Selasa, 24 Desember 2013

Optimal, tapi Minim Koordinasi

Optimal, tapi Minim Koordinasi


Optimal, tapi Minim Koordinasi

Posted: 24 Dec 2013 12:55 AM PST

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. kembali berkesempatan berkunjung ke Graha Pena Lampung (markas Radar Lampung) kemarin. Kali terakhir, ia bersama jajarannya bersilaturahmi ke Graha Pena Lampung pada 4 Januari 2013. Kedatangannya kemarin untuk menjadi narasumber dalam acara Bincang Bersama Bang Aca, salah satu program di Radar Lampung TV.

Pada acara berdurasi dua jam (08.00-10.00 WIB) itu, orang nomor satu di Provinsi Lampung tersebut didatangkan untuk mengulas program-program yang sudah terlaksana tahun ini. Mulai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga megaproyek level nasional yang melibatkan Pemprov Lampung.

    Secara garis besar, Oedin –sapaan akrabnya– mengaku program yang dicanangkan satuan kerjanya telah berjalan optimal. Kendati memang, di balik itu masih terselip masalah besar yang harus dihapuskan, yaitu mengenai minimnya koordinasi baik antarsatker maupun pemerintah kabupaten/kota.

    Sindiran itu seolah terlontar terkait ketidakjelasan perbaikan Jl. Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandarlampung. Di mana hingga kini, Dinas Bina Marga (DBM) Lampung dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung masih saling lembar tanggung jawab.

    Yang disesalkan, kedua pihak hanya berani adu pendapat di media massa, tanpa mau bertemu untuk berunding satu meja. Ya, kedua satker seolah masih gengsi untuk membuka diri mengajak berunding.

''Yang seharusnya itu kan bertemu satu meja untuk berunding. Bukan hanya ribut di media. Itu nggak ada gunanya!" sesal Oedin.

Kekecewaan lain diungkapkannya untuk pembangunan yang melibatkan pemerintah pusat. Yakni belum jelasnya kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Jalan Tol Trans Sumatera.

''Yang kita bisa hanya mendesak-desak. Soalnya keputusan tetap ada di pusat. Kalau saya presidennya, sudah saya pecat semua menteri yang berani-beraninya mengabaikan perintah pimpinan tertinggi di negara ini," tandasnya.

 Untuk JSS, Pemprov Lampung terus mengejar percepatan pembangunan megaproyek tersebut. Demi realisasinya, ia menyatakan, JSS menjadi prioritas sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir.

Kuncinya tinggal kemauan untuk mewujudkannya. Jika proyek multiyears itu tercapai, perekonomian Lampung akan melesat. Bahkan sangat mungkin menjadi nomor satu di Pulau Sumatera.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 memang sudah banyak desakan yang diperuntukkan pemerintah pusat. Sebagai pelaksanaan pasal 21 perpres itu, menetapkan konsorsium Banten-Lampung sebagai pemrakarsa proyek.

Pemprov Lampung dan Banten kemudian menunjuk masing-masing BUMD bersama mitra (PT Bangungraha Sejahtera Mulia-Artha Graha Network) membentuk konsorsium badan usaha. Yaitu PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) pada 13 Januari 2012.

Setelah itu dilakukan serangkaian kajian/studi, seminar, dan focus discussion group (FGD) yang menghasilkan rumusan bahwa secara teknis maupun ekonomi JSS layak dibangun dengan mengintegrasikan pembangunan JSS dan kawasan di sekitarnya.

Sementara untuk Tol Trans Sumatera, realisasinya masih sangat minim. Hambatannya tetap di tangan Presiden SBY. Hingga kini, SBY belum juga menandatangani keputusan tentang percepatan pembangunan tol tersebut.

Alhasil, pendanaannya pun belum jelas. Namun terkait ini, para kepala daerah se-Sumatera tak hanya berpangku tangan. Terbaru, melalui rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Selasa (17/12/2013), mereka membentuk tim yang bertugas mempertanyakan kejelasan pendanaannya. (sur/p4/c1/whk)

Segera Dibahas!

Masih menggantungnya nasib buruh di Lampung akibat belum dibahasnya upah minimum kota/kabupaten (UMK) di provinsi ini disorot Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

    Secara tegas, Oedin –sapaan akrabnya– meminta dewan pengupahan provinsi (DPP) segera membahasnya dan kemudian melaporkan hasilnya  kepadanya.

''Nggak perlu ditunda-tunda! Satu-satu atau bahas yang ada dulu saja!" ujarnya di Graha Pena Lampung usai menjadi narasumber dalam acara Bincang Bersama Bang Aca yang disiarkan langsung Radar Lampung TV kemarin.

Penegasan ini tak lepas dari kepeduliannya terkait kepastian nasib buruh. Menurut dia, apa yang memang bisa dilakukan diharapkan bisa langsung dikerjakan. ''Bicara rakyat, kita harus cepat. Jangan pakai nanti dulu-nanti dulu!" tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Heri Munjaili menuturkan, hingga kemarin tinggal Lampung Tengah yang belum memberi usulan UMK. Di mana, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Lamteng menjanjikan baru menyerahkan usulan UMK-nya hari ini (24/12).

''Kalau Tulangbawang hari ini (kemarin, Red) sudah memberikan usulan UMK, yakni sebesar Rp1.401.000. Jadi tinggal Lamteng yang belum memberikan usulan," katanya.

Sementara terkait percepatan pembahasan UMK, ia mengaku tidak dapat memberi komentar. ''Duh, kalau mengenai penegasan rapat UMK, saya nggak bisa komentar. Silakan tanya ke pimpinan atau ketua DPP saja," ujarnya.

Sayang, Kadisnakertrans Lampung Hery Suliyanto dan Ketua DPP Lampung Ella Solehati belum dapat dikonfirmasi. Saat koran ini mencoba mengonfirmasi via telepon seluler, meski aktif, keduanya tidak memberi jawaban. Pesan singkat yang dikirimkan juga tak dibalas. 

Diketahui, hingga kemarin UMK Bandarlampung belum juga disahkan Gubernur Sjachroedin Z.P. Padahal, Wali Kota Herman H.N. sudah mengusulkan besaran UMK sejak awal November.

    Penyebabnya, DPP Lampung belum membahas pengesahan UMK pada masing-masing kota/kabupaten di provinsi ini.

Sekretaris Disnakertrans Lampung Heri Munjaili membenarkan informasi tersebut. Dia berdalih mangkraknya pembahasan UMK dikarenakan pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki DPK belum sepenuhnya menyerahkan usulan UMK. Sementara, DPP baru membahasnya bila sudah terkumpul semuanya.

''DPP tidak bisa membahasnya satu per satu. Itu akan menghabiskan waktu. Nanti, menunggu semua terkumpul, baru kita mulai bahas," ujar Heri, Jumat (20/12).

    Dia membeberkan, DPK yang membandel untuk melengkapi data UMK di antaranya Lamteng. Menurutnya, hingga kemarin, DPK kabupaten itu belum menyerahkan UMK kepada DPP.

    Sedangkan kota/kabupaten yang sudah menyampaikan usulan UMK adalah Bandarlampung, Metro, Waykanan, Lampung Selatan, dan Tuba. Sayang, saat ditanya berapa besaran UMK yang diusulkan masing-masing daerah, Heri mengaku tidak ingat.

''Ya, saya hafal hanya Bandarlampung yang mengirim usulan UMK sebesar Rp1,55 juta," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Herman H.N. menilai kenaikan UMK dari 2013 sebesar Rp1,165 juta menjadi Rp1,55 juta di 2014 adalah hal yang wajar. Mengingat semua harga kebutuhan pokok saat ini naik.

''Coba lihat, sekarang ini kan harga BBM (bahan bakar minyak) naik. Pasti semua kebutuhan pokok juga naik. Makanya wajar kalau UMK naik. Jadi saya rasa kenaikan ini wajar," tandasnya beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kenaikan UMK itu, Herman meminta kepada buruh yang ada di Bandarlampung agar lebih baik lagi dalam bekerja, agar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih banyak. ''Kalau keuntungan perusahaan bertambah, upah buruh juga akan semakin naik," pungkasnya. (sur/p4/c1/whk)

Korem-Radar Pererat Silaturahmi

Posted: 24 Dec 2013 12:54 AM PST

BANDARLAMPUNG – Hubungan silaturahmi Korem 043/Garuda Hitam dengan keluarga besar SKH Radar Lampung terus terjalin baik. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan silaturahmi perwakilan SKH Radar Lampung dengan Danrem 043/Garuda Hitam Kol. Inf. Irwan Sihar Marpaung di Makorem kemarin.

Tampak hadir dalam kunjungan silaturahmi kemarin Pemimpin Perusahaan Radar Lampung Group Liris Vawina, Redaktur Pelaksana Taufik Wijaya, dan sejumlah kru.

Kunjungan kemarin berlangsung hangat. Secara lugas, Liris menyatakan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ke Danrem 043/Gatam. Jajaran korem, lanjut dia, selalu mendukung even-even yang digelar Radar Lampung Group selama ini. Berkat dukungan Korem, even yang terselenggara bisa berjalan dengan baik.

''Kami keluarga besar Radar Lampung mengucapkan sangat berterima kasih atas dukungan dan bantuan dari seluruh tim jajaran Korem 043/Gatam. Khususnya Pak Danrem yang telah berdedikasi melakukan berbagai perubahan untuk Lampung dalam perbaikan fasilitas aset Korem untuk masyarakat umum dan jajarannya,'' ujar Liris.

Menurutnya, suami dari Ny. Ratih Wahyuningsih ini sangat cocok dinobatkan menjadi salah satu tokoh penting dalam pembangunan Lampung. Prinsip disiplin, indah, dan rapi yang diterapkan ke seluruh jajaran korem diakui tak sia-sia. Sejumlah kemajuan riil terlihat. Antara lain, lanjutnya, dari sisi penataan aset. Sejumlah aset Korem seperti Lapangan Saburai, Pasar Koga, Hotel Ria, dan mes tempat persinggahan para perwira jajaran TNI yang disulap menjadi tempat nyaman dan rapi.

''Karena itu, harapan kami agar Pak Danrem juga bersedia menjadi salah satu bagian penting dari even akbar HUT Ke-14 Radar Lampung yang akan terselenggara Februari mendatang,'' ucapnya.

Irwan Sihar Marpaung mengapresiasi setiap even yang digelar Radar. Karena itu, ia juga mengatakan, siap memberi dukungan untuk even akbar menyambut HUT Radar Lampung tahun depan.

''Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan keluarga Radar Lampung ke Makorem 043/Gatam. Juga, terima kasih atas apresiasinya ke depan. Hal ini merupakan motivasi tersendiri bagi TNI, khususnya jajaran Korem 043/Gatam, untuk bertindak lebih baik lagi ke masyarakat. Lalu kami akan mendukung dan membantu dalam even HUT Radar yang ke-14,'' paparnya.

Dalam kesempatan kemarin, Irwan juga memaparkan kesiapan jajarannya dalam membantu pengamanan Natal dan perayaan tahun baru 2014. Tak hanya itu. Ia bersama perwakilan Radar Lampung menyempatkan untuk memantau sejumlah infrastruktur Korem yang tengah direnovasi. Di antaranya masjid dan kantor Persit. (ynk/p2/c3/wdi)

Saidah Dua Bulan Tinggalkan Sekolah

Posted: 24 Dec 2013 12:53 AM PST

BANDARLAMPUNG – Nasib malang dialami Saidah Putri (10), warga Jl. Pulau Tirtayasa Gg. Pojok Lk. II, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandarlampung. Karena tumor perut yang dideritanya, sudah dua bulan siswi kelas IV SDN 1 Campangraya ini terpaksa meninggalkan sekolah. Kini, buah hati pasangan Arsyad dan Sanimah itu masih dirawat di ruang Kemuning Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

Pantauan Radar Lampung, kondisi Saidah cukup memprihatinkan. Badannya kurus dan kedua kakinya membesar sehingga menyebabkan dirinya tak bisa berjalan.

Sanimah menceritakan, anaknya sudah hampir satu tahun menderita tumor. Pada Mei lalu, Saidah sempat menjalani operasi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, namun pada September penyakitnya kambuh lagi.

    ''Dia (Saidah, Red) bahkan sempat beberapa bulan sekolah. Karena kambuh, akhirnya Saidah dirawat lagi," katanya.

Menurut Sanimah, sejauh ini untuk memenuhi biaya hidup di rumah sakit mengandalkan hasil sumbangan dari keluarga dan rekan-rekannya. Karena itu, ia berharap bantuan dari pemerintah untuk membantu biaya pengobatan anaknya. ''Ya, mudah-mudahan ada bantuan dari Pak Wali Kota," harap dia. (fbi/p4/c1/whk)

Peralihan ke Jamkesta Batal

Posted: 24 Dec 2013 12:51 AM PST

BANDARLAMPUNG – Kasus pencurian uang pasien di ruang observasi intensif (ROI) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) yang terjadi pada Kamis (19/12) ternyata belum sampai ke telinga direktur utama rumah sakit tersebut drg. Torry Duet Irianto.

    Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Radar Lampung, ia mengaku belum mendapatkan laporan terkait kasus pencurian itu. ''Mohon maaf, saya belum terima laporan dari yang berwajib," tulisnya kemarin.

    Torry juga memastikan RSUDAM tak akan mengalihkan biaya operasi Agus Sunari, pasien yang uangnya hilang dicuri, ke program jaminan kesehatan semesta (jamkesta). ''Program jamkesta tidak mengatur hal itu," tandasnya.

    Sementara, Kabag Umum RSUDAM Sudarman saat dikonfirmasi kemarin juga mengaku tidak dapat memastikan apakah biaya operasi Agus akan dialihkan ke jamkesta.

Dia juga tak bisa menjawab saat ditanya apa solusi terbaik untuk pasien yang uangnya kecurian. ''Saya belum bisa menjawab. Belum ada informasi dari direksi," ujarnya.

Terkait saran Komisi V DPRD Lampung agar RSUDAM memberlakukan kartu besuk dalam rangka peningkatan keamanan, Sudarman memastikan akan menggelar rapat dahulu untuk mempertimbangkan saran itu.

    ''Kalau saya yang berbicara mengenai itu, nanti saya yang disalahkan. Saya kan hanya bawahan, jadi kita menunggu apa kata direktur dahulu," pungkasnya.

    Diketahui, keamanan RSUDAM masih mengecewakan. Padahal, anggota Satpol PP Lampung dan satuan pengamanan (satpam) sudah ditempatkan di sana.

    Terbukti pada Kamis (19/12) sekitar pukul 04.00 WIB, Mitri, salah satu keluarga pasien rawat inap RSUDAM bernama Agus Sunari, menjadi korban pencurian. Uang Rp24 juta milik warga Kahuripanjaya, Tulangbawang, itu raib dari tasnya saat ia tidur di ROI, tempat Agus dirawat.

    Yusnur, keluarga pasien lainnya, menceritakan, ia terbangun dari tidurnya saat mendengar teriakan keras Mitri dari kamar mandi yang berada tepat di depan tempatnya tidur.

''Ya, saya kaget saat mendengar teriakan keras dari kamar mandi. Saya kira ada apa. Waktu saya lihat, ternyata ada ibu-ibu yang menangis dan mengaku kehilangan uang Rp24 juta," ceritanya di ruang observasi intensif RSUDAM.

Menurut dia, pada malam itu, keluarga pasien tertidur lelap dan lupa mengunci pintu. Sementara, tas yang diambil dari ruang perawatan tersebut dibuang pencuri di kamar mandi tidak jauh dari ruangan korban. ''Saat itu dalam tas tersebut hanya tersisa uang Rp5 ribu," paparnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi, Mitri membenarkan kalau uangnya raib digondol pencuri. Menurut dia, uang tersebut akan digunakan untuk membiayai operasi Agus yang dirawat inap karena kecelakaan.

Dia mengetahui uangnya raib saat subuh. Kala itu, ia terbangun dan melihat tas yang diletakkan di dekat tempatnya tidur telah lenyap. Mitri lantas keluar dan melihat di sekitar ruangan. Namun, tidak satu orang pun yang terlihat.

''Nah, saat masuk kamar mandi, saya lihat tas saya tergeletak dekat pintu masuk. Ketika saya periksa, uang saya sudah tidak ada lagi. Hanya ada selembar uang Rp5 ribu," ujarnya yang kala itu masih terlihat shock.

Sementara, manajemen RSUDAM mengupayakan pembiayaan operasi Agus ditanggung melalui program jamkesta. ''Ya, katanya biaya operasi adik saya akan dibantu dengan jamkesta. Untuk yang mengurus surat-menyuratnya dilakukan pihak RSUDAM," terang Mitri, Jumat (20/12). (whk/fbi/p4/c1/whk)

Wali Kota Optimistis Target PAD Tercapai

Posted: 24 Dec 2013 12:51 AM PST

BANDARLAMPUNG – Hingga kemarin, pendapatan asli daerah (PAD) Bandarlampung baru terealisasi 89 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp418,1 miliar. Kendati demikian, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. optimistis target yang sudah ditetapkan tercapai. Sebab masih banyak potensi daerah yang belum didapat sebagai PAD Bandarlampung.

''Saya yakin tercapai. Kan masih ada beberapa hari lagi. Nanti satuan kerja (satker) saya perintahkan untuk menarik PAD yang masih berpotensi," ujarnya usai acara Pemilihan Kelurahan Teraman di Lapangan Merah, Enggal, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam kurun waktu sepekan, PAD Bandarlampung mengalami peningkatan. Di mana terhitung 17 Desember, PAD sudah mencapai 79 persen. Namun hingga saat ini, PAD naik mencapai 89 persen.

''Artinya, dalam kurun waktu sepekan ini kami sudah berusaha meningkatkan PAD sampai 10 persen. Itu akan berlanjut sampai akhir Desember," paparnya.

Ia pun meminta warga Bandarlampung yang belum membayar pajak atau retribusi untuk segera membayarnya. Sebab, PAD yang didapat dari masyarakat akan dipergunakan buat pembangunan Bandarlampung ke depan.

''Ya harus cepat bayar dong. Ini juga kan untuk kepentingan masyarakat. Apa yang dibayarkan untuk PAD akan kembali ke masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bandarlampung Yusran Effendi mengatakan, hingga 17 Desember 2013, PAD Bandarlampung baru mencapai Rp378,4 miliar. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp418,1 miliar atau baru sekitar 79 persen yang sudah tercapai.

''Ini kan per tanggal 17 Desember, masih ada dua pekan lagi untuk mencapai target itu," ujar Yusran, Jumat (20/12) lalu.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi target tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam sebagai panitia anggaran dan Asisten IV Eddy Santoso dalam meningkatkan PAD yang belum tercapai.

''Kami juga akan berkoordinasi dengan sejumlah satuan kerja perangkat (SKPD) yang ada untuk terus mengetahui dan melaporkan seberapa besar PAD yang didapat," tukasnya.

Selain itu, kata Yusran, untuk realisasi PAD dari sektor pajak daerah baru mencapai Rp231 miliar dari target yang sudah ditentukan sebesar Rp271 miliar atau baru mencapai 85 persen dan realisasi PAD retribusi daerah sudah mencapai Rp46,8 miliar dari target sebesar Rp74 miliar atau baru mencapai 63,2 persen.

''Kalau realisasi PAD pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai Rp7,9 miliar dari target sebesar Rp8,2 miliar atau baru mencapai 94 persen," jelasnya.

Sedangkan, untuk realisasi lain-lain PAD yang sah sudah mencapai 41,8 miliar dari target sebesar Rp 64 miliar atau baru mencapai 65,3 persen dan realisai pajak reklame sudah mencapai Rp16 miliar dari target sebesar Rp22 miliar atau sekitar 72 persen. (yud/p4/c1/whk)

Aneh, Bisa Bongkar Tidak Bisa Bangun

Posted: 24 Dec 2013 12:50 AM PST

BANDARLAMPUNG – Lebih dari dua bulan, pembangunan Pasar Smep Bandarlampung belum dilanjutkan. Akibatnya, lokasi pembangunan pasar itu terbengkalai. Kondisinya makin parah dengan adanya genangan air pada lubang galian di lokasi tersebut.

Pantauan Radar Lampung, tidak ada seorang pekerja pun yang terlihat di lokasi pembangunan. Batu-batu dan tanah juga masih berserakan di tempat itu.

Junaidi, salah satu pedagang Pasar Smep, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui penyebab pembangunan pasar tidak dilanjutkan. Sebab, ia berdagang hanya untuk mencari uang buat memenuhi kebutuhan hidupnya.

''Saya nggak tahu Mas kenapa nggak dilanjutkan. Sudah lama itu Mas. Mungkin dari Oktober pembangunannya nggak dilanjutkan," ujarnya kemarin.

Sementara, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Bandarlampung Khasrian Anwar membenarkan pembangunan Pasar Smep untuk sementara ini belum dilanjutkan. Penyebabnya, Direktur PT Prabu Makmur Ferry Soelistyo (Alay) selaku rekanan pembangunan pasar tersebut tengah mencari pinjaman untuk melanjutkan pembangunan itu.

''Ya benar, memang lagi berhenti untuk sementara karena Alay lagi cari pinjaman untuk melanjutkan renovasi Pasar Smep. Makanya sekarang pembangunannya di-pending dulu. Nanti dilanjutkan awal 2014," ujarnya kemarin.

Terpisah, Alay mengaku sedang berupaya mencari bank yang bisa memberikan pinjaman KPR (kredit pemilikan ruko) kepada para pedagang untuk jangka panjang, sekitar 10 tahun.

''Pembangunannya memang berhenti sementara. Kami lagi berusaha mencari pinjaman KPR di bank yang bisa sampai 10 tahun ke atas. Sampai saat ini kami belum menemukan bank yang dapat memberikan pinjaman KPR. Rata-rata bank hanya sanggup sampai 5 tahun," ujarnya melalui sambungan telepon kemarin.

Namun, pihaknya tetap berusaha mencari bank yang bisa meminjamkan KPR hingga 10 tahun. Kalau sudah dapat, ia sebagai pengembang akan memberikan fasilitas kepada pedagang untuk membayarkan kredit KPR-nya kepada bank tersebut.

''Setelah melunasi KPR kios ini, para pedagang bisa mendapatkan sertifikat hak milik sesuai masa berlaku HGB (hak guna bangunan) yang ada. Untuk HGB Pasar Smep berlaku selama 30 tahun. Kemungkinan renovasi ini kita lanjutkan pada 8 Januari 2014," pungkasnya. (yud/p4/c1/whk)

Libur Dua Hari

Posted: 24 Dec 2013 12:50 AM PST

PEGAWAI negeri sipil (PNS) di lingkup Pemprov Lampung bisa menikmati libur Natal selama dua hari. Yakni 25 dan 26 Desember 2013. Satu hari tambahan itu merupakan keputusan cuti bersama. Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Zulkarnain menyatakan, keputusan ini diambil pemprov berdasarkan Surat Edaran No. 045.2/3781/11/2012 tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2013.

Surat edaran itu adalah tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan RB No. 5/2012 No. SKB.06/MEN/VII/2012 dan No. 02/2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2013.

Surat itu menjelaskan, demi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari libur nasional serta cuti bersama, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama 2013. "Surat ini lengkap menyinggung hari libur nasional, termasuk hari raya Natal," ungkap Zulkarnain (red/ c2/wdi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar