Jumat, 13 Desember 2013

Segera Eksekusi!

Segera Eksekusi!


Segera Eksekusi!

Posted: 13 Dec 2013 06:07 AM PST

BANDARLAMPUNG – Belum pastinya kapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uang pengganti terhadap dua kasus korupsi kas daerah Lampung Timur dan Lampung Tengah menuai sorotan.

Salah satunya dari pengamat hukum Universitas Lampung Heni Siswanto. Menurut dia, seharusnya Kejati Lampung segera melaksanakan keputusan MA tersebut.

''Ya, itu kan sudah keputusan MA. Karena itu, permasalahannya sudah terang-benderang. Jadi, tak ada alasan lagi bagi kejati untuk tidak mengeksekusi harta dua terpidana tersebut sebagai uang pengganti. Sebab sudah ada dasar hukum untuk melakukannya," tandas dia kemarin.

Heni melanjutkan, kejaksaan sebagai eksekutor putusan harus segera melaksanakan tugas, bukannya melalaikan tugas, apalagi menjadi penghambat dalam menjalankan tugas. Sebab, harta benda terpidana yang menjadi hasil korupsi sudah tercantum dengan jelas dalam putusan.

''Harta benda itu menjadi jaminan putusan bisa dieksekusi. Kalaupun jumlah yang dieksekusi itu masih kurang, terpidana wajib mencarikan kekurangan itu sampai terpenuhi jumlah yang tercantum dalam putusan," paparnya.

Dia mengungkapkan, jika tidak mau diasumsikan negatif oleh masyarakat, kejati harus segera menjalankan putusan MA tersebut. ''Ya, klasifikasinya adalah tindakan nyata. Dengan demikian, publik tahu institusi dan aparat penegak hukum berpihak pada kepentingan negara, rakyat, dan keadilan substantif yang berada satu sisi dengan rakyat," ucapnya.

Diketahui, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Senin (9/12), Kejati Lampung disomasi LBH Bandarlampung dan 14 organisasi lain di Lampung terkait belum dieksekusinya putusan MA mengenai uang pengganti pada kasus korupsi dengan terpidana mantan Bupati Lamteng Andy Achmad dan eks Bupati Lamtim Satono.

MA memutuskan kasasi No. 313.K/Pid.SUS/2012 dengan nama terdakwa Andy Achmad dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 6 bulan, serta membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp20,5 miliar.

    Sementara untuk Satono pada kasasi putusan perkara No. 253K/Pid.Sus/2012 juga telah dinyatakan bersalah oleh MA karena melakukan tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara. Satono dihukum penjara 15 tahun dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp10.586.575.000. Namun hingga kemarin, Satono masih buron dan menjadi buruan korps Adhyaksa. (yud/p4/c1/whk)

Data Distako Tak Akurat

Posted: 13 Dec 2013 06:06 AM PST

BANDARLAMPUNG – Data yang dimiliki Dinas Tata Kota (Distako) Bandarlampung mengenai reklame liar di kota ini disoal beberapa pengusaha advertising. Sebab, mereka mengklaim sudah memiliki izin dalam pendirian reklame. Karena itu, mereka menolak jika reklame yang didirikan dianggap liar oleh Distako.

Salah satu pengusaha yang mengklaim reklamenya memiliki izin adalah Supriyadi, pimpinan CV Pelangi Advertising. Secara tegas, ia membantah tudingan Distako yang menyebutkan titik-titik reklame milik perusahaannya belum memiliki izin.

Dia menyatakan sudah lama melengkapi seluruh izin yang diwajibkan Pemkot Bandarlampung. ''Kami tidak berani memasang reklame kalau belum mengantongi izin dari BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan). Untuk diketahui, kami memiliki 30 titik reklame, baik yang kecil hingga besar. Semuanya sudah ada izin! Mana berani kami memasang reklame kalau tidak ada izinnya," tandas dia.

Selain CV Pelangi Advertising, perusahaan reklame lain yang juga sudah mengantongi izin dari BPMP adalah CV Survadia. Sedangkan yang lainnya memang belum mengantongi izin dari Distako.

Saat dikonfirmasi, Kadistako Bandarlampung Yusuf Efendi mengakui kalau ada beberapa data reklame liar di instansinya yang belum akurat. Namun, ia menyatakan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya koordinasi antara BPMP dan Distako selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

''Kami memang akui lemah dalam hal mengawasi reklame. Bahkan data reklame yang tak berizin saja kami tidak punya. Makanya kami lakukan penyisiran secara acak," katanya.

Selain CV Pelangi Advertising dan Survadia yang sudah mengantongi izin, dari hasil pengecekan ulang yang dilakukan Distako, kini terdapat 8 reklame milik Kevin Production dan 10 reklame milik Kejora yang memang belum memiliki izin.

Sementara, CV Media Vista belum memberikan keterangan terkait izin reklame yang mereka pasang di wilayah Kota Tapis Berseri. Pihaknya juga akan kembali menyisir Jl. Sudirman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Gajah Mada, dan beberapa jalan protokol lainnya di kota ini.

''Setelah kita konfirmasi Kevin Production, Serupa Dia, dan Kejora sudah punya izin. Setelah ini saya mau ke Media Vista Advertising di Jl. Pangeran Antasari. Jadi, kami akan datangi perusahaan reklame yang dari penelurusan kami belum memiliki izin," ucapnya.

Ditambahkan, pihaknya tetap memberikan waktu hingga Jumat (13/12) kepada seluruh perusahaan advertising yang belum memiliki izin dalam pendirian reklame. ''Pastinya jika sampai besok (hari ini, Red) mereka tidak mengurus izinnya, akan kami tebang satu per satu," ancamnya. (gyp/p4/c1/whk)

’’Alhamdulillah, Operasi Saskia Lancar’’

Posted: 13 Dec 2013 06:05 AM PST

BANDARLAMPUNG – Saskia, bayi berusia 3 bulan yang menderita aspes (bisul) di kepalanya, akhirnya dioperasi sekitar pukul 08.00 WIB kemarin. Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) berhasil mengambil 15 cc nanah dari kepalanya. Tidak hanya itu, luka infeksi di kepala buah hati pasangan Lihin dan Desi itu juga dibersihkan dalam operasi tersebut.

Dokter ahli bedah saraf dr. Agung Sulistio, Sp.B.S. mengatakan, pihaknya dalam mengoperasi Saskia menggunakan teknik aspirasi subdural. Menurutnya, kendati operasi pertama berhasil dilakukan, penyakit tersebut bisa kembali menyerang warga Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, ini.

''Karenanya, kami merencanakan operasi lanjutan. Namun untuk waktunya, belum dapat dipastikan. Terlebih, pasien menderita kelainan jantung. Sehingga kami akan mengevaluasi ulang kondisi pasien," kata dr. Agung.

Dia menjelaskan, evaluasi ulang juga akan dilakukan setelah luka di kepala Saskia sembuh. ''Karena itu, meski Saskia sudah dioperasi, kami tetap memberi antibiotik dan membersihkan lukanya," paparnya.

Terpisah, Susmala, bibi Saskia, mengaku bersyukur keponakannya sudah dioperasi. ''Ya, alhamdulillah, Saskia sudah dioperasi kemarin. Dia juga tidak menangis atau kejang-kejang seperti hari-hari sebelumnya. Tidurnya pun tenang. Hanya sesekali dia terbangun, itu juga karena kaget," katanya. (fbi/p4/c1/whk)

Usulkan Kenaikan 66,82 Persen

Posted: 13 Dec 2013 06:01 AM PST

Soal Penambahan Kuota Elpiji
BANDARLAMPUNG – Kuota elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram untuk Lampung diproyeksi naik tahun depan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai 66,82 persen dari kebutuhan tahun ini. Informasi tersebut berdasarkan surat permohonan penambahan kuota elpiji 3 kg untuk Lampung 2014 yang diajukan Pemprov Lampung kepada Dirjen Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, meski diajukan per 7 November 2013, hingga kini pemprov belum mendapat jawabannya.

''Mudah-mudahan disetujui sepenuhnya. Ini kan menyangkut kebutuhan yang memang makin meningkat," ujar Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung Sumarju Saeni saat ditemui Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin.

Dia menerangkan, dalam surat bernomor 500/3008/04/2013 tersebut, pemprov mengajukan usulan elpiji 3 kg untuk 2014 sebesar 146.687 metrik ton (MT). Dibanding tahun ini, jumlah tersebut mengalami penambahan sebesar 58.756 MT. Sebab pada 2013, pemprov hanya mendapat kuota 87.931 MT.

Marju –sapaan akrabnya– menuturkan, data realisasi penyaluran elpiji 3 kg di kabupaten/kota se-Lampung terus mengalami peningkatan signifikan. Ini terjadi sejak dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke elpiji. Dari realisasi penyaluran 2010 sebesar 35.164 MT, saat ini realisasi penyaluran telah mencapai 108.000 MT.

Indeks kebutuhan elpiji 3 kg setiap kepala keluarga (KK) terkonversi juga tercatat terus meningkat. Dari indeks sebesar 1,6 kg/KK/bulan pada 2010, meningkat menjadi 6 kg/KK/bulan di tahun ini. ''Dengan memperhatikan faktor peningkatan jumlah penduduk, tahun depan indeks diperkirakan mencapai 7 kg/KK/bulan," paparnya.

Mantan sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung ini lantas merinci alasan permohonan peningkatan kuota elpiji untuk Lampung. Dari data yang didapat, jumlah keluarga terkonversi untuk Lampung pada 2014 bakal mencapai 1.746.283 KK. Dengan angka indeks rata-rata provinsi sebesar 7 kg/KK/bulan, maka alokasi optimal untuk memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg tahun depan adalah 146.687.

''Tak ada alasan pemerintah pusat untuk tidak menyetujui usulan yang ada. Kecuali bila memang mereka menginginkan terjadinya kelangkaan di penghujung tahun," pungkasnya. (sur/p4/c1/whk)

Akhirnya, Car Free Night Dipindahkan

Posted: 13 Dec 2013 05:51 AM PST

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung akhirnya melunak. Setelah menuai banyak kritikan dan keluhan dari masyarakat, akhirnya lokasi car free night (malam bebas kendaraan) dipindahkan dari Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

Rencananya, lokasi car free night dipindahkan ke Jl. Sriwijaya, Kecamatan Enggal. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Kebersihan, polresta, dan Badan Polisi Pamong Praja Bandarlampung di ruang rapat wali kota kemarin.

Kepala Bagian Humas Pemkot Bandarlampung Paryanto mengatakan, pemindahan lokasi car free night merupakan salah satu respons cepat dari Wali Kota Herman H.N. atas kritikan dan keluhan yang disampaikan banyak pihak terkait terjadinya kemacetan akibat digelarnya acara setiap Sabtu malam tersebut.

''Jadi, pemindahan lokasi ini akan dimulai pada Sabtu (14/12). Untuk waktunya dari pukul 17.00-01.00 WIB," kata Paryanto di ruang kerjanya kemarin.

Untuk itu, sambung Paryanto, pihaknya meminta kepada seluruh warga Bandarlampung untuk turut serta menyukseskan kegiatan car free night.

''Kami mengimbau masyarakat tetap ikut memeriahkan gelaran wisata kuliner tersebut. Karena masyarakat juga akan dihibur dengan berbagai pertunjukan. Di antaranya musik yang disuguhkan Dinas Pariwisata," paparnya.

Pemindahan lokasi car free night ke Jl. Sriwijaya disambut positif pedagang dan pengguna jalan. Indra, misalnya. Warga Pahoman ini mengaku senang dengan dipindahkannya car free night ke Jl. Sriwijaya. Menurutnya, lokasi jalan itu memang setiap malam dipadati masyarakat di Bandarlampung yang membutuhkan hiburan.

''Ya, kami senang saja Mas. Tetapi kalau di sini pembelinya lebih ramai. Kemungkinan dapat untung jadi lebih besar," tuturnya.

Terlebih dengan adanya festival dan hiburan yang disajikan Dinas Pariwisata akan membuat warga Bandarlampung makin tertarik menghabiskan malam di lokasi car free night. (gyp/p4/c1/whk)

Polda Gelar Sosialisasi

Posted: 13 Dec 2013 05:49 AM PST

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung menggelar sosialisasi dan asistensi pengawas penyidikan di Hotel Sheraton, Bandarlampung, kemarin (12/12). Kegiatan itu diikuti Kasubdit, Kabag Wassidik, Kasatreskrim, dan Kasatnarkoba jajaran Polda Lampung. Sementara bertindak sebagai pemateri adalah tim Wassidik Bareskrim Mabes Polri.

Sosialisasi difokuskan pada peranan pengawasan penyidikan dalam rangka mengawal proses penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, akuntabel, dan prosedural. Hal ini sesuai Peraturan Kapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dari pasal 78–93.

''Lewat sosialisasi ini mengingatkan agar pelaksanaan proses penyidikan senantiasa berjalan di dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku. Ini agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi warga yang mencari keadilan hukum," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih kemarin.

Menurut Sulis –sapaan akrab Sulistyaningsih–, sosialisasi ini juga bagian dari reformasi birokrasi Polri. Dalam konteks itu diperlukan penyelidikan serta penyidikan yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.

''Reformasi birokrasi Polri yang sedang kita lakukan sekarang ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Memang masih ada keterlibatan anggota Polri dalam berbagai kasus tindak pidana, seperti pungli, pemerasan, serta penyalahgunaan narkoba dan wewenang. Bagi anggota yang terlibat diambil tindakan tegas dan diproses sesuai hukum," ungkapnya. (why/p1/c2/wdi)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar