Sabtu, 25 Januari 2014

Lagi, RS Tolak Pasien BPJS

Lagi, RS Tolak Pasien BPJS


Lagi, RS Tolak Pasien BPJS

Posted: 24 Jan 2014 11:44 PM PST

BANDARLAMPUNG – Peristiwa penolakan pasien yang masuk dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di provinsi ini kembali terjadi. Kemarin, Saiful, warga Jl. Giok Blok H No. 6, Sukabumi, Bandarlampung, mengaku ditolak Rumah Sakit Imanuel Bandarlampung selaku RS rujukan lantaran full kapasitas.

Menurut Saiful, dirinya menderita penyakit diabetes dan berobat ke Balai Pengobatan Keluarga Antasari di Jl. Pangeran Antasari, Sukarame. Namun berhubung sakitnya perlu perawatan, maka dirujuk ke RS Imanuel.

''Nah saat ke Rumah Sakit Imanuel, saya harus menunggu hingga Rabu (29/1) untuk berobat. Apakah benar kode etik kesehatan seperti ini? Kalau begitu bisa mati dulu," tandasnya saat mendatangi Graha Pena Lampung (markas Radar Lampung) kemarin.

Akhirnya, pria yang bekerja di PT Yuda Sakti Jaya ini pun harus kembali ke Balai Pengobatan Keluarga Antasari.

''Setiap bulan, saya bayar Jamsostek yang beralih ke BPJS Kesehatan sebesar Rp140 ribu. Dan baru pertama berobat menggunakan kartu ini sudah nggak benar begini," keluhnya.

Sayangnya, pihak BPJS hingga berita ini diturunkan belum dapat memberikan komentar. Kepala Kantor BPJS Bandarlampung dr. Johana tak mengangkat telepon selulernya saat dihubungi. Begitu juga pesan singkat yang dikirimkan kepadanya, tidak dibalas.

Sebelumnya, baru dua pekan diluncurkan, di Bandarlampung sudah ada dua RS swasta menolak pasien. Ulah dua RS ini dibeber dr. Johana pada Rabu (15/1) lalu kala menggelar ekspose program BPJS terkait Jaminan kesehatan Nasional (JKN).

Kala itu, Johana mengaku sudah memberikan peringatan keras. ''Sudah kami selidiki, ternyata benar. Kami berikan peringatan. Jika mengulang lagi, kami putus kerja sama yang sudah terjalin,'' tegasnya.

Dengan insiden ini, Johana berharap masyarakat tidak ragu ikut program JKN. Pihaknya meyakinkan kepada masyarakat bahwa penyakit yang memerlukan pengobatan dengan biaya besar dijamin pembiayaannya. Asalkan sesuai prosedur dan kebutuhan medis.

Dalam program JKN, kata Johana, ada prosedur baru yang harus dipahami pesertanya. Prosedur itu berbeda dengan kebiasaan masyarakat selama ini yang langsung berobat ke RS. Pemegang kartu JKN harus berobat ke pelayanan tingkat dasar (primer) terlebih dahulu, bisa ke puskesmas, klinik dokter bersama, atau dokter keluarga.

''Pada awalnya, masyarakat mungkin ribet harus ke puskesmas dahulu. Tetapi jika sistem ini sudah jalan, masyarakat akan terbiasa. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan pasien di RS. Penyakit ringan cukup ditangani di puskesmas," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, jika dokter di puskesmas menilai pasien membutuhkan layanan kesehatan lebih, dokter akan merujuk pasien ke RS. Tanpa disertai surat rujukan, RS akan menolak pasien. (hyt/p4/c1/whk)

Kapal Tongkang Tabrak Nelayan

Posted: 24 Jan 2014 11:41 PM PST

Bandarlampung - Kapal nelayan berlabel Kekal Abadi 4 ditabrak kapal tongkang bermuatan batubara di sekitar Pulau Condong, Lampung Selatan, yang akan dibawa ke PT Bukit Asam kemarin (24/1). Kejadian ini berawal ketika kapal nelayan berlabuh karena mesin macet yang menyebabkan tak bisa melaut.

Nakhoda kapal pun memutuskan menggunakan layar untuk kembali berlayar. "Mesin macet, kemudian kami berlabuh dan mengembangkan layar agar tetap berlayar untuk mencari ikan," kata Rizal (28), sang nakhoda.

Ketika akan mempersiapkan layar, lanjut dia, kapal pengangkut batubara keluar. Rizal pun sudah memberikan sinyal berupa api untuk memberi tanda bahwa ada kapalnya yang tengah bersandar. Tapi, kapal batubara tetap tidak mau berhenti.

"Akhirnya bertabrakan sekitar pukul 03.00 WIB," ucapnya.

