karir PNS yang sudah ada aturan mainnya. Di mana terdapat Baperjakat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan lain-lain yang berkaitan dengan karir pegawai.

Karena itu, pihaknya lebih memilih menggunakan sistem yang ada. Hal ini pun diharapkannya menjadi penekanan buat seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini. Tinggal lebih diperbaiki mengenai cara merekrutnya. Dengan tidak asal-asalan atau dibarengi unsur KKN.

''Kalau ada lelang jabatan yang bisa dimasuki oleh seluruh PNS, sama saja membunuh semangat dan karir PNS selama ini," tutupnya. (red/p5/c1/whk)

Tujuh Hotel Belum Ajukan Izin

Posted: 06 Nov 2013 11:52 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung akhirnya merampungkan inventarisasi terhadap hotel-hotel yang belum memiliki izin lokasi. Hasilnya, dari sembilan hotel yang akan dibangun di kota ini, hanya dua yang sudah memiliki izin lokasi. Yakni Hotel dan Villa Mahagiri yang berlokasi di Kelurahan Batuputu, Kecamatan Teukbetung Utara, dan Hotel Mercure di Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal.

''Nah, ada tujuh hotel baru yang belum mengurus izin lokasi. Karenanya, kami akan mengirimkan surat kepada pemilik hotel untuk segera mengurus izinnya di Pemkot Bandarlampung," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Bandarlampung Syahriwansyah kemarin.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penatagunaan Tanah, setiap pendirian atau pembangunan tempat usaha hotel harus memiliki izin lokasi maupun penggunaan tanah.

Tidak hanya PP No. 16/2011, keberadaan hotel tersebut juga melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 2/2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

''Dalam PP dan peraturan BPN RI itu kan sudah jelas pembangunan hotel harus memiliki izin lokasi. Dan dalam perwali juga mengatur masalah ini. Jadi, semua pihak harus menaati aturan yang sudah ditetapkan," tukasnya.

Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta kepada pengusaha yang sedang membangun hotel agar segera melengkapi izin lokasi sesuai Perwali No. 16/2011 tentang Penatagunaan Tanah.

''Ya, mereka harus segera melengkapi izinnya dong. Ini kan untuk kepentingan bersama. Semua pengusaha yang mau menginvestasikan usahanya di Bandarlampung harus mengikuti aturan yang berlaku," kata dia kemarin.

Jika tidak mau mengurus izin lokasi, pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan proses pembangunan tersebut. Sebab, segala pembangunan yang ada di Bandarlampung harus mengikuti aturan yang berlaku.

''Nanti kami mengirimkan surat teguran kepada pemilik hotel yang belum memiliki izin lokasi agar mereka segera mengurusi izinnya. Kalau sudah beberapa kali mereka tetap tidak mau mengurusnya, nanti ada langkah tegas dari kami," pungkasnya. (red/p5/c1/whk)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar