Pastikan Stok Premium Aman

Pastikan Stok Premium Aman
DIPA Meningkat Rp560 M
Jangan Persulit Warga!
Tuntut UMK Setara KHL
Datang, Lihat, Bongkar
Kondisi Stabil, Batal Pindah Ruangan
Inafis Garda Terdepan

Posted: 17 Dec 2013 09:22 PM PST

BANDARLAMPUNG – Terminal BBM Panjang Pertamina Pemasaran Region II Sumbagsel angkat bicara terkait kemungkinan kondisi stok bahan bakar jenis premium Provinsi Lampung yang diprediksi hanya tersisa sampai hari ini (18/12). Operation Head Terminal BBM Panjang Pertamina Pemasaran Region II Sumbagsel Verie Lumintang memastikan hari ini kondisi premium sudah kembali normal. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak mencemaskannya. Ternyata pihak Pertamina masih menyimpan 14.208 kiloliter (KL) premium. Tidak hanya itu. Hari ini direncanakan ada penambahan stok premium sebanyak 12.700 KL.

Total, Pertamina akan menyimpan stok sebanyak 26.908 KL. Jumlah ini diprediksi akan bertahan hingga 12 hari ke depan. Dengan asumsi, per hari pihaknya menyalurkan sekitar 2.200 KL premium.

"Ya, berdasarkan sistem yang ada, kapal tanker yang membawa stok BBM sudah harus bersandar di pelabuhan tiga hari sebelum melakukan pengisian ke terminal BBM. Kini kapal memang sudah bersandar. Tinggal menunggu besok (hari ini) kapal akan melakukan isi ulang terminal," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung Sumarju Saeni menyatakan, per 9 Desember 2013 Pertamina melaporkan stok premium sebanyak 7.486,34 KL. Dengan prediksi ketahanan 3–4 hari. ''Kemudian pada 10 Desember 2013 terjadi penambahan stok premium via tanker impor sebesar 11.300 KL. Jumlah ini membuat ketahanan menjadi sembilan hari," katanya.

Namun, penambahan itu tidak bisa dikatakan kabar baik untuk Lampung. Sebab, berdasarkan penghitungan premium hanya tersisa sampai hari ini. "Karena itu, kami tengah mengoordinasikannya dengan Pertamina," ungkap Sumarju. (red/p6/c2/adi)

DIPA Meningkat Rp560 M

Posted: 17 Dec 2013 09:22 PM PST

BANDARLAMPUNG – Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik di lingkup Pemprov Lampung maupun kabupaten/kota, diingatkan untuk tidak bermalas-malasan. Dalam penyerapan anggaran, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah menumpuk pelaksanaan penyerapan anggaran di setiap mendekati akhir tahun anggaran.

Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said pada penyerahan simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2014 di Balai Keratun, Pemprov Lampung, kemarin (17/12).

Dipaparkan Joko, pada 2104 Lampung diguyur alokasi APBN yang meningkat dari tahun ini. Dari total belanja APBN 2014 sebesar Rp1.842,5 triliun, alokasi APBN untuk Lampung mencapai Rp7,119 triliun.

Pada 2013 sendiri, Lampung mendapat dana DIPA Rp6,55 triliun. Nah, pada 2014 Lampung secara global diguyur Rp7,11 triliun atau mengalami peningkatan kurang lebih Rp560 miliar.

Rinciannya, angka itu berasal dari dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, lembaga vertikal, dan dana urusan bersama. Jika dibandingkan pada 2013, memang terjadi penurunan untuk dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pada tahun ini dana dekonsentrasi diplot Rp242 miliar dan pada 2014 hanya Rp204,13 miliar.

Sementara dana tugas perbantuan 2013 sebesar Rp564 miliar, turun jadi Rp357,14 miliar. Tapi, jatah lembaga vertikal dan dana urusan bersama pada 2014 justru mencatat kenaikan dibandingkan tahun lalu. Ya, untuk dana lembaga vertikal dari ''kue'' tahun ini sebesar Rp5,47 triliun, naik menjadi Rp6,19 triliun. Sementara dana urusan bersama dari Rp278 miliar naik menjadi Rp367,42 miliar.

Tidak sampai di situ. Kucuran dana besar pun diberikan untuk dukungan alokasi APBD Lampung 2014. Ya, pemerintah pusat telah menetapkannya Rp4,318 triliun. Sehingga potensi fiskal di provinsi ini dari kedua sumber dana itu adalah Rp11,437 triliun. "Kekuatan fiskal ini tentunya akan bertambah besar dengan penjumlahan APBD kabupaten/kota," ungkap Joko mewakil Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.

Joko mengklaim komposisi belanja APBD di Lampung sudah cukup berimbang. Yaitu belanja tidak langsung Rp2,101 triliun (48,66 persen) dan belanja langsung Rp2,216 triliun (51,34 persen). Di mana, untuk belanja langsung diarahkan untuk mendukung sektor infrastruktur, baik sarana jalan dan jembatan; perhubungan; permukiman; pengairan; maupun sektor pendidikan dan kesehatan.

Bagaimana dengan peruntukan APBN? Dalam kesempatan itu, ia pun bersedia merincinya. Dari dana yang diberikan Rp7,119 triliun, masing-masing digunakan untuk menunjang pembangunan daerah di bidang pelayanan publik Rp4,817 triliun (67,67 persen); dukungan pembangunan bidang infrastruktur, terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Rp1,617 triliun (22,73 persen); serta dukungan alokasi anggaran untuk bidang produksi Rp683,42 miliar (9,60 persen). "Dana yang ada merupakan dukungan dari Kementerian Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan serta dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," ungkapnya. (red/p6/c2/adi)

Jangan Persulit Warga!

Posted: 17 Dec 2013 09:21 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemekaran wilayah yang dilakukan Pemkot Bandarlampung seharusnya lebih mempermudah urusan warga. Namun kalau justru menyulitkan masyarakat, percuma pemekaran dilakukan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandarlampung Benson Wertha mengakui pemekaran kota punya potensi mempersulit warganya sendiri. Contohnya dalam perubahan identitas. Seharusnya, lanjut dia, sebelum membahas pemekaran, dampaknya dikaji terlebih dahulu.

''Memang waktu itu sebelum pemekaran disahkan, kami sudah membahasnya. Pasti terjadi perubahan identitas. Baik itu alamat maupun identitas pemilik tanah. Makanya, waktu itu pembahasannya sempat tertunda," ujar Benson kepada Radar Lampung kemarin (17/12).

Pemkot, imbuhnya, saat itu berjanji mempermudah pelayanan atas perubahan identitas warga. Atas dasar itulah, DPRD mengesahkan pemekaran. Karena itu, Benson meminta pemkot menepati janjinya untuk mempermudah proses perubahan identitas. Termasuk perubahan atas kepemilikan tanah.

''Pemkot harus mendukung perubahan, dalam hal ini mempermudah prosesnya. Saya juga yakin ke depannya pasti repot. Tetapi kalau pemkot dapat menjamin proses perubahan identitas ini bisa dipermudah, hal itu tidak akan jadi masalah," ucapnya.

Yang pasti, sambung Benson, jika pemkot mempersulit warga dalam proses pergantian identitas, ini sama saja menambah pungli-pungli dalam pembuatan identitas. ''Kalau jadi sulit, sama saja membuat peluang adanya pungli. Jangan sampai pemekaran ini menjadi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan!" tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung Syahrir Sanusi mengatakan, perubahan nama kelurahan dan kecamatan tidak berpengaruh pada perubahan identitas warga. Hanya, alamat yang tertera dalam KTP yang membutuhkan perubahan.

''Kalau identitas secara keseluruhan enggak ada masalah. Kan cuma alamatnya yang berubah. Di KTP itu kan ada nomor adminduk (administrasi kependudukan). Nah, nomor adminduknya itu enggak berubah karena sudah terdata di komputer," terangnya.

Jika tak mengubah KTP, apakah akan jadi masalah? Syahrir menjawab tidak ada karena warga masih bisa menggunakan KTP lama. ''Pakai KTP lama juga masih bisa kok. Itu juga sudah diakui. Kan semua data KTP sudah terprogram di kami, jadi enggak ada masalah. Kalau mereka mau mengubah KTP alamat lama dengan alamat baru juga bisa. Datang saja ke kecamatan untuk pergantian KTP. Kalau tak mau diubah juga tidak apa-apa," pungkasnya.

Terpisah, Kasi Hak Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandarlampung Badarudin Umar mengatakan, hingga saat ini belum ada warga yang akan mendaftar ulang perubahan atas sertifikat tanah. Sehingga, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah warga yang telah mendaftar ulang. ''Gimana kami mau tahu jumlahnya, sampai sekarang saja belum ada yang mendaftarkan diri untuk mengubah proses sertifikat tanah," ujarnya kemarin. (red/p1/c1/wdi)

Tuntut UMK Setara KHL

Posted: 17 Dec 2013 09:21 PM PST

BANDARLAMPUNG – Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) 1992 Bandarlampung mencoba meluruskan aksi demo yang dilakukan di kompleks perkantoran Pemprov Lampung, Senin (19/12). Selaku ketua, Deny Suryawan menyatakan apa yang mereka tuntut adalah ancang-ancang besaran upah minimum kota (UMK) terendah.

''Niatan kami adalah membatasi agar UMK tidak turun jauh. Ya, kami menginginkan UMK tetap setara KHL (kebutuhan hidup layak). Di mana, KHL Bandarlampung yang sebenarnya adalah Rp1,53 juta," ujarnya saat menyambangi markas besar Radar Lampung tadi malam.

Seyogianya, pihaknya mensyukuri Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menetapkan UMK sebesar Rp1,55 juta. ''Ya, itu hal yang baik. Syukur-syukur kalau memang gubernur menetapkan UMK Bandarlampung Rp1,55 juta. Namun, untuk diketahui, berdasarkan hasil survei KHL adalah Rp1,53 juta. Jadi di sini kami meminta dengan tegas kepada gubernur agar menetapkan UMK tidak di bawah KHL," ujarnya.

Pihaknya pun menyatakan bakal menyampaikan tuntutan sama ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), bukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).

''Kami sangat tahu fungsional kementerian. Tidak ada satu pun dari kami yang menyatakan kata Kemenpan. Yang kami sebut adalah Menakertrans," ucapnya. (sur/p1/c1/wdi)

Datang, Lihat, Bongkar

Posted: 17 Dec 2013 09:20 PM PST

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kota Bandarlampung kembali menunjukkan sikap tegasnya. Kali ini giliran Dinas Tata Kota (Distako) yang membongkar dua kios penjualan rotan. Dua kios itu diduga tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Kios yang terletak di Jl. Sultan Agung, Kedaton, tersebut juga diduga melanggar garis sempadan sungai (GSS). Kios itu terletak di pinggir sungai terusan Way Balau, dekat proyek gorong-gorong pemkot.

Lima personel gabungan Distako dan Banpol PP dikerahkan untuk membongkar kios. Pembongkaran dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB kemarin. Pembongkaran tersebut berjalan lancar. Saat dilakukan pembongkaran, pemilik kios tak berada di tempat.

Kepala Distako Bandarlampung Effendi Yunus menyatakan, pembongkaran dua kios tersebut memang sudah dijadwalkan Distako. Hal itu dimaksudkan untuk menertibkan dan membuat efek jera bagi yang melanggar.

''Penertiban bangunan sudah menjadi rutinitas kami dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar. Untuk penertiban kios ini biasanya kami membuat laporan per triwulan," ungkap Effendi kemarin (17/12).

Dia menjelaskan, pembongkaran dua bangunan kios itu juga didasarkan faktor lain. Yakni faktor ekologis. Dua kios yang melanggar GSS itu berpotensi menyebabkan wilayah sekitarnya kebanjiran.

Distako, lanjutnya, sudah melayangkan surat peringatan pada 2 Desember lalu. Dalam suratnya, Effendi meminta agar pemilik kios secara sadar membongkar kiosnya. Tetapi, surat peringatan tersebut diacuhkan. Karena itulah, pihaknya mengambil inisiatif melakukan pembongkaran.

''Tim Distako bersama Pol. PP mengawali pembongkarannya. Kami kan awalnya sudah memberi tahu mereka. Tetapi pemberitahuan itu tidak digubris, makanya kami membongkarnya," terang dia.

Pembongkaran kios kemarin menambah panjang daftar kios yang sudah diberedel Distako. ''Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi mereka untuk tidak membangun kios tanpa izin yang jelas," katanya.

Effendi menambahkan, pengawasan terhadap kios harus dilakukan secara rutin. Sebab, relatif mudah untuk membuat kios. ''Kadang waktu libur beberapa hari saja, tiba-tiba sudah berdiri dan ada yang berjualan. Inilah penyebab bangunan kios yang sering melanggar penertibannya tak kunjung selesai," pungkasnya. (red/p1/c1/wdi)

Kondisi Stabil, Batal Pindah Ruangan

Posted: 17 Dec 2013 09:17 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kondisi kesehatan Saskia (3 bulan), bayi penderita abses (bisul) di kepala, berangsur stabil. Namun, buah hati pasangan Desi dan Lihin itu masih dirawat di ruang Kemuning Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM). Seharusnya, Saskia sejak Minggu (15/12) lalu pindah ke ruangan anak Alamanda. Namun karena kondisi ruangan penuh dan masih diperbaiki, maka pihak RSUDAM memutuskan Saskia tetap dirawat di ruang Kemuning. ''Saat ini ruang Alamanda kondisi pasiennya penuh, jadi kami putuskan untuk tetap merawat Saskia di ruang Kemuning," ujar dokter ahli bedah saraf dr. Agung Sulistio, Sp.B.S. di RSUDAM kemarin.

Saskia juga tak diinfus. Sebab, menurutnya, usia Saskia masih terlalu muda untuk diinfus. Karena itu, tim dokter memberikan antibiotik untuknya melalui mulut.

Meski ditempatkan di ruang orang dewasa, RSUDAM mengklaim perawatan kesehatan Saskia dilakukan oleh dokter anak. ''Dokter anak dari Alamanda selalu datang untuk mengecek kondisi kesehatan Saskia," ungkap Agung.

Terpisah, Desi, ibu Saskia, mengaku masih pikir-pikir kalau anaknya harus dirawat di Jakarta. Sebab selain faktor biaya, di sana ia mengaku tak memiliki saudara yang tinggal dekat rumah sakit.

''Saya bingung kalau harus ke Jakarta, saya mau tinggal di mana. Ada sih saudara, tetapi jauh di Jakarta Selatan," ujar dia. (fbi/p1/c1/wdi)

Inafis Garda Terdepan

Posted: 17 Dec 2013 09:10 PM PST

POLDA Lampung menggelar pelatihan dan uji kompetensi fungsi identifikasi. Itu guna meningkatkan kemampuan personel identifikasi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pematerinya dari tim pusat Inafis (Indonesia Automatic Fingerprints Identification System) Bareskrim Mabes Polri dan tim JICA.

Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko mengatakan, pelatihan dan uji kompetensi ini diperlukan untuk anggota Polda Lampung meningkatkan kemampuan dalam bidang identifikasi. ''Ini membantu pengungkapan tindak pidana secara cepat, tepat, dan akurat untuk pembuktian secara ilmiah (scientific of crime). Karena permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan situasi, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat melakukan tindakan kriminal," ungkapnya pada pelatihan dan uji kompetensi di aula SPN Kemiling, Bandarlampung, kemarin.

Menurut Kapolda, kecenderungan melakukan tindakan kriminal itu menyebabkan timbulnya berbagai tantangan tugas yang harus dihadapi Polri. Institusi Polri perlu melakukan perubahan sikap dan perilaku serta meningkatkan profesional, seperti memahami tugas pokoknya dan melatih keterampilan. (why/p6/c2/adi)

Kotabaru Lampung

BELI DI SHOPEE

Rabu, 18 Desember 2013