Kemudian kapal mulai seperti akan tenggelam dan para awak kapal yang berjumlah 10 orang pun menceburkan diri. Sempat tiga nelayan hilang, yaitu Yandi, Yarito, dan Maut. Namun, pada pukul 09.00 wib, mereka kembali ke rumah dengan selamat. Kerugian diperkirakan Rp10 juta.

Terpisah, Dirpolair Polda Lampung Kombes Edion mengatakan, awak kapal nelayan selamat. Sementara para korban hanya melihat ciri-ciri kapal yang menabrak, tetapi tak mengetahui nama kapal yang menabrak.

"Jenis kapal tongkang Elcity berwarna hitam bermuatan batubara dari PT Bukit Asam. Kami sedang menyesuaikan keterangan dari awak kapal," ujarnya.

Diketahui, kapal patroli Ditpolair hingga pukul 17.30 wib kemarin masih melakukan pencarian kapal tongkang yang menabrak kapal nelayan Kekal Abadi 4. (why/p2/c2/dna)

Nisa Dirujuk ke RSCM

Posted: 24 Jan 2014 11:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Nisa Rahma (4), bayi yang menderita kelainan jantung dan usus, akhirnya akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dengan menggunakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Informasi itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera Bandarlampung Firman kemarin. ''Ya, kemungkinan besok (hari ini, Red) atau malam ini (tadi malam), dia (Nisa) akan dibawa ke RSCM. Untuk biaya hidup keluarga bayi akan dibantu donatur yang tergabung dalam forum," terangnya.

Firman melanjutkan, kemarin sekitar pukul 15.30 WIB, buah hati pasangan Ridwansyah (43) dan Lince (35) ini mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk mengurus surat rujukan ke RSCM.

''Kami juga akan meminta petunjuk dari Dinas Kesehatan Lampung terlebih dahulu, karena bayi ini belum ada kartu BPJS," tuturnya.

Sementara Ridwansyah mengatakan, kendati biaya pengobatan anak ketiganya itu akan ditanggung melalui BPJS, ia masih bingung dengan biaya hidup di Jakarta. Termasuk biaya anak-anaknya yang lain yang ditinggalkan di Lampung.

''Saya bingung biaya hidup di sana. Apalagi di Jakarta, kami tidak ada sanak saudara," katanya.

Ridwansyah mengaku, meski stabil, ia mengkhawatirkan kondisi anaknya. Sebab dari sekitar dada anaknya keluar cairan kuning terus-menerus. ''Saya heran saja kok cairan kuning selalu keluar dari dalam bolongan yang ada di dadanya. Kami khawatir jika kondisinya seperti ini terus," tuturnya.

Dia berharap anak ketiganya itu segera mendapatkan pertolongan agar sembuh, ''Ya, mudah-mudahan banyak yang menolong anak saya agar cepat sembuh," katanya.

Diketahui, Nisa Rahma tercatat sebagai warga Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 23, RT 021/Lk. 2, Kelurahan Kupangteba, Telukbetung Utara. Dia menderita kelainan jantung dan usus.

Jantung dan usus 12 jarinya berada di luar tubuhnya. Sehingga kedua organ vital manusia itu dibalut dengan kantong plastik. Nisa adalah bayi yang lahir prematur. Ia hanya berada dalam kandungan selama 7 bulan 3 minggu.

Dia lahir pada Senin (20/1) pukul 04.30 WIB di RSUDAM. Kala itu, tim dokter yang menanganinya meminta kepada pihak keluarga untuk membawanya ke RSCM. Namun, keluarga bayi tersebut tidak menjalankan saran dokter karena ketiadaan biaya. (fbi/p4/c1/whk)

Berantas DBD Diskes Fokus Tujuh Wilayah

Posted: 24 Jan 2014 11:40 PM PST

BANDARLAMPUNG – Perang terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali ditabuh Dinas Kesehatan Bandarlampung. Dalam waktu dekat ini, satuan kerja itu melaksanakan fogging (pengasapan, Red) di Kota Tapis Berseri. ''Waktunya masih dijadwalkan oleh bidang yang menangani pemberantasan penyakit," ujar Sekretaris Diskes Bandarlampung Amran kemarin.

Menurutnya, fogging akan diprioritaskan di tujuh daerah yang sudah terkena penyakit tersebut. Yaitu Rajabasa, Sukaraja, Kedaton, Satelit, Sumurbatu, Gedongair, dan Simpur.

''Yang pasti, tujuh daerah ini menjadi prioritas kami dalam fogging. Karena pada tujuh daerah itu sudah ada warga yang terjangkit DBD. Kendati begitu, di tempat lain juga akan digelar fogging," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Kota Bandarlampung Badri Tamam mengatakan, pemkot melalui Diskes dan puskesmas di masing-masing kecamatan sudah membagikan bubuk abate kepada warga.

''Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) juga penting dilakukan melalui 3M Plus. Selain di puskesmas, dua staf kecamatan pun sudah kami latih untuk melakukan fogging," jelasnya.

Badri menambahkan, jika ada warga yang memerlukan fogging atau bubuk abate, bisa melapor ke kecamatan atau puskesmas di wilayah tempat tinggalnya.

''Fogging akan dilakukan bertahap. Pelaksanaannya dari Februari hingga Maret. Tidak ada yang bayar. Semuanya gratis! Termasuk bubuk abate. Kalau mau fogging atau abate, lapor ke kecamatan dan puskesmas," ucapnya. (yud/p4/c1/whk)

Giliran Dewan Desak Dinas PU Segera Gelar Tender

Posted: 24 Jan 2014 11:38 PM PST

BANDARLAMPUNG – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung benar-benar menjadi sorotan. Setelah sebelumnya Wali Kota Herman H.N. menyemprot satuan kerja tersebut lantaran kinerjanya yang lambat dalam menggelar tender, kemarin giliran Komisi C DPRD Bandarlampung yang bereaksi.

Ketua Komisi C Barlian Mansyur mengatakan, dengan terlambatnya digelar tender, akan menambah kerusakan jalan. ''Ya, pastinya semakin banyak jalan berlubang. Sebab jalan itu kan kalau berlubang sedikit, kemudian tidak dibetulkan, akan merembet menjadi besar. Makanya kalau melihat ada jalan yang rusak, tugas dari Dinas PU membetulkannya," ujar Barlian kemarin.

Dia melanjutkan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan wali kota dalam menggenjot kinerja Dinas PU. ''Apa yang dilakukan wali kota itu saya dukung untuk kemajuan Bandarlampung. Mudah-mudahan di tahun ini semua jalan tidak ada lagi yang berlubang," harap dia.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, jika Dinas PU tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengendara terjatuh.

Sementara jika ada pengendara yang terjatuh akibat jalan yang rusak, Dinas PU bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Di mana pada pasal 273 ayat 1 dalam UU itu disebutkan bahwa setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

''Dalam pasal 24 ayat 1 itu kan jelas disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan di sini adalah pemerintah yang bertanggungjawab atas perbaikan jalan," pungkasnya.

Diketahui, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. berang. Penyebabnya, kinerja Dinas PU yang dinilainya lambat dalam menjalankan instruksinya.

Ya, sebelumnya, mantan Kadispenda Lampung ini telah memerintahkan Dinas PU untuk menggelar tender pengerjaan baru maupun perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada Desember 2013. Namun hingga kemarin, satuan kerja itu belum juga menggelar tender.

''Pantas banyak warga yang mengeluhkan jalan rusak. Yang diprotes warga itu bukan kalian, tetapi saya. Saya yang kena marah sama warga, bukan kalian yang dicaci maki. Jadi harus dipercepat itu tendernya. Jangan lama-lama!" tandasnya kepada Kepala Bidang Perencanaan Dinas PU Bandarlampung Bambang Yustiawan dalam rapat pertemuan di gedung Semergou kemarin.

Dia melanjutkan, kalau tender dilaksanakan Februari, maka pengerjaan jalan yang rusak dilakukan pada April. ''Nah, warga mana mau tahu bagaimana prosesnya. Yang penting itu mereka butuh jalanan bagus, nggak berlubang. Kalau tendernya Februari, pengumumannya Maret, berarti pengerjaannya April. Kan jadinya lama! Coba kalau ditenderkannya Desember 2013, jadi Februari sudah mulai pengerjaannya," ucap dia.

Pada kesempatan kemarin, pria yang juga pernah menjabat kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung itu kembali mengingatkan Dinas PU untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, yakni terlambat dalam menggelar proses tender.

''Rakyat tidak mau tahu proses tender. Mereka minta segera diperbaiki jalan rusak. Kalau lambat begini, saya yang ditegur masyarakat!," tegasnya. (yud/p4/c1/whk)

Ribuan Nelayan Diasuransikan

Posted: 24 Jan 2014 11:37 PM PST

Bandarlampung – Upaya menyejahterakan dan menjamin keselamatan nyawa nelayan miskin terus menjadi prioritas. Karena selama ini nelayan selalu berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhannya saat melaut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Marzuki mengatakan, lembaganya membantu perjuangan bantuan hukum, jaminan usaha, serta jaminan perumahan dan sosial masyarakat.

Salah satunya seperti terobosan DPP HNSI dengan mengadakan asuransi keselamatan nelayan, mengingat risiko kehilangan nyawa yang besar karena melaut. Dengan mengasuransikan jiwa, minimal dapat membantu keluarga nelayan saat ditinggalkan.

    "Kali pertama kami bagikan gratis untuk menstimulasi para nelayan pentingnya mengasuransikan diri mereka," kata Dewan Penasihat DPP HNSI Lampung Yusril Hakim Yohansyah.

    Menurut Yusril, nelayan yang telah mengikuti program jaminan asuransi sebesar Rp5 juta di Bandarlampung sudah berjumlah 6 ribu orang. Target seluruh Lampung menjadi 50 ribu nelayan.

Anggota Komisi IV DPR RI Sudin menambahkan, kini terus mencoba melakukan bantuan tidak melalui dinas pemerintah daerah. Namun, dengan langsung memberikan bantuan kepada nelayan melalui HNSI.

Contohnya, seperti di Pesisir Barat dengan syarat kelompok telah terdata dan sesuai prosedur. Selama ini, kata dia, kebijakan yang diberikan kepada pemerintah kota maupun provinsi terjadi penyelewengan.

''Sehingga yang dirugikan adalah para nelayan yang hidupnya sudah susah, diberikan bantuan hanya sekadarnya. Bahkan ada indikasi penyelewengan yang tak sampai ke nelayan. Sehingga dengan langsung diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan tidak berkurang dan tepat sasaran," ujar Sudin.

    Diketahui, dengan banyaknya peristiwa kecelakaan di laut, perlu adanya pengawasan dari kapal patroli. Ini karena kapal besar biasanya arogan dan merasa mau menang sendiri bila terjadi kecelakaan di laut. Pada akhirnya, nelayan miskin yang menanggung risikonya.

''Sudah kapalnya tenggelam, nelayan menderita luka-luka dan ganti rugi juga untuk biaya perbaikan kapal. Sangat miris sekali," ungkapnya. (why/p2/c2/dna)

 

Percepat Distribusi Raskin

Posted: 24 Jan 2014 11:36 PM PST

BANDARLAMPUNG – Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Lampung mempercepat penyaluran beras miskin (raskin) untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat prasejahtera. Ini setelah gubernur Lampung yang tahun ini mengeluarkan surat keputusan (SK) pagu raskin secara dini.

"SK dari gubernur sudah turun. Jadi, kita sudah bisa salurkan raskin," ujar Humas Bulog Divre Lampung Suzana kepada Radar Lampung kemarin.

Setelah SK gubernur turun, maka tahap selanjutnya menunggu surat perintah alokasi (SPA) dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota tentang penyaluran raskin. Dalam hal ini, Pemkot Bandarlampung menjadi pemerintah daerah yang paling pertama mengirim SPA itu.

"Alhamdulillah, dalam rapat beberapa hari lalu setelah SPA dari Pemkot Bandarlampung masuk, semua kabupaten/kota menyatakan siap mengirim SPA dalam satu atau dua hari ini," ujar Suzan, sapaan akrabnya.

Menanggapi masuknya SPA itu, pihaknya siap menyalurkan raskin mulai Januari ini. Biasanya penyaluran baru mulai dilakukan Februari. "Yang biasanya menjadi kendala karena Bulog menunggu persetujuan dari gubernur. Tapi, ini SK gubernur sudah turun. Jadi, kita sudah bisa salurkan," ujarnya.

Lalu, berapa kuota raskin tahun ini? Suzan mengatakan, pagu untuk kuota raskin 2014 berikut harganya masih sama seperti pagu tahun sebelumnya. Yaitu sebanyak 8.609.310 kilogram untuk 573.954 rumah tangga sasaran (RTS).

Penetapan pagu raskin ini berdasarkan SK Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) No. B.189/MENKO/KESRA/XII/2013 tentang Pagu Raskin 2014.

"Kami berharap pendistribusi raksin ini dapat membantu mengurangi beban warga miskin pada musim hujan atau cuaca yang ekstrem sekarang ini," ujarnya.

Tidak dipungkiri, alasan mempercepat penyaluran raskin tahap pertama karena banyak tanaman padi rusak tergenang air banjir. Selain itu, sejumlah daerah juga mengalami berbagai bencana sehingga warga yang menjadi korban tentunya sangat membutuhkan bantuan pangan.

"Selain karena adanya bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah, percepatan ini juga untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran," ujarnya.

Dijelaskan, setelah ada SPA dari pemkab/pemkot, Bulog langsung membuat DO untuk pengangkutan ke titik-titik distribusi raskin yang sudah ditetapkan pemerintah. Selama ini penyaluran raskin oleh Bulog sampai di titik distribusi kecamatan dan kelurahan/desa.

"Selanjutnya yang bertugas menyalurkan kepada setiap RTS adalah aparat kecamatan atau desa dan kelurahan," ungkapnya. (sur/p2/c2/dna)

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